40 Rekomendasi & 9 Rekomendasi Khusus FATF
(English)
(Bahasa Indonesia)
40 Recommendation
40 Rekomendasi
A. LEGAL SYSTEMS
A. SISTEM HUKUM
Scope of the criminal offence of money
laundering:
Ruang lingkup tindak pidana pencucian uang:
1. Countries should criminalise money laundering
on the basis of the 1988 United Nations
Convention against Illicit Traffic in Narcotic
Drugs and Psychotropic Substances (the Vienna
Convention) and the 2000 United Nations
Convention on Transnational Organized Crime
(the Palermo Convention). Countries should
apply the crime of money laundering to all
serious offences, with a view to including the
widest range of predicate offences. Predicate
offences may be described by reference to all
offences, or to a threshold linked either to a
category of serious offences or to the penalty of
imprisonment applicable to the predicate offence
(threshold approach), or to a list of predicate
offences, or a combination of these approaches.
Where countries apply a threshold approach,
predicate offences should at a minimum comprise
all offences that fall within the category of serious
offences under their national law or should
include offences which are punishable by a
maximum penalty of more than one year’s
imprisonment or for those countries that have a
minimum threshold for offences in their legal
system, predicate offences should comprise all
offences, which are punished by a minimum
penalty of more than six months imprisonment.
Whichever approach is adopted, each country
should at a minimum include a range of offences
within each of the designated categories of
offences. Predicate offences for money
laundering should extend to conduct that occurred
in another country, which constitutes an offence
in that country, and which would have constituted
a predicate offence had it occurred domestically.
Countries may provide that the only prerequisite
1. Negara-negara harus mengkriminalisasi
pencucian uang berdasarkan Konvensi Persatuan
Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perdagangan Gelap
Narkotika dan Psikotropika, tahun 1988 (Konvensi
Vienna), dan Konvensi PBB tentang Tindak
Pidana Terorganisir Transnasional, tahun 2000
(Konvensi Palermo). Negara-negara harus
memberlakukan tindak pidana pencucian uang atas
semua tindak pidana serius yang merupakan
sejumlah tindak pidana asal (predicate crime).
Tindak pidana asal dapat ditentukan meliputi
semua tindak pidana, atau terbatas pada tindak
pidana dengan kategori tindak pidana serius atau
berdasarkan lamanya hukuman penjara yang
dibebankan atas tindak pidana asal (pendekatan
threshold), atau berdasarkan daftar tindak pidana
asal, atau kombinasi antara pendekatanpendekatan
ini. Jika negara-negara memberlakukan pendekatan
threshold, maka tindak pidana asal sebaiknya
minimum meliputi semua tindak pidana dengan
kategori tindak pidana serius menurut hukum
nasional masing-masing atau mencakup tindak
pidana dengan hukuman penjara maksimum lebih
dari satu tahun atau bagi negara-negara yang
memiliki batasan minimum untuk tindak pidana
dalam system hukumnya masingmasing, tindak
pidana asal sebaiknya mencakup semua tindak
pidana dengan hukuman penjara minimum lebih
dari enam bulan. Pendekatan apapun yang
diadopsi, setiap negara setidaknya harus
memasukkan sejumlah tindak pidana ke dalam
setiap kategori tindak pidana yang ditentukan.
Tindak pidana asal untuk pencucian uang
seharusnya mencakup tindakan yang terjadi di
negara lain yang merupakan tindak pidana menurut
negara lain tersebut dan dimana tindak pidana asal
is that the conduct would have constituted a
predicate offence had it occurred domestically.
Countries may provide that the offence of money
laundering does not apply to persons who
committed the predicate offence, where this is
required by fundamental principles of their
domestic law.
telah terjadi di negara asal. Negara-negara dapat
mensyaratkan hanya tindakan yang merupakan
tindak pidana asal terjadi di negaranya. Negaranegara dapat menentukan bahwa tindak pidana
pencucian uang tidak berlaku terhadap pelaku
tindak pidana asal dimana hal ini disyaratkan
menurut prinsipprinsip dasar hukum domestik
yang berlaku di masing-masing negara.
2. Countries should ensure that:
a) The intent and knowledge required to prove the
offence of money laundering is consistent with
the standards set forth in the Vienna and Palermo
Conventions, including the concept that such
mental state may be inferred from objective
factual circumstances.
b) Criminal liability, and, where that is not
possible, civil or administrative liability, should
apply to legal persons. This should not preclude
parallel criminal, civil or administrative
proceedings with respect to legal persons in
countries in which such forms of liability are
available. Legal persons should be subject to
effective, proportionate and dissuasive sanctions.
Such measures should be without prejudice to the
criminal liability of individuals.
2. Negara-negara harus menjamin agar:
a) Unsur maksud dan diketahui yang wajib
dibuktikan dalam tindak pidana pencucian uang
konsisten dengan standar yang ditetapkan dalam
Konvensi Vienna dan Palermo, termasuk konsep
dimana pernyataan mental (adanya niat) tersebut
terlibat dari situasi-situasi fakta yang objektif.
b) Sanksi pidana, dan, jika hal ini tidak mungkin,
sanksi perdata atau administrasi harus berlaku
terhadap legal person. Hal ini tidak menghindari
proses hukum pidana, perdata atau administrasi
paralel terhadap legal person di negara-negara
dimana bentuk sanksi-sanksi tersebut berlaku.
Legal person harus dibebankan sanksi yang efektif,
proporsional dan dissuasive. Tindakan tersebut
harus tidak merugikan sanksi pidana terhadap
individu. Provisional measures and confiscation
Upaya-upaya
provisional
(sementara)
dan
Penyitaan
3. Countries should adopt measures similar to
those set forth in the Vienna and Palermo
Conventions, including legislative measures, to
enable their competent authorities to confiscate
property laundered, proceeds from money
laundering or predicate offences, instrumentalities
used in or intended for use in the commission of
these offences, or property of corresponding
value, without prejudicing the rights of bona fide
third parties. Such measures should include the
authority to: (a) identify, trace and evaluate
property which is subject to confiscation; (b)
carry out provisional measures, such as freezing
and seizing, to prevent any dealing, transfer or
disposal of such property; (c) take steps that will
prevent or void actions that prejudice the State’s
ability to recover property that is subject to
confiscation; and (d) take any appropriate
3. Negara-negara harus mengadopsi upaya-upaya
sebagaimana diatur dalam Konvensi Vienna dan
Palermo, termasuk upaya membuat undangundang, agar pihak berwenang dapat menyita harta
kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil pencucian
uang atau tindak pidana asal, bendabenda yang
digunakan dalam atau dimaksudkan untuk
melakukan tindak pidana tersebut, atau harta
kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga
secara hukum. Tindakan-tindakan tersebut harus
termasuk wewenang untuk: ( a) mengidentifikasi,
melacak dan mengevaluasi harta kekayaan yang
dapat disita; (b) melakukan upayaupaya
provisional misalnya memblokir dan menyita,
mencegah terjadinya setiap transaksi, transfer atau
pemindahan atas harta kekayaan tersebut; (c)
mengambil tindakan untuk mencegah atau
menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang
investigative measures. Countries may consider
adopting measures that allow such proceeds or
instrumentalities to be confiscated without
requiring a criminal conviction, or which require
an offender to demonstrate the lawful origin of
the property alleged to be liable to confiscation,
to the extent that such a requirement is consistent
with the principles of their domestic law.
merugikan kemampuan Negara mengembalikan
harta kekayaan yang disita; dan (d) melakukan
setiap tindakan investigasi yang tepat. Negaranegara dapat mempertimbangkan mengadopsi
tindakan-tindakan yang membolehkan harta
kekayaan atau benda-benda hasil tindak pidana
tersebut disita tanpa harus ada putusan pidana, atau
yang mewajibkan si pelaku membuktikan asalusul
harta kekayaan yang diduga keras wajib disita,
dengan syarat bahwa persyaratan tersebut
konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasional
masing-masing.
B. MEASURES TO BE TAKEN BY FI AND
NFBPs TO PREVENT ML & FT
B.
TINDAKAN-TINDAKAN
YANG
DILAKUKAN LEMBAGA KEUANGAN DAN
LEMBAGA
NON-KEUANGAN
SERTA
LEMBAGA PROFESI UNTUK MENCEGAH
PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN
TERORIS
4. Countries should ensure that financial
institution secrecy laws do not inhibit
implementation of the FATF Recommendations.
Customer due diligence and record-keeping
4.
Negara-negara
harus
menjamin
agar
undangundang tentang kerahasiaan lembaga
keuangan
tidak
menghambat
pelaksanaan
Rekomendasi FATF.
Pemeriksaan terhadap nasabah dan penyimpanan
data
5. Financial institutions should not keep
anonymous accounts or accounts in obviously
fictitious names. Financial institutions should
undertake customer due diligence measures,
including identifying and verifying the identity of
their customers, when:
• establishing business relations;
• carrying out occasional transactions:
(i) above the applicable designated threshold; or
(ii) that are wire transfers in the circumstances
covered by the Interpretative Note to Special
Recommendation VII;
• there is a suspicion of money laundering or
terrorist financing; or
• the financial institution has doubts about the
veracity or adequacy of previously obtained
customer identification data.
The customer due diligence (CDD) measures to
be taken are as follows:
a) Identifying the customer and verifying that
5. Lembaga keuangan tidak boleh menerima
rekening anonim atau rekening yang jelas-jelas
menggunakan nama fiktif. Lembaga keuangan
harus melakukan upaya pemeriksaan terhadap
nasabah,
termasuk
mengidentifikasi
dan
memeriksa identitas nasabahnya, pada saat:
• membuka rekening;
• melakukan transaksi-transaksi tertentu:
(i) dengan jumlah diatas batas yang ditentukan;
atau
(ii) yaitu transfer wire dengan ketentuan termasuk
dalam catatan interpretasi Rekomendasi Khusus
VII;
• terdapat dugaan terjadinya pencucian uang atau
pendanaan teroris; atau
• lembaga keuangan memiliki keraguan atas
autentikasi atau kecukupan data identifikasi
nasabah yang diperoleh sebelumnya.
Tindakan pemeriksaan terhadap nasabah (CDD)
dilakukan berikut ini:
customer’s identity using reliable, independent
source documents, data or information4.
b) Identifying the beneficial owner, and taking
reasonable measures to verify the identity of the
beneficial owner such that the financial institution
is satisfied that it knows who the beneficial owner
is. For legal persons and arrangements this should
include financial institutions taking reasonable
measures to understand the ownership and control
structure of the customer.
c) Obtaining information on the purpose and
intended nature of the business relationship.
d) Conducting ongoing due diligence on the
business relationship and scrutiny of transactions
undertaken throughout the course of that
relationship to ensure that the transactions being
conducted are consistent with the institutions
knowledge of the customer, their business and
risk profile, including, where necessary, thesource
of funds.
Financial institutions should apply each of the
CDD measures under (a) to (d) above, but may
determine the extent of such measures on a risk
sensitive basis depending on the type of
customer, business relationship or transaction.
The measures that are taken should be consistent
with any guidelines issued by competent
authorities. For higher risk categories, financial
institutions should perform enhanced due
diligence. In certain circumstances, where there
are low risks, countries may decide that financial
institutions can apply reduced or simplified
measures.
Financial institutions should verify the identity of
the customer and beneficial owner before or
during the course of establishing a business
relationship or conducting transactions for
occasional customers. Countries may permit
financial institutions to complete the verification
as soon as reasonably practicable following the
establishment of the relationship, where the
money laundering risks are effectively managed
and where this is essential not to interrupt the
normal conduct of business.
Where the financial institution is unable to
comply with paragraphs (a) to (c) above, it should
not open the account, commence business
a) mengidentifikasi nasabah dan memeriksa
identitas nasabah dari sumber dokumen, data atau
informasi tersendiri yang dapat dipercaya.
b) mengidentifikasi pihak penerima, dan
mengambil tindakan yang beralasan untuk
memeriksa identitas pihak penerima agar lembaga
keuangan meyakini bahwa ia mengetahui siapa
pihak penerima. Untuk legal person dan legal
arrangement, pemeriksaan oleh lembaga keuangan
termasuk mengambil tindakan yang beralasan
untuk mengetahui kepemilikan dan struktur
pengawasan nasabah.
c) mendapatkan informasi tentang tujuan dan
maksud hubungan usaha.
d) melakukan pemeriksaan terus-menerus terhadap
hubungan usaha dan analisis transaksi-transaksi
yang dilakukan secara menyeluruh dalam
hubungan usaha tersebut guna menjamin bahwa
transaksi yang dilakukan konsisten dengan apa
yang diketahui lembaga keuangan atas nasabah,
kegiatan usahanya dan profil resiko, termasuk
sumber dana jika diperlukan.
Lembaga
keuangan
harus
menerapkan
masingmasing pemeriksaan terhadap nasabah
menurut poin (a) dan (b) diatas, tetapi dapat
menentukan
sampai
sejauhmana
tindakan
dilakukan berlandaskan pada sensitivitas risiko,
tergantung pada jenis nasabah, hubungan usaha
atau transaksi. Tindakan yang diambil harus
konsisten dengan setiap petunjuk yang dikeluarkan
oleh pihak berwenang. Untuk kategori berisiko
tinggi, lembaga keuangan harus melakukan
pemeriksaan lebih mendalam. Dalam situasi
tertentu, jika terdapat risiko rendah, negara-negara
dapat memutuskan bahwa lembaga keuangan dapat
menerapkan
tindakan-tindakan
yang
disederhanakan.
Lembaga keuangan harus memeriksa identitas
nasabah dan pihak penerima atau selama
berlangsungnya hubungan usaha atau selama
melakukan transaksi untuk nasabah tertentu.
Negara-negara dapat mengijinkan lembaga
keuangan melengkapi pemeriksaan selama dapat
dilaksanakan secara sewajarnya karena pembukaan
rekening, dimana risiko-risiko pencucian uang
secara efektif diantisipasi dan jika hal ini penting
untuk tidak menginterupsi kegiatan usaha normal.
relations or perform the transaction; or should
terminate the business relationship; and should
consider making a suspicious transactions report
in relation to the customer. These requirements
should apply to all new customers, though
financial institutions should also apply this
Recommendation to existing customers on the
basis of materiality and risk, and should conduct
due diligence on such existing relationships at
appropriate times.
Jika lembaga keuangan tidak dapat memenuhi
ketentuan ayat (a) sampai (c), maka sebaiknya
tidak menerima pembukaan rekening, tidak
melakukan hubungan usaha atau tidak melakukan
transaksi; atau sebaiknya memutuskan hubungan
usaha; dan mempertimbangkan untuk membuat
laporan transaksi yang mencurigakan atas nasabah.
Persyaratan ini harus berlaku terhadap semua
nasabah baru, akan tetapi, lembaga keuangan juga
harus memberlakukan Rekomendasi ini terhadap
nasabah yang telah ada atas dasar materialitas dan
risiko, dan harus melakukan pemeriksaan atas
hubungan usaha yang ada pada saat diperlukan.
6. Financial institutions should, in relation to
politically exposed persons, in addition to
performing normal due diligence measures:
a) Have appropriate risk management systems to
determine whether the customer is a politically
exposed person.
b) Obtain senior management approval for
establishing business relationships with such
customers.
c) Take reasonable measures to establish the
source of wealth and source of funds.
d) Conduct enhanced ongoing monitoring of the
business relationship.
6. Terhadap politically exposed persons (pejabat,
tokoh publik, dll), lembaga keuangan dalam hal
melakukan tindakan pemeriksaan normal harus:
a) memiliki sistem manajemen yang tepat untuk
menentukan apakah nasabah adalah orang yang
dieksploitasi secara politik.
b) mendapatkan persetujuan manajemen senior
dalam membuka hubungan usaha dengan nasabah
tersebut.
c) mengambil tindakan yang beralasan untuk
mendapatkan sumber kekayaan dan sumber dana.
d) melakukan monitoring terus-menerus secara
seksama atas hubungan usaha.
7. Financial institutions should, in relation to
cross-border correspondent banking and other
similar relationships, in addition to performing
normal due diligence measures:
a) Gather sufficient information about a
respondent institution to understand fully the
nature of the respondents business and to
determine from publicly available information the
reputation of the institution and the quality of
supervision, including whether it has been subject
to a money laundering or terrorist financing
investigation or regulatory action.
b) Assess the respondent institution’s anti-money
laundering and terrorist financing controls.
c) Obtain approval from senior management
before
establishing
new
correspondent
relationships.
d) Document the respective responsibilities of
each institution.
7. Terhadap bank koresponden lintas batas Negara
dan hubungan-hubungan usaha sejenis lainnya,
lembaga keuangan dalam hal melakukan tindakan
pemeriksaan normal harus:
a) mengumpulkan informasi memadai tentang
lembaga koresponden untuk memahami secara
menyeluruh sifat usaha lembaga koresponden dan
untuk menentukan reputasi lembaga serta kualitas
pengawasannya dari informasi umum yang
tersedia, termasuk apakah lembaga dibebankan
investigasi pencucian uang atau pendanaan teroris
atau diatur dalam undang-undang.
b) menilai pengawasan atas anti pencucian uang
dan pendanaan teroris terhadap lembaga
koresponden.
c) mendapatkan persetujuan dari manajemen senior
sebelum membuka hubungan usaha dengan
koresponden baru.
d) mendokumentasi pertanggungjawaban masing-
e) With respect to payable-through accounts, be
satisfied that the respondent bank has verified the
identity of and performed on going due diligence
on the customers having direct access to accounts
of the correspondent and that it is able to provide
relevant customer identification data upon request
to the correspondent bank. anonymity, and take
measures, if needed, to prevent their use in
money laundering schemes. In particular,
financial institutions should have policies and
procedures in place to address any specific risks
associated with non-face to face business
relationships or transactions.
masing lembaga.
e) berkaitan dengan “payable-through account”,
meyakini bahwa bank koresponden telah
memeriksa identitas dan melakukan pemeriksaan
terus-menerus atas nasabah yang memiliki akses
langsung dengan rekening koresponden dan dapat
menyediakan data identifikasi nasabah terkait atas
dasar permintaan kepada bank koresponden.
8. Financial institutions should pay special
attention to any money laundering threats that
may arise from new or developing technologies
that might favor
8. Lembaga keuangan harus memberi perhatian
khusus atas setiap ancaman pencucian uang yang
mungkin terjadi dari teknologi baru atau teknologi
berkembang yang memungkinkan timbulnya
hubungan usaha anonim, dan jika perlu mengambil
tindakan untuk mencegah digunakan dalam skema
pencucian uang. Secara khusus, lembaga keuangan
harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk
mengatasi setiap risiko tertentu akibat hubungan
usaha atau transaksi tanpa tatap muka.
9. Countries may permit financial institutions to
rely on intermediaries or other third parties to
perform elements (a)-(c) of the CDD process or to
introduce business, provided that the criteria set
out below are met. Where such reliance is
permitted, the ultimate responsibility for
customer identification and verification remains
with the financial institution relying on the third
party. The criteria that should be met are as
follows:
(a) A financial institution relying upon a third
party should immediately obtain the necessary
information concerning elements (a)-(c) of the
CDD process. Financial institutions should take
adequate steps to satisfy themselves that copies of
identification
data
and
other
relevant
documentation relating to the CDD requirements
will be made available from the third party upon
request without delay.
b) The financial institution should satisfy itself
that the third party is regulated and supervised
for, and has measures in place to comply with
9. Negara-negara dapat mengijinkan lembaga
keuangan untuk menguasakan perusahaaan
perantara atau pihak ketiga lainnya dalam
melaksanakan ayat (a) – (c) atas proses
pemeriksaan terhadap nasabah atau menciptakan
usaha semacam ini, sepanjang kriteria yang
ditentukan berikut terpenuhi. Jika kuasa tersebut
dibolehkan, tanggung jawab mutlak atas
identifikasi dan verifikasi nasabah tetap pada
lembaga keuangan dengan dikuasakan kepada
pihak ketiga. Kriteria yang harus dipenuhi adalah:
a) Suatu lembaga keuangan yang menguasakan
pihak ketiga harus segera mendapatkan informasi
penting tentang unsur-unsur (a) – (c) proses
pemeriksaan terhadap nasabah. Lembaga keuangan
harus mengambil langkah-langkah memadai untuk
memenuhi persyaratan akan tersedianya salinan
data identifikasi dan dokumen terkait lainnya
dalam rangka pemeriksaan terhadap nasabah dari
pihak ketiga berdasarkan permintaan tanpa
penundaan.
b) Lembaga keuangan harus memenuhi
CDD requirements in line with Recommendations
5 and 10. It is left to each country to determine in
which countries the third party that meets the
conditions can be based, having regard to
information available on countries that do not or
do
not
adequately
apply the
FATF
Recommendations.
persyaratan bahwa pihak ketiga diatur dan diawasi,
dan melakukan tindakan untuk mematuhi syaratsyarat pemeriksaan terhadap nasabah sesuai
dengan Rekomendasi 5 dan 10. Setiap negara
diberikan kebebasan untuk menentukan di negara
mana pihak ketiga yang memenuhi persyaratan
berlokasi, berdasarkan ketersediaan informasi
tentang negara-negara yang tidak memberlakukan
atau memberlakukan secara tidak memadai
Rekomendasi FATF.
10. Financial institutions should maintain, for at
least five years, all necessary records on
transactions, both domestic or international, to
enable them to comply swiftly with information
requests from the competent authorities. Such
records must be sufficient to permit
reconstruction
of
individual
transactions
(including the amounts and types of currency
involved if any) so as to provide, if necessary,
evidence for prosecution of criminal activity.
Financial institutions should keep records on the
identification data obtained through the customer
due diligence process (e.g. copies or records of
official identification documents like passports,
identity cards, driving licenses or similar
documents), account files and business
correspondence for at least five years after the
business relationship is ended. The identification
data and transaction records should be available
to domestic competent authorities upon
appropriate authority.
10. Lembaga keuangan harus menyimpan,
setidaknya selama lima tahun, semua data
transaksi penting baik domestik maupun
internasional, untuk menjadikan mereka dengan
cepat memenuhi permintaan akan informasi dari
pihak berwenang. Data tersebut harus memadai
dalam rangka rekonstruksi transaksitransaksi
individu (termasuk jumlah dan jenis mata uang
yang digunakan jika ada) untuk disediakan, jika
perlu, bukti untuk penuntutan aktivitas pidana.
Lembaga keuangan harus menyimpan data tentang
data identifikasi yang diperoleh melalui proses
pemeriksaan nasabah (misalnya salinan atau data
tentang dokumen identifikasi resmi seperti paspor,
kartu identitas, surat ijin mengemudi atau
dokumen sejenis), data rekening serta koreponden
usaha untuk setidaknya selama lima tahun setelah
hubungan usaha berakhir. Data identifikasi dan
data transaksi harus tersedia bagi pihak berwenang
berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.
11. Financial institutions should pay special
attention to all complex, unusual large
transactions, and all unusual patterns of
transactions, which have no apparent economic or
visible lawful purpose. The background and
purpose of such transactions should, as far as
possible, be examined, the findings established in
writing, and be available to help competent
authorities and auditors.
11. Lembaga keuangan harus memberikan
perhatian khusus atas semua transaksi yang
kompleks, tidak biasa dalam jumlah besar, dan
semua pola transaksi tidak biasa, yang tidak
memiliki alasan ekonomis yang jelas atau tidak
ada tujuan yang sah. Latar belakang dan tujuan
transaksi tersebut harus, sejauh mungkin diperiksa,
temuan-temuan yang didapat dibuat tertulis, dan
tersedia untuk membantu pihak berwenang dan
auditor.
12. The customer due diligence and recordkeeping
requirements
set
out
in
Recommendations 5, 6, and 8 to 11 apply to
12. Syarat pemeriksaan terhadap nasabah dan
penyimpanan data yang diatur dalam Rekomendasi
5, 6, dan 8 sampai 11 berlaku atas lembaga non-
designated
non-financial
businesses
and
professions in the following situations:
a) Casinos where customers engage in financial
transactions equal to or above the applicable
designated threshold.
b) Real estate agents – when they are involved in
transactions for their client concerning the buying
and selling of real estate.
c) Dealers in precious metals and dealers in
precious stones – when they engage in any cash
transaction with a customer equal to or above the
applicable designated threshold.
d) Lawyers, notaries, other independent legal
professionals and accountants when they prepare
for or carry out transactions for their client
concerning the following activities:
• buying and selling of real estate;.
• managing of client money, securities or other
assets;
• management of bank, savings or securities
accounts;
• organization of contributions for the creation,
operation or management of companies;
• creation, operation or management of legal
persons or arrangements, and buying and selling
of business entities.
e) Trust and company service providers when
they prepare for or carry out transactions for a
client concerning the activities listed in the
definition in the Glossary.
Reporting of suspicious transactions and
compliance
keuangan dan profesi yang ditentukan berikut ini:
a) Perjudian – jika konsumen melakukan transaksi
keuangan dalam jumlah yang sama dengan atau
diatas jumlah yang ditentukan. b) Agen real estate
– jika mereka terlibat dalam transaksi untuk
kliennya dalam hal jual beli real estate. c) Penjual
barang-barang berharga dan perhiasan – jika
mereka melakukan transaksi secara tunai dengan
konsumen dalam jumlah yang sama dengan atau
diatas jumlah yang ditentukan. d) Pengacara,
notaris, profesi hukum mandiri lainnya dan
akuntan jika mereka mempersiapkan atau
melakukan transaksi untuk kliennya tentang
kegiatan-kegiatan berikut ini:
• jual beli real estate;
• mengelola uang, saham atau asset lainnya milik
klien;
• manajemen bank, tabungan atau saham;
• organisasi kontribusi untuk pendirian,
operasional atau manajemen perusahaan;
• pendirian, operasional atau manajemen legal
person atau legal arrangement dan jual beli badan
usaha.
e) Wali amanat dan penyedia jasa perusahaan jika
mereka menyiapkan atau melakukan transaksi
untuk seorang klien tentang kegiatan yang terdaftar
dalam definisi di Daftar Istilah.
Pelaporan transaksi yang mencurigakan dan
kepatuhan
13. If a financial institution suspects or has
reasonable grounds to suspect that funds are the
proceeds of a criminal activity, or are related to
terrorist financing, it should be required, directly
by law or regulation, to report promptly its
suspicions to the financial intelligence unit (FIU).
13. Jika suatu lembaga keuangan menduga atau
memiliki alasan kuat untuk menduga bahwa dana
merupakan kekayaan hasil tindak pidana, atau
terkait dengan pendanaan teroris, maka
diwajibkan,
berdasarkan
peraturan
perundangundangan,
melaporkan
langsung
dugaan-dugaan
tersebut
kepada
Financial
Intelligence Unit (FIU).
14. Financial institutions, their directors, officers
and employees should be:
a) Protected by legal provisions from criminal
and civil liability for breach of any restriction on
14. Lembaga keuangan, direktur, pejabat dan
karyawannya harus:
a) dilindungi oleh ketentuan undang-undang dari
tuntutan pidana dan perdata karena melanggar
disclosure of information imposed by contract or
by any legislative, regulatory or administrative
provision, if they report their suspicions in good
faith to the FIU, even if they did not know
precisely what the underlying criminal activity
was, and regardless of whether illegal activity
actually occurred.
b) Prohibited by law from disclosing the fact that
a suspicious transaction report (STR) or related
information is being reported to the FIU.
ketentuan membocorkan informasi yang terdapat
dalam kontrak, atau peraturan, perundangundangan atau ketentuan administrasi, jika mereka
melaporkan dugaan-dugaan dengan itikad baik
kepada FIU, bahkan jika mereka tidak tahu persis
tindak pidana apa yang dilakukan, dan tanpa
menghiraukan apakah kegiatan haram benar-benar
terjadi.
b) dilarang menurut undang-undang membocorkan
bahwa laporan transaksi yang mencurigakan (STR)
atau informasi terkait sedang dilaporkan kepada
FIU.
15. Financial institutions should develop
programmes against money laundering and
terrorist financing. These programmes should
include:
a) The development of internal policies,
procedures and controls, including appropriate
compliance management arrangements, and
adequate screening procedures to ensure high
standards when hiring employees.
b) An ongoing employee-training programme.
c) An audit function to test the system.
15. Lembaga keuangan harus mengembangkan
program tentang pencucian uang dan pendanaan
teroris. Program ini harus meliputi: a)
pengembangan
kebijakan,
prosedur
dan
pengawasan internal, termasuk pengaturan
manajemen kepatuhan yang tepat, dan prosedur
screening yang memadai guna menjamin standar
yang tinggi dalam merekruit karyawan. b) program
pelatihan untuk karyawan yang ada. c) fungsi audit
untuk menguji sistem.
16.
The
requirements
set
out
in
Recommendations 13 to 15, and 21 apply to all
designated
non-financial
businesses
and
professions,
subject
to
the
following
qualifications:
a) Lawyers, notaries, other independent legal
professionals and accountants should be required
to report suspicious transactions when, on behalf
of or for a client, they engage in a financial
transaction in relation to the activities described
in Recommendation 12(d). Countries are strongly
encouraged to extend the reporting requirement to
the rest of the professional activities of
accountants, including auditing.
b) Dealers in precious metals and dealers in
precious stones should be required to report
suspicious transactions when they engage in any
cash transaction with a customer equal to or
above the applicable designated threshold.
c) Trust and company service providers should be
required to report suspicious transactions for a
client when, on behalf of or for a client, they
16. Syarat-syarat yang diatur dalam Rekomendasi
13 sampai 15, dan 21 berlaku terhadap semua
lembaga non keuangan dan profesi, tunduk pada
kualifikasi berikut ini:
a) Pengacara, notaris, profesi hukum lainnya dan
akuntan diwajibkan untuk melaporkan transaksi
yang mencurigakan jika, atas nama atau untuk
klien, mereka melakukan suatu transaksi keuangan
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang diatur
dalam Rekomendasi 12(d). Negara-negara sangat
dianjurkan
untuk
memperluas
persyaratan
pelaporan kepada seluruh aktivitas professional
daripada akuntan, termasuk auditing.
b) Pedagang barang-barang berharga dan perhiasan
diwajibkan untuk melaporkan transaksi-transaksi
yang mencurigakan ketika mereka melakukan
transaksi tunai dengan konsumen dalam jumlah
yang sama dengan atau diatas jumlah yang
ditentukan.
c) Wali amanat dan penyedia jasa perusahaan
diwajibkan untuk melaporkan transaksitransaksi
yang mencurigakan untuk klien jika, atas nama
engage in a transaction in relation to the activities
referred to Recommendation 12(e). Lawyers,
notaries, other independent legal professionals,
and accountants acting as independent legal
professionals, are not required to report their
suspicions if the relevant information was
obtained in circumstances where they are subject
to professional secrecy or legal professional
privilege. Other measures to deter ML & FT
safeguards to ensure proper use of information
and without impeding in any way the freedom of
capital movements.
atau untuk klien, mereka melakukan transaksi
berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dimaksud
dalam Rekomendasi 12(e). Pengacara, notaris,
professional hukum mandiri lainnya, dan akuntan
yang bertindak sebagai profesi hukum mandiri,
tidak diwajibkan untuk melaporkan dugaan-dugaan
jika informasi terkait didapat karena menjalankan
kerahasiaan profesi atau hak istimewa profesi
hukum.
Tindakan lain dalam mendeteksi pencucian uang
dan pendanaan teroris
17. Countries should ensure that effective,
proportionate and dissuasive sanctions, whether
criminal, civil or administrative, are available to
deal with natural or legal persons covered by
these Recommendations that fail to comply with
anti-money laundering or terrorist financing
requirements.
17. Negara-negara harus menjamin tersedianya
sanksi yang efektif, proporsional dan dissuasive,
baik pidana, perdata maupun administratif untuk
dibebankan kepada legal person sebagaimana
diatur dalam Rekomendasi ini yang gagal
memenuhi persyaratan anti pencucian uang atau
pendanaan teroris.
18. Countries should not approve the
establishment or accept the continued operation
of shell banks. Financial institutions should refuse
to enter into, or continue, a correspondent
banking relationship with shell banks. Financial
institutions should also guard against establishing
relations with respondent foreign financial
institutions that permit their accounts to be used
by shell banks.
18. Negara-negara seharusnya tidak menyetujui
pendirian atau menerima kegiatan bank-bank
“rekayasa”. Lembaga keuangan harus menolak
untuk melakukan kerjasama, atau melanjutkan
hubungan perbankan koresponden dengan bankbank “rekayasa”. Lembaga keuangan juga harus
menjaga pembukaan hubungan dengan lembaga
keuangan asing responden yang membolehkan
rekening-rekeningnya digunakan oleh bank-bank
“rekayasa”.
19. Countries should consider:
a) Implementing feasible measures to detect or
monitor the physical cross-border transportation
of currency and bearer negotiable instruments,
subject to strict
b) The feasibility and utility of a system where
banks and other financial institutions and
intermediaries would report all domestic and
international currency transactions above a fixed
amount, to a national central agency with a
computerized data base, available to competent
authorities for use in money laundering or
terrorist financing cases, subject to strict
safeguards to ensure proper use of the
information.
19. Negara-negara harus mempertimbangkan:
a) penerapan suatu mekanisme yang layak untuk
mendeteksi pembawaan uang dan instrumen
lainnya secara lintas batas negara, dengan tidak
mengabaikan pergerakan capital secara bebas
b) kelayakan dan pemanfaatan sistem dimana
bank-bank dan lembaga keuangan lain dan
perusahaan perantara dapat melaporkan semua
transaksi mata uang domestik dan internasional
diatas jumlah yang ditentukan kepada badan pusat
nasional dengan suatu database berbasis komputer,
tersedia bagi pihak berwenang untuk digunakan
dalam kasus pencucian uang dan pendanaan
teroris, tunduk pada perlindungan yang ketat untuk
menjamin penggunaan informasi secara benar.
20. Countries should consider applying the FATF
Recommendations to businesses and professions,
other than designated non-financial businesses
and professions that pose a money laundering or
terrorist financing risk. Countries should further
encourage the development of modern and secure
techniques of money management that are less
vulnerable to money laundering.
20. Negara-negara harus mempertimbang-kan
memberlakukan Rekomendasi FATF terhadap
pelaku usaha dan profesi selain lembaga non
keuangan dan profesi yang ditentukan, yang
memiliki risiko pencucian uang atau pendanaan
teroris. Negara-negara harus mendukung lebih jauh
perkembangan teknik-teknik manajemen uang
yang modern dan aman yang kurang rentan atas
pencucian uang. Measures to be taken with respect
to countries that do not or sufficiently comply with
the FATF recommendation Tindakan-tindakan
yang dilakukan terhadap Negara-negara yang tidak
memenuhi atau secara tidak memadai memenuhi
Rekomendasi FATF
21. Financial institutions should give special
attention to business relationships and
transactions with persons, including companies
and financial institutions, from countries, which
do not or insufficiently apply the FATF
Recommendations. Whenever these transactions
have no apparent economic or visible lawful
purpose, their background and purpose should, as
far as possible, be examined, the findings
established in writing, and be available to help
competent authorities. Where such a country
continues not to apply or insufficiently applies the
FATF Recommendations, countries should be
able to apply appropriate countermeasures
21. Lembaga keuangan harus memberi perhatian
khusus atas hubungan usaha dan transaksi dengan
orang perorangan, termasuk perusahaan dan
lembaga keuangan, dari negara-negara yang tidak
mematuhi atau secara tidak memadai mematuhi
Rekomendasi FATF. Kapanpun transaksi tersebut
tidak memiliki alasan ekonomis atau hukum yang
jelas, latar belakang dan tujuannya harus sebisa
mungkin diperiksa, temuan-temuan dibuat secara
tertulis, dan tersedia untuk membantu pihak
berwenang. Jika Negara tersebut tetap tidak
mematuhi atau secara tidak memadai mematuhi
Rekomendasi FATF, negara-negara harus dapat
memberlakukan sanksi.
22. Financial institutions should ensure that the
principles applicable to financial institutions,
which are mentioned above are also applied to
branches and majority owned subsidiaries located
abroad, especially in countries, which do not or
insufficiently apply the FATF Recommendations,
to the extent that local applicable laws and
regulations permit. When local applicable laws
and regulations prohibit this implementation,
competent authorities in the country of the parent
institution should be informed by the financial
institutions that they cannot apply the FATF
recommendations
22. Lembaga keuangan harus menjamin bahwa
prinsip-prinsip yang berlaku bagi lembaga
keuangan, yang disebutkan diatas juga berlaku
terhadap kantor-kantor cabang dan kantorkantor
cabang tambahan mayoritas yang berlokasi di luar
negeri, terutama di Negara-negara yang tidak
mematuhi atau tidak memadai menerapkan
Rekomendasi FATF, dengan catatan hal ini
dibolehkan menurut peraturan dan perundanganundangan
setempat.
Jika
peraturan
dan
perundangundangan
setempat
melarang
pelaksanaan ketentuan ini, pihak berwenang di
Negara dimana perusahaan induk berada harus
diberitahukan oleh lembaga keuangan bahwa
mereka tidak tunduk pada Rekomendasi FATF.
REGULATION AND SUPERVISION
23. Countries should ensure that financial
institutions are subject to adequate regulation and
supervision and are effectively implementing the
FATF Recommendations. Competent authorities
should take the necessary legal or regulatory
measures to prevent criminals or their associates
from holding or being the beneficial owner of a
significant or controlling interest or holding a
management function in a financial institution.
For financial institutions subject to the Core
Principles, the regulatory and supervisory
measures that apply for prudential purposes and
which are also relevant to money laundering,
should apply in a similar manner for anti-money
laundering and terrorist financing purposes.
Other financial institutions should be licensed or
registered and appropriately regulated, and
subject to supervision or oversight for anti-money
laundering purposes, having regard to the risk of
money laundering or terrorist financing in that
sector. At a minimum, businesses providing a
service of money or value transfer, or of money
or currency changing should be licensed or
registered, and subject to effective systems for
monitoring and ensuring compliance with
national requirements to combat money
laundering and terrorist financing.
REGULASI DAN PENGAWASAN
23. Negara-negara harus menjamin bahwa lembaga
keuangan tunduk pada regulasi dan pengawasan
yang memadai dan menerapkan Rekomendasi
FATF secara efektif. Pihak berwenang harus
mengambil tindakan berupa membuat peraturan
guna mencegah pelaku kejahatan atau pihak-pihak
yang membantunya memegang jabatan atau
menjadi pihak penerima dengan kekuasaan yang
luas atau memegang fungsi manajerial dalam suatu
lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangan yang
tunduk pada Prinsip-prinsip Dasar, tindakan
pembuatan peraturan dan pengawasan yang
berlaku untuk tujuan kehati-hatian dan yang juga
terkait dengan pencucian uang, harus berlaku
dengan cara-cara yang sama untuk tujuan anti
pencucian uang dan pendanaan teroris.
Lembaga keuangan lainnya harus memiliki ijin
atau terdaftar dan diatur dengan baik, serta tunduk
pada pengawasan untuk tujuan anti pencucian
uang, guna mengantisipasi risiko pencucian uang
atau pendanaan teroris in sektor tersebut.
Setidaknya, pelaku usaha yang menyediakan jasa
transfer uang atau dana, atau pertukaran uang atau
mata uang harus memiliki ijin atau terdaftar dan
tunduk pada sistem yang efektif untuk memonitor
dan menjamin kepatuhan dengan peraturan
nasional dalam rangka memberantas pencucian
uang dan pendanaan teroris.
24. Designated non-financial businesses and
professions should be subject to regulatory and
supervisory measures as set out below.
a) Casinos should be subject to a comprehensive
regulatory and supervisory regime that ensures
that they have effectively implemented the
necessary anti- money laundering and terroristfinancing measures. At a minimum: • casinos
should be licensed; • competent authorities should
take the necessary legal or regulatory measures to
prevent criminals or their associates from holding
or being the beneficial owner of a significant or
controlling interest, holding a management
function in, or being an operator of a casino •
competent authorities should ensure that casinos
are effectively supervised for compliance with
requirements to combat money laundering and
24. Lembaga non-keuangan dan profesi yang
ditentukan harus diatur dan diawasi sebagaimana
ditentukan berikut ini:
a) Perjudian harus diberlakukan atas rejim regulasi
dan pengawasan yang komprehensif untuk
menjamin agar mereka telah melaksanakan
tindakan anti pencucian uang dan pendanaan
teroris. Setidaknya meliputi: • perjudian harus
memiliki ijin; • pihak berwenang harus mengambil
tindakan penting berupa membuat peraturan untuk
mencegah pelaku kejahatan dan para pembantunya
memegang jabatan atau menjadi pihak penerima
dengan kekuasaan yang luas, memegang fungsi
manajerial di, atau menjadi operator suatu
perjudian (kasino). • pihak berwenang harus
menjamin agar perjudian secara efektif diawasi
atas kepatuhannya terhadap persyaratan/ketentuan
terrorist financing.
b) Countries should ensure that the other
categories of designated non-financial businesses
and professions are subject to effective systems
for monitoring and ensuring their compliance
with requirements to combat money laundering
and terrorist financing. This should be performed
on a risk-sensitive basis. This may be performed
by a government authority or by an appropriate
self-regulatory organization, provided that such
an organization can ensure that its members
comply with their obligations to combat money
laundering and terrorist financing.
25. The competent authorities should establish
guidelines, and provide feedback which will
assist financial institutions and designated nonfinancial businesses and professions in applying
national measures to combat money laundering
and terrorist financing, and in particular, in
detecting and reporting suspicious transactions.
untuk memberantas pencucian uang dan
pendanaan teroris.
b) Negara-negara harus menjamin agar jenis
lembaga non-keuangan dan profesi lainnya yang
ditentukan tunduk pada sistem yang efektif untuk
memonitor dan menjamin kepatuhannya terhadap
persyaratan/ ketentuan untuk memberantas
pencucian uang dan pendanaan teroris. Hal ini
harus dilakukan berdasarkan sensitivitas risiko.
Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah atau oleh
organisasi selfregulatory yang tepat, mengingat
organisasi semacam ini dapat menjamin agar para
anggotanya mematuhi kewajibankewajibannya
untuk memberantas pencucian uang dan
pendanaan teroris.
25. Pihak berwenang harus membuat petunjuk, dan
memberikan umpan balik yang akan membantu
lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan dan
profesi yang ditentukan dalam melakukan upayaupaya nasional memberantas pencucian uang dan
pendanaan teroris, dan khususnya dalam
mendeteksi dan melaporkan transaksi yang
mencurigakan.
C.
INSTITUTIONAL
AND
OTHER
MEASURES NECESSARY IN SYSTEMS
FOR COMBATING ML & FT
Competent authorities, their powers and
resources
C. TINDAKAN KELEMBAGAAN DAN
TINDAKAN PENTING LAIN DALAM
SISTEM PEMBERANTASAN PENCUCIAN
UANG DAN PENDANAAN TERORIS
Otoritas yang berwenang, kewenangan dan
sumber daya
26. Countries should establish an FIU that serves
as a national centre for the receiving (and, as
permitted, requesting), analysis and dissemination
of STR and other information regarding potential
money laundering or terrorist financing. The FIU
should have access, directly or indirectly, on a
timely basis to the financial, administrative and
law enforcement information that it requires to
properly undertake its functions, including the
analysis of STR.
26. Negara-negara harus mendirikan FIU sebagai
suatu lembaga nasional yang menerima (dan, jika
diijinkan,
meminta),
menganalisis
dan
mendistribusi STR dan informasi lainnya tentang
pencucian uang dan pendanaan teroris yang
berpotensi. FIU harus memiliki akses baik
langsung maupun tidak, atas dasar tepat waktu,
terhadap informasi keuangan, administrasi dan
penegakan hukum yang diperlukan dalam rangka
menjalankan
fungsifungsinya
termasuk
menganalisis STR.
27. Countries should ensure that designated law
enforcement authorities have responsibility for
money laundering and terrorist financing
27. Negara-negara harus menjamin bahwa penegak
hukum yang berwenang memiliki tanggung jawab
atas investigasi pencucian uang dan pendanaan
investigations. Countries are encouraged to
support and develop, as far as possible, special
investigative techniques suitable for the
investigation of money laundering, such as
controlled delivery, undercover operations and
other relevant techniques. Countries are also
encouraged to use other effective mechanisms
such as the use of permanent or temporary groups
specialized in asset investigation, and cooperative
investigations with appropriate competent
authorities in other countries.
teroris. Negara-negara dianjurkan agar mendukung
dan mengembangkan, selama dimungkinkan,
teknik-teknik investigasi khusus yang sesuai
dengan investigasi pencucian uang, misalnya
controlled delivery, kegiatan penyamaran dan
teknik-teknik lainnya. Negara-negara juga
dianjurkan agar menggunakan mekanisme yang
efektif lainnya misalnya penggunaan kelompokkelompok khusus permanen dan temporer dalam
investigasi aset, dan investigasi gabungan dengan
pihak berwenang di negara-negara lain.
28. When conducting investigations of money
laundering and underlying predicate offences,
competent authorities should be able to obtain
documents and information for use in those
investigations, and in prosecutions and related
actions. This should include powers to use
compulsory measures for the production of
records held by financial institutions and other
persons, for the search of persons and premises,
and for the seizure and obtaining of evidence.
28. Ketika menginvestigasi pencucian uang dan
tindak pidana asalnya, pihak berwenang harus
dapat memperoleh dokumen dan informasi untuk
digunakan dalam investigasi tersebut, dan dalam
penuntutan serta tindakan terkait. Hal ini termasuk
wewenang untuk menggunakan upaya-upaya yang
diwajibkan dalam memproduksi data oleh lembaga
keuangan dan perorangan lainnya, guna
menggeledah seseorang dan gedung, dan untuk
menyita serta mendapatkan bukti.
29. Supervisors should have adequate powers to
monitor and ensure compliance by financial
institutions with requirements to combat money
laundering and terrorist financing, including the
authority to conduct inspections. They should be
authorized to compel production of any
information from financial institutions that is
relevant to monitoring such compliance, and to
impose adequate administrative sanctions for
failure to comply with such requirements.
30. Countries should provide their competent
authorities involved in combating money
laundering and terrorist financing with adequate
financial, human and technical resources.
Countries should have in place processes to
ensure that the staff of those authorities are of
high integrity.
29. Pengawas harus memiliki wewenang yang
memadai untuk memonitor dan menjamin
kepatuhan
lembaga
keuangan
terhadap
persyaratan/ ketentuan pemberantasan pencucian
uang dan pendanaan teroris, termasuk wewenang
melakukan inspeksi. Pengawas harus diberi
wewenang untuk mendapatkan setiap informasi
secara paksa dari lembaga keuangan dimaha hal ini
terkait dengan monitoring terhadap kepatuhan
tersebut, dan untuk membebankan sanksi
administratif
bila
tidak
patuh
terhadap
persyaratan/ketentuan tersebut.
30. Negara-negara harus menyediakan sumber
finansial, SDM dan teknis yang memadai kepada
pihak berwenang terkait dalam pemberantasan
pencucian uang dan pendanaan teroris. Negaranegara harus memiliki proses yang menjamin
bahwa staf pihak berwenang tersebut memiliki
integritas tinggi.
31. Countries should ensure that policy makers,
the FIU, law enforcement and supervisors have
effective mechanisms in place which enable them
to co-operate, and where appropriate coordinate
31. Negara-negara harus menjamin bahwa
pembuat kebijakan, FIU, penegak hukum dan
pengawas memiliki mekanisme yang efektif yang
membolehkan mereka bekerjasama, dan jika
domestically with each other concerning the
development and implementation of policies and
activities to combat money laundering and
terrorist financing.
dimungkinkan koordinasi secara domesik antara
satu
dengan
yang lainnya
dalam
hal
pengembangan dan pelaksanaan kebijakan dan
aktivitas untuk memberantas pencucian uang dan
pendanaan teroris.
32. Countries should ensure that their competent
authorities can review the effectiveness of their
systems to combat money laundering and terrorist
financing systems by maintaining comprehensive
statistics on matters relevant to the effectiveness
and efficiency of such systems.
This should include statistics on the STR received
and disseminated; on money laundering and
terrorist financing investigations, prosecutions
and convictions; on property frozen, seized and
confiscated; and on mutual legal assistance or
other international requests for co-operation.
32. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak
berwenang dapat mereview efektivitas system
pemberantasan pencucian uang dan pendanaan
teroris yang dimilikinya dengan mempertahankan
statistik komprehensif tentang hal-hal yang terkait
dengan efektivitas dan efisiensi sistem tersebut.
Hal ini harus termasuk statistik tentang STR yang
diterima
dan
didistribusikan;
investigasi,
penuntutan dan pemidanaan pencucian uang dan
pendanaan teroris; pemblokiran, penyitaan dan
perampasan harta kekayaan; dan bantuan timbal
balik atau permintaan untuk bekerjasama
internasional lainnya.
Transparency
arrangements
Transparency
arrangements
of
legal
persons
and
of
legal
persons
and
33. Countries should take measures to prevent the
unlawful use of legal persons by money
launderers. Countries should ensure that there is
adequate, accurate and timely information on the
beneficial ownership and control of legal persons
that can be obtained or accessed in a timely
fashion by competent authorities. In particular,
countries that have legal persons that are able to
issue bearer shares should take appropriate
measures to ensure that they are not misused for
money laundering and be able to demonstrate the
adequacy of those measures. Countries could
consider measures to facilitate access to
beneficial ownership and control information to
financial
institutions
undertaking
the
requirements set out in Recommendation 5.
33. Negara-negara harus mengambil tindakan
untuk mencegah penggunaan tidak sah atas legal
person oleh pelaku pencucian uang. Negara-negara
harus menjamin bahwa terdapat informasi yang
memadai, akurat dan tepat waktu tentang pihak
penerima dan pihak yang menguasai legal person
yang dapat diperoleh atau diakses secepatnya oleh
pihak berwenang. Secara khusus, negara-negara
yang memiliki legal person yang dapat
menerbitkan saham atas bawa harus mengambil
tindakan tepat untuk menjamin agar mereka tidak
disalahgunakan untuk pencucian uang dan dapat
mendemonstrasikan
kecukupan
upaya-upaya
tersebut. Negara-negara bisa mempertimbangkan
upaya-upaya untuk menfasilitasi akses tentang
kepemilikan pihak penerima dan menguasai
informasi dari lembaga keuangan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Rekomendasi 5.
34. Countries should take measures to prevent the
unlawful use of legal arrangements by money
launderers. In particular, countries should ensure
that there is adequate, accurate and timely
information on express trusts, including
34. Negara-negara harus mengambil tindakan
untuk mencegah penggunaan tidak sah atas usahausaha sah oleh pelaku pencucian uang. Secara
khusus, negara-negara harus menjamin tersedianya
informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu
information on the settlor, trustee and
beneficiaries which can be obtained or accessed
in a timely fashion by competent authorities.
Countries could consider measures to facilitate
access to beneficial ownership and control
information to financial institutions undertaking
the requirements set out in Recommendation 5.
tentang wali amanat termasuk informasi tentang
penyelesai, pihak yang menerima amanat dan
pihak penerima yang dapat diperoleh atau diakses
secepatnya oleh pihak berwenang. Negara-negara
dapat
mempertimbangkan
upaya-upaya
memfasilitasi akses atas kepemilihan penerima dan
penguasaan informasi dari lembaga keuangan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Rekomendasi 5.
D. INTERNATIONAL CO-OPERATION
35. Countries should take immediate steps to
become party to and implement fully the Vienna
Convention, the Palermo Convention, and the
1999 United Nations International Convention for
the Suppression of the Financing of Terrorism.
Countries are also encouraged to ratify and
implement
other
relevant
international
conventions, such as the 1990 Council of Europe
Convention on Laundering, Search, Seizure and
Confiscation of the Proceeds from Crime and the
2002 Inter-American Convention against
Terrorism.
D. KERJA SAMA INTERNASIONAL
35. Negara-negara harus mengambil tindakan
secepatnya untuk menjadi pihak dan melaksanakan
sepenuhinya
ketentuan
Konvensi
Vienna,
Konvensi Palermo dan Konvensi Internasional
PBB tahun 1999 tentang the Suppression of the
Financing of Terrorism. Negara-negara juga
dianjurkan untuk meratifikasi konvensi-konvensi
internasional terkait lainnya, misalnya Konvensi
Council of Europe tahun 1990 tentang Laundering,
Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds
from Crime dan the 2002 Inter-American
Convention against Terrorism. Mutual legal
assistance and extradition Bantuan Hukum Timbal
Balik dan Ektradisi
36. Countries should rapidly, constructively and
effectively provide the widest possible range of
mutual legal assistance in relation to money
laundering and terrorist financing investigations,
prosecutions, and related proceedings. In
particular, countries should:
a) Not prohibit or place unreasonable or unduly
restrictive conditions on the provision of mutual
legal assistance.
b) Ensure that they have clear and efficient
processes for the execution of mutual legal
assistance requests.
c) Not refuse to execute a request for mutual legal
assistance on the sole ground that the offence is
also considered to involve fiscal matters.
d) Not refuse to execute a request for mutual legal
assistance on the grounds that laws require
financial institutions to maintain secrecy or
confidentiality. Countries should ensure that the
powers of their competent authorities required
under Recommendation 28 are also available for
36. Negara-negara harus secepatnya, secara
konstruktif dan efektif memberikan peluang besar
terciptanya bantuan hukum timbal balik berkaitan
dengan investigasi, penuntutan dan persidangan
pencucian uang dan pendanaan teroris. Secara
khusus, negara-negara seharusnya:
a) tidak melarang atau tidak memberlakukan
syarat-syarat yang tidak layak atau sangat
membatasi, ketentuan tentang bantuan hukum
timbal balik.
b) menjamin bahwa mereka memiliki proses yang
jelas dan efisien untuk mengeksekusi permohonan
bantuan hukum timbal balik.
c) tidak menolak untuk mengeksekusi suatu
permohonan bantuan hukum timbal balik yang
hanya didasarkan bahwa tindak pidana juga
dipertimbangkan berkaitan dengan masalahmasalah fiskal.
d) tidak menolak untuk mengeksekusi suatu
permohonan bantuan hukum timbal balik atas
dasar bahwa undang-undang mewajibkan lembaga
use in response to requests for mutual legal
assistance, and if consistent with their domestic
framework, in response to direct requests from
foreign judicial or law enforcement authorities to
domestic counterparts.
To avoid conflicts of jurisdiction, consideration
should be given to devising and applying
mechanisms for determining the best venue for
prosecution of defendants in the interests of
justice in cases that are subject to prosecution in
more than one country.
keuangan menjaga kerahasiaan.
Negara-negara
harus
menjamin
bahwa
kewenangan pihak berwenang yang diwajibkan
menurut Rekomendasi 28 juga tersedia guna
mengajukan permohonan bantuan timbal balik, dan
jika konsisden dengan peraturan setempat,
merespon permohonan-permohonan langsung dari
pengadilan di luar negeri atau penegak hukum
berwenang untuk disampaikan kepada lembaga
domestik. Guna menghindari konflik antar negara,
perlu dibuat perencanaan dan menerapkan
mekanisme penentuan nilai-nilai terbaik dalam
proses penuntutan terhadap terdakwa demi
kepentingan keadilan atas kasus-kasus yang
tunduk pada penuntutan di lebih dari satu negara.
37. Countries should, to the greatest extent
possible, render mutual legal assistance
notwithstanding the absence of dual criminality.
Where dual criminality is required for mutual
legal assistance or extradition, that requirement
should be deemed to be satisfied regardless of
whether both countries place the offence within
the same category of offence or denominate the
offence by the same terminology, provided that
both countries criminalise the conduct underlying
the offence.
37. Sedapat mungkin, negara-negara harus
menyediakan bantuan hukum timbal balik
meskipun tidak terdapat kriminalitas ganda (dual
criminality). Jika kriminalitas ganda diwajibkan
untuk bantuan hukum timbal balik atau ektradisi,
persyaratan tersebut harus dipenuhi tanpa
memperhatikan apakah kedua negara menetapkan
tindak pidana ke dalam kategori tindak pidana
yang sama atau menggabungkan tindak pidana
melalui terminologi yang sama, mengingat bahwa
kedua negara mengkriminalisasi tindakan sebagai
tindak pidana.
38. There should be authority to take expeditious
action in response to requests by foreign countries
to identify, freeze, seize and confiscate property
laundered, proceeds from money laundering or
predicate offences, instrumentalities used in or
intended for use in the commission of these
offences, or property of corresponding value.
There should also be arrangements for
coordinating
seizure
and
confiscation
proceedings, which may include the sharing of
confiscated assets.
38. Diperlukan wewenang untuk mengambil
tindakan cepat guna merespon permohonan yang
diajukan oleh negara-negara asing untuk
mengidentifikasi, memblokir, menyita dan
merampas harta kekayaan yang dicuci, kekayaan
hasil tindak pidana atau tindak pidana asal, bendabenda yang digunakan dalam atau dimaksudkan
untuk melakukan tindak pidana, atau harta
kekayaan ikutan. Perlu juga adanya pengaturanpengaturan
untuk
mengkoordinasi
proses
penyitaan dan perampasan yang dapat meliputi
pembagian asset hasil sitaan.
39. Countries should recognise money laundering
as an extraditable offence. Each country should
either extradite its own nationals, or where a
country does not do so solely on the grounds of
nationality, that country should, at the request of
39.
Negara-negara
harus
memperlakukan
pencucian uang sebagai suatu tindak pidana yang
dapat diekstradisi. Setiap Negara sebaiknya
mengektradisi warga negaranya sendiri, atau jika
suatu negara tidak menerapkan demikian dengan
the country seeking extradition, submit the case
without undue delay to its competent authorities
for the purpose of prosecution of the offences set
forth in the request. Those authorities should take
their decision and conduct their proceedings in
the same manner as in the case of any other
offence of a serious nature under the domestic
law of that country. The countries concerned
should cooperate with each other, in particular on
procedural and evidentiary aspects, to ensure the
efficiency of such prosecutions.
Subject to their legal frameworks, countries may
consider simplifying extradition by allowing
direct transmission of extradition requests
between appropriate ministries, extraditing
persons based only on warrants of arrests or
judgements, and/or introducing a simplified
extradition of consenting persons who waive
formal extradition proceedings.
hanya alas an kewarganegaraan, maka melalui
permohonan ektradisi, negara tersebut sebaiknya
mengirimkan perkara tanpa perlu penundaan
kepada pihak berwenangnya untuk tujuan
penuntutan tindak pidana yang dimaksud dalam
permohonan. Pihak berwenang tersebut harus
mengambil
keputusan
dan
melaksanakan
persidangannya dengan cara yang sama dalam
penanganan suatu tindak pidana sebagai kejahatan
serius menurut perundang-undangan negara
tersebut.
Negara-negara
tersebut
harus
bekerjasama satu sama lain, terutama dalam aspek
hukum acara dan pembuktian, guna menjamin
efisiensi penuntutannya. Dengan tunduk pada
perundangundangannya, negara-negara dapat
mempertimbangkan menyederhanakan ekstradisi
dengan mengijinkan pengiriman pemohonan
ekstradisi langsung antara menteri yang
berwenang,
mengekstradisi
orang
hanya
berdasarkan surat penangkapan atau putusan
hakim, dan/atau melakukan ekstradisi sederhana
atas orang yang menyetujui siapa yang
menyerahkan proses ekstradisi formal.
Other forms of co-operation
Bentuk-bentuk kerjasama lainnya
40. Countries should ensure that their competent
authorities provide the widest possible range of
international co-operation to their foreign
counterparts. There should be clear and effective
gateways to facilitate the prompt and constructive
exchange directly between counterparts, either
spontaneously or upon request, of information
relating both to money laundering and the
underlying predicate offences. Exchanges should
be permitted without unduly restrictive
conditions. In particular:
a) Competent authorities should not refuse a
request for assistance on the sole ground that the
request is also considered to involve fiscal
matters.
b) Countries should not invoke laws that require
financial institutions to maintain secrecy or
confidentiality as a ground for refusing to provide
co-operation.
c) Competent authorities should be able to
conduct inquiries; and where possible,
40. Negara-negara harus menjamin bahwa pihak
berwenang memberikan peluang besar terciptanya
kerjasama internasional dengan negara-negara
sahabatnya. Diperlukan terobosan yang jelas dan
efektif untuk memfasilitasi pertukaran informasi
berkaitan pencucian uang dan tindak pidana asal
dengan cepat dan konstruktif langsung diantara
negaranegara, baik secara spontanitas maupun atas
dasar permohonan. Pertukaran harus diijinkan
tanpa persyaratan-persyaratan yang membatasi.
Secara khusus:
a) Pihak berwenang seharusnya tidak menolak
suatu permohonan bantuan dengan hanya
berdasarkan alasan bahwa permohonan juga dirasa
berkaitan dengan masalah fiskal.
b) Negara-negara seharusnya tidak memberlakukan undang-undang yang mewajibkan lembaga
keuangan menjaga kerahasiaan sebagai dasar untuk
menolak melakukan kerjasama.
c) Pihak berwenang harus dapat mengajukan
permohonan; dan jika memungkinkan, melakukan
investigations; on behalf of foreign counterparts.
Where the ability to obtain information sought by
a foreign competent authority is not within the
mandate of its counterpart, countries are also
encouraged to permit a prompt and constructive
exchange of information with non-counterparts.
Co-operation with foreign authorities other than
counterparts could occur directly or indirectly.
When uncertain about the appropriate avenue to
follow, competent authorities should first contact
their foreign counterparts for assistance.
Countries should establish controls and
safeguards to ensure that information exchanged
by competent authorities is used only in an
authorised manner, consistent with their
obligations concerning privacy and data
protection.
investigasi; atas nama negaranegara asing.
Jika wewenang mendapatkan informasi yang dicari
pihak berwenang negara asing tidak termasuk
wewenang counterpart-nya, negaranegara juga
dianjurkan
untuk
mengijinkan
pertukaran
informasi yang cepat dan konstruktuf dengan noncounterpart. Kerjasama dengan pihak berwenang
asing selain counterpart bisa dilakukan secara
langsung maupun tidak. Jika tidak ada kepastian
tentang tempat yang tepat untuk pelaksanaan,
pihak berwenang harus pertama kali menghubungi
counterpart asing atas bantuan.
Negara-negara harus memiliki pengawasan dan
perlindungan untuk menjamin bahwa informasi
yang ditukar oleh pihak berwenang hanya
digunakan dengan cara yang dibolehkan, konsisten
dengan
kewajiban-kewajibannya
tentang
perlindungan privasi dan data.
SPECIAL RECOMENDATION
SR 1.
REKOMENDASI KHUSUS
SR 1. Ratifikasi dan Pelaksanaan Ketentuanketentuan PBB
Setiap negara harus mengambil tindakan sesegera
mungkin meratifikasi dan melaksanakan ketentuan
the 1999 United Nations International Convention
tentang the Suppression of the Financing of
Terrorism secara menyeluruh. Negara-negara juga
harus secepatnya melaksanakan berbagai resolusi
PBB berkaitan dengan pencegahan dan
pemberantasan pendanaan kegiatan teroris,
terutama ketentuan United Nations Security
Council Resolution 1373.
Each country should take immediate steps to
ratify and to implement fully the 1999 United
Nations International Convention for the
Suppression of the Financing of Terrorism.
Countries should also immediately implement the
United Nations resolutions relating to the
prevention and suppression of the financing of
terrorist acts, particularly United Nations Security
Council Resolution 1373.
SR 2.
Each country should criminalize the financing of
terrorism,
terrorist
acts
and
terrorist
organizations. Countries should ensure that such
offences are designated as money laundering
predicate offences.
SR 2. Kriminalisasi pendanaan terorisme dan
pencucian uang
Setiap negara harus mengkriminalisasi pendanaan
terhadap terorisme, kegiatan teroris dan organisasi
teroris. Negaranegara juga harus menjamin agar
tindak pidana tersebut diperlakukan sebagai tindak
pidana asal pencucian uang.
SR 3.
SR 3. Pemblokiran dan Penyitaan Harta
Kekayaan Teroris
Each country should implement measures to
freeze without delay funds or other assets of
terrorists, those who finance terrorism and
Setiap negara harus melakukan berbagai upaya
untuk memblokir secepatnya dana atau harta
kekayaan lainnya milik teroris yang membiayai
terrorist organizations in accordance with the
United Nations resolutions relating to the
prevention and suppression of the financing of
terrorist acts. Each country should also adopt and
implement measures, including legislative ones,
which would enable the competent authorities to
seize and confiscate property that is the proceeds
of, or used in, or intended or allocated for use in,
the financing of terrorism, terrorist acts or
terrorist organizations.
terorisme dan organisasi teroris menurut berbagai
resolusi PBB berkaitan dengan pencegahan dan
pemberantasan pendanaan kegiatan teroris. Setiap
negara juga harus mengadopsi dan melakukan
berbagai upaya, termasuk membuat undangundang, yang menjadikan pihak berwenang dapat
memblokir dan menyita kekayaan yang merupakan
hasil tindak pidana, atau digunakan dalam, atau
dimaksudkan atau dialokasikan untuk digunakan
dalam kegiatan teroris atau organisasi teroris.
SR 4.
SR 4. Pelaporan transaksi-transaksi yang
mencurigakan terkait dengan terorisme
If financial institutions, or other businesses or
entities subject to anti- money laundering
obligations, suspect or have reasonable grounds
to suspect that funds are linked or related to, or
are to be used for terrorism, terrorist acts or by
terrorist organizations, they should be required to
report promptly their suspicions to the competent
authorities.
Jika lembaga keuangan, atau badan usaha atau
perusahaan lainnya yang tunduk terhadap
kewajiban anti pencucian uang, menduga atau
memiliki alasan kuat untuk menduga bahwa dana
terkait atau terhubung dengan, atau digunakan
untuk terorisme, kegiatan teroris atau organisasi
teroris, maka mereka wajib melaporkan dugaandugaan tersebut segera kepada pihak berwenang.
SR 5.
SR 5. Kerjasama internasional
Each country should afford another country, on
the basis of a treaty, arrangement or other
mechanism for mutual legal assistance or
information exchange, the greatest possible
measure of assistance in connection with
criminal, civil enforcement, and administrative
investigations, inquiries and proceedings relating
to the financing of terrorism, terrorist acts and
terrorist organizations. Countries should also take
all possible measures to ensure that they do not
provide safe havens for individuals charged with
the financing of terrorism, terrorist acts or
terrorist organizations, and should have
procedures in place to extradite, where possible,
such individuals.
Setiap negara harus mendukung negara lain
berdasarkan suatu perjanjian, kesepakatan atau
mekanisme lain dalam hal bantuan hukum timbal
balik atau pertukaran informasi, berbagai bantuan
lain yang dimungkinkan berkaitan dengan
penanganan tindak pidana, penegakan hukum
perdata, dan investigasi administratif, permohonan
dan persidangan berkaitan dengan pendanaan
terorisme, kegiatan teroris dan organisasi teroris.
Negara-negara juga harus mengambil segala upaya
untuk menjamin agar mereka tidak menyediakan
safe havens kepada perorangan yang dituduh
melakukan pendanaan terorisme, kegiatan teroris
dan organisasi teroris, serta harus memiliki tata
cara
mengektradisi
orang tersebut,
jika
dimungkinkan.
SR 6.
SR 6. Jasa Pengiriman Uang Alternatif
Each country should take measures to ensure that
persons or legal entities, including agents, that
provide a service for the transmission of money
Setiap negara harus mengambil segala upaya untuk
menjamin agar setiap orang atau badan usaha,
termasuk agen, yang menyediakan jasa pengiriman
or value, including transmission through an
informal money or value transfer system or
network, should be licensed or registered and
subject to all the FATF Recommendations that
apply to banks and non-bank financial
institutions. Each country should ensure that
persons or legal entities that carry out this service
illegally are subject to administrative, civil or
criminal sanctions.
uang atau dana, termasuk melalui sistem atau
jaringan pengiriman uang atau dana informal,
harus memiliki ijin atau terdaftar dan tunduk
terhadap semua Rekomendasi FATF yang
diberlakukan terhadap bank dan lembaga keuangan
non bank. Tiap negara harus menjamin agar setiap
orang atau badan usaha yang menyediakan jasa
tersebut secara tidak sah dibebankan sanksi
administratif, perdata atau pidana.
SR 7.
SR 7. Wire Transfers
Countries should take measures to require
financial institutions, including money remitters,
to include accurate and meaningful originator
information (name, address and account number)
on funds transfers and related messages that are
sent, and the information should remain with the
transfer or related message through the payment
chain. Countries should take measures to ensure
that financial institutions, including money
remitters, conduct enhanced scrutiny of and
monitor for suspicious activity funds transfers
which do not contain complete originator
information (name, address and account number).
Setiap negara harus mengambil segala upaya
mewajibkan lembaga keuangan termasuk jasa
pengiriman uang, untuk meminta informasi akurat
dan asli (nama, alamat dan nomor rekening)
tentang transfer dana dan pesan-pesan terkait yang
dikirim, dan informasi harus sama dengan transfer
dan pesan terkait melalui jaringan pembayaran.
Tiap negara harus mengupayakan guna menjamin
agar lembaga keuangan, termasuk jasa pengiriman
uang, melakukan pemeriksaan seksama atas
kegiatan transfer dana yang mencurigakan dengan
informasi yang tidak lengkap (nama, alamat dan
nomor rekening) serta memonitornya.
SR 8.
SR 8. Organisasi non-profit
Countries should review the adequacy of laws
and regulations that relate to entities that can be
abused for the financing of terrorism. Non-profit
organizations are particularly vulnerable, and
countries should ensure that they cannot be
misused:
(i) by terrorist organizations posing as legitimate
entities;
(ii) to exploit legitimate entities as conduits for
terrorist financing, including for the purpose of
escaping asset freezing measures; and
(iii) to conceal or obscure the clandestine
diversion of funds intended for legitimate
purposes to terrorist organizations.
Negara-negara harus mengkaji kecukupan atas
peraturan perundang-undangan mengatur tentang
badan usaha yang dapat disalahgunakan untuk
pendanaan terorisme. Organisasi non-profit
terutama sekali rentan, dan negara-negara harus
menjamin
agar
mereka
tidak
dapat
disalahgunakan:
(i) oleh organisasi teroris untuk digunakan sebagai
badan usaha sah;
(ii) untuk mengeksploitasi badan usaha yang sah
sebagai medium untuk pendanaan teroris, termasuk
untuk tujuan menghidari asset dari upaya-upaya
pemblokiran; dan
(iii) untuk menyembunyikan atau menyamarkan
pengiriman dana gelap yang dimaksudkan untuk
tujuan-tujuan sah untuk kepentingan organisasi
teroris.
SR 9.
SR 9. Jasa Kurir Uang Tunai
Countries should have measures in place to detect
the physical cross- border transportation of
currency and bearer negotiable instruments,
including a declaration system or other disclosure
obligation.
Countries should ensure that their competent
authorities have the legal authority to stop or
restrain currency or bearer negotiable instruments
that are suspected to be related to terrorist
financing or money laundering, or that are falsely
declared or disclosed. Countries should ensure
that effective, proportionate and dissuasive
sanctions are available to deal with persons who
make false declaration(s) or disclosure(s). In
cases where the currency or bearer negotiable
instruments are related to terrorist financing or
money laundering, countries should also adopt
measures, including legislative ones consistent
with
Recommendation
3
and
Special
Recommendation III, which would enable the
confiscation of such currency or instruments.
Negara-negara harus berupaya mendeteksi
pengiriman mata uang dan alat pembayaran atas
bawa lintas negara secara fisik, termasuk sistem
membuat deklarasi atau kewajiban pelaporan
lainnya.
Negara-negara harus menjamin bahwa pihak yang
berwenang
memiliki
kewenangan
untuk
menghentikan atau menahan mata uang atau alat
pembayaran atas bawa yang diduga kuat terkait
dengan pendanaan teroris atau pencucian uang,
atau yang dilaporkan atau dideklarasi secara tidak
benar.
Negara-negara harus menjamin bahwa sanksi yang
efektif, proporsional dan dissuasive tersedia untuk
dibebankan kepada orang-orang yang membuat
deklarasi atau pelaporan yang tidak benar. Dalam
kasus jika mata uang atau alat pembayaran atas
bawa terkait dengan pendanaan teroris atau
pencucian uang, negara-negara juga harus
mengambil berbagai tindakan termasuk pembuatan
undang-undang yang sesuai dengan Rekomendasi
Khusus III yang menjadikan mata uang atau alat
pembayaran atas bawa tersebut dapat disita.