DAFTAR ISI
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
L ATAR B ELAKANG
T ENTANG H IGH S CHOOL M OOT C OURT
T UJUAN A CARA
R ENCANA A CARA
A. Waktu dan Tempat
B. Bentuk Acara
i.
Workshop Mengenai Hukum
Internasional dan Moot Court
ii.
Kompetisi Moot Court
C. Sistem Kompetisi
i.
Pembuatan Memorial
ii.
Presentasi Lisan (Oral Pleading)
D. Peserta
E. Hadiah
K ETENTUAN P ENDAFTARAN
K ETENTUAN K OMPETISI ( O FFICIAL R ULES )
P ROBLEM
J ADWAL K OMPETISI ( O FFICIAL S CHEDULE )
P ENUTUP
L EMBAR P ENGESAHAN
L AMPIRAN
A. Daftar Panitia
B. Formulir
Pendaftaran
Peserta
(Registration Form)
C. Materi Panduan
D. Memorial Cover Page
LATAR BELAKANG
Seiring bertambahnya usia Indonesia sebagai negara
yang sah diakui kedaulatannya oleh dunia internasional,
semakin besar pula peran Indonesia dalam hubungan antar
negara, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan
hukum. Untuk setiap keterlibatannya dalam forum
internasional, Indonesia memerlukan perwakilan yang dapat
memperjuangkan
kepentingan
negara
dengan
baik.
Memahami proyeksi persaingan global dewasa ini, fokus
kepada pendidikan hukum secara teoritis saja tidaklah cukup.
Indonesia dituntut untuk memiliki insan-insan yang cakap
dengan keterampilan diplomatis, utamanya dalam perihal
hukum internasional. Sudah saatnya bagi para calon
pemimpin muda untuk mendekatkan diri dengan isu-isu
internasional dan berpikir secara kritis untuk menanggapi
keberadaan dan pola penanggulangannya.
Kebutuhan ini bukan hanya dirasakan Indonesia, tetapi
juga oleh komunitas internasional. Berangkat dari urgensi
untuk melatih kemampuan advokasi calon-calon pemimpin
masa depan, beberapa negara serta organisasi internasional
telah mengadakan kompetisi-kompetisi peradilan semu
("moot court") tingkat internasional, yang adapun telah diikuti
oleh Indonesia, seperti Philip C. Jessup Moot Court
Competition (Washington D.C.,), Red Cross International
Humanitarian Law Moot Court Competition (Hong Kong),
ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization
Law (Taiwan) dan Willem C. Vis International Commercial
Artbitration Moot (Hong Kong).
Universitas Pelita Harapan ("UPH") merupakan salah
satu universitas yang secara berkala mengikuti kompetisi
moot court tersebut dan dalam beberapa tahun terakhir ini
mampu menunjukan serta mempertahankan prestasinya
dalam kompetisi moot court secara nasional, regional,
maupun internasional. UPH antara lain merupakan National
Champion di Philip C. Jessup Moot Court Competition
("Jessup") tahun 2010 dan 2011, Runner-up National
Champion Jessup pada tahun 2012 dan 2013, dan National
Champion pada Red Cross International Humanitarian Law
Moot Court Competition tahun 2012. Dengan prestasiprestasi tersebut, UPH telah mewakili Indonesia untuk
bersaing di tingkat internasional, dengan universitasuniversitas dari segala penjuru dunia.
Dengan visi jangka panjang untuk menghasilkan lulusan
yang berprestasi dalam bidang hukum internasional,
International Law Moot Court Community (“ILMCC”), sebuah
organisasi kemahasiswaan hukum, bekerjasama dengan
Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita
Harapan, mengambil inisiatif untuk mengajak calon-calon
pemimpin muda dalam mengasah intelektualitas, kelihaian
berargumentasi, dan kemahiran public speaking terkait isuisu hukum internasional sejak dini dengan menyelenggarakan
kompetisi moot court bagi siswa-siswi Sekolah Menengah
Atas (“SMA”) se-Jabodetabek, yaitu ” The 7th UPH Faculty
of Law International Law Moot Court Competition for
High School Students. ”
TENTANG HIGH SCHOOL MOOT COURT
UPH Faculty of Law International Law Moot Court
Competition for High School Students ("HSM") merupakan
acara tahunan yang diadakan sejak tahun 2007, dan tahun
ini merupakan tahun ke-7 acara ini akan digelar. UPH juga
merupakan universitas pertama yang menyelenggarakan
kompetisi moot court untuk pelajar-pelajar tingkat SMA di
Indonesia. Kegiatan ini merupakan buah kerjasama ILMCC
dengan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPH di bawah
pengawasan Fakultas Hukum UPH.
Sesuai dengan tujuan untuk menumbuhkan minat dan
antusiasme pelajar SMA dalam bidang hukum, HSM telah
terbukti menghasilkan buah dimana para peserta
melanjutkan pendidikannya dengan memilih jurusan hukum
dan juga aktif mengikuti kompetisi moot court tingkat nasional
dan internasional di tingkat universitas, antara lain:
1.
Naftalia Siregar, Juara Pertama HSM Ke-1 tahun 2007,
bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia 2008 dan mengikuti Willem C. Vis
International Commercial Artbitration Moot ("VIS")
2.
Aldamayo Panjaitan, Juara Pertama HSM Ke-1 tahun
2007, bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia 2008.
3.
Wynne Prasetyo, Juara Pertama HSM Ke-2 tahun
2008, bergabung dengan Fakultas Hukum UPH 2009
dan mengikuti Jessup 2010.
4.
Irene Mira, Juara Pertama HSM Ke-2 tahun 2008,
bergabung dengan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia 2009 dan mengikuti VIS 2011 serta mengikuti
5.
Jessup 2012.
Roselyn Prima Winata, Juara Pertama HSM Ke-4 tahun
2010, bergabung dengan Fakultas Hukum UPH 2011 dan
mengikuti Jessup 2012 & 2013.
6.
7.
Astrid Desmonda, Juara Pertama HSM Ke-4 tahun
2010, bergabung dengan Fakultas Hukum UPH 2011 dan
mengikuti VIS 2012.
Randy Hendrika, Juara Pertama HSM Ke-4 tahun 2010,
bergabung dengan Fakultas Hukum UPH 2011 dan
mengikuti VIS 2012 & 2013.
Selain peserta-peserta di atas, masih ada beberapa
peserta lagi yang bergabung dengan Fakultas Hukum di
universitas terkemuka lain di Indonesia, seperti Universitas
Padjajaran, Universitas Parahyangan, Universitas Gadjah
Mada dan lain-lain.
TUJUAN ACARA
Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:
•
Menggali potensi pelajar SMA di Indonesia dalam adu
argumentasi, intelektualitas, dan public speaking skill.
•
Meningkatkan antusiasme dan kesadaran generasi muda
Indonesia terhadap hukum internasional.
•
Membangun dedikasi untuk meningkatkan sistem hukum
di Indonesia.
•
Memperkenalkan pengetahuan mengenai dasar-dasar
hukum internasional kepada pelajar SMA melalui
pengalaman
internasional.
•
menjadi
praktisi
hukum
di
forum
Menyediakan suatu wadah untuk memperat hubungan
kekeluargaaan serta memfasilitasi perluasan jaringan
pertemanan pelajar SMA dari sekolah yang berbeda.
•
Menumbuhkan minat pelajar SMA pada bidang hukum
sebagai jurusan yang dipilih pada tingkat universitas.
RENCANA ACARA
A.
W AKTU
DAN
T EM PAT
Workshop Hukum Internasional
Hari
: Sabtu
Tanggal
: 5 Oktober 2013
Tempat
: Kampus UPH, Karawaci
Technical Meeting
Hari
: Jumat
Tanggal
: 1 November 2013
Tempat
: Kampus UPH, Karawaci
Kompetisi High School Moot Court
B.
Hari
: Sabtu - Minggu
Tanggal
: 2 – 3 November 2013
Tempat
: Kampus UPH, Karawaci
B ENTUK A CARA
Acara HSM ke-7 mencakup dua kegiatan utama:
1.
Workshop Mengenai Hukum Internasional dan
Moot Court
Sesuai
dengan
harapan
untuk
menyebarkan
pengetahuan mengenai hukum internasional dan moot
court sendiri, akan diadakan sebuah workshop
mengenai kedua subjek tersebut yang akan dipandu
oleh ahli hukum professional. Workshop ini akan dibuka
untuk publik.
2.
Kompetisi Moot Court
Moot court secara garis besar adalah simulasi
pengadilan antara dua pihak yang bersengketa di
hadapan sebuah pengadilan/forum. Kompetisi moot
court diadakan untuk membina keterampilan advokasi
para peserta yang mencakup penelitian, analisa hukum,
penulisan dan kefasihan berpidato.
C.
S ISTEM K OM PETISI
Para peserta akan diberikan sebuah kasus fiktif
mengenai hukum humaniter internasional (International
Humanitarian Law). Adapun kasus pada HSM ke-7 akan
membahas pelanggaran perang (war crime) serta
kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity)
seputar genosida, dengan nama kasus Prosecutor v.
President Marvolo. Forum yang digunakan adalah
Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal
Court). Secara teknis, kompetisi ini terdiri dari 2 (dua)
tahap yaitu:
1.
Pembuatan Memorial
Pada
tahap
ini,
para
peserta
akan
mengidentifikasikan isu hukum yang ada dari kasus yang
diberikan serta melakukan penelitian untuk nantinya
disusun dalam menjadi suatu argumen dalam bentuk
tertulis (memorial) untuk kedua sisi yaitu jaksa penuntut
(prosecutor) dan terdakwa (defendant). Peserta
diharuskan menyelesaikan penyusunan memorials dan
menyerahkan memorial tersebut kepada panitia pada
15 Oktober 2013.
2.
Presentasi Lisan (Oral Pleading)
Pada
hari
kompetisi,
peserta
akan
mempresentasikan argumen mereka dalam bentuk lisan
atau oral pleading melawan peserta dari sekolah lain di
hadapan panel hakim (judges). Dalam tahap ini, para
judges akan menganalisa dan menilai presentasi dan
jawaban-jawaban para peserta.
D.
P ESERTA
Peserta HSM adalah siswa/i SMA seluruh
jabodetabek yang terdaftar sebagai siswa/i aktif di
sekolah-sekolah yang bersangkutan. Masing-masing
sekolah hanya diperbolehkan mengirim maksimum 3
(tiga) tim. Komposisi dari satu tim harus terdiri dari
minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang
peserta.
E.
H ADIAH
Hadiah yang diberikan dalam acara kali ini adalah:
1.
2.
3.
The Champion, diberikan bagi tim pemenang,
mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan
sebesar Rp. 3.000.000,00 per tim, serta beasiswa
fakultas hukum UPH sebesar 75%, untuk dua orang
murid.
The 1st Runner Up, diberikan bagi tim dengan posisi
ke-2,
mendapatkan
piala,
sertifikat,
uang
pembinaan sebesar Rp. 2.500.000,00 per tim,
serta beasiswa fakultas hukum UPH sebesar 50%,
untuk dua orang murid.
The 2nd Runner Up, diberikan bagi tim dengan
posisi ke-3 mendapatkan piala, sertifikat, uang
pembinaan sebesar Rp. 2.000.000,00 per tim,
serta beasiswa fakultas hukum UPH sebesar 25%,
untuk dua orang murid.
Best Oralist Award, diberikan bagi individual
dengan nilai oral pleading tertinggi, mendapatkan
piala, sertifikat, uang pembinaan sebesar Rp.
500.000,00, serta beasiswa fakultas hukum UPH
sebesar 100%.
5. Best Memorial Award, diberikan bagi tim dengan
nilai argumen tertulis tertinggi, mendapatkan piala,
sertifikat, serta uang pembinaan sebesar Rp.
1.500.000,00.
6. Spirit Awards, diberikan bagi tim dengan dedikasi
terbaik, mendapatkan piala, sertifikat, serta uang
pembinaan sebesar Rp. 500.000,00.
4.
KETENTUAN PENDAFTARAN
1.
Pendaftaran dimulai pada tanggal 19 Agustus s.d. 10 Oktober 2013.
2.
Pendaftaran terdiri dari dua tahap:
a. Pendaftaran peserta
i. Mengisi Formulir Pendaftaran Peserta (terlampir).
ii. Melampirkan Surat Keterangan sebagai peserta dari sekolah yang
bersangkutan.
iii. Formulir Pendaftaran Peserta dan Surat Keterangan sebagai
peserta
di-scan
(attachment)
ke
dan
diserahkan
alamat
email:
melalui
lampiran
e-mail
uph.hsm cc@ gm ail.com ,
selambatnya tanggal 10 Oktober 2013.
b. Pembayaran uang pendaftaran
i. Setiap tim wajib membayar biaya pendaftaran peserta saat
pendaftaran. Berikut adalah rincian biaya pendaftaran setiap tim:
•
Biaya Pendaftaran (per satu tim)
: Rp. 400.000,00.
•
Early Bird (sebelum 15 September) : Rp. 300.000,00.
•
Sekolah yang baru pertama kali mengikuti HSM akan
mendapatkan potongan harga sebesar Rp.100.000,00
ii. Biaya pendaftaran dapat dibayarkan melalui rekening: BCA
7610654473 a.n. M ichael August Nugraha / Jevon Zeliq
Gasali.
iii. Bukti tanda pembayaran di-scan dan diserahkan melalui lampiran
e-mail (attachment) ke alamat email: uph.hsm cc@ gm ail.com ,
selambatnya tanggal 11 Oktober 2013.
3.
Setiap peserta wajib melakukan registrasi atau daftar ulang pada
tanggal 1 November 2013 sebelum Technical Meeting dimulai. Daftar
ulang dilakukan dengan menyerahkan:
•
Formulir Pendaftaran Peserta,
•
Surat Keterangan sebagai peserta dari sekolah yang bersangkutan,
dan
•
4.
menunjukkan kartu pelajar asli.
Bagi peserta yang telah membayar uang pendaftaran namun kemudian
tidak mendaftar ulang sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh panitia
atau membatalkan keikutsertaannya, uang pendaftaran tidak dapat
dikembalikan.
KETENTUAN KOMPETISI
(OFFICIAL RULES)
Delegations and Team s
1. The Competition is open to one up to a maximum of three teams from
each participating schools.
2. Each team shall consist of two or a maximum of three students and/or
a coach in its delegation.
3. Students who were members of the Winning Team (Champion) of the
previous Competition are not eligible to participate as team members in
this year’s Competition. Receiver of awards such as Best Oralist, Best
Memorial, 2nd and 3rd Winners may still compete.
4. Registered participating teams will be sent:
a. The individual moot number assigned to each of its team;
b. Any other relevant organizational material.
5. The contact person for each participating school is responsible for:
a. Distributing information and material to each member of its
delegation;
b. Conveying enquiries or other correspondence with Administrator.
The Administrator is not responsible for any information conveyed in
other communications except that between the contact person of the
pertinent delegation and the Administrator.
The Problem
6. Request for clarification of the moot problem shall be brought to the
attention of the Administrator via e-mail to uph.hsmcc@gmail.com by 6
October 2013.
7. The Administrator shall have absolute discretion to determine whether
it is necessary to respond to any request for clarification and to resolve
such request.
The M em orials
Form and Length
8. Each team shall submit 2 (two) memorials; one for the Prosecutor and
one for the Defendant, in English.
9. Each memorial shall be typed with 1 ½ line-spacing, using ‘Times New
Roman’ font in size 12 on plain A4-size paper. The text of footnotes may
be single-spaced.
10. Each memorial consists of:
a. One cover sheet; and
b. Pleadings (including conclusion and/or prayer for relief).
11. The template cover of memorial is attached within Proposal Booklet.
12. Each memorial shall not exceed 2000 words in length, including
citations and footnotes. In the event that any team submits a memorial
of a length exceeding 2000 words, the Administrator shall deduct
marks from that team’s memorial score according to the following scale:
i.
1-50 words in excess – deduction of 5 marks;
ii.
51-100 words in excess – deduction of 10 marks;
iii.
101-200 words in excess – deduction of 20 marks; and
iv.
Over 200 words in excess – deduction of 30 marks.
13. Citations must be in the body of the text or in footnotes (not end notes)
and should be in an intelligible form.
14. In the event that any of the format requirements is not complied with,
the Administrator shall deduct altogether 5 marks from the teams’
memorial score out of 100.
Submission of Memorials
15. Each team shall submit a copy of its memorials via e-mail (to
uph.hsmcc@gmail.com ) by 15 October 2013, and within a week from
the date of submission each team must dispatch via post or any
express mail service fifteen (15) hard copies of the same memorial, to
UPH at the following address:
Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Gedung D, Lantai 4
Jl. M .H. Tham rin Boulevard
Tangerang, 15811 Banten
P: (021) 546 0901-07 (hunting)
F: (021) 546 0910
Attn.: Jessica M arpaung (2010)
16. Each memorial should be contained in a single file. The electronic copies
must be submitted in Microsoft Word for Windows format.
17. In the event that a team fails to submit its memorial on time (pursuant
to Rule 15), the Administrator shall deduct 5 marks for each day
calendar day from the team’s memorial score out of 100.
18. A memorial may not be revised for any purpose whatsoever once it has
been submitted.
Oral Hearings
19. Only two students, acting as counsels, are allowed to argue in one
round. In the event a team consists of three oralists then only two of
them may speak in one round, the other oralist shall act as a researcher
and may not argue in the respective round.
20. There shall be two preliminary rounds of the Competition. Each team
shall argue both as Prosecutor and Defendant.
Pairing of Opposing Team s
Preliminary Rounds
21. In each Oral Round, each team shall in turn represent Prosecutor and
Defendant.
22. The Administrator will determine which Prosecutor and Defendant
teams will meet each other in the preliminary rounds of the Competition
by means of a random draw.
23. After the draw has been conducted, the Administrator shall forward
each team’s memorial to the judges who will adjudicate those teams’
oral hearings in the preliminary rounds of the Competition.
24. The Administrator will distribute hard copies of memorials of individual
delegations’ opposing teams, on the Technical Meeting and Briefing
Session held on 1 November 2013.
Rules Applicable to the Prelim inary Rounds, Sem i Final Round and
the Final Round
25. Each team shall consist of a first counsel and a second counsel, as
designated by the team or by its relevant participating Schools.
26. Each team shall not, in any circumstance, be permitted to mention
anything about their background (including school, etc.), which would
otherwise be subject to a deduction of a fixed mark of 10 from the total
score of the oral hearings.
27. Each team shall speak for no more than 25 minutes. The first counsel
and the second counsel for each team shall each speak individually for a
minimum of 10 minutes.
28. Each team may reserve up to 5 minutes for rebuttal (Prosecutor) or
surrebuttal (Defendant).
29. Each team shall indicate at the beginning of its oral argument, the time
allocation of each counsel and the rebuttal or surrebuttal.
30. Either the first counsel or the second counsel may address the court in
rebuttal or surrebuttal. For the avoidance of doubt, the time reserved
for rebuttal or surrebuttal is not included in the minimum time for each
counsel to speak.
31. The court may, in its discretion, extend the time for each counsel for
good cause.
32. Time shall be kept by a bailiff, who will warn counsels by appropriate
means when they have:
i. 5 minutes left;
ii. 1 minute left;
iii. to conclude their address forthwith.
33. The order of the oral presentations shall be:
i.
Prosecutor’s first counsel;
ii.
Prosecutor’s second counsel;
iii.
Defendant’s first counsel;
iv.
Defendant’s second counsel;
v.
Rebuttal, if any (Prosecutor’s first or second counsel);
vi.
Surrebuttal, if any (Defendant’s first or second counsel).
34. Every courtesy shall be given to oralists during oral hearings.
Communication at the counsel table shall be in writing to prevent
disruption, and teams and spectators shall avoid all unnecessary noise
or other inappropriate behavior, which distracts from the argument in
progress.
35. Team members seated at the counsel table shall not be permitted to
communicate with spectators, or with any other external person except
the judges. Without limiting the foregoing, with respect to delegations
that include a Researcher, counsels shall not be permitted to
communicate with the Researcher during the oral hearings and the
Researcher shall not be permitted to sit with counsels at the counsel
table.
Finalist Teams
36. The winning teams with the highest score in each competition in the
semi-final rounds shall advance to the final round. Each team’s score
shall be purely calculated based on the average oral hearing
scores awarded in the sem i-final round.
Judging and Scoring
37. Scoring shall consist of two parts: the scoring of memorials and the
scoring of the oral presentations.
38. Each memorial shall be assessed by two judges. The maximum score for
each memorial shall be 100. The score for each memorial shall be the
average of the scores out of 100 awarded by the two judges assessing
their memorial.
39. The oral presentations shall be assessed by 3 (three) judges in each oral
hearing of the preliminary, semi-final and final rounds. In the event all 3
(three) judges cannot be present, the oral presentations may be
assessed by two judges. In each preliminary round, semi-final and in the
final round, the maximum score for each counsel shall be 200 and the
maximum score for each team’s oral presentation shall be 400.
40. The decision of the judges shall be final.
Evaluation, Prelim inary Rounds, Sem i Final Rounds, and Final
Round
Evaluation of Memorials
41. The Evaluation of Memorials shall be calculated as follows:
1) The Team’s Memorial Score is calculated by deduction from the
Team’s Memorial Raw Score.
2) The Team’s Memorial Raw Score is the sum of the Memorial Raw
Scores submitted by all Judges for each team.
3) The Memorial Raw Scores are scores on each of following items:
a) Structure and Grammar: Ability to present facts
straightforwardly, extract points for discussion, and use
consistent logic and correct grammar
b) Legal Norms: Depth of knowledge and understanding of
applicable international law
c) Evidence: Ability to use evidence and make appropriate
reference to it
d) Thoroughness: Thoroughness and clarity of research and
arguments.
Evaluation of Oral Pleadings
42. The Evaluation of the Oral Pleading shall be calculated as follows:
1) In each round, the Team’s Oral Score is calculated by deduction
from the sum of the Individual Oral Scores for oralists. The Team’s
Total Oral Score is the sum of the Team’s Oral Scores in the
Preliminary Rounds.
2) In each round, the Individual Oral Score is the sum of the Oral Raw
Scores for each oralist awarded by each Judge. This score shall be
used to determine the Best Oralist Awards.
3) The Oral Raw Score for each oralist awarded by each Judge is the
sum of the Oral Raw Scores on Item.
4) The Oral Raw Scores on Item are scores on each of the following
items:
a) Knowledge of Law: Depth of knowledge and understanding of
applicable international law and the ability to utilize evidence
appropriately
b) Application of Law to the Facts: Ability to apply the law to the
present facts straightforwardly, extract points for discussion,
and use consistent logic and correct grammar
c) Ingenuity and Ability to Answer Questions: Ability to respond
appropriately to the Judges and to rebut opponents’ claims
d) Style, Poise, Courtesy and Demeanor: Ability to present
claims in a persuasive manner
e) Time Management and Organization: Ability to perform
pleading in time constraint
W inner and Award
43. The winning team shall be the finalist with the highest aggregate score
out of 400 based on its oral hearing score in the final round. The other
finalist shall be the first runner-up team.
44. The semi-finalists who do not proceed to the Final Round shall be the
second and third runner-up teams based on the score of its oral
hearing in Semi Final Rounds.
45. The counsel with the highest average score out of 200 in the oral
hearings of two preliminary rounds shall be pronounced the Best
Oralist/Mooter.
46. The memorial with the highest average score out of 100 shall be
adjudged the Best Memorial.
JADWAL KOMPETISI
(OFFICIAL SCHEDULE)
5 October 2013
Workshop for Participants
6 October 2013
Deadline for Questions for Clarification
7 October 2013
Distribution of Clarification and team
numbers
10 October 2013
Deadline for Team Registration
Formulir Pendaftaran Peserta harus diserahkan
melalui lampiran e-mail ke alamat:
uph.hsmcc@gmail.com.
11 October 2013
Deadline for Team Registration Fee
15 October 2013
Deadline for Memorial Submission –
Softcopies
Memorials diserahkan via e-mail ke alamat:
uph.hsmcc@gmail.com.
26 October 2013
Deadline for Memorial Submission –
Hardcopies.
Memorial harus dikirim via pos ke alamat berikut:
Sekretariat Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan,
Gedung D, Lantai 4
Jl. M.H. Thamrin Boulevard
Tangerang, 15811 Banten
P: (021) 546 0901-07 (hunting)
F: (021) 546 0910
Attn.: Jessica Marpaung (2010).
1 November 2013
Opening Ceremony and Technical
Meeting
Acara dimulai pada Pk. 14.00 dan selesai pada Pk.
16.30.
2 November 2013
Preliminary Rounds
3 November 2013
Quarter Final Rounds, Semi Final
Rounds, Final Round, and Closing
Ceremony
PROBLEM
PROSECUTOR V. GENERAL THOMAS MARVOLO
Before the ICC under a Special Mandate
in accordance with the Security Council Resolution 7001 of 20 July 2009
A.
The Background
1.
Wizland and Maggle are neighboring countries in the continent of
Azkaben, which share a common border from the north to the southeast
of Wizland. For 350 years, Wizland was colonialized by Maggle and
many Wizland indigenous people assimilated with the Maggle
population. In 1946, immediately after the end of World War II, Maggle
granted formal independence to Wizland primarily due to pressure from
the international community.
2.
The prolonged colonization of Wizland resulted in its current population
of 60 million inhabitants comprised of three distinct ethnic groups, as
follows:
− Wizkin, indigenous people of Wizland (65% of the population);
− Magglen, ethnic Maggle who migrated to Wizland (5% of the
population); and
− Pottern, mixed ethnicity from the union of Wizkin and Magglen (30%
of the population).
The Magglen and Pottern skin color and accent are different from the
Wizkin’s.
3.
Ever since its original invasion of Wizland, Maggle has imposed
discriminatory policies against the Wizkins. It has consistently granted
privileged status to the ethnic Magglen and their families in the
education, military, and economic sectors, as well as preference in
employment, particularly in governmental positions. Attracted to their
superior station in life, several Wizkins married Magglens, leading to
considerable resentment and animosity by the majority of the Wizkins
against the Pottern offspring. Potterns are viewed by many Wizkins as
symbols of kinship betrayal and the subjugation of indigenous Wizkin
culture. Persistent and unorganized clashes continue to erupt between
the ethnic Wizkins and the Maggle Armed Forces (MAF). Over the
centuries, MAF has been able to subdue the violence with their more
advanced military capability.
4.
Despite attaining independence, discriminatory policies against Wizkins
persist in Wizland as Maggle continues to support ethnic Potterns,
enabling them to retain control and domination of the Wizland
government and essential industries. Maggle provides funding for
building infrastructure, capital investment, technology transfer, and
even military training and weapons to the Wizland Armed Forces (WAF).
All Wizland Prime Ministers are of Pottern ethnicity and elected by the
Pottern-dominated Parliament, perpetuated by Maggle regimes, which
continue to impose a quota on Parliament seats for Wizkins. Thus, the
Potterns generally continue to remain better off than the indigenous
Wizkins.
5.
Wizland is now divided into 3 prefectures, as follows:
−
−
−
Griefindor, the capital city covering the northwestern to eastern
territories of Wizland, inhabited by a majority of ethnic Potterns.
Hogwortz, the largest and most densely populated prefecture
covering central Wizland, inhabited by a majority of ethnic Wizkin.
Granger, the smallest prefecture located in the southern part of
Wizland, equally divided among the three Wizland ethnicities.
Each of the prefectures is governed by a Prefect, who is appointed by
the Prime Minister of Wizland. The Prefect is the most powerful figure in
a prefecture whose duties are to maintain rule and public order.
6.
Hogwortz is the most volatile prefecture, and no Prefect has been able
to govern it successfully. Hogwortz also has the most abundant natural
resources compared to the other prefectures, causing a sizeable
number of Potterns from Griefindor and Maggle to migrate there to
invest in businesses exploiting such resources.
This has caused
economic development in Hogwortz to accelerate in recent years.
However, as both government and business are primarily dominated by
the Potterns, the benefits of economic progress have not trickled down
to indigenous Wizkins. This has led to increased violence, which usually
erupts during protest marches organized by radical Wizkins. These
marches culminate in intense riots and full-frontal assaults between the
Wizkins and the Potterns, resulting in several injured or dead on both
sides. The clashes are nevertheless always contained promptly by the
Wizland Police with the aid of MAF, which is readily dispatched by
Maggle to protect their own economic interests and to maintain public
order in Hogwortz.
B.
The Case
7.
In 2006, the ethnic tensions in Hogwortz escalated rapidly and the
marches led by independent small Wizkin organizations became more
organized, bigger, and more difficult to control. Consequently, many
investors panicked and requested the incumbent Prime Minister of
Wizland, Peter Wormtale, to restore public order in Hogwortz. In
response, Prime Minister Wormtale appointed General Marvolo as the
new Prefect of Hogwortz to curtail Wizkins’ growing discontent and
appease investors.
8.
General Thomas Marvolo is an ethnic Wizkin, and has always been
considered a wonder kid in his hometown of Hogsmeadow, Hogwortz.
He was the first Wizkin to be appointed to the rank of General in the
Wizland military, and he is regarded as a charming, charismatic and
natural born leader. Wizkin people always look up to him as their hero
who defied the odds and rose above the stereotypical fate of the ethnic
Wizkins.
9.
In 2007, inspired by his uncle General Marvolo, Drako Marvolo created a
youth organization called the Wizkin Patriotic Front (WPF), under the
organizational motto of “Unity, Patriotism and Hope” (UPH). WPF’s
main objective is to liberate Hogwortz and Wizland from the oppressive
rule of the Potterns and Maggle. Rumors have circulated that WPF was
originally the idea of General Marvolo, who ordered his nephew, Drako,
to recruit brave young people and provide them with military training
until they find an opportunity to retaliate against the Potterns, the
minions of Maggle.
10.
In 2008, Maggle was gravely hit by the global financial crisis.
Consequently, Wizland was also affected as it is heavily dependent on
Maggle’s economy and support. The financial crisis caused Maggle to
withdraw their armed troops from Hogwortz. Sensing that the authority
of the Potterns and Maggle in Hogwortz was weakening, WPF began
their insurgency operations in October by attacking police offices and
other governmental buildings.
11.
When Prime Minister Wormtale received word of the recent WPF
uprising, he felt deceived by General Marvolo and immediately removed
him as Prefect of Hogwortz. He also dispatched WAF troops to
Hogwortz to put an end to the insurgency.
12.
General Marvolo refused to accept his removal, which he claimed was
groundless. Marvolo stated that he was not at fault for the WPF
uprising, as the Wizkin-Pottern conflict was already well-entrenched in
Wizkin society, and in any event, there was a lack of WAF forces
available to stop the conflicts. His removal from the office of Prefect led
him to openly adopt the cause of Wizland freedom, advocating
liberation from the discrimination and long-term domination of the
Potterns by means of warfare. Marvolo saw military engagement and
resistance as the only available option for Wizkins in light of the current
circumstances.
13.
On 31 December 2008, General Marvolo broadcast a message via
newspaper and radio to all people across Hogwortz, which inter alia
contained the following text:
“Dear indigenous inhabitants of Wizland, the time has come for us to
purify our rich land from dirty blood. The half-bloods have for so
many years exploited and abused us. They no longer deserve to rule
this sacred land. Now, we have been given the perfect time to be
free from this injustice and to correct historical wrongs. They sold
their souls and dirtied their blood with mud blood. We are the pure
blood! Undeniably, we are the rightful rulers of Wizland. Anyone
who hinders the fulfillment of our cause shall be our enemy.
Let me remind you, as you consider the actions of these distant
cousins, that the half-bloods actually have the power to correct this
injustice against us. Instead, their greed and soiled blood have
overruled our common kinship. They have never respected our
common ancestry, nor given us any choice. Do you think we now
need to give them any choice?
Therefore, I warn you, particularly those half-bloods who have
betrayed us to the colonist: do not fight against us. For your own
good, leave us to pursue our just cause. I will try to prevent the spill
of blood between us, but I cannot make promises. There is just too
much bad blood between us, and the young pure-bloods are too
hotheaded, reckless and uncontrollable. I hope you understand and
leave us in peace, or else you put yourself at risk. Don’t say I didn’t
warn you.”
14.
In January 2009, Potterns started leaving Hogwortz for Griefindor or
Granger to avoid the growing conflict. They said that they had never
experienced this kind of tension before, despite the many clashes
between the Wizkins and Potterns over the years.
15.
In February 2009, the situation in Hogwortz grew increasingly violent
and a full-scale war between ethnic Wizkins and the WAF broke out.
Some of the attacks were led by General Marvolo, who proved himself
to be a great tactician. He was even joined by several Wizland military
troops from ethnic Wizkins who remained loyal to General Marvolo. On
14 March 2009, Prime Minister Wormtale felt that his government
sooner or later would lose its position in Hogwortz’s war, and requested
for reinforcements from Maggle. Maggle promptly provided military
supplies and materiel to Hogwortz.
16.
On 1 April 2009, around midnight, an unidentified group of young ethnic
Wizkins visited all the houses in a prominently Pottern village to check on
the residents. This was a routine inspection across Hogwortz in order to
prevent and discourage any gathering of Potterns, as many young
Potterns also took part in the war helping the WAF fight against the
ethnic Wizkins. This inspection soon became out of control as an armed
clash erupted between the Wizkin group and ethnic Potterns, resulting
in numerous casualties mostly of Pottern ethnicity . Both sides blamed
each other for the damage, each arguing that they were provoked first
by the other group.
17.
On 11 June 2009, the Griefindor Newspaper reported that there were
still many Potterns in Hogwortz who were trapped in the conflict and
could not escape. The article went on to describe the roadblocks which
were erected across all ingresses and egresses, making it impossible for
Maggle’s reinforcements to enter Hogwortz. It was further reported that
several hundred dead Potterns, including children and women, were
found inside their Hogwortz residences.
18.
On 1 July 2009, General Marvolo broadcast another message, which in
essence advised ethnic Potterns to “remain calm and not fight against
us, as in this emotionally tense situation, it will be difficult to predict the
action of agitated Wizkins.” Despite such message, the fights between
the Wizkins and the Potterns with the aid of WAF persisted and even
spread throughout the north of Hogwortz to the border of Griefindor.
19.
Taking note of the increasing casualties and progressively worsening
situation in Hogwortz, the United Nations Security Council appealed to
both sides to cease their attacks immediately and to settle their conflict
accordingly. On 20 July 2009, the United Nations Security Council
adopted resolution 7001 which reiterated its appeal to all the parties to
end hostilities immediately, and referred the situation in Wizland to the
International Criminal Court (“ICC”).
20.
Wizland is a party to the Rome Statute of the ICC and Geneva
Conventions 1949 and the 1977 Additional Protocols.
C.
The Charges against General Marvolo
21.
Pursuant to the Security Council resolution, the ICC prosecutor
undertook investigations into the Wizland conflict. Based on the
investigation report, the prosecutor initiated charges against several
persons, including General Marvolo. On 17 August 2010, General
Marvolo surrendered himself to the ICC for trial. He was confident that
he was not guilty of the alleged charges, and maintains his position that
this war was waged for just cause.
22.
General Marvolo is being tried by the ICC on the following charges:
Count I. In respect of killing ethnic Potterns in Hogwortz:
On the basis of Individual Responsibility under Article 25 (3) (e) of the
ICC Statute by inciting others to commit genocide by killing under Article
6 (a) of the ICC Statute.
Count II. In respect of forcibly displacing Potterns from Hogwortz:
On the basis of Individual Responsibility under Article 25 (3) (b) of the
ICC Statute or Superior Responsibility under Article 28 (a) of the ICC
Statute by committing Crime against humanity of deportation or
forcible transfer of population under Article 7 (1) (d) of the ICC Statute.
D.
Instruction To Teams
-
The memorial and oral arguments by Counsel for both the Prosecution and
Defense are to be confined to the two charges against General Marvolo.
-
Teams should also confine themselves to the facts supplied. The facts are
entirely fictitious.
-
The problem is not intended to raise questions relating to the jurisdiction of
the ICC or procedure before the ICC. The jurisdiction of ICC should be
assumed.
-
The nature of the armed conflict is irrelevant in this case. In other words,
since Genocide and Crimes against Humanity do not include the element of
armed conflict, teams do not need to argue whether the armed conflict is
international or non-international.
-
Counsel for both Prosecution and Defense are expected to make
arguments with respect to the applicability of the charges, including a) the
responsibility of the accused and b) whether the Elements of Crimes
(United Nations Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000)) have been met for the
charge. In other words, the Court seeks submission from both parties on
the following issues:
a. Whether General Marvolo is responsible for the charges.
b. Whether the elements for each of the two criminal charges of the ICC
Statute have been fulfilled.
E.
The Following Questions Should be Noted by the Teams:
1. What is genocide?
2. What constitutes “directly and publicly [inciting] others to commit
genocide”? (Article 25 (3) (e) of the ICC Statute)
3. Can the intent to commit genocide be established only through direct
evidence, or can it be proven through indirect/circumstantial evidence?
4. What is individual responsibility? What are the elements? (Article 25 of
the ICC)
5. What is superior responsibility? What are the elements? (Article 28 of
the ICC)
6. Which kind of responsibility must be proven for each crime?
7. What is the difference between a military commander and a superior?
8. What is the consequence when civilians take part in hostilities?
9. What constitutes a civilian population?
10. What constitutes civilian participation in hostilities?
11. What is the difference between forcible deportation and forcible
transfer? Are they relevant to each other?
12. Can forcible transfer/deportation involve a population who is not
physically moved?
13. Can voluntary movement by a population be considered forcible
transfer/deportation?
14. Can movement motivated by fear of violence or psychological
oppression be regarded as forcible transfer/deportation?
15. What is a widespread or systematic attack?
16. What is military necessity?
17. What is the standard of proof in the ICC?
18. Who shall bear the burden of proof to prove the guilt of the accused?
PENUTUP
Demikian proposal ini kami sampaikan agar dapat
diketahui oleh semua pihak yang bersangkutan. Demi
kelancaran kegiatan ini maka kami, segenap fungsionaris
International Law Moot Court Community, serta jajaran
panitia the 7th UPH Faculty of Law International Law Moot
Court Competition for High School Students sangat
mengharapkan partisipasi, bantuan, serta kerjasama dari
semua pihak. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi
perkembangan hukum internasional di Indonesia dan
membawa harum nama almamater Universitas Pelita
Harapan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami
sampaikan terima kasih.
LEMBAR PENGESAHAN
Hormat kami,
Jessica Vincentia
Marpaung
(Ketua Acara “UPH Faculty of
Law ILMCC for High School
Students 2013”)
Richard Nelwan
(Ketua Senat Fakultas
Hukum - UPH)
Menyetujui,
John Riady
Jerry Shalmont
Penanggung Jawab I
Penanggung Jawab II
Mengetahui,
Prof. Dr. Bintan R.
Saragih, SH
Dekan Fakultas Hukum UPH
Susi Susantijo, SH, LLM
Direktur Fakultas Hukum
UPH
Lampiran I
SUSUNAN PANITIA
Pembimbing
Ketua Acara
Divisi Event
Divisi Judges
Sekretaris
Bendahara
Divisi Participant
Divisi Bailiff
Divisi Sponsor
Divisi Scoring
Divisi Design
: Bintan Saragih
Susi Susantijo
John Riady
Jerry Shalmont
: Jessica Vincentia Marpaung
: Jevon Gasali (Coordinator)
Yolanda Sujoso (Co-coordinator)
Daniel Tampi
Evelyn Hutami
Randy Hendrika
Yane Pakel
: Jonathan Abuthan (Coordinator)
Natasha Situmeang (Co-coordinator)
Rosalind Ratana
: Roselyn Prima Winata
: Sofia Kartika Ayu
: Sabrina Wirawendra (Coordinator)
Andrew Nathaniel (Co-coordinator)
Natasha Situmeang
Nathania Carissa
Vincent Yap
Raissa Ng
Anastasia Bernadeth
Rosalind Ratana
Christopher Hugo
Evelyn Hutami
Patrick Greg
: Nathania Carissa (Coordinator)
Jodie Farica
Randy Hendrika
: Indy Djalal (Coordinator)
Ade Haosana (Co-coordinator)
Karim Sulistio
Andrew Marsha
: Dinna Margaretha (Coordinator)
Livianca Venaessa (Co-coordinator)
: Defina Rosa Tantri
Raissa Ng
Lampiran II
FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA (REGISTRATION FORM)
Date: _________________
S CHOOL I NFORMATION
Name
:
__________________________________
Address
:
__________________________________
:
__________________________________
T EAM I NFORMATION
C ONTACT P ERSON
Name
*Enter the first name (given name), last name (family name)
E-mail
:
__________________________________
Address
:
__________________________________
Phone number
:
__________________________________
Fax number
:
__________________________________
:
__________________________________
O RALISTS
1.
Name
*Enter the first name (given name), middle name, last name
(family name)
2.
Sex
:
__________________________________
Nationality
:
__________________________________
Date of birth
:
__________________________________
Address
:
__________________________________
Telephone
:
__________________________________
E-mail
:
__________________________________
Graduating year
:
__________________________________
Name
:
__________________________________
*Enter the first name (given name), middle name, last name
(family name)
Sex
:
__________________________________
Nationality
:
__________________________________
Date of birth
:
__________________________________
Address
:
__________________________________
Telephone
:
__________________________________
E-mail
:
__________________________________
Graduating year
:
__________________________________
:
__________________________________
R ESEARCHER
Name
*Enter the first name (given name), middle name, last name
(family name)
Sex
:
__________________________________
Nationality
:
__________________________________
Date of birth
:
__________________________________
Address
:
__________________________________
Telephone
:
__________________________________
E-mail
:
__________________________________
Graduating year
:
__________________________________
Formulir Pendaftaran Peserta harus dikirim ke alamat email:
uph.hsm cc@ gm ail.com , selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober
2013 (Pk. 23.59)
Lampiran III
MATERI PANDUAN
Materi berikut ini dapat ditemukan dengan format PDF di
Website ILMCC (ilmccuph.com):
1.
Contoh Memorial
UPH's Memorial for IHL 2009
2.
Surat Undangan
3.
Moot Problem
4.
Ketentuan Kompetisi ( Official Rules )
5.
Jadwal Kompetisi ( Official Schedule )
6.
Formulir Pendaftaran Peserta ( Registration
Form )
7.
Short Guide to Moot Court & International
Humanitarian Law
Lampiran IV
MEMORIAL COVER PAGE
Team No. ____
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
HIGH SCHOOL MOOT COURT COMPETITION
Memorial of the [Prosecutor/Defendant]
2013