PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT
PEMBATALAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING DITINJAU
DARI HUKUM KONTRAK INDONESIA DAN UNIDROIT PRINCIPLES
OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS
HERBERT BUDIMAN
110110100215
ABSTRAK
Pembuatan MoU awalnya berasal dari sistem hukum common law dan
tidak diakui dalam hukum Indonesia. Satu-satunya asas yang melandasi adanya
MoU adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata. Secara teori, MoU hanya merupakan perjanjian
pendahuluan yang mengikat secara moral, namun dengan tidak adanya pengaturan
khusus mengenai MoU, banyak pembuatan MoU yang tidak sesuai dalam praktik
karena banyak pihak membuat MoU dengan substansi seperti kontrak, yang di
dalamnya dimuat hak dan kewajiban para pihak. Hal ini akan menimbulkan
permasalahan apabila salah satu pihak membatalkan MoU begitu saja tanpa alasan
yang kuat, sehingga pihak lain mengalami kerugian akibat pembatalan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan mengikat
MoU serta perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan MoU
ditinjau dari hukum kontrak Indonesia dan prinsip-prinsip UNIDROIT.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif
analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji dan
meneliti data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum
tersier dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif
mengenai pokok permasalahan di atas. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama MoU akan memiliki
kekuatan mengikat seperti suatu kontrak apabila telah memenuhi syarat-syarat
sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal ini,
pihak yang melakukan pembatalan MoU dapat digugat oleh pihak lain yang
dirugikan atas dasar gugatan wanprestasi. Namun, apabila MoU tidak memenuhi
syarat-syarat sahnya kontrak, tetapi memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam
Pasal 1335, 1337, 1339, dan 1347 KUHPerdata, pihak yang melakukan
pembatalan MoU dapat digugat atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum.
Sementara itu, UPICCs 2010 telah mengatur prinsip yang relevan dengan tahap
prakontraktual, yaitu prinsip larangan bernegosiasi dengan itikad buruk
sebagaimana diatur dalam Pasal 2.1.15 UPICCs 2010. Para pihak akan dimintakan
pertanggungjawaban apabila bernegosiasi dengan itikad buruk atau bernegosiasi
tetapi bermaksud untuk tidak melanjutkan tahap tersebut sampai terwujudnya
kontrak. Pihak yang dirugikan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum
berupa ganti kerugian, namun hal itu hanya sebatas pada biaya yang dia keluarkan
sebagai kerugian yang diakibatkan oleh pihak yang beritikad buruk.
LEGAL PROTECTION FOR THE INJURED PARTY DUE TO
CANCELLATION OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING IN
FRAMEWORK OF THE LAW OF CONTRACT IN INDONESIA AND
UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL
CONTRACTS
HERBERT BUDIMAN
110110100215
ABSTRACT
MoU was originally derived from the common law system and not
acknowledged in Indonesian law. The only principle which underlies MoU
presence is the principle of freedom of contract as stipulated in Article 1338
Paragraph (1) of the Civil Code. In theory, MoU is only a preliminary agreement
that is morally binding, but by the absence of particular arrangements regarding
to MoU, there are many inappropriate manufactures of MoU in practice because
many parties make the MoU with substance as well as contract, in which loaded
the rights and obligations of the parties. This will cause problems if one party
cancels MoU offhanded without any good reasons, so the other party suffered
losses due to cancellation. This study aims to determine the legal position and
strength binding of the MoU and the protection for the injured party as a result of
cancellation of MoU based on Indonesia contract law and the UNIDROIT
principles.
The method used in this paper is a descriptive analysis using normative
juridical approach, including reviewing and researching secondary data
consisting of primary legal materials in the form of Civil Code, secondary legal
materials, and tertiary legal materials associated with law theories and
implementation of positive law regarding to the subject matter. Data collection
techniques used are literature studies and field studies.
The results obtained from the research are the first MoU will have binding
force as a contract if it has met the terms of the contract validity as stipulated in
Article 1320 of the Civil Code. In this case, the parties who commit cancellation
of MoU can be sued by the injured party on the basis of breach of contract
lawsuit. However, if the MoU is not meeting the terms of contract validity, but
comply with the provisions contained in Article 1335, 1337, 1339, and 1347 of the
Civil Code, the parties who commit cancellation can be sued on the basis of tort
lawsuit. Meanwhile, UPICCs 2010 has set the principle which is relevant to
precontractual phase, namely the principle of prohibition to negotiate in bad faith
as stipulated in Article 2.1.15 UPICCs 2010. Parties will be asked for
responsibility when negotiate in bad faith or negotiate but do not intend to
continue the phase until the realization of the contract. The injured party deserves
to receive legal protection in the form of compensation, but it is only limited to the
cost which paid as losses caused by the party who has bad faith.