MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (MSP)
ANTARA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DE NGAN
MEDECINS DU MONCE
TENTANG
PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KELOMPOK RENTAN DI
DAERAH BERMASALAH KESEHATAN
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut "KEMKES", dan Medecins
du Monde, selanjutnya disebut "MDM", selanjutnya secara bersama disebut "Para Pihak".
Mencatat bahwa MDM adalah lembaga pembangunan intemasional non-pemerintah yang
bersifat kemanusiaan, non sektarian, non-politik dan nirlaba.
MEMPERHATIKAN kepentingan bersama untuk menjamin akses ke layanan kesehatan
dasar bagi penduduk yang rentan dan memberikan bantuan medis kepada penduduk dalam
krisis.
SESUAI dengan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan serta prosedur
Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.
TELAH MENCAPAI suatu pengertian sebagai berikut:
PASAL 1
TUJUAN KERJASAMA
Tujuan dart Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk memenuhi kebutuhan
layanan kesehatan bagi masyarakat rentan di beberapa kabupaten/kota yang ditentukan
Pemerintah RI sebagai daerah yang memiliki masalah kesehatan.
PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan program:
(1). Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, kesehatan
ibu dan kesehatan anak;
(2). Pengurangan dan pengendalian epidemi HIV I AIDS; dan
(3). Promosi kesiapsiagaan masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan yang timbul
pasca-bencana.
PASAL 3
LOKASI KEGIATAN
Para Pihak sepakat untuk melaksanakan program-program pada Pasal 2 di Propinsi Papua
dan Aceh sesuai dengan kebijakan dan prioritas Pemerintah RI.
I
PASAL4
MITRAKERJA
Untuk melaksanakan MSP ini:
(1). KEMKES menunjuk Oirektorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat (BINKESMAS);
(2). MOM menunjuk MOM Indonesia.
PASAL5
ARAHAN PROGRAM
(1). MOM Indonesia bersama BINKESMAS menyusun arahan program tiga tahun yang
memuat fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi
pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan
dan publikasi serta penutup yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP
ini;
(2). Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini harus sejalan
dengan strategi pembangunan nasional dan daerah Pemerintah Republik Indonesia;
(3). Mekanisme Arahan Program diatur lebih lanjut dalam Rencana Kegiatan Tahunan.
PASAL 6
RENCANA KEGIATAN TAHUNAN
(1 ). MOM Indonesia akan menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan tahunan
kepada BINKESMAS untuk mendapat persetujuan;
(2). Oengan rekomendasi KEMKES, MOM Indonesia dapat menyusun Rencana Kegiatan
Tahunan dengan Pemerintah Oaerah di lokasi kegiatan yang telah disepakati.
PASAL 7
KEWAJIBAN
1. KEMKES akan:
a. Memfasilitasi MOM dalam pengurusan visa, ijin kerja, ijin tinggal, ijin masuk dan
masuk kembali bagi maksimum 3 (tiga) tenaga kerja asing MOM beserta keluarga
intinya;
b. Memfasilitasi MOM dalam mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan sesuai
dengan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di
Indonesia;
c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan yang
tercantum dalam MSP bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait.
2. MOM akan:
a. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
b. Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini;
c. Menyediakan pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan
program, serta menyediakan tenaga ahli asing yang memiliki keahlian yang tidak
tersedia di Indonesia dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga
lokal dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
Indonesia yang berlaku;
d. Mengutamakan penggunaan produk-produk lokal yang ramah lingkungan bagi
semua peralatan dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan
program;
2
- --
-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
e. Menyediakan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka melaksanakan
program-program yang berfokus pada masyarakat dan meningkatkan kapasitas
sumberdaya manusia serta kesejahteraan bagi penerima manfaat;
f. Membatasi jumlah tenaga kerja asing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
g. Memiliki kantor perwakilan di wilayah OKI Jakarta;
h. Mewajibkan semua tenaga kerja asing MOM mengikuti orientasi yang dilakukan oleh
KEMKES;
i. Mewajibkan semua tenaga kerja asing MOM memenuhi ketentuan keimigrasian di
bidang perijinan dan pengawasan orang asing;
j. Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat di
pedesaan dalam mendesain dan merencanakan program/proyek;
k. Menjaga citra Indonesia di mata internasional dan tidak mempublikasikan segala
bentuk informasi yang dapat merusak nama baik Indonesia;
I. Mengkoordinasikan kepada KEMKES segala bentuk publikasi tentang Indonesia baik
di dalam maupun luar negeri yang diprakarsai oleh MDM;
m. Bertanggungjawab atas segala pengeluaran yang telah disetujui secara tertulis
sesuai dengan prosedur akunting MDM, untuk biaya orientasi, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diadakan oleh KEMKES bersama-sama dengan
instansi terkait;
n. Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KEMKES dan Pemerintah Daerah
dalam rangka memperlancar pelaksanaan program;
o. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program oleh mitra lokal yang didanai
MOM dan melaksanakan audit terhadap mitra tersebut jika dibutuhkan;
p. Menyampaikan laporan perkembangan tahunan kepada KEMKES melalui
BINKESMAS, dan bila diperlukan laporan tambahan sesuai kebutuhan;
q. Mencantumkan logo KEMKES dalam setiap papan proyek program, laporan tahunan
dan semua jenis publikasi lainnya.
PASAL8
BATASAN AKTIFITAS MOM DAN STAFNYA
(1). MOM menjamin bahwa semua kegiatan dan staf MDM harus:
a. Memperhatikan, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundangundangan, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia;
b. Menghormati keutuhan, kebebasan politik dan kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat, agama dan kepercayaan
masyarakat lokal;
d. Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/klandestin apapun;
e. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;
f. Tidak terlibat dalam penyebaran agama, dan/atau aliran kepercayaan;
g. Tidak melakukan penggalangan dana dari individu maupun organisasi di Indonesia
untuk mendukung program dan kegiatannya;
h. Tidak melakukan kegiatan apapun di Indonesia selain dari yang telah disepakati
bersama-sama oleh Para Pihak.
(2). Pelanggaran terhadap ketentuan di atas dapat menyebabkan pencabutan semua izin
dan pengakhiran MSP ini.
3
PASAL 9
STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
(1). Semua perlengkapan dan material pendukung program yang diadakan/dibeli oleh MOM
dalam rangka pelaksanaan program hanya digunakan semata-mata demi kepentingan
pelaksanaan program;
(2). Apabila sebelum berakhimya program, perubahan pemanfaatan dan atau penghapusan
perlengkapan dan material pendukung dinilai diperlukan, maka rencana perubahan dan
penghapusan tersebut perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan KEMKES;
(3). Setelah berakhimya program, penyelesaian peralatan dan material yang bebas pajak
harus didiskusikan Para Pihak;
(4). Serah terima peralatan dan material pendukung dimaksud dituangkan dalam dokumen
berita acara serah terima.
PASAL10
SURAT MENYURAT
Setiap pemberitahuan, laporan, permintaan, persetujuan, faktur, pembayaran atau
komunikasi sehubungan dengan MSP ini dibuat secara tertulis, disampaikan secara
langsung, dikirim melalui pas tercatat, E-Mail atau melalui faksimili ke masing-masing pihak
di alamat berikut:.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950, Indonesia.
UP: Pusat Kerjasama Luar Negeri
Fax: (021) 521-4870
E-mail: pusat.ksln@gmail.com
M~decins du Monde
JI. Oarmawangsa IX no.120 Kebayoran Baru, Jakarta 12160
(Apabila terjadi perubahan domisili, MOM wajib memberitahukan kepada KEMKES)
UP: Kepala Perwakilan
Fax: 021 7201046
E-mail: genco.mdmindonesia@gmail.com
PASAL11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan yang timbul terkait penafsiran dan/atau penerapan MSP ini diselesaikan secara
bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
PASAL12
PERUBAHAN
1. Setiap perubahan atas MSP ini hanya dapat dilakukan setelah diadakan konsultasi
dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
2. Setiap perubahan atas MSP ini mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para
Pihak.
4
PASAL13
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. MSP ini wajib mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan wajib berlaku untuk
jangka waktu 3 (tiga) tahun.
2. Salah satu pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis
dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran MSP ini tidak akan rnempengaruhi keabsahan dan jangka waktu program
dan kegiatan yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya projek dan kegiatan
terse but.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT di Jakarta dalam rangkap dua pada tanggal 30 Desember 2010, dalam bahasa
Indonesia dan bahasa lnggris, kedua naskah rnempunyai kekuatan hukum yang sama.
UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Signed
UNTUK MEDECINS DU MONDE
Signed
.......................................
..................... ......................
dr. Ratna Rosita MPHM
Secretary General
General Director
.,,.
Fran~ois Dupre
5
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
BETWEEN
THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
MEDECINS DU MONCE
ON
ENHANCEMENT OF ACCESS TO HEALTH SERVICES FOR VULNERABLE GROUPS IN
NON PERFORMING HEAL TH REGION
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "KEMKES",
and Medecins Du Mende, hereinafter referred to as "MDM", hereinafter jointly referred to as
"The Parties".
Noting that MDM is an international non-governmental development organization (INGO)
that is humanitarian, non-sectarian, non-political and non-profit.
CONSIDERING their mutual concern to ensure access to basic health care services for
vulnerable populations and provide medical assistance to populations in crisis.
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations, policies and procedures of the
Government of the Republic of Indonesia.
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1
OBJECTIVE OF COOPERATION
The objective of this MOU is to satisfy the need of vulnerable populations in some
municipalities/cities determined by the Government of the Republic of Indonesia as areas
with health issues.
ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in implementing programs:
(1). Improvement of access to sexual and reproductive health care as well as mother & child
health care;
(2). Reduction and control of HIV/AIDS epidemic; and
(3). Promotion of community preparedness againts post-disaster health issues.
ARTICLE3
LOCATION OF ACTIVITIES
The Parties agree implement programs as referred in Article 2 in the Provinces of Papua and
Aceh in accordance with the policy and priority provided by the Government of Indonesia.
1
ARTICLE4
COUNTERPART
To implement this MOU:
(1). KEMKES appoints the Directorate General of Public Health (BINKESMAS);
(2). MDM Appoints MDM Indonesia.
ARTICLES
PROGRAM DIRECTION
(1). MDM Indonesia and BINKESMAS shall prepare a three-year Program Direction,
containing program focus, program scope, program funding, the locations for program
implementation, mechanisms of implementation, monitoring and evaluation, reporting
and publication, as well as conclusion, which constitutes an integral part of this MOU;
(2). All programs under this MOU shall be in line with the national and regional development
strategies of the Government of the Republic of Indonesia;
(3). The mechanism of the operation plan will be further formulated in the Annual
Operational Plan.
ARTICLES
ANNUAL OPERATIONAL PLAN
(1). MDM Indonesia shall prepare and submit an Annual Operational Plan to BINKESMAS
for its approval;
(2). By reccomendation of KEMKES, MDM Indonesia could compose an Annual Plan with
local government in the agreed location of activities.
ARTICLE 7
OBLIGATIONS
1. KEMKES shall:
a. Facilitate MDM in arranging visa, working permit, stay permit, entry and re-entry
permit for maximum of 3 (three) MDM's foreign staff as well as their immediate
families;
b. Facilitate MDM in obtaining customs and tax exemption facilities in accordance with
the prevailing Indonesian tax laws and regulations;
c. To carry out monitoring and evaluation towards the implementation of the program
activities described within this MOU together with related government institutions.
2. MDM shall:
a. Comply with all applicable laws and regulations in Indonesia;
b. Implement all programs that have been mutually agreed under this MOU;
c. Allocate budget, equipment and facilities necessary for the implementation of all
programs, and provide foreign experts only in so far as Indonesian experts are not
available, within the framework of transfer of knowledge and technology to local
staffs and communities in accordance with the prevailing Indonesian laws and
regulations;
d. To prioritize the usage of local products which are environmentally friendly for all
equipment and materials which will be used in the implementation of the program
activities;
2
e. Provide training and technical assistance in the implementations of the programs
which are focused on community and building the capacity of human resources as
well as the welfare of the beneficiaries;
f. Limit the number of foreign staff in the management structure, up to as many as 3
(three) persons;
g. Have a representative office in Jakarta;
h. Require all foreign manpower of MOM to follow orientation held by the KEMKES;
i. Require all foreign manpower of MOM to comply with immigration regulations
relating to permits and foreigners monitoring procedure;
j. Support and strengthen rural communities and rural community institutions capacity
in designing and planning program/project;
k. Maintain Indonesia's good image in the international community and refrain from
publishing any form of information that may detrimental to Indonesian reputation;
I. Coordinate with Kemkes all forms of publication about Indonesia which are
published nationally or internationally which are initiated by MOM;
m. Be responsible for all reasonable expenses previously agreed in writing according to
MDM's accounting procedures for orientation, monitoring and evaluation of the
project conducted by BINKESMAS together with related institutions;
n. Always consult and coordinate with the Kemkes and Local Government in order to
ensure the continuity of program implementation;
o. Monitor and evaluate program implementation by local partners funded by the MOM
and auditing those partners, if necessary;
p. Submit annual progress reports to KEMKES through BINKESMAS, and if deemed
necesarry any additional reports in accordance with the need;
q. Put KEMKES logo on every program board, annual report and all type of publication.
ARTICLE 8
LIMITATION ON THE ACTIVITIES OF MOM AND ITS PERSONNEL
1.
MOM assures that its activities and staff shall:
a. Observe, respect and comply with the laws and regulations, as well as policies of the
Government of the Republic of Indonesia;
b. Respect the integrity, political freedom and sovereignty of the Unitary State of the
Republic of Indonesia;
c. Respect the customs, traditions, culture, religions, and beliefs of the local community;
d. Refrain from involving in any intelligence/clandestine activities;
e. Refrain from involving in any political and commercial activities;
f. Refrain from involving in any religious and or belief propagation;
g. Refrain from raising funds and collect funds from individuals, groups and
organizations in Indonesia to support its programs and activities;
h. Refrain from conducting any activity in Indonesia other than the activities jointly
agreed by the Parties.
2.
Violation of the above provisions could result in revocation of all permits and the
termination of this MOU.
ARTICLE9
STATUS OF EQUIPMENT AND MATERIALS SUPPORTER
1. Equipment and materials provided/purchased by MDM to support the implementation of
the program shall be used solely for the purpose of the implementation of the program;
3
2. If before the end of program a change of utilization purpose and or write-off of the
equipment and materials, then such change and write-off shall be discussed first with
KEMKES;
3. After the completion of the program, disposal of the tax exempted equipment and
materials should be discussed by The Parties;
4. The said handover of the materials and equipment shall be documented in a handover
minutes.
ARTICLE 10
NOTICE
Any notice, report, request, approval, consent, invoice, payment or other communication
required or permitted under this MOU made in writing, delivered in person, sent by
registered mail, E-mail, or by facsimile transmission to the Parties respectively at the
following addresses:
Ministry of Health of the Republic of Indonesia
JI. HR Rasuna Said Blok XS Kav 4-7 Jakarta 12950 Indonesia
Att.: Center for International Cooperation
Fax no.: (021) 5214870
E-mail: pusat.ksln@gmail.com
Medecins du Monde
JI. Darmawangsa IX no.120 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 (Any change of address shall
be informed to KEMKES)
Att.:
General Coordinator
Fax no.: 021 7201046
E-mail: genco.mdmindonesia@gmail.com
ARTICLE 11
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute concerning the interpretation and/or application of this MOU shall be settled
amicably through consultation or negotiation between The Parties.
ARTICLE 12
AMENDMENT
1. Any amendment or revision of this MOU shall be made after consultation and agreed by
mutual written of The Parties.
2. Such amendment or revision shall come into force on the date as agreed by the Parties.
ARTICLE 13
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This MOU shall enter into force on the date of its signing and shall be effective for a
period of three years.
2. Either party may terminate this MOU by sending a written notification at least six (6)
months in advance.
4
3. The termination of this MOU shall not affect the validity and period of ongoing programs
and activities made under this MOU until the completion of the aforesaid project and
activities
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this MOU
DONE in duplicate at Jakarta on the 30 day of December in the year 2010 in Indonesian
and English languages, both of the text being equally authentic.
FOR MINISTRY OF HEAL1H
THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR MEDECINS DU MONDE
Signed
Signed
.......................................
...................•...................
dr. Ratna Rosita MPHM
Secretary General
Fran~ois Dupre
General Director
5