KEKUATAN MENGIKAT KLAUSULA SYARAT BATAL DALAM
KONTRAK BISNIS YANG MENGESAMPINGKAN PASAL 1266 DAN 1267
KUH PERDATA
Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., M.LI. 1
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. 2
Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. 3
Christopher Iskandar. 4
ABSTRAKSI
Klausula syarat batal dalam kontrak bisnis yang mengesampingkan Pasal
1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan bagian dari perkembangan hukum kontrak
di mana pihak kreditur atau pelaku usaha ingin mengesampingkan permintaan
pembatalan ke pengadilan untuk efisiensi. Klausula ini sering dianggap merugikan
pihak yang lebih lemah yaitu debitur atau konsumen. padahal tidak selamanya posisi
tawar debitur atau konsumen lebih lemah karena pihak kreditur yang melaksanakan
prestasi berada dalam keadaan yang bergantung pada kemampuan debitur atau
konsumen untuk melaksanakan prestasi. Klausula syarat batal dalam kontrak bisnis
yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata berfungsi untuk
melindungi pihak kreditur di satu sisi tetapi di sisi lain klausula ini merugikan debitur
atau konsumen ketika gagal melaksanakan prestasi. Beberapa rumusan masalah
dalam tesis ini adalah bagaimana kekuatan mengikat klausula syarat batal yang
mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam kontrak bisnis
dan bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap kontrak bisnis yang dengan klausula
syarat batal yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan asas-asas dalam kontrak terutama asas
pacta sund servanda dan teori keadilan komutatif sebagai teori pendukung.
Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis
normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yang selanjutnya
dianalisis secara kualitatif.
Klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH
Perdata merupakan unsur naturalia dari kontrak yang bersifat melengkapi dan fiksi
sehingga para pihak boleh mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Kekuatan mengikat klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan
1267 KUH Perdata terletak pada kesepakatan adanya rasa saling percaya untuk
1
Ketua Komisi Pembimbing.
Dosen Pembimbing Kedua.
3
Dosen Pembimbing Ketiga.
4
Mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.
2
Universitas Sumatera Utara
mengesampingkannya yang berlaku sebagai undang-undang berdasarkan asas pacta
sund servanda yang tidak boleh dicampuri oleh hakim. Exceptio non adimpleti
contractus dan itikad buruk adalah beberapa faktor yang menyebabkan klausula
syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tidak
mengikat. Pelaksanaan klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan
1267 KUH Perdata adalah berkaitan dengan parate executie/self help karena klausula
syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata merupakan
pilihan bagi salah satu pihak untuk melaksanakan parate executie/self help. Namun
dalam pelaksanaannya menjadi sulit karena adanya pengertian campur aduk antara
parate executie dengan grosse acta oleh hakim-hakim dan Mahkamah Agung di
mana pelaksanaannya mensyaratkan meminta fiat pengadilan yang sebenarnya sama
seperti pelaksanaan grosse akte.
Para pihak sebaiknya terlebih dahulu memahami kegunaan syarat batal degan
berkonsultasi dengan konsultan hukum dan notaris. Para pihak harus konsekuen
dengan kesepakatan untuk mengsampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata
sehingga klausula syarat batal yang mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH
Perdata tetap mengikat. Terakhir, pelaksanaan parate executie hendaknya tidak
dicampuradukkan dengan grosse acta dengan meminta fiat ke pengadilan.
Pelaksanaan parate executie harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.
70/PUU-VIII/2010 yang menguatkan kedudukan parate executie sebagai pemenuhan
prestasi bagi kreditur untuk menjual objek hak tanggungan tanpa fiat pengadilan.
Kata kunci: Kekuatan Mengikat, Klausula Syarat Batal, Kontrak Bisnis,
Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.
Universitas Sumatera Utara
THE BINDING STRENGH OF TERMINATION CLAUSE IN BUSINESS
CONTRACTS THAT OVERRULES THE ARTICLE (S) 1266 AND 1267 OF
THE CIVIL CODE
Prof. Dr. Ningrum N. Sirait, S.H., M.LI. 5
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum. 6
Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum. 7
Christopher Iskandar 8
ABSTRACT
The termination clause in business contracts that overrules the Article (s)
1266 and 1267 of the Civil Code is a part of the development of contract laws in
which the creditors or entrepreneurs would like to overrule the termination request to
the court for efficiency. This clause is often considered to be detrimental to the
weaker parties—the debtors or consumers—altough it is not always certain that the
bargaining power of the debtors or consumer are weaker because the creditors who
carry out the performance are in a state that relies on the ability of the debtors or
consumers to carry out the performance. The termination clause in business contracts
that overrules the Article (s) 1266 and 1267 of the Civil Code serves to protect the
creditors on one side but on the other side is detrimental to the debtors or consumers
when they fail to carry out the performance. Some of the problems formulations in
this thesis are how the binding strength of the termination clause that overrules the
Article (s) 1266 and 1267 in business contracts and how the impelementations of the
executions are to the business contracts with the termination clauses that overrule the
Article (s) 1266 and 1267 of the Civil Code. This study is analyzed using the
principles of contracts, especially the principle of pacta sunt servanda and the theory
of commutative justice as the supportive theories.
The method used in this thesis study is the jurisdic normative study that uses
the primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses library research
techniques, which is further analyzed qualitatively.
The termination clause that overrules the Article (s) 1266 and 1267 of the
Civil Code is the naturalia element of the contract that is complementary and fiction
so that all parties may overrule the Article (s) 1266 and 1267. The binding strength of
the termination clause that overrules the Article (s) 1266 and 1267 of the Civil Code
5
The Chief of Preceptors Commision.
The Second Preceptor Lecturer.
7
The Third Preceptor Lecturer.
8
Student of Law Post Graduate Program.
6
Universitas Sumatera Utara
lies on the agreement of the mutual trust of each other to overrule them which
prevails as the law based on the principle of pacta sunt servanda that should not be
interfered by judges. Exceptio non adimpleti contractus and bad faith are some
factors that cause the termination clause that overrules the Article (s) 1266 and 1267
of the Civil Code to not be binding. The implementations of the termination clause
that overrule the Article (s) 1266 and 1267 of the Civil Code are related to parate
executie/self help because the termination clause that overrules the Article (s) 1266
and 1267 of the Civil Code is an option to one of the parties to perform parate
executie/self help.Nonetheless, the implementations are difficult because there is a
mixed understanding between parate executie and grosse deeds by the judges and the
Supreme Court whereas the executions require the fiat (order) of the court which are
actually the same as the implementation of grosse deeds.
The parties should first understand the function of termination clause by
consulting it with legal counsel and notary. The parties must be consistent with the
agreement to overrule the Article (s)1266 and 1267 of the Civil Code so that the
termination clause is binding. Finally, the implementations of parate executie should
be mixed with grosse deeds by requiring the fiat (order) to the court. The
implementations of parate executie should refer to The Verdict of Constitutional
Court No. 70/PUU-VIII/2010 that strengthens the position of parate executie as
fulfillment of performance for creditors to sell the mortgage objects without the fiat
(order) of the court.
Key words: The binding strength, the termination clause, business contracts,
overulling of the Article (s) 1266 and 1267 of the Civil Code
Universitas Sumatera Utara