RINGKASAN
Asyharuddin, 03.211.7477.E.
“Tinjauan Hukum Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Aborsi di Pengadilan
Negeri Kendal. Dibimbing oleh Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum.
Tindak pidana Aborsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi. Ketika membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu oleh orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari seorang pelaku, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing – masing peserta dalam peristiwa tersebut. Dalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi disebut dengan deelneming. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu pertama, bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana aborsi. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder.
Berdasarkan penelitian terlihat bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada jika ada pelanggaran norma dan ada sanksinya maka akan ada pertanggungjawabannya dan memenuhi semua unsur yang ada dalam delik aborsi serta adanya unsur kesalahan dalam diri si pelaku. Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta dalam persidangan dan dipenuhinya unsur “sengaja”. Adanya peranan pasal 55 dan 56 KUHP sehingga memudahkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku.
Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana aborsi didasarkan pada banyak hal. Diantaranya adalah bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum. Saran yang dianggap perlu dalam tulisan ini yaitu pertama, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, hakim hendaknya lebih memahami bagaimana kondisi kejiwaan dan faktor-faktor pelaku melakukan aborsi.
Kedua, hakim dituntut untuk lebih bijaksana dalam menetapkan pertimbangan untuk memutus suatu tindak pidana terutama tindak pidana aborsi.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana, Aborsi.
x

ABSTRACT
Asyharuddin, 03.211.7477.E. "Overview of Criminal Liability Law Against
Actors Who Participate Doing Crime of Abortion in Kendal District Court.
Supervised by Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, MHum.
Abortion criminal offense within the jurisdiction of the District Court Kendal is a crime that often occur. When discussing the issue of abortion is not a serious public secret and not a taboo to talk about. In the process, the act of abortion was done alone, some are using the help of others. If the crime of abortion is assisted by others, then the criminal event there is more than an actor, so it must be sought accountability and the role of each - each participant in the event. In criminal law, the person who was involved in the crime of abortion called deelneming. The problems discussed in this paper: first, how the criminal responsibility of the perpetrator who was involved in the criminal act of abortion. Are the basic consideration in imposing criminal judge against offenders who was involved in the criminal act of abortion. To answer these problems the author juridical sociological approach. The data collected comes from primary data and secondary data. Based on the studies it appears that criminal liability is based on if there is no violation of norms and sanctions there will be accountable and meet all the elements in the offense of abortion as well as the element of fault in the offender. Judge in determining criminal liability based on the indictment and the facts in the trial and the fulfillment of the elements "accidentally". The role of Article 55 and 56 of the
Criminal Code so as to facilitate in determining criminal responsibility of each offender. Judge basic consideration in decisions in the criminal act of abortion is based on many things. Among them are the evidence presented, the testimony of witnesses, testimony of the defendant, and the indictment filed by the Prosecution.
Suggestions were deemed necessary in this paper: first, in determining criminal responsibility of the offender, the judge should better understand how psychiatric conditions and factors actors perform abortions. Second, judges are required to be prudent in determining the consideration for deciding a criminal offense, especially the crime of abortion.
Key Words : Liability, Crime, Abortion.
xi