ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejak
semula ditujukan sebagai upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak
dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya. Meskipun demikian
kejahatan terhadap anak masih kerap terjadi bahkan semakin eskalatif misalnya
persetubuhan terhadap anak padahal ancaman hukumannya tergolong tinggi. Dalam
penelitian ini misalnya pemicu persetubuhan terjadi akibat hubungan asmara dan suka
sama suka antara pelaku dan saksi korban yang tergolong anak. Memperhatikan hal
ini maka permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengaturan persetubuhan
terhadap anak menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana penegakan hukum
pidana yang dilakukan judex facti dalam kasus persetubuhan terhadap anak dalam
Putusan Nomor 2417/Pid.B/2008-Mdn juncto Putusan Nomor 38/Pid/2009/PT-Mdn
dan bagaimana penegakan hukum pidana oleh judex juris terhadap kasus
persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 1202K/Pid.Sus/2009.
Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif preskriptif dengan
pendekatan analitis serta pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa
perkara Nomor 1202K/Pid.Sus/2009. Sumber data yang digunakan adalah data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen kemudian
menganalisis data yang diperoleh secara kualitatif dengan pemilihan teori-teori, asasasas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal perundang-undangan yang relevan serta
menghubungkan data-data dimaksud dengan permasalahan yang diteliti.
Pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP, UndangUndang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Penegakan hukum pidana yang dilakukan judex facti dalam Putusan Nomor
2417/Pid.B/2008-Mdn juncto Putusan Nomor 38/Pid/2009/PT-Mdn telah sesuai
dengan ketentuan hukum acara pidana, yaitu pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi,
pemeriksaan surat, dan pemeriksaan terdakwa, tuntutan, pembelaan dan putusan.
Penjatuhan hukuman didasarkan atas teori pembuktian berdasarkan undang-undang
secara negatif dan menganut teori kesalahan akan tetapi tidak mempertimbangkan
teori kesalahan korban. Penegakan hukum pidana oleh judex juris dalam Putusan
Nomor 1202K/Pid.Sus/2009 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan
mencerminkan teori kesalahan korban.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.
Universitas Sumatera utara
ABSTRACT
Law No. 23/2003 on Child Protection is initially intended to protect children
and to ensure their safety by providing security for their rights. Nevertheless, sexual
harassment toward children often occurs and indicates its escalation even though it is
regarded as a felony. In this research, for example, it was found that sexual
harassment was caused by erotic love and courting between a male adult and a
female who was still very young. Therefore, the problems which arose in the research
were as follows: how about the regulation on sexual harassment according to the
criminal law in Indonesia, how about the enforcement of criminal law in judex facti
in the case of sexual harassment toward children under the Verdict No.
2417/Pid.B/2008-Mdn, in conjunction with the Verdict No. 38/Pid/2009/PT-Mdn, and
how about the enforcement of criminal law in judex juris on sexual harassment
toward children under the Verdict No. 1202K/Pid.Sus/2009.
The research used perspective normative method with analytic and legal
provision approaches by analyzing the case No. 1202K/Pid.Sus/2009. The source of
data was secondary data which comprised primary, secondary, and tertiary legal
materials. They were gathered by conducting documentary study and analyzed
qualitatively by selecting relevant theories, principles, norms, doctrines, and articles
in legal provisions and correlated them with the problems of the research.
Sexual harassment toward children is regulated in the Criminal Code, in Law
No. 23/2003 on Child Protection, and in Law No. 23/2004 on the Abolition of
Violence in Household. The enforcement of criminal law in judex facti under the
Verdict No. 2417/Pid.B/2008-Mdn, in conjunction with the Verdict No.
38/Pid/2009/PT-Mdn is in line with law of criminal procedure; namely, the reading
of accusation, examining witnesses, examining documents, examining defendants,
indictment, advocacy, and verdict. Handing down a verdict is based on the
authentication theory according to law negatively and follows fault theory although
the victim’s fault is not considered. The enforcement of criminal law in judex juris
under the Verdict No. 1202K/Pid.Sus/2009 is in line with law of criminal procedure
and reflects the theory of the victim’s fault.
Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Sexual Harassment, Child.
Universitas Sumatera utara