STRATEGI DAN PROGRAM
REFORMASI BIROKRASI
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
Mengapa kita membutuhkan
Reformasi Administrasi?
“Sustained economic and social development
takes place when there is leadership
intention, cognition and learning which
involves continual modification of
perceptions, belief structure and mental
models” (Neo and Chen, 2007)
Mengapa Kita membutuhkan RB
“Streamlining organization is a matter of great
importance. In fact, it constitutes a revolution. If we
fail to carry out this revolution, if we let the present
over-staffed and overlapping party and state
organization stay as they are – without clearly
defined duties and with many incompetent,
irresponsible, lethargic, undereducated, and
ineffiecient staff member, we ourselves will not be
satiefied and we will not have the support of lower
cadre, much less of the people” (Deng Xiaoping, 1982)
Apa yang kita maksudkan
dengan Reformasi Administrasi?
1. Construction or reconstruction of a state
(Institutions or process of political and
economic change)
2. Modernization of the state (administrative
structure, managerial capacities, financial
management, technological adequacy)
3. Reconfiguration of the role of the state
(partnerships with private sector)
4. Revitalization of democracy (enhance
public participation in policy making)
Potret Birokrasi Indonesia
• Organisasi
– Struktur gemuk dan tidak fit dengan fungsi
• Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
– Kontradiktif dan Ambigu
• Sumber Daya Aparatur
– Overstaffed dan Understaffed
– Masalah Integritas
• Business Process dalam Pelayanan Publik
– Prosedur, biaya dan waktu yang tidak pasti
– Pelayanan Publik yang tidak berkualitas, terbuka celah korupsi
• Mindset dan Culture Set
– Tidak innovatif, tidak memiliki semangat perubahan
Potret Data Statistik
• Global Competitiveness Indeks 2012-2013 urutan 50 dari
144 Negara, dengan most problematic factors:
• Inefficient government bureaucracy (15,4)
• Corruption (14,2)
• Inadequate supply of infrastructure (8,7)
• Level of Ease of Doing Bussiness 2013 urutan 128 dari
185 Negara dengan lama starting bussiness 47 hari
(dibandingkan rata-rata di East Asia dan Pacific 36 hari)
• Indeks Persepsi Korupsi 2012 di urutan 118 dari 176
negara dengan nilai 3,2 (di bawah Timor Leste 3,3)
Tiga Tantangan Terbesar Saat ini
• Tuntutan dan Harapan Masyarakat yang sangat
cepat dengan perkembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
• Daya dukung sumber daya alam yang semakin
menipis
• Asean Free Trade Zone pada tahun 2015.
Beberapa Masalah Dasar SDM Aparatur
Rekrutmen yang belum objektiv dan belum kompetitif
Promosi Jabatan yang masih tertutup dan belum bersifat kompetitif
Level Remunerasi belum memadai dan tidak terkait dengan Kinerja
Masih belum terbangunnya sistem dan Budaya Kinerja
Strategi Reformasi Birokrasi Nasional
3 Sasaran RB
1. Terwujudnya
pemerintahan
yang bersih
dan bebas
korupsi,
kolusi, dan
nepotisme;
2. Meningkatnya
kapasitas dan
akuntabilitas
kinerja
birokrasi
3. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
4 Tujuan antara RB s/d 2014
Pemerintahan
yang Efektif dan
Efisien
Pemerintahan
yang terbuka
berbasiskan ICT
SDM Aparatur
yang Kompeten
dan Kompetitif
Pemerintahan
yang partisipatif
10
Apa yang kita butuhkan?
Komitmen Politik
Mesin Reform
Agenda Reform
PENATAAN JUMLAH DAN DISTRIBUSI PNS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan di K/L & Pemda
Perencanaan SDM lima tahun untuk setiap Instansi
Kebijakan Minus Growth
Kebijakan Pembatasan dan/atau Pengurangan Belanja Pegawai
Redistribusi SDM Aparatur
Kebijakan Pemberian Pensiun Dini secara sukarela
Melihat ulang
kebutuhan riil PNS
Menurunkan
pertumbuhan jumlah
PNS
Mengatur
Redistribusi/Realokasi
PNS
Merencanakan
kebutuhan CPNS
sesuai kebutuhan
Mengurangi Belanja
Pegawai
Birokrasi yang efektif,
efisien dan melayani
SISTEM SELEKSI CPNS DAN PROMOSI PNS SECARA TERBUKA
a. Kebijakan seleksi CPNS melalui:
• Kerjasama dengan Konsorsium PTN untuk seleksi CPNS
• Penggunaan Computer Assissted Text (CAT) untuk
seleksi CPNS
• Rekrutmen bagi lulusan terbaik Universitas
b.
Kebijakan Promosi PNS
• Penguatan Assessment Center untuk Promosi Jabatan,
Diklat Penjenjangan dan/atau Fungsional
c.
Kebijakan Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka
Antar Instansi baik Tingkat Nasional maupun Regional
Menciptakan sistem
rekruitmen dan
promosi yang selektif
Mengurangi KKN
dalam proses seleksi
Menjaring calon-calon
yang berkualitas
Mendorong kinerja
birokrasi melalui
penempatan pegawai
yang tepat
Birokrasi yang efektif,
efisien, bersih dan
melayani
PROFESIONALISASI PNS
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Penetapan Standar Kompetensi
Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi
Sistem Nasional Diklat PNS Berbasis Kompetensi
Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri
Sertifikasi Kompetensi Profesi
Mutasi dan Rotasi Sesuai dengan Kompetensi Secara Periodik
Pengukuran Kinerja Individu
Penguatan Jabatan Fungsional:
• Penambahan jumlah
• Penetapan Pola Karier
• Peningkatan Kemampuan
• Peningkatan Tunjangan
Menciptakan standar
kompetensi jabatan
yang menjadi acuan
bagi penembatan
dalam jabatan
Meningkatkan dan
menjaga kualitas SDM
Aparatur
Meningkatkan disiplin
dan kinerja PNS
Mendorong PNS
untuk memberikan
kontribusi kinerja
melalui jabatan
fungsional
Birokrasi yang efektif,
efisien, bersih dan
melayani
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI
a.
b.
c.
d.
Perbaikan struktur Penggajian
Pemberian Tunjangan Berbasis Kinerja secara bertahap
Penyempurnaan Sistem Pensiun
Peningkatan Jaminan Kesehatan bagi Aparatur dan Pensiunan
Menciptakan sistem
penggajian yang
memberikan
kesejahteraan bagi
PNS
Menghubungkan
sistem tunjangan
kinerja dengan
prestasi PNS
Menjamin kesehatan
PNS dan Pensiunan
Menciptakan sistem
pensiun yang
mensejahterakan para
pensiunan PNS
Mendorong motivasi
kerja PNS
Birokrasi yang efektif,
efisien, bersih dan
melayani
Apa yang harus dikembangkan?
Dukungan dan Legitimasi:
Building Trust
Dynamic
Capabilities
Public Value (Benefit
bagi masyarakat)
Kapabilitas, Kultur dan Perubahan
Capabilities
Thinking
Ahead
Able People
Change
Thinking
Again
Adaptive
Process
Adaptive
Policies
Agile
Process
Thinking
Across
Culture: Incorruptibility, Meritocracy, Growth, Prudence, Markets
Bagaimana Peran Saudara sekalian ?
• Jadilah agen perubahan (reformers) di Instansi
masing-masing untuk merubah birokrasi
• Dalam Reformasi Birokrasi dibutuhkan jumlah
yang memadai (critical mass) para reformers
• Jadilah Pemimpin Transformasional, bukan
Transaksional
TERIMA KASIH
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
19