TEORI-TEORI POLITIK
1. Kultur dan Sosialisasi Politik
2. Elit Politik
3. Kelas
Kultur dan Sosialisasi Politik
• Introduced by Gabriel A. Almond in his “Comparative
Political System” in 1956.
• Political Culture means (Almond): specifically political
orientations---attitudes towards the political system and its
various parts, and attitudes towards the role of the self in
the system
• Means (Verba): the system of empirical beliefs, expressive
symbols, and values which define the situation in which
political action takes place. It provides the subjective
orientation to politics”.
• Means (Lucien W. Pye): set of attitudes, beliefs and
sentiments which give order and meaning to a political
process and which provide the underlying assumptions and
rules that govern behavior in the political system.
Almond’s Theory of Political
Culture
• Originated from analytical elements from Parson and Shil
• Parson and Shil: 3 components of orientation towards object: cognitive
(perception), cathectic (affective/feeling), evaluative (choice or
judgment about the object).
• Sentiment as the most important aspect of evaluative orientation
• Objects of orientation (Parson and Shil): specific roles or structures
(legislative bodies, executive or bureaucracies), incumbents of rules
(such as monarchs, legislators and administrators), and particular
public policies, decisions or enforcement of decisions.
• Political culture or civic culture (Almond and Verba): parochial,
subject, participant
• Political culture (Almond and Verba) is a mix culture (parochial
subject/negara terbelakang msy blm bersentuhan dg politik, parochial
participant setengahnya sdh bersentuhan dg politik ex:papua dan jkt,
subject participant, sadar politik)
Methodological Tools to Collect
Data
• Data regarding orientation can be gathered
through verbal response or observed behavioral
patterns.
• The problem remains in linking orientation to
behavior (since two are really distinct objects)
• Using cross cultural study method, improving the
possibility to observe political culture among
different communities.
Political Socialization
• Linking orientation and culture
• Is the process which inducts the individual into the political culture of
shared orientations.
• Internalizing and patterning the body of orientations common to the
community
• Shaping and transmitting a nation’s political culture
• Maintaining a political culture as well as transmitting from one
generation to the next.
• Constituting the process of emotional learning and manifest political
indoctrination
• Gradual learning of the norms, attitudes and behavior accepted and
practiced by the ongoing political system
• Components of political socialization (Lasswell): who, learn, what
from whom, under what circumstances, with what effect?
Agents of Political Socialization
• Family (child rearing system with political
personality)
• School (norms and structure with political
behavior)
• Adult Socialization (work situation, peer
pressure, media, etc)
Teori Kelas
• Asumsi: stratifikasi masyarakat luas adalah
realitas fundamental kehidupan sosial dan
politik. Stratifikasi ini membentuk dasar
penentu konflik dan perubahan.
• Kelas agregasi yang harus didefinisikan dalam
hubungannya dengan satu sama lain, dan
konflik merupakan ciri penting yang menandai
hubungan ini
• Struktur atau pola hubungan antara kelas:
piramida, hirarkis, tumpang tindih, timbal balik
Pandangan karl marx terhadap
kelas
• Konsep kelas pada dasarnya didefinisikan dan ditentukan
oleh hubungannya dengan alat-alat produksi dalam
masyarakat. Sistem ekonomi adalah sistem utama bukan
politik atau ideologi (economic determinan)
• Kelas menunjukkan konflik, ini adalah kekuatan
pendorong perubahan dari waktu ke waktu
• Kritik terhadap teori ini: teori Marx tentang kelas kurang
berlaku dalam masyarakat di mana basis kekuasaan lain
yang lebih berpengaruh (agama, kekerabatan, keturunan,
manipulasi pribadi, pendidikan tradisional, dll). Mobilitas
atau gerakan antar-kelas juga diabaikan
Kelas, Status, Wewenang dan Power
• Lloyd W. Wagner: kelas didefinisikan dengan status (tidak selalu
didasarkan pada alasan ekonomi), berdasarkan orang masyarakat
pikirkan atau katakan, tidak selalu atas dasar ekonomi.
• Ralf Dahrendorf (Kelas dan Konflik dalam Masyarakat
Industri): kewenangan sebagai hubungan yang sah dari
superordination dan subordinasi. Kebutuhan Fungsional untuk
stratifikasi didasarkan pada otoritas istirahat dan bukan pada
keuntungan material.
• Ralf Dahrendorf: otoritas adalah kekuasaan yang sah, posisi
kepedulian sosial atau peran. Power hubungan faktual, otoritas
adalah hubungan yang sah.
Penekanan Power membawa dimensi sosial dan politik dari
stratifikasi ke dalam analisis bersama pertimbangan ekonomi dan
psikologis (seperti dalam konsep status),
Elite
• Bill and Hardgrave: attention upon the behavior of a
relatively small number of political decision makers, rather
than stratification (as in class approach). These small
group of political decision makers are much more
influential
• Other terms for political elites: rulers, bourgeoisie, ruling
class, privileged class, superior class, etc.
• Key questions: (1) who rules societies, (2) what are the
common characteristics, (3) how does this group maintain
its position, (4) how does elite change?
• Proponents: Gaetano Mosca (the Political Class), Vilfredo
Pareto (Governing Elite), Robert Michels (the Oligarchy)
• Method: observation
Elite Theory
• Adalah teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara
atau daerah dibuat oleh sekelompok elit (ruling elite).
• Ruling elite adalah sekelompok elite di antara kaum elite-elite
yang lain yang berkuasa menentukan arah kehidupan bangsa dan
negara.
• Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak (massa)
tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi
kebijakan.
• Elite berasal dari lapisan masyarakat dengan
• tingkat sosial-ekonomi tinggi.
• Elite mempengaruhi massa lebih banyak daripada massa
mempengaruhi elite
• Elite theory berdasarkan pada asumsi bahwa
dalam negara yang bersangkutan, sistem
pemerintahannya belum didukung oleh budaya
politik yang demokratis. Secara formal
mungkin sistem pemerintahannya adalah
demokratis tetapi dalam realitas belum
berfungsi dengan efektif
• Thomas Dye dan Harmon Ziegler (1970)
mengatakan sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Masyarakat terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat
berkuasa dan sekelompok lain yang tidak berdaya yang
tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling elite
tersebut
Kelompok elit yang berkuasa ini berasal dari golongan
menengah ke atas
Perpindahan dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit
sangat terbatas untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan
hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic elite
consensus yang dapat diterima
Kebijakan publik dibuat untuk kepentingan ruling elite, dan
tidak mencerminkan kebutuhan dan keinginan massa
Perubahan kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan
tidak revolusioner
Kelompok elit lebih banyak mempengaruhi massa, dari pada
sebaliknya
Beberapa contoh ruling elite
• Elite intelektual
• Elite militer
• Elite aktivis