PELAYANAN SATU ATAP SEBAGAI STRATEGI PELAYANAN PRIMA DI
ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu (KPPT) Kota Batu)
Oleh: EKA KRISTIA NINGSIH ( 05230027 )
Goverment Science
Dibuat: 2010-06-23 , dengan 7 file(s).
Keywords: STRATEGI PELAYANAN PRIMA
ABSTRAKSI
Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan publik, sesuai dengan fungsi utama yang harus
dijalankan oleh pemerintah adalah pelayanan masyarakat disamping juga terdapat fungsi
pemerintah lainnya yaitu fungsi pembangunan serta fungsi perlindungan. Oleh karena itu
perubahan sistem dalam pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik sangat diperlukan dalam
kinerja pemerintah daerah. Upaya perbaikan kualitas pelayanan sesuai dengan karakteristik serta
kemampuan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah yang memberikan kewenangan kepada propinsi untuk menyelenggarakan pelayanan
publik. Hal tersebut merupakan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu adanya pemisahan
kewenangan antara pusat dan daerah. Propinsi memberikan kewenangan kepada kota/ kabupaten
untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri serta di tuntut untuk memberikan pelayanan
maksimal terhadap publik.
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi
pelaksanaan pelayanan satu atap di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu,
Untuk mengetahui faktor pendukung di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu
dalam mewujudkan pelayanan prima dan untuk mengetahui faktor penghambat di Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Batu dalam memberikan pelayanan prima.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu dengan cara analisis yang menggambarkan
keadaan obyek berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan penelitian dan tidak
menggunakan data statistik. Dengan kata lain penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk
menggambarkam secara tepat tentang karakteristik dari obyek yang diteliti atau menggambarkan
suatu fenomena. Adapun alasan penggunaan metode penelitian ini adalah untuk mempermudah
dalam menjelaskan dan menjabarkan mengenai obyek yang diteliti.
Dengan adanya KPPT Kota Batu diharapkan keluhan masyarakat atas kelambanan perijinan
selama ini dapat diminimalisir. Dengan demikian, organisasi yang dapat meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat hendaknya selalu berfokus kepada pencapaian pelayanan,
sehingga pelayanan yang diberikan diharapkan dapat memenuhi keinginan pelanggan.
Menerapkan prinsip kualitas pelayanan sebaik mungkin perlu dilakukan untuk dapat
menghasilkan kinerja secara optimal, sehingga kualitas pelayanan dapat tepat dan bertanggung
jawab dalam hal mutu layanannya sesuai yang dijanjikan. Disamping itu untuk mewujudkan
kualitas pelayanan perlu juga adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak
dalam proses peningkatan kualitas secara terus menerus. Kualitas pelayanan berdasarkan standar
pelayanan publik yang dilakukan oleh KPPT Kota Batu dalam pengurusan perijinan sudah
memuaskan hanya saja terdapat beberapa indikator yang harus diperbaiki.
ABSTRACT
The government is actually public servants, in accordance with the main functions to be
performed by the government is community service in addition there are also other government
functions are functions of development and protection functions. Therefore, the implementation
of system changes in public services better is required in the performance of local governments.
Efforts to improve the quality of service in accordance with regional characteristics and
capabilities stipulated in Law No. 32 of 2004 on Regional Government which gives authority to
the provinces to hold public services. This is the implementation of regional autonomy, namely
the separation of authority between central and local governments. Province to authorize the
town / district to conduct their own government as well as the demands to provide maximum
service to the public.
Research objectives to be achieved in this study is to describe the strategy of one-stop delivery of
services in the Integrated Licensing Services Office (KPPT) City of Stone, To know the factors
supporting the Integrated Licensing Service Offices (KPPT) Stone City in realizing excellent
service and to determine the inhibiting factors the Integrated Licensing Service Office (KPPT)
Stone Town in providing excellent service.
This research is a descriptive study of the analysis by describing the state of the object based on
data collected from field research and not using statistical data. In other words that are
descriptive study aims to accurately describes about the characteristics of the object under study
or describe a phenomenon. The reason for using this research method is to make it easier to
explain and describe the objects under study.
With the expected Batu KPPT complaints over licensing for this lag can be minimized. Thus,
organizations can improve the quality of public services should always focus on the achievement
of service, so service was expected to meet the customer desires. Applying the principle of best
service quality necessary to produce an optimal performance, so that service quality can be just
and responsible in terms of quality service as promised. Besides, to achieve service quality also
needs the active participation led by top management in quality improvement process
continuously. Service quality based on standards of public service performed by the Stone Town
in KPPT licensing arrangements are satisfactory except that there are some indicators that should
be corrected.