PUBLIC ADMINISTRATION
AND POLICY
Lecturer: Azhar Kasim

Robert Presthus (1975):
Public Administration is concerned with the
institutional framework of government, its
socio-economic and political milieu, and the
behavior of individuals who man the
bureaucratic machine.

Levine et al. (1990):
Issues of public administration can be
arrayed on a continuum that runs from
macro to micro.

Public administration may be
defined as all processes,
organizations, and individuals (the
later acting in official positions and
roles) associated with carrying out
laws and other rules adopted or
issued by legislatures, executives,
and courts.
(George J. Gordon, 1982)
The Theory of the Business


Every organization, whether a business or not,
has a theory of business.
The assumptions of a company theory’s of the
business shape any organization’s behavior,
dictate its decisions about what to do and what
not to do, and define what the organization
considers meaningful results. These assumptions
are about markets. They are about identifying
customers and competitors, their values and
behavior. They are about technology and its
dynamics, about a company’s strengths and
weaknesses. These assumptions are about what a
company gets paid for. (See: Drucker,1994)
Public Adm. Vs Business Adm


Adm. Publik pendekatannya lebih makro
tidak hanya tentang organization entity
tetapi juga mencakup eksternalities yang
menjadi tanggung jawab pemerintah dan
kepentingan masyarakat
Adm. Privat (swasta) pendekatannya
lebih mikro yaitu menurut kepentingan
perusahaan sebagai suatu organisasi dan
bermotif mencari keuntungan
What is the public domain?


as enabling authoritative public
choice about collective activity and
purpose
It is about clarifying constituting
and achieving a public purpose
Apa beda public administration dengan
public management?


Public administration adalah tentang
proses, organisasi dan individual yang
terlibat dalam tugas pemerintahan dan
pelayanan masyarakat
Public management adalah tentang
manajemen anggaran, kontrak pelayanan
dan pegawai, kewirausahawan, serta
pertanggung-jawaban kinerja pada
masyarakat
Siapa yang Terlibat dalam
Proses Administrasi Publik

Dalam adminsitrasi publik (di
negara yang demokratis) yang
terlibat tidak hanya administrator
tetapi juga banyak pihak lain yang
berkepentingan (stakesholders)
baik secara langsung maupun
secara tidak langsung.
Administrasi Negara yang
Tradisional berdasarkan Asumsi:




Bersikap netral, profesional,
ditangani oleh pegawai negeri sipil
yang kompeten dan spesialis
Dibawah kendali chief executive
Mematuhi keinginan badan legislatif
Dibawah pengawasan badan
legislatif
Pengaruh Sistem Politik
terhadap Administrasi Negara



Adm. Negara Amerika Serikat
dipengaruhi oleh kekuasaan
pemerintahan yang tidak terpusat
tetapi terpecah dan tersebar.
Dinamika administrasi negara
ditandai oleh ke-vacuum-an dan
konflik kekuasaan.
Administrator mempunyai diskresi
yang cukup luas sehingga
memungkinkan mengambil inisiatif
kebijakan.
Obyek Studi Ilmu
Administrasi


Mencakup seluruh bidang kehidupan
baik bisnis maupun publik
Bidang publik mencakup
administrasi negara(termasuk
instansi pemerintah, lembaga
legislatif, badan peradilan,
BUMN/D), dan administrasi lembaga
non-pemerintah seperti yayasan,
koperasi, rumah sakit, dsb.
Ruang Lingkup


Menurut perspektif makro adalah
proses penentuan tujuan, alokasi
sumber daya, dan koordinasi
kegiatan pencapaian tujuan.
Perspektif makro ini menekankan
pada aspek filosofi tentang apa
tujuan dan makna kehidupan. Apa
tujuan yang kita inginkan dan
bagaimana mencapainya, serta
bagaimana seharusnya orang
berperilaku.
BUREUCRACY: VS SOCIETY:








Precision
Stability
Discipline
Reliability
Calculability of Results
Formal Rationality
Formalistic Impersonality
Formal Equality of
Treatment












Justice
Freedom
Violence
Oppression
Happiness
Gratification
Property
Illness
Death
Victory
Love & Hate
Solution & Clamnation
BUREAUCRACY DEMOCRACY AUTOCRACY
Efficiency
Freedom
Arbitrary
Discipline
Obedience
Participation
Uniform
Operation
Majority Rule
with Minority
Human Right
Protection
Personal
Choice of a
Ruler or a
Ruling Clique
Authoritarian
Perbedaan antara Demokrasi
& Organisasi Publik
DEMOKRASI
•Equality
•Rotation
ORGANISASI PUBLIK
•Hierarchy
in Office
•Seniority
•Freedom
•Command
•Pluralism
•Unity
•Citizen
•Participation
Participation
Based on
Expertise
•Secrecy
•Openness
•Impersonality
•Community
•Legitimacy Based on •Legitimacy Based on
Expertise
Election
Perbedaan Organisasi Publik
dengan Organisasi Bisnis
PERBEDAAN
PUBLIK
BISNIS
•Kepemilikan
•Eksternal
•Internal
•Sudut
•Dari
Kepentingan
Masyarakat
•Dari
•Sumber
•Warga
Negara/
Masyarakat pada
Umumnya
•Pemilik
•Orientasi
•Pelayanan
•Keuntungan
•Pengaruh
•Nilai-nilai
•Terutama
•Teori-teori
•Bersifat
Pandang
Legitimasi
Masyarakat
Lingkungan
•Pelayanan
Diberikan
Eksternal
Politik
yang
•Diatur
dan Sistem
Lokal
Oleh
Pemerintah
dan/
kepentingan
Privat
Modal/
Pemegang Saham
Konsumen
•Bersifat
•Diatur
dari
Universal
oleh
Mekanisme Pasar
Elected Official’s Sphere
MISI
KEBIJAKAN
ADMINISTRASI
MANAJEMEN
Administrator’s Sphere
Government

The sole authoritative role in
steering societies, including their
human and natural resources, and
have used various civilian and
coercive instruments in managing
the social, economic, and political
affairs of their respective countries.
Governance

Adalah proses pengelolaan berbagai
bidang kehidupan (sosial, ekonomi,
politik, dll) dalam suatu negara
dengan melibatkan berbagai pihak
yang berkepentingan, serta
penggunaan sumber daya (alam,
keuangan, dan manusia) dengan
cara yang sesuai dengan prinsipprinsip keadilan, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas.
STATE and SOCIETY
Public Sector
Government
Business
Sector
Voluntary
Sector
(civil society)
North
STATE and SOCIETY
Public Sector
Government
Business
Sector
Voluntary
Sector
(civil
society)
South and East
State and Society
REGIME
GOVERNMENT
ProfitSeeking
Political
Process
PUBLIC
SECTOR
Not
Profit
Seeking
CIVIL SOCIETY
PRIVATE
SECTOR
American Society for Public Administration
Code of Ethics





Serve the Public Interest
Respect the Constitution and the
Law
Demonstrate Personal Integrity
Promote Ethical Organizations
Strive for Professional Excellence
Peter F.Drucker’s, The Deadly Sins in
Public Administration
(Kesalahan Fatal dalam Administrasi Negara)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tujuan yang Terlalu Muluk (Have a Lofty
Objectives)
Tanpa Adanya Prioritas (Try To Do Several
Things At Once)
Terlalu Yakin Bahwa Organisasi yang Besar
Baik (Believe That “Fat” is Beautiful)
Jangan Berkesperimen Harus Dogmatis (Don’t
Experiment Be Dogmatic)
Memastikan Bahwa Anda Tidak Dapat Belajar
Dari Pengalaman (Make Sure That You Cannot
Learn From Experience)
Ketidakmampuan Menghentikan Program/
Kegiatan yang Salah (The Inability to
Abandon)
Lima Mitos dalam
Reformasi Sektor Publik





Pemerintah dapat diperbaiki dengan anggaran
dan kegiatan yang lebih banyak (Mitos Liberal)
Pemerintah dapat diperbaiki dengan anggaran
dan kegiatan yang lebih sedikit (Mitos
Konservatif)
Pemerintah dapat diperbaiki dengan
mengelolahnya seperti cara bisnis (Mitos
Swasta)
Pegawai negeri dapat mempunyai kinerja
tinggi dengan memberi gaji yang cukup (Mitos
Pegawai)
Pemerintah dapat diperbaiki dengan
memperkerjakan SDM yang lebih baik (Mitos
Orang)
Bentuk Pemerintahan
Negara





Negara Kesatuan dengan otonomi
daerah yang terbatas
Negara Kesatuan dengan otonomi
daerah yang luas
Negara Quasi Federal
Negara Federal
Negara Konfederasi