kewenangan bpkp dan kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian

advertisement

ABSTRAKSI

Korupsi membebani masyarakat terutama masyarakat miskin dan menciptakan risiko ekonomi-makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Oleh karena itu lembaga yang tergabung

Integrated Criminal Justice

System,

seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pemasyarakatan harus saling bekerjasama dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Kejaksaan dan BPKP melakukan sinergi dan mekanisme koordinasi dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dari beberapa peraturan dan Nota Kesepahaman yang melegalisasi kerjasama antara Kejaksaan dan

BPKP. Dalam hal penentuan kerugian keuangan negara terhadap kasus korupsi,

Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada BPKP untuk melakukan audit investigasi dan melakukan perhitungan terhadap indikasi korupsi yang merugian keuangan negara. Berdasarkan hasil audit investigasi dan diskusi dengan BPKP ini, Kejaksaan akan memutuskan apakah akan meneruskan atau menghentikan penyelidikan/ penyidikan.

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan putusan pengadilan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Pertama

, bagaimana kewenangan

BPKP dan Kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi?.

Kedua

, bagaimana faktor-faktor penghambat dan solusi untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

BPKP dan Kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi?.

BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan

Keppres No. 103 Tahun 2001, yang mengatur bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan

Kejaksaan sebagai pemegang wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan eksekutor terhadap kasus tindak pidana korupsi yang membangun kerjasama dengan BPKP. Faktor -faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

BPKP dan Kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi, secara umum adalah hambatan eksternal berupa belum adanya petunjuk pelaksanaan yang seragam dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Kejaksaan, proses penentuan unsur kerugian keuangan negara oleh BPKP akan memperpanjang mata rantai proses penanganan tindak pidana korupsi oleh kajaksaan serta lemahnya sistem pengawasan. Sedangkan untuk hambatan internal yang dialami Kejaksaan

Universitas Sumatera Utara

dan BPKP secara umum adalah kurang profesionalnya sumber daya manusia dan adanya perbedaan persfektif terhadap hasil audit investigasi. Solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

BPKP dan Kejaksaan dalam penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi secara internal adalah pemerintah perlu menciptakan suatu aturan hukum seragam dalam hal penentuan unsur kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPKP maupun Kejaksaan selaku Penyidik, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh proses dalam hal penentuan unsur kerugian negara dapat lebih efisien dan adanya sistem pengawasan dalam seluruh prosesnya.

Kata kunci : Kewenangan BPKP dan Kejaksaan, unsur kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Corruption brings a burden on the society especially on the poor, creates a high risk of macro-economy, endangers financial stability, compromises security, law and public order, and above all, corruption humiliates state legitimating and credibility before its people. Therefore, the institutions associating in Integrated

Criminal Justice System such as Corruption Elimination Commission, Indonesian

Police, Attorney Institution and Correctional Institution must cooperate in the accelerating the corruption elimination. The Attorney Institution and the Central

Finance Controlling Body makes a synergy and the mechanism of coordination in determining the elements of the state finance loss caused by corruption. This can be seen through several regulations and Memo of Understanding legalizing the cooperation between the Attorney Institution and the Central Finance Controlling

Body. In determining the loss of state finance caused by corruption, the Attorney

Institution can ask the Central Finance Controlling Body to help do the investigation audit and calculate the indication of corruption which has inflicted loss to state finance. Based on the result of investigation audit and discussion with the Central

Finance Controlling Body, the Attorney Institution will decide whether they will keep or stop the investigation.

This study employed the normative juridical method or normative legal study, a study referring to the legal norms and principles stated in the regulation of legislation and court decision

The problems to be solved in this study were; first, what authority do the

Central Finance Controlling Body and the Attorney Institution have in determining the elements of state finance loss caused by corruption?; second, what inhabiting factors and solution were used to overcome the inhibiting factors in the implementation of the duty and authority of the Central Finance Controlling Body and the Attorney Institution in determining the elements of state finance loss caused by corruption?

The Central Finance Controlling Body is one of the state institutions performing their job based on the Presidential Decree No.103/2001 regulating that the Central Finance Controlling Body has an authority to implement government’s job in the sector of finance and development control in accordance with the existing the stipulation of regulation of legislation while the Attorney Institution is the holder of authority to investigate and execute the corruption cases cooperating with the

Central Finance Controlling Body. The inhibiting factors in the implementation of the duty and authority of the Central Finance Controlling Body and the Attorney

Institution in determining the elements of state finance loss caused by corruption, in general, are the external constraints in the form of the absence of the uniformed instruction in determining the elements of state finance loss implemented by either the

Central Finance Controlling Body or the Attorney Institution. The process of determining the elements of state finance loss by the Central Finance Controlling

Body will prolong the chains of the process of corruption control by the Attorney

Universitas Sumatera Utara

Institution and the weakness of control system. In general, the internal constraints faced by the Attorney Institution or the Central Finance Controlling Body are the human resources available are not adequately professional and the existence of different perspective toward the result of investigation audit. The solution to overcome the inhibiting factors in the implementation of the duty and authority of the

Attorney Institution or the Central Finance Controlling Body in internally determining the elements of state finance loss caused by corruption are that the government needs to create a uniformed legal regulation in determining the elements of state finance loss done by the Central Finance Controlling Body or the Attorney

Institution as the investigator, to increase the capacity of human resources that all of the process in determining the elements of state finance loss can be more efficient, and to apply a good control system in the whole process.

______________________________

Key words: Authority, Central Finance Controlling Body, Attorney Institution, State

Finance Loss, Corruption

Universitas Sumatera Utara

Download