UU No. 44/2009: RS

Ps 12: (1) RS hrs punya tenaga tetap
(medis, jangmed, wat, far, jemen RS,
nonkes); (4) RS dpt pekerjakan tenaga tdk
tetap & konsultan [NB: bahkan tenaga
asing {vide Ps 14 (1) UU a quo}]
 Ps 13 (3): Nakes di RS hrs kerja sesuai
stdr profesi, stdr yan RS, SOP, etika
profesi, hormati & utamakan keselamatan
pasien • Ps 29 (1) RS wajib: r. menyusun /
laksanakan HBL, s. lindungi & beri ban
hukum bagi petugas RS

Ps 33: (1) RS hrs punya organisasi yg
efektip, efisien, akuntabel, (2) org RS
minimal t.d.: Ka/Dir RS, unsur yanmed,
unsur wat, unsur jangmed, ko-med, sat rik
internal, min um & ku
 Penjelasan: Tujuan org RS u/ capai visi &
misi RS dg laksanakan tatakelola persh yg
baik (good corporate governance) & tata
kelola klinis yg baik (good clinical
governance)

Ps 35: Pedoman org RS ditetapkan dg
Perpres
 Cttn: o.k. Perpres tsb blm tbtk, mk
Kepmenkes No. 983/1992 ttg Pedoman Org
RSU masih berlaku (vide Ps 65 UU a quo)
 Ps 36: RS hrs selenggarakan tatakelola RS
& tatakelola klinis yg baik
 Penjelasan: tatakelola RS = penerapan
fungsi² manajemen RS berdasar prinsip
transparansi, akuntabilitas, independensi
& responsibilitas, kesetaraan & kewajaran

Tatakelola klinis = penerapan fungsi
manajemen klinis yg meliputi
kepemimpinan klinik, audit klinis, data
klinis, risiko klinis berbasis bukti,
peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan,
mekanisme monitor hasil pelayanan,
pengembangan profesional, & akreditasi
RS
Every STATE has POWER to protect the health,
safety, morals and social welfare of its citizen.
Dari kekuasaan inilah lalu NEGARA, melalui DPR membuat
UU yang memberi kewenangan kepada PEMERINTAH untuk:
1) mengatur
2) mengawasi
3) membina
upaya kesehatan, termasuk sarana
kesehatan (RUMAH SAKIT, BALAI
PENGOBATAN, PUSKESMAS dan
PRAKTIK DOKTER SWASTA).
TUJUAN PENGATURAN RS
1. Melindungi pasien dari praktek RS yang
yang tidak laik beroperasi.
2. Melindungi tenaga kesehatan dari bahaya yang
ditimbulkan oleh RS.
3. Melindungi masyarakat dari dampak
lingkungan RS.
4. Mengendalikan fungsi RS kearah yang benar.
5. Meningkatkan mutu RS.
6. Mensinkronkan layanan di RS dengan program
pemerintah dalam bidang kesehatan.
7. Dll.
SITUASI SEBELUM TH. 1992 :
Diversifikasi UU, yaitu tersebar di:
1. UU Pokok-Pokok Kesehatan.
2. Berbagai macam UU lain, antara lain:
- UU Tenaga Kesehatan.
- UU Farmasi.
- UU Kesehatan Jiwa, dll.
3. Ada ide unifikasi UU (disatukan menjadi UU Kesehatan).
SITUASI PADA TH. 1992 :
1. Unifikasi terlaksana (UU No. 23 Th. 1992 ttg Kesehatan).
2. Pemerintah cuma berhasil membuat 4 buah PP dari sekitar
30 PP yang diamanatkan oleh UU Kesehatan.
SITUASI SESUDAH TH. 2004 :
Diversifikasi kembali, yaitu sejak:
a. Diberlakukannya UUPK Th. 2004 dan
b. Direncanakannya:
- UU yang lain (UU Keperawatan, UURS dll).
PERLU KAJIAN ULANG
TENTANG UNIFIKASI ATAU DIVERSIFIKASI
 Konsekuensi Unifikasi UU :
1. UUPK harus dicabut dan dilupakan selamanya.
2. Peraturan pelaksanaan dari UU Kesehatan Th 1992
(PP, termasuk PP Rumah Sakit) harus segera dibuat.
3. UU Kesehatan Th 1992 perlu direvisi dan diperbaiki
agar mampu merespon perubahan-perubahan.
 Konsekuensi Diversifikasi UU :
1. UUPK yang telah diundangkan harus direvisi dan
diperbaiki karena ada kesalahan dalam terminologi,
konsep dan kebijakan.
2. Beberapa UU yang lain (UU Praktek Keperawatan,
UU Sarana Kesehatan termasuk RS dll) harus dibuat.
3. UU Kesehatan Th 1992 harus direvisi, diperbaiki
dan diarahkan kembali menjadi UU Pokok Kesehatan
(materinya berisi pokok-pokok & general principles).
KEKURANGAN
PERATURAN YANG ADA
1. Belum mampu menjawab semua tantangan yang
muncul dalam praktek kedokteran di era globalisasi.
2. Belum mampu menjawab semua tantangan yang muncul
dalam pengelolaan RS.
Peraturan yang ada hanyalah dalam bentuk Permenkes
yang lebih menekankan pada RS milik pemerintah.
3. Bentuk pengaturannya belum terintegrasi dengan baik.
4. Bentuk pengawasan dan pembinaannya belum jelas.
5. Belum optimal dalam memberdayakan potensi profesi
serta institusi-institusi terkait.
HOSPITAL
Morris and Moritz
A place in which a patient may receive food, shelter,
and nursing care while receiving medical or
surgical treatment.
An institution for the reception, care and medical
treatment of the sick or wounded; also the building
used for that purpose.
A place where medicine is practiced by physician.
UU No. 36 Th. 2009: Kesehatan
Rumah Sakit merupakan salah satu jenis Fasilitas
Pelayanan Kesehatan.
UU No. 44/2009: RS
Ps 1 ayat 1: Rumah sakit = institusi yan kes yg
menyelenggarakan yan kes perorangan secara paripurna
yg menyediakan yan wat inap, wat jalan, & ga-dar
GOVERNMENTAL HOSPITAL
 Also called public hospital.
 Established and operated by government, a state, or
one of its subdivisions.








Instrumentality of the state.
Founded and owned in the public interest.
Supported by public funds.
Governed by those deriving their authority from the state.
Owned by the people.
Devoted chiefly to public purposes.
Administered by public officials.
The power, duties, and purposes of the hospital are
established or modified by the action of the legislative
branch of government.
 The control and management of the hospital are
determined by statute or ordinance.
(Morris & Moritz)
PRIVATE HOSPITAL

Founded and maintained by private persons
or a private corporation.

The state having no voice in the management or
controle of hospital property or the
FORMATION of RULES for its government.
(Morris & Moritz)
BYLAWS
Inggris Kuno
By bisa berarti town, sehingga bylaws berarti
peraturan kota atau peraturan setempat.
Oxford dictionary
Regulation made by local authority or corporate.
Webster’s dictionary
A rule adopted by an organization (as a club or
municipality) chiefly for the government of its
members and the regulation of its affairs.
Wharton
Laws, rules, regulations, orders and constitution of
corporations, for governing their members.
They are binding unless opened to law or reason and
against the common good, benefit, under which
circumstances they are void.
Black’s law dictionary
The rights and obligations of various officers, persons
or group within the corporate structure and provide
rules for routine matters such as calling meetings
and the like.
HOSPITAL BYLAWS
 Peraturan yang dibuat oleh rumah sakit.
 Mengikat siapa saja yg berinteraksi dengan RS (staf
manajemen, profesional, karyawan dll).
HOSPITAL LAW
 Seperangkat kaidah yang mengatur semua aspek
yang berkaitan dengan kerumahsakitan.
 Dibuat oleh badan legislatif bersama pemerintah.
 Keberadaannya mengikat pemerintah, masyarakat
dan semua RS, juga RS asing yang beroperasi di sini.
TUJUAN
UU RUMAH SAKIT
Agar supaya :
1.
2.
3.
4.
Lebih terintegrasi dan menyeluruh.
Lebih memperjelas aspek pembinaan dan pengawasan.
Lebih mempertegas kepastian dan perlindungan hukum.
Lebih memberdayakan semua potensi yang terkait.
Sehingga dapat tercipta layanan rumah sakit yang:
1.
2.
3.
4.
Berkualitas.
Profesional.
Aman.
Tertib dan teratur.
Masyarakat terlindungi oleh
layanan RS yang bermutu.
Rumah sakit juga terlindungi
oleh hukum.
FUNGSI HOSPITAL BYLAWS
-
-
Acuan bagi pemilik untuk pengawasan Rumah Sakit
miliknya.
Acuan bagi direktur Rumah Sakit dalam pengelolaan
Rumah Sakit & penyusunan kebijaksanaan teknis
operasional.
Menjamin efektivitas, efisiensi dan mutu.
Perlindungan hukum bagi “Stake Holders” Rumah Sakit
Acuan penyelesaian konflik antara pemilik, Direktur dan
Staf medis.
Persyaratan Akreditasi bagi Rumah Sakit.
BUKAN TERMASUK
HOSPITAL BYLAWS
SOP Rumah Sakit.
- Peraturan Direksi dalam Penyelenggaraan
Rumah Sakit.
- Kebijakan tertulis Rumah Sakit.
- Job Description.
-
HOSPITAL BYLAWS
Tailor made untuk tiap Rumah Sakit.
- Merupakan konstitusi yang berlaku di Rumah
Sakit.
- Ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tertinggi
yang diberi kewenangan oleh pemilik.
- Menjaga terlaksanakannya “Good Corporate
governance” dan “Good Clinical governance”
-
HOSPITAL BYLAWS
 Bersifat abstrak, umum (general principles) dan
pasif.
 Sebagai dasar bagi pembuatan rules &
regulations (peraturan rumah sakit).
 Disahkan oleh governing body (sebagai
pemegang otoritas tertinggi yg mewakili pemilik).
RULES AND REGULATIONS
 Bersifat lebih konkrit, lebih spesifik dan lebih
operasional.
 Untuk keperluan implementsi dari general
principles yang ada didalam hospital bylaws.
 Disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.
RULE
 A guide or principle for governing action.
REGULATION
 The usual way of doing something.
PENGELOLAAN RS DI AMERIKA
Didasarkan atas “three legged stool model”, yang
terdiri atas:
a. Board of trustees.
b. Administration (Eksekutif).
c. Medical staff.
Board of trustees mempunyai tanggung jawab
hukum menyangkut kebijakan serta jalannya
rumah sakit secara keseluruhan.
Administration bertanggungjawab terhadap
manajemen keseharian.
Medical staff bertanggungjawab terhadap semua
layanan kesehatan di rumah sakit.
(Blum, J, D,. 2001)
PEMILIK RS
GOVERNING
BODY
THREE LEGED STOOL MODEL
EKSEKUTIF
STAF MEDIK
GOVERNING BODY
BLACK’S LAW dictionary
Governing body of organization means that body
which has ultimate power to determine its policies and
control its activities.
HOULE, C, O.
Kelompok orang yang terorganisir dengan
kewenangan kolektif untuk mengendalikan dan
membantu pengembangan suatu institusi yang pada
umumnya dikelola oleh eksekutif dan staf yang
memenuhi syarat.
CORPORATE BYLAWS









Peran dan tujuan rumah sakit.
Tugas dan tanggungjawab GB.
Mekanisme pemilihan anggota-anggota GB.
Struktur organisasi GB.
Hubungan antara GB dengan Direktur dan staf
klinik rumah sakit.
Struktur organisasi staf klinik rumah sakit.
Struktur organisasi pendukung.
Mekanisme pemberlakuan Bylaws.
Mekanisme review and revisi Bylaws.
(Blum, J, D,. 2001)
CLINICAL STAFF BYLAWS
1. Tujuan, otoritas staf klinik, keanggotaan,
katagori keanggotaan, hak-hak klinik (clinical
privileges), keanggotaan non-dokter dsb.
2. Penanganan terhadap performance profesional dan
etik dibawah standar (tindakan korektif, skorsing,
prosedur persidangan dan banding).
3. Rincian mengenai departemen klinik, komite klinik,
rapat-rapat (meeting) serta kebijakan menyangkut
hal-hal yang bersifat rahasia.
4. Prinsip-prinsip umum menyangkut admisi, otopsi,
informed consent, layanan emergensi, rekam medik
dan kebijakan mengenai operasi.
(Blum, J, D,. 2001)
HBL MODEL AMERIKA
CORPORATE
BYLAWS
MEDICAL STAFF
BYLAWS
Good Corporate
Governance
Good Clinical
Governance
HBL MODEL PERSI
CORPORATE BYLAWS
&
MEDICAL STAFF BYLAWS
STATUTA RS
(PERSI 2002)
BAGIAN PERTAMA
UMUM
BAB I
MUKADIMAH
BAB II
KETENTUAN UMUM
BAB III
JATIDIRI
BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN STATUTA
BAB V
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN STATUTA
Pasal …… s/d …….
UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU tentang
PT, UU Perlindungan Konsumen, UU tentang Yayasan,
produk-produk hukum Depkes, Perda, AD & ART
Perkumpulan/Yayasan/Perjan/PT yang menjadi pemilik
rumah sakit dan produk-produk hukum lain yang relevan
perlu dicantumkan sebagai dasar hukum penyusunan statuta.
BAB VI
ASAS DAN TUJUAN
BAB VII
VISI DAN MISI
BAB VIII
FUNGSI DAN KEGIATAN
BAB IX
PEGORGANISASIAN
BAB X
MANAJEMEN
BAGIAN KEDUA
STATUTA KORPORAT
BAB XI
DEWAN PENYANTUN/KOMISARIS/PENGAWAS
BAB XII
DIREKSI RUMAH SAKIT
BAGIAN KETIGA
STATUTA STAF KLINIK
BAB XIII
KOMITE KLINIK
BAB XIV
STAF MEDIK FUNGSIONAL
BAGIAN KEEMPAT
PENUTUP
BAB XV
Ditetapkan di ………………….
Tanggal …………………….….
KETUA DEWAN……….…..….
Ttd
(…...……………………………)
SYARAT
MENJADI BYLAWS DRAFTER
1. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai objek
yang akan diatur (ruang lingkup & batas-batasnya).
2. Mampu menangkap aspek-aspek penting yang perlu
pengaturan serta menjaring essensialianya saja.
3. Menguasai berbagai peraturan yang peringkatnya
lebih tinggi (superior) dan peringkatnya sejajar
(horinzontal) serta etika.
4. Mampu melihat kecenderungan internasional sebab
dalam era sekarang banyak perubahan paradigma.
5. Mampu menuangkan kedalam bahasa yg sederhana
tetapi jelas, tegas dan lugas supaya ada kepastian
tafsir (tidak terjadi penafsiran ganda).
PENYELENGGARAAN
RUMAH SAKIT TERIKAT OLEH :






UU Badan Usaha dan Badan Hukum.
UU Kesehatan.
UU Praktik Kedokteran.
UU Perlindungan Konsumen.
UU lain yang masih berlaku.
Produk perundang-undangan lain yang terkait.
PENYELENGGARAAN
PRAKTIK KEDOKTERAN TERIKAT OLEH :





UU Kesehatan.
UU Praktik Kedokteran..
UU Perlindungan Konsumen.
UU lain yang masih berlaku.
Produk perundang-undangan lain yang terkait.
ANTISIPASI RUMAH SAKIT DALAM
MENGHADAPI
UUPK, UU LAIN DAN ATURAN PELAKSANAAN
MELAKUKAN
LEGAL RESTATEMENT
DENGAN MERUMUSKANNYA KEMBALI
MENJADI
HOSPITAL BYLAWS, RULE AND
REGULATION
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG
Pada hakekatnya UU (termasuk UU Praktik Kedokteran)
mengatur tentang :
1. KEWAJIBAN-KEWAJIBAN: yang harus dipenuhi oleh
semua pihak (pemerintah maupun masyarakat).
2. HAK-HAK: kepada semua pihak; baik pemerintah
maupun masyarakat.
3. TATALAKSANA: melaksanakan kewajiban & talaksana
mendapatkan hak.
4. KEWENANGAN-KEWENANGAN: pemerintah ataupun
lembaga independen tertentu (misal: KONSIL).
5. SANKSI-SANKSI: bagi pihak-pihak yang tak melaksanakan kewajiban atau melanggar hak pihak lain.
IMPLIKASI UUPK TERHADAP DOKTER
1. Harus punya Sertifikat Kompetensi dari kolegium.
2. Harus punya STR (Lisensi atau Kewenangan) dari KKI.
3. Harus menjaga kompetensinya dengan selalu mengikuti
pendidikan berkelanjutan.
Mestinya tak perlu menggunakan sarana hukum pidana !!!
4. Harus memperbarui LISENSI yang habis masa berlakunya.
5. Harus memiliki SIP jika ingin praktik (swasta perorangan).
6. Harus punya SIP utk kerja di RS ? Perlu didiskusikan !!!
7. Dalam menjalankan praktik harus selalu:
a. Memenuhi Standar Pelayanan yang berlaku.
b. Menjalankan prosedur Informed Consent yang benar.
c. Melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik.
d. Menjaga Rahasia Kedokteran.
e. Menghormati semua Hak Pasien.
IMPLIKASI UUPK
TERHADAP RUMAH SAKIT
1. Hanya boleh mempekerjakan dokter berlisensi (STR).
Konsil perlu membatasi jumlah penggunaan STR untuk kerja
di berapa Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) !!!
Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai variabel.
2. Menetapkan Clinical Privilege di RS sesuai kompetensi dokter.
3. Memfasilitasi agar dokter selalu melaksanakan layanan sesuai
standar pelayanan.
4. Melaksanakan :
a. Manajemen Informed Consent yang benar.
b. Manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi.
c. Manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib.
d. Manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dsbnya).
5. Memfasilitasi terlaksananya semua Hak Pasien.
6. Melakukan Tindakan Korektif thd dokter yang melanggar.
IMPLIKASI UUPK THD MAHASISWA
Mahasiswa BELUM memiliki:
1. Kompetensi dan
2. Kewenangan (Lisensi).
Oleh sebab itu belum memiliki privilege sehingga belum
berwenang melakukan amalan perobatan macam apapun.
IMPLIKASI UUPK THD RESIDEN
Residen BELUM memiliki:
1. Kompetensi Spesialistis dan
2. Kewenangan Spesialistis.
Oleh sebab itu belum memiliki privilege sehingga belum
berwenang melakukan amalan perobatan spesialistis.
Tetapi residen yang sudah punya lisensi dokter umum sudah
berhak melakukan amalan perobatan umum dimanapun.
PROBLEM HUKUM MAHASISWA
TERGANTUNG BENTUK KETERLIBATANNYA
1. SECARA PASIF :
 Hanya melihat proses anamnesis, pemeriksaan
fisik, pemeriksaan penunjang, proses terapi maupun
operasi yang dilakukan pembimbing?
2. SECARA AKTIF :



Melakukan pengobatan bersama-sama pembimbing?
Melaksanakan execution atas decision (planning) yang
dibuat oleh pembimbing?
Membuat decision atau planning dan sekaligus
melakukan execution)?
Jika keterlibatannya secara aktif maka masalah hukumnya
menjadi lebih komplek dan perlu disikapi secara hati-hati.
KEMAMPUAN
MAHASISWA
RESIDEN
BELUM ADA
SAMA SEKALI
T. M. UMUM SUDAH ADA
T. M. SPESIALISTIS BELUM
KEWENANGAN
BELUM ADA
SAMASEKALI
T. M. UMUM SUDAH ADA
(bagi yang memiliki lisensi umum)
T. M. SPESIALISTIS BELUM
TANGGUNGJAWAB
PEMBIMBING
MANDIRI
(untuk Tindakan Medis Umum)
PEMBIMBING
(untuk Tindakan Medis Spesialistis)
TANGGUNGGUGAT RUMAH SAKIT
RUMAH SAKIT
(corporate liability) (corporate liability)
Perlu ada perjanjian loss sharing antara RS dan Fakultas Kedokteran !!!
MEMPEKERJAKAN RESIDEN DAN
MAHASISWA PERLU MEMPERHATIKAN
1. Kepentingan pasien harus dinomersatukan, bukan
kepentingan pendidikan.
2. Prinsip kehati-hatian (strong precautionary principle)
harus benar-benar dilaksanakan demi keselamatan pasien.
3. Hak-hak pasien harus benar-benar dihormati.
4. Jenis tindakan medik yang boleh dilakukan (clinical
privileges) mahasiswa dan residen harus disusun.
5. Kualifikasi pembimbing harus dirumuskan.
6. Harus dipersiapkan dan harus ada close supervision utk
mencegah terjadinya kesalahan dan mengatasi adverse
event atau adverse reaction yg secara tak terduga muncul.
7. Pembimbing harus benar-benar menjadi captain of the ship.
8. Tidak secara sembrono meninggalkan anak didik serta
memberi delegasi tugas-tugas berbahaya.
PERAN
KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT
1. Mengatur hak klinik (clinical privileges) dokter
di rumah sakit.
2. Membuat rekomendasi kepada Direktur RS sebagai
dasar untuk menetapkan, memperluas, mempersempit
atau bahkan mencabut hak klinik dokter di RS.
3. Menentukan spesifikasi PEMBIMBING.
4. Merumuskan tugas dan tanggungjawab pembimbing.
5. Merumuskan clinical privileges mahasiswa & residen
(tindakan medik yang boleh dikerjakan anak didik).
6. Menentukan persyaratan & tatalaksana kepaniteraan
klinik di rumah sakit.
PERATURAN DASAR
RUMAH SAKIT SEHAT SEJAHTERA
TENTANG STAF KLINIK
CONTOH BYLAWS
Menimbang : a. bahwa …..………………………….……….…..
b. bahwa ..………………….…………….………..
c. bahwa untuk terlaksananya “good clinical
governance” diperlukan Peraturan Dasar …..
Mengingat : 1. UU No. 23 Th 1992 tentang Kesehatan.
2. PP. No. ……. Th. ...….. tentang …….……..…
3. Peraturan Menteri ..….……….……………..…
4. Statuta Rumah Sakit Sehat Sejahtera 2002.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Peraturan Dasar Rumah Sakit Sehat Sejahtera
Tentang Staf Klinik (Clinical Staff Bylaws).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Rumah sakit adalah Rumah Sakit Sehat Sejahtera
milik …….…………...…. , berstatus Perseroan Terbatas
yang terletak di Jalan …………. No. …….. Semarang.
2. Yayasan adalah Yayasan Amanah yang didirikan .…….
3. Komite Klinik adalah …………………………………….…
4. Panitia adalah ..….……… yang membantu tugas-tugas
dari Komite Klinik.
5. ………………………………………………………………..
6. Dan seterusnya ………...… (meliputi semua terminologi
yang perlu didefinisikan agar tidak terjadi kerancuan).
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
1. Untuk memastikan agar semua pasien yang dirawat
di setiap fasilitas RS memperoleh layanan kesehatan
dengan mutu tinggi tanpa membedakan ras, agama,
warna kulit, keturunan ………………. dan sebagainya.
2. Untuk mengatur agar pendidikan & penelitian dapat
dilakukan dengan tetap mempertahankan mutu layanan
kesehatan serta martabat semua pasien.
3. Untuk mengembangkan dan melestarikan berbagai
peraturan staf klinik yang dapat menjamin kualitas
profesional dan etik di RS.
4. Untuk menyediakan forum guna mendiskusikan isu-isu
penting menyangkut staf klinik RS.
5. Untuk mengawasi dan menjamin kesesuaian bylaws
serta rules and regulations dengan kebijakan RS.
BAB III
KEANGGOTAAN STAF KLINIK
Pasal 3
1. Keanggotaan staf klinik merupakan suatu privilege yang
dapat diberikan kepada dokter, dokter gigi, podiatrist dan
clinical psychologist yang secara terus menerus mampu
memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang
ditentukan.
2. Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan tanpa membedakan ras, agama, warna kulit,
keturunan, ……………………………………………………
……………………………………………...dan seterusnya.
BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERIMAAN
Pasal 4.
Untuk dapat diterima sebagai anggota staf klinik rumah sakit
maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Persyaratan dasar: ……………………………….….………
b. Persyaratan umum: ……………………………………..…...
Pasal 5
Tatalaksana penerimaan adalah sebagai berikut:
a. Untuk menjadi staf klinik organik: ………………………..…
b. Untuk menjadi staf klinik mitra: ……………………………..
BAB V
PERIODE KEANGGOTAAN
Pasal 6
Periode kenggotaan sebagai staf klinik rumah sakit adalah
sebagai berikut:
a. Bagi staf klinik organik (employee) adalah sampai yang
bersangkutan memasuki masa pensiun, yaitu berumur
…………... tahun, sepanjang yang bersangkutan masih
memenuhi …………………………………………………..
b. Bagi staf klinik mitra adalah selama 2 tahun dan dapat
diperbarui lagi sepanjang masih memenuh persyaratan
yang telah ditentukan.
BAB VI
KATAGORI STAF KLINIK
Pasal 6
Dokter anggota staf klinik RS dikelompokkan menjadi:
1. Dokter organik, yaitu dokter yang direkrut oleh RS
sebagai dokter purna waktu, berkedudukan sebagai
subordinat RS; yaitu .…………………………...…………
2. Dokter mitra, yaitu dokter yang direkrut RS sebagai
sebagai mitra, berkedudukan sejajar dengan RS …...…
3. Dokter konsultan, yaitu dokter yang karena keahliannya
direkrut oleh rumah sakit untuk memberikan konsultasi
(consultation only atau colsultation with management).
4. Dokter tamu, yaitu dokter yang karena reputasinya atau
keahliannya diundang secara khusus oleh RS untuk ….
BAB VII
HAK KLINIK
Pasal 7
1. Setiap staf klinik RS diberikan hak klinik oleh Direktur
atas rekomendasi dari hasil rapat Komite Medik.
2. Penentuan hak klinik didasarkan atas …………….………
Pasal 8
Hak klinik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan
dievaluasi guna menentukan ………………………………….
Pasal 9
Dalam keadaan emergensi semua staf klinik ………………..
Pasal 10
Hak klinik sementara dapat diberikan kepada .……………...
BAB VIII
ORGANISASI STAF KLINIK
Pasal 11
Organisasi staf klinik rumah sakit terdiri atas Komite Klinik,
yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia
yang terdiri atas: a. Panitia Kredensial. b. Panitia. Rekam
Medik. c. Panitia …….….. d. ………..…..
Pasal 12
1. Tanggungjawab Komite Medik adalah ..……….…………..
2. Tugas-tugas Komite Medik .………………………………...
3. Kewenangan Komite Medik adalah ...……………………...
Pasal 13
1. Tanggungjawab Panitia adalah ….………………...……….
2. Tugas-tugas Panitia adalah ………………………………...
3. Kewenangan Panitia adalah ...…………...………………...
BAB IX
LAYANAN KLINIK
Pasal 14
Layanan klinik rumah sakit terdiri atas:
1. Layanan anestesi.
2. Layanan obstetri-ginekologi.
3. ………………………………………………………………….
Dan seterusnya.
Pasal 15
Fungsi layanan klinik sebagaimana dimaksud dalam Psl 14
adalah:
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………….
Dan seterusnya.
BAB X
PENGURUS LAYANAN KLINIK
Pasal 16
Pengurus yang bertanggungjawab terhadap layanan klinik
terdiri atas: …………………………………………………..……
Pasal 17
Kewenangan pengurus layanan klinik adalah ………………..
Pasal 18
Tatalaksana pemilihan pengurus …...……….…………………
Pasal 19
Masa jabatan pengurus adalah ..……………………………….
Pasal 20
Tatalaksana pengunduran diri diri adalah ..…………………...
……………………………………………………………………...
Pasal 21
Tatalaksana pemberhentian ..…………………………………..
……………………………………………………………………...
Pasal 22
Tatalaksana mengisi lowongan adalah sebagai berikut: ……
……………………………………………………………………...
BAB XI
TINDAKAN KOREKTIF
Pasal 23
Dalam hal staf klinik diduga melakukan layanan klinik di
bawah standar maka terhadap yang bersangkutan dapat
diusulkan oleh ……….….…. untuk dilakukan pemeriksaan.
Pasal 24
Bila hasil sidang pemeriksaan terbukti melakukan layanan
di bawah standar maka kepada yang bersangkutan dapat
diusulkan kepada ……………………….. untuk diberlakukan
sanksi berupa: …………………….., …………………………,
………………………………... atau ……………………….…..
BAB XII
PERSIDANGAN DAN BANDING
Pasal 25
Tatalaksana sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Psl 23 adalah sebagai berikut: ……………………….
……...………………………………………………………….…
Pasal 26
Tatalaksana pemberlakuan sanksi adalah sebagai berikut:
……………………………………………………………………
Pasal 27
Tatalaksana permohonan banding terhadap keputusan
sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut:
…………………………………………………….……………..
BAB XIII
RAPAT-RAPAT
Pasal 28
1. Rapat staf klinik rumah sakit diadakan setiap ………..…..
2. Rapat Panitia dari Komite Medik diadakan setiap ....…….
3. Rapat Komite Medik diadakan setiap ...……………………
Pasal 29
Dalam hal yang sangat mendesak rapat khusus dapat ……..
Pasal 30
1. Rapat sebagaimana dimaksud dalam Psl 27 harus
2. Dalam hal jumlah yang hadir tidak memenuhi qorum …...
Pasal 31
Setiap keputusan hasil rapat mengikat seluruh staf klinik RS.
BAB XIV
KONFIDENSIALITAS, IMUNITAS DAN DISEMINASI
Pasal 32
Informasi yang wajib dirahasiakan oleh setiap staf klinik
meliputi:……………………………………………………………
Pasal 33
Setiap staf klinik dan atau wakil RS yang melakukan tindakan
yang sesuai bylaws atau peraturan peundang-undangan yang
berlaku dibebaskan dari tanggunggugat atas terjadinya
kerugian akibat……………………………………….……………..
Pasal 34
Diseminasi informasi atau records hanya bisa dilakukan jika
………………………………………………………………………
BAB XV
PERSETUJUAN TERHADAP BYLAWS
Pasal 35
1. Dengan mengajukan lamaran menjadi anggota staf klinik
dianggap menyetujui clinical staff bylaws RS.
2. Setiap staf klinik diberikan kopi clinical staff bylaws.
3. Setiap pelanggaran terhadap clinical staff bylaws ………..
BAB XVI
ASURANSI MALPRAKTEK
Pasal 36
Setiap anggota staf klinik wajib mengikuti program asuransi
malpraktek dengan nilai pertanggungan minimal ……………...
…………………. rupiah.
BAB XVII
AMANDEMEN
Pasal 37
1. Clinical staff bylaws akan ditinjau ulang secara periodik
untuk menilai apakah masih relevan dengan ……………..
2. Peninjauan ulang dilakukan oleh …………………………...
3. Clinical staf bylaws dapat diamendemen melalui suara …
BAB XVIII
PENGESAHAN
Pasal 38
1. Pengesahan clinical staff bylaws dan amandemen clinical
staff bylaws dilakukan melalui voting dengan suara ……...
2. Pengesahan rules and regulations dan amendemen rules
and regulations dilakukan melalui voting dengan suara ….
BAB XIX
ATURAN PERALIHAN
Pasal 39
Sesudah diamandir melalui voting dengan suara terbanyak
maka clinical staff bylaws akan menggantikan yang lama dan
akan berlaku efektif setelah 30 hari sejak ……………………..
…………………...… oleh ……………...…………………………
Diajukan oleh ……………………………. Tanggal…………..…
Disahkan oleh …………………………… Tanggal…………….
MEDICAL STAFF
RULES AND REGULATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
ADMISSION OF PATIENTS
MEDICAL RECORDS
CONSULTATIONS
MEDICATIONS
VERBAL ORDERS
CLINICAL SERVICE POLICIES AND PROCEDURES
SUICIDAL PATIENT
PATIENT DISCHARGE
PATIENT DEATH
CRITERIA FOR AUTOPSY
ORGAN AND TISSUE DONATION
EMERGENCY SERVICES
GENERAL RULES REGARDING SURGICAL CARE
SUPERVISION OF HOUSE STAFF
CONFIDENTIALITY
PERATURAN (RULE) RS SEHAT SEJAHTERA
TENTANG
INFORMED CONSENT
MENIMBANG:
CONTOH RULE
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban yang
timbul akibat hubungan terapetik, RS wajib melakukan
tindakan untuk mengatasi gangguan kesehatan pasien.
b. bahwa tindakan medik yang dilakukan dokter RS penuh
dengan ketidakpastian dan hasilnyapun tidak dapat
diperhitungkan secara matematik (pasti).
c. bahwa hampir semua tindakan medik mengandung
risiko / akibat ikutan yang tak menyenangkan sehingga
pasien perlu diberitahu dan diminta persetujuannya.
d. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud
dalam butir (3), dipandang perlu untuk menetapkan
Peraturan Rumah Sakit Tentang Informed Consent.
MENGINGAT:
1.
2.
3.
4.
5.
UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
UU Hukum Perdata, Republik Indonesia.
UU No. 8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
PP No. 32 Th 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
Permenkes RI No. 585 / Men Kes / Per / IX / 1989
Tentang Persetujuan Tindakan Medik.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik
No. HK. 00.06.3.5. 1866. Tanggal 21 April 1999
Tentang Informed Consent.
7. Surat Edaran Dirjen Yanmed Depkes RI. No: YM. 02.
04. 3. 5. 2504. Tg. 10 Juni 1997 Tentang Hak dan
Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit.
8. Kode Etik Kedokteran Indonesi.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: PERATURAN RS SEHAT SEJAHTERA
TENTANG INFORMED CONSENT.
Pasal 1
a. Setiap tindakan medik, baik diagnostik ataupun
terapetik, yang mengandung risiko atau akibat ikutan
yang bakal tidak menyenangkan pasien harus lebih
dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang
menurut hukum berhak memberikan persetujuannya,
kecuali pasien dalam keadaan emergensi.
b. Tindakan yang memerlukan persetujuan ialah: operasi
invasif, semua prosedur medik yang punya risiko tinggi,
radioterapi, ECT, semua prosedur eksperimen dan
semua tindakan yang menurut UU mensyaratkannya.
Pasal 2
Persetujuan tindakan medik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (1) harus diberikan secara tegas dan jelas,
dalam keadaan sadar, bebas dan tanpa unsur paksaan.
Pasal 3
Sebelum memberikan persetujuannya, kepada orang yang
berhak harus diberikan informasi secukupnya mengenai
tindakan medik yang akan dilakukan agar dapat dijadikan
dasar bagi penentuan sikap terhadap tindakan medik yang
akan dilakukan, kecuali yang bersangkutan dengan secara
jelas dan tegas menolak menerima informasi (pasien
dengan “Don’t tell me, doctor” syndrome).
Pasal 4
Informasi diberikan secara lisan (agar dapat terjadi
komunikasi dua arah), meliputi:
a. Alasan perlunya dilakukan tindakan medik.
b. Manfaat yang diharapkan dari tindakan medik tersebut.
c. Risiko yang mungkin terjadi.
d. Akibat ikutan yang selalu menyertai tindakan medik.
e. Ada tidaknya tindakan medik alternatif.
f. Risiko yang dapat terjadi jika menolak tindakan medik.
Pasal 5
Kewajiban memberikan informasi sepenuhnya menjadi
tanggungjawab dokter yang hendak melakukan tindakan
medik.
Pasal 6
Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(5) tidak dapat didelegasikan kepada dokter lain,
perawat atau bidan guna mencegah hal-hal yang tidak
diinginkan.
Pasal 7
Sesudah diberikan informasi, yang bersangkutan dapat
menyampaikan persetujuannya secara terucap (oral
consent), tersurat (written consent) atau tersirat (implied
consent).
Pasal 8
Jika tindakan medik yang direncanakan mengandung
risiko tinggi maka hendaknya persetujuan diberikan secara
tersurat dengan cara menandatangani atau membubuhkan
cap ibu jari tangan kiri pada formulir informed consent
yang disediakan.
Pasal 9
Sebelum ditandatangani atau dibubuhi cap ibu jari tangan
kiri, formulir tersebut harus sudah diisi lengkap oleh
dokter yang akan melakukan tindakan medik atau oleh
tenaga medik lain yang diberi delegasi, untuk kemudian
yang bersangkutan dipersilahkan membacanya, atau jika
dipandang perlu dibacakan di hadapannya.
Pasal 10
Jika orang yang berhak memberikan persetujuan menolak
untuk menerima informasi (“Don’t tell me, doctor”
syndome) dan menyerahkan sepenuhnya kepada dokter
maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan
medik yang akan dilakukan dokter.
Pasal 11
Apabila yang bersangkutan sesudah menerima informasi,
menolak untuk memberikan persetujuannya maka ia
harus menandatangani surat pernyataan penolakan.
Pasal 12
Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka
yang berhak memberikan atau menolak memberikan
persetujuan tindakan medik adalah orang tua, keluarga,
wali atau kuratornya.
Pasal 13
Bagi pasien yang sudah menikah maka suami atau isteri
dari pasien tersebut tidak diikutsertakan menandatangani
persetujuan, kecuali untuk tindakan keluarga berencana
yang sifatnya irreversibel; yaitu tubektomi atau vasektomi.
Pasal 14
Persetujuan tindakan medik yang sudah diberikan dapat
ditarik kembali (dicabut) setiap saat, kecuali tindakan
medik yang direncanakan sudah sampai pada tahapan
pelaksanaan yang tidak mungkin lagi untuk dibatalkan.
Pasal 15
Dalam hal persetujuan diberikan oleh keluarga maka yang
berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota
keluarga tersebut atau anggota keluarga lain yang
kedudukan hukumnya lebih berhak untuk bertindak
sebagai wali.
Pasal 16
Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan
medik harus diberikan secara tertulis dengan cara
menandatangani formulir yang disediakan.
Pasal 17
Semua hal-hal yang sifatnya luar biasa dalam proses
mendapatkan persetujuan tindakan medik harus dicatat
dalam rekam medik.
Pasal 18
Seluruh dokumen mengenai persetujuan tindakan medik
harus disimpan bersama-sama rekam medik pasien.
Ditetapkan tg. …...……. 2003.
RS SEHAT SEJAHTERA.
Direktur.
HAK-HAK PASIEN
Hak-hak pasien yang dirawat di rumah sakit:
1. Hak-hak yang berkaitan dengan Peraturan RS:
a. Mengakses serta mengetahui Peraturan RS yang
berkaitan dengan kepentingan pasien.
b. Untuk tidak diberlakukannya perubahan peraturan,
termasuk perubahan tarif, yang ditetapkan pada saat
pasien tengah berada dalam masa perawatan.
2. Hak-hak yang berkaitan dengan layanan kesehatan:
a. Memilih dokter yang jenis keahlian dan kompetensinya
dinilai mampu menangani gangguan / ancaman kesehatan
pasien.
b. Mengetahui identitas, status profesional serta kualifikasi
dokter.
c. Mengganti dokter manakala merasa ragu atau kehilangan
kepercayaan terhadapnya.
d. Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tanpa
membedakan status sosial, umur, jenis kelamin, ras, suku,
agama, golongan dan politik.
e. Diberitahu tentang keterbatasan RS (akibat keterbatasan
fasilitas, tenaga medik, tenaga perawat maupun teknis
penunjang).
3. Hak-hak yang berkaitan dengan informasi:
a. Mengetahui sistem serta fasilitas layanan kesehatan yang
ada.
b. Mengetahui identitas, status profesional dan kualifikasi
tenaga kesehatan yang menangani pasien.
c. Mengakses informasi medik.
d. Mendapatkan second opinion pada setiap tahapan.
e. Mengijinkan atau menolak kehadiran orang lain saat
anamnesa, pemeriksaan fisik atau pemeriksaan lain.
f. Mendapatkan saran-saran sebelum meninggalkan RS.
g. Mengetahui jumlah biaya beserta rinciannya.
4. Hak-hak yang berkaitan dengan informed consent:
a. Mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan,
diagnosa penyakit serta prognosenya; kecuali informasi
tersebut diperkirakan akan dapat memperburuk kondisi
kesehatannya.
b. Diberitahu tentang rencana tindakan medik.
c. Diberitahu tindakan medik yang masih bersifat
eksperimental.
d. Diberitahu mengenai risiko serta akibat ikutannya.
e. Mendapatkan informasi tentang ada tidaknya tindakan
medik alternatif.
f. Menyetujui atau tidak menyetujui tindakan medik.
g. Memperoleh informasi perkiraan biaya tindakan medik.
5. Hak-hak yang berkaitan dengan penolakan tindakan
medik:
a. Menolak untuk menyetujui tindakan medik.
b. Menolak untuk ikut berpartisipasi dalam program riset
atau eksperimen.
c. Menolak kehadiran orang lain saat dilakukan anamnesa,
pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan medik lain.
d. Membatalkan persetujuan tindakan medik yang sudah
terlanjur diberikan, sepanjang pelaksanaan tindakan
medik tersebut belum sampai pada tahapan yang secara
medik tidak mungkin lagi untuk dibatalkan.
e. Meninggalkan rumah sakit manakala pasien dan atau
walinya merasa tidak puas atas pelayanan RS.
6. Hak-hak yang berkaitan dengan layanan non-medik:
a. Memilih jenis kelas perawatan sesuai keinginan dan
kemampuannya.
b. Mendapatkan layanan non-medik yang manusiawi.
c. Mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan dari
gangguan dan ancaman selama dirawat.
d. Mendapatkan “surat keterangan dokter” untuk berbagai
macam kepentingan yang secara hukum dan etika dapat
dibenarkan.
e. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang
dianutnya sepanjang pelaksanaannya tidak mengganggu
ketenangan pasien lainnya.
7. Hak-hak yang berkaitan dengan rahasia kedokteran:
a. Dilindungi kerahasiaan mediknya.
b. Melepaskan sifat kerahasiaan mediknya.
c. Mengijinkan atau tidak mengijinkan pihak ketiga tertentu
(baik individu ataupun korporasi) untuk mengakses atau
mendapatkan informasi yang bersifat rahasia.
8. Hak-hak yang berkaitan dengan kehadiran orang lain, yaitu:
a. Bertemu dengan rohaniawan guna mendapatkan
bimbingan.
b. Mengijinkan kunjungan orang-orang yang dikehendaki.
c. Menolak kunjungan orang-orang yang tidak dikehendaki.
d. Didampingi keluarga selama dalam kondisi kritis.
KEWAJIBAN PASIEN
Kewajiban-kewajiban pasien adalah sebagai berikut:
a. Mentaati segala peraturan yang berlaku di rumah sakit.
b. Mentaati tata-tertib yang berlaku di rumah.
c. Bekerjasama dengan dokter, perawat, bidan atau tenaga
medik lainnya.
d. Memberikan informasi yang diperlukan secara jujur dan
benar.
e. Mematuhi segala nasehat dan larangan yang
diberikan oleh tenaga kesehatan.
g. Memenuhi semua prosedur administratif yang
diperlukan.
f. Membayar semua biaya perawatan sesuai prosedur
pembayaran yang berlaku.
KEWAJIBAN STAF MEDIK
Staf medik rumah sakit berkewajiban untuk:
a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mentaati semua peraturan rumah sakit.
c. Mentaati etika; yaitu etika rumah sakit, etika kedokteran,
etika perawat, etika bidan dan sebagainya.
d. Melaksanakan klausula-klausula dalam perjanjian antara
RS dengan staf medik atau antara RS dengan pihak lain.
e. Menjaga citra rumah sakit.
f. Bersikap hormat dan santun terhadap pimpinan, manajer,
staf medik dan staf profesional lain, pasien, keluarga
pasien, pengunjung dan tamu yang berkunjung ke RS.
g. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan profesional
lain yang ada di RS.
h. Menyelesaikan semua kewajiban administratif sesuai
peraturan yang berlaku; termasuk mengisi rekam medik
secara benar, tepat dan akurat.
i. Hadir dalam rapat-rapat yang diadakan oleh pimpinan
RS, komite medik atau badan / tim yang dibentuk oleh RS.
j. Hadir dalam dengar-pendapat (hearing) yang diadakan
oleh pimpinan RS, komite medik atau badan / tim yang
dibentuk oleh rumah sakit berkaitan dengan penanganan
pasien / kasus.
k. Menunjukkan loyalitasnya kepada RS.
l. Membantu rumah sakit dalam rangka meningkatkan mutu
layanan.
m. Mentaati kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan di
kemudian hari.
HAK-HAK STAF MEDIK
Staf medik dengan status dokter organik (employee):
a. Memperoleh kesejahteraan sesuai peraturan yang berlaku,
yang terdiri atas:
- Penghasilan yang layak serta tidak melanggar ketentuan
yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Uang pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di RS.
- Status kepegawaian yang jelas dan pasti.
- Kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku di RS.
- Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan.
- Pengembangan karir sesuai kemampuan individu dan
ketentuan yang berlaku di RS.
- Cuti tahunan, cuti sakit dan cuti sosial sesuai ketentuan
yang berlaku di rumah sakit.
- Cuti hamil bagi dokter perempuan sesuai ketentuan
yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Cuti khusus berkenaan sifat pekerjaannya sesuai
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Lingkungan kerja yang ergonomis serta perlindungan
terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja.
- Pemeriksaan kesehatan prakarya, rutin dan khusus
sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- Perawatan kesehatan selama sakit sesuai ketentuan
yang berlaku di RS.
- Santunan terhadap kecelakaan kerja yang menimpa
sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bantuan hukum selama menjalani proses peradilan
yang berkaitan dengan pekerjaannya.
b. Menggunakan fasilitas yang dimiliki RS.
c. Meminta konsultasi kepada dokter lain yang tercatat
sebagai staf medik rumah sakit.
d. Mendatangkan dokter tamu (visiting doctor) yang tidak
tercatat sebagai staf medik rumah sakit untuk konsultasi
atau membantu melaksakan sebagian pekerjaan yang
tidak dapat dilaksananakannya setelah memperoleh ijin
dari Direktur atau pejabat RS yang ditunjuk.
e. Memperoleh hak-hak lain yang ditetapkan di kemudian
hari.
Staf medik dengan status mitra (attending physician):
a. Pembagian penghasilan yang layak dan adil sesuai
peraturan yang berlaku atau sesuai kesepakatan yang
dibuat oleh RS dengan staf medik yang bersangkutan.
b. Lingkungan kerja yang nyaman serta perlindungan
terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja.
c. Kesempatan untuk merawat pasien di rumah sakit.
d. Menggunakan fasilitas yang dimiliki RS.
e. Kesempatan berkonsultasi dengan dokter lain yang
tercatat sebagai staf medik RS.
f. Kesempatan mendatangkan dokter tamu (visiting doctor)
yang tak tercatat sebagai staf medik RS, untuk konsultasi
atau untuk membantu sebagian pekerjaan yang tidak
dapat dilaksananakan setelah mendapat ijin dari Direktur
atau pejabat yang ditunjuk.
g. Cuti sakit atau karena alasan-alasan lain yang layak.
h. Hak-hak lain yang ditetapkan di kemudian hari.
Curriculum Vitae

Nama : H.M. Hadi S., dr., S.H., M.H.Kes
 Jabatan : - dokter; - dosen: FK Unisba, Fak
Hkm Unla, Stikes A. Yani, Politeknik TEDC
(Rekam Medis) – Cimahi, S-2 MMRS Unisba, S2 Hkm (Kes) Unika Soegijapranata – Semarang,
- Mediatior PN Tkt IA Bdg
 Pelatihan: - Mediator Non Hakim, Pendidikan
Khusus Profesi Advokat (PKPA)
 Alamat: Komplek Nusa Hijau A-18, jl. E.
Kartawiria - Cimahi (Hp. 022-61019715)