Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Oleh :
Dr. Asmawi Rewansyah MS
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
CLERICAL WORK
(TATA USAHA)
BESTUUREN
(KEPEMERINTAHAN)
ILMU POLITIK
ADMINISTRASI DALAM
ARTI SEMPIT
GOVERNMENT
ADMINISTRASI NEGARA
ADMINISTRASI
MANAGEMENT
AZAS-AZAS/FUNGSI =
Banyak yang sama
ADMINISTRASI
PUBLIK
PUBLIK ADMINISTRASI =
PUBLIC POLICY MAKING
KEPELAYANAN
Latin = AD + MINISTRARE (SERVICE)
((PELAYANAN VERTIKAL)
2
Lembaga Administrasi Negara
Republik IndonesiaSISTEM ADMINISTRASI NEGARA
(MENURUT UUD 45 + AMANDEMEN)
DIMENSI
NILAI *) =
PEDOMAN
PERILAKU
WIL . NEG
NEGARA
WARGA NEG
PEM. NEG
KONSTITUSI
NEGARA
*) DIMENSI NILAI
PEMBUKAAN
UUD’45
= GG
POSISI, PERAN, HAK & KEWAJIBAN
KINERJA
P
R
O
S
E
S
KEBIJ.
PUBLIK
PROSES INTERRELASI,
INTERAKSI, TRANSAKSI
BARANG, JASA LAYANAN &
INFORMASI PUBLIK
ADMINISTRATOR/LEADERSHIP
EMPOWERING
ADM
NEG
WARGA
NEG
PROB. SOLVING
TATA HUBUNGAN
(KOMUNIKASI)
BESCHIKING
MANAGEMENT=
ADMINISTER
ADM
REGELLING
= GG
P
R
O
S
E
S
ORGANISASI=
BIROKRASI
PERUMUSAN
PENERAPAN
EVALUASIu
NORMA, STANDAR, PROSEDUR ADMINISTRASI PUBLIK
CITA2 &
TUJUAN
NKRI
PEM
NEG
PUBLIC ADMINISTRATION GUIDING VALUES AND PRINCIPLES
SPIRITUAL
KULTURAL
INSTITUSIONAL
= ALINEA III (PENGAKUAN AKAN EKSISTENSI DAN KEMAHAKUASAAN ALLAH SWT
DLM PERJUANGAN MERUBAH NASIB BANGSA)
= ALINEA IV (DASAR NEGARA, PALSAFAH BERNEGARA, PANDANGAN HIDUP BNGS
= ALINEA IV (TUJUAN, BENTUK, DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA)
3
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
ADMINISTRASI
(Henry FAYOL/Perancis)
Administration Industrialle et Generale
Pendekatan
analisanya
:
Administrative
Management,
yaitu : suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai ke tingkat
pimpinan yang terbawah
1)
Pembagian pekerjaan
14 Prinsip Administrasi
2)
Kewenangan
3)
Disiplin
4)
Kesatuan Perintah
5)
Kesatuan arah/tujuan
6)
Mendahulukan
kepentingan umum
7)
Penggajian
8)
Sentralisasi
9)
Skala hirarkhi
10)
Tata tertib
11)
Keadialan
12)
Stabilitas
13)
Prakarsa
14)
Solidaritas
4
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
MANAGEMENT
(F.W. TAYLOR/Amerika)
Planning, Organizing, Actuating, Controlling
(P O A C)
“Gerakan Managemen Ilmiah”
Pendekatan analisanya : Management Operative,
Yaitu : pendekatan dari bawah ke tingkat yang lebih atas, titik
beratnya ialah efisiensi dan produktivitas para pelaksana yang
terdapat di tingkat bawah
5
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
BIROKRASI
(MAX WEBER)
• Birokrasi t/d. dua akar kata, yaitu bureau (kain penutup meja) dan
cracy, ruler (pengatur). Weber mendefi-nisikan birokrasi sbg ” an
administrative body of appointed officials. Administrative body itulah
pihak yg dominan dlm hub dgn majikan/atasan dan yg diangkat disebut
buruh, bawahan atau pelayan.
Birokrasi sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang bermula dari teori Max Weber
tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas kolektif. Weber dlm buku Guy
Peters (1984: 3) mendefinisikan birokrasi sebagai: ”organization with a pyramidal
structure of authority, which utilize the enforcement of universal and impersonal
rules to maintain that structure of authority, and which emphasize the nondiscretionery aspects of administration.
Karakteristik birokrasi/organisasi bertipe ideal:
> High degree of specialization;
> Hierarchical authority structure with limited areas of responsibility;
> Impersonality of relationships between organizational members;
> Recruitment of officials an the basis of ability and technical knowledge;
> Differentiation of private and official income and fortune and so on.
6
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
PARADIGMA OPA, NPM dan NPS
PARADIGMA (Pgd) OPA
Pdg 1 (1900-1937) dikotomi antara
politik dan administrasi negara.
Pdg 2 (1938-1956) administrasi
negara sebagai ilmu politik.
Pdg 3 (1970-sekarang) administrasi
sebagai ilmu administrasi publik.
NPM = Reinventing Government
melahirkan konsep GG
(enterpreneurial government).
Reagan : government is not solution to
our problem, govern-ment is the problem.
1) Politik harus memusatkan
perhatian pada kebijakan publik
atau ekspresi kehendak rakyat,
admneg berkenaan dgn
implementasinya.
2) Penyatuan ilmu administrasi negara dan i. politik (Morsten Marx)
3) Prinsip2 mgt dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analis mgt, penerapan teknologi seperti metode
kuantitatif, analisis sistem, operasional research, econometry dsb
4) Adm publik dgn fokus pada teori
organisasi, teori manajemen dan
kebijakan publik, sedangkan
locusnya kepentingan publik.
1) Catalytic gov. (steering rather than rowing.
Services is rowing)
2) Community owned (empowering rather than
serving)
3) Competitive gov. (injection competiition in
service delivery)
4) Mission’s driven not rule’s driven
5) Customer oriented (meeting the need of the
customer, not bureaucracy)
6) Result oriented (funding outcomes,not input)
7) Enterprising gov (earning rather than
spending)
8) Anticipatory gov(prevention ratherthan cure)
9) Decentralized gov (from hierarchy to
participation)
10) Market oriented (leveraging change through
the market)
Note : Birokrasi yg lamban, gemuk, boros,
inefisien, merosotnya kinerja yanlik.
Paradigma NPM (1992 -2002)
NPS = Government is Us (King &
Sivers, 1998)
Joined up thinking and joined up
action (Stewart et.al., 1999)
Citizens First ! (Denhardt & Gray,
1998)
Paradigma NPS (2003- sekarang)
1) Serve rather than steer
2) Seek the public interest
3) Value citizenship over
entrepreneurship
4) Think strategically, act
demokratically
5) Serve citizen, not customers
6) Recognize that accountability is
not simple
7) Value people, not just
productivity.
Note : Isues tentang justice, equity,
participation, and leadership yg
kurang diperhatikan dalam buku
Reinventing gov.
7
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Dari paradigma OPA, utk membangun/reformasi birokrasi :
1) Administrasi publik harus
dipisahkan dari dunia politik
(dikhotomi AP dgn politik).
2) Tidak memberi peluang pada
Administrator untuk
memperaktekkan sistem
nepotisme dan spoil.
3) Para legislator hanya
merumuskan kebijakan nasional
dan Administrator hanya
mengeksekusinya.
4) Para Administrator selalu
mengutamakan nilai efisiensi
dan ekonomis.
5) Para Administrator diangkat
berdasarkan kecocokan dan
kecakapannya.
6) Metode keilmuan menurut Taylor
harus menggeser metode rule
of thumb.
Dari paradigma NPM, utk membangun/reformasi birokrasi diarahkan
pada 6 dimensi kunci:
1) Productivity, bgmn pem meng
hasilkan lebih banyak dgn biaya
yg lebih sedikit.
2) Marketization, bgmn pemerintah
menggunakan insentif pasar agar
hilang patologi/penyakit birokrasi
3) Service orientation, program yg
lebih responsif thdp kebutuhan
warga masy.
4) Decentralization, melimpahkan
kewenangan kepada unit kerja
terdepan
5) Policy, bgmn pememerintah
memperbaiki kapasitas
perumusan kebijakan.
6) Performance accountability,
bgmn pem memperbaiki
kemampuannya utk memenuhi
janjinya.
Dari paradigma NPS, utk membangun/reformasi birokrasi, maka
birokrasi harus berubah
orientasinya, yaitu :
1) Dari paradigma constitutionalism
ke paradigma communitarianism
(Fox & Miller, 1995).
2) Dari institution-centric civil service
ke model citizen-centric
governance (Prahalad, 2005).
3) Perlu diterapkan pola citizencentered collaborative public
management (Cooper, at ell.,
2006).
4) Tidak ada tindakan birokrasi yang
memanipulasikan partisipasi
masyarakat (Yang & Callahan,
2007).
8
Lembaga
Administrasi
Negara
Hasil nyata
:
Hasil
nyata :
Republik
Indonesia
1) Aturan yg jelas dan tegas dlm
1) Saving
melaksanakan tugas.
2) Perbaikan proses
2) Perilaku produktif, juga loyal
3) Perbaikan tkt efisiensi
kpda pimpinan & organisasi.
4) Peningkatan efektivitas
3) Perilaku yg impersonal & saklek. 5) Perbaikan sistem administrasi
4) Hub kekeluargaan dan kelompok
seperti : peningkatan kapasitas,
sosial tidak mendapat tempat.
fleksibilitas dan ketahanan
Hasil nyata:
1) Pemerintahan yang lebih
demokratis;
2) Pemerintahan yang desentralistis
3) Terbentuknya civil society
4) Partisipasi masyarakat
5) Pemerintahan yg partisipatif,
transparan dan akuntabel
OPA menghadapi masalah (fallacies, pendapat yg keliru), yaitu:
1) Weber yakin bahwa sosok organisasi birokrasi sangat ideal, padahal dlm perkembangannya bisa
berubah menjadi sangat kaku,
ber-tele2 dan penuh red tape.
2) Taylor sangat yakin hanya satu
cara terbaik utk melaksanakan
tugas, padahal dlm perkembangan zaman banyak cara lain
misalnya hasil rekayasa teknologi
dan kemajuan ilmu pengetahuan.
3) Wilson lebih cenderung melihat
adm publik sbg kegiatan yg tidak
bersifat politis, padahal dlm
kenyataannya bersifat politis.
NPS juga menuai kritik, karena:
1) Hanya cocok untuk negara maju
yang sudah mapan dan
masyarakatnya sudah dewasa
dalam berdemokrasi (tidak
maunya menang sendiri)
2) Cocok untuk Negara Federal
3) Etika dlm pemerintahan sudah
mmbudaya dlm kehidupan masy..
4) Sulit diterapkan pada sistem
pemerintahan yang otoriterian
sentralistis.
5) Tidak banyak masyarakat yang
miskin (powerless)
6) Banyak entitas sosial dan
pelayanan publik telah berubah
menjadi entitas bisnis.
NPM menuai kritik, karena :
1) Para elit birokrat cenderung
berkompetisi utk kepentingan
dirinya d/p.kepentingan umum;
2) Public chioce didominasi kepentingan pribadi, shg konsep spt
public spirit & public service
terabaikan.
3) Tidak mendorong terjadinya
proses demokrasi.
4) Pemerataan dan keadilan sosial
sulit terwujud
5) Mengancam citizen selfgovernance dan fungsi administrator
sbg servant of public interest.
6) Tidak hati2 akan meningkatkan
korupsi dan orang2 miskin baru.
9
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Pelajaran penting dari paradigma
OPA adalah utk membangun
aparatur negara atau reformasi
birokrasi diperlukan:
1) Profesionalitas
2) Penggunaan prinsip keilmuan
3) Hubungan impersonal
4) Penerapan aturan dan
standarisasi secara tegas
5) Sikap yang netral
6) Perilaku yg mendorong/mendukung terjadinya efisiensi dan
efektivitas sumberdaya (4M+T)
Pelajaran penting dari paradigma NPM
adalah dlm membangun aparatur
/reformasi birokrasi harus :
1) Memperhatikan mekanisme pasar.
2) Mendorong kompetisi dan kontrak
utk mencapai hasil
3) Harus lebih responsif terhadap
kebutuhan pelanggan.
4) Bersifat mengarahkan (steering)
d/p. menjalankan sendiri (rowing)
5) Harus melakukan deregulasi;
6) Memberdayakan oprator/pelaksana
7) Mengembangkan budaya
organisasi (corporate cultural)
8) Innovatif dan berjiwa wirausaha;
9) Pencapaian hasil ketimbang
budaya taat asas.
10)Orientasi pada proses dan input.
Pelajaran penting dari paradigma
NPS adalah dlm membangun AN/
reformasi birokrasi harus :
1) Memperhatikan pelayanan kpd
masy sbg warga negara, bukan
sbg pelanggan.
2) Mengutamakan kepentingan
umum.
3) Mengikut sertakan warga
masyarakat (masy tidak dijadikan
penonton)
4) Berfikir strategis dan bertindak
demokratis.
5) Memperhatikan norma, nilai, dan
standard yg ada.
6) Menghargai masyarakat d/p.
manajer wirausaha yg bertindak
seakan-akan uang adalah milik
mereka.
PARADIGMA DAN PENDEKATAN
OPA LEBIH PAS/COCOK UNTUK
DEP/LEMBAGA YG MENANGANI
BIDANG/SEKTOR POLHUKAM
PARADIGMA DAN PENDEKATAN
NPM LEBIH PAS/COCOK UNTUK
DEP/LEMBAGA YG MENANGANI
BIDANG/SEKTOR PEREKONOMIAN
PARADIGMA DAN PENDEKATAN
NPS LEBIH PAS/COCOK UNTUK
DEP/LEMBAGA YG MENANGANI
BIDANG/SEKTOR KESRA
10
Lembaga Administrasi
Negaradapat difahami?
Bagaimana
konsep governance
Republik Indonesia
Kata government dapat diartikan pemerintah (the governing body of
persons in a state) dan bisa juga diartikan pemerintahan (the political
direction and control exercised over the actions of the members,
citizens, or inhabitants of communities, societies, and states).
Kata governance menurut leksikografi diartikan juga sebagai government,
exercise of authority, control; method or system of government or management.
Baik government maupun governance berasal dari kata govern (memerintah, dari bhs
Latin: gubernare, Gerik: kybernan, to steer, mengemudi dsb-nya).
Governing itu terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk
kehidupan sosial (fenomena sosial), termasuk kehidupan sosial khusus yang
oleh Aristoteles dikategorikan sebagai "polity" (pemerintahan).
Governing (dalam) "polity" disebut “openbaar bestuur”, demikian Soewargono (Stateof- the-art Ilmu Pemerintahan, 1993). Dari penggunaan kata itu menjadi istilah
teknis (technical term) lahirlah berbagai pengertian. Salah satu di antaranya
menyangkut hubungan antara government dengan governance, yang
diungkapkan oleh Dr. Leo Fonseka (1999:15) dalam Good Governance
. . . . while the term government indicates a political unit for the function of
policy making as distinguished from the administration of policies, the word
governance denotes an overall responsibility for both — the political and the
administrative functions. It also implies ensuring moral behaviour and ethical
conduct in the task of governing, i.e. the continuous ethical exercise of
authority on both the political and administrative units of governments.
11
Lembaga Administrasi Negara
KutipanRepublik
di atas menunjukkan
Indonesia bahwa kata governance (policy making, regulator,
mengatur dan administration, besturen, mengurus) lebih luas daripada
government (public policy making saja).
Selanjutnya, Leo Fonseka mengemukakan bahwa:
There are three main regimes involved in good governance, i.e. the State
Gov, the Civil Society, and the Private Sector. All three are critical for
sustaining human development. Since each has got its weaknesses and
strengths, a major objective of good governance is to promote highest
possible constructive interaction among them in order to minimize
individual weaknesses and utilize the strengths optimally. The intricate
intercourse between and among these three domains will indicate the
direction of the society's economic and social flight path. The more
integral, balanced and interdependent the three are the better it is for the
society.
PEMNEG
DUNIA
BISNIS
MASY.
MADANI
12
Lembaga Administrasi Negara
Republik
Indonesia
Governance
disebut
"good" (good governance) jika memenuhi syarat
di atas, dan sebaliknya "bad" jika tidak. Menurut Leo Fonseka,
- The State meletakkan dasar bagi equity, justice, dan peace, creating
a conducive political and legal environment for development ;
- Private Sector meletakkan dasar bagi economic growth, job opportunities, income and development, and
-Civil Society meletakkan dasar bagi liberty, equality, responsibility,
and self-expression.
Konstruksi pemikiran ttg good governance di atas berada pada tataran axiologi
(Ndraha 2003: xxxi). Penggalian konsep dan konstruksi pemikiran pada tingkat
epistemologi melahirkan teori tentang Tiga Subkultur Masyarakat (TSM) yang
mampu menerangkan gejala governance sebuah bangsa (negara). Teori TSM
berawal dari pendekatan manusia & lingkungannya thdp fenomena pemerintahan.
Human
Human rights/HAM
Dipenuhi sendiri (private choice)
needs
&
Instincts/naluri
Dipenuhi melalui pasar (public choice)
Pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa layanan terbentur pada the law of
scarcity yang membentuk kesenjangan antara demand dengan supply.
Cara utk memenuhi kebutuhan dan memperkecil kesenjangan mendekati nol
adalah pengembangan setinggi mungkin nilai sumberdaya (SDM, SDA, SD
buatan) atau menghambat sebisa mungkin kemerosotan sumberdaya ybs.
13
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
TIGA SUB KULTUR DALAM MASYARAKAT
PENGEMBANGAN
NILAI SUMBERDAYA
SUBKULTUR
EKONOMI (SKE)
Karakteristik :
>membeli semurah mungkin
>menjual seuntung mungkin
>membuat sehemat mungkin
jika dibiarkan jalan
semaunya, terjadi :
1. seleksi alam
2. strugle for life
3. survival of the fittest
4. konflik
5. ketidak adilan.
PECIPTAAN KEADILAN DAN
KEDAMAIAN
SUBKULTUR
KEKUASAAN (SKK)
Karateristik :
>berkuasa semudah mungkin
>mengg kekuasaan se-efektif mungkin
>mempertangg.jawabkan penggunaan
kekuasaan seformal mungkin,
jika dibiarkan jalan semaunya, terjadi :
1. detournement de pouvoir
2. abuse of power
3. KKN
4. penindasan
5. Pembohongan
untuk menciptakan kebahagian (adil dan damai)
diperlukan aturan dan untuk
menegakkan aturan
diperlukan kekuasaan
.
public choice &
private chioce
untuk mencegah dan mengurangi
penyalahgunaan kekuasaan/
kewenangan, diperlukan kontrol sosial
(social control,consumerim)
manusia sebagai objek, sovereign
dan sebagai konsumer
KONTROL TERHADAP
KEKUASAAN (SKK)
SUBKULTUR
SOSIAL (SKS)
Karakteristik :
>peduli, kesadaran, keberanian,
>heroisme
>budaya konsumeristik
>collective action
jika dibiarkan jalan semaunya,
terjadi :
1. civil disobedience
2. civil distrust
3. anarki
4. terorism
5. perang saudara
6. revolusi
untuk mencegah anarki, teror dan
sebagainya ketiga subkultur harus
berkembang selaras, seimbang,
serasi dan sinerjik, ceck & balance,
loyal opposition.
(Definisi community development
14
ECOSOC 1996).
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Paradigma pemerintahan
PEMERINTAHAN YANG
OTORITERIAN DAN
SENTRALISTIS
Ciri-ciri :
1) Berdasarkan kekuasaan
belaka;
2) Kebebasan pers dan berkespresi dikontrol ketat;
3) Seluruh urusan/kewenangan pemerintahan dilaksanakan secara terpusat.
PROSES TRANSFORMASI
SELAMA 20 THN
Penciptaan intrumen
hukum sebagai dasar/
fondasi dan acuan dlm
mengarahkan perubahan
yang terencana dan
gradual/bertahap.
PEMERINTAHAN YANG
DEMOKRATIS DAN
DESENTRALISTIS
Ciri-ciri :
1) Berdasarkan nilai2 dan
prinsip2 demokrasi;
2) Kebebasan pers dan berekspresi ;
3) Tugas dan kewenangan
pemerintahan terdesentralisasi ke aparat terdepan
15
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Konsekuensi/prinsip dasar
pemerintahan yang demokratis
•
•
•
•
•
•
•
•
Menghormati hak asasi orang lain.
Mau mendengar dan menghargai pendapat orang
(tidak maunya menang sendiri).
Siap menang, tetapi juga siap kalah.
Taat aturan dan hukum.
Fair play (sportif)
Bertanggung-jawab atas semua perbuatan dan tidak
anarkis.
Adanya etika dlm penyelenggaraan pemerintahan
Adanya kebebasan pers dan kebebasan bereks-presi yang
bertanggung jawab.
16
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Konsekuensi pemerintahan yang
desentralistis (terdesentralisasi)
•
•
•
•
•
•
•
Adanya kejelasan distribusi kewenangan antar tingkatan
pemerintahan
Kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan terdesentralisasi
kepada aparat terdepan.
Kelembagaan/organisasi berbentuk piramidal tegak.
Aparat terdepan diberi wewenang untuk mengambil keputusan
administrasi pemerintahan
Desentralisasi disertai dengan penyerahan Pegawai,
Pembiayaan/Anggaran dan Peralatan
Adanya perwakilan rakyat (DPRD) yang kapabel.
Pemerintah Pusat hanya berfungsi sebagai perumus kebijakan
nasional, pembinaan, fasilitasi, standardisasi dqan supervisi.
17
Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
Tiada yang abadi di dunia ini, kecuali
perubahan itu sendiri, dan
Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu
kaum jika bukan kaum itu sendiri yang
mengubahnya.
18