PEMBENTUKAN WARGA NEGARA DEMOKRATIS
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAI\
KEWARGAhIEGARAAN'.
Oleh: Samsuri2
Abstrak
paper describes building of citizen's characters through
.
tlnls'::,,:;;ffi*f
,
",'#':!;";r:,,,,Y:T:';#*li'
-Jf
main problem within old paradigm. The new civic education paradigm hns
reliability with universal concepts on citizenship in democrocy. For it, the
paryr explainedthe someconceptson the core of citizenship educationwhich
beformulated by the expertsof citizenshipeducationot the world. The models
of civic learning and the urgency of the professional's civics teachersare
importancetopics to createdemocraticcitizenship.
Kata
Kunci:
Pendidikan Kewarganegaraan,Model pembelajaran, Guru
Kewarganegarazu!Karakterdemokrasi
Pendahuluan
Pendidikan Kewarganegarium(PKN) di Indonesia selama lebih 30
lahun pada era Orde Baru lebih banyak dititikberatkan kepada pembentukan
karakter kepatuhanwarga negara(siswa) terhadaptafsir resmi rejim politik.
Kepatuhanwarga negaraterhadaptafsir rejim (pemerintah)dianggap sebagai
keb{ikan warga negara(civic virtues) yang dilekatkan pada misi pendidikan
moral ketika itu. Kepatuhan ini di satu sisi melahirkan hipokrisi
ArtikelNon Penelitian
l)oscnJurusanl'endidikanKewarganegaraan
danllukum Fakultasllmu Sosialdan Flkonomi.
UniversitasNegeriYogyakarta
...
WargaNegaraDemokratis
Samsuri,Pembentukan
(kemunalikan) antarawacanadengantindakan moral yang diharapkan.Di sisi
lain, ukuran keutamaantindakan moral sebagai akibat hipokrisi tadi ialah
lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekstemal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publilq sehinggatindakan moral
yang diekspresikanindividu lebih bersifatheteronom.
PKN dalam model persekolahan (schooling model) pun terdapat
kesenjanganantara laporan prestasibelajar mata pelajaran PKN yang menekankan aspek moralitas warga negaradenganperilaku/tindakan moral yang
diharapkan selaras dengan prestasi yang dicapainya. Idealnya" jika siswa
mendapatpenilaian baik (angka 7 hingga 8, misalnya) maka semestinyaperilaku moral kewargaan yang diekspresikannyaadalah cerminan *nilai hasil
ujian" yang diperolehnya di sekolah. Tetapi secara empirik tidak berarti
bahwa siswa yang mendapat nilai kurang (angka di bawah 6, misalnya) dari
'ohasil
ujian" berarti batrwa moralitas siswa tersebut berada pada taraf yang
rendah. Indikasi penilaian PKN yang menekankan moralitas dan relatif
mengutamakanaspekkognitif tenebut kurang memadai.
Pada bagian lain, Mata Pelqfaran Pendidikan Kewarganegaraan
(PKN) pada Kurikulum 2004 (biasadisebutKurikulum BerbasisKompetensi)
oleh banyak kalangan dinilai sangat kering dengan muatan nilai moral,
khususnyanilai moral Pancasila.sebelum KBK mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraandalam PMP ataupun PPKn didominasi oleh materi nilainilai moral Pancasil4 yang sebenarnyalebih merupakan pendidikan budi
pekerti daripadapendidikan kewarganegaraanyang sesungguhnya.Implikasi
PKN yang identik dengan pendidian budi pekerti ialah cakupan kaiian dan
kompetensi kewarganegaraanyang diharapkan dari PKN itu sendiri yaitu
upaya pembentukan warga negara yang baik @ood citizen) dalam warga
negara demokratis yang bertanggungjawab dan berpanisipasi aktif dalam
PKn Progresif,Vol. l, No. l, Juni2006
35
kehidupansistempolitik negarany4direduksihanyamer{adi semata-mata
harusberbuatbaik dantidak berbuatburuk dalam
bagaimana
menghapalkan
arti afeksi-moralsecaraformal.
Secarauniversaldiakui bahwakomponenkajian pokok PKN men(civic lmowledge),kecakapan
kewarganegaraan
cakup aspekpengetahuan
(civic dispo(civic sdlls) dan karakterkewarganegaraan
kewarganegaraan
sitions).Ketiga komponenitu merupakansatukesatuanyang hantsdicapai
dalam pembelajaranPKI{. Untuk itu agar tercapai tujuan PKN yang
yangmemadai.
maka perlu modelpembel4iaran
diharapkan
KomponenKajian PendidikanKewarganeganaan
PKN di 28 negaramenernukan
PenelitianIEAterhadapimplementasi
dancivic
komponenPKN meliputiaspekcivic lonwledge,civic engagement,
attitudesserta konseplainnya (Tomey-PuIt4et.al, 2001: 179). Adapun
kewarganegaraan,
materikajianPKN yangditeliti meliputimateridernokrasi,
identitas nasional, hubunganintemasionaldan keragamanlkohesisosial
(Tomey-Purta
et.al,2001: 294q.
John J. Patrick dan Thomas S. Vontz (1999: 34; 2001: 41)
komponenPKN me4jadiempat yaitu (1) l*nwledge of
mengelompokkan
citizenshipand gavernmentin democracy(civic lozrmledge);(2) cognitive
skillsof democraticcitizenship(cognitivecivic skills);(3) participatory skills
of democraticcitizenship(psrticirytory civic skills); dan (4) virnes arul
dispositionsof democraticcitizenship(civic dispositions).Dari keempat
komponenitu, Patick dan Vonts (2001:46) me4jabarkanke dalammateri
kajian pengetahuanPKN me4iadi tujuh topilq yaitu: (1) fumolvasi
(3) hak asasi
perwakilan(representative
demouacy);(2) konstitusionalisme;
('
r
WargaNegaraDemokratis...
Samsuri,Pembentukan
36
(liberalisme);(4) kewarganegaraan
(cilizenship);(5) masyarakatsipil (crvf
society);(6) ekonomipasar(ftee and openeconomicsystem);dan, (7) tipetipeisupublik.
Centerfor Civic Education(CCE), Calabasas,
California Amerika
Serikatsebelumnyatelah membuatpembagianstandarkajian PKN dalam
labelcivicsandgovernmentkedalamduapengertianpokok,yaitu standarisi
(contentstandard)dan standarkinerja @erformance
standard).Standarisi
memuatpemyataanapasajayangharussiswaketahuidanmampudilakukan
secaraspesifik dalam mata pelajarandenganmengenrbangkan
ke,cakapan
intelektual(intellectml shlls) dankecakapan
partisipasi{participatoryskills)
di dalam pengalamanhidup mereka standarkinerja ialatr kriteria untuk
menenfukanpadatatrapmanasiswatelahmencapaipenguasaan
standarisi
(CenterforCivic Educatiorq
1994:3).
CCE membagistandarisi pelajaranCivics and Governmenrunnrk
setiapkelasmulai dari K4 hinggaK-12 ke dalamlima k{ian pokok.Kqiian
tersebutdirumuskandalampertanyaan-pertanyaan
sebagaiberikut:
1. Whatis governmeuandwhotshouldit do?
2. Wat are thebasicvaluesandprinciplesofAmericandemocracy?
3. How does tlrc governmentestablishedby the constitutionembodythe
purposes,values,ondprinciplesof AmericanDemocracy?
4. what is relationshipof the UnitedStatesto other nationr and to world
afairs?
5- Ilhat are therolesof thecitizeninAmericandemocracy?
PKn Progresif,Vol. l, No. l, Juni2006
Karakter
Demokratis
37
Warga Negara
Pengertian tujuan PKN menurut Ruud veldhuis (1997: 8) sangat
penting untuk dikemukakan di sini. Menurut Veldhuis, tujuan PKN ialah
untuk meftmgsangpartisipasiaktif warga negaradalam masyarakatsipil (civil
society) dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam suatu (sistem)
demokrasi konstitusional.Mengapapartisipasimenjadi penting dalam PKN?
Veldhuis (1997:8) berpendapatbahwa partisipasidan integrasi (secarasosial
dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Untgk
menjadi demokratsejati,warga negarayang aktif dan terintegrasisecarasosial
tidaklah dilahirkan, tetapi ia diciptakan (direproduksi) dalam stratu proses
sosialisasi. Singkatnya demokrasi harus dipelajari dan perlu dipelihara
dimana para pendidik civic danpolitik sertainstitusi profesional yang terkait
harusturut bertanggungjawab.
Karakter warga negaradapatdikelompokkanmenurut skala dari yang
"sangat baik". Sebutan 'Varga negara yang baik"
oosangat
buruk" hingga
(good citizen) tergantung kepada nilai-nilai dari pendefinisian konsep skala
tersebut. "Warga negara demokratis" adalah suatu tipe ideal yang memuat
berbagai definisi demokrasi. Dari hal ini, mentrut Veldhuis (1997: 9)
perbedaan
tentangdemokrasimembawatipe (penskalaan)tersebut
ke dalam perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban politik bagi para
warga negara.
Karakter warga negaraideal yang memiliki watak demokratis,
citizen," terdapat beberapa indikator penyebutannya. Jika ditilik
"good
dari
demokratis,John Patrick (1999: 33)
komponenpendidikankewarganegaraan
berpendapatbatrwa ada empat komponen atau kategori pokok yang dapat
dikaji secaraberagamoleh parapendidik PKN dari berbagainegara.Keempat
38
I
Samsuri,Pembentukan
WargaNegaraDemokatis ...
komponenitu ialah (1) pengetatlran
dan pemerintahan
demokrasi;(2) kecakapankognitif dari kewarganegaraan
demokratis;(3)
kecakapanpartisipasidari kewarganegaraan
demokratis;dB& (4) keutamaan
karakterkewarganegaraan
yangdemokratis.
Secaraskematis,keempatkomponenPKN untuk membentukwarga
negamdemokratistersebutdiuraikansebagaiberikut.
1
2
3
4
KNOWLErcEOF CITIZENSHIP ANDGOYERNMENTIN DEMNMCY
(AWC
KNOWLEDGE)
a Conceptsandprinciples on the substanceof democracy
b. Pereruial issuesabout the meaningand usesof core ideas
c. Contiruing isses and lqndntrk decisions abont public policy and constitutionol
ilterpretation
d Cotstitutions and institutions of representativedemuratic government
e. Practices of democraticcitizerchip and the roles of citizens
f, History of demouaqt inpartianlar statesandthe tltroughot theworld
COGNITIVE SKILIS OF DEMOCMTIC CINZEI'ISHIP (INTELLECTUAL CIWC
SKTLIS)
a ldentifying and describing irformation aboutpolitical and civic lfe
b. Anallzing and uplaining irformuion abou political and civic lfe
c. Syntesizingand uplaining information aboa political and civic life
d Evaluating taking and defendingpositions on prblic eventsand issues
e. Thingkingcritically abod conditionsofpolitical andcivic tfe
f Thinking constructivelyabout how to imprwe politicat and civic lift
PARTTCIPATORYSKILIS OF DEMOCMTIC CITIZENSHIP (PARTICIPATORY
CIVTCSKILI,S)
a. Interactig with other citizensto promote personal snd common interests
b. Monitoring public events and issues
c. Deliberating and making decisionson public issues
d Implementingpoliqt decisionon public issues
e. Taking action to improvepolitical and civic lfe
VIRTUESAND
DISPOSITIONS
OFDEMrcRATICCITIZENSHIP
(AVrc
DrsPosrTroNS)
a Aflirming the commonand equal humanity and dignity of eachperson
b- Respectingprotecting and acercisingrights possessed
equattvby eachperson
c. Pailicipstitg responsiblyin thepolitical and civic lfe of the community
d Pmaicing self-governmentand supporting gwernment by consent of rhegwerned
e. Fxemplfyingthe moral trails ofdemocratic citizenship
f,, Promoting the commongood
(Sumber:Parich 19419:34;dan
Patich 2003:9)
PKn Progresif,Vol. l, No. 1,Juni2005
Dari paparankonseptualkornponenkajian PKN menurut Pafiick
(1999: 34;2003:9) ttrseh*, secararingkaswarganegarayang demokratis
secarakomprehensifdalamhal pengetatuat
memiliki ciri-ciri penguasaan
nrengenai kewarganegaraandan petnerintattandemokratis, kecakapan
dernolcrtis,
intelektual(kogntifl dan paftisipasidalamhal keunarganegaraan
png darokratis. Komponent€rseht tidak
dan loraher kewalgarcganaan
mungkinbisamururl begiu sqiapadadiri irdividu uruga negara,sehingga
pulu poseslubilaion pembelqiarar.
Model PembelaiaranCi)'dcs.
PedhalpenrbeQirar
PKN,adabeberapa
aspekteoritisdanpaktis
pembelqiaran
png dikernukakan
murgenaimodel-model
sejunlatrahli.
Arthur K. Ellis (lD8: 225) rnenybbutkan
bahwalcah lctrrrcipembelqiaran
PKN ialah pafiisipasi.Pailisipasiini tennnat dalam bentuk penrbelqiaran
commmitysemice(pelal,amnmasyalakd),modelkonflilq modelpenrbuatan
kepunmn(ecision nalidt$ dm rnodeldser(Ellis,l 998:226230.
Berdasukanpengalman pengqiran PKN d€nganm&l
prcgrarr
Projcct citEen dm we tlv Peqle, Nrcy llaas (2001: 168) nremperoleh
sejrunlatrtennranimplemenmi sfiafiegipargjaran crvlbs. Dalam model
Projectcitizen, prograrnpengajanan
PKN diranmngmtuk siswa-sisuadi
sekolatrmenengahdari kelas enamhingga kelassembilanyang rrrerrrperkenalkansiswa denganlapangankebiiakanptrblik. Model ini menrperkenalkansiswadenganpersoalanperanpemerinuhdalamkebijakanpblik
selainitrt PKN sebagaipendidikandemokrasimembudsiswabelqiarp€ran
danunggungjawab merekasebagaiwarganegaradalamprosespembuaan
danimplementasi
kebijakanpubliktersebut(Haas,200l:168).
WargaNegaraDemokratis...
Samsuri,Pembentukan
Dalam model We the People, program pengqiaran PKN memperkenalkanBiswakepadaKonstitusi (Amerika Serikat) dengancara membantu
mereka agar memahami bagaimana dokumen itu berkaitan erat dengan
kehidupan mereka sendiri sebagai warga negara. Jika dalam pembel4iaran
Project Citizen, strategi yang ditonjolkan lebih kepada upaya memahamkan
siswa dengan dasar-dasar pengetahuan bagaimana warga negara harus
mengambil tanggung jawab kewarganegaraan,maka dalam I(e the People
strategi pembelajaran yang dilakukan ialah bagaimana siswa mengambil
peran ahif dalamruang kelas denganberkolaborasidalam pembelajarandan
dalam the mock congressionalhearing (simulasi dengarpendapatdi Kongres/
Parlemen).Konsep ini menurutHaas (2001: l7l-172) sejalandenganide R.
FreemanButts (1988) tentangtujuan pembel{aran PKN, yaitu (l) agarsiswa
dapat mengetahui tentang pemerintah, sejarahny4 nilai-nilai, prinsip-prinsip
dan institusi-institusi pemerintah; dan (2) agar siswa mampu berpartisipasi
dalam masyarakat negar4 bangsadan dunia Untuk tujuan pertama bersifat
lmowing, sedangkantujuan kedua bersifat doing. Dalam araspraktis, pembelajaran PKN seharusnyamerefleksikan secara imbang upaya pembenrukan
kewarganegaraffryang aktif melalui proses lmowledge dan participation
(Haas,200l : 172), atauantaralmowing dandoing tadi.
Citizenship Foundntion (2006: 103) menyebutkan beberapamodel
strategi pengajarandan pembelajaranPKN untuk membentuk warga negara
yang baik. Model itu ialah (l) Learning climate, (2) Topical and controversial
issues,(3) Active learning, (4) Group discussionsand debates,(5) Developing
discussionskills, (6) Project work, dan (7) Written activities. Ketujuh model
tersebutdalamkategoriButts (1988)tergolongdalamkelompokpembelajaran
yang bersifatpartisipasikewarganegaruun.
PKn Progresif,Vol. l, No. l, Juni2006
4l
Guru PKN
Profesionalisme
pengelolany4
kehandalan
Modelpembel{aranPKN akanmemerlukan
(PKI{) di Indonesia
yaituguruPKN itu sendiri.PendidikanKewarganegaman
padaKurikulum 20M di jenjang pendidikandasardan menengahmengisyaratkanperlunyatenagaguru yang professional.Dalam paradigmalama
tampakpadamatapelajaranPendidikanMoral Pancasila(Pl.4P)
sebagaimana
(PPKn),materidanmodel
dan Kewarganegaraan
sertaPendidikanPancasila
pengajaransertabentukevaluasinyacenderungdiremehkanbaik oleh para
siswamaupunsesamagurudi luar lulusanProgramStudiPPIfu di Lembaga
PendidikanTenagaKependidikan(LPTK). Hal ini mtrncul karenamateri,
metode,dan evaluasi pengajaranPKN paradigmalama
benifat
hapalan,indoktrinatil dan tarrpamakna-Akhimya siapapunguru (bukan
PKN.
lulusanProdiPPKr/Civics-Hukum)dapatmengajarkan
Paradigmabaru PKN memfokuskandiri pada upaya membentuk
pesertadidik sebagaimasyarakat
sipil denganmemberdayakan
warganegara
melalui proses pendidikanagar dapat berpartisipasiaktif dalam system
pemerintahan
negarayangdemokratis(MuchsonAR., 2004:32).Sehubungan
denganparadigmabaru itu, pembelajaran
PKN be$tuan membentukpara
siswaagarmemiliki kompetensisebagai'\varganegarayangbaik" dalamhal
(l) civic lvnwledge(pengetahuan
kewarganegaraan);
Q) civic shl/s (ketampilan kewarganegaraan);
dan (3) civic disposrlbrs (karakterkewarganegaraan)(MuchsonAR., 2M4:33).
Sejalandenganparadigmabam PKN, reformasi pendidikantelah
mengantarkan
regulasipentingnyatenagaguru yang professional.UndangundangRepublikIndonesia(UU RI) No. 14 Tahun2005 tentangGuru dan
"Guru
Dosen secarategasmenyatakan
bahwa sebagaiagenpembelajaran
WargaNegaraDemokratis.. .
Samsuri,Pembentukan
wqiib memiliki halifikasi akademilq
, sertifikatpendidib sehat
jasmanidan rohani,selta memiliki kemampuanuntuk mewujrdkantujuan
pendidikannasional.'(UU RJNo. 14Tatnrn2004Pasal8).
Selamaini untuk menjadigrrnrdi sekolahmenengahdapatditemprtr
dengandenqandua cana.Pertona, perninatmengiktttiprcgrarnpe*ertice
training,yakni programpendidikancalongunr bagi merekayangtelahlulus
jenjangpendidikanmurcngahsryefii SekolatrMenBgah
Atas(SMA), Sekolah
MenengahKejuruar (St"flQ dan MadrasatrAlilah (MA). Kedua,penthat
mengihti programpqly€taraankerranrpnn meng4iar(PPKM) dau biasa
dikenalsebagaiprogrfln Akta Mengajarbagi calongrrnr png sebelumrrya
telahlulusplogramsafana/DiplomaIII progrmt sttdi tton-kepadidilon"
P€ndidikancalon gunr dengm kedla cra tersebutdi s€jumlattLPTK
masih t€nrs diselurggaraka&S€bagai contolu di Universitas Neg€ri
Yograkarta([INY) utuk menjadiguru PKN dapatditemph dengancara
rnengihti prcgrarnpendidikandi ProgrdrrStrdi PPKnFakultasIlmu Sosial
(FIS) dm Pro$am PPKM Fakultasllmu Pendidikan(FIP) t NY. Untuk
prcgran sujanapcdidikan (Sl), pesertacalongunr PKN di
menyelesaikan
ProdiPPKnFtS b€rasaldad luluan sekolahmenengahhans menunprh 144
SKS. Di pihak lailr, calon guru PKN dad programPPKM FIP antaralain
berasaldari lulusansa{ana/diplomaIII non kependidikansepertidari ilmu
huktnr (SmjanaHukuru SH.) atarpun ilmu politik (SadanaIlmu Polititv
sIP.).
pembentukan
Keberadaan
calongunr denganmodelPPKM ini di satu
sisi membr*a peluanglapangankerja sebagaigpru bagi lulusannon-LPTIC
Tetapidi sisi lain programtersebutmonpersempitruangkompetisicalongunr
PKN lulusanLPTK. Selainitu, pesertaPrrogram
PPKM cendenrngsekadar
untuk monperolehbukti formal sebagaigum pemuladengandiperolehnya
PKn Frogresif,Vol. 1,No. 1,Juni2006
43
komakta mengajar.Padahaluntuk mer{adi guru PKN selainpengtrasaan
diatur dalamUU RI. No. 14 Tahun 2005,
petensipedagogiksebagaimana
juga pembentukan
kompetensiprofesisebagaipenciribidangkeatrlianuntuk
mengajarkanmata pelajaranPKN, di sampingkompetensipersonaldan
sosial.
PadapertemuanpertamaAsosiasiIlrnu Politik Amerika (the American
Political Science Association,APSA) Tahun 1905 merekomendasikan
pentingnyapendidikansertifikasiguru Civfcs€KI.D. Untuk tujuanPKN di
persekolalmn
makasertifikasigurudiperlukanagargurumemiliki kompetensi
yang dapatmempersiapkan
siswamampuberpartisipasisecarapenuhdan
memiliki pengetahuantentang sistem kemasyarakatan/politik
Amerika.
(APSA1993:1).
Hasil penelinanThe InternntionalAssociationfor tlrc Evaluationof
EducationnlAchievemenl(IEA) di 28 negaramenemukanada perbedaanperbedaan
karakteristikguruPKN dalamhalpengalaman
kedamaupunpanisipasiselamamerekadalamprogarn in-servicesebagaibentukpengembang(Tomey-Purt4et.al.,2001: 160-16l). Dalam pengeman profesionalisme
banganprofesionalisme
guruPKN,penelitiantersebutmemperlihatkan
bahwa
ada tujuh alasanperlunyaguru professional,yaitu dalam hat: "... better
materials,more materials,more instructioral time, trainW in teaching,
training in content,morecollegialcooperation,specialprojects,(and)more
" (Tomey-Purta,
autonomy.
et.al.,200I:165).
Sejalandenganrekomendasi
APSA standarkompetensiguru pemula
PKN di Indonesiatelah dirumuskanoleh DirektoratPembinaanPendidikan
TenagaKependidikandan KetenagaanPerguruanTinggi (Dit P2TK2PT)
Ditjen Dikti DepartemenPendidikanNasional RI (2N4), Kompetefrsi
tersebutmencakupkemampuan
pengua$unbidangstudi PKN, pemahaman
Samsuri,Pembentukan
WargaNegaraDemokratis...
pesertadidik, penguasaan
pembelajaran
PKN yang mendidilgdan pengembangankepribadiandankeprofesionalan.
Dalamkerangkapembenfirkan
kompetensiprofesiguru PKN, empat
LPTK yang tergabungdalamProgramHibah Kemitaan LPTK 2005,yaitu
UniversitasSebelas
MaretGINS)SurakanaUNY, UniversitasSlametRiyadi
(LINISRI)SurakartadanIKIP PGRI Madiuntelahmenyusunkurikuluminti.
Kurikulum inti disusunsebagaisalahsatuupayapembentukan
lulusanProdi
PPIfu yangprofessional.
gurudalam
lndikatorpembentukanprofesionalisme
kurikulum inti tersebutmengacukepadaStandarKompetensiGuru Pemula
PKN danStandarNasionalPendidikan(PPRI No. 19Tatrun2005)(Laporan
Tim HibahKemitaan LPTK 2005).Tindaklanjutdari programtersebutialah
bahwacalonguru PKN harusmenempuhmatakuliah-matakuliah
inti seb"gai
ciri profesi,sejalandenganmaksudKeputusanMenteriPendidikanNasional
(Kepmendiknas)
No. 045N DUm.
Penutup
Pendidikan Kewarganegaxaanyang termuat dalam kurikulum persekolahan- atau lebih dikenal dengankurikulum berbasiskompetensi- telatr
menghadirkan Pendidikan Kewarganegaraan(PKn) Indonesia dalam paradigma yang baru. Paradigmabaru PKn ini menuntut perubahandatam hal
tujuan, komponen serta kajian tentang pendidikan kewarganegaraan.Implikasi perubatranini amat mendalam yaitu semata-matatidak hanya merubah
namadari mata pelajaranPendidikanMoral Pancasila(PMP) atau Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaftun (PPKN) tetapi telah memfirngsikan diri
secarabenar sebagaipendidikan kewarganegaraandalam arti yang sebenar-
PKn Progresil Vol. l, No. l, Juni2006
45
ini adalahsebuatrcivicsedrcation
batrwaPIfu sekarang
nya Dapatdikatakan
versiIndonesiawarga negarademokratisdalam pembelajaranPKN
Pembentukan
praktis,baik
maupunpengalaman
perluupayasistemik.Dari kerangkateoritis
di dalamnegerimaupundi sejumlatrnegar4menuqiukkanbahwapenrbelajarsectuainovatifdankreatif.
anPKN perlupengembangan
merupakan
salatrsatukomponenpenting
GuruPKN yangprofesional
warganegarademokratis.Dari uraiandi muka nampak
dalampembentukan
jelas bahwaupayapembentukan
guru PKN sudatrmenjadi
profesionalisme
kuikulum
commonserue tprvtamadi LPTK dalamb€ntukpengembangan
yang
inti sebagaipencirikompetensiprofesi.Hal ini akanmenepisanggapan
telah meluasbahwauntuk menjadigwu PIfu yang sebelumnyaPMP atau
PPKnmudatrdandapatdiambilkandari orangyangberlatarbelakangbukan
PKn. KompetensigrrruPIfu yangprofesionaldisampingkompetensipaedagogik,kepribadiandansosialakansangatmenentukan
mutu dankewibawaan
pendidikankewarganegaraan.
Usatrauntuk memenuhitunh$antersebutdapat dilalaftan melalui
penyiapanguru PKn oleh lembagaLPTK yaitu programstudi yang secara
khususmenyiapkancalon lulusanuntuk menjadiguru PKn. Dalam rangka
membekalikompetensiprofesionallulusanPKn, dapa dilakukanmelalui
penyusunan
kurikuluminti programstudiyangselanjutnyadilaksanakan
oleh
programstudi.
WargaNegaraDemokratis...
Samsuri,Pembentukan
Daftar Pustaka
Center for Civic Education, 1994, National Standarclsfor Civics and
CA: Centerfor Civic Education
Government,Calabasas,
Citizenship Foundation, (2006), CPD Handbooh Section 3. Cltizenship in
SecondarySchools.London: Citizenship Foundation
Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan
Perguruan Tinggr (Dit P2TK2PT) Ditjen Dikti Departemen
Pendidikan Nasional, 2004, Standar Kompeterai Guru Pemula
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Strata I,
Jakarta:Direktorat PembinaanPendidikanTenagaKependidikan dan
Ketenagaan Perguruan Tinggi (Dit P2TK2PT) Ditjen Dikti
DepartemenPendidikanNasional
Ellis, Arthur K., 1998, Teaching and Learning Elementary Social Sttdies,
Boston: Allyn and Bacon
Haas, Nancy, 2001, "Using Iile the People...Wogramsin Social Studies
Teacher Education," dalam John J. Pafiick dan Robert S. Lrming
(eds.), Principles and Practices of Democracy in the Education of
Social Studies Teacher: Civic Learning in Teacher Education,
Volume I, Bloomington, IN: ERIC Cleminghouse for Social
StudieysocialScienceEducation,pp. 167-183
KeputusanMenteri PendidikonNasionql No. 045/U/2002 tentang Kurikulum
Inti Pendidikan Tingp;i
Muchson AR., 2004, "Pendidikan Kewarganegartun Paradigma Baru dan
Implementasinya dalam Kurikulum BerbasisKompetensi,- JURNAL
CUrcS,Vol. l, No. 1,Juni,pp.29-41
Patrick, John J., 1999, "Conceptsat the Core of Educationfor Democratic
Citizenhsip," dalam CharlesF. Bahmueller dan John J. Patrick, (eds.),
Principles and Practices of Education for Democrotic citizenltsip:
International Perspectives and Proiects, Bloomington, IN: ERIC
Clearinghousefor Social Studieysocial Science Eductaion, ERIC
Adjunct clearinghouse for Intemational civic Education,and civitas,
pp. l-40
PKn Progresif,Vol. l, No. l, Juni2006
47
PatriclqJohn J., dan ThomasS.VonE,200l,'Components of Educationfor
Democratic Citizenhsip in the Preparation of Social Studies
Teachers", dalam John J. Patick dan Robert S. Leming (eds.),
Principles and Practices of Democracy in the Education of Social
Studies Teacher: Civic LearnW in Teacher Education, Volume I,
Bloomington, IN: ERIC Clearinghouse for Social StudieVsocial
ScienceEducation,pp. 39-63
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentsng
StandarNasional Pendidiknn
The American Political Science Association, 1993, Guidelines for the
Training and Certification of Pre-Collegiate Teachers of Civics,
Government,and Social Studies, Washington,D.C. : APSA
Tomey-Purta, et.al., 2001, Citizenship and Education in Twenty-eight
Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen,
Amsterdam: The Intemational Association for the Evaluation of
EducationalAchievement
Undang-undangRepublikIndonesiaNomor l4 Tahun2005 tentangGuru dnn
Dosen
Veldhuis, Ruu4 1997,'Tducation for DemocraticCitizenhsip: Dimensionsof
Citizenship, Core Competences, Variables and Intemational
Activities," Makalah Seminar on Basic Concepts and Core
Competences,Council for Cultural Cooperation,Strasbourg,Peranciso
I l-12 Desember.
...ili
i
i l:l
' ,ji.-
i'
i