DASAR HUKUM PELIBATAN TNI DI DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
Dasar Hukum Pelibatan TNI
Tugas TNI dalam OMSP
UU No.3 Tahun 2003 tentang
Pertahanan Negara
Pasal 10 ayat 3
a. TNI bertugas melaksanakan kebijakan
pertahanan negara.
b. (butir c): melaksanakan OMSP, antara lain :
1. Bantuan kemanusiaan
2. Perbantuan kepada POLRI dalam
kamtibnas
3. Bantuan kepada pemerintahan sipil
4. Pengamanan pelayaran dan penerbangan
5. Bantuan SAR
6. Penanggulangan bencana alam
c. OMSP dilakukan berdasarkan permintaan
dan/atau peraturan perundangan.
UU No.34 tahun 2004
Pasal 7 ayat (2) b
Melaksanakan OMSP diantaranya membantu
menanggulangi
akibat
bencana
alam,
pengungsian dan pemberian bantuan
kemanusiaan.
Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c
TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi
sebagai pemulih artinya: kekuatan TNI bersamasama dengan instansi pemerintah lainnya
membantu
fungsi
pemerintah
untuk
mengembalikan kondisi keamanan negara yang
telah terganggu akibat kekacauan keamanan
karena perang, pemberontakan, konflik komunal,
huru-hura, terorisme, dan bencana alam.
UU No.24 tahun 2007 tentang PB
Tidak ada klausul yang menyatakan peran/
tugas TNI
PP No.21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan PB
Pasal 25
(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala
BNPB
dan
kepala
BPBD
berwenang
mengerahkan sumber daya manusia, peralatan,
dan logistik dari instansi/ lembaga dan
masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan
dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan
sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
Penjelasan Pasal 25 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi/ lembaga”
dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR
Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Departemen Pekerjaan
Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen
Sosial.
Pasal 27
(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala
BNPB atau kepala BPBD, sesuai dengan lokasi
dan tingkatan bencananya, meminta kepada
instansi/ lembaga terkait untuk mengirimkan
sumber daya manusia, peralatan, dan logistik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ke lokasi
bencana.
Pasal 47
(1) Dalam status keadaan darurat Kepala BNPB
atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya
mempunyai kemudahan akses berupa komando
untuk memerintahkan sektor/ lembaga dalam satu
komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia,
peralatan, logistik,dan penyelamatan.
PP No.22 tahun 2008 ttg Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Tidak ada klausul yang menyatakan peran/
tugas TNI
Peraturan Presiden No.8 tahun 2008
Tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
Pasal 1
(1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana
yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini
disebut
dengan
BNPB
adalah
Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Bencana.
(2) BNPB berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden
Pasal 3
Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 BNPB menyelenggarakan
fungsi :
a.
Perumusan
dan
penetapan
kebijakan
penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat
serta efektif dan efisien; dan
b.
Pengkoordinasian
pelaksanaan
kegiatan
penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu dan menyeluruh.
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BNPB
dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Pasal 5
BNPB terdiri atas :
a. Kepala
b.Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana;dan
c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
Pasal 10
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan
Ketua dijabat oleh Kepala BNPB dan 19 (Sembilan
belas) Anggota.
Pasal 11
(1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan
Bencana terdiri dari :
a. 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I
atau yang setingkat yang diusulkan oleh
Pimpinan Lembaga Pemerintah; dan
b. 9 (Sembilan) Anggota masyarakat
professional
(2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a mewakili :
a. Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan rakyat
b. Departemen Dalam Negeri
c. Departemen Sosial
d. Departemen Pekerjaan Umum
e. Departemen Kesehatan
f. Departemen Keuangan
g. Departemen Perhubungan
h. Departemen Energi dan Sumber Mineral
i. Kepolisian Negara Republi Indonesia, dan
j. Tentara Nasional Indonesia
Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma
(Tridek), Keputusan Panglima TNI No.
Kep/2/I/2007.
Mengatur tentang penggunaan kekuatan TNI
berdasarkan prinsip-prinsip OMSP yaitu dalam
rangka membantu menanggulangi akibat
bencana
alam,
pengungsian,
pemberian
bantuan kemanusiaan dan Operasi dalam
rangka membantu pencarian dan pertolongan
dalam kecelakaan (search and rescue). Doktrin
induk TNI ini kemudian dijabarkan ke dalam doktrin
masing-masing angkatan.
a. Doktrin TNI AD, Kartika Eka Paksi
b. Doktrin TNI AL, Eka Sasana Jaya
c. Doktrin TNI AU, Swabuana Paksa
LEGAL BASIS OF TNI INVOLVEMENT IN HA/DR
The involvement of TNI Legal
Basis
Law No. 3 of 2003
Article 10, paragraph 3
Law No. 34 of 2004
Article 7 (2) b
Military role in MOOTW
a. TNI is in charge of implementing in the
Country defense policy.
b. (Item c): MOOTW implement as follows :
1. Humanitarian aid
2. assistance to the National Police in
National order and Security
3. Assistance to civilian Government
4. Securing shipping and aviation
5. Assistance SAR
6. Overcoming natural disasters
c. MOOTW done on request and/ or
regulations.
MOOTW implement related with natural
disasters relief, evacuation and Human
assistance.
Elucidation of Article 6 paragraph
(1) letter c
TNI as a tool of national defense, serves as the
restoring means: military force together with
other government agencies to help the function
of government to restore security conditions
state that has been disrupted by the
security chaos because of the war,
insurgency, communal conflict, riots, rah,
terrorism, and disasters nature.
Law No. 24 of 2007 on DR
There is no clause that states about the
Roles of TNI in DR
PP 21 of 2008 on the
Implementation of PB
Article 25
(1) During the disaster emergency, authorized
BNPB Head and BPBD Head shall mobilize
human resources, equipment, and logistics from
agency/institution and the community to initiate
actions of emergency response.
(2) Mobilization of human resources, equipment
and logistics as referred to in paragraph (1) shall
include request, receipt and use of human
resources, equipment, and logistics.
Elucidation of Article 25
Paragraph (1)
In these provisions, “agency/institution” shall
mean, among others, National SAR Agencies,
Indonesian Armed Forces, Republic of Indonesia
National Police, Department of Public Works,
Department of Health, and Department of Social
Affairs.
Article 27
(1) During the disaster emergency, BNPB Head
or BPBD head, according to disaster location
and level, shall request related agency/institution
to dispatch human resources, equipment, and
logistics as referred to in Article 25 to disaster
area.
Article 47
(1) In an emergency, BNPB Head or BPBD head
in accordance with their respective authority shall
have easy access to a commanding position
over the sector/institution under one command
as referred to in Article 24 letter i, in order to
mobilize human resources, equipment, logistics,
and rescue.
Government Regulation 22 in 2008
about Funding and Management
of Disaster Assistance
There is no clause that states about the
Roles of TNI in DR
Presidential Decree 8 of 2008
About the National Agency
Disaster Management
Article 1
Article 3
(1) National Disaster Management
Agency(BNPB) which henceforth in this
Regulation of President is called BNPB is NonDepartmental Government Agency as meant in
Law Number 24 of 2007 concerning Disaster
Management.
(2) BNPB is subordinate and directly responsible
to President.
In implementing duties as meant in Art. 2, BNPB
undertakes functions of:
a. formulation and enactment of disaster
management and IDP management policies by
acting rapidly and appropriately as well as
effectively and efficiently; and
b. coordination of implementation of disaster
management activities in a planned, integrated
and comprehensive manner.
Article 4
In implementing its duties and functions BNPB is
coordinated by the Coordinating Minister for
Social Welfare.
Article 5
BNPB consists of:
a. Head;
b. Disaster Management Steering Element; and
c. Disaster Management Implementing Element.
Article 10
Disaster Management Steering Element consists
of Chair, which is occupied by Head of BNPB,
and 19 (nineteen) Members.
Article 11
(1) Members of Disaster Management Steering
Element consist of:
a. 10 (ten) Government Echelon I Officials or
officialsof same level, who are nominated
by Leadership of Government Institution; and
b. 9 (nine) members fromprofessional
community.
(2) Government Officials as meant in para. (1)
letter a represent:
a. Coordinating Ministry for Social Welfare;
b. Ministry of Home Affairs;
c. Ministry of Social Affairs;
d. Ministry of Public Works;
e. Ministry of Health;
f. Ministry of Finance;
g. Ministry of Transportation;
h. Ministry of Energy and Mineral Resources;
i. National Police of Republic of Indonesia;
j. Indonesian Armed Forces (TNI).
TNI doctrine of Tri Dharma Eka
Karma (Tridek), Decree No. TNI
Commander Kep / 2 / I / 2007.
Regulates the use of military forces by the
principles MOOTW that in order to help with
natural
disasters,
refugee,
and
humanitarian assistance operations in
order to assist the search and rescue in an
accident (search and rescue). The doctrine
of military is then translated into their own
doctrine forces.
a. Army doctrine, Kartika Eka Paksi
b. Navy doctrine, Eka Sasana Jaya
c. Air Force doctrine, Swabuana Paksa