Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
Kerangka Acuan
Proses Pengumpulan Data dan Analisa Bersama
Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
(Post Disaster Needs Assessment)
Gempa Bumi Sumatra Barat 2009
Pendahuluan
Gempa bumi berskala 7.9 Skala Richter pada tanggal 30 September 2009 yang terjadi di Sumatra Barat
dan Jambi telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada bangunan-bangunan rumah warga,
fasilitas dan sarana umum, sekolah, tempat usaha dan perkantoran pemerintah. Lebih dari 100 ribu
rumah diperkirakan rusak berat dan ribuan bangunan umum hancur dan tidak dapat difungsikan
kembali. Kejadian bencana ini mengganggu fungsi masyarakat, akses warga terhadap kebutuhan dasar.
Kegiatan perekonomian setempat terganggu dan berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang
signifikan dalam jangka pendek dan menengah.
Upaya pemulihan atas dampak bencana ini perlu segera dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi,
rekonstruksi dan pemulihan jangka panjang untuk mengembalikan ke keadaan sebelum bencana terjadi
dan meningkatkan ketangguhan terhadap banana-bencana lain di masa datang. Diperlukan pula upayaupaya pemulihan awal guna membantu masyarakat mendukung kelangsungan hidup dan pemulihan
mereka sendiri sementara menunggu perencanaan dan pengaturan untuk kegiatan pemulihan jangka
menengah dan jangka panjang. Untuk pelaksanaan berbagai kerangka pemulihan tersebut diperlukan
informasi komprehensif yang meliputi dampak sosial dan ekonomi melalui Pengkajian Pemulihan Pasca
Bencana (Post Disaster Needs Assessment/PDNA yang tediri dari kajian kerusakan dan kerugian
(Damage and Losses assessment – DaLA) dan kajian kebutuhan pemulihan masyarakat (Human Recovery
Needs Assessment/HRNA).
Undang-undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengamanatkan kajian kerusakan dan
kerugian sebagai prasyarat bagi penyusunan rencana rehabilitasi pasca bencana. Rencana rehabilitasi ini
merupakan dasar pengalokasian pendanaan dan prioritas pembangunan dalam rangka pemulihan pasca
bencana. Cara yang umum digunakan untuk proses kajian ini adalah metoda yang dikembangkan oleh
the Economic Commission for Latin America and the Caribean (ECLAC). Pemerintah Indonesia telah
seringkali menggunakan metoda ini dalam menentukan tingkat kerusakan dan kerugian akibat bencana
alam termasuk Tsunami Aceh tahun 2004, gempa bumi Yogyakarta-Jawa Tengah tahun 2006, Gempa
Jambi dan Sumbar, dan gempa bumi Jawa Barat 2009 serta bencana alam besar dan kecil lainnya.
Dokumen DaLA yang dihasilkan selama ini telah dijadikan dasar oleh Pemerintah maupun lembagalembaga pemberi bantuan pembangunan dalam menentukan prioritas pendanaan serta dukungan
program dan pembiayaan bagi pemulihan pasca bencana-bencana tersebut.
1
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
Pada tahun-tahun terakhir ini Pemerintah bersama berbagai mitra termasuk Bank Dunia dan PBB di
Indonesia juga menyusun PDNA sebagai kerangka kerja melengkapi DaLA dengan HRNA yang mengkaji
apek-aspek kemasyarakatan dan menitiberatkan pada upaya-upaya pemulihan awal.
Tujuan
Tujuan utama dari proses pengumpulan data dan analisa bersama ini adalah untuk memastikan bahwa
informasi tentang dampak bencana Gempa Bumi Sumatra 2009 didapat dengan akurat, cepat, serta
secara komprehensif menggambarkan kebutuhan untuk pemulihan jangka pendek, menengah maupun
panjang. Pelaksanaan pengumpulan data dan analisa dilakukan secara partisipatif melibatkan sektor dan
wilayah yang terkait dan terkena dampak bencana guna sekaligus membangun pemahaman dari
berbagai sektor dan pemerintah daerah tentang prioritas dan peluang pemulihan pada jangka waktu
yang berbeda-beda.
Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
PDNA adalah suatu upaya untuk menyediakan dasar bukti bagi proses di berbagai tahapan pemulihan
melalui identifikasi dampak bencana terhadap asset-asset serta potensi perorangan, keluarga,
komunitas dan negara, dan dengan menyusun suatu kerangkakerj apemulihan yang memuat prioritas
pemulihan jangka pendek, menengah dan rekonstruksi serta pemulihan jangka panjang. Untuk itu PDNA
menggabungkan dua pendekatan yaitu DaLA dan HRNA. PDNA juga merupakan upaya gabungan dari
berbagai pihak dibawah koordinasi Pemerintah termasuk Bank Dunia/ADB, masyarakat kemanusiaan
dan PBB serta para donor.
Urutan Proses Pengumpulan Data dan Analisa Bersama PDNA
Adapun urutan proses pengumpulan data dan analisa bersama untuk keperluan perhitungan nilai
kerusakan dan kerugian akibat gempa bumi Sumatra Barat 2009 ini meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Persiapan pembentukan tim dan pengumpulan data sekunder
Pengumpulan data oleh instansi sektor daerah bersama data primer dari masyarakat
Verifikasi data dan pengumpulan informasi tipologi dan harga-harga satuan daerah
Proses perhitungan nilai kerusakan dan kerugian
Penyusunan strategi pemulihan pada berbagai jangka waktu dan perkiraan kebutuhannya
Penyusunan Laporan PDNA dan pengembangan dan Rencana Aksi Rehabilitas dan Rekonstruksi
Keterlibatan Daerah dan Sektor-sektor terkait di dalamnya
Keterlibatan Daerah dan Mitra
Kajian kerusakan, kerugian akibat bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat dan
Pemerintah Propinsi dan Kabupten/Kota yang terkena dampak sebagai bagian dari proses
penganggulangan bencana. Secara khusus, inventarisasi kerusakan merupakan kegiatan yang menjadi
2
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
porsi utama pemerintah daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat (instansi sektor) dan lembagalembaga bantuan pembangunan.
LSM dan lembaga-lembaga internasional turut serta dan mendukung kegiatan penbgkajian pasca
bencana dalam kapasitas mereka sebagai mitra terutama dalam mengumpulkan dan menganalisa data
primer dari masyarakat terutama tentang akses terhadap kebutuhan dasar, serta proses dan fungsi
kemasyarakatan dalam rangka pemulihan awal.
Keterlibatan Sektor
Unsur-unsur sektor di daerah bekerja sama dalam melakukan inventarisasi kerusakan dengan
pembagian sebagai berikut:
Kategori
Sektor Sosial dan Pemenuhan
kebutuhan dasar
DaLA
Kesehatan
Pendidikan dan Kebudayaan
Perumahan dan Permukiman
Sektor Produktif:
Pertanian
Industri
Perdagangan
Pariwisata
Pertambangan
Infrastruktur
Inrastruktur masyarakat*
Energi
Air dan sanitasi
Tranportasi dan komunikas
Lain-lain:
HRNA
Kesehatan
Gizi
Pendidikan
Naungan/Sementara
Bantuan pangan
Perlindugan
Matapencaharian-pertanian
Matapencaharian non-pertanian
Air, sanitas, dan higiene
Lingkungan*
Pengurangan Risiko Bencana
Personil dan Data Dasar yang Harus Disiapkan Pemerintah Daerah
Personil
Untuk setiap kelompok sektor sebagaimana diuraikan di atas diharapkan wakil-wakil dari instansi terkait
dapat ditunjuk sebagai penanggung jawab, khususnya personil yang berasal dari unit pemerintah daerah
yang menjalankan fungsi pendataan dan manajemen informasi. Untuk itu setiap Pemerintah Kabupaten
Kota diharapkan dapat menunjuk masing-masing koordinator utama (dari unsur Bappeda dan/atau
Satlak), koordinator kelompok sektor (dari unsur Bappeda), dan anggota yang mewakili sektor-sektor
teknisnya (SKPD).
3
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
Para mitra dari lembaga-lembaga PBB dan LSM internasional, nsinal maupun daerah juga akan dilibatkan
secara aktif terutama dalam pengumpulan data dan analisis HRNA.
Data Dasar
Setiap penanggung jawab dan anggota dari kelompok sektor diharapkan telah dapat menyiapkan data
dasar masing-masing daerahnya termasuk:
1. Data inventarisasi tingkat dan jumlah kerusakan
2. Data tipologi sektor (misal jenis bangunan, tipe usaha, dll)
3. Data harga satuan di wilayah masing-masing (misal: harga bangunan per satuan luas, harga
dasar bahan pokok, harga satuan bahan bangunan, dsb.)
Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan
Rapat Persiapan Tingkat Propinsi1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Penetapan personil sektor daerah1
Pengumpulan data
1
PelatihanPenyegaran PDNA
Proses Analisa Bersama1
Proses Penulisan Laporan1,2
Lokakarya Konsultasi Daerah1
Finalisasi Laporan dan Renaksi2
1) Pelaksanaan di daerah
2) Pelaksanaan di Jakarta
Pembiayaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini akan dibiayai oleh BNPB dengan dukungan dari Bank Dunia dan PBB. Dalam hal
ini pemerintah daerah bertanggung-jawab dalam menyediakan tempat, memobilisasi personil dari
sektor-sektor terkait, dan membantu dalam koordinasi lapangan selama pelaksanaan kegiatan ini.
Dukungan logistik dan pengadaan untuk kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan yang ada dan diperlukan,
akan disediakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan dukungan dari Bank
Dunia dan PBB.
---
4
27
28
29
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
TERMS OF REFERENCE
Joint Data Collection and Analysis Process
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake in 2009
Introduction
7.9 Richter Scale earthquake on September 30, 2009, which occurred in West Sumatra and
Jambi has caused casualties and damage to the buildings residents' houses, public facilities,
schools, businesses and government offices. More than 100 thousand homes were severely
damaged and estimated thousands of public buildings were destroyed beyond repair. This
disrupts the functioning of society, citizens’ access to basic needs, disrupt the local economic
activities and potential social impacts of significant economic in the short and medium terms.
Recovery efforts for the impact this disaster needs to be implemented through the
rehabilitation, reconstruction and long-term recovery to restore the situation before the
disaster occurred and improving the resilience to other disasters in the future. There should be
efforts to assist the early recovery support to community survival and spontaneous recovery of
their own while waiting for the planning and arrangements for the medium-term and the long
term recovery activities. To this end there is a need for comprehensive information of social
and economic impacts through the Post Disaster Needs Assessment which consists of
assessment of damage and loss (Damage and Losses assessment - DaLA) and Human Recovery
Needs Assessment (Human Recovery Needs Assessment - HRNA).
Act no 24 of 2007 on Disaster Management and Government Regulation No. 21 Year 2008 on
the organization of disaster damage and loss assessment as a prerequisite for planning postdisaster rehabilitation. This rehabilitation plan is the basis for the allocation of funding and
development priorities in the context of post-disaster recovery. Common method used for this
review process is the method developed by the Economic Commission for Latin America and
the Caribean (ECLAC). The Indonesian government has often used this method in determining
the level of damage and losses caused by natural disasters including the tsunami in Aceh in
5
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
2004, an earthquake Yogyakarta, Central Java in 2006, Bengkulu, Sumatra earthquake of 2007
West, West Java earthquake and various disasters in 2009. DaLA documents produced so far
been relied upon by the Government and institutions of development aid in determining
funding priorities and program support and funding for the restoration of post-disaster
disaster.
In recent years the Government together with various partners including the World Bank and
UN in Indonesia also set up a PDNA framework consisting of DaLA and HRNA.
Purpose
The main purpose of the process of data collection and analysis is to ensure that the
information about the impact of Sumatra Earthquake disaster in 2009 obtained by accurate,
fast, and comprehensively describes the need for restoration of short, medium and long term.
Implementation of data collection and analysis conducted in a participatory and involve the
sector and related areas affected in order to both develop understanding of various sectors and
local governments about priorities and opportunities in the recovery period is different.
Post Disaster Needs Assessment
PDNA is an effort to provide the evidence base for the process at various stages of recovery
through the identification of the impact of disasters on assets and potential of individuals,
families, communities and countries, and to formulate a comprehensive framework that
includes restoration of short-term recovery priorities, as well as medium and reconstruction
long-term recovery. For that PDNA combine the two approaches and HRNA Dala. PDNA also a
joint effort of various parties under the coordination of the Government including the World
Bank / ADB, and UN humanitarian community and donors.
Ordering Process Data Collection and Analysis Joint PDNA
Ordering process of data collection and analysis together for the purposes of calculating the
value of damage and losses due to the earthquake in West Sumatra in 2009 include:
1. Preparation team building and secondary data collection
2. The collection of data by regional sector agencies together with primary data collection from
the community
3. Verification of data and information collection typology and unit prices of the
6
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
4. The process of calculating the value of damage and losses
5. Recovery strategy formulation at various time period and the estimated needs
6. Formulation PDNA report and action plan development and rehabilitation and
reconstruction
Regional involvement and related sectors in which
Regional and Partner Involvement
Study damages, losses due to disasters is the responsibility of central government and
provincial government and Kabupten / town affected as part of the process penganggulangan
disaster. In particular, the inventory is an activity that damages a major portion of local
government with support from the central government (agency sector) and institutions of
development assistance.
NGOs and international agencies participating and supporting post-disaster assessment
activities in their capacity as partners, especially in collecting and analyzing primary data from
the public, especially on access to basic needs, as well as process and social functions within the
framework of early recovery.
Sector Involvement
Elements in the sector work together in identifying damage to the division as follows:
Category
Social and meeting the basic
needs
DaLA
Health
Education and culture
Shelter and housing
Productive
Agriculture
Industry
Trade
Tourism
Mining
Infrastructure
HRNA
Health
Nutrition
Education
Emergency Shelter
Food Assistance
Protection
Agriculture livelihood
Non Agri livelihood
Community micro infrastructure*
Energy
Water and sanitation
Transportation, communication,
Postal service
WASH
7
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
Cross cutting
Governance
Environment *
Disaster risk reduction
Personnel and Data Base to Be Prepared Local Government
Personnel
For each sector groups described above are expected representatives from related institutions
can be designated as the responsible, particularly personnel from local government units that
perform data functions and information management. For that each District / City Government
is expected to appoint each of the main coordinator (from Bappeda elements and / or Satlak),
coordinator of the sector (from the elements Bappeda), and members representing the
technical sectors (SKPD).
The partners of UN agencies and international NGOs, national and local levels will also be
actively involved especially in data collection and analysis HRNA.
Basic Data
Every person in charge and members of the group expected the sector has been able to
prepare the basic data of each region include:
1. Level inventory data and the amount of damage
2. Typology of data sectors (eg building type, type of business, etc.)
3. Unit price data in each region (eg: the price per unit area of the building, the basic price of
basic commodities, the unit price of building materials, etc..)
Implementation Schedule
Activities
Provinciap preparatory meeting1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Designation of local personnel1
Data collection 1
Local orientation on PDNA
Joint analysis1
Report writing1,2
8
27
28
29
Post Disaster Needs Assessment
West Sumatra Earthquake 2009
Local consultation workshop1
Report finalization 2
Financing Activities
These activities will be funded by BNPB with support from the World Bank and the UN. In this
case the local government responsibility in providing the place, mobilized personnel from
related sectors, and assist in the coordination of the field during the implementation of this
activity. Logistics and procurement support for these activities in accordance with the needs of
existing and required, will be provided by the National Disaster Management Agency (BNPB)
with support from the World Bank and the UN.
9