KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN
PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa di Praha, Ceko, pada tanggal 17 September 1998 Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko mengenai Peningkatan dan
Perlindungan atas Penanaman Modal, sebagai hasil perundingan antara Delegasidelegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko;
b.
bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik
Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960
tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara
Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan
Keputusan Presiden;
Mengingat:
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN
MODAL.
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Ceko mengenai Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal, yang
telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Praha, Ceko, pada tanggal 17
September 1998 sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko yang salinan naskah aslinya dalam bahasa
Indonesia, Ceko dan Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
Pasal 2
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
PROF. DR. H. MULADI, S.H.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CATATAN
PERSETUJUAN
ANTARAPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIADANPEMERINTAH REPUBLIK
CEKO
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGANATAS PENANAMAN
MODAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (selanjutnya disebut
sebagai "Para Pihak");
Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara
dan rakyatnya;
Bermaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal
oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya didasarkan atas
kedaulatan yang sama dan saling menguntungkan;
Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
tersebut akan mendorong untuk merangsang kegiatan investasi di kedua Negara;
Telah menyetujui sebagai berikut :
PASAL I
DEFINISI
Untuk tujuan Persetujuan ini :
1.
Istilah "penanaman modal" harus diartikan sebagai segala bentuk aset yang
ditanam dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi oleh para penanam modal dari
satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan
perundang-undangan pihak terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
a.
benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti hipotek,
hak istimewa, jaminan dan hak-hak serupa lainnya;
b.
hak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi dan setiap bentuk
lainnya dari hasil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah
Pihak lain;
c.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai
nilai ekonomi dan keuangan yang terdapat dalam penanaman modal.
d.
hak atas kekayaan intelektual, proses teknik, muhibah, dan keahlian;
e.
konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan
kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk
mencari, menambang, mengelola atau mengeksploitasi sumber daya alam.
Setiap perubahan bentuk asset yang ditanamkan tidak akan mempengaruhi
karakternya sebagai penanaman modal.
Istilah "penanam modal" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari:
(i)
seseorang yang mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak sesuai
dengan hukumnya dan menanamkan modal di wilayah Pihak lain.
(ii)
badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu Pihak
yang bertempat tinggal pihak tersebut dan menanamkan modal di wilayah
Pihak lain.
Istilah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan
dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan
internasional.
Istilah "wilayah" harus diartikan sebagai:
a.
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia: Wilayah Republik
Indonesia seperti yang ditetapkan dalam perundang-undangannya.
b.
Dalam hubungan dengan Republik Ceko: Wilayah dimana Republik Ceko
melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi sesuai dengan hukum
internasional.
PASAL II
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGANATAS PENANAMAN MODAL
Masing-masing Pihak diwilayahnya harus mendorong dan menciptakan iklim
yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain untuk menanam modal
di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku.
Penanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu
harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindungan
dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
PASAL III
KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT
Masing-masing Pihak di wilayahnya harus menjamin perlakuan yang wajar dan
seimbang bagi penanaman modal dan pendapatan dari penanam modal Pihak lain
dan harus tidak lebih menguntungkan dari pada yang diberikan kepada
penanaman modal dan pendapatan dari penanaman modal pihak ketiga.
Masing-masing Pihak diwilayahnya menjamin penanam modal dari Pihak lain
yang berkaitan dengan manajemen, pemeliharaan, penggunaan, pemilikan atau
pengaturan penanaman modal, perlakuan yang wajar dan seimbang dan tidak
lebih menguntungkan dari yang diberikan kepada penanam modal pihak ketiga.
Jika salah satu Pihak memberikan perlakuan khusus kepada para penanam modal
negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan pabean,
4.
1.
2.
3.
1.
kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau lembaga serupa lainnya, atau
berdasarkan persetujuan yang mengarah pada kesatuan atau lembaga dan
persetujuan internasional atau pengaturan yang berkaitan dengan perpajakan,
pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakuan khusus tersebut kepada
penanam modal dari Pihak lain.
Jika Pemerintah Republik Indonesia pada masa mendatang setelah berlakunya
Persetujuan ini menjamin penanaman modal dan pendapatan dari penanam modal
negara ketiga atau yang berkaitan dengan manajemen, pemeliharaan, penggunaan,
pemilikan atau pengaturan penanaman modal, perlakuan yang diberikan kepada
penanam modalnya atau kepada penanaman modal dan pendapatannya,
Pemerintah Republik Indonesia akan memberitahukan Pemerintah Republik Ceko
mengenai hal tersebut dan perlakuan yang sama akan diberikan atas dasar timbal
balik.
PASAL IV
PENGAMBIL-ALIHAN
Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambilalihan, nasionalisasi, atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang
berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman
modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di
bawah ini:
(a)
tindakan dilakukan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan proses
hukum;
(b)
tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
(c)
tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi
yang cepat, memadai dan efektif. Besarnya ganti rugi harus sesuai dengan
harga pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan
hak milik diumumkan. Harga pasar tersebut harus ditentukan sesuai
praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, atau
bilamana harga pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut
harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara
para Pihak, dan jumlah tersebut harus dapat ditransfer secara bebas dalam
mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas.
Legalitas setiap pengambil-alihan dan prosedurnya, jumlah dan metode
pembayaran ganti rugi harus tergantung pada proses hukum atau lembaga
peradilan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak yang
melakukan expropriasi, dan berdasarkan prinsip yang dicantumkan dalam Pasal
ini.
Ketentuan pada ayat 1 Pasal ini harus berlaku dimana satu Pihak mengambil alih
aset perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap bagian wilayahnya
dan dimana penanam modal dari Pihak lain memiliki saham.
PASAL V
GANTI RUGI ATAS KERUGIAN
Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain
mengalami kerugian karena perang atau konflik bersenjata, negara dalam keadaan
2.
1.
2.
1.
darurat, revolusi pemberontakan, kerusuhan atau kejadian yang sama lainnya di
wilayah Pihak lainnya, harus diberikan perlakuan oleh Pihak tersebut terakhir
berkenaan dengan restitusi, indemnifikasi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya
yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pihak
tersebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun penanam modal dari
negara Ketiga.
Tanpa mengecualikan ayat 1 Pasal ini, penanam modal dari satu Pihak yang
mengalami kerugian di wilayah pihak lain akibat penghapusan milik karena
tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari pihak terakhir, harus
mempunyai hak untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadilan untuk
mendapatkan ganti rugi yang adil, cukup dan memadai.
PASAL VI
TRANSFER
Masing-masing Pihak harus menjamin transfer atas pembayaran yang berkaitan
dengan penanaman modal. Transfer tersebut dilakukan dalam mata uang yang
dapat dipertukarkan secara bebas, tanpa pembatasan atau penundaan. Transfer
tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada:
a.
laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya;
b.
dana-dana yang dibutuhkan (i) untuk akuisisi bahan baku atau bahan
pembantu, barang setengah jadi ataupun barang jadi, atau (ii) untuk
mengganti aset modal guna melindungi kesinambungan penanaman
modal;
c.
dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal;
d.
dana pembayaran pinjaman;
e.
royalti atau biaya;
f.
pendapatan perorangan yang berkaitan dengan penanaman modal;
g.
hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
h.
ganti rugi atas kerugian;
i.
ganti rugi atas pengambil-alihan.
Untuk tujuan Persetujuan ini, tingkat nilai tukar haruslah pada tingkat pasar yang
berlaku efektif bagi transaksi yang dilakukan pada tanggal transfer, kecuali jika
terdapat tanggal lain yang disetujui kedua belah pihak.
PASAL VII
SUBROGASI
Jika salah satu Pihak atau perwakilan yang ditugaskan olehnya membuat
pembayaran kepada penanam modal sesuai dengan kebijakan asuransi yang
meliputi risiko non komersial yang disetujui dalam kaitan dengan penanam modal
di wilayah pihak lain, pihak terakhir harus mengakui :
a.
penugasan, sesuai hukum atau transaksi hukum, atas hak atau tuntutan
oleh penanam modal tersebut terhadap pihak sebelumnya atau
perwakilannya yang ditunjuk.
b.
pihak pertama atau perwakilan yang ditunjuk berhak, karena subrogasi,
untuk melaksanakan haknya dan mengajukan tuntutan pada penanam
modal.
2.
Tuntutan atau hak subrogasi harus tidak melebihi hak atau tuntutan yang dimiliki
oleh penanam modal tersebut.
PASAL VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHANANTARAPENANAM MODAL DAN PIHAK
1.
Setiap Perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai
penanaman modal pihak yang disebut terakhir di wilayah yang disebut
sebelumnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak
tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian
secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang
bersangkutan harus disampaikan kepada:
a.
peradilan yang terdapat pada Pihak yang bersangkutan;
b.
Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal Internasional
(International Centre for Settlement Disputes/ICSID) dengan merujuk
pada ketentuan yang berlaku dari Konvensi Penyelesaian Perselisihan
Penanaman Modal antara Negara dengan Penanam Modal (Convention on
the Settlement of Investment Disputes between States and National of
Others States) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 18
Maret 1965; atau
c.
peradilan arbitrasi atau peradilan internasional sementara yang dibentuk
sesuai dengan Peraturan Arbitrasi dari Komisi Hukum Perdagangan
Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Comission on
International Trade Law/UNCITRAL). Keputusan arbitrasi harus
merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak yang
berselisih.
PASAL IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTAR PIHAK MENGENAIPENAFSIRAN DAN
PENERAPAN PERSETUJUAN
1.
Perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan
ini, jika mungkin, harus diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, atas
permintaan salah satu Pihak, dapat diajukan kepada Peradilan Arbitrasi sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal ini.
3.
Peradilan Arbitrasi tersebut harus dibentuk untuk setiap kasus dengan cara
berikut. Dalam masa 3 bulan setelah permintaan diadakannya arbitrasi, masingmasing Pihak harus menunjuk satu anggota Peradilan. Kedua anggota tersebut
kemudian harus memilih seorang warga negara dari negara ketiga yang disetujui
oleh kedua belah Pihak untuk ditunjuk sebagai Ketua Peradilan (selanjutnya
disebut sebagai "Ketua"). Ketua tersebut harus ditunjuk dalam masa 2 bulan
setelah tanggal penunjukan kedua anggota.
4.
Jika dalam waktu yang ditentukan pada ayat 3 Pasal ini, penunjukan yang
diperlukan belum juga dilakukan, permintaan untuk melakukan penunjukan dapat
diajukan kepada Ketua Mahkamah Internasional. Apabila Ketua itu merupakan
warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan berhalangan untuk
5.
melaksanakan tugas tersebut, Wakil Ketua harus diminta untuk melakukan
pengangkatan dimaksud. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah warga negara salah
satu Pihak atau yang bersangkutan juga berhalangan untuk melaksanakan tugas
tersebut, anggota Mahkamah Internasional senior berikutnya yang bukan warga
negara salah satu Pihak harus diminta untuk melakukan penunjukan yang
diperlukan.
Peradilan arbitrasi tersebut harus mengambil keputusan berdasarkan suara
terbanyak. Keputusan itu harus mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing
Pihak harus menanggung biaya bagi anggota arbitrasinya sendiri dan
perwakilannya dalam proses arbitrasi; biaya Ketua serta biaya-biaya lainnya harus
ditanggung bersama oleh para Pihak. Namun demikian, Peradilan arbitrasi dapat
memutuskan untuk membebankan biaya yang lebih tinggi bagi salah satu Pihak.
Peradilan arbitrasi harus menentukan prosedurnya sendiri.
PASAL X
PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
Persetujuan ini berlaku terhadap penanaman modal oleh para penanam modal dari
Republik Ceko di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat izin sebelumnya
sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 mengenai
Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau
menggantikannya, dan terhadap penanaman modal yang akan datang yang dilakukan
penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Ceko dan juga penanaman
modal Indonesia yang ada di wilayah Republik Ceko sesuai dengan peraturan yang
berlaku bagi penanaman modal yang masih berlaku saat Persetujuan ini mulai berlaku.
PASAL XI
PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukum
internasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antar Pihak sebagai
tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat peraturan, baik umum maupun khusus,
yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya perlakuan
yang lebih menguntungkan daripada Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih
menguntungkan yang berlaku.
1.
2.
1.
PASAL XII
KONSULTASI DAN PERUBAHAN
Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap
masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain harus mempertimbangkan
usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berkonsultasi.
Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan
kesepakatan bersama.
PASAL XIII
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTUDAN PENGAKHIRAN
Persetujuan ini harus berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu
Pihak yang telah memenuhi prosedur internal ratifikasi.
2.
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan tetap berlaku untuk 10
tahun berikutnya dan demikian seterusnya kecuali jika salah satu Pihak secara
tertulis menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Persetujuan ini satu tahun
sebelum masa berlakunya berakhir.
3.
Dalam hal penanaman modal yang dilakukan sebelum pengakhiran Persetujuan
ini efektif, ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 -12 dari Persetujuan ini akan terus
berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya sejak tanggal berakhirnya
Persetujuan ini.
Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh
Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Praha pada tanggal 17 September 1998 dalam Bahasa
Indonesia, Ceko dan Inggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika
terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris harus
berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK CEKO
ttd.
Agreement
Between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Czech Republic
for the Promotion and Protection of Investments
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech
Republic (hereinafter referred to as the "Contracting Parties")
Bearing in mind the friendly relations and economic cooperation existing between the
two countries and their people;
Intending to create and maintain favourable conditions for investments by investors of
one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party on the basis of
sovereign equality and mutual benefit;
Recognizing that the Agreement for the Promotion and Protection of Investments will be
conducive to the stimulation of investment activities in both countries;
Have agreed as follows:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:
1.
The term "investment" shall comprise every kind of asset invested in connection
with economic activities by investors of one Contracting Party in the territory of
the other Contracting Party in accordance with the laws and regulations of the
latter and shall include, in particular, though not exclusively:
a)
movable and immovable property as well as any other property rights in
rem such as mortgages, liens, pledges and similar rights;
b)
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
rights derived from shares, bonds and any other form of interest in
companies or joint ventures in the territory of the other Contracting Party;
c)
claims to money or to any performance having an economic and financial
value associated with an investment;
d)
intellectual property rights, technical processes, goodwill and know-how;
e)
business concessions conferred by law or under contract related to
investment including concessions to search for, extract, cultivate or exploit
natural resources.
Any alteration of the form in which assets are invested shall not affect their
character as investment.
The term "investor" shall comprise with regard to either Contracting Party
a)
natural person having the nationality of one of the Contracting Parties in
accordance with its laws and investing in the territory of the other
Contracting Party;
b)
legal person constituted or incorporated in accordance with the laws of
one the Contracting Parties having the permanent seat in the territory of
that Contracting Party and investing in the territory of the other
Contracting Party.
The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made
within such period as is normally required by international financial practices.
The term "territory" shall mean:
a)
In respect of the Republic of Indonesia, the territory of the Republic of
Indonesia as defined in its laws.
b)
In respect of the Czech Republic, the territory, over which the Czech
Republic, in accordance with international law exercises sovereign rights
and jurisdiction.
Article 2
Promotion and Protection of Investments
Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for
investors of the other Contracting Party to invest in its territory and shall admit
such investments, in accordance with its laws and regulations.
Investments od investors of either Contracting Party shall at all times be accorded
fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in
the territory of the other Contracting Party.
Article 3
Most-Favoured-Nation Provisions
Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of
investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable and
not less favourable than that which it accords to investments and returns of
investors of any third State.
Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other
Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or
disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and not less
favourable than that which it accords to investors of any third State.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
If a Contracting Party has accorded special advantages to investors of any third
State by virtue of agreements establishing customs unions, economic unions,
monetary unions or similar institutions, or on the basis of interim agreements
leading to such unions or institutions and any international agreements or
arrangements related to taxation, that Contracting Party shall not obliged to
accord such advantages to investors of the other Contracting Party.
If the Government of the Republic of Indonesia accords in the future after
entering into force this Agreement to investments and returns of investors of any
third State or to investors of any third State, as regards management, maintenance,
use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which it accords to its
own investors or to investments and returns of its own investors, it shall notify the
Government of the Czech Republic of that event and the same treatment shall be
mutually accorded.
Article 4
Expropriation
Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation,
nationalization or any other dispossession, having effect equivalent to
nationalization or expropriation against the investments of investors of the other
Contracting Party except under the following conditions:
a)
the measures are taken for public purpose and under due process of law;
b)
the measures are not discriminatory;
c)
the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt,
adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to
the fair market value without delay before the measure of dispossession
became public knowledge. Such market value shall be determined in
accordance with internationally acknowledged practices and methods or,
where such market value cannot be determined, it shall be reasonable
amount as may be mutually agreed between the Contracting Parties hereto,
and it shall be freely transferable in a freely convertible currency from the
Contracting Party.
The legality of any expropriation and its procedures, the amount and the method
of payment of compensation shall be subject to review under due process of law
by a judicial authority in accordance with the laws and regulations in force of the
expropriating Contracting Party, and the principles set out in this Article.
The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply where a Contracting
Party expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted
under the law in force in any part of its own territory, and in which investors of
the other Contracting Party own shares.
Article 5
Compensation for Losses
Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other
Contracting Party suffer losses owing to war, armed conflict, a state of national
emergency, revolt, insurrection, riot or other similar events, shall be accorded by
the latter Contracting Party treatment, as regards restitution, indemnification,
2.
1.
2.
1.
2.
compensation or other settlement, not less favourable than that which the latter
Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State.
Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting
Party who in any of the events referred to in that paragraph suffer losses in the
territory of the other Contracting Party resulting from requisitioning or destruction
of their property caused by actions undertaken by the authorities of the latter
Contracting Party, shall have the right to bring the case before the court to obtain
restitution or just and adequate compensation for the losses.
Article 6
Transfers
The Contracting Parties shall guarantee that the payments relating to an
investment may be transferred. The transfers shall be made in a freely convertible
currency, without restriction or delay. Such transfers include in particular though
not exclusively:
a)
profit, interest, dividends and other current income;
b)
funds necessary
(i)
for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi-fabricated or
finished products, or
(ii)
to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an
investment;
c)
additional funds necessary for the development of an investment;
d)
funds in repayment of loans;
e)
royalties or fees;
f)
earnings of natural persons;
g)
the proceeds of sale or liquidation of the investment;
h)
compensation for losses;
i)
compensation for expropriation.
For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be the prevailing market
rates effective for the current transaction at the date of transfer, unless other date
agreed upon by the parties.
Article 7
Subrogation
If either Contracting Party or an agency designated by it makes payment to an
investor under a policy of insurance covering non-commercial risks, which it has
accorded in respect of any investment in the territory of the other Contracting
Party, the latter Contracting Party shall recognize:
a)
the assignment, whether under law or pursuant to a legal transaction, of
any right or claim by that investor to the former Contracting Party or its
designated agency; and
b)
that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by
virtue of subrogation to exercise the rights and enforce the claims of such
an investor.
The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of
the investor.
1.
2.
Article 8
Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor
Any disputes between a Contracting Party and an investor of the other
Contracting Party concerning an investment of the latter in the territory of that
former, shall be settled amicably through consultations and negotiations.
If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of a
written notification by which either party requested amicable settlement, the
dispute shall, at the request of the investor concerned, be submitted either to:
a)
the competent court of the Contracting Party concerned;
b)
the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)
having regard to the applicable provisions of the Convention on the
Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other
States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965;
or
c) an arbitrator or international ad hoc arbitral tribunal established under the
Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade
Law (UNCITRAL). The parties to the dispute may agree in writing to modify
these Rules. The arbitral awards shall be final and binding on both parties to
the dispute.
Article 9
Settlement of Disputes between the Contracting Parties
Concerning Interpretation and Application of the Agreement
1.
Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or
application of this Agreement shall, if possible, be settled through consultation or
negotiation.
2.
If the dispute cannot be thus settled within six months, it shall upon the request of
either Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal in accordance with
the provisions of this Article.
3.
The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the
following way. Within three months of the receipt of the request for arbitration,
each Contracting Party shall appoint one member of the Tribunal. These two
members shall then select a national of a third State who on approval of the two
Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal (hereinafter
referred to as the "Chairman"). The Chairman shall be appointed within two
months from the date of appointment of the other two members.
4.
If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary
appointments have not been made, a request may be made to the President of the
International Court of Justice to make the appointments. If he is a national of
either Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said
function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If the
Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is
prevented from discharging the said function, the member of the International
Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party
shall be invited to make the appointments.
5.
The Arbitral Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such
decision shall be binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own
arbitrator and its representation in the arbitral proceedings; the cost of the
Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both
Contracting Parties. The Arbitral Tribunal may, however, in its decision direct
that a higher proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting
Parties, and this award shall be binding on both Contracting Parties. The Arbitral
Tribunal shall determine its own procedure.
Article 10
Applicability of this Agreement
This Agreement shall apply to investments made by investors of the Czech Republic in
the territory of the Republic of Indonesia admitted in accordance with the Law No. 1 of
1967 concerning Foreign Investment and any law amending or replacing it, and to the
future investments made by investors of the Republic of Indonesia in the territory of the
Czech Republic and also to the Indonesian investments existing in the territory of the
Czech Republic in accordance with the laws applicable to investments, which are valid
on the date this Agreement entered into force.
Article 11
Application of other Provisions
If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law
existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to
the present Agreement contain a regulation, whether general or specific, entitling
investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable
than is provided for by the present Agreement, such regulation shall, to the extent that it
is more favourable, prevail over the present Agreement.
1.
2.
1.
2.
Article 12
Consultation and Amendment
Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter
concerning this Agreement. The other Party shall accord sympathetic
consideration to the proposal and shall afford adequate opportunity for such
consultations.
This Agreement may be amended at any time, if deemed necessary, by mutual
consent.
Article 13
Entry into Force, Duration and Termination
The present Agreement shall enter into force on the date of the latter notification
by any Contracting Party of the accomplishment of its internal procedures of
ratification.
This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue
in force thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in
writing by either Contracting Party one year before its expiration.
3.
In respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement
becomes effective, the provisions of Articles 1 to 12 of the present Agreement
shall remain in force for a further period of ten years from the date of termination
of the present Agreement.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.
DONE in duplicate at Prague, this 17th day of September, 1998, in the Indonesian, Czech
and English languages. All texts are equally authentic. If there is any divergence
concerning interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
of the Republic of Indonesia
ttd.
For the Government
of the Czech Republic
ttd.