Azmi : Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Masih Perlu Dikaji
Sumber daya Mineral dan Batubara merupakan aset yang
sangat berharga bagi suatu negara sehingga pemanfaatannya
harus diatur dalam undang- undang. Sehubungan dengan hal
ini pemerintah mengeluarkan kebijakan melalaui UU No.32
tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah
daerah dalam pemanfaat sumber daya Mineral dan Batubara
dan UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan
Batubara.
Kedua peraturan pemerintah ini dinilai masih perlu dikaji
ulang mengingat hubungan antara pusat dan daerah dalam
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia
hingga saat ini masih belum dilaksanakan. Oleh karena itu
Azmi Fendri, salah seorang mahasiswa S3 Fakultas Hukum
UB mengangkat studi kasus ini sebagai bahan disertasinya.
Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai prinsipprinsip dasar pengaturan kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya Mineral dan
Batubara ke depan.
Dalam penelitian ini Azmi menggunakan 5 teori yang menjadi dasar analisis, dengan grand
theory nya yaitu Teori Negara Hukum yang didasari konsep penguasaan negara terhadap sumber
daya alam termasuk pertambangan Mineral dan Batubara yang pelaksanaannya didelegasikan
kepada pemerintah sebagai institusi yang menjalankan fungsi – fungsi negara welfare state.
Sedangkan untuk middle theory Azmi menggunakan Teori Pembagian Kekuasaan, Teori
Wewenang serta Teori Perundang – undangan.
Teori Pembagian Kekuasaan didasari atas prinsip negara kesatuan di mana terdapat pembagian
kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pada akhirnya melahirkan
wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, termasuk bidang sumber daya alam.
Dan untuk menghindari ketidakkonsitenan atau disharmonisasi pengaturan kewenagan dibidang
sumber daya alam, khususnya Mineral dan Batubara perlu dianalisis menggunakan Teori
Perundang – undangan. Terakhir sebagai applied theory Azmi menggunakan Teori
Desentralisasi, yang digunakan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam
pengelolaan sumber daya Mineral dan Batubara.
Dari penelitian ini ditemukan sejumlah bukti yang mengungkapkan, pada prinsipnya semua
undang-undang pemerintahan daerah menganut prinsip otonomi, namun pengaturan bidang
sumber daya alam khususnya Mineral dan Batubara belum mencerminkan prinsip otonomi
daerah pertambangan. Selain itu hasil penelitiannya juga mengungkapkan bahwa sentralisasi
pengaturan pertambangan tidak lepas dari situasi ekonomi politik. Hal ini diungkapkan Azmi
dalam ujian disertasinya pada Sabtu (16/7) di Gedung Fakultas Hukum (FH) Universitas
Brawijaya (UB) lantai 6. “Sentralisasi pengaturan pertambangan tidak lepas dari situasi ekonomi
politik yang tidak stabil, sehingga politik hukum yang dikembangakan oleh pemerintah adalah
politik hukum dengan menarik investor untuk menanamkan investasi, khususnya dibidang
pertambangan” ungkapnya.
Diharapkan dari penelitian ini pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah
dalam pemanfaatan sumber daya alam kedepan harus memperhatikan prinsip bernegara
(staatsidee) sebagai landasan filosofis dalam pemnfaatan sumber daya Mineral danBatubara
yang kemudian dinormatisasikan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Aspek penyerasian lingkungan hidup, penyerasian tata ruang, dan penerapan asas
proporsionalitas dalam pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam
pemanfaatan sumber daya Mineral dan Batubara yang meliputi, pembagian kewenangan, bagi
hasil pertambangan dan proporsional dalam hal tanggung jawab recovery areal pertambangan
juga perlu diperhatikan. [nik/re/pon]
Azmi: Setting the Utilization of Mineral Resources and Coal Still Need Assessed
Coal and Mineral Resources are valuable asset for a country
so that the utilization should be regulated by law. Related to
this, the government issued a policy through Act No.32 of
2004 on the authority of government and local governments
in utilizing Minerals resources and Coal and Act No.4 of
2009 on Mineral and Coal mining.
Both government regulations are still considered need to be
re-examined considering the relationship between central and
local use and management of natural resources in Indonesia until now which is still not
implemented. Therefore Fendri Azmi, one of the students of S3 of Law Faculty UB raises this
case study as a dissertation.
In general, this study aims to analyze in depth about the basic principles of regulation of
government authority in the utilization of mineral and coal resources in the future.
In this study Azmi used five theories that became the basis of analysis, with his grand theory of
the State Theory of Law that is based on the concept of state control over natural resources
including mineral and coal mining whose implementation is delegated to the government as an
institution that runs the functions of state welfare. As for the middle theory, Azmi used the
Theory of Power Divisions, Power Theories and the Theory of Legislations.
The Theory of Power Division is based on the principle of state unitary in which there is division
of power between central and local government that eventually gave birth to the authority to
conduct government business, including the field of natural resources. And to avoid the setting of
unconsistent policies or disharmony in the field of natural resources, particularly the Mineral and
Coal Regulations need to be analyzed using the theories of law. Finally, as the applied theory,
Azmi used Theory of Decentralization, which is used to analyze the implementation of regional
autonomy, especially in the management of mineral and coal resources.
From this study, it found some evidences, in principle all the laws of local governments adhere to
the principle of autonomy, but the regulation of natural resources, especially mineral and coal do
not reflect the principle of autonomy of mining area. Besides that, his research results also
revealed that the centralization of mining regulation cannot be separated from political economic
situation. This was stated by Azmi in his dissertation exam on Saturday (16/7) in the 6th floor
building of Faculty of Law (FH) Universitas Brawijaya (UB) . "Centralization of mining
regulation cannot be separated from unstable political economic situation, so the politics of law
developed by the government is the politics of law by attracting investors to invest, particularly
in mining" he said.
From this research, It is expected that the arrangements between government authorities and
local governments in the utilization of natural resources in the future should pay attention to the
principle of nationhood (staatsidee) as a philosophical foundation in the use of Coal and Mineral
Resources which then normatized in Article 33 paragraph (3) of 1945 Constitution.
The aspects of environmental harmonizing, the harmonization of spatial, and application of the
principle of proportionality in setting the government and local government authority in the
utilization of mineral and coal resources which include, the division of authority, for the mining
and proportionate in terms of responsibility for recovery of mining areas also need attention.
[nik/re/lb]