Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan
retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu (SKHPM) kendaraan bermotor tahun
2010, untuk mengetahui apa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerimaan
retribusi SKHPM kendaraan bermotor, dan untuk mengetahui apa faktor-faktor
pendukung yang mempengaruhi penerimaan retribusi SKHPM kendaraan bermotor.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sumber data adalah data primer
dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, dan
studi dokumentasi. Key informan dalam konteks penelitian ini adalah Kepala Seksi Lalu
Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), staf ahli Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan wajib
retribusi (pihak karoseri).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerimaan retribusi Surat
Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu (SKHPM) kendaraan bermotor tahun 2010 (Studi
pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Selatan) yang
diukur melalui dimensi teori penerimaan retribusi yang pertama (1) penentuan wajib
retribusi yang indikatornya, yaitu pengadaan sosialisasi tentang retribusi SKHPM
kendaraan bermotor ke masyarakat dilakukan dengan baik dan rutin, pemberian tanda
pengenal wajib retribusi SKHPM kendaraan bermotor adalah tidak ada tanda pengenal
wajib retribusi, dan penetapan pihak yang membutuhkan jasa penerbitan SKHPM
kendaraan bermotor adalah pihak karoseri. Kedua (2) penetapan nilai kena retribusi yang
indikatornya, yaitu dasar pengenaan retribusi SKHPM kendaraan bermotor adalah pada
Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan No. 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa
Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor dan pendekatan pembebanan retribusi SKHPM
kendaraan bermotor adalah dari jumlah beban yang dikeluarkan oleh dinas dalam
menjalankan pelayanan. Ketiga (3) pemungutan retribusi yang indikatornya, yaitu tata
cara pemungutan retribusi SKHPM kendaraan bermotor adalah baik dan bukti
pembayaran retribusi SKHPM kendaraan bermotor adalah diberikan tanda bukti
pembayaran. Keempat (4) penegakan sistem retribusi yang indikatornya, yaitu
ketentuan/hukuman terhadap pelanggaran retribusi SKHPM kendaraan bermotor adalah
memiliki hukuman yang diatur dalam peraturan daerah dan pelaksanaan penyidikan
tindak pidana retribusi SKHPM kendaraan bermotor. Kelima (5) pembukuan penerimaan
yang indikatornya, yaitu tata pembukuan penerimaan retribusi SKHPM kendaraan
bermotor sudah baik dan pelaksanaan pemeriksaan dari pemerintah pusat dan propinsi
dilakukan secara rutin.
Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Propinsi Sumatera Selatan melakukan pendataan, melakukan
pengawasan lebih rutin, dan menambah pegawai yang berkompeten.
Kata Kunci : Retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu (SKHPM),
Perusahaan Karoseri
Abstract
The purposes of this study are to determine how the revenue levy Quality
Certificate Examination (SKHPM) motor vehicles in 2010, to find out what inhibiting
factors affecting the acceptance levy Quality Certificate Examination (SKHPM) motor
vehicles, and to find out what factors supporting factors that affect revenue levy Quality
Certificate Examination (SKHPM) motor vehicles. This study used a qualitative
descriptive method, datum sources are the primary data and secondary data, engineering
data collection was through observation, interviews, and study documentation. Key
informants in the context of this study is Section Head of Transport Road Traffic (LLAJ),
expert staff Traffic Transportation Section, and retribution payer.
The results of this study indicate that in acceptance of levy Quality Certificate
Examination (SKHPM) motor vehicles in 2010 (Studies in the Department of
Transportation Communication and Information Province of South Sumatra) as measured
by the dimension theory of reception of the first levy (1) the determination shall levy an
indicator, the socialization of retribution SKHPM procurement of motor vehicles to the
public is well done and routine, giving identification SKHPM compulsory levy motor
vehicle is no compulsory levy identification, and determination of those who need
services SKHPM issuance of motor vehicle is the body of a car. Two (2) the
determination of taxable value of the indicator levy, which is the basis of the imposition
of levies SKHPM motor vehicle is in South Sumatra Provincial Regulation No. 26 of
2001 on the Quality Inspection Services Levy and Motor Vehicle loading approach
SKHPM motor vehicle levy is the amount of expenses incurred by the agency in
performing the service. All three (3) collection of the levy indicator, namely procedures
for collecting motor vehicle levy SKHPM is good and proof of payment of levies
SKHPM motor vehicle is provided proof of payment. The four (4) enforcement of the
levy system indicator, namely the provision / SKHPM levy penalties for violations of
motor vehicle is to have the sentence set forth in local regulations and implementation of
criminal investigation SKHPM motor vehicle levy. The five (5) keeping the indicator of
acceptance, acceptance of book keeping procedures SKHPM levy motor vehicle
inspection has been good and the implementation of central and provincial governments
are routinely performed.
The results of this study recommends that the Department of Transportation
Communication and Information Province of South Sumatra to collect data, perform
more routine surveillance, and add a competent employee.
Keywords: Retribution Quality Certificate Examination (SKHPM),Corporate Body