Kuliah Tamu, Peluncuran Buku Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiousitas
Science
Bertempat di Gedung lantai 6, Fakultas Hukum (FH)
Universitas Brawijaya (UB), Sabtu (13/8) dilaksanakan
kuliah tamu dan peluncuran buku dengan tema
"Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religiousitas
Science". Acara dibuka langsung oleh Dekan FH UB Dr.
Shihabudin,SH,MH. Dalam sambutannya Shihabudin
menyampaikan bahwa pengembangan ilmu hukum di
Indonesia dan di Eropa memiliki beberapa perbedaan
dalam hal ilmu hukum yang berbasis keagamaan. "Hal
tersebut disebabkan karena beberapa negara di eropa lebih
cenderung sekuler dan lebih bersifat atheis. Karene itu
sebagai kaum akademisi, kita perlu banyak menggali ilmu hukum dengan basis Religiousitas
Science. Karena agama memberikan nilai lebih dalam memandang esuatu hal, utamanya
dalam masalah hukum," ungkapnya.
Acara tersebut dihadiri juga Prof Jawahir Thontowi, SH, LLM, PhD guru besar FH
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam kuliahnya, Thontowi menyampaikan bahwa
runtuhnya kepercayaan masyarakat pada pranata hukum dan penegaknya tidak terhindarkan.
Beberapa faktor pengaruh seperti substansi dan struktur hukumnya turut menentukan ketidak
percayaan tersebut. Problematika filsafat keilmuan dalam hukum tampaknya jauh lebih besar
pengaruhnya. Nilai-nilai moral dan etika serta estetika yang melekat pada setiap budaya
masyarakat, menentukan cara berpikir dan bertindak serta bekerjanya hukum telah
tersingkirkan dari pemikiran hukum positivistik. Anjungan dasar (point of departure) serta
penentuan tujuan (point of destination) tidak dapat di kesampingkan dalam memahami fungsi
dan tujuan hukum .
Dilema Pengembangan Berfikir Positivistik
Pertama, kelahiran peradaban modern yang berakar pada tradisi Yunani dan Romawi, telah
menjadi ciri dari tradisi berpikir Barat dan dipihak lain keluar tradisi berpikir Timur. Suatu
sunnatullah yang berlaku pada hukum kemanusiaan. Pergantian hari yaitu antara siang dan
malam dan juga diberlakukan pergantian sesama manusia".
Kedua , apa yang selama ini dirasakan sebagai anamoli oleh "gelombang berpikir religious
sains", melalui religiusitas sains meretas peradaban zaman (diskursus filsafat ilmu) hadir
sebagai gugatan akademik. Proses pembelajaran ilmu hukum semakin tampak jauh dari
keberpihakan pada nilai-nilai kebenaran, nilai keadilan telah menyeruak. Salah satu sebabnya
adalah karena stagnasi berpikir dari situasi kosong (void), yang didorong oleh rasa keinginan
tahuan (curioustity) dengan menawarkan spekulasi-spekulasi bersifat hipotetis. Jargon
Descartes, yang mengatakan bahwa aku ada karena aku berfikir , Cogito Erga Sum , adalah
bentuk kesombongan manusia yang mengingkari kode akademik. Sehingga jika cara berpikir
tidak mengikuti pola seperti itu , maka obyekfitas dan integritas akademik tidak dapat
dikedepankan.
Ketiga ,kritik filosofis dan sosiologis terhadap aliran pemikiran hukum positivisme telah
dikemukakan sejak kelahirannya. Misalnya , Charles Samport dalam karya Disorder of Law,
yang sejatinya hukum positivisme tersebut merupakan tonggak sejarah pengakuan terhadap
kepastian hukum. Dalam ranah Das Sollen Das Sein adalah penuh ketidak teraturan (
disorder ) , penuh ketidak seragaman ( disunformity ). Karena itu, tidak mungkin mempelajari
hukum secara liniear atau tunggal. Pemahaman hukum secara terpadu dan sistemik
merupakan keniscayaan.
Keempat, pilihan tradisi berfikir Timur juga merupakan anomali yang tidak terbatas dari
tudingan kaum sekuler dalam proses pemahaman suatu disiplin keilmuan. Kerangka awal
obyektivitas hingga sampai pada tingkat klaim kebenaran bukan sekedar ditentukan oleh
adanya fakta korespondensi dengan model, pembuktian dari tingkat empirik yang terukur.
Lebih dari itu, justru adanya ketidak lazimandari status quo tradisi berpikir Barat yang
didasarkan kepada suatu acuhan fundamental yang meniscayakan adanya ruang pengakuan
escatologis dan keimanan (faith). Dalam tradisi berpikir Timur, konsep agama bukan saja
tidak dapat dipisahkan dari Negara, tetapi juga berfungsi menjadi sukma atau darah dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknoligi yang lebih humanis .
Kelima, pergeseran posisi kejayaan Barat tampaknya tidak dapat disangkal ketika negaranegara dengan tradisi berpikir Timur telah mulai menjadi rivalitas Barat. Dambisa Moyo
dalam karyanya How The West Was Lost (2011) telah menunjukan indikator yang tidak
mudah dipungkiri bahwa kegemilangan peradapan Barat telah mulai tergeser. Pertanyaannya
tidak lagi bagaimana Barat memperoleh kegemilangan. Tentu saja, tulisan Dambisa tersebut
tidak dapat ditafsirkan secara hitam putih, bahwa peradaban Barat telah tenggelam atau
mengalami kekalahan. Tetapi lebih menggambarkan pada suatu keadaan dimana peradaban
Timur sudah mulai mengancam peradaban Barat.
Agama Dalam Ilmu Hukum
Menempatkan basis teologis (ketuhanan) dalam latar epistimologis ilmu hukum, bukan
gagasan irasional tanpa argumen. Mata rantai pertumbuhan ilmu pengetahuan hukum yang
dapat dilacak dari zaman klasik Yunani, Mesir kuno, China dan negara-negara lainnya
memperlihatkan keterkaitan historis tersebut. Bilamana ada pendapat bahwa Agama sebagai
bapak Ilmu pengetahuan (the father of science), maka filsafat dipandang sebagai ibunya Ilmu
pengetahuan (the mother of science).
Agama Sebagai Sistem Nilai/Pandangan Hidup
Tiga ratus tahun sebelum isa lahir , pertanyaan tentang siapakan otoritas pembuat aturan
hukum selain raja dan pengusaha, maka jawabanya yang muncul adalah Tuhan. Posisi ajaran
Agama dalam hukum menjadi sangat penting, bukan saja karena agama mengandung prinsipprinsip, nilai-nilai universal, sebagai pedoman parameter uji bagi kebenaran-kesalahan,
kebaikan-keburukannya suatu norma hukum dapat menyatukan pemahaman tentang
substitusi hukum, tetapi agama dapat mendorong terlahirnya hukum-hukum suatu negara
menjadi menginternasional.
Agama Mendorong Internasionalisasi
Keberadaan agama sebagai basis ilmu hukum ternyata Oleh Cicero dipandang sebagai titik
temu yang menyeragamkan pikiran masyarakat Yunani dengan Romawi. Prinsip-prinsip
tentang hak kemerdekaan, atau kebebasan, hak untuk berpendapat dan bekerja, hak untuk
toleransi saling menolong, prinsip kesetaraan dalam hukum, prinsip kejujuran dan
keterbukaan, prinsip keadilan, perdamaian dan kemakmuran bersumber pada ajaran agama
melalui wahyu. Sebagaimana Hukum Hammurabi dan The Ten Commandment yang
melarang zina, membunuh, menganiaya, hukuman denda, hukuman seimbang (retaliation
law).
Agama Sebagai Ideologi Hukum Nasional
Jika diperhatikan perkembangan sistem hukum di Barat, klaim utama mereka adalah agama
dan negara terpisah. Sebagaimana pula sistem hukum tidak berkaitan dengan agama. Namun
secara kultural klaim agama dan hukum terpisah tidak sepenuhnya benar. Sebab, institusi
non-negara, seperti Vatikan terbukti memiliki kedekatan dengan proses pembuatan hukum
Kanonik yang berlaku di seluruh dunia. Karena, itu meskipun konstitusi Negara-negara Barat
tidak menyebutkan agama sebagai ideologi negara atau cita-cita hukum (rechtidee), agama
sebagai sistem nilai tidak dapat dipungkiri mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan perbuatan.
Agama dan Legal Subtitution Dalam Masyarakat Non-Moderen
Mengapa posisi Agama dalam ilmu hukum penting adalah terkait dengan fungsinya sebagai
"ruh atau spirit" lahirnya kesadaran moralitas manusia. Dengan kata lain, moralitas, etika dan
estatika yang memiliki sifat universal jika memiliki landasan yang kokoh dari ajaran agama.
Harold J. Breman, tergolong naif ketika dihadapi pada tradisi berpikir barat. Sebab bagi dia,
hukum adalah kematian jika tanpa agama atau sejenisnya. For Him, Law is Dead without
relegion or some substitute therefor". [pon]
A Guest Lecturing, Launching a Book about Development of Jurisprudence based on
Science Religiosity
Located in the 6th floor, Faculty of Law (FH) Universitas
Brawijaya (UB) on Saturday (13/8) held a guest lecturing
and a book launching with the theme "Development of of
Jurisprudence Based on Science Religiosity". The event
was opened by the Dean of FH UB, Dr. Shihabudin, SH,
MH. In his speech, Shihabudin said that the development
of jurisprudence in Indonesia and Europe have some
differences in terms of religion-based jurisprudence. "This
was due to some countries in Europe are more likely to be
more secular and atheist. Therefore, as academics, we need
to dig a lot on jurisprudence with the basis of science
Religiosity. Because religion gives something more valuable in looking at things, especially
in legal matters," he said.
The event was also attended by Prof. Jawahir Thontowi, SH, LLM, PhD, a professor of
Faculty of Law Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. In his lecturing, Thontowi said that
the collapse of public confidence in legal institutions and its enforcement was inevitable.
Several factors influence such as substance and its legal structure that helped determine
disbelief. The problems of philosophy of science in the law appears to be much greater
influence. Moral values and ethics and aesthetics inherent in every culture, to determine ways
of thinking and acting and working of the law have been eliminated from the positive legal
thought. Pavilion base (point of departure) and goal setting (point of destination) cannot be
ruled out in understanding the function and purpose of law.
The Dilemma of Developing Thinking Positivistic
First, the birth of modern civilization are rooted in Greek and Roman tradition, has become
the hallmark of the tradition of Western thought and tradition on the other hand out of Eastern
thought. A Sunnatullah that apply to humanitarian law. Substitution of the day, i.e., between
day and night and also applied to the turn of fellow human beings. "
Second, what has been perceived as anamoli by the "wave of religious thinking science ',
through the religiosity of science paved the civilization of the age (the discourse of
philosophy of science) is present as an academic claims. The learning process jurisprudence
increasingly looks away from the partisanship on the values of truth, justice has pushed
values. One reason is due to stagnation think of a situation vacant (void), driven by his desire
of knowledge (curioustity) by offering hypothetical speculations. Jargon Descartes, who said
that I was there because I think, Cogito Sum Erga, is a form of human arrogance which
denies the academic code. So if thinking does not follow such a pattern, then objectivity and
academic integrity cannot be put forward.
Third, philosophical and sociological critique of legal positivism school of thought had been
raised since birth. For example, in the work of Charles Samport Disorder of Law, legal
positivism, which in essence is a milestone in the recognition of legal certainty. In the realm
of Das sollen Das Sein is full of irregularities (disorder), a full non uniformity (disunformity).
Therefore, it is impossible to study law liniear or single. Understanding of the law in an
integrated and systemic is a necessity.
Fourth, the choice of the tradition of Eastern thought is also the anomaly that is not limited to
the accusation of the secularists in the process of understanding a scientific discipline. Initial
framework to the level of objectivity to truth claims is not simply determined by the fact
correspondence with the model, empirical evidence of a measurable level. Moreover,
precisely the lack of unusual status quo traditions of western thought is based on a
fundamental way which necessitates the recognition of space escatologies and faith. In the
tradition of Eastern thought, the concept of religion not only cannot be separated from the
State, but also serves a soul or blood in the development of science and also a more human
technology.
Fifth, the shift position of the triumph of the West does not seem to be denied when the
countries with a tradition of thinking has begun to become East West rivalry. Dambisa Moyo
in his book, How The West Was Lost (2011) has shown the indicators that are not easily
denied that the glories of Western civilization has begun shifting. The question is no longer
how to get glories of the West. Of course, writing Dambisa cannot be interpreted in black and
white, that Western civilization had been sunk or lost. But rather describes a situation in
which the Eastern civilization has begun to threaten Western civilization.
Religion in Jurisprudence
Placing a theological basis (the divine) in the epistemological background of jurisprudence,
not the irrational idea without argument. Chain growth of legal science that can be tracked
from the time of classical Greece, ancient Egypt, China and other countries shows that
historical linkage. Whenever there is an argument that religion as the father of science (the
father of science), then the philosophy of science is seen as the mother of science.
Religion As a Value System / Views of Life
Three hundred years before the steeplechase was born, the question of the authority spends
the rule of law other than the king makers and businessmen, then the answer that emerges is
of God. Religion in law teaching position becomes very important, not only because it
contains the principles of religion, universal values, to guide the parameter-error test for truth,
goodness, ugliness of a legal norm could unify understanding of the substitution law, but
religion can encourage the birth of laws of a country becomes internasional.
Religion Pushes Internationalization
The existence of religion as the basis of legal science was regarded by Cicero as a meeting
point which homogenizes the public mind with the Roman Greece. The principles regarding
the right of independence, or freedom, the right to think and work, help each other the right to
tolerance, the principle of equality in law, the principle of honesty and openness, fairness,
peace and prosperity rooted in religion through revelation. As the Law of Hammurabi and the
Ten Commandment which prohibits adultery, murder, torture, punishable by fines, penalties
balanced (Retaliation law).
Religion As Ideology of National Law
If we observe the development of legal systems in the West, their main claims of religion and
state are separate. As well as the legal system has nothing to do with religion. But culturally
separate religious and legal claims are not entirely correct. Therefore, non-state institutions,
such as the Vatican shown to have affinity with the Code of Canon law-making process that
applies worldwide. Because, despite Western nations constitution does not mention religion
as the state ideology or ideals of law (rechtidee), religion as a value system there is no doubt
affect the mindset, behaviors, and actions.
Religion and Legal Subtitution In Non-Modern Society
Why is the position of religion in the science of law is important, it is related to its function as
a "soul or spirit" the birth of consciousness of human morality. In other words, morality,
ethics and aesthetic which has universal properties if it has a solid foundation of religion.
Harold J. Breman, quite naive when it encountered the tradition of western thought. Because
for him, the law is death if without religion or the like. For Him, the Law is Dead without
relegion or some substitute therefor ". [pon]