Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
58458
PERKEMBANGAN TRIWULANAN PEREKONOMIAN
INDONESIA
Memaksimalkan kesempatan, mengelola risiko
Desember 2010
Kata Pengantar
Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia menyajikan perkembangan utama
ekonomi Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Laporan ini menempatkan perkembangan
dalam konteks jangka panjang dan global, serta menilai terhadap prospek ekonomi dan
kesejahteraan social Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak termasuk pembuat
kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan
professional yang terlibat dalam ekonomi Indonesia.
Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia ini disusun dan dihimpun
oleh tim analisa makroekonomi kantor perwakilan Bank Dunia di Jakarta dan dipandu oleh
Shubham Chaudhuri (Lead Economist) dan Enrique Blanco Armas (Senior Economist):
Magda Adriani (harga beras), Andrew Blackman (arus perdagangan, neraca
pembayaran), Andrew Carter (penerimaan pemerintah), Andrew Ceber (rekening
nasional), Faya Hayati (harga-harga), Ahya Ihsan (belanja pemerintah dan pencairan
fiskal), Diva Singh (pasar keuangan, kondisi moneter, sektor perbankan dan arus modal).
Tambahan kontribusi diterima dari Pandu Harimurti (Jamkesmas), Amri Ilmma
(kemiskinan), Jon Jellema (Bantuan Langsung Tunai), Paavo Monkkonen (perumahan),
Jemima Sy (air dan sanitasi), Victoria A. Beard, Retno Sri Handini, dan Anna I.
Gueorguieva (Pengawasan dan Evaluasi). Tia Chandra, Kiyoshi Taniguchi dan Ashley
Taylor berbagi tugas penyuntingan dan produksi, Enrique Blanco Armas dan Hassan
Noura memberikan komentar mendetil pada draft-draft yang lebih awal.
Dokumen ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Nicolas Novianto dan diedit oleh
Magda Adriani, Victoria A. Beard, Fitria Fitrani, Retno Sri Handini, Rythia Afkar, Soekarno
Wirokartono, dan Ahya Ihsan.
Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia atas
ekonomi Indonesia:
Untuk informasi mengenai the World Bank serta kegiatannya di Indonesia, silakan
berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id
Untuk mendapatkan publikasi terkait melalui e-mail, silakan menghubungi
madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini,
silakan menghubungi ataylor2@worldbank.org.
iii
Daftar isi
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif: Memaksimalkan kesempatan, mengelola risiko
A . UPDATE EKONOMI DAN FISKAL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 3. 4. 5. 1 13 Mengelola Aliran Masuk Modal: Pilihan Kebijakan bagi Indonesia
13 a. Aliran masuk modal telah meningkat tahun ini di Indonesia, membawa manfaat dan juga
risiko yang membutuhkan tanggapan kebijakan yang sesuai .................................................. 13 b. Peningkatan aliran masuk portofolio meninggikan keprihatinan terhadap prinsip kehatihatian dan ekonomi makro dan memperbesar risiko aliran keluar yang mengganggu .......... 14 c. Kebijakan jangka menengah harus bertujuan untuk menarik lebih banyak PMA dan
memperkuat sistem keuangan melalui peraturan makro yang berhati-hati ............................. 16 d. Indonesia memiliki berbagai pilihan kebijakan untuk jangka pendek, yang mana penguatan
dan pengamanan pengumpulan cadangan merupakan dua pilihan yang paling tepat ........... 16 Kualitas belanja publik dan pola pencairan anggaran di Indonesia
18 a. Peningkatan kualitas belanja publik merupakan prioritas utama bagi Pemerintah ................ 18 b. Pencairan anggaran masih condong pada akhir tahunmenghadapi tantangan yang cukup
besar ............................................................................................................................................... 18 c. Perbandingan internasional juga menyoroti tantangan pelaksanaan anggaran di Indonesia 19 d. Realisasi di bawah anggaran dan pola pencairan yang tidak merata dapat mengurangi
efektivitas dan efisiensi belanja publik ....................................................................................... 20 e. Tantangan pencairan anggaran dan reformasi kebijakan yang baru ditetapkan..................... 22 f. Melihat ke Depan ........................................................................................................................... 23 C . INDONESIA 2014 KE DEPAN: SEBUAH PANDANGAN SELEKTIF
1. 2. viii Pendorong global dari neraca luar negeri Indonesia telah menguat
1 Ramalan akan pertumbuhan domestik akan tetap kuat untuk tahun 2011
1 Didorong pembangunan global, aliran masuk neraca pembayaran terus meningkat
3 Pasar keuangan domestik telah didorong oleh aliran masuk modal
5 Goncangan harga bahan pangan sekali lagi mendominasi pergerakan terakhir dalam inflasi
8 Lemahnya pembelanjaan fiskal berlanjut dan pertumbuhan penerimaan pajak telah melambat 9 Risiko jangka pendek pada umumnya berasal dari luar negeri, tetapi kebijakan domestik akan
menentukan lintasan pertumbuhan jangka menengah
11 B . PERKEMBANGAN TERBARU PEREKONOMIAN INDONESIA
1. iii 25 Menilai kinerja bantuan langsung tunai (BLT) Indonesia
27 Apakah JAMKESMAS mampu melindungi penduduk dari goncangan akibat pengeluaran untuk
kesehatan?
32 Perumahan dan Layanan bagi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah di Indonesia
37 Memberi insentif kepada pemerintah daerah agar mengambil tanggung jawab bagi layanan air
dan sanitasi
40 Pemantauan dan Evaluasi (P&E) Nasional di Indonesia
45 a. Pergeseran internasional menuju penyusunan, perencanaan dan penganggaran kebijakan
yang didukung informasi .............................................................................................................. 45 b. P&E di Indonesia ........................................................................................................................... 46 c. Bergerak menuju penganggaran yang didukung informasi kinerja dan membangun suatu
sistem P&E yang terkoordinasi .................................................................................................... 48 LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA
50 DAFTAR GRAFIK
Gambar 1: Peningkatan aliran ekuitas dan obligasi ke pasar –pasar emerging.............................. 1 Gambar 2: Harga komoditas global mulai meningkat ........................................................................ 1 Gambar 3: Pertumbuhan sedikit melemah di triwulan 3… ................................................................ 2 Gambar 4: …perlemahan terutama pada bidang pertanian............................................................... 2 Gambar 5: Ekspor pertanian telah meningkat .................................................................................... 4 Gambar 6: …termasuk Italia dan Belgia .............................................................................................. 6 Gambar 7: Hutang publik Indonesia telah menurun dan cadangan meningkat .............................. 6 Gambar 8: Pengamanan pengumpulan cadangan berlanjut ............................................................. 7 Gambar 9: Pertumbuhan kredit telah didorong oleh pinjaman modal kerja .................................... 7 Gambar 10: Inflasi telah meningkat sepanjang tahun tetapi masih berada di bawah rata-rata
historis ............................................................................................................................ 8 Gambar 11: Inflasi inti telah meningkat dengan mantap sementara harga yang cepat berubah
(terutama pangan) telah mendorong inflasi headline ................................................. 8 Gambar 12: Peningkatan aliran masuk portofolio telah mendominasi neraca keuangan sejak
tahun 2009… ................................................................................................................. 14 Gambar 13: …dengan mayoritas investasi portofolio menuju pembelian SUN bukan oleh
penduduk ...................................................................................................................... 14 Gambar 14: Rupiah menguat dalam nilai riil dan nominal di tahun 2009, tetapi lebih bertahap di
tahun 2010..................................................................................................................... 15 Gambar 15: Kepemilikan aset domestik oleh asing telah meningkat, tetapi cadangan juga
meningkat ..................................................................................................................... 15 Gambar 16: Belanja modal sangat condong pada akhir tahun fiskal ............................................. 19 Gambar 17: Belanja seringkali berada di bawah tingkat Anggaran ................................................ 19 Gambar 18: Pola pencairan Indonesia yang tidak merata terlihat mencolok antar negara lain
dikawasan ..................................................................................................................... 19 Gambar 19: Kemiskinan secara keseluruhan menurun ................................................................... 25 Gambar 20: Disparitas kemiskinan antar propinsi masih dijumpai ................................................ 26 Gambar 21: Cakupan program bantuan sosial Pemerintah Indonesia, 2008 dan 2009................. 30 Gambar 22: Cakupan dan pelaksanaan BLT, 2005 dan 2008 .......................................................... 30 Gambar 23: Asuransi kesehatan Jamkesmas melindungi hampir setengah penduduk miskin .. 33 Gambar 24: Individu yang tercakup oleh Jamkesmas lebih mungkin memanfaatkan layanan
rawat inap...................................................................................................................... 34 Gambar 25: Perubahan dalam Kondisi Perumahan di Daerah Perkotaan, 1988 - 2007................. 37 Gambar 26: Bahan Bangunan, Prasarana dan Hak Tanah per Desil Pengeluaran, 2007 .............. 38 Gambar 27: Rasio Sewa terhadap Pendapatan dan Peningkatannya, 2001/2002-2007................. 38 Gambar 28: Menurunnya akses keseluruhan terhadap pasokan air yang ditingkatkan ............... 40 Gambar 29: Penggunaan pasokan air yang tidak ditingkatkan telah meningkat di perkotaan .... 40 Gambar 30: Kualitas akses terhadap pasokan air dan pendapatan rumah tangga memiliki
korelasi yang tinggi ...................................................................................................... 41 Gambar 31: Depresiasi dalam perusahaan daerah air minum (PDAM) dapat melampaui investasi
baru ............................................................................................................................... 41 Gambar 32: Akses terhadap sanitasi yang ditingkatkan ................................................................. 42 Gambar 33: Pengelolaan yang Baik di Kota Palembang Menghasilkan Layanan yang Lebih Baik43 DAFTAR GRAFIK LAMPIRAN
Gambar 1:Pertumbuhan PDB ............................................................................................................. 50 Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB (pengeluaran) ........................................................................ 50 Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB (sektor) ................................................................................... 50 Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan kerndaraan bermotor ...................................................... 50 Gambar 5: Indikator konsumen ......................................................................................................... 50 Gambar 6: Indikator kegiatan industri ............................................................................................... 50 Gambar 7: Aliran perdagangan riil..................................................................................................... 51 Gambar 8:Balance of Payments......................................................................................................... 51 Gambar 9: Neraca perdagangan ........................................................................................................ 51 Gambar 10: Cadangan internasional dan dana capital asing .......................................................... 51 Gambar 11: Term of trade dan implicit ekspor dan impor berdasarkan chained Fisher-Price
indices ........................................................................................................................... 51 Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter ....................................................................................... 51 Gambar 13: Rincian tingkat harga konsumen .................................................................................. 52 THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
Gambar 14: Tingkat inflasi negara tetangga ..................................................................................... 52 Gambar 15: Harga beras domestic dan internasional..................................................................... 52 Gambar 16: Tingkat kemiskinan, bekerja, dan tidak bekerja .......................................................... 52 Gambar 17: Indeks saham regional ................................................................................................... 52 Gambar 18: Indeks spot dollar dan rupiah ........................................................................................ 52 Gambar 19: Yield obligasi 5 tahunan mata uang lokal..................................................................... 53 Gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan obligasi dollar amerika ........................... 53 Gambar 21: Perbandingan tingkat kredit bank umum ..................................................................... 53 Gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan .......................................................................... 53 Gambar 23: Realisasi dan estimasi anggaran belanja pemerintah* ............................................... 54 Gambar 24: Neraca pembayaran ....................................................................................................... 54 DAFTAR TABEL
Tabel 1: Kuatnya pertumbuhan akan berlanjut pada tahun 2011 .................................................. viii Tabel 2: Proyeksi PDB agregat pada tahun 2010 dan 2011 umumnya tidak berubah ..................... 3 Tabel 3: Rekor aliran masuk neraca pembayaran diperkirakan untuk tahun 2010.......................... 4 Tabel 4: Spread CDS negara Indonesia berada jauh di bawah beberapa negara dengan
peringkat layak investasi… ........................................................................................... 6 Tabel 5: APBN 2011 yang telah disahkan memproyeksikan defisit yang lebih besar dibanding
proyeksi tahun 2010 ..................................................................................................... 11 Tabel 6: Alokasi anggaran dan sasaran kinerja Kementerian Kesehatan ...................................... 21 Tabel 7: Ringkasan temuan audit BPK dari sektor jalan ................................................................. 22 Tabel 8: Penerima BLT mendapat pekerjaan pada tingkat yang lebih tinggi ................................. 29 Tabel 9: Rumah tangga BLT juga menghindari penurunan keturutsertaan sekolah dan
peningkatan pekerja anak............................................................................................ 29 Tabel 10: Frekuensi Pemotongan BLT, Jumlahnya, Pelakunya dan Penggunaannya .................. 31 Tabel 11: Sistem P&E.......................................................................................................................... 46 Tabel 12: Indikator Tingkat Nasional yang digunakan oleh Pemerintah Pusat ............................. 46 Tabel 13: Lembaga dan Mandat P&E di Indonesia ........................................................................... 47 DAFTAR KOTAK
Kotak 1: Moody’s menempatkan obligasi negara Indonesia dalam penilaian peningkatan
peringkat ......................................................................................................................... 6 Kotak 2: Alokasi dan belanja bagi Kementerian Kesehatan ............................................................ 20 Kotak 3: Peningkatan kendali dan pengawasan internal dapat meningkatkan kualitas belanja .. 22 Kotak 4: Pengenalan singkat Program Jamkesmas......................................................................... 32 THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
Ringkasan Eksekutif: Memaksimalkan kesempatan, mengelola risiko
Pendorong global bagi
neraca luar negeri
Indonesia, termasuk
aliran modal, yang
menguat
Pendorong global utama bagi neraca luar negeri Indonesia, khususnya aliran modal
masuk dan harga-harga komoditas, makin menguat. Tantangan bagi Indonesia adalah
bagaimana memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang terjadi, yang berhubungan
dengan penguatan pertumbuhan ke depan dan menjadikannya investasi untuk
meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, sekaligus mengelola risiko-risiko
terkait.
Aliran masuk modal yang kuat, terutama portofolio, dijumpai pada pasar-pasar ekonomi
baru, termasuk di Indonesia. Aliran masuk tersebut didorong oleh perbedaan yield,
prospek pertumbuhan yang lebih kuat, dan peningkatan kelayakan kredit, dari ekonomiekonomi baru relatif terhadap ekonomi dengan pendapatan dan hutang yang tinggi.
Lanjutan pembanjiran likuiditas ke pasar di AS telah memberikan tambahan dorongan
siklikal terhadap tren tersebut.
Harga komoditas
mengalami peningkatan
Harga-harga komoditas dunia mulai meningkat pada beberapa bulan terakhir. Di bulan
November, harga komoditas non-energi dalam dolar AS, harga bahan pangan dan bahan
mentah masing-masing meningkat sebesar 3,4 persen, 4,9 persen dan 7,6 persen.
Pendorong utama adalah kuatnya permintaan dari ekonomi-ekonomi baru, terutama Cina,
tetapi juga gangguan pasokan pada sektor pertanian.
Secara domestik,
pertumbuhan melambat
pada triwulan 3…
Pertumbuhan PDB tahunan untuk pertama kali melemah pada triwulan 3/2010 sejak
triwulan 2/2009. Akan tetapi pada tingat pertumbuhan 5,8 persen tahun-ke-tahun,
Indonesia tetap relatif kuat dibanding negara-negara lain di wilayah yang sama. Faktorfaktor domestik memainkan peran yang besar termasuk gangguan terhadap pertanian
dan pertambangan dan penggalian yang disebabkan oleh cuaca. Pertumbuhan triwulanan
dari kinerja perdagangan eceran, jasa dan manufaktur juga melemah karena faktor yang
berhubungan dengan masa bulan puasa dan Idul Fitri. Pada sisi pengeluaran, sedikit
penurunan pada kontribusi konsumsi swasta yang diimbangi oleh peningkatan yang
cukup besar dari konsumsi dan investasi pemerintah dan juga ekspor bersih (net exports).
…tetapi ramalan
pertumbuhan untuk tahun
2011 tetap pada 6,2
persen
Karena angka-angka triwulan 3 yang menurun, ramalan pertumbuhan tahun 2010 sedikit
mengalami revisi turun menjadi 5,9 persen. Ekspektasi ke depan, kuatnya investasi yang
belakangan terjadi diperkirakan akan terus berlanjut. Indikator frekuensi konsumsi yang
lebih tinggi juga mendukung. Dalam hal permintaan luar negeri, ramalan untuk
pertumbuhan ekspor riil telah sedikit diturunkan untuk tahun 2011 karena pengaruh dasar
dari kuatnya kinerja di tahun 2010 dan revisi turun terhadap ramalan pertumbuhan mitra
perdagangan utama. Dampak buruk dari bencana alam beberapa bulan terakhir, seperti
letusan Gunung Merapi, diperkirakan akan terlokalisasi. Secara keseluruhan, ramalan
pertumbuhan untuk tahun 2011 tetap tidak berubah dari Triwulanan edisi September pada
6,2 persen.
Tabel 1: Kuatnya pertumbuhan akan berlanjut pada tahun 2011
2009
2010
2011
4,5
5,9
6,2
Produk Domestik Bruto
(Persen perubahan tahunan)
Indeks harga konsumen*
(Persen perubahan tahunan)
2,6
6,2
6,0
Saldo anggaran**
Pertumbuhan mitra dagang
utama
(Persen PDB)
-1,6
-1,5
-1,8
(Persen perubahan tahunan)
-0,8
6,6
4,0
Catatan: * triwulan 4 pada laju inflasi triwulan 4. ** Proyeksi Kementerian Keuangan, angka
2011 adalah APBN yang telah disahkan. Sumber: Kementerian Keuangan, BPS dan badan
statistik nasional lainnya lewat CEIC, Consensus Forecasts Inc., dan Bank Dunia
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
vi i i
Pergerakan dalam harga
bahan pangan yang cepat
berubah terus mendekati
inflasi umum (headline)
Gangguan yang berhubungan dengan cuaca terhadap produksi bahan pangan
menggerakan inflasi menjadi 6,3 persen tahun-ke-tahun di bulan November, naik dari
5,7 persen di bulan Oktober. Harga padi-padian (termasuk beras) meningkat sebesar
25 persen tahun-ke-tahun, tingkat tertinggi sejak krisis bahan pangan di tahun 2006.
Karena kaum miskin mengkonsumsi porsi bahan pangan yang lebih besar dalam susunan
konsumsi mereka, celah antara inflasi headline dan inflasi kelompok konsumsi warga
miskin (The World Bank poverty basket) yang dibuat Bank Dunia makin melebar. Inflasi
inti masih tetap lemah (pada 4,3 persen tahun-ke-tahun di bulan November). Walaupun
meningkat secara bertahap, tingkatnya masih di bawah tingkat yang dicatat pada tahun
2008. Berdasarkan pada inflasi yang stabil, Bank Indonesia tidak mengubah suku bunga
rujukannya pada 6,5 persen untuk bulan Desember.
Akibat perkembangan
global, aliran masuk
neraca pembayaran
meningkat
Aliran masuk neraca pembayaran didorong oleh aliran masuk neraca keuangan dan
kuatnya neraca perdagangan. Pada tiga triwulan pertama tahun 2010, aliran masuk
modal dan keuangan bersih Indonesia bergerak jauh di atas tingkat rata-rata pra-krisis,
dengan didominasi oleh aliran masuk portofolio bersih. Aliran masuk PMA juga
mengalami tren naik, tetapi tetap lebih rendah dibanding negara lain di wilayah yang
sama. Aliran keluar portofolio bersih terjadi di bulan November, yang umumnya
disebabkan oleh turunnya kepemilikan SBI oleh pihak asing karena pembekuan lelang
SBI 3 bulanan. Pada awal Desember dijumpai kembali aliran masuk asing yang
mengarah kepada sekuritas pemerintah dan ekuitas lokal.
DPR telah mengesahkan
APBN tahun 2011
Program dan prioritas dalam APBN tahun 2011 yang disahkan oleh DPR pada umumnya
sejalan dengan anggaran yang diusulkan. Belanja modal yang sangat dibutuhkan akan
menerima peningkatan yang cukup besar. Keseluruhan defisit dinaikkan menjadi 1,8
persen PDB, dibanding 1,7 persen pada usulan anggaran.
Pertumbuhan penerimaan pemerintah pada tahun berjalan melambat sejak Triwulanan
edisi September. Selain itu, seperti pada tahun-tahun yang lalu, pencairan yang lemah
dijumpai pada sebelas bulan pertama tahun 2010. Tentang hal ini, walaupun beberapa
reformasi untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran telah diluncurkan, beberapa
masalah yang telah ada sejak lama masih menghambat pencairan anggaran yang tepat
waktu (lihat pembahasan pada Bagian B). Mencerminkan kedua tren ini, proyeksi Bank
Dunia bagi keseluruhan defisit di tahun 2010 adalah 1,1 persen PDB, lebih kecil dari
proyeksi Pemerintah untuk Semester I sebesar 1,5 persen PDB.
Risiko jangka pendek
pada umumnya berasal
dari luar negeri, terutama
dari aliran masuk modal
Meningkatnya aliran masuk modal sepanjang 2010 menimbulkan tantangan kebijakan
bagi banyak pasar ekonomi baru, termasuk Indonesia. Pada jangka pendek, Indonesia
masih tetap rentan terhadap goncangan yang merusak sentimen investor. Upaya lanjutan
untuk memindahkan aliran masuk menuju aliran dengan jangka yang lebih panjang dapat
membantu memitigasi risiko ini, terutama kebijakan untuk meningkatkan insentif bagi
investasi PMA.
Pada jangka menengah, risiko domestik utama adalah apakah kebijakan yang diperlukan
untuk untuk mendorong pertumbuhan menjadi 7 persen telah dipahami dan diterapkan.
Risiko ini memberikan potensi naik dan turun disekitar garis dasar. Tindakan terkoordinasi
dibutuhkan untuk menangani kebutuhan prasarana Indonesia, menghadapi rintangan
pertumbuhan dari iklim investasi, meningkatkan penciptaan lapangan kerja berkualitas,
dan memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Kebijakan yang ditujukan
untuk menangani
kerentanan terhadap
kemiskinan dan
meningkatkan akses
terhadap layanan dasar
terhadap penduduk dapat
membantu mendorong
pertumbuhan di masa
depan
Aspek yang berbeda dari kemiskinan dan dan penyampaian layanan adalah fokus dari
artikel kebijakan jangka menengah pada Triwulanan ini. Program-program perlindungan
sosial pemerintah dapat membantu mengurangi kerentanan rumah tangga terhadap
kemiskinan. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia menggunakan program bantuan
langsung tunai (BLT) bagi rumah tangga miskin secara nasional di tahun 2005 dan 2008
untuk membatasi dampak penyesuaian naik harga bahan bakar minyak. Memberikan
perlindungan keuangan dari pengeluaran kesehatan merupakan satu dari sasaran
pembangunan kesehatan di Indonesia. Asuransi kesehatan Jamkesmas yang didanai
oleh pajak ditujukan bagi kaum miskin. Jamkesmas berperan penting yang mencakup
hampir duapertiga masyarakat Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan formal
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
ix
Dalam hal akses terhadap layanan prasarana dasar, rencana pembangunan jangka
menengah Pemerintah (RPJMN 2010-2014) menetapkan agenda yang ambisius untuk air
dan sanitasi. Anggaran pemerintah nasional untuk sektor tersebut akan meningkat dan
alokasi hibah khusus tahunan akan disediakan untuk mendukung investasi pemerintah
daerah dalam sistem air dan sanitasi berbasis masyarakat. Terdapat tanda-tanda bahwa
langkah-langkah positif telah di ambil untuk mengurangi tren menurunnya tingkat layanan
air dan sanitasi yang dialami pada dekade yang lalu. Kondisi perumahan di Indonesia
juga telah meningkat secara moderat, terutama pada bidang-bidang yang membutuhkan
koordinasi seperti layanan prasarana dan hak kepemilikan properti.
Terakhir, pengawasan dan evaluasi (P&E) dapat menginformasikan penilaian terhadap
perkembangan pemerintah dalam menangani kemiskinan melalui meningkatkan
pemahaman tentang kemampuan pemerintah untuk menyampaikan barang-barang dan
jasa. Indonesia bergeser menuju sistem penganggaran berbasis informasi kinerja dan
informasi P&E merupakan salah satu masukan yang penting. Langkah ke depan untuk
menyusun sistem P&E terkoordinasi tampaknya akan menyertakan pembagian informasi
yang lebih besar, peningkatan sistem dan menyepakati indikator, format dan koordinasi
lintas lembaga dan badan.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
x
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
A. UPDATE EKONOMI DAN FISKAL
1. Pendorong global dari neraca luar negeri Indonesia telah menguat
Modal portofolio global
yang mengalir ke pasarpasar kekuatan ekonomi
baru (emerging markets)
telah meningkat tajam
pada beberapa triwulan
terakhir
Pertumbuhan aliran masuk modal yang kuat telah terlihat pada pasar-pasar kekuatan
ekonomi baru (emerging markets) (Gambar 1). Aliran dana global ke pasar ekonomi baru
itu, yang mencakup ekuitas dan penerbitan obligasi dan pinjaman bank, mencapai 403
miliar dolar Amerika pada sepuluh bulan pertama tahun ini, walaupun melemah di bulan
Oktober. Bandingkan nilainya dengan jumlah 353 miliar dolar Amerika yang tercatat di
sepanjang tahun 2009. Aliran masuk modal itu telah didorong oleh perbedaan yield dan
prospek pertumbuhan yang lebih kuat, dan peningkatan kelayakan kredit yang dimiliki
oleh ekonomi-ekonomi baru relatif terhadap ekonomi negara berpenghasilan lebih tinggi
yang kini terbenam dalam timbunan hutang. Kebijakan lanjutan pelimpahan banjir
likuiditas ke pasar di Amerika Serikat telah memberikan tambahan dorongan siklikal
kepada tren ini. Para penyusun kebijakan pada seluruh ekonomi baru sedang berjuang
menyusun kebijakan tanggapan yang tepat untuk memitigasi keprihatinan makro dan
kehati-hatian yang berkaitan dengan melimpahnya aliran masuk modal tersebut (Bagian B
membahas masalah-masalah tersebut dengan lebih rinci).
Harga komoditas telah
makin meningkat
Harga-harga komoditas dunia juga meningkat pada beberapa bulan terakhir (Gambar 2).
Di bulan November harga komoditas non-energi meningkat sebesar 3,4 persen pada
bulan tersebut dalam dolar AS, harga bahan pangan meningkat 4,9 persen dan bahan
mentah meningkat sebesar 7,6 persen. Pendorong utama adalah kuatnya pertumbuhan
permintaan dari kekuatan ekonomi-ekonomi baru, terutama Cina, dan juga karena
gangguan supply komoditas tertentu, terutama pada sektor pertanian. Melihat ke depan,
Bank Dunia merevisi ramalan komoditas dunia (dalam US dollar) untuk tahun 2010 dan
2011 (dengan tingkat ramalan bagi masing-masing indeks non-energi dan energi
ditingkatkan sebesar 9,8 persen dan 6,7 persen di tahun 2011).
Gambar 1: Peningkatan aliran ekuitas dan obligasi ke pasar Gambar 2: Harga komoditas global mulai meningkat
(indeks harga komoditas global dolar AS, Indeks Jan
–pasar emerging
2009=100)
(aliran modal ke pasar berkembang, miliar dolar AS)
500
500
180
180
400
400
160
160
300
300
140
200
200
120
100
100
100
Banks
Equity
Bonds
Energi
Non-energi
140
120
Pertanian
0
0
2008
2009
2010 Jan-Oct
Sumber: Bank Dunia DECPG
Setelah pembalikan arah
yang kuat, mitra-mitra
perdagangan utama
Indonesia telah lebih
melunak
100
80
Jan-09
80
Jul-09
Jan-10
Jul-10
Sumber: Bank Dunia
Mengikuti pembalikan arah yang kuat, pertumbuhan pada sebagian besar mitra
perdagangan utama (MTP) Indonesia telah mulai melandai. Bobot pertumbuhan MTP
mencapai 7-8 persen pada semester pertama tahun 2010 tetapi melunak menjadi 6
persen pada triwulan 3. Normalisasi laju pertumbuhan di antara para MTP ini diperkirakan
akan terus berlanjut.
2. Ramalan akan pertumbuhan domestik akan tetap kuat untuk tahun 2011
Pertumbuhan pada
triwulan 3 sedikit lebih
rendah dari perkiraan
Pertumbuhan PDB tahun-ke-tahun pada triwulan 3 melemah untuk pertama kali sejak
triwulan 2/2009 (Gambar 3). Prestasi ini sedikit lebih rendah dari yang diperkirakan pada
5,8 persen tahun-ke-tahun (yoy), atau 1,2 persen triwulan-ke-triwulan (qoq), disesuaikan
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
1
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
secara musiman. Akan tetapi laju pertumbuhan itu tetap relatif kuat dibanding dengan
negara-negara lain pada wilayah yang sama. Sebagai contoh, Malaysia dan Thailand
mengalami kontraksi triwulanan pada basis penyesuaian musiman. Sementara kinerja
pada ekonomi-ekonomi regional lainnya umumnya didorong oleh sektor manufaktur, di
Indonesia, faktor-faktor sementara dalam negeri juga memegang peranan.
Karena gangguan cuaca, produksi pertanian cukup lemah pada triwulan 3, turun 0,1
persen qoq dengan hitungan penyesuaian musiman (seasonally adjusted). Kinerja
konstruksi, pertambangan dan penggalian juga berkurang karena faktor serupa. Akan
tetapi dalam hal pengaruh terhadap pertumbuhan triwulanan juga terdapat penurunan
dalam perdagangan eceran, jasa dan manufaktur (tampaknya karena faktor-faktor yang
berhubungan dengan bulan Ramadan). Pertumbuhan komunikasi dan transportasi
bertahan dengan baik (Gambar 4).
Gambar 3: Pertumbuhan sedikit melemah di triwulan 3…
Gambar 4: …perlemahan terutama pada bidang pertanian
(persentase perubahan)
(kontribusi kepada pertumbuhan
dengan penyesuaian musim, persen)
Percent
4
Agriculture
Manufacturing
Retail trade
GDP*
Percent
8
Year on year
(RHS)
triwulan-ke-triwulan
Mining and construction
Com & trans
Other (incl services)
6
Percent
2
4
1
1
1
2
0
0
0
0
-1
-1
3
2
Sep-03
QoQ seas. adjust
(LHS)
Jun-05
Mar-07
Average (LHS)*
Dec-08
Sep-10
Percent
2
Sep-07 Mar-08 Sep-08 Mar-09 Sep-09 Mar-10 Sep-10
Catatan: * Rata-rata pertumbuhan QoQ antara triwulan Catatan: Kontribusi mungkin tidak berjumlah sama dengan
keseluruhan pertumbuhan PDB karena penyesuaian
1/2000 dan triwulan 2/2010
musiman dari tiap rangkaian
Sumber: BPS, Bank Dunia
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia
Pertumbuhan investasi
memberi kontribusi yang
kuat pada sisi
pengeluaran
Pada sisi pengeluaran untuk pertumbuhan triwulanan, sedikit perlambatan kontribusi
konsumsi swasta telah diimbangi dengan peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah
yang besar (lihat Lampiran). Peningkatan belanja investasi didorong oleh investasi
peralatan mesin, yang dapat disebabkan oleh kuatnya kurs nilai tukar yang menurunkan
harga investasi tetapi juga karena adanya perkiraan akan permintaan berkelanjutan atas
produksi di masa depan. Ekspor bersih juga memberi pengaruh yang kuat, walaupun hal
ini diimbangi dengan perbedaan statistika (statistical diescrepancy) yang besar.
Pertumbuhan untuk
tahun 2011 diramalkan
sebesar 6,2 persen, lebih
tinggi dari pertumbuhan
tahun 2010 sebesar 5,9
persen
Melambatnya ertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 sedikit menurunkan ramalan Bank
Dunia untuk tahun 2010 menjadi 5,9 persen dari 6,0 persen pada Triwulanan edisi
September (Tabel 2). Harapan ke depan, indikator konsumsi dan investasi bulanan
tetapmendukung. Sebagai contoh, kepercayaan konsumen telah berbalik arah setelah
mengalami penurunan ketika harga bahan pangan melonjak. Penjualan kendaraan
bermotor juga berbalik arah di bulan Oktober setelah mengalami penurunan selama
Ramadan. Dampak riil ekonomi dari rangkaian bencana alam yang menimpa Indonesia
pada beberapa bulan terakhir, seperti letusan Gunung Merapi, diperkirakan dampaknya
terbatas terhadap PDB nasional. Pertumbuhan ekspor riil telah diturunkan sedikit untuk
tahun 2011, karena pengaruh dasar dari kinerja yang kuat dari tahun 2010 dan revisi
ramalan pertumbuhan mitra perdagangan utama. Revisi penurunan bagi pertumbuhan
konsumsi pemerintah mencerminkan kelemahan pencairan anggaran.
Ramalan pertumbuhan untuk tahun 2011 tidak berubah pada 6,2 persen. Akan tetapi
pencapaian pertumbuhan sesuai rencana pembangunan nasional jangka menengah
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
2
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
(RPJM-N) dengan sasaran sekitar 7 persen untuk tahun 2013 dan 2014 akan
membutuhkan tindakan kebijakan yang mengena pada tahun-tahun ke depan seperti
penekanan pada bidang-bidang prasarana dan iklim investasi.
Tabel 2: Proyeksi PDB agregat pada tahun 2010 dan 2011 umumnya tidak berubah
(persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain)
Annual
2009
2010
6.2
4.4
4.9
5.0
Year to December quarter
2011
Revision to Annual
2009
2010
2011
2010
2011
5.5
5.9
7.0
3.6
-0.8
0.1
5.1
4.0
5.7
4.3
-0.3
-0.2
1. Main econom ic indicators
Total Consumption expenditure
Private consumption expenditure
Government consumption
15.7
1.2
8.6
17.0
13.4
0.4
-4.3
2.2
Gross fixed capital formation
3.3
8.6
10.0
4.2
9.7
9.6
0.3
0.8
Exports of goods and services
-9.7
12.5
10.3
3.7
5.8
11.6
1.0
-0.7
Imports of goods and services
-15.0
13.4
10.3
1.6
3.9
13.5
-1.6
-1.3
4.5
5.9
6.2
5.4
5.8
6.5
-0.1
0.0
4.1
2.3
3.5
4.6
1.0
4.3
-1.2
0.4
Gross Dom estic Product
Agriculture
Industry
3.5
4.3
5.0
5.1
4.3
5.0
0.0
-0.3
Services
5.7
8.4
8.0
5.9
8.4
8.4
0.2
0.1
12.5
23.5
11.2
n/a
n/a
n/a
4.5
2.4
10.5
6.9
-1.9
n/a
n/a
n/a
5.1
-0.7
2. External indicators
Balance of payments (USD bn)
Current account balance (USD bn)
Trade balance (USD bn)
Financial account balance (USD bn)
21.0
20.6
10.9
n/a
n/a
n/a
6.7
0.4
3.6
18.3
12.8
n/a
n/a
n/a
1.9
3.1
3. Other econom ic m easures
Consumer price index
4.8
5.1
6.3
2.6
6.2
6.0
0.0
-0.1
Poverty basket Index
5.8
8.4
8.5
2.9
11.1
6.8
0.6
1.1
GDP Deflator
8.5
7.4
10.0
6.6
8.0
9.9
-1.3
-2.2
Nominal GDP
13.4
13.7
16.9
12
14.2
17.1
-1.6
-2.3
10356
9080
9000
9475
9000
9000
-11.1
0.0
7.3
6.4
6.5
6.5
6.5
6.5
0.0
0.0
Indonesian crude price (USD/bl)
61.6
76.6
75.3
75.1
75.3
75.3
-0.8
-1.7
Major trading partner grow th
-0.8
6.6
4.0
3.4
5.6
4.9
0.1
-0.3
4. Econom ic assum ptions
Exchange rate (IDR/USD)
Interest rate (SBI, 1 month)
Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional, yang dapat melebihkan pergerakan sebenarnya
dalam volume perdagangan dan mengecilkan pergerakan dalam harga karena perbedaan dalam rangkaian harga.
Sumber: Menkeu, BPS, BI, CEIC dan proyeksi Bank Dunia
3. Didorong pembangunan global, aliran masuk neraca pembayaran terus
meningkat
Neraca perdagangan dan
neraca keuangan
mendukung peningkatan
aliran masuk neraca
pembayaran
Surplus neraca pembayaran dari tiga triwulan pertama tahun 2010 telah melampaui aliran
masuk tahunan tertinggi yang pernah tercatat (19 miliar dolar Amerika dibanding 14,5
miliar dolar Amerika pada tahun 2006). Cadangan devisa telah meningkat menjadi 93
miliar dolar Amerika pada akhir bulan November. Neraca keuangan dan neraca berjalan
mencatat kinerja yang kuat pada triwulan 3.
Pada neraca berjalan, surplus neraca perdagangan telah berbalik arah dengan kuat dari
defisit tipis yang terjadi pada bulan Juli. Pada bulan Oktober neraca itu mencapai 2,1
miliar dolar Amerika, setelah surplus sebesar 2,6 miliar dolar Amerika di bulan
September. Ekspor pertanian mulai meningkat dengan kuat, berlawanan dengan
lemahnya kinerja PDB pertanian (Gambar 5). Hal ini mencerminkan bobot yang lebih
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
3
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
besar pada tanaman pangan dalam PDB pertanian (sedikit di bawah 80 persen pada tiga
triwulan pertama tahun 2010). Tanaman non-pangan, seperti minyak goreng, merupakan
sebagian besar dari ekspor pertanian (67 persen pada periode yang sama) dan telah
menerima manfaat dari peningkatan harga komoditas dunia. Pertumbuhan ekspor
manufaktur tersendat di bulan September (walaupun mungkin merupakan cerminan
pengaruh masa liburan). Di sisi impor, modal dan barang setengah jadi masih menjadi
pendorong utama pertumbuhan, mencerminkan investasi yang membumbung.
Aliran masuk neraca
keuangan juga didorong
oleh aliran portofolio
yang kuat, dan juga
peningkatan PMA
Kuatnya neraca keuangan Indonesia selama tahun 2010 harus dipandang dalam konteks
aliran dunia yang mengalir ke pasar-pasar baru. Faktor-faktor penarik juga berperan,
termasuk kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengelolaan kebijakan makro dan
peningkatan permintaan domestik (lihat diskusi pada Bagian B mengenai pengelolaan
aliran modal). Sebagai hasilnya, aliran masuk neraca keuangan bergerak lebih tinggi
pada triwulan 3, dan angka-angka untuk triwulan 1 dan 2 juga direvisi naik. Aliran
portofolio merupakan bagian terbesar dari aliran masuk keuangan bersih, dan di
dalamnya pembelian sekuritas pemerintah berjangka lebih panjang (5,9 miliar dolar
Amerika dari jumlah 12,4 miliar dolar Amerika aliran masuk portofolio bersih dari tiga
triwulan pertama tahun 2010). Penanaman modal asing (PMA) juga tampaknya
mengalami tren yang meningkat (walaupun sulit untuk memisahkan pengaruh
penambahan investasi baru dari penerimaan yang diinvestasikan kembali, yang diambil
dari data neraca pembayaran).
Gambar 5: Ekspor pertanian telah meningkat
Tabel 3: Rekor aliran masuk neraca pembayaran diperkirakan
untuk tahun 2010
(miliar dolar AS, rata-rata bergerak 3 bulanan)
(miliar dolar AS)
Balance of Payments
Current Account
2007
2008
2009
2010
2011
12.7
-1.9
12.5
23.5
11.2
10.5
0.1
10.7
6.9
-1.9
20.9
-15.5
5.1
9.9
-15.2
5.4
21.0
-15.1
4.9
20.6
-18.6
4.9
10.9
-18.1
5.4
Capital & Financial Accounts
3.6
-1.8
3.5
18.4
13.1
Capital Account
0.5
0.3
0.1
0.1
0.3
Financial Account
Direct Investment
Portfolio Investment
Other Investment
3.0
2.3
5.6
-4.8
-2.1
3.4
1.8
-7.3
3.5
1.9
10.3
-8.8
18.3
7.9
15.9
-5.5
12.8
5.4
14.3
-6.8
Foreign Reserves (a)
56.9
51.6
66.1
92.8
Trade Balance
Income Balance
Transfers Balance
(a) 2010 value reflects value at end of November
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia
Keseluruhan ramalan
neraca pembayaran telah
ditingkatkan untuk tahun
2010 dan 2011
Sumber: BI dan proyeksi Bank Dunia
Meramalkan komponen neraca pembayaran Indonesia pada lingkungan global yang
sedang berlangsung merupakan tugas yang sulit. Proyeksi-proyeksi bersifat peka
terhadap ramalan global harga-harga komoditas dan sentimen investasi terhadap pasarpasar kekuatan baru (emerging markets). Akan tetapi, berlanjutnya aliran masuk modal
bersih sejak paruh kedua tahun 2010 diperkirakan akan mendorong surplus Neraca
Pembayaran tahunan untuk melampaui catatan nilai tertinggi sebesar 14,5 miliar dolar
Amerika di tahun 2006 (Tabel 3). Pada neraca berjalan, tren pertumbuhan impor yang
lebih tinggi dari ekspor, yang mencerminkan kekuatan relatif permintaan domestik,
diperkirakan akan mendorong pergeseran bertahap dari neraca berjalan dari surplus
menjadi defisit. Amortisasi obligasi yang lebih tinggi juga akan mempengaruhi kontraksi
keseluruhan neraca di tahun 2011. Fluktuasi umum dalam penerbitan hutang publik dan
penarikan dan pembayaran kembali hutang akan terus menimbulkan perubahan arah
yang cepat dalam Neraca Pembayaran triwulanan.
Selain kesulitan peramalan karena faktor-faktor internasional, fitur-fitur statistika juga
menambah kerumitan. Secara khusus, sejak triwulan 1 telah terdapat perbedaan yang
melebar antara data perdagangan neraca nasional, yang merupakan dasar peramalan
perdagangan Bank Dunia, dan data perdagangan neraca pembayaran. Perbedaan itu
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
4
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
pada dasarnya berkaitan dengan valuasi impor barang-barang: impor barang menurut
neraca pembayaran berjumlah 9,1 miliar dolar Amerika lebih tinggi pada triwulan 1 hingga
triwulan 3 tahun 2010 dibanding angka neraca nasionalnya.
4. Pasar keuangan domestik telah didorong oleh aliran masuk modal
Melonjaknya aliran masuk
modal telah menimbulkan
serangkaian usulan
kebijakan untuk
menangani kerentanan
terhadap aliran dana
keluar dan dampak
lanjutan dari makin
menguatnya kurs tukar
Melonjaknya aliran masuk modal selama tahun 2010 berjalan telah memicu debat tentang
kebijakan dengan kisaran yang luas di dalam ekonomi-ekonomi yang baru muncul.
Tanggapan yang tepat bergantung kepada sifat aliran tersebut, keadaan negara dan
sejauh mana berbagai keprihatinan akan ekonomi makro dan kehati-hatian dan
kerentanan terhadap perubahan arah aliran. Hal-hal itu dibicarakan secara lebih rinci
pada Bagian B.
Obligasi domestik dan
harga ekuitas telah
memperoleh manfaat dari
aliran masuk modal…
Tren aliran masuk modal portofolio berbalik arah di bulan November, walaupun data-data
awal untuk bulan Desember menunjukkan berlanjutnya aliran masuk. Terdapat aliran
keluar portofolio asing berjumlah sekitar 18 triliun rupiah pada bulan November, sekitar 80
persen yang disebabkan oleh penurunan kepemilikan sertifikat Bank Indonesia (SBI). Hal
ini mengikuti penangguhan penjualan SBI 3 bulanan pada pertengahan bulan November.
Selain itu aliran keluar tersebut juga tercatat selama peningkatan keprihatinan pasar
keuangan akan krisis hutang Irlandia. Data awal untuk bulan Desember menunjukkan
kembalinya aliran masuk portofolio bersih dan peningkatan kepemilikan sekuritas
pemerintah oleh pihak asing.
Selama tahun 2010 berjalan, Bank Indonesia (BI) telah menjalankan serangkaian upaya
kebijakan kehati-hatian untuk memindahkan aliran dana investasi menuju ke arah yang
1
lebih stabil. Pada bulan Juni diumumkan jangka waktu penyimpanan minimum Bank
Indonesia Sertifikat (SBI) selama minimum 1 bulan, berlaku bagi investor dalam maupun
luar negeri. Baru-baru ini lelang SBI 1 bulan dan yang 3 bulan, yang umumnya disimpan
oleh para investor jangka pendek, juga telah dibekukan. Di bulan Desember keputusan
kebijakan moneter BI menunjukkan bahwa BI sedang menyiapkan upaya lebih lanjut
untuk “memitigasi dampak negatif dari aliran masuk modal dan juga untuk memperkuat
daya tahan sistem perbankan”. Hal itu sebagian berkaitan dengan peraturan mengenai
giro wajib minimum dalam valuta asing dan rekening vostro (rekening giro rupiah yang
dimiliki oleh pihak asing pada bank-bank domestik).
Melihat berjalannya tahun 2010, harga-harga ekuitas dan obligasi terus mencapai nilai
tertinggi yang pernah tercatat. Indeks harga saham gabungan Jakarta telah menguat 40
persen sejak awal tahun 2010, dibanding peningkatan sebesar 5,6 persen dalam indeks
Dunia MSCI dalam mata uang lokal, dan meningkat 190 persen dibanding tingkat
rendahnya pada bulan Maret 2009. Yield obligasi negara dalam mata uang lokal berada
pada tingkat paling rendahnya. Yield untuk satu, lima dan sepuluh tahunan turun sekitar
180 hingga 230 basis poin selama setahun berjalan. Spread antara obligasi negara
Indonesia dalam dolar AS dan surat treasuri AS telah kembali ke nilai rendah seperti
masa pra-krisis tahun 2007, yaitu di bawah 200 basis poin, dan lebih dari 100 basis poin
di bawah spread indeks obligasi pasar ekonomi baru dunia. Selain peningkatan dalam
indikator pasar tentang kelayakan kredit, lembaga pemeringkat Moody’s mengumumkan
bahwa peringkat obligasi negara Indonesia ditempatkan dalam daftar pertimbangan
peningkatan peringkat (Kotak 1).
1
Untuk rincian lebih lanjut mengenai tanggapan kebijakan Bank Indonesia lihat Nanang Hendarsah
(2010), ‘Challenges and Policy Options in Managing Portofolio Investment Flows: Bank Indonesia’s
Recent Experiences’, Direktorat Penelitian dan Kebijakan Ekonomi, Bank Indonesia, November.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
5
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Kotak 1: Moody’s menempatkan obligasi negara Indonesia dalam penilaian peningkatan
peringkat
Pada tanggal 1 Desember 2010, Moody’s
Tabel 4: Spread CDS negara Indonesia berada
menempatkan
obligasi
pemerintah
jauh di bawah beberapa negara dengan
Indonesia dalam mata uang lokal dan
peringkat layak investasi…
asing ke dalam penilaian yang dapat
meningkatkan peringkatnya, yang akan
Spread
Peringkat
memindahkan mereka dari Ba2 ke kelas
CDS
layak investasi. Sebelumnya pada bulan
(Nov 30
Moody's
S&P
Juni tahun ini, Moody’s telah menggeser
2010)
ramalan obligasi negara Indonesia dari
stabil menjadi positif. Indikator-indikator
Indonesia
147
Ba2
BB
pasar
kini
menempatkan
tingkat
Thailand
105
Baa1
BBB+
kelayakan kredit Indonesia pada tingkat
sebanding, atau lebih tinggi dari peringkat
Malaysia
85
A3
Ainvestasi obligasi negara-negara lainnya
(Tabel 4).
Korea
110
A1
A
Yunani
Alasan utama keputusan Moody’s di
bulan Desember termasuk ketahanan
Indonesia terhadap krisis keuangan dunia
dan kuatnya dasar-dasar ekonomi makro
yang
berkelanjutan,
mantapnya
peningkatan posisi hutang pemerintah,
dan peningkatan cadangan devisa yang
dapat
menjadi
peredam
terhadap
goncangan neraca pembayaran.
973
Ba1
BB+
Portugal
532
A1
A-
Irlandia
608
Aa2
A
Spanyol
343
Aa1
AA
Brasil
119
Baa3
BBB-
Belgia
183
Aa1
AA+
Italia
244
Aa2
A+
Seperti kredit Asia lainnya, Indonesia
relatif tidak terpengaruh oleh krisis
Sumber:
Thomson
Financial
Datastream,
hutang Irlandia di zona Euro (Gambar 6).
Moody’s dan S&P
Sesungguhnya jatuhnya tingkat hutang
Catatan: Spread CDS 5 tahunan dalam dolar AS
publik Indonesia dan neraca fiskal yang
kokoh sangat mencolok bila
dibandingkan dengan sebagian besar negara-negara OECD, terutama yang berada di Eropa yang
telah menghadapi krisis hutang publik besar pada tahun ini. Dari di atas 100 persen di tahun 1999,
rasio hutang publik Indonesia terhadap PDB telah turun rata-rata sebesar 7 poin persentase setiap
tahun dan mencapai 28 persen di tahun 2009 (Gambar 7). Cadangan juga telah bergerak naik,
seperti telah disinggung di atas dalam konteks meningkatnya aliran masuk modal.
Gambar 6: …termasuk Italia dan Belgia
Gambar 7: Hutang publik Indonesia telah
(spread CDS obligasi negara 5 tahunan dalam menurun dan cadangan meningkat
dolar AS dalam basis poin)
(hutang publik terhadap PDB, persen; cadangan,
miliar dolar AS)
Basis points
1400
Basis points
1400
Percent
USD billion
120
120
1200
1200
Indonesia
Greece
100
1000
1000
800
800
80
Public Debt to GDP
(LHS)
Foreign
Reserves (RHS)
100
80
60
60
40
40
20
20
600
600
Ireland
400
400
200
200
Italy
Belgium
0
Mar-08
Nov-08
Jul-09
Mar-10
0
Nov-10
Sumber: Thomson Financial Datastream
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
0
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia
Catatan: Cadangan 2010 adalah data akhir
November dan data hutang publik terhadap
PDB adalah perkiraan Bank Dunia
Desember 2010
6
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
… tetapi intervensi telah
membatasi pergerakan
kurs tukar valuta
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Kurs tukar rupiah telah bertahan stabil pada beberapa bulan terakhir (dan telah menguat
sebesar 4 persen tahun-berjalan). Pergerakan harian cukup rendah. Kurs nilai tukar
nominal efektif (yaitu kurs tukar bilateral Indonesia dengan negara-negara yang berbeda
sesuai pembobotan perdagangan mereka) sebenarnya melemah sebesar 2,9 persen dari
bulan Agustus hingga November (naik 2,7 persen pada bulan Desember 2009). Kurs nilai
tukar riil efektif, yang menyertakan perbedaan dalam harga relatif, juga melemah dari
bulan August hingga November (turun 2,5 persen) tetapi telah meningkat sebesar 5
persen sejak bulan Desember 2010.
Intervensi oleh BI pada pasar valuta asing telah meningkatkan cadangan dari 81 miliar
dolar Amerika pada akhir bulan Agustus menjadi 93 miliar dolar Amerika pada akhir bulan
November (walaupun laju peningkatan menurun di bulan November). Akan tetapi, karena
pengamanan pengumpulan cadangan, laju pertumbuhan moneter tidak meningkat secara
mencolok (Gambar 8). Pola pengamanan melalui operasi pasar terbuka pada beberapa
bulan terakhir makin bergantung pada fasilitas deposito berjangka dan fasilitas simpanan
overnight BI daripadapada penerbitan SBI (FASBI). Jumlah SBI yang beredar telah
menurun, dengan BI melakukan operasinya untuk menggeser dana-dana menjauh dari
SBI jangka pendek (yang merupakan aliran masuk portofolio yang lebih rentan terhadap
perubahan arah aliran).
Gambar 8: Pengamanan pengumpulan cadangan berlanjut
(uang dasar dan operasi pasar terbuka, OMO, triliun rupiah
beredar; cadangan, miliar dolar AS)
500
IDR trillion
400
USD billion
M0 Base Money
(LHS)
100
Gambar 9: Pertumbuhan kredit telah didorong oleh pinjaman
modal kerja
(pertumbuhan M1 dan M2 dalam perubahan persentase
tahun-ke-tahun)
50
Total Reserves (RHS)
80
Percent
Percent YOY
40
Investment Loan
Growth (LHS)
Lending Rate
(RHS)
30
300
100
Total stock of OMOs to
reduce net domestic assets
(LHS)
40
20
0
0
Jan-08
15
12
60
20
200
18
Dec-08
Nov-09
Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia
Kondisi kredit tampaknya
terus mendukung
investasi dan
pertumbuhan di masa
depan
Oct-10
10
0
9
Consumer Loan
Growth (LHS)
Total Loan
Growth (LHS)
Working Capital
Loan Growth (LHS)
-10
Jan-07
6
3
0
Mar-08
Jun-09
Sep-10
Sumber: BI, CEIC dan Bank Dunia
Pada sisi kuantitas, pertumbuhan kredit telah didorong oleh pinjaman modal kerja.
Keseluruhan kredit bertumbuh menjadi 21 persen yoy di bulan September, dengan
berbalik arahnya pinjaman untuk modal kerja (Gambar 9). Pinjaman konsumen, yang
merupakan sepertiga dari keseluruhan kredit, tumbuh sebesar 25 persen. Persetujuan
kredit (walaupun dilaporkan terlambat) juga meningkat. Dalam hal biaya kredit, tingkat
pinjaman nominal telah menurun sepanjang tahun (turun 100 basis poin menjadi 13,4
persen di bulan September). Hal ini mengikuti penurunan dalam yield obligasi negara
seperti disinggung di atas. Diukur dengan dasar ex-post, tingkat pinjaman riil adalah
sekitar 7 persen dengan tingkat simpanan hampir nol.
Indikator neraca sektor perbankan, seperti rasio kecukupan modal, kredit macet dan rasio
pinjaman terhadap simpanan, tetap relatif kuat dan tidak berubah sejak Triwulanan edisi
sebelumnya. Tentang berita yang berkaitan, DPR Indonesia telah memberikan
persetujuan awal bagi pendirian pengatur keuangan yang baru, yang akan bertanggung
jawab untuk mengawasi bank, broker dan perusahaan pengelolaan dana dan akan
mengambil alih fungsi pengaturan yang sekarang berada di tangan Bank Indonesia dan
Bapepam.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
7
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
5. Goncangan harga bahan pangan sekali lagi mendominasi pergerakan terakhir
dalam inflasi
Pergerakan harga bahan
pangan terus mendorong
inflasi
Gangguan kepada harga-harga bahan pangan yang berhubungan dengan cuaca
mendorong inflasi IHK headline menjadi 6,3 persen yoy di bulan November, naik dari 5,7
persen di bulan Oktober (Gambar 10). Secara khusus, harga padi-padian (yang termasuk
beras) meningkat 25 persen yoy, tingkat tertinggi sejak krisis bahan pangan di tahun
2006. Peningkatan ini menghantam kaum miskin secara tidak proporsional mengingat
besarnya bobot bahan pangan itu di dalam susunan konsumsi mereka. Celah antara
inflasi keranjang kemiskinan Bank Dunia, yang memberi bobot lebih besar pada bahan
pangan tersebut, dan keseluruhan inflasi IHK telah meningkat di atas 5 poin persentase –
celah terbesar sejak rangkaian tersebut dimulai pada tahun 2002.
Harga beras domestik tetap bertahan pada kisaran 50 persen lebih mahal dibanding
harga beras internasional pembandingnya (lihat Kotak 1 pada Triwulanan edisi
September untuk rincian lebih lanjut). Pemerintah juga mengumumkan serangkaian
pembelian beras dari pasar internasional untuk membangun persediaan pada Badan
Urusan Logistik (BULOG).
Inflasi inti, walaupun
beringsut meningkat,
tetap relatif lemah
Inflasi inti masih tetap lemah (pada 4,3 persen yoy di bulan November). Sementara
meningkat secara bertahap, inflasi inti masih jauh berada di bawah tingkat yang dicatat,
misalnya, pada tahun 2008. Mencerminkan pengaruh dari item-item yang cepat berubah
arah (Gambar 11), seperti harga bahan pangan, terhadap angka inflasi terakhir, dan
menganggap angka inflasi inti sebagai dapat dikelola, BI mempertahankan suku bunga
rujukannya pada 6,5 persen di bulan Desember.
Perbedaan antara inflasi
IHK dan deflator PDB
berangsur menyusut
Pertumbuhan harga-harga seluruh ekonomi, seperti diukur oleh deflator PDB, makin
mendekati harga-harga IHK. Seperti disinggung di atas, hal ini membawa implikasi untuk
membandingkan proyeksi neraca fiskal Pemerintah dan Bank Dunia karena kedua indeks
itu membentuk dasar harga yang berbeda bagi peramalan penerimaan pajak. Pada
triwulan 3, deflator PDB bertumbuh sebesar 7,1 persen yoy, yang hanya 0,9 poin
persentase di atas inflasi IHK triwulanan. Jatuhnya inflasi harga investasi dan konstruksi
berperan dalam penyatuan ini (sama seperti ketika peningkatan mereka menambah celah
antara dua tingkat inflasi tersebut yang mencapai 10 persen pada triwulan 2/2008).
Gambar 10: Inflasi telah meningkat sepanjang tahun tetapi
masih berada di bawah rata-rata historis
Gambar 11: Inflasi inti telah meningkat dengan mantap
sementara harga yang cepat berubah (terutama pangan)
telah mendorong inflasi headline
(persentase perubahan tahun-ke-tahun)
(kontribusi terhadap inflasi bulanan)
24
Persen
Persen
18
Per cent
Per cent
24
1.8
18
1.2
12
0.6
0.6
6
0.0
0.0
0
-0.6
-0.6
Volatile
Administered
Core
Headline Inflation
1.8
1.2
Inflasi pangan
12
Inflasi
Keranjang
Kemiskinan
6
Inflasi
Headline
0
Nov-07 May-08 Nov-08 May-09 Nov-09 May-10 Nov-10
Sumber: BPS dan Bank Dunia
Perkiraan ke depan
terdapat perimbangan
antara tekanan naik dan
turun, baik dari dalam
maupun luar negeri,
Nov-08
May-09
Nov-09
May-10
Nov-10
Sumber: BPS dan Bank Dunia
Ramalan rata-rata inflasi untuk tahun 2010 tetap tidak berubah di 5,1 persen. Ramalan
inflasi pada triwulan 4 telah sedikit direvisi turun menjadi 6,2 persen yoy dari 6,4 persen,
karena ramalan yang lebih lemah bagi pertumbuhan PDB triwulan 4. Revisi naik terhadap
inflasi kelompok konsumsi warga miskin mencerminkan goncangan pasokan yang
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
8
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
terhadap inflasi
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
berimbas terhadap harga bahan pangan dan peningkatan harga komoditas dunia.
Ramalan-ramalan tersebut tidak menyertakan asumsi penyesuaian apapun terhadap
harga-harga yang diatur atau subsidi untuk tahun 2011.
Untuk tahun 2011, tekanan naik harga-harga datang dari komoditas dunia dan potensi
goncangan pasokan berikut terhadap harga bahan. Akan tetapi, baik perkiraan inflasi
maupun inflasi inti belum meningkat secara mencolok pada beberapa bulan terakhir.
Pertumbuhan mitra perdagangan utama telah direvisi turun. Inflasi untuk triwulan 4 tahun
2011 diproyeksikan pada 6,0 persen yoy.
Ramalan untuk pertumbuhan deflator PDB juga telah sedikit diturunkan untuk tahun 2010
dan 2011, sejalan dengan tren yang belakangan dijumpai. Hal ini berlanjut pada revisi
turun untuk PDB nominal, yang merupakan kunci bagi ramalan fiskal pada sisi
penerimaan.
6. Lemahnya pembelanjaan fiskal berlanjut dan pertumbuhan penerimaan pajak
telah melambat
Pertumbuhan penerimaan
pajak di tahun 2010
melambat
Pertumbuhan penerimaan pemerintah telah melambat sejak Triwulanan edisi September,
yang disebabkan oleh prestasi pajak penghasilan dan PPN. Jumlah penerimaan
pemerintah pusat pada sebelas bulan pertama tahun 2010 berada pada 18 persen di atas
periode yang sama di tahun 2009. Sebagai pembanding, penerimaan pada delapan bulan
pertama mencapai 21 persen di atas tahun yang lalu (yaitu pada waktu proyeksi
Triwulanan edisi September dibuat).
Baik kegiatan ekonomi maupun upaya kebijakan memainkan peran untuk menjelaskan
tren ini. Pertama, pertumbuhan dalam kegiatan ekonomi nominal lebih rendah dari yang
diperkirakan sebelumnya. Hal ini telah menurunkan proyeksi tahun 2010 bagi pajak dan
penerimaan non migas bukan pajak (yang juga turun karena proyeksi harga minyak yang
sedikit lebih rendah). Kedua, penurunan tingkat pajak perusahaan di tahun 2010, dari 28
persen di tahun 2009 menjadi 25 persen di tahun 2010, juga dapat menjelaskan sebagian
perlemahan tersebut. Perubahan kebijakan juga akan mempengaruhi pertumbuhan pajak
di tahun 2011. Sebagai contoh, pajak atas pemindahan hak atas tanah dan bangunan
tidak lagi menjadi penerimaan pemerintah pusat tetapi menjadi penerimaan pemerintah
daerah. Sejalan dengan itu, sejak tahun 2011 penerimaan pajak bumi dan bangunan
direncanakan akan mulai berangsur dipindahkan dari pemerintah pusat, sebelum benarbenar dihapuskan pada tahun 2014.
Lemahnya tingkat
pencairan masih
merupakan masalah,
walaupun upaya untuk
meningkatkan
pelaksanaan anggaran
telah diluncurkan
Seperti pada tahun-tahun yang lalu, pencairan yang lemah juga terlihat pada sebelas
bulan pertama tahun 2010. Pada akhir bulan November, jumlah pencairan hanyalah
73 persen dari anggaran dengan perubahan, di bawah tingkat 76 persen di tahun 2009
dan 83 persen di tahun 2008. Hal ini umumnya didorong oleh rendahnya belanja pada
item-item di bawah golongan modal dan lainnya, tetapi juga oleh bahan dan pembayaran
bunga. Sebagai akibatnya, proyeksi belanja Bank Dunia untuk tahun 2010 juga telah
disesuaikan dengan sedikit penurunan. Walaupun reformasi untuk meningkatkan
pelaksanaan anggaran telah diluncurkan, beberapa masalah yang telah lama ada yang
merintangi pencairan anggaran secara tepat waktu masih bertahan. Bagian B mencermati
masalah itu secara lebih rinci, termasuk tren terakhir dalam laju pencairan, potensi
dampak mereka terhadap efisiensi belanja publik dan reformasi kebijakan yang berkaitan.
Defisit fiskal di tahun
2010 diramalkan akan
lebih rendah dari yang
tercantum dalam
Anggaran awal
Dengan adanya berbagai tren tersebut, defisit di tahun 2010 tampaknya akan berada jauh
di bawah proyeksi APBN-P sebesar 2,1 persen PDB atau 134 triliun rupiah. Per bulan
November, neraca pemerintah untuk tahun 2010 berjalan masih berada pada surplus 16
triliun rupiah. Walaupun demikian, seperti disinggung di atas, belanja dibebankan pada
bulan terakhir di penghujung tahun, kinerja berjalan telah menyebabkan revisi turun pada
proyeksi defisit fiskal pada Laporan Pemerintah Semester I menjadi 1,5 persen PDB atau
95,1 triliun rupiah. Proyeksi Bank Dunia adalah defisit sebesar 69,1 triliun rupiah atau 1,1
persen PDB (Tabel 5). Angka ini naik sebesar 9,9 triliun rupiah (0,2 poin persentase dari
PDB) dari proyeksi Triwulanan edisi September.
Pendorong utama dari perbedaan antara proyeksi fiskal Pemerintah dan Bank Dunia
adalah perbedaan indeks harga yang digunakan untuk meramalkan PDB nominal yang
juga mempengaruhi penerimaan pajak (lihat Triwulanan edisi Juni 2010 untuk
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
9
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
pembahasan lebih rinci). Pemerintah menggunakan IHK, sementara Bank Dunia
menggunakan deflator PDB untuk mencerminkan dasar seluruh ekonomi bagi
penerimaan pajak. Dengan makin dekatnya pertumbuhan dari kedua indeks tersebut,
perbedaan di antara ramalan penerimaan juga tampaknya akan makin menyempit.
RAPBN 2011 telah
disahkan pada akhir
bulan Oktober
Program dan prioritas pada RAPBN tahun 2011 yang disahkan oleh DPR pada umumnya
sejalan dengan anggaran yang diusulkan. Keseluruhan belanja meningkat sebesar 2,3
persen dibanding anggaran yang diusulkan, naik 6,7 persen dari APBN 2010. Asumsi
pertumbuhan dan kekuatan kurs tukar nominal terhadap dolar AS mengalami sedikit
penyesuaian naik. Defisit ditingkatkan menjadi 1,8 persen PDB, naik tipis dari 1,7 persen
pada anggaran yang diusulkan.
APBN tahun 2011 menyertakan peningkatan yang relatif besar dalam alokasi dana
terhadap belanja modal (naik hampir 30 persen dari APBN-P tahun 2010). Tentang
subsidi, usulan untuk meningkatkan tarif listrik sebesar 15 persen ditolak oleh DPR.
Sebaliknya, DPR mengusulkan agar Pemerintah meningkatkan efisiensi operasi PLN.
Pemerintah baru-baru ini tampaknya mengusulkan pembatasan penggunaan bahan bakar
bersubsidi bagi kendaraan pribadi yang akan dimulai pada bulan Januari 2011. Mengenai
berita lain yang berkaitan dengan subsidi, Kementerian Pertanian sedang melakukan
percobaan bagi subsidi pupuk langsung kepada petani dan bukan kepada produsen
pupuk.
Aliran masuk modal
mendukung posisi
pendanaan Pemerintah
menuju masa depan
Posisi pendanaan di tahun 2010 telah dibantu oleh kuatnya permintaan investor asing
akan surat utang pemerintah (SUN). Pembiayaan bersih hingga akhir bulan November
mencapai 78 triliun rupiah. Penjualan obligasi domestik bersih berkontribusi sebesar 93,5
triliun rupiah dari jumlah tersebut. APBN 2011 memproyeksikan pembiayaan bersih dari
sumber domestik sebesar 125,3 triliun rupiah (hampir seluruh 124,7 triliun jumlah
pembiayaan bersih dibutuhkan untuk proyeksi defisit). Penjualan bersih obligasi domestik
diproyeksikan 121,6 triliun rupiah. Terus berlanjutnya permintaan asing terhadap SUN
memasuki tahun 2011 akan mendukung posisi pendanaan untuk tahun tersebut.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
10
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Tabel 5: APBN 2011 yang telah disahkan memproyeksikan defisit yang lebih besar dibanding proyeksi tahun 2010
(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2009
2010
2010 (p)
2010 (p)
2011 (p)
Actual
Revised
Budget
Semester 1
report
WB
estimates
Budget
A. State revenues and grants
1. Tax revenues
o/w natural resources
- Oil and gas
- Non oil and gas
2. Non tax revenues
o/w natural resources
- Oil and gas
- Non oil and gas
848.8
619.9
317.6
50.0
267.5
227.2
139.0
125.8
12.8
992.4
743.3
362.2
55.4
306.8
247.2
164.7
151.7
13.0
994.7
738.9
360.9
55.3
305.6
253.9
164.7
151.5
13.2
968.4
708.9
349.4
52.2
297.2
257.5
157.3
141.2
16.2
1,104.9
850.3
420.5
55.6
364.9
250.9
163.1
149.3
13.8
B. Expenditure
1. Central government
2. Transfers to the regions
937.4
628.8
308.6
1,126.1
781.5
344.6
1,089.8
742.4
347.4
1,037.5
694.6
342.9
1,229.6
836.6
393.0
5.2
-28.1
5.7
26.0
-9.4
(88.6)
(1.6)
(133.7)
(2.1)
(95.1)
(1.5)
(69.1)
(1.1)
(124.7)
(1.8)
5,613
4.5
2.8
10,408
6.6
61.5
950
6,254
5.8
5.3
9,200
6.5
80.0
965
6,254
5.8
5.3
9,200
6.5
80.0
965
6,385
5.9
5.1
9,080
6.4
76.6
965
7,020
6.4
5.3
9,250
6.5
80.0
970
C. Primary balance
D. SURPLUS / DEFICIT
Deficit (per cent of GDP)
Economic assumptions/outcomes
Gross domestic product (GDP)
Economic growth (per cent)
CPI (per cent)
Exchange rate (IDR/USD)
Interest rate of SBI (average %)
Crude oil price (USD/barrel)
Oil production ('000 barrels/day)
Catatan: Ramalan penerimaan Bank Dunia berdasarkan metodologi yang berbeda dari yang digunakan oleh Pemerintah
untuk mendapatkan proyeksi bagi PDB nominal (lihat Bagian C dari Triwulanan Juni 2010 untuk pembahasan lengkap
Sumber: Menkeu dan proyeksi Bank Dunia
7. Risiko jangka pendek pada umumnya berasal dari luar negeri, tetapi kebijakan
domestik akan menentukan lintasan pertumbuhan jangka menengah
Risiko jangka pendek
pada umumnya berasal
dari luar negeri, terutama
dari aliran masuk modal
Pendorong global posisi luar negeri Indonesia membawa risiko dan kesempatan.
Ramalan untuk pendorong likuiditas global dan harga komoditas, yang baru-baru ini
mendorong neraca luar neger Indonesia, tetap rentan terhadap pemindahan secara tibatiba. (Untuk pembicaraan lebih lanjut tentang dampak goncangan harga komoditas
terhadap posisi fiskal, harga-harga dan ekspor Indonesia, lihat Bagian B dari Triwulanan
edisi Juni 2010).
Dalam kaitannya dengan aliran modal, suatu revisi naik yang kuat terhadap lintasan
pemulihan AS, dan penyesuaian yang berkaitan pada kebijakan pelimpahan likuiditas ke
pasar berikutnya (QE2, quantitative easing 2), dapat menyebabkan goncangan sementara
kepada aliran yang mengalir kepada pasar ekonomi-ekonomi baru (EME). Selain itu,
tanggapan kebijakan terhadap tekanan kurs tukar dan aliran modal di antara pasar
ekonomi baru tidaklah terkoordinasi dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan potensi
arbitrasi peraturan, dengan investor “uang panas” memindahkan fokus karena negaranegara menggunakan kebijakan dan peraturan yang berbeda terhadap aliran demikian.
Dengan latar belakang demikian, faktor-faktor struktural, seperti pembangunan neraca
korporat dan rumah tangga dalam G7 dan tingginya tabungan di Cina, bersama-sama
dengan penyesuaian risiko relatif dari EME vs ekonomi dengan pendapatan dan hutang
yang tinggi, menunjuk kepada terus berlanjutnya aliran likuiditas menuju EME.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
11
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Dalam jangka pendek, Indonesia masih tetap rentan terhadap goncangan yang merusak
sentimen investor. Sebagai contoh, ekonomi Indonesia mengalami pelarian keluar modal
pada bulan Mei 2010. Informasi pasar menunjukkan bahwa sentimen demikian tidaklah
besar pada investor asing dalam sekuritas pemerintah dengan jangka yang lebih panjang.
Namun demikian, kebijakan untuk meningkatkan insentif bagi investasi PMA tidak hanya
dapat membantu memindahkan aliran ke investasi yang lebih stabil tetapi juga memenuhi
kebutuhan investasi bagi dorongan investasi yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk
memenuhi sasaran pertumbuhannya.
Risiko domestik
umumnya berkaitan
dengan tantangan
kebijakan jangka
menengah yang
dibutuhkan untuk
mendorong pertumbuhan
ke lintasan yang bahkan
lebih tinggi lagi
Secara domestik dalam jangka pendek, sementara peningkatan dalam inflasi inti
hanyalah terbatas, terdapat peningkatan risiko akan goncangan lanjutan harga bahan
pangan yang menambah kepada inflasi inti melalui pengaruh tahap kedua dan
dampaknya terhadap perkiraan inflasi. Pada sisi fiskal, risiko utama untuk tahun 2011
tetaplah merupakan pencairan dana secara tepat waktu, terutama bagi proyek-proyek
prasarana modal.
Mungkin risiko jangka menengah utama terhadap Indonesia adalah apakah kebijakan
yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan menjadi 7 persen ditambah laju
pertumbuhan yang mungkin telah diperoleh dan diterapkan. Risiko ini memberikan
potensi naik dan turun dari garis dasar. Secara khusus, akan dibutuhkan tindakan yang
terkoordinasi untuk menangani kebutuhan prasarana Indonesia, untuk menangani
pembatasan pertumbuhan dari iklim investasi, untuk meningkatkan penciptaan lapangan
kerja yang berkualitas, dan untuk memastikan bahwa pertumbuhan itu dinikmati oleh
seluruh penduduk.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
12
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
B. PERKEMBANGAN TERBARU PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Mengelola Aliran Masuk Modal: Pilihan Kebijakan bagi Indonesia
a. Aliran masuk modal telah meningkat tahun ini di Indonesia, membawa manfaat
dan juga risiko yang membutuhkan tanggapan kebijakan yang sesuai
Stimulus moneter di
negara-negara OECD
bersama dengan yield
yang tinggi dan
pertumbuhan ekonomi
yang kuat di negaranegara ekonomi baru
(emerging economies)
tampaknya akan terus
mendapatkan aliran
masuk modal pada
jangka pendek dan
menengah, yang
membawa manfaat dan
sekaligus risiko kepada
negara-negara penerima
aliran dana
Pertanyaan bagaimana sebaiknya mengelola peningkatan aliran masuk modal menjadi
masalah kebijakan yang makin mendesak pada 18 bulan terakhir di Indonesia dan pasarpasar ekonomi baru lainnya. Kuatnya pertumbuhan ekonomi dan landasan ekonomi
makro serta tingginya yield secara relatif pada kekuatan ekonomi baru menarik modal dari
ekonomi-ekonomi maju yang masih menghadapi pertumbuhan yang lemah dan yield yang
rendah. Pada jangka pendek, ronde kedua pelepasan uang dalam jumlah besar ke pasar
di Amerika Serikat makin mendukung likuiditas global dan aliran masuk ke pasar-pasar
baru yang kuat seperti Indonesia tampaknya akan terus berlanjut. Pada jangka
menengah, walaupun setelah stimulus moneter secara bertahap ditarik dari negaranegara OECD, perbedaan pertumbuhan tampaknya akan terus bertahan seperti juga
penyeimbangan ulang sekuler dari portofolio uang riil menuju ekonomi yang baru,
mendukung ramalan aliran masuk.
Aliran masuk bersih ke
Indonesia jauh melebihi
tingkat pra-krisis di tahun
ini, didominasi oleh aliran
portofolio juga
meningkatnya PMA
Pada tiga triwulan pertama tahun 2010, aliran masuk neraca keuangan dan modal bersih
Indonesia meningkat menjadi 15,7 miliar dolar Amerika, bergerak cukup jauh di atas
tingkat rata-rata pra-krisis. Aliran portofolio bersih sebesar 13,3 miliar dolar Amerika
mendominasi jumlah tersebut, diikuti dengan aliran masuk PMA bersih sebesar 6,8 miliar
dolar Amerika. Aliran lain, kebanyakan aliran perbankan, menunjukkan aliran keluar
bersih sebesar 4,4 miliar dolar Amerika (Gambar 12).
Sementara aliran masuk modal dapat secara signifikan memangkas biaya kredit dan
meningkatkan ketersediaan pendanaan di negara-negara penerima, aliran dana masuk
berukuran besar dan cepat berubah arah juga dapat meningkatkan resiko makroekonomi
dan dampak buruk mengalirnya dana keluar dimasa depan yang mengganggu.
Perimbangan risiko-risiko dan manfaat tersebut sangat bergantung pada komposisi aliran
masuk modal, terutama PMA dengan jangka yang lebih panjang dibandikandengan aliran
portofolio dengan jangka yang lebih pendek, dan ketepatan kebijakan untuk
menanggapinya. Diskusi berikut membahas komposisi arus masuk modal yang
belakangan mengalir ke Indonesia, risiko-risiko yang berhubungan dan kemungkinan
tanggapan kebijakan jangka pendek dan menengah.
Di dalam aliran portofolio, pembelian surat utang negara (SUN) dalam mata uang rupiah
oleh pihak asing merupakan 73 persen dari aliran masuk bersih untuk tahun ini, dengan
pembelian bersih instrumen pasar uang jangka pendek (SBI) dan ekuitas masing-masing
sebesar 12 persen dan 15 persen (Gambar 13). Sebagai pembanding, seluruh aliran
masuk portofolio bersih di tahun 2007 berjumlah 7 miliar dolar Amerika, dan rata-rata
sebesar 4 miliar dolar Amerika di tahun 2004-2006.
Sementara aliran masuk PMA bersih tahun ini juga melebihi jumlah sepenuh tahun 2007
dan 2008 (masing-masing 2,2 miliar dan 3,4 miliar dolar Amerika), nilai absolutnya masih
tetap lebih rendah dibanding negara-negara lain. Aliran masuk portofolio masih
merupakan kekuatan pendorong yang dominan dari surplus neraca keuangan dan
permodalan. Dengan penyempitan neraca berjalan yang diperkirakan akan terjadi tahun
depan, kebergantungan yang besar pada pendanaan luar negeri lewat aliran masuk
portofolio ini, dan bukan kepada PMA yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang,
tetap merupakan sumber kerentanan ekonomi makro.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
13
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 12: Peningkatan aliran masuk portofolio telah
mendominasi neraca keuangan sejak tahun 2009…
Gambar 13: …dengan mayoritas investasi portofolio menuju
pembelian SUN bukan oleh penduduk
(aliran neraca keuangan, dalam miliar dolar Amerika)
(pembelian bersih ekuitas oleh investor bukan penduduk,
SUN dan SBI dalam triliun rupiah; cadangan dalam miliar
dolar Amerika)
25
25
Net Other Investment
Net Portfolio Investment
Net FDI Investment
Financial Account
20
20
Triliun Rp
60
Miliar dolar AS
Cadangan Devisa
(RHS)
105
15
40
90
10
10
20
75
5
5
0
60
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
15
2006
2007
2008
2009
2010
Q1-Q3
Sumber: BI
45
-20
Pembelian Asing Bersih (LHS):
-40
SBI
JCI
30
SUN
15
-60
Nov-08
May-09
Nov-09
May-10
Nov-10
Sumber: CEIC, BI dan Menkeu
Catatan: SBI dan SUN dihitung sebagai perubahan dalam
kepemilikan bukan penduduk
Nilai aliran dana masuk
dibanding dengan PDB
di Indonesia tidaklah
mencolok, tetapi aliran
dana masuk
dibandingkan dengan
dana cadangan relatif
tinggi
Selain itu, walaupun aliran dana masuk bersih dibandingkan dengan PDB berada pada
kisaran pola historis (walaupun meningkat) dan tidak mencolok disamping negara-negara
pembanding, aliran masuk portofolio bersih Indonesia yang menuju ke cadangan adalah
relatif besar (pada 16 persen tahun berjalan dibanding dengan 3-4 persen di Thailand dan
Brasil). Tingkat cadangan devisa perlu mendapat perhatian di Indonesia karena pihak
asing memiliki aset pasar keuangan yang relatif tinggi, sehingga cadangan devisa dapat
memainkan peran yang kritis dalam meredam gejolak bila terjadi penjualan besar-besaran
dan aliran keluar modal dalam skala besar.
b. Peningkatan aliran masuk portofolio meninggikan keprihatinan terhadap prinsip
kehati-hatian dan ekonomi makro dan memperbesar risiko aliran keluar yang
mengganggu
Penguatan mata uang
sebagai akibat dari aliran
masuk modal dapat
mempengaruhi daya
saing dan kinerja ekspor
Bagi para penyusun kebijakan tantangan utama ekonomi makro yang ditimbulkan oleh
aliran masuk modal berukuran besar adalah tekanan menguat terhadap kurs tukar valuta.
Investor asing yang terus menerus membeli aset-aset lokal akan memberikan tekanan
naik pada mata uang lokal. Sampai suatu titik penguatan akan membawa pengaruh yang
mengganggu daya saing dan ekspor, yang dapat menyebabkan hasil pertumbuhan yang
lebih rendah dan merusak sektor-sektor tertentu di dalam ekonomi. Rupiah telah menguat
sebesar 24 persen secara nominal dan riil sejak bulan Maret 2009. Dari bulan Januari
hingga November 2010, rupiah telah menguat sebesar 2 persen secara riil dan 4 persen
secara nominal (14).
Aliran dana masuk juga
membantu meningkatkan
harga-harga di pasar
ekuitas dan pendapatan
tetap, memangkas biaya
pinjaman pemerintah di
satu sisi, tetapi di sisi lain
membuat sistem lebih
rentan terhadap
pembalikan arah aliran
dana secara tiba-tiba
karena tingginya
kepemilikan oleh pihak
asing
Aliran masuk modal juga dapat menggelembungkan harga aset dan mengganggu
kestabilan pasar keuangan. Walaupun harga properti tampaknya tidak banyak meningkat
di Indonesia sejak awal tahun 2009, harga ekuitas dan pendapatan tetap telah banyak
meningkat. Bursa saham Indonesia telah meningkat lebih dari 40 persen pada tahun
berjalan atau 190 persen sejak bulan Maret 2009. Sejalan dengan itu, yield obligasi
pemerintah dalam mata uang lokal berada pada titik rendah yang pernah tercatat, dengan
yield 10 tahunan jatuh sebesar 280 basis poin sejak bulan Januari (dari 9,9 menjadi 7,1
persen) dan 5 tahunan jatuh sebesar 230 basis poin (8,8 menjadi 6,5 persen). Kecilnya
ukuran pasar modal berarti hal itu tampaknya tidak akan membawa dampak yang berarti
pada ekonomi yang lebih luas, misalnya dalam hal peningkatan konsumsi karena efek
pendapatan meningkat. Sementara penurunan yield obligasi merupakan penghematan
besar dalam biaya pinjaman pemerintah, tingginya proporsi kepemilikan asing dalam
pasar pendapatan tetap dan ekuitas membuat sistem menjadi lebih rentan terhadap
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
14
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
pembalikan arah aliran dana secara tiba-tiba. Pada akhir bulan September 2010, pihak
asing memiliki 67 persen dari nilai kepemilikan ekuitas (sekitar 126 miliar dolar Amerika),
28 persen SUN (lebih dari 20 miliar dolar Amerika) dan 26 persen SBI (7 miliar dolar
Amerika).
Gambar 14: Rupiah menguat dalam nilai riil dan nominal di
tahun 2009, tetapi lebih bertahap di tahun 2010
Gambar 15: Kepemilikan aset domestik oleh asing telah
meningkat, tetapi cadangan juga meningkat
(aliran masuk modal bersih, kepemilikan saham dan obligasi
(kurs tukar efektif riil dan kurs tukar efektif nominal diindeks oleh asing, hutang LN jangka pendek dan cadangan, dalam
ke 100 pada Januari 2002; tingkat rupiah per dolar AS)
miliar dolar AS)
400
Jan 2002=100
IDR per USD
350
2000
IDR Appreciation
300
250
4000
IDR/USD
Spot
(RHS)
200
REER
(LHS)
150
NEER
(LHS)
50
6000
8000
Jun-03
Dec-05
Jun-08
Sumber: CEIC, JPMorgan dan Bank Dunia
Rekening permodalan
Indonesia yang terbuka
meningkatkan
kerentanannya terhadap
aliran dana keluar, tetapi
cadangan devisa telah
meningkat sebanding
dengan aliran masuk
yang baru terjadi dan
hutang luar negeri jangka
pendek tetap bertahan
stabil
May 2010
Foreign Holdings
of Bonds
Sept 2010
Foreign Holdings
of Stocks
Private Short-Term
External Debt
12000
Total Short-Term
External Debt
14000
FX Reserves
16000
Dec-00
Sept 2008
USD bn
0
Jun-98
Foreign Holdings
of SBI
10000
100
Jan-96
0
0
20
40
60
80
100
120
140
Nov-10
Sumber: BI, Menkeu dan Bank Dunia
Risiko pembalikan arah aliran modal secara tiba-tiba sangatlah relevan dengan pasar
permodalan Indonesia yang bersifat terbuka. Jika terjadi aliran keluar modal yang deras
secara tiba-tiba, maka akan terjadi tekanan ke bawah terhadap kurs tukar valuta
(memperbesar kerentanan terhadap hutang dalam denominasi mata uang asing), dan
juga menyebabkan peningkatan yield dan biaya pinjaman. Gambar 15 membandingkan
kerentanan Indonesia terhadap aset keuangan yang dimiliki pihak asing dan hutang luar
negeri jangka pendek di bulan September 2008, Mei 2010 dan September 2010.2
Nilai kepemilikan obligasi oleh pihak asing telah berlipat dua sejak bulan September 2008,
dan nilai kepemilikan ekuitas oleh asing telah meningkat sebesar 60 persen (walaupun
sebagian besar peningkatan ekuitas disebabkan oleh tingginya pencatatan valuasi
ekuitas). Akan tetapi, peningkatan dalam hutang luar negeri jangka pendek lebih tidak
kentara. Jumlah hutang meningkat sebesar 20 persen pada periode tersebut, dan hutang
luar negeri jangka pendek swasta meningkat kurang dari 7 persen. Selain itu, sementara
aliran masuk modal dapat menyebabkan ketidakcocokan waktu jatuh tempo dan valuta,
dengan bank-bank meminjam dengan waktu jatuh tempo yang singkat sementara
memberi pinjaman kepada proyek-proyek dengan waktu jatuh tempo yang panjang, dan
porsi hutang dalam mata uang asing yang signifikan, sejauh ini tampaknya tidak ada bukti
bahwa ketidakcocokan itu sering terjadi. Cadangan devisa juga meningkat sebesar lebih
dari 50 persen pada periode tersebut dan pada 93 miliar dolar Amerika (setara dengan
sekitar 6,7 bulan impor dan 2,4 kali hutang luar negeri jangka pendek) akan cukup
memadai untuk bertahan terhadap penjualan aset lancar berukuran besar seperti obligasi
maupun SBI. Namun demikian, makin besarnya kerentanan keuangan Indonesia
terhadap pihak asing menunjukkan bahwa mungkin diinginkan adanya tingkat cadangan
yang lebih besar yang lebih sebanding dengan pembandingnya yang berada pada
wilayah yang sama.
2
Penting untuk menunjukkan bahwa indikator yang berbeda pada bagan ini mengukur jenis
kerentanan yang berbeda pula: sebagai contoh, tingkat hutang eksternal jangka pendek adalah
untuk menunjukkan seberapa baik cadangan dapat memenuhi kebutuhan amortisasi tetap jika
pasar modal asing ditutup. Di lain pihak, nilai kepemilikan ekuitas oleh asing menunjukkan
kemungkinan aliran keluar jika terjadi penjualan tiba-tiba, walaupun nilai ini akan menyesuaikan ke
bawah karena penjualan akan menyebabkan tingkat harga yang lebih rendah.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
15
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
c. Kebijakan jangka menengah harus bertujuan untuk menarik lebih banyak PMA
dan memperkuat sistem keuangan melalui peraturan makro yang berhati-hati
Dengan kemungkinan
berlanjutnya aliran masuk
modal, kebijakan untuk
menarik aliran PMA
dengan jangka yang lebih
panjang dan memperkuat
sistem keuangan dapat
membantu
memaksimalkan manfaat
dan membatasi risiko
Seperti disoroti di atas, aliran masuk modal ke Indonesia tampaknya bukanlah suatu
keadaan yang berlangsung hanya untuk jangka pendek. Selain tanggapan kebijakan yang
segera, terdapat upaya-upaya yang dapat diambil oleh pihak berwenang untuk
memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari aliran masuk pada jangka
menengah. Dua prioritas kebijakan jangka menengah yang utama adalah meningkatkan
aliran masuk PMA yang berjangka lebih panjang dan memperkuat sistem keuangan
melalui upaya kelembagaan dan kehati-hatian makro untuk memangkas kerentanan.
Meningkatkan iklim
investasi akan membantu
mendorong aliran dana
PMA yang bermanfaat
Untuk mendukung pertumbuhan PDB riil yang lebih tinggi dari 7 persen, Indonesia harus
memperbesar tingkat investasinya secara signifikan. Hal ini pada gilirannya akan
membutuhkan pendanaan asing, karena simpanan dalam negeri tampaknya tidak cukup
untuk menutupi jurang investasi. Aliran masuk PMA pada umumnya memiliki sifat
3
bertahan lebih kuat dan berjangka lebih panjang dibanding aliran portofolio, dan dapat
menjadi sumber pendanaan yang berguna untuk membantu Indonesia memenuhi
kebutuhan investasinya yang berkembang. Aliran PMA ke Indonesia yang ada bila dilihat
sebagai bagian dari PDB adalah cukup rendah, tetapi Indonesia dapat menarik lebih
banyak aliran ini dengan melakukan berbagai upaya demi meningkatkan iklim investasi.
Secara khusus, langkah-langkah dapat diambil untuk merendahkan rintangan masuk dan
biaya operasi, meningkatkan logistik, merevisi UU tenaga kerja dan mengendalikan
penyebaran rintangan non-tarif. Penanganan kelemahan prasarana Indonesia juga dapat
menjadi hal yang penting untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri.
Peraturan prinsip kehatihatian tingkat makro dan
mikro dapat membantu
memperkuat sistem
keuangan
Aliran masuk modal juga dapat mendorong perkembangan kredit yang cepat dan
gelembung harga aset dan memicu kerentanan sektor keuangan yang berhubungan.
Untuk meredam sebagian kerentanan itu, Indonesia dapat lebih memperkuat sistem
keuangannya melalui berbagai peraturan prinsip kehati-hatian tingkat mikro dan makro.
Pada tingkat makro, dapat dilakukan upaya-upaya untuk menangani kelemahan dalam
kerangka hukum, kelembagaan dan pengelolaan, menetapkan suatu kerangka
pengawasan keuangan yang baru, memperkuat neraca BI, dan membangun pasar modal
untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Pada tingkat yang lebih mikro,
peraturan dapat ditempatkan untuk memangkas kerentanan bank-bank dengan
meningkatkan rasio kecukupan modal minimum, memperkuat cadangan kerugian hutang,
menetapkan batasan paparan valuta asing, dan memberi plafon bagi pinjaman jangka
pendek luar negeri.
d. Indonesia memiliki berbagai pilihan kebijakan untuk jangka pendek, yang mana
penguatan dan pengamanan pengumpulan cadangan merupakan dua pilihan
yang paling tepat
Pilihan kebijakan jangka
pendek sebaiknya
disesuaikan dengan
keadaan negara
Tergantung pada keadaan negara, tanggapan kebijakan jangka pendek terhadap aliran
masuk modal dapat berupa penguatan dan pengumpulan cadangan (diamankan dan tidak
diamankan) hingga penurunan suku bunga atau pengetatan kebijakan fiskal dan
menetapkan kendali pada aliran masuk dan keluar modal. Masing-masing kebijakan
tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan.
Penguatan mata uang
meningkatkan
keprihatinan akan daya
saing tetapi juga memiliki
manfaat
Bila tidak ada intervensi dari bank sentral, akibat langsung dari aliran masuk modal
adalah penguatan mata uang. Keuntungan dari penguatan valuta adalah peningkatan
daya beli konsumen dalam negeri, memangkas inflasi, membuat impor lebih murah, dan
menurunkan beban mata uang lokal terhadap hutang dalam denominasi valuta asing. Di
lain pihak, penguatan mata uang meningkatkan tekanan daya saing pada eksportir dan
sektor persaingan impor. Alokasi ulang sektoral yang terjadi dapat memiliki akibat sosial
bergantung bagaimana proses penyesuaian dikelola. Akan tetapi, tekanan daya saing
seperti itu dapat mendorong peningkatan produktivitas yang dibutuhkan, dan kecuali mata
uangnya mengalami kelebihan nilai yang terlalu berlebihan, yang menurut Pasal IV dari
3
Kekuatan daya tahan ini dapat dilihat pada Gambar 12, dengan tahun krisis 2008 merupakan satu
tahun di mana aliran masuk PMA melampaui aliran masuk portofolio.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
16
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
laporan terakhir terbitan IMF tidak terjadi di Indonesia, membiarkan tambahan penguatan
mata uang dapat menjadi pilihan yang baik, walaupun pada laju yang bertahap.
Penguatan kurs tukar
dapat diimbangi atau
diperlambat dengan
pengumpulan cadangan
devisa oleh bank sentral
Untuk mencegah penguatan mata uang atau melambatkan lajunya menghadapi aliran
masuk modal, bank sentral dapat mengumpulkan cadangan (dengan membeli valuta
asing dan menjual mata uang lokal kembali ke pasar). Pengumpulan cadangan dapat
menjadi pilihan yang baik bagi Indonesia dengan tetap tingginya tingkat kerentanannya
terhadap aliran keluar investasi asing. Akan tetapi, bila tambahan likuiditas ditinggalkan di
pasar (tidak diamankan) maka ia dapat menimbulkan tekanan inflasi.
Bank sentral dapat mengamankan tambahan likuiditas tersebut melalui operasi pasar
terbuka (OMO) atau upaya pengetatan likuiditas lain seperti peningkatan kewajiban giro
wajib. Di Indonesia pada tahun yang lalu, BI telah melakukan intervensi untuk mencegah
penguatan rupiah yang terlalu cepat, terutama pada bulan-bulan terakhir. Hal ini terlihat
jelas dari peningkatan cadangan devisa yang signifikan, dari 66 miliar dolar Amerika pada
awal bulan Januari 2010 menjadi 93 miliar dolar Amerika pada akhir bulan November.
Walaupun BI telah mengamankan sebagian intervensinya melalui penerbitan SBI,
peningkatan penerbitan SBI meningkatkan biaya kuasi-fiskal bagi bank sentral karena
perbedaan suku bunga antara pembayaran BI bagi SBI dan pendapatan dari cadangan.
Di bulan September, BI mengambil pendekatan yang berbeda untuk menurunkan
likuiditas di pasar dan meningkatkan kewajiban giro minimum dari 5 persen menjadi 8
persen, suatu tindakan yang akan menguras sekitar 53 triliun rupiah dari sistem. Dengan
tekanan yang baru terhadap neraca BI dan biaya kuasi-fiskal dari upaya pengamanan
dengan OMO, upaya pengetatan likuiditas seperti peningkatan giro wajib di bulan
September akan menjadi lebih tepat untuk maju ke depan.
Kebijakan fiskal dan
moneter dapat juga
digunakan bila
keadaannya mendukung
Kebijakan fiskal dan moneter juga dapat disesuaikan untuk menanggapi aliran masuk.
Penurunan suku bunga memangkas insentif bagi aliran masuk, tetapi dengan tekanan
inflasi, tampaknya bukan merupakan pilihan yang baik bagi Indonesia pada tahap ini.
Pengetatan fiskal dapat membantu menyeimbangkan aliran masuk lewat penurunan suku
bunga melalui penurunan permintaan agregat. Akan tetapi Indonesia saat ini memiliki
sikap fiskal yang relatif konservatif dan pengetatan akan membawa dampak negatif
terhadap belanja pembangunan yang penting untuk prasarana, kesehatan dan
pendidikan.
Jika pilihan lain tidak
layak, maka pengendalian
modal yang terencana
dan bersifat sementara
mungkin lebih cocok,
akantetapi akan
membutuhkan kapasitas
pengurusan dan
pengelolaan yang baik
Jika pilihan lain tidaklah mungkin, pengendalian modal dapat digunakan untuk membatasi
aliran masuk atau keluar modal jangka pendek dan berukuran besar, tetapi membutuhkan
kapasitas pengurusan yang memadai dan pengelolaan yang baik agar pengaturannya
dapat berjalan secara efektif. Pengendalian itu merupakan solusi jangka pendek karena
jika aliran masuk terus berlanjut, para investor umumnya akan menemukan cara untuk
mengelakkannya. Kendali itu juga dapat membutuhkan biaya penerapan yang besar
sehingga menimbulkan persaingan yang tidak adil dalam akses terhadap dana asing
(dengan kerugian yang diderita oleh perusahaan berukuran kecil dan menengah).
Akhirnya, penerapan kendali dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai sikap
kebijakan suatu negara, yang menyebabkan pembalikan arah aliran modal secara tibatiba. Contoh pengendalian modal termasuk pajak pada aliran masuk portofolio, larangan
pembelian instrumen keuangan tertentu oleh pihak asing, dan periode waktu
penyimpanan minimum bagi jenis-jenis investasi tertentu. Beberapa ekonomi baru di
seluruh dunia telah menetapkan berbagai jenis pengendalian modal untuk melambatkan
aliran masuk sejak tahun lalu. Pendekatan BI sampai saat ini adalah menekankan pada
upaya peraturan yang berhati-hati untuk mengalihkan aliran dari instrumen jangka
pendek, terutama SBI. Termasuk adalah aturan yang diumumkan pada bulan Juni yang
mengharuskan periode penyimpanan selama 28 hari bagi investasi dalam SBI.
Penerbitan SBI satu dan tiga bulanan juga telah ditunda bagi penerbitan surat berjangka
enam dan sembilan bulanan.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
17
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
2. Kualitas belanja publik dan pola pencairan anggaran di Indonesia
a. Peningkatan kualitas belanja publik merupakan prioritas utama bagi Pemerintah
Peningkatan kualitas
belanja publik merupakan
prioritas utama
Pemerintah, terutama
kapasitas penyerapan
secara keseluruhan dan
pelaksanaan anggaran
secara tepat waktu
Pemerintah Indonesia telah menguraikan komitmen jangka menengahnya dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) untuk
meningkatkan belanja prasarana secara signifikan dan juga untuk melanjutkan programprogram sosial dan pengentasan kemiskinan. Tujuan-tujuan pembangunan yang
ambisius telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2014, termasuk membangun jalan tol
dengan jumlah panjang 1.900 km, meningkatkan sambungan listrik ke lebih banyak
rumah tangga dan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 8-10 persen pada tahun
2014. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan (yaitu
kemampuan membelanjakan) dan pencairan belanja publik masih merupakan suatu
tantangan. Peningkatan lebih lanjut terhadap sistem dan kelembagaan pendanaan dan
pengelolaan publik (PFM) dapat membantu memastikan bahwa belanja yang
direncanakan akan direalisasikan secara efisien dan tepat waktu.
Penilaian apapun terhadap kualitas keseluruhan belanja publik akan menyertakan
evaluasi keseluruhan proses dan kelembagaan pengelolaan keuangan publik (PFM).
Catatan ini hanya menekankan pada satu hal yang masih menjadi perhatian khususdi
Indonesia: pelaksanaan anggaran. Masalah-masalah yang telah lama masih
mengakibatkan pencairan di bawah anggaran dan sangat condong kepada triwulan
paling akhir tahun anggaran. Hal ini menimbulkan keprihatinan akan kapasitas
penyerapan dana, dan potensi pembelanjaan yang tidak efisien atau tidak sesuai.
b. Pencairan anggaran masih condong pada akhir tahunmenghadapi tantangan
yang cukup besar
Pola belanja anggaran
masih terus condong
pada akhir tahun
anggaran
Pelaksanaan anggaran Indonesia mengikuti suatu pola yang ditandai dengan pencairan
yang lambat diawal tahun dan meningkat tajam diakhir tahun. Realisasi belanja sangatlah
lambat pada awal tahun fiskal (triwulan 1); lalu pengeluaran mulai meningkat setelah
bulan Juli dan Agustus ketika DPR menyelesaikan revisi anggaran, diikuti dengan belanja
besar-besaran pada tiga bulan terakhir (triwulan 4). Belanja modal khususnya sangat
condong pada bulan-bulan terakhir tahun anggaran (Gambar 16). Dalam empat tahun
terakhir, kira-kira setengah dari seluruh belanja modal dilakukan pada triwulan 4. Sebagai
akibatnya keseluruhan belanja selama setahun berada di bawah anggaran pada
kebanyakan kasus (Gambar 17).
Kemajuan dalam
mempercepat siklus
pencairan terlihat di
tahun 2009……
Kemajuan dalam mempercepat siklus pencairan belanja modal terlihat di tahun 2009,
dimana pencairan tidak begitu condong pada akhir tahun dibanding beberapa tahun
sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan upaya-upaya kebijakan dan juga komitmen
Pemerintah untuk merealisasikan paket stimulusnya. Seperti telah didiskusikan lebih
lanjut dibawah, beberapa permasalahan yang telah lama yang menghambat pencairan
tepat waktu masih ada. Namun demikian, pengalaman yang dapat dipetik dari
tahun 2009 menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan dapat dilakukan
dan dapat dicapai dengan komitmen politis yang kuat dari seluruh badan
pemerintahan dalam mempercepat pelaksanaan anggaran.
…tetapi laju belanja telah
kembali melambat di tahun
2010
Sayangnya, tingkat pencairan di tahun 2010 kembali melemah. Pada tahun berjalan
hingga bulan November, hanya 73 persen yang telah dibelanjakan dari anggaran (APBNP). Belanja modal dan material secara khusus cukup rendah, masing-masing pada 50
persen dan 64 persen. Bandingkan dengan belanja pada sebelas bulan pertama di tahun
2009 yang masing-masing mencapai 68 persen dan 69 persen dari total belanja.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
18
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 16: Belanja modal sangat condong pada akhir tahun Gambar 17: Belanja seringkali berada di bawah tingkat
fiskal
Anggaran
(belanja modal aktuil bulanan dan kumulatif sebagai (persentase celah antara belanja aktuil dan Anggaran dengan
persentase dari jumlah aktuil)
perubahan)
100
2007
2008
2009
20
80
10
60
0
2010*
80
60
100
Garis = kumulatif
Batang = bulanan
40
40
20
20
0
2007
2008
2009
2010*
20
43
10
0
-10
-10
-20
-20
0
Sumber: Kementerian Keuangan, staf Bank Dunia
Catatan: * 2010 berdasarkan perkiraan staf Bank Dunia
Sumber: Kementerian Keuangan, staf Bank Dunia
Catatan: * 2010 berdasarkan perkiraan staf Bank Dunia
c. Perbandingan internasional juga menyoroti tantangan pelaksanaan anggaran di
Indonesia
Dibandingkan dengan
negara-negara
pembandingnya
dikawasan, pola
pencairan anggaran
Indonesia sangat
condong kepada akhir
tahun fiskal
Pola pencairan anggaran di Indonesia sangat condong pada akhir tahun anggaran
dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan (Gambar 18). Pada tahun 2009,
lebih dari 20 persen anggaran pemerintah pusat direalisasikan pada bulan terakhir dari
tahun fiskal, dan tampaknya akan sangat terkonsentrasi pada bulan Desember di tahun
2010. Sebaliknya, Thailand, Filipina dan hingga titik tertentu India menunjukkan
penyebaran pencairan yang lebih merata lintas bulanan.
Gambar 18: Pola pencairan Indonesia yang tidak merata terlihat mencolok antar negara lain
dikawasan
(belanja aktual bulanan sebagai persentase jumlah tahunan)
25
25
Philippines (2009)
Thailand (2008)
India (2007)
Indonesia (2009)
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Bulan
8
9
10
11
12
Sumber: CEIC dan Bank Dunia
Pengalaman dari negara
lain menunjukkan bahwa
fleksibilitas prosedur
revisi anggaran dan
pemberian fleksibilitas
yang cukup bagimanajer
di kementerian dan
badan-badan dapat
meningkatkan ketepatan
Suatu analisis mendalam akan sistem Pengelolaan Keuangan Publik (PFM) dari negaranegara yang dicantumkan pada Gambar 18 berada di luar cakupan bagian ini. Akan tetapi
tinjauan awal menunjukkan bahwa fleksibilitas aturan revisi anggaran, yaitu administrasi
transfer anggaran dari satu bagian anggaran ke bagian yang lain, dan memberikan lebih
banyak fleksibilitas bagi manajer-manajer di kementerian dan lembaga akan membantu
pola pencairan yang lebih merata. Akan tetapi langkah menuju pengendalian yang lebih
terdekonsentrasi harus disertai dengan penguatan prosedur audit dan pelaporan.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
19
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
waktu pelaksanaan
anggaran
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Hal-hal tersebut merupakan beberapa poin yang disoroti oleh Schiavo-Campo dan
4
Tommasi (1999) sebagai hal yang umumnya dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi
belanja publik, terutama pelaksanaan anggaran. Bidang-bidang lain termasuk otorisasi
komitmen dan belanja multi-tahun, setidaknya untuk belanja modal, tetapi prosedurnya
harus diatur dengan ketat dan digabungkan dengan kendali komitmen yang kuat.
Pengujian pasar dan outsourcing juga dapat memainkan peranan, walaupun dibutuhkan
kehati-hatian dalam penyusunan kontrak dan pengelolaan dan memastikan adanya
penawaran-penawaran yang bersaing bagi kegiatan-kegiatan yang dikontrakan kepada
pihak luar.
Malaysia memberikan contoh pemberian fleksibilitas kepada jajaran manajer,
mengaitkannya kepada beberapa kesepakatan akan kinerja dan tujuan. Di bawah Sistem
Anggaran Dimodifikasi (MBS) yang diluncurkan pada tahun 1990 di Malaysia, para
Pejabat Pengendali bertanggung jawab untuk menentukan kinerja departemennya dalam
5
hal output dan dampak, yang dicatat pada kesepakatan program untuk departemennya.
Kesepakatan program adalah dokumen yang mencatat input, output dan dampak dari
suatu kegiatan seperti yang disepakati antara Bendahara Federal dan departemen
tersebut selama pelaksanaan anggaran. Agar para Pejabat Pengendali dapat mengelola
sumber daya mereka secara lebih efektif, Pejabat Pengendali diberi kuasa yang lebih
besar dalam pemanfaatan sumber daya organisasi. Sebagai contoh, mereka dapat
memindahkan sumber-sumber daya lintas kegiatan di dalam suatu program tertentu tanpa
meminta persetujuan terlebih dahulu dari Bendahara.
d. Realisasi di bawah anggaran dan pola pencairan yang tidak merata dapat
mengurangi efektivitas dan efisiensi belanja publik
Pola pencairan yang
lambat dan condong pada
akhir tahun dan anggaran
yang tidak direalisasikan
menunjukkan kapasitas
penyerapan yang rendah
atau tantangan dalam
melaksanakan investasi
publik…
Tingkat realisasi yang berada di bawah anggaran di Indonesia dapat mencerminkan
kapasitas penyerapan kementerian/lembaga yang tidak sejalan dengan meningkatnya
alokasi anggaran. Pada kasus tertentu anggaran yang tidak dicairkan juga dapat
disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada beberapa kelompok belanja (sehingga tidak
selalu mencerminkan rendahnya kapasitas penyerapan). Akan tetapi, tampaknya bukan
hal itu yang dialami oleh Indonesia karena terdapat suatu insentif bagi badan-badan untuk
menghabiskan seluruh anggaran mereka dalam suatu tahun fiskal dengan adanya sistem
anggaran tahun yang ketat. Kotak 2: Alokasi dan belanja bagi Kementerian
Kesehatan meninjau alokasi anggaran dan belanja di dalam Kementerian Kesehatan dan
indikator potensial bagi kapasitas penyerapan.
Kotak 2: Alokasi dan belanja bagi Kementerian Kesehatan
Sebagai bagian dari inputnya bagi persiapan Nota Keuangan Tahun 2010, Kementerian
Kesehatan meninjau penerapan kebijakan dan program-program dalam sektor kesehatan antara
tahun 2004 dan 2009. Tinjauan itu memberikan penilaian singkat akan kemajuan dalam mencapai
sasaran hasil-hasil kesehatan, alokasi anggaran, dan juga realisasi anggaran dari setiap program.
Tabel 6: Alokasi anggaran dan sasaran kinerja Kementerian Kesehatan di bawah memuat
ringkasan dari penilaian tersebut.
Walaupun belanja aktual tidak pernah mencapai realisasi sepenuhnya, dalam banyak hal
Kementerian Kesehatan terus menerima peningkatan anggaran yang signifikan. Hal ini dapat
didorong oleh kebutuhan yang mendesak dan relatif rendahnya tingkat belanja di sektor kesehatan
saat ini. Akan tetapi di tahun 2008 Kementerian Kesehatan tidak dapat memenuhi sasarannya
untuk mencapai lebih dari sepertiga indikator sasaran kesehatan. Di antaranya, hal ini dapat
berhubungan dengan kurangnya kapasitas penyerapan dan ketidakefisienan alokasi. Hal-hal di
atas menunjukkan bahwa peningkatan kebutuhan anggaran harus dilakukan bersama-sama
dengan peningkatan kapasitas lembaga dalam perencanaan dan penerapan untuk mencapai
tujuan pembangunan mereka.
4
Schiavo-Campo dan Tommasi, 1999, “Managing Government Expenditure”, Asian Development
Bank (ADB).
5
Dari Tan Sri Dato' Seri Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Chief Secretary Pemerintah Malaysia,
“Improvements in the Public Service for the year 1992,1993” dalam Schiavo-Campo dan Tommasi
(ibid).
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
20
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Tabel 6: Alokasi anggaran dan sasaran kinerja Kementerian Kesehatan
Alokasi
anggaran
dan belanja
aktual
2005
2006
2007
2008
Anggaran tahunan (miliar rupiah)
11,110
13,980
18,750
18,420
% peningkatan dari tahun
sebelumnya
Realisasi anggaran (miliar rupiah)
89%
26%
34%
-2%
8,260
12,270
15,210
15,880
74%
88%
81%
86%
15
14
14
14
% realisasi dari anggaran
Program
dan
indikator
sasaran
(output /
hasil-hasil)
Jumlah program
Jumlah indikator, yang mana:
45
63
62
58
Di atas target
11
19
23
10
Sesuai target
14
28
20
22
Di bawah target
20
16
19
26
Sumber dan catatan: Staf Bank Dunia dari Laporan Kementrian Kesehatan sebagai Bahan
Penyusunan (i) Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2010, (ii) Laporan Pelaksanaan APBN
Semester I Tahun 2009 dan Prognosa Semester II Tahun 2009, (iii) Nota Keuangan dan
RAPBN-P Tahun 2009
… dan dapat
menyebabkan distorsi
terhadap efektivitas dan
efisiensi belanja publik
dan juga menghalangi
pencapaian keluaran
pembangunan
Pola belanja yang tidak merata dapat mengganggu investasi infrstruktur dan pelaksanaan
proyek. Proyek-proyek infrastruktur membutuhkan perencanaan pendanaan multi-tahun
dan kepastian arus kas selama sepanjang tahun. Kecondongan pencairan diakhir tahun
dapat mengganggu perencanaan dan pengelolaan kas dan menimbulkan ketidakpastian
dalam pelaksanaan anggaran modal. Selain itu, sementara penggunaan kontrak multitahun secara berhati-hati dapat dipahami—dengan penekanan pada siklus anggaran
tahun, ketidakmampuan untuk meneruskan anggaran antar tahun dan kelemahan dalam
perencanaan dan pengelolaan multi-tahun—hal ini yang umumnya menyebabkan
pelaksanaan proyek-proyek secara tergesa-gesa pada akhir tahun, yang dapat
menyebabkan penggunaan dana publik yang tidak sesuai. Kotak 3 memberikan suatu
gambaran akan biaya potensial dari masalah pelaksanaan anggaran pada sektor jalan
dan jembatan.
Seperti disebutkan diatas, rendahnya kapasitas penyerapan juga berarti bahwa beberapa
bagian dari anggaran yang dialokasikan bagi program-program pembangunan tidak
dibelanjakan. Hal ini dapat mempengaruhi pencapaian target pembangunan yang telah
ditetapkan bersama dengan anggarannya. Pada akhirnya juga terdapat biaya
kesempatan bagi dana yang tidak dimanfaatkan, yang sebetulnya dapat digunakan bagi
investasi dengan tingkat pengembalian yang tinggi.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
21
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Kotak 3: Peningkatan kendali dan pengawasan internal dapat meningkatkan kualitas belanja
Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap pelaksanaan
anggaran pusat, propinsi dan daerah untuk menilai pelaksanaan program-program atau kegiatan
yang terpilih. Kotak ini memfokuskan pada penilaian pelaksanaan prasarana jalan dan jembatan.
Audit tersebut mencakup penerapan anggaran jalan dan jembatan tingkat nasional, propinsi dan
daerah di tahun fiskal 2007, 2008 dan 2009. Tinjauan tersebut menyertakan unit pelaksana di
dalam Dirjen Bina Marga-Kementerian Pekerjaan Umum, 18 Dinas Bina Marga Provinsi, dan 26
Dinas Bina Marga Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran sampel adalah 6,9 triliun rupiah, atau 12,6
persen dari jumlah realisasi anggaran sebesar 55 triliun rupiah. Audit itu menemukan bahwa
jumlah anggaran yang tampaknya tidak digunakan dengan baik atau tidak digunakan secara efektif
dan efisien bernilai sekitar 315 miliar rupiah atau 4,6 persen dari sampel anggaran.
Tabel 7: Ringkasan temuan audit BPK dari sektor jalan
Jumlah
kasus
Nilai (miliar
rupiah)
Kerugian keuangan pemerintah (pusat dan daerah)
199
149,1
Potensi kerugian keuangan
65
45,2
Penerimaan di bawah target (pusat dan daerah)
42
25,1
Administrasi
89
Tidak ada
Ketidakefisienan
30
62,9
Ketidakefektifan
26
32,7
Jumlah
451
314,9
Temuan yang menyebabkan hal berikut:
Penilaian tersebut menunjukkan bahwa banyak kasus yang berhubungan dengan potensi kerugian
keuangan disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengendalian. Termasuk di dalamnya adalah
pelaksanaan proyek yang tidak selesai, volume pekerjaan yang tidak selesai, kelebihan
pembayaran (kelebihan harga) dan juga lemahnya perencanaan. Penilaian juga melaporkan
beberapa ketidakefisienan dan ketidakefektivan dalam pelaksanaan proyek, kebanyakan karena
kelemahan dalam pengendalian dan pengawasan internal. Sebagai contoh, penggunaan bahan
input dengan harga, kuantitas atau kualitas dengan standar yang lebih tinggi, jumlah atau kualitas
yang melebihi yang dibutuhkan, dan harga yang lebih tinggi dibanding pengadaan yang dilakukan
pada waktu yang bersamaan.
Ketidakefektivan belanja pada umumnya disebabkan oleh lemahnya perencanaan, pengawasan
dan pengendalian oleh atasan. Penilaian itu menemukan bahwa beberapa proyek tidak
memberikan manfaat apapun atau hasil-hasil yang dikehendaki. Sebagai contoh, beberapa belanja
tidak ditargetkan dengan baik atau pemanfaatan barang-barang dan jasa tidak seperti
direncanakan, atau pembelian barang-barang yang tidak atau belum dimanfaatkan. Masalah lain
termasuk penundaan atau penghentian kegiatan yang merintangi pencapaian tujuan organisasi,
penyampaian layanan yang tidak optimal, atau fungsi atau tugas kelembagaan yang tidak sesuai.
Sumber dan catatan: Staf Bank Dunia dari Laporan Audit BPK, 2009. Laporan diterbitkan
secara on-line di situs web BPK: www.bpk.go.id
e. Tantangan pencairan anggaran dan reformasi kebijakan yang baru ditetapkan
Pemerintah telah
mengambil langkahlangkah untuk menangani
keterlambatan pencairan
dan pelaksanaan
anggaran
Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan pelaksanaan
anggaran pada beberapa tahun terakhir. Dalam pengadaan termasuk kebijakan di tahun
2008 yang memperkenankan prosedur-prosedur pengadaan untuk dimulai pada bulan
Oktober di tahun sebelumnya. Akan tetapi hal ini akan memiliki dampak yang bahkan
lebih besar jika anggaran telah dialokasikan untuk mendukung proses persiapan
pengadaan dini ini. Kementerian Keuangan juga telah menetapkan standar-standar baru
untuk memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memproses pembayaran, dan
meluncurkan upaya-upaya untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan uang
tunai.
Dalam hal unit pelaksana (Satker), Pemerintah menerbitkan PP No. 53/2010 yang
menyatakan bahwa penugasan dan pembebasan tugas pejabat unit pelaksana tidak lagi
terikat pada tahun fiskal. Akan tetapi agar efektif, peraturan teknis baru juga harus
diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah juga telah menerbitkan keputusan
presiden yang memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi kontrak multi-tahun dan
kegiatan musiman seperti penanaman benih, penghijauan kembali atas hutan, dan
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
22
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
pengadaan obat-obatan. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah
mengeluarkan Surat Edaran untuk membentuk tim tetap pada tingkat kementrian dan
kantor wilayah/KPPN untuk memantau kinerja pencairan anggaran Satker.
Kemajuan juga telah dibuat dalam penerbitan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) secara tepat waktu. Sejak tahun 2007, DIPA diterbitkan pada awal
bulan Januari (yaitu awal tahun fiskal). Sebelumnya, DIPA dapat tertunda bila komisi DPR
yang berkaitan gagal menyelesaikan tinjauan anggarannya sebelum awal tahun.
Tantangan yang berjalan
terhadap pelaksanaan
anggaran mencakup
periode sebelum, selama
dan pada akhir tahun
fiskal
Lemahnya penyusunan anggaran, rumitnya prosedur revisi, sangat terincinya
dokumentasi anggaran dan hambatan pengadaan adalah beberapa tantangan utama bagi
pelaksanaan anggaran secara tepat waktu. Selain itu, sistem tahunan yang ketat (“jalan
dan berhenti: atau gunakan atau kehilangan) memberi tekanan kepada
kementerian/lembaga untuk menghabiskan seluruh anggaran yang dialokasikan di dalam
satu tahun. Walaupun terdapat reformasi seperti disebutkan di atas, yang diluncurkan
untuk mempercepat pelaksanaan anggaran, tantangan masih tetap ada. Tantangan
tersebut termasuk masalah dari sebelum, selama dan pada akhir Tahun Fiskal:
Sebelum tahun fiskal, sebuah kegiatan dapat diberikan tanda bintang untuk menunda
pelaksanaan item anggaran yang telah disahkan oleh DPR. Pendekatan ini dirancang
untuk memberikan perpanjangan waktu bagi kementerian/lembaga yang berkaitan untuk
menyelesaikan dokumentasi proyek yang dibutuhkan. Akan tetapi dalam praktiknya ia
memberikan insentif kepada kementerian/lembaga untuk menyampaikan proyek yang
belum lengkap dan memberi ruang bagi “negosiasi tidak resmi”. Sebagai akibatnya,
proyek yang ditandai dengan bintang harus melalui proses pengesahan yang rumit dan
kadangkala tidak pernah dapat dilaksanakan.
Masalah-masalah utama selama tahun fiskal adalah prosedur revisi anggaran dan
transfer dana antar item belanja yang rumit, dan kendali pelaksanaan anggaran yang
sangat rinci. Sebagian besar masalah yang berkaitan dengan tantangan jangka panjang
juga harus ditangani, seperti: kelangkaan staf pengadaan yang memenuhi syarat;
kebutuhan penguatan kapasitas staf Satker; dan perlunya peningkatan koordinasi dan
komunikasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga.
Masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pada akhir tahun fiskal
termasuk proses melanjutkan anggaran ke tahun berikutnya yang sulit dan rumit,
terutama bagi proyek investasi multi-tahun. Masalah-masalah tersebut membutuhkan
pertimbangan yang berhati-hati, untuk mendorong penyerapan anggaran yang fleksibel
dan tepat waktu.
f. Melihat ke Depan
Sejumlah peningkatan
kebijakan utama harus
dipertimbangkan untuk
meningkatkan kualitas
pembelanjaan anggaran:
Reformasi pada serangkaian bidang dapat membantu untuk lebih meningkatkan kualitas
pembelanjaan, terutama dalam hal pola pencairan anggaran. Hal ini termasuk: Pertama,
menyederhanakan prosedur revisi anggaran dengan meningkatkan fleksibilitas kepada
pemegang anggaran dalam mengelola sumber daya mereka; Kedua, menyederhanakan
dan meringkas kendali pelaksanaan anggaran; Ketiga, untuk meringkas proses persiapan
anggaran dengan menghentikan praktik penggunaan bintang.
Meneruskan agenda reformasi untuk meningkatkan pengadaan publik juga sama
pentingnya. Secara khusus, adalah bergerak dari pendekatan ad-hoc yang berlaku
sekarang untuk komite pengadaan menjadi suatu fungsi pengelolaan pengadaan yang
berkelanjutan, bersama-sama dengan program peningkatan kapasitas secara nasional.
Prioritas kedua adalah meningkatkan kerangka peraturan dengan melandaskannya pada
UU pengadaan sektor publik nasional yang menyeluruh.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
23
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Mereformasi aturan
layanan sipil dan…
Kekakuan aturan pegawai negeri sipil dan praktik yang berlaku sekarang juga merintangi
operasi lembaga publik yang efisien dan penerapan upaya reformasi yang efektif.
Modifikasi terhadap struktur organisasi yang ada sangat memakan tenaga dan waktu,
karena harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Aparatur Negara. Hal ini
menimbulkan kesulitan bagi para manajer dalam memilih, melatih, mendukung dan
mendorong staf mereka. Hal itu juga membatasi kemampuan kementerian dan lembaga
publik dalam meluncurkan reformasi pengelolaan yang lebih berbasis kinerja.
….mendorong fokus
jangka menengah dan
orientasi kinerja juga
penting
Pemerintah juga meluncurkan suatu MTEF dan program berbasis penganggaran bagi
anggaran tahun 2011. Kedua hal ini adalah prakarsa yang ambisius yang dirancang,
dengan berjalannya waktu, untuk membantu mendorong fokus yang lebih besar terhadap
output anggaran dan secara bertahap mengubah sifat pengendalian belanja, memberi
tanggung jawab kepada para manajer dan penyusun kebijakan untuk menyampaikan
peningkatan kinerja yang lebih tinggi dan tidak hanya demi mematuhi peraturan keuangan
belaka. Hal itu merupakan tujuan dari reformasi anggaran berbasis kinerja dari
Pemerintah.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
24
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
C. INDONESIA 2014 KE DEPAN: SEBUAH PANDANGAN SELEKTIF
Kemiskinan memiliki segi
pendapatan dan bukan
pendapatan
Kemiskinan suatu rumah tangga dapat diukur dengan berbagai cara. Tingkat kemiskinan
berbasis pendapatan atau pengeluaran menekankan pada jumlah rumah tangga dengan
konsumsi di bawah suatu tingkat kemiskinan tertentu. Akan tetapi konsumsi yang
mencukupi hanyalah satu dari sejumlah segi yang berbeda dari kesejahteraan manusia.
Segi lain termasuk berkurangnya kerentanan terhadap kemiskinan, pendidikan,
kesehatan dan akses terhadap prasarana dasar seperti air dan sanitasi, perumahan dan
6
tenaga listrik. Berbagai segi kemiskinan ini dapat tercermin dari strategi pengentasan
kemiskinan yang memiliki banyak jalur, termasuk pertama-tama membuat pertumbuhan
ekonomi bermanfaat bagi kaum miskin dalam hal memangkas disparitas dalam
pendapatan lintas sektoral dan daerah dan menurunkan kerentanan terhadap kemiskinan.
Langkah berikut adalah memastikan bahwa layanan sosial benar-benar bermanfaat bagi
kaum miskin, dan akhirnya belanja publik dapat membantu mengentaskan kemiskinan
melalui belanja yang ditujukan kepada kaum miskin, misalnya dengan bantuan sosial.
Kemiskinan dan
penyampaian layanan
adalah fokus bagi bagian
ini dari Triwulanan edisi
bulan Desember
Artikel-artikel berikut menekankan pada sejumlah topik pilihan tentang beragam aspek
kemiskinan dan penyampaian layanan. Artikel pertama berkaitan dengan masalah
kerentanan terhadap kemiskinan, yang mencermati tingkat efektivitas program bantuan
langsung tunai (BLT) bagi rumah tangga miskin yang dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia di tahun 2005 dan 2008 untuk membatasi dampak terhadap kesejahteraan
rumah tangga yang disebabkan oleh penyesuaian kenaikan harga bahan bakar karena
pemotongan subsidi. Artikel kedua mencakup kerentanan dan akses terhadap layanan
kesehatan dengan menganalisis program asuransi kesehatan Jamkesmas bagi kaum
miskin. Dua artikel berikutnya, masing-masing tentang perumahan dan air dan sanitasi,
membahas tantangan-tantangan dalam pemberian akses terhadap layanan prasarana
dasar tersebut. Artikel terakhir menimbang bagaimana pengawasan dan evaluasi dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kemampuan pemerintah untuk
menyampaikan barang-barang dan akses terhadap layanan dasar, yang dapat membantu
mengentaskan kemiskinan. Untuk memberi latar belakang sebelum menuju artikel-artikel
tersebut, berikut adalah gambaran ringkas tentang tingkat kemiskinan berbasis konsumsi
di tahun 2010.
Tingkat kemiskinan telah
menurun sejak tahun
2006
Bagian penduduk yang berada di bawah garis
kemiskinan telah menunjukkan penurunan yang
berkelanjutan sejak tahun 2006, turun dari 17,8
persen menjadi 13,3 persen. Jumlah kaum
miskin telah turun menjadi 31 juta jiwa.
Pertumbuhan PDB agregat dan konsumsi yang
berkelanjutan pada periode ini turut berperan
dalam menurunkan kemiskinan perkotaan
maupun pedesaan. Perbedaan antara kedua
tingkat kemiskinan telah bertahan relatif stabil
dengan tingkat kemiskinan perkotaan lebih
rendah dengan nilai perbedaan sedikit di bawah
7 poin persentase. Tanpa mencoba melakukan
analisis yang mendalam, cukup menarik untuk
membandingkan tren agregat ini dengan
beberapa layanan yang dibicarakan pada
artikel-artikel berikut. Sebagai contoh, kondisi
perumahan perkotaan juga telah meningkat
secara moderat. Akses perkotaan dan
pedesaan terhadap layanan sanitasi juga
mengalami tren yang meningkat tetapi bagian
penduduk perkotaan yang memiliki akses
Gambar 19: Kemiskinan secara
keseluruhan menurun
(tingkat kemiskinan, persen penduduk
25
25
Desa
20
20
Kota+Desa
15
10
15
Kota
10
5
5
0
0
6
Untuk analisis mendetil akan tren kemiskinan di Indonesia, termasuk segi kemiskinan bukan
pendapatan, lihat pada Bank Dunia (2006), Making the New Indonesia Work for the Poor. Untuk
analisis penyampaian layanan lihat juga Bank Dunia (2006), Making Services Work for the Poor.
Kedua laporan tersebut tersedia pada http://go.worldbank.org/XEIS8O8SE0.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
25
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Disparitas tingkat
kemiskinan antar propinsi
tetap dijumpai
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
terhadap pasokan air lewat pipa telah menurun. Sumber: Susenas 2010
Di antara angka-angka pokok tersebut, masih tetap dijumpai variasi tingkat kemiskinan
antar propinsi yang kuat. Sebagai contoh, tingkat kemiskinan antar propinsi memiliki
kisaran yang cukup besar dari 37 persen di Papua hingga 3,5 persen di DKI Jakarta.
Akses terhadap layanan dasar juga sangat bervariasi sesuai dengan geografi.
Sesungguhnya akses terhadap layanan dasar dan prasarana ternyata berhubungan
dengan tingkat konsumsi rumah tangga, dan juga pendidikan, jender dan pekerjaan.
Sebagai contoh, tingkat kemiskinan per sektor kerja di tahun 2010 berkisar dari 19 persen
bagi pertanian hingga 1,4 persen bagi industri dan turun menjadi 6,2 persen untuk sektor
jasa.
Gambar 20: Disparitas kemiskinan antar propinsi masih dijumpai
(tingkat kemiskinan sebagai persentase penduduk, sesuai propinsi)
Sumber: Susenas 2010
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
26
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
1. Menilai kinerja bantuan langsung tunai (BLT) Indonesia
Bantuan sosial dapat
membantu rumah tangga
miskin menghadapi
perubahan mendadak
dalam kondisi ekonomi
makro…
Pengaturan perubahan harga, seperti yang berulang kali dilakukan oleh Pemerintah
Indonesia pada tahun 2000an, merupakan sumber risiko yang penting bagi kelangsungan
hidup keluarga miskin. Perubahan yang serupa, umumnya pengurangan atau
penghapusan subsidi akan kelompok konsumsi penting seperti bahan pangan, bahan
bakar dan tenaga listrik, dapat membantu pemerintah untuk bergerak menuju alokasi
pendapatan nasional yang lebih mendukung kaum miskin, dengan membebaskan ruang
fiskal untuk dibelanjakan pada bidang lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan
mengelola perubahan kebijakan secara berhati-hati, pemerintah dapat mencapai
realokasi sumber daya yang efisien dan mendukung kaum miskin itu sementara
memitigasi turunnya pendapatan dan produktivitas yang kemudian pasti akan dihadapi
oleh rumah tangga miskin. Sementara Pemerintah Indonesia mempertimbangkan
perubahan lebih lanjut kepada sistem subsidinya, dan juga menyiapkan diri terhadap
goncangan ekonomi makro internasional atau bencana alam berikutnya, pemerintah
berada pada posisi yang baik untuk menggunakan pengalaman Indonesia dalam
menyampaikan bantuan sosial langsung bagi rumah tangga miskin yang menerima
dampak yang merugikan dari goncangan-goncangan tersebut.
… dan Pemerintah
Indonesia memiliki
pengalaman yang tak
diragukan dalam
menyampaikan program
pengiriman bantuan
berskala besar kepada
mereka yang terpengaruh
oleh reformasi – Bantuan
Langsung Tunai atau BLT
Sebelumnya Pemerintah Indonesia menggunakan program nasional pemberian uang
tunai sementara bagi rumah tangga miskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), untuk
meredam dampak peningkatan harga yang diatur dan memberikan waktu dan anggaran
kepada rumah tangga miskin untuk menyesuaikan diri kepada harga-harga yang baru. Di
tahun 2005 pemotongan subsidi menyebabkan peningkatan harga bahan bakar rumah
tangga sebesar rata-rata di atas 125 persen. BLT, pembayaran uang tunai langsung
dengan empat kali pembayaran selama setahun, merupakan prakarsa pemerintah yang
dirancang untuk memitigasi pengaruh dampak-dampak yang disebabkan oleh
peningkatan harga bahan bakar tersebut. BLT berikutnya diberikan pada tahun 2008
ketika terjadi lagi pemotongan subsidi bahan bakar yang bersamaan waktunya dengan
krisis harga bahan pangan dunia; dan kemudian kedua hal itu juga diikuti oleh kelesuan
ekonomi dunia karena krisis keuangan. Pada dua tahun tersebut, disiratkan bahwa dana
untuk BLT (bagi pembayaran dana dan operasinya) dialokasikan dari penghematan
anggaran yang terjadi karena pemotongan subsidi itu sendiri.
Program BLT membantu
sepertiga rumah tangga
di Indonesia
BLT menyampaikan bantuan uang tunai secara langsung kepada sepertiga rumah tangga
di Indonesia – suatu prestasi yang mengagumkan karena program itu dirancang dan
dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 bulan. Kantor pos mendistribusikan BLT ke 19
juta rumah tangga di setiap propinsi di Indonesia pada tahun 2005. Di tahun 2008,
terdapat lebih sedikit (fewer?!?) pihak penerima bantuan tetapi bantuan tetap diberikan ke
setiap propinsi. Rumah tangga yang menerima BLT adalah yang paling tidak diuntungkan
dari aturan subsidi yang lama dan yang paling menanggung risiko penurunan konsumsi
yang disebabkan oleh peningkatan harga dan perubahan dalam kebijakan pemerintah.
Dengan pembayaran uang tunai yang setara dengan sekitar 15 persen pengeluaran
rumah tangga normal (100.000 rupiah per bulan) dan jadwal penerimaan selama setahun,
para rumah tangga tersebut memiliki ruang anggaran dan juga waktu untuk
menyesuaikan pola pengeluaran terhadap perubahan harga maupun krisis dunia.
Manfaat BLT bagi para
penerima dapat terlihat
dari survei rumah tangga
dan pekerjaan lapangan
kualitatif
Bantuan tunai BLT yang tepat waktu memiliki dampak positif bagi rumah tangga dan
kalangan masyarakat pada tingkat manfaat yang tidak menimbulkan insentif bagi perilaku
yang tidak produktif. Penilaian ini berdasar pada analisis Bank Dunia atas sejumlah
rumah tangga dengan karakteristik dan perilaku yang tercatat pada Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas). Periode yang diteliti termasuk masa sebelum tanggal
peluncuran BLT di tahun 2005 dan 2008 dan sekali lagi setelah dua atau tiga pencairan
pembayaran BLT. Survei kualitatif pada sejumlah daerah terbatas yang dilaksanakan oleh
7
lembaga riset SMERU juga digunakan untuk mengukur dampak pembayaran.
7 Untuk rincian lengkapnya, lihat “Social Safety Nets Indonesia: Bantuan Langsung Tunai (BTL),
Temporary Unconditional Cash Transfer”, Bank Dunia, 2010.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
27
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Manfaat BLT cukup
memadai bagi kebutuhan
konsumsi pokok dan
memberi manfaat bagi
rumah tangga dan
masyarakat yang lebih
luas
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Besaran uang tunai BLT cukup memadai bagi rumah tangga yang lemah dan dananya
disampaikan pada waktu yang tepat. Penerima manfaat mengatakan bahwa BLT
dihabiskan dalam waktu seminggu setelah diterima dan digunakan untuk membeli bahanbahan pokok (terutama beras karena dapat disimpan) atau kebutuhan biaya satu kali
yang mendesak seperti uang sekolah atau pakaian untuk hari raya Idul Fitri. Belanja untuk
bahan bakar dan transportasi (yang mengandung komponen biaya bahan bakar) juga
merupakan penggunaan dana BLT yang umum dijumpai. Pencairan BLT yang pertama
kali di bulan Oktober 2005 berkaitan dengan peningkatan harga bahan bakar nasional
tertinggi dan rumah tangga dapat mengandalkan dana dari pembayaran BLT untuk dua
belas bulan berikutnya.8
Pada jangka pendek, rumah tangga yang menerima BLT memang menurunkan konsumsi
bahan bakar mereka walaupun dana BLT setara dengan sekitar dua kali lipat tambahan
biaya yang dibutuhkan oleh rumah tangga untuk memelihara konsumsi bahan bakar
mereka pada tingkat yang sama sebelum pemotongan subsidi. Untuk jangka panjang,
dan sebelum pemotongan subsidi (di tahun 2005 dan 2008), bahan bakar sebagai bagian
dari keseluruhan pengeluaran pada rumah tangga yang dituju berada di bawah sembilan
persen, sehingga BLT tidak mengubah keputusan konsumsi bahan bakar rumah tangga
secara signifikan.
Di daerah dengan kondisi ekonomi makro yang paling lemah– didefinisikan dengan
menggunakan kinerja pengeluaran rata-rata rumah tangga – rumah tangga penerima BLT
dapat meningkatkan pengeluaran mereka pada tingkat yang lebih tinggi secara signifikan
dibanding rumah tangga lain yang tidak menerima BLT.9 Selain itu, dengan memperbesar
kemampuan belanja bagi rumah tangga yang lebih miskin, BLT juga memiliki efek
pengganda yang positif terhadap pengeluaran pada keseluruhan lingkungan sekitar.
Rumah tangga penerima
BLT lebih sering
mendapat pekerjaan…
Para rumah tangga yang menerima BLT juga mendapatkan pekerjaan pada tingkat yang
lebih tinggi (Tabel 8). Antara tahun 2005 (pra-BLT) dan 2007, pengurangan tipis pada jam
kerja secara jangka panjang secara umum adalah sama bagi rumah tangga penerima
BLT dan yang tidak menerima BLT. Akan tetapi di tahun 2008, kepala rumah tangga BLT
yang sebelumnya tidak bekerja dan tanpa pekerjaan maupun usaha memiliki
kemungkinan yang lebih tinggi (sebesar 10 poin persentase) untuk melaporkan bahwa
mereka telah memiliki pekerjaan. Selain itu, hampir di seluruh sektor, kepala rumah
tangga yang menerima BLT lebih cenderung untuk bertahan pada pekerjaannya. Hal ini
tercermin pada pernyataan yang dibuat oleh para penerima BLT di tahun 2005 dan
anggota masyarakat lain yang mengatakan bahwa “Nilai BLT tidak cukup untuk
memenuhi semua kebutuhan hidup” dan dengan demikian tidak cukup untuk menciptakan
kelesuan dalam dunia kerja.
…lebih sering
menggunakan layanan
kesehatan…
Dampak-dampaknya juga dapat dilihat pada penggunaan layanan kesehatan. Para rumah
tangga yang menerima BLT menghindari penghematan dalam pengeluaran untuk
kesehatan yang dapat memiliki pengaruh negatif yang berlangsung lama. Sangatlah
nyata bahwa pada daerah-daerah yang paling terpengaruh oleh epidemi kemiskinan,
rumah tangga BLT lebih sering mencari layanan kesehatan dibanding rumah tangga yang
tidak menerima BLT. Terdapat variasi dampak positif BLT terhadap penggunaan layanan
kesehatan ini; sebagai contoh, pemanfaatan layanan kesehatan lebih besar untuk rawat
inap dibanding rawat jalan, dan juga lebih besar bagi rumah tangga yang terlindung
asuransi.
8 Di tahun 2008 ketika harga-harga meningkat lebih landai, penyampaian BLT di semua tempat tidak
seketika mengikuti peningkatan harga tetapi di beberapa daerah dilakukan satu atau dua triwulan
setelahnya, dan baik jumlah nilai maupun jumlah pencairan mengalami penurunan (masing-masing
dari 1,2 juta rupiah menjadi 900.000 rupiah dan dari 4 menjadi tiga).
9 Daerah-daerah yang lemah (kuat) didefinisikan sebagai yang memiliki pertumbuhan rata-rata
pengeluaran per kapita sama dengan persentil ke-25 atau di bawahnya (persentil ke-75 dan di
atasnya) dari distribusi nasional rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita daerah. Mulai tahun
2004, pertumbuhan PDB riil Indonesia berada pada rata-rata lima setengah persen per tahun dan
secara nasional rumah tangga yang lebih miskin mengalami peningkatan yang lebih besar dalam hal
pengeluaran dibanding rumah tangga yang lebih mampu pada kedua periode BLT di tahun 2005 dan
2008.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
28
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
…lebih sering tetap
menyekolahkan anakanak mereka dan tidak
mengirimkan mereka ke
pasar tenaga kerja…
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Selain itu, rumah tangga penerima BLT menghindari peningkatan dalam pekerja anak dan
penurunan pemberian pendidikan (Tabel 9) yang juga akan membawa pengaruh negatif
jangka panjang bagi kesejahteraan dan kesempatan anak-anak dan generasi berikut dari
rumah tangga tersebut. Dari tingkat awal yang lebih tinggi, tingkat penurunan pekerja
anak adalah sedikit lebih tinggi bagi rumah tangga BLT dari tahun 2008 hingga 2009.
Sementara rata-rata penyerapan tenaga kerja nasional bruto adalah konstan antara tahun
2008 dan 2009, dampak BLT terhadap tingkat keturutsertaan anak usia 6 hingga 18 tahun
adalah positif. Dampak positif ini lebih jelas pada anak-anak usia sekolah menengah, dari
12 hingga 18 tahun, dengan pengaruh yang mendekati dua kali lipat dari pengaruh yang
terlihat bagi anak-anak usia 6 hingga 12 tahun.
Tabel 8: Penerima BLT mendapat pekerjaan pada tingkat
yang lebih tinggi
Dampak BLT: peningkatan
persentase kemungkinan
mendapatkan pekerjaan,
2008-09
Dampak BLT, 2008-2009:
Poin persentase
32**
Partisipasi sekolah
BLT
non-BLT
36
30
2005
39,2
41,0
2007
37,7
39,8
-1,5
-1,2
Persentase mendapatkan
pekerjaan, 2008-09
Tabel 9: Rumah tangga BLT juga menghindari penurunan
keturutsertaan sekolah dan peningkatan pekerja anak
Seluruh usia 6-18 thn
+1,2
Usia 12-18 tahun
+2,6*
Jam Kerja
Partisipasi kerja
Perubahan
Seluruh usia 6-18 thn
-2,3***
BLT
papa
Semu
a
BLT
Semu
a
nonBLT
Tingkat peserta
sekolah
72
76
84
Tingkat partisipasi kerja
13
13
9
Rata-rata rumah tangga
2008 (persen)
Sektor kerja BLT 2009:
Paling umum #1
Pertanian
Paling umum #2
Jasa
Paling umum #3
Ritel, konstruksi
Catatan: **Signifikan pada tingkat 5 persen. Dampak diukur
sebagai tingkat kenaikan dari rumah tangga miskin dan
non-BLT yang sesuai dengan kriteria rumah tangga
penerima BLT (hanya untuk kepala rumah tangga yang
sebelumnya tidak bekerja). Susenas 2008/2009 tidak
mempunyai data jam kerja. Pilihan sektor kerja bagi kepala
rumah tangga BLT dengan peringkat yang sama tanpa
mengindahkan status pekerjaan di tahun 2008.
Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia
…dan menjaga pilihan
konsumsi yang umum
Catatan: *Signifikan pada tingkat 10 persen. *** Signifikan
pada tingkat 1 persen. Dampak diukur sebagai tingkat
kenaikan dari rumah tangga miskin dan non-BLT yang
sesuai dengan kriteria rumah tangga penerima BLT.
Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia
Rumah tangga BLT dapat membuat pilihan konsumsi umum atau “biasanya”. Dengan
tajamnya peningkatan harga bahan pangan di tahun 2008, seluruh rumah tangga
Indonesia menghemat konsumsi daging dan beralih mengkonsumsi lebih banyak ikan,
sayur-mayur, beras dan produk susu; rumah tangga BLT beralih kepada bahan-bahan
pangan itu pada laju yang serupa dengan rumah tangga non-BLT. Rumah tangga BLT
sebetulnya memiliki laju peningkatan pengeluaran rokok yang sedikit lebih kecil relatif
terhadap penduduk miskin yang lain sementara laju peningkatan konsumsi alkohol berada
pada kisaran yang sama. Menurut penerima BLT, pensiun atau mengambil hutang baru
adalah penggunaan BLT yang umum; pengelolaan keuangan demikian adalah perilaku
pencegahan dan mitigasi yang umum di Indonesia. Dana BLT di tahun 2008 lebih banyak
digunakan untuk pendidikan, tampaknya karena pusat-pusat perkotaan besar menerima
dana pertama pada akhir bulan Mei, atau setidaknya satu bulan sebelum tahun ajaran
baru dengan uang pungutan bagi sekolah dan kegiatan pendidikan lain akan dimulai.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
29
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Pengalaman rumah
tangga menunjukkan
bahwa keraguan tentang
dampak perilaku dari
bantuan tunai di
Indonesia tidaklah
beralasan
Setelah terlaksana, jelaslah bahwa seluruh ramalan pesimistis mengenai BLT – bahwa ia
akan menimbulkan kebergantungan, memangkas jam kerja, atau pilihan konsumsi yang
buruk – tidaklah beralasan. Para rumah tangga menerima manfaat selama setahun untuk
menyesuaikan perilaku mereka dan mereka dapat melakukan penyesuaian tersebut tanpa
harus keluar dari pasar tenaga kerja atau terpaksa bekerja lebih singkat. Mereka juga
tidak memanfaatkan tenaga anak usia sekolah untuk bekerja membantu anggota keluarga
yang lebih dewasa dan bahkan menikmati peningkatan pemanfaatan layanan pendidikan
dan kesehatan. Sejauh pilihan konsumsi atas makanan dan rokok, rumah tangga BLT
menghabiskan jumlah yang sama seperti rumah tangga Indonesia yang miskin dan tidak
miskin.
Akan tetapi, terdapat
kelemahan yang besar
dalam operasi BLT dan
penerapannya lintas
badan pelaksana
Operasi dan penerapan BLT – dari penetapan tujuan hingga penyelesaian keluhan –
lemah dan perlu ditingkatkan. Jadwal penyampaian yang dipadatkan, tidak cukupnya
pedoman dan insentif, tidak adanya tanggung jawab yang jelas antara lembaga
operasional pelaksana BLT, buruknya teknologi dan lingkungan kemiskinan yang sulit dan
beraneka ragam merupakan gabungan hal yang mempersulit seluruh operasi yang tidak
berhubungan dengan penyampaian. Pandangan yang meremehkan sumber daya
administrasi yang diperlukan juga dapat berperan dalam kelemahan operasi.
Penargetan BLT kepada rumah tangga miskin relatif berhasil (Gambar 21 menunjukkan
cakupan BLT relatif terhadap program-program bantuan sosial Pemerintah Indonesia
lainnya), tetapi proporsi manfaat yang signifikan berakhir pada rumah tangga yang tidak
miskin. Sosialisasi yang umumnya gagal, termasuk prosedur penargetan, menyebabkan
kegiatan protes dan gangguan penyampaian bantuan dan juga hasil penargetan yang
lebih buruk. Akhirnya, tidak adanya pengawasan keluhan, manajemen informasi atau
sistem audit menghalangi perbaikan dari penerapan program apapun baik pada waktu itu
atau pada tahun-tahun non-BLT antara tahun 2006 dan 2008 (Gambar 22 menunjukkan
kinerja penargetan yang umumnya konstan di tahun 2005 dan 2008).
Gambar 21: Cakupan program bantuan sosial Pemerintah
Indonesia, 2008 dan 2009
Gambar 22: Cakupan dan pelaksanaan BLT, 2005 dan 2008
(persentase desil penerima/pengguna program)
(persen rumah tangga)
100
Rumah
tangga
miskin
100
Rumah
tangga nonmiskin
60
60
Insiden 2005
Cakupan 2005
Insiden 2008
Cakupan 2008
80
80
45
Raskin 2009
60
30
Cakupan
Jamkesmas 2009
40
40
60
BLT 2008
40
20
20
20
15
Penggunaan
Jamkesmas 2009
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Desil pengeluaran
Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia
Kurangnya pengawasan
mengakibatkan
peningkatan pemotongan
manfaat pada tingkat
administratif
0
0
1
2
3
4
Kuintil pengeluaran
5
Catatan: Insiden adalah bagian dari seluruh manfaat BLT
yang sampai kepada kuintil tersebut sementara cakupan
adalah persentase kuintil yang menerima manfaat BLT.
Sumber: Susenas dan perhitungan staf Bank Dunia
Terlalu minimnya rincian dalam pengaturan implementasi program dan lemahnya rantai
kendali dan kewenangan turut menambah kurangnya pengawasan; akibatnya
pemotongan manfaat BLT meningkat di antara tahun 2005 dan 2008 – lihat Tabel 10 di
bawah. Pada banyak kasus tidak diketahui apakah pemotongan itu adalah korupsi kecilkecilan atau apakah mereka memberikan hasil-hasil yang diinginkan oleh kalangan
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
30
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
masyarakat. Namun demikian, mereka tidaklah dicatat, diawasi atau dievaluasi. Pedoman
BLT maupun pejabat resmi tidak dilengkapi dengan kewenangan pengelolaan atau
penghentian distribusi ulang, dan kurangnya sosialisasi menghambat para rumah tangga
dari menyela, melaporkan atau bertindak terhadap “perubahan” atas program tersebut.
Secara keseluruhan BLT
memberi dampak
keuangan bersih yang
positif bagi rumah
tangga, tetapi bantuan
tunai sementara dan
tanpa syarat harus
dilengkapi dengan
tambahan prakarsa jaring
sosial yang ditujukan
pada faktor penentu
kemiskinan berjangka
lebih panjang
Data dari penerima BLT langsung menunjukkan bahwa BLT telah berhasil meredam
dampak dari peningkatan harga bahan bakar, transportasi dan bahan pangan, atau
goncangan keuangan dan ekonomi makro yang berasal dari luar negeri, tetapi BLT tidak
dirancang untuk menjadi suatu sistem pengentasan kemiskinan. BLT memberikan
perlindungan terhadap rumah tangga miskin dalam cara yang lebih progresif dibanding
subsidi yang digantikannya. Manfaat berukuran menengah disampaikan pada waktu yang
tepat, dengan lama waktu yang tepat, dan dengan aparat administrasi yang sangat
ramping. Akan tetapi BLT tidak tepat untuk tujuan pengentasan kemiskinan jangka
panjang. Meneruskan investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan dan usaha, yang
dapat membantu memutus rantai kemiskinan antar generasi, lebih baik didorong oleh
program-program seperti bantuan tunai bersyarat, asuransi kesehatan bebas biaya,
beasiswa sekolah menengah dan universitas, dan kredit mikro bagi wirausahawan (lihat
“Indonesia Social Assistance Public Expenditure Review”, segera diterbitkan oleh Bank
Dunia).
Tabel 10: Frekuensi Pemotongan BLT, Jumlahnya, Pelakunya dan Penggunaannya
2005 - 2006
2008 - 2009
10
46 - 54
Frekuensi (%)
Jumlah (ribuan Rp)
Mean
Median
Modus
Potongan 1
53
20
10
Potongan 2
72
60
100
67
50
100
Dipotong oleh:
Paling umum 1
Pengurus sub-desa (51%)
Tidak ada
Paling umum 2
Pengurus desa (25%)
Tidak ada
Paling umum 1
Distribusi ulang setara (63%)
Distribusi ulang setara
(42%)
Paling umum 2
Transportasi kolektif (26%)
Kartu identitas baru (29%)
Dipotong untuk:
Catatan: Modus adalah jumlah yang paling banyak dipotong. Frekuensi pemotongan
diperoleh di tahun 2005 tidak dapat dihitung di tahun 2008. Pada tahun 2008, frekuensi
pemotongan dihitung 1) sebagai proporsi penerima manfaat yang menerima jumlah yang
kurang dari jumlah yang ditetapkan (46 %) dan 2) sebagai satu kurang proporsi penerima
manfaat yang menjawab “Tidak” pada seluruh pertanyaan apakah potongan dilakukan oleh
pelaku yang berbeda, termasuk golongan “lainnya”.
Sumber: Susenas 2005, 2008 dan perhitungan staf Bank Dunia
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
31
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
2. Apakah JAMKESMAS mampu melindungi penduduk dari goncangan akibat
pengeluaran untuk kesehatan?
Pemerintah menghadapi
tantangan berat dalam
upaya perluasan asuransi
kesehatan kepada lebih
dari separo penduduknya
Salah satu tujuan pembangunan di bidang kesehatan Indonesia seperti tercantum pada
Rencana Strategi Nasional untuk bidang Kesehatan adalah memberikan jaminan
perlindungan keuangan terhadap goncangan akibat pengeluaran ynang besar untuk biaya
kesehatan. Pemerintah telah berkomitmen di tahun 2004 untuk mencapai cakupan
asuransi kesehatan semesta melalui Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Akan tetapi, untuk melaksanakannya, Pemerintah menghadapi tantangan yang besar
karena kini lebih dari setengah jumlah penduduk tidak memiliki asuransi kesehatan dalam
bentuk apapun. Program Askeskin (sekarang dikenal dengan nama Jamkesmas), suatu
program asuransi kesehatan bagi kaum miskin yang didanai pajak, merupakan salah satu
program bantuan sosial yang diluncurkan untuk meredam sebagian dampak akibat
pemangkasan subsidi bahan bakar yang diumumkan pada tanggal 1 Maret 2005 (lihat
Kotak 4 untuk rinciannya). Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2009, program
tersebut telah mencakup 76,4 juta jiwa termasuk kelompok ‘hampir miskin’. Di antara
mereka yang memiliki salah satu bentuk asuransi kesehatan di Indonesia, dua per tiganya
dilindungi oleh Jamkesmas.
Jamkesmas terbukti
mampu meningkatkan
akses penduduk miskin
kepada asuransi
kesehatan...
Walaupun terdapat bukti yang menunjukkan kekeliruan sasaran dan kebocoran dalam
program, Jamkesmas tampaknya memang telah membantu menyeimbangkan distribusi
akses penduduk terhadap asuransi kesehatan. Sebelum program Jamkesmas dimulai di
tahun 2005, cakupan perlindungan asuransi bagi kaum miskin berada pada kisaran 16,5
persen di tahun 2004, angka yang didasari dari program jaminan kesehatan untuk
masyarakat miskin sebelumnya. Di tahun 2009 cakupan masyarakat miskin telah
meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 43 persen. Mengingat cakupan skema asuransi
kesehatan lainnya relatif stabil, Jamkesmas merupakan penyebab utama peningkatan
cakupan asuransi kesehatan hingga mencapai hampir setengah dari jumlah penduduk.
Gambar 23 memperlihatkan ketimpangan distribusi berbagai jenis asuransi kesehatan
10
lainnya. Cakupan asuransi jenis yang lain (termasuk Askes, Jamsostek dan programprogram yang lebih kecil) terkonsentrasi pada tiga desil teratas, dengan 33 persen
individu yang hidup di rumah tangga yang memiliki asuransi jenis lain, dibanding hanya
4,4 persen rumah tangga pada tiga desil terbawah. Dengan menyertakan program
Jamkesmas, keseluruhan cakupan asuransi pada tiga desil termiskin meningkat hingga
48 persen, lebih tinggi dari cakupan perlindungan bagi tiga desil terkaya (45 persen) dan
empat desil pertengahan (40 persen).
Kotak 4: Pengenalan singkat Program Jamkesmas
Program Jamkesmas memberikan perlindungan kesehatan dengan manfaat yang menyeluruh
bagi kaum miskin dan hampir miskin (sama dengan tiga desil belanja paling bawah dari seluruh
penduduk) yang menjadi sasaran setelah melalui uji penghasilan secara statistika. Program ini
dibiayai melalui anggaran pemerintah pusat dan tidak membutuhkan biaya atau pembayaran
premi dalam bentuk apapun dari pihak penerima manfaat maupun dari pemerintah daerah.
Anggaran biaya perlindungan untuk tiap individu pada awalnya ditetapkan sebesar Rp 5.000 per
bulan, dan sekarang telah meningkat menjadi Rp 6.500, sehingga jumlah anggaran untuk program
Jamkesmas yang sedang berjalan berkisar sekitar 20 persen dari anggaran kesehatan pemerintah
pusat. Program ini pada intinya serupa dengan prakarsa-prakarsa lain yang diluncurkan di negaranegara lain di wilayah yang sama, seperti India (program Rashtriya Swastha Bima Yojna), skema
Perlindungan Semesta Thailand dan program asuransi kesehatan bagi kaum miskin di Vietnam.
Paket manfaat yang diberikan cukup lengkap dan tidak membutuhkan biaya dari penerima
manfaat (walaupun bukan berarti sama sekali tidak ada biaya yang dibayar oleh penerima
manfaat), akan tetapi jaringan pemberi layanan (PPK) pada umumnya terbatas kepada fasilitas
kesehatan umum milik pemerintah. Paket manfaat Jamkesmas bahkan lebih lengkap dibanding
10
Apabila digabung skema –skema asuransi kesehatan lain mencakup kurang dari 10 persen jumlah
penduduk. Termasuk diantara skema-skema ini adalah semua jenis asuransi / perlindungan
kesehatan yang disebutkan dalam urvei SUSENAS sebagai ‘selain program Jamkesmas, seperti (i)
JPK (Jaminan Perawatan Kesehatan) bagi pegawai negeri/veteran/pensiun, (ii) Penggantian Biaya
oleh perusahaan atau Asuransi Mandiri, (iii) JPK Jamsostek bagi tenaga kerja formal, (iv) asuransi
kesehatan swasta, (v) dana kesehatan berbasis masyarakat dan (vi) JPKM (Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat).
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
32
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
yang diberikan oleh skema asuransi sosial lainnya, termasuk asuransi beriuran pegawai negeri
Askes, dan program bagi pegawai sektor formal Jamsostek. Sebagai contoh, penerima manfaat
Akses umumnya harus membayar sebagian biaya layanan kesehatan (terutama bagi pasien rawat
inap), memiliki akses yang sangat terbatas kepada pemberi layanan swasta, dan penerima
manfaat terbatas hanya kepada anggota, pasangan resmi dan sampai dua anak yang belum
bekerja dan belum menikah.
PPK yang termasuk dalam jaringan program Jamkesmas pada umumnya adalah fasilitas layanan
kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dan dibayar dengan kombinasi kapitasi, layanan berbayar
(fee-for-service), atau Diagnostic Related Group (DRG), tergantung dari jenis pemberi layanannya.
Program Jamkesmas membayar PPK tingkat pertama melalui kapitasi, membayar kembali
layanan rawat inap pada fasilitas kesehatan primer dengan dasar layanan berbayar dan baru saja
mulai menggunakan metode DRG untuk membayaran PPK untuk layanan rawat inap di rumah
sakit. Proyek percontohan DRG dilakukan pada 15 rumah sakit vertikal di tahun 2008 dan
diperluas ke seluruh rumah sakit di dalam jaringan PPK di tahun 2009. Selain pembayaran DRG,
PPK milik pemerintah menerima subsidi dalam bentuk gaji pekerja dan beberapa biaya modal.
Hanya sedikit jumlah dan jenis pemberi layanan swasta yang dikontrak, dan sebagian besar
terletak pada daerah perkotaan di pulau Jawa (di tahun 2009, rumah sakit swasta berjumlah lebih
dari 30% dari jumlah rumah sakit di dalam jaringan, tetapi dengan kapasitas tempat tidur yang
lebih jauh kecil dibanding rumah sakit pemerintah).
Sumber: staf Bank Dunia
Gambar 23: Asuransi kesehatan Jamkesmas melindungi hampir setengah penduduk miskin
Persentase individu dalam rumah tangga dengan akses terhadap asuransi kesehatan, per desil
pengeluaran, tahun 2009
Tanpa asuransi
100
4.4
Jamkesmas/Askeskin
Semua asuransi lainnya
12.0
33.0
80
43.3
28.0
11.8
60
40
52.3
20
60.1
55.3
4 desil tengah
3 desil teratas
0
3 desil terbawah
Sumber: Susenas 2009
...yang meningkatkan
akses masyarakat miskin
terhadap layanan
kesehatan, sebagian
besar pada fasilitasfasilitas kesehatan
pemerintah
Individu yang memiliki akses terhadap Jamkesmas memiliki kemungkinan lebih tinggi
untuk menggunakan layanan kesehatan. Berdasarkan data survei rumah tangga Susenas
tahun 2009, mereka yang menjadi anggota Jamkesmas lebih banyak menggunakan
layanan rawat jalan dibanding mereka yang tidak memiliki asuransi kesehatan apapun,
terutama pada tiga desil paling bawah (Gambar 24). Akses terhadap Jamkesmas juga
berkorelasi dengan potensi peningkatan pemanfaatan layanan rawat inap, dan juga masa
inap yang sedikit lebih panjang. Anggota-anggota Jamkesmas jauh lebih banyak
menggunakan layanan pemerintah ketimbang swasta, yang tampaknya mencerminkan
struktur manfaat program tersebut yang paket manfaatnya hanya memiliki sejumlah kecil
pemberi layanan swasta dalam jaringan PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan).
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
33
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 24: Individu yang tercakup oleh Jamkesmas lebih mungkin memanfaatkan layanan rawat inap
a) Seluruh responden
b) Tiga desil belanja terbawah
Persentase individu yang menggunakan fasilitas pemerintah dan swasta bagi rawat inap, antar mereka yang menggunakan
layanan rawat inap, per jenis asuransi, tahun 2009
100
100
80
80
60
60
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
0
0
0
0
100
Fasilitas Pemerintah
Fasilitas Swasta
80
Tanpa asuransi
Jamkesmas Semua asuransi
lainnya
Fasilitas Pemerintah
Fasilitas Swasta
Tanpa asuransi
100
80
Jamkesmas Semua asuransi
lainnya
Sumber: Susenas 2009
Penerima manfaat
Jamkesmas lebih
terlindung dari
goncangan keuangan
negatif yang disebabkan
oleh pengeluaran
kesehatan
Data Susenas 2009 juga menunjukkan bahwa secara rata-rata penerima manfaat
Jamkesmas lebih terlindungi dari dampak keuangan yang negatif akibat goncangan di
bidang kesehatan. Dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki asuransi, dan
juga terhadap rumah tangga dengan jenis asuransi yang lain, rumah tangga yang
dilindungi Jamkesmas secara sistematis memiliki pengeluaran pembayaran sendiri (Out
of Pocket, OOP) yang lebih rendah, bergantung pada pemanfaatannya. Sepertinya hal ini
disebabkan karena paket manfaat Jamkesmas lebih lengkap dibanding jenis asuransi
lainnya, karena memberi perlindungan yang mencakup hampir seluruh jenis layanan
kesehatan tanpa pembayaran sendiri dan hanya memiliki sedikit pembatasan layanan.
Lebih penting lagipengaruh dari perlindungan ini lebih tampak jelas pada rumah tangga
dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah. Penerima manfaat Jamkesmas juga
menunjukkan tingkat insidensi pengeluaran katastrofik yang lebih kecil dibanding mereka
yang tidak memiliki asuransi atau bahkan dibanding mereka yang memiliki asuransi jenis
lain. Selain itu, dampak pemiskinan akibat pengeluaran kesehatan yang tidak dilindungi
oleh asuransi, baik diukur dari peningkatan insidensi kemiskinan atau peningkatan
selisihkemiskinan (poverty gap), juga lebih kecil.
Tetapi, pemanfaatan
Jamkemas masih lebih
rendah dibanding
penerima manfaat
asuransi kesehatan lain,
menunjukkan masih
terdapat rintangan akses
layanan kesehatan bagi
masyarakat miskin
Namun demikian, sangatlah penting untuk mencatat bahwa walaupun paket manfaat
Jamkesmas lengkap, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan bagi penerima manfaat
Jamkesmas tetaplah rendah dibanding mereka yang dilindungi oleh asuransi jenis lain.
Hal ini menunjukkan bahwa masih ada rintangan lain yang menghalangi kaum miskin
untuk mendapatkan layanan kesehatan. Rintangan-rintangan itu dapat berupa biaya yang
harus dibayar sendiri, biaya kesempatan (opportunity cost), jarak fasilitas kesehatan,
anggapan rendahnya kualitas layanan kesehatan yang diberikan PPK dalam jaringan, dan
ketersediaan layanan.
Pengeluaran biaya sendiri
(OOP) untuk kesehatan
masih menjadi kendala
bagi penerima manfaat
Jamkesmas
Juga penting untuk dicatat bahwa pengeluaran OOP untuk layanan kesehatan –
walaupun lebih kecil dibanding mereka yang tidak terlindung asuransi – tetap cukup
berarti bagi penerima manfaat Jamkesmas. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mereka
yang tidak memiliki perlindungan asuransi menggunakan lebih sedikit layanan kesehatan
sehingga memiliki pengeluaran biaya sendiri yang lebih rendah. Temuan ini juga
menunjukkan bahwa program tersebut meskipun telah membuktikan adanya efek
perlindungan akan tetapi belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap
goncangan kesehatan. Hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut, misalnya melalui
diskusi kelompok fokus antar penerima manfaat untuk mendapatkan jawaban: Apakah
biaya transportasi memegang peranan? Apakah pengguna menghadapi pembayaran
tidak resmi atau biaya “terselubung” lainnya?
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
34
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Kebocoran dalam
penetapan sasaran
merupakan kelemahan
serius yang harus
ditangani
Program Jamkesmas berprestasi cukup baik dalam meningkatkan pemanfaatan dan
perlindungan keuangan, meskipun seperti disinggung di atas, masih tetap belum
memadai. Salah satu masalahnya adalah sebagian penduduk yang status sosial
ekonominya seharusnya berhak untuk turut serta di dalam Jamkesmas, tetapi saat ini
belum tercakup di dalam program tersebut. Tidak semua masyarakat miskin dapat
dijangkau oleh program tersebut dan terdapat kebocoran yang cukup berarti yang
mengalir kepada mereka yang bukan kaum miskin. Salah satu penyebabnya mungkin
karena adanya kelemahan dalam mekanisme penetapan sasaran program, tetapi
kemungkinan penyebab lainnya adalah desainrancangan dan penerapan pengelolaan
kepesertaan Jamkesmas itu sendiri. Hal itu merupakan kelemahan program yang cukup
serius yang perlu ditangani. Namun demikian, peserta Jamkesmas secara rata-rata
memiliki tingkat sosial ekonomi yang lebih lemah dibanding mereka yang tidak dilindungi
oleh Jamkesmas, yang memperjelas bahwa program tersebut memang mendukung
masyarakat miskin.
Peranan Jamkesmas
untuk terlaksananya
program Cakupan
Semesta
Sehubungan dengan rencana Pemerintah untuk mencapai Cakupan Semesta (Universal
Coverage) bagi seluruh penduduk, maka perlu dicermati peran yang akan dimainkan oleh
program Jamkesmas, yang saat ini digunakan oleh dua per tiga dari penduduk yang
dilindungi asuransi. Terdapat beberapa pilihan, termasuk memperluas cakupan program
ke semua penduduk yang belum dilindungi, atau hanya kepada kelompok penduduk
rentan saja, seperti perempuan dan anak-anak. Tiap pilihan memiliki tantangan
penerapannya masing-masing dan tiap pilihan juga memiliki pengaruh fiskal yang cukup
berarti.
Perluasan ke kelompok
penduduk tambahan yang
didanai oleh penerimaan
umum akan memiliki
dampak fiskal yang
cukup berarti
Pilihan dengan perluasan program ke mereka yang saat ini belum memiliki asuransi
kesehatan, biaya program cakupan semesta, yang akan mencapai cakupan semesta
sepenuhnya tahun 2020, diperkirakan akan menghabiskan biaya antara 1,04 persen PDB
(skenario biaya rendah) dan 1,46 persen PDB (skenario biaya tinggi, kedua skenario
hanya menyertakan biaya asuransi kesehatan saja dan tidak menyertakan belanja
11
pemerintah lainnya untuk bidang kesehatan) . Untuk meletakkan hal ini dalam konteks,
keseluruhan jumlah belanja bidang kesehatan di tahun 2008 sebesar 2,2 persen dari PDB
(WHO 2010) yang hampir terbagi dua sama banyak antara sektor swasta dan pemerintah.
Walaupun proyeksi biaya keseluruhan menyertakan subsidi umum terhadap gaji pegawai
pemerintah dan fasilitas kesehatan pemerintah, besarnya angka-angka tersebut tetap
meningkatkan keprihatinan akan keberlanjutan jangka panjang dari pilihan ini. Selain itu,
1,46 persen tidak termasuk belanja bagi kesehatan masyarakat dan layanan kesehatan
dasar dan preventif yang cukup besar, yang perkiraan jumlahnya dapat mencapai 1
persen dari PDB.
Agar tetap dapat
terjangkau, perluasan
program dalam bentuk
apapun harus diiringi
dengan peningkatan
efisiensi
Agar tetap terjangkau, perluasan program dalam bentuk apapun harus diiringi dengan
peningkatan efisiensi. Peluncuran Diagnostic Related Group (DRG)12 di rumah sakit
sebagai upaya pembatasan biaya merupakan awal yang baik. Akan tetapi, penerapan
DRG masih harus diperbaiki, dan juga upaya pembatasan biaya lain termasuk tinjauan
pemanfaatan, profil pemberi layanan dan metode pembayaran pemberi layanan lain, dan
fungsi penjaga pintu dari pemberi layanan tingkat dasar sebagai bagian kunci dari sistem
rujukan, semuanya harus diperkuat.
11 Yves Guerard, “Actuarial Costing of UC Coverage Options: Model and Summary Results”,
Laporan Konsultan, Bank Dunia Indonesia, Jakarta 2010. Dasar bagi Pemerintah untuk menetapkan
premi program Jamkesmas, Rp 5.000 atau sekarang Rp 6.500, tiap anggota per bulan, tidak dibuat
berdasarkan perhitungan aktuaris. Bank Dunia melakukan penelitian aktuaris sebagai bagian dari
kegiatan Tinjauan Sektor Kesehatannya. Penelitian aktuaris itu menggunakan data dari program
ASKES Pegawai Negeri dan dilakukan penyesuaian terhadap seluruh penduduk. Penelitian itu
menghitung bahwa biaya garis dasar untuk tiap anggota per bulan di tahun 2010 berkisar antara Rp
18.704 (garis dasar rendah) dan Rp 25.662 (garis dasar yang lebih tinggi).
12 Diagnostic Related Group (DRG) adalah mekanisme pembayaran PPK yang didasarkan atas
kelompok diagnosis yang telah didefinisikan memiliki kesamaan dan tingkat intensitas kohesif dan
serupa dalam intensitas sumber daya yang digunakan.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
35
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Beberapa keputusan
penting perlu diambil
dalam perluasan program
pendanaan kesehatan
untuk mencapai Cakupan
Semesta
Berdasarkan program-program pendanaan bidang kesehatan yang saat ini berlangsung,
Pemerintah Indonesia masih harus mengambil keputusan untuk menggunakan
pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai asuransi kesehatan bagi seluruh
rakyat sebagai tujuan akhir. Pendekatan-pendekatan tersebut termasuk program yang
mirip dengan Sistem Kesehatan Nasional (NHS) atau Asuransi Kesehatan Sosial (SHI),
atau variasi atau gabungannya, atau keduanya. UU Jaminan Sosial memandatkan model
SHI dengan biaya dari penerima manfaatnya. Apapun pilihan yang diputuskan mengenai
paket manfaat dasar, harus dibuat mekansime pembayaran pemberi layanan dan
pengaturan kontrak dan strategi untuk menghadapi keterbatasan sisi suplai layanan
kesehatan.
Tantangan jangka pendek
untuk meningkatkan
penetapan sasaran dan
pengelolaan program
Jamkesmas yang telah
ada
Yang lebih mendesak, sementara debat akan perluasan program di masa datang terus
berlangsung, adalah tantangan jangka pendek untuk meningkatkan ketepatan penetapan
sasaran dan perbaikan pengelolaan program Jamkesmas yang sudah ada. Upaya-upaya
untuk meningkatkan penetapan sasaran saat ini sedang berlangsung, termasuk upaya
yang menyelenggarakan database gabungan bagi penerima manfaat potensial, tetapi
selain upaya-upaya tersebut, terdapat maslah-masalah khusus tambahan yang
berhubungan dengan penetapan sasaran program Jamkesmas, termasuk perbedaan data
di tingkat pusat dan daerah, dan juga penggunaan kriteria penetapan sasaran yang
berbeda antar daerah.
Peningkatan pengelolaan program sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja
Jamkesmas. Tidak adanya sistem informasi yang handal, sebagai contoh, menghalangi
Pemerintah, dan juga pemangku kepentingan yang lain, untuk melakukan evaluasi
efektivitas program dalam mencapai tujuannya. Catatan pemanfaatan layanan kesehatan
pasien rawat inap dan jalan, layanan rujukan dan obat-obatan dan klaim rumah sakit,
dapat menjadi titik awal bagi gudang data (data warehouse) yang memberikan informasi
dasar yang dapat diawasi dan dievaluasi sehingga dapat digunakan untuk
pengembangan selanjutnya program Jamkesmas, terutama jika dipandang sebagai batu
loncatan untuk mencapai Cakupan Semesta.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
36
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
3. Perumahan dan Layanan bagi Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah di
Indonesia
Indonesia menghadapi
masalah perumahan
dengan perkembangan
kota-kotanya
Indonesia kini menghadapi makin meningkatnya tekanan pada kota-kota seiring dengan
perkembangannya. Dengan urbanisasi di banyak negara, perhatian pemerintah mengenai
perumahan di perkotaan menjadi makin penting karena dibutuhkan koordinasi untuk
memastikan pengadaan prasarana, dukungan hak kepemilikan, penegakkan aturan yang
tepat dan mengurangi faktor negatif eksternal seperti kemacetan dan polusi. Tanpa
perhatian ke masalah-masalah tersebut, lingkungan hidup perkotaan dapat mengalami
kemunduran dengan cepat, sehingga menyebabkan masalah kesehatan dan sosial, dan
memangkas manfaat dari pengelompokan di perkotaan.
Utamanya kelompok
dengan penghasilan
rendah sangat
terpengaruh , dan hal ini
dapat membawa dampak
negatif kepada
masyarakat secara
keseluruhan
Perhatian yang lebih besar terhadap kondisi perumahan dan akses terhadap infrastruktur
bagi kelompok berpenghasilan rendah juga diperlukan, karena mereka menerima
pengaruh yang tidak proporsional dari masalah perumahan dan hal itu dapat membawa
dampak negatif kepada masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, terbatasnya
akses terhadap layanan dapat berakibat kepada pembuangan sampah di sungai-sungai,
danau dan ruang terbuka publik lainnya, sehingga mencemari air tanah dan lain-lain.
Kondisi perumahan yang buruk tidak hanya memberi dampak negatif kepada lingkungan
perkotaan, mereka juga menurunkan potensi pembangunan negara secara keseluruhan.
Rumah dengan kualitas yang pantas adalah penting sebagai ruang untuk hidup, dan
perumahan berkualitas baik, terutama akses terhadap prasarana dasar, dapat membawa
manfaat kesehatan dan stabilitas sosial untuk keluarga dan anak-anak.
Kualitas perumahan dan
layanan di Indonesia
tertinggal dari negaranegara sebanding,
terutama dalam akses
terhadap air dan fasilitas
sanitasi
Kualitas perumahan dan layanan di Indonesia tertinggal di belakang negara-negara
sebanding, dan tampaknya terjadi kelangkaan pasokan yang makin membesar. Selain itu,
rumah tangga berpenghasilan rendah terpaksa menerima perumahan dengan kualitas
rendah tanpa layanan, walaupun mereka mengeluarkan bagian pendapatan yang lebih
besar untuk perumahan. Dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara, walaupun
terhadap negara dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah, Indonesia tertinggal
dalam pengadaan air dan sanitasi bagi rumah tangga perkotaan. Buruknya akses
terhadap sanitasi sangatlah mencolok. Sebagai contoh, bagian penduduk perkotaan
Indonesia dengan akses terhadap sanitasi yang baik tidak mencapai 70 persen dan
sama rendahnya dengan Kamboja, yang hanya memiliki sekitar sepertiga pendapatan per
kapita dibanding Indonesia.
Kondisi perumahan di
Indonesia telah
meningkat tetapi hanya
terbatas
Kondisi perumahan di Indonesia telah
meningkat, tetapi tidak cukup besar.
Gambar 1 menunjukkan bagian rumah
tangga perkotaan yang memiliki akses
terhadap layanan prasarana, seperti
pipa
air,
listrik
dan
fasilitas
pembuangan
limbah
yang
ditingkatkan, bagian rumah tangga
yang dibangun dengan bahan yang
permanen (seperti beton), dan bagian
rumah tangga dengan hak kepemilikan
resmi atas properti mereka dari Badan
Pertanahan
Nasional
(BPN).
Peningkatan terbesar dalam kondisi
perumahan adalah dalam hal bahan
bangunan;
bagian
rumah
yang
dibangun dengan bahan permanen
meningkat dari 60 menjadi 85 persen
dari tahun 1988 ke 2007. Akses
terhadap layanan dan hak tanah
meningkat jauh lebih lambat, masingmasing bertumbuh sebesar 6 dan 7
persen. Akan tetapi, keberadaan
rumah berkualitas tinggi memiliki
distribusi yang sangat tidak merata.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Gambar 25: Perubahan dalam Kondisi Perumahan
di Daerah Perkotaan, 1988 - 2007
(persen rumah tangga perkotaan)
100
100
1988
2007
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Access to
services
Permanent Offical land
materials
title
Sumber: Struyk dkk., 1990; Biro Pusat Statistik,
2007
Catatan: # Hak tanah menunjukkan hak yang
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional
(BPN).
Desember 2010
37
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Rumah tangga dengan
penghasilan
rendah
menerima layanan dasar
dan perumahan yang
lebih sedikit…
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki tingkat ketersediaan terhadap air dan
sanitasi yang jauh lebih rendah, kondisi perumahan yang lebih buruk, dan hak
kepemilikan yang lebih tidak aman dibanding rumah tangga dengan penghasilan yang
lebih tinggi. Gambar 26menunjukkan bagian rumah tangga dengan akses terhadap
prasarana dasar seperti air, pembuangan limbah dan listrik; rumah yang dibangun dengan
bahan permanen dan lantai yang bukan tanah, dan perumahan dengan akses terhadap
hak kepemilikan tanah yang resmi, bagi rumah tangga pada desil pengeluaran yang
berbeda. Cukup jelas perbedaan dalam kualitas perumahan dan keamanan hak
kepemilikan bagi rumah tangga yang lebih miskin. Sebagai contoh, kurang dari setengah
rumah tangga pada desil pengeluaran paling bawah memiliki akses terhadap prasarana,
sementara pada desil tertinggi tingkat ketersediaan prasarana mencapai hampir 90
persen.
Gambar 26: Bahan Bangunan, Prasarana dan Hak Tanah per Gambar 27: Rasio Sewa terhadap Pendapatan dan
Desil Pengeluaran, 2007
Peningkatannya, 2001/2002-2007
(bagian rumah tangga, persen)
(sewa sebagai bagian pengeluaran; peningkatan persentase
dalam sewa sebagai bagian dari pengeluaran)
100
100
35
Persentase peningkatan sewa
terhadap pengeluaran (2001-2007)
Bahan Permanen
80
80
30
25
60
Akses terhadap
Prasarana
40
Hak BPN
60
20
40
15
20
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
Desil Pengeluaran Rumah Tangga
Sumber: Biro Pusat Statistik, 2007
30
25
Sewa terhadap Pengeluaran, 2007
20
15
Sewa terhadap
Pendapatan , 2001
10
20
35
10
5
5
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Desil Pengeluaran Rumah Tangga
Sumber: Biro Pusat Statistik, 2001, 2002, 2007
… tetapi membayar lebih
besar
secara
relatif
terhadap
seluruh
pengeluaran mereka
Walaupun rumah tangga berpenghasilan rendah mengalami kondisi perumahan yang
jauh lebih buruk, rumah tangga termiskin menghabiskan bagian pendapatan mereka yang
lebih besar untuk perumahan dibanding rumah tangga dengan pendapatan yang lebih
tinggi. Gambar 27 menunjukkan rasio sewa-terhadap-pendapatan bagi rumah tangga,
sekali lagi dikelompokkan sesuai pengeluaran sebagai wakil untuk pendapatan. Pada
tahun 2001 rumah tangga yang lebih miskin rata-rata menghabiskan lebih dari 20 persen
pendapatan mereka untuk perumahan, sementara rumah tangga berpenghasilan tinggi
hanya sekitar 17 persen. Perbedaan sewa-terhadap-pengeluaran, dari tahun 2007, lebih
tidak kentara, walaupun desil yang paling miskin secara proporsional masih membayar
lebih banyak untuk perumahan dibanding yang desil yang paling mampu.
Terdapat peningkatan
bagian pengeluaran
rumah tangga untuk
perumahan, terutama di
antara kelompok
berpenghasilan rendah
Tren yang lebih dramatis adalah peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga untuk
perumahan, yang lebih besar bagi kaum miskin. Pengeluaran untuk perumahan telah
meningkat lebih cepat (sekitar 1,4 kali lebih cepat) dibanding pengeluaran untuk kelompok
pendapatan lainnya sejak pemulihan krisis keuangan di akhir tahun 90an. Peningkatan ini
tidak selalu menunjukkan adanya masalah, akan tetapi sampai suatu batas tertentu hal itu
berasal dari peningkatan pendapatan dan elastisitas pendapatan yang positif dari
permintaan akan perumahan dengan kualitas dan harga yang lebih tinggi. Sejauh mana
peningkatan itu berasal dari permintaan akan kualitas juga bergantung pada pasar
perumahannya – di beberapa kota harga rumah meningkat karena meningkatnya
permintaan akan tanah sementara peningkatan harga rumah di kota-kota lain disebabkan
oleh peningkatan pendapatan.
Indonesia menghadapi
masalah pasokan
perumahan…
Indonesia juga menghadapi masalah pasokan perumahan. Pemerintah seringkali
mengutip perkiraan kelangkaan perumahan sebesar 800.000 unit. Analisis tingkat
pembentukkan rumah tangga menguatkan hal kelangkaan ini, dan dengan menggunakan
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
38
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
pengukuran lain kelangkaan itu dapat berjumlah dua kali lipat dari perkiraan pemerintah.
Pengukuran tersebut sangatlah dipengaruhi asumsi, sehingga lebih baik melaporkan fakta
tentang pembentukkan rumah tangga, dibanding perkiraan kelangkaan pasokan. Dalam
suatu sistem perumahan dengan pasokan yang memadai, mereka yang hendak
membentuk rumah tangga baru dengan pindah ke unit tempat tinggal yang independen
akan dapat melakukannya. Mencermati ukuran rumah tangga dan jumlah orang dewasa
yang hidup di rumah orang tua mereka, yang dapat dianggap sebagai rumah tangga baru
yang potensial, maka dapat diukur besaran kecukupan pasokan perumahan.
… seperti diperlihatkan
oleh penurunan dalam
tingkat pembentukkan
rumah tangga…
Dalam suatu negara yang mengalami urbanisasi dan pertumbuhan seperti Indonesia,
diperkirakan bahwa ukuran rumah tangga akan menyusut dan orang-orang dewasa
membentuk rumah tangga baru pada tingkat yang makin meningkat. Faktanya, kedua tren
tersebut mengikuti perkiraan itu pada seperempat abad terakhir dari abad 20. Akan tetapi
tren itu mulai berbalik arah di tahun 2001. Bagian mereka yang berusia 30 hingga 40
tahun yang digolongkan sebagai anak, yaitu tinggal dengan orang tua mereka, meningkat
dari 8,7 menjadi 12,8 persen antara tahun 2001 dan 2007, dan bagian mereka yang
berada dalam kelompok usia ini yang digolongkan sebagai anak mantu meningkat hampir
dua kali lipat dari 2,2 menjadi 3,9 persen. Hal ini berarti makin banyak pasangan yang
telah menikah tetap hidup bersama orangtua mereka, kemungkinan besar karena mereka
tidak dapat menemukan perumahan yang sesuai.
… terutama
mempengaruhi rumah
tangga berpenghasilan
rendah
Tidaklah mengejutkan bahwa perubahan ini memiliki dampak yang lebih besar kepada
rumah tangga berpenghasilan kecil, yang telah memiliki tingkat pembentukkan rumah
tangga yang lebih rendah. Hal ini terutama dialami mereka yang muda, karena mereka
yang baru beranjak dewasa tanpa penghasilan yang memadai harus tinggal bersama
keluarga walaupun setelah membentuk keluarga mereka sendiri. Sebagai contoh, pada
kota-kota besar di Indonesia, jumlah mereka yang telah membentuk rumah tangga pada
kelompuk umur 18 hingga 30 tahun pada kuintil pendapatan yang paling rendah adalah
24 persen sementara mereka yang berada pada kuintil pendapatan yang lebih tinggi
mencapai 39 persen.
Akses terhadap tanah
mungkin menjadi hal
yang penting dalam
terbatasnya pasokan
perumahan
Walaupun penyebab pasti dari penurunan pembentukkan rumah tangga belumlah jelas,
korelasi yang kuat antara keterjangkauan harga perumahan dan pembentukkan rumah
tangga pada berbagai kota menunjukkan bahwa pasokan perumahan memainkan peran
yang besar. Dengan pentingnya pembangunan rumah sendiri, tampaknya akses terhadap
tanah memainkan peran yang penting dalam pembatasan pasokan rumah baru. Akan
tetapi, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menemukan faktor-faktor yang
menyebabkan keterbatasan pasokan perumahan.
Dimensi terakhir, tetapi
penting, dari evaluasi
sektor perumahan adalah
hubungan kepada
efisiensi perkotaan dan
lingkungan perkotaan
Dimensi terakhir yang penting dari evaluasi sektor perumahan adalah hubungan kepada
efisiensi perkotaan dan lingkungan perkotaan. Sebagai contoh, lokasi perumahan di
dalam kota-kota relatif terhadap lapangan kerja berdampak pada efisiensi dalam hal
kemacetan dan waktu perjalanan menuju tempat kerja. Dengan berpindahnya rumah
tangga berpenghasilan tinggi ke daerah pinggiran kota, tetapi mereka tetap bekerja di
pusat kota, maka jarak menuju tempat kerja meningkat, yang mengakibatkan pemborosan
waktu dan kemacetan. Selain itu, penyusunan petak-petak perumahan dalam lingkungan
tempat tinggal dapat memiliki dampak yang penting terhadap transportasi dan kemacetan.
Sebagai contoh, blok-blok super dengan jalan masuk yang terbatas dapat berakibat pada
kepadatan setempat.
Perumahan berkualitas
rendah, dapat membawa
dampak negatif yang
cukup berarti bagi
kualitas lingkungan di
perkotaan.
Selain itu, perumahan dengan kualitas yang buruk, terutama dalam hal sistem
pembuangan sampah dan limbah, dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan
yang cukup berarti di daerah perkotaan. Terlalu banyak rumah tangga pada kota-kota di
Indonesia membuang limbah ke sungai atau daerah terbuka lainnya, sementara
penggunaan tanki septik berkualitas rendah pada daerah perkotaan yang padat dapat
mencemari air tanah. Sama seperti terdapat pendapat yang kuat akan skala ekonomi dan
efisiensi dalam prasarana yang terhubung, seperti sistem pembuangan limbah dan air,
terdapat eksternalitas negatif berukuran besar yang berhubungan dengan tidak dimilikinya
sistem tersebut di daerah-daerah perkotaan. Bukti-bukti yang terbatas akan pengaruh
efisiensi perkotaan dari pengaturan dan lokasi perumahan di Indonesia, dan dampak
lingkungan dari terbatasnya sistem pembuangan air dan limbah yang tersedia tersebut
menunjukkan perlunya pengambilan kebijakan dan penelitian lebih lanjut..
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
39
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
4. Memberi insentif kepada pemerintah daerah agar mengambil tanggung jawab
bagi layanan air dan sanitasi
Investasi pemerintah di
air dan sanitasi
diproyeksikan akan
meningkat secara
signifikan pada lima
tahun yang akan datang.
Investasi dalam penyediaan air dan sanitasi merupakan investasi pembangunan dan
diakui sebagai hal yang penting untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Milenium
(Millennium Development Goals, MDG) lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan
kelaparan, mencapai kesetaraan jender dan menurunkan tingkat kematian anak. RPJMN
(2010-2014) Pemerintah menetapkan agenda yang ambisius akan air dan sanitasi untuk
lima tahun ke depan. Anggaran pemerintah bagi sektor tersebut, pada umumnya melalui
Kementerian Pekerjaan Umum, diperkirakan akan meningkat dua kali lipat bagi pasokan
air dan meningkat empat kali lipat bagi sanitasi lingkungan, dibanding periode
pembangunan yang lalu. Dana Alokasi Khusus (DAK) juga telah meningkat lebih dari dua
kali lipat sejak tahun 2005 dan akan tersedia untuk mendukung investasi pemerintah
daerah dalam sistem pengadaan air dan sanitasi berbasis masyarakat. Hal-hal tersebut
menandakan bahwa langkah-langkah positif telah diambil untuk menghentikan
kecenderungan turunnya tingkat layanan air dan sanitasi yang terjadi pada dekade yang
lalu. Bagian ini pertama-tama akan meninjau kecenderungan tersebut dan kemudian
beralih fokus pada insentif kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan air dan
sanitasi serta reformasi kebijakan terkait yang bertujuan untuk meningkatkan pemberian
layanan pada tingkat daerah.
Gambar 28: Menurunnya akses keseluruhan terhadap
pasokan air yang ditingkatkan
Gambar 29: Penggunaan pasokan air yang tidak
ditingkatkan telah meningkat di perkotaan
(persen penduduk dengan pasokan air yang ditingkatkan)
(jenis pasokan air, persen penduduk perkotaan)
90
90
Tidak ditingkatkan
Ditingkatkan lainnya
100
Perkotaan
80
80
Total
70
70
Pedesaan
60
60
2006
2007
2008
2009
Dipipakan
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
2006
2007
2008
2009
Sumber: Susenas (berbagai tahun)
Sumber: Susenas (berbagai tahun)
Catatan: Pasokan air yang ditingkatkan adalah air pipa dan Catatan: Pasokan air lain yang ditingkatkan adalah sumur,
mata air dan pompa yang terlindung. Tidak ditingkatkan
sumur, mata air dan pompa yang terlindung
adalah penduduk dikurangi pasokan lewat pipa dan pasokan
lain yang ditingkatkan
Rendahnya tingkat akses
terhadap air pipa
disebabkan oleh
pemulihan biaya yang
buruk selama bertahuntahun…
Tingkat akses terhadap pasokan air lewat pipa di daerah perkotaan telah menurun
(Gambar 28). Tren ini telah dimulai pada awal abad ini dan bukti-bukti terakhir
menunjukkan bahwa tren tersebut tampaknya masih berlanjut.. Saat ini hanya 15 persen
penduduk – 25 persen di daerah perkotaan (Gambar 29) – atau sekitar 27 juta jiwa –
memiliki akses terhadap pipa air – suatu tingkat cakupan yang sangat rendah dibanding
negara-negara dengan tingkat pendapatan yang sebanding dengan Indonesia. Pada
wilayah dengan cakupan rendah, kaum miskin yang paling tidak diuntungkan – sebagai
contoh, sekitar setengah dari 10 persen penduduk yang paling miskin menggunakan
sumber air minum yang tidak aman, dibandingkan dengan cakupan air hingga 90 persen
bagi 10 persen penduduk yang paling mampu. Tingkat cakupan saat ini berada jauh di
bawah sasaran Pemerintah sebesar 32 persen penduduk yang terhubung dengan sumber
air aman melalui pipa dan jumlah 70 persen penduduk yang memiliki akses terhadap air
yang aman.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
40
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
…dengan menurunnya
investasi modal
prasarana air perkotaan
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Keadaan sektor tersebut mencerminkan modal perusahaan yang makin menurun pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang disebabkan oleh buruknya kesehatan
keuangan dan rendahnya tingkat investasi selama bertahun-tahun. Penelitian atas 42
laporan yang diterbitkan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat
investasi PDAM berada di bawah tingkat depresiasi aset, yang berarti harta tetap/modal
sedang menurun.
Gambar 30: Kualitas akses terhadap pasokan air dan
pendapatan rumah tangga memiliki korelasi yang tinggi
Gambar 31: Depresiasi dalam perusahaan daerah air minum
(PDAM) dapat melampaui investasi baru
(persen desil, 2007)
(depresiasi, miliar rupiah pada tahun 2006, skala logaritma)
100000.0
Sumber tidak ditingkatkan
Sumber lain yang ditingkatkan
Air botol
Air Pipa
10000.0
100%
100%
1000.0
80%
80%
100.0
60%
60%
10.0
40%
40%
1.0
20%
20%
0%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Desil Pendapatan Rumah Tangga
Sumber: Susenas 2007
Layanan sanitasi
perkotaan mulai membaik
10
0.1
0.0
0.0
1.0
100.0
10000.0
Investasi (miliar rupiah di 2007), skala logaritma
Sumber: Laporan Teraudit BPKP PDAM
Catatan: Sampel dari 42 PDAM
Tidak seperti halnya dengan gambaran pasokan air, akses daerah perkotaan terhadap
layanan sanitasi mulai meningkat secara perlahan. Perlu dicatat, bahwa layanan sanitasi
perkotaan pada umumnya berarti pembuangan limbah kamar kecil ke tanki septik (sekitar
70 persen) atau lubang pembuangan (sekitar 20 persen) sebagai titik pembuangan akhir.
Mayoritas prasarana sanitasi yang ada adalah hasil investasi dari rumah tangga itu
sendiri yang menekankan pada fasilitas dalam rumah atau dalam lokasi dan tidak pada
pengolahan ataupun pembuangan. Tidaklah jelas berapa bagian limbah rumah tangga
yang tanpa dioleh kembali langsung dibuang ke tanah atau jalur air, tetapi secara
konservatif diperkirakan setidaknya setengah dari limbah itu akan kembali ke dan
mencemari lingkungan. Menurut laporan tahun 2008 dari Program Air dan Sanitasi Bank
Dunia, Asia Timur dan Pasifik, diperkirakan bahwa Indonesia telah kehilangan sekitar 2,3
13
persen PDB-nya di tahun 2006 karena buruknya sanitasi . Dari dampak yang dievaluasi,
pengaruh terhadap kesehatan dan sumber daya air paling banyak menambah kepada
keseluruhan kerugian ekonomi yang diperkirakan, yang juga termasuk kerugian terhadap
penerimaan turis dan kepada lingkungan.
13
Bank Dunia (2008), Economic Impacts of Sanitation in Indonesia: A five-country study conducted
in Cambodia, Indonesia, Lao PDR, the Philippines, and Vietnam, under the Economics of Sanitation
Initiative (ESI).
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
41
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 32: Akses terhadap sanitasi yang ditingkatkan
(persen penduduk)
100
100
Target
MDG
80
76,8
62,4
Perkotaan
60
80
60
55,6
Jumlah
40
40
20
20
Pedesaan
0
0
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Sumber: Disadur dari Bappenas (2010), “Laporan Pencapaian Millennium Development Goals
2010"
Catatan: MDG adalah Millenium Development Goals
Pemerintah daerah
memiliki peran yang
penting dalam pendanaan
sektor tersebut
Walaupun kebutuhan yang mendesak akan pemeliharaan, pembaruan dan investasi
sudah diketahui secara luas, sektor tersebut menghadapi agenda yang besar untuk
memperbesar tingkat investasi. Pemain utama dalam upaya ini adalah pemerintah daerah
yang sekarang ini bertanggung jawab bagi layanan air dan sanitasidengan telah
berlangsungnya desentralisasi.
Pengelolaan daerah yang
baik erat kaitannya
dengan peningkatan
dalam layanan air dan
sanitasi
Analisis yang mendalam terhadap enam kota menunjukkan bahwa pengelolaan daerah
yang baik merupakan faktor utama bagi peningkatan layanan. Pengelolaan yang baik
berarti suatu keadaan di mana pemerintah daerah menanggapi permintaan layanan air
dan sanitasi dari warganya dengan membuat pilihan kebijakan (umumnya investasi dalam
fasilitas umum dan tingkat tarif yang mendukung) dan juga dengan menempatkan
pengelola fasilitas umum bertanggung gugat terhadap kinerja mereka.
Kota-kota dengan pengelolaan yang baik dapat dilihat dari peningkatan layanan,
sementara permintaan bagi layanan yang lebih baik tidak dijawab oleh kota-kota dengan
pengelolaan yang buruk. Di Ciamis, Malang dan Palembang, layanan dan investasi telah
meningkat dengan jelas sejak lima tahun terakhir. Pada kasus-kasus itu, peningkatan
bermula ketika walikota baru mulai bekerja dan menempatkan peningkatan sektor air
menjadi prioritas. Walikota Palembang menunjuk Direktur baru bagi PDAM. Walikota dan
Direktur PDAM kemudian menyepakati suatu rencana usaha untuk meningkatkan layanan
dengan cepat. Pemerintah daerah mendukung pendanaan PDAM, dan kemudian PDAM
berhasil mencapai peningkatan yang telah disepakati. Di Palembang, rata-rata jumlah
sambungan baru per tahun telah meningkat 2,5 kali lebih besar sejak peningkatan
pengelolaan. Di Palembang dan Malang, para walikotanya kemudian berhasil dipilih
kembali, sebagian karena keberhasilan mereka dalam meningkatkan layanan air.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
42
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 33: Pengelolaan yang Baik di Kota Palembang Menghasilkan Layanan yang Lebih
Baik
(jumlah sambungan perumahan)
Sumber: Program Air dan Sanitasi, karya yang tidak diterbitkan
Pemerintah telah
memprakarsai sejumlah
program reformasi baru
untuk membantu
pemerintah daerah dalam
memenuhi peran layanan
air dan sanitasi mereka
dan meningkatkan
tanggung gugat mereka
Keberhasilan pengelolaan dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat pemerintah
daerah menimbulkan pertanyaan, apakah cara bagaimana program nasional diterapkan
mendorong pengelolaan yang baik? Sejalan dengan ambisi RPJMN, pemerintah telah
memulai sejumlah program reformasi yang menggunakan pendekatan baru dalam
membantu pemerintah daerah untuk memenuhi peran mereka dan membuat mereka lebih
bertanggung jawab. Sebagai contoh, program Percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (“PPSP”) adalah program penting yang ditujukan untuk membangun
kapasitas di tingkat daerah untuk merintis jalan bagi penyampaian layanan sanitasi.
Program itu akan mendukung lebih dari 300 kota/kabupaten di Indonesia untuk
mengembangkan strategi sanitasi berdasarkan dukungan investasi yang akan diberikan
oleh pemerintah pusat bagi prasarana sanitasi. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus
bekerja untuk membangkitkan kembali ‘kesehatan’ PDAM, pertama-tama memastikan
bahwa lingkungan kebijakan yang mendukung fasilitasi antara mereka dan pemerintah
daerah. Sehubungan dengan program restrukturisasi hutang PDAM, Kementerian
Keuangan telah menempatkan sanksi bagi para pemilik PDAM, seperti hak untuk
memotong kiriman fiskal, jika terjadi tunggakan. Hal ini dan prakarsa-prakarsa lain
menunjukkan upaya untuk menemukan strategi baru yang sesuai dengan kenyataan yang
baru.
Akan tetapi pemerintah
daerah masih
menghadapi insentif yang
buruk untuk beroperasi
dan memelihara
prasarana air dan sanitasi
Dukungan teknis bagi perencanaan dan penguraian kebuntuan pendanaan yang
berhubungan dengan hutang PDAM merupakan langkah yang penting untuk
menimbulkan peningkatan kapasitas bagi penyampaian layanan yang bertanggung jawab
oleh daerah. Akan tetapi, kapasitas yang dikembangkan dapat dengan cepat tenggelam
bila insentif-insentif buruk lainnya tetap tidak ditangani. Salah satu masalah kritis potensial
adalah kurangnya insentif bagi pemerintah daerah dalam mengoperasikan dan
memelihara investasi yang dikarenakan cara pemerintah nasional mendanai
pembangunan prasarananya. Hal ini sebagian besar masih dilakukan melalui penyerahan
aset yang dibentuk oleh lembaga pusat melalui dana dekonsentrasi. Selain jebakan yang
berasal dari rancangan yang buruk dan pemburuan sewa, pendekatan di luar anggaran
kepada pendanaan investasi memutuskan kaitan pengeluaran modal dengan
penempatan biaya berulang pada sistem perencanaan dan penganggaran.
Pada penyediaan air,
badan layanan umum
daerah harus
meningkatkan biaya
pemulihan dan menerima
suntikan modal dari
pemiliknya, yaitu
pemerintah daerah.
Di sektor air, terdapat kebutuhan untuk membalik kecenderungan buruknya biaya
pemulihan dan PDAM sangat membutuhkan suntikanmodal. Saat ini, selain kas yang
dihasilkan secara internal, yang tidak menghasilkan surplus yang cukup besar bahkan
hanya untuk pemeliharaan, modal pada umumnya hanya datang dari hibah pemerintah
pusat lewat dana dekonsentrasi. Pada skenario ini, pemerintah daerah tetap tidak
memiliki insentif untuk berinvestasi dengan menggunakan dana mereka sendiri, sehingga
tidak ada alasan untuk membawa PDAM untuk memanfaatkan uang itu secara efisien dan
tidak ada insentif untuk meningkatkan tarif ke tingkat yang memungkinkan terjadinya
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
43
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
pemulihan biaya. Tarif dapat tetap pada tingkat terdeflasi karena anggaran investasi
datang dari sumber-sumber eksternal – situasi serupa seperti sebelum desentralisasi,
tanpa sumber daya yang cukup untuk memperbaharui aset yang pada akhirnya akan
mempengaruhi operasi mereka.
Tantangan sanitasi
perkotaan adalah
menempatkan pembagian
biaya yang tepat antara
pemerintah pusat dan
daerah dan memberi
insentif untuk operasi
dan pemeliharaan yang
baik
Pada sanitasi perkotaan, yang kesediaan membayarnya sangat rendah untuk layanan
pengumpulan, pengolahan dan pembuangan dan sifat barang publik dari layanan itu lebih
nyata, terdapat alasan bagi pembagian biaya antara pemerintah pusat dan daerah –
pertanyaannya adalah bagaimana pengaturannya sehingga pemerintah daerah memiliki
insentif untuk mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut? Tampaknya tidak
mungkin bahwa pengguna akan membayar sepenuhnya biaya sanitasi perkotaan karena
rumah tangga tidak terkena secara langsung dampak menyeluruh dari sanitasi yang
buruk. Artinya agar sistem tersebut memiliki dana yang berkelanjutan, pemerintah pusat
tampaknya harus memberi subsidi bagi operasi dan pemeliharaan (O&M). Biaya O&M
dapat berkisar antara 3 hingga 5 persen, kadangkala mencapai 10 persen, dari investasi
modal yang disetahunkan. Bergantung pada teknologi yang dipilih dan kapasitas sistem,
hal itu dapat dipandang sebagai biaya yang cukup besar dengan adanya berbagai
prioritas belanja pemerintah daerah. Apakah terdapat insentif bagi pemerintah daerah
untuk mengoperasikan dan memelihara prasarana tersebut, sementara di sisi lain
masyarakat umum tidak mencari layanan tersebut (rendahnya kebersediaan untuk
membayar, umumnya bukan masalah yang diangkat sewaktu Pemilu), dan di sisi lainnya,
program-program yang mendorong sanitasi, sebaik-baiknya, hanya memberikan hibah
kepada belanja modal?
Kementerian Keuangan
sedang menyelidiki
pendekatan-pendekatan
untuk meningkatkan
tanggung jawab
pemerintah daerah
dalampenyediaan air dan
sanitasi
Kementerian Keuangan telah mendorong dan menyelidiki berbagai pendekatan untuk
meningkatkan tanggung jawab daerah melalui peningkatan penggunaan mekanisme
anggaran untuk mendanai pemerintah daerah – seperti reformasi DAK tahunan, dan
peluncuran dana hibah insentif (Hibah Air) bagi pemerintah daerah melalui mekanisme
pemberian hibah. Saat ini, reformasi-reformasi tersebut hanya menekankan pada
pendanaan belanja modal, tetapi dapat memiliki implikasi yang lebih luas untuk memberi
insentif kepada perilaku pemeliharaan dan operasi yang baik.
Kini program Hibah Air bertujuan untuk membayar kembali sebagian dari investasi
pemerintah daerah bagi pembangunan pasokan air yang ditujukan bagi rumah tangga
miskin. Pendekatan ini telah melibatkan inovasi dalam penyampaian insentif karena
program itu mendorong pemerintah daerah untuk memastikan bahwa fasilitasnya mampu
memberikan hubungan yang baik dan karena dana hibah itu merupakan kesatuan dengan
pemerintah daerah dalam menyuntikkan dana dalam fasilitas umum. Di tahap berikutnya,
mekanisme serupa dapat dirancang, misalnya, untuk membayar kembali sebagian biaya
membawa sejumlah limbah rumah tangga ke fasilitas pengolahan, sementara pendanaan
modal dapat berasal dari sumber lain, seperti sektor swasta.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
44
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
5. Pemantauan dan Evaluasi (P&E) Nasional di Indonesia
Pemantauan dan evaluasi
kinerja program-program
pemerintah memberi
informasi sampai sejauh
mana tingkat
keberhasilan belanja
pemerintah dalam
menghadapi
permasalahan
kemiskinan yang paling
mendesak
Informasi program pemantauan dan evaluasi (P&E) meningkatkan pemahaman kita
mengenai kemampuan pemerintah dalam pemberian barang dan jasa. Bagi rumah tangga
miskin, akses terhadap barang dan jasa pemerintah sangatlah penting karena mereka
tidak mampu membeli barang sejenis dari sektor swasta. Selain melihat perubahan pada
tingkat kemiskinan secara keseluruhan, yang pada umumnya diukur dengan belanja
rumah tangga, cara lain untuk mengukur kemajuan pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan adalah melalui penyampaian dan penerimaan barang-barang pemerintah. Hal
ini dapat dilihat dari output dan hasil-hasil dari program pemerintah yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kesempatan terhadap akses
pendidikan, layanan kesehatan dan prasarana. Dalam konteks P&E, output adalah
produk, barang-barang dan jasa yang dihasilkan dengan suatu intervensi pembangunan.
Sebaliknya, hasil adalah perubahan perilaku atau kondisi tertentu yang disebabkan oleh
intervensi tersebut. Lebih rinci lagi, informasi P&E dapat membantu menjawab pertanyaan
seperti: Apakah anak-anak miskin memiliki akses terhadap pendidikan dasar? Apakah
perempuan miskin menerima layanan kesehatan pra-persalinan? Apakah programprogram jaring pengaman sosial mencapai penerima manfaat yang ditujunya? Jawaban
dari pertanyaan di atas memberi informasi akan tingkat efektivitas program-program
pemerintah yang ditekankan untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan yang paling
mendesak.
a. Pergeseran internasional menuju penyusunan, perencanaan dan penganggaran
kebijakan yang didukung informasi
Di seluruh dunia, para
pemangku kepentingan
meminta
pertanggungjawaban dan
transparansi yang lebih
besar dari pemerintah
Secara global terdapat peningkatan permintaan akan informasi P&E dan tekanan untuk
menyusun sistem yang dapat menghasilkan informasi tersebut. Pergeseran ini adalah
merupakan jawaban terhadap permintaan pemangku kepentingan akan peningkatan
dalam transparansi dan pertanggungjawaban, dan tekanan kepada pemerintah untuk
menunjukkan hasil-hasil pembangunan yang nyata. Pergeseran ini sebagian besar
didorong oleh pengalaman dari negara-negara OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development).
Sistem P&E yang berhasil
melibatkan penggunaan
informasi yang
berkualitas dan handal
secara intensif di dalam
sistem untuk mengubah
administrasi
pemerintahan
Di dunia internasional, terdapat beragam konfigurasi pengaturan sistem P&E. Walaupun
terdapat berbagai keragaman, terdapat konsensus internasional akan tiga karakteristik
yang umum dimiliki oleh sistem yang berhasil (1) penggunaan informasi yang intensif
dalam penyusunan, perencanaan dan penganggaran kebijakan; (2) sistem tersebut dapat
menghasilkan informasi dengan kualitas yang memadai dan dianggap dapat dipercaya;
dan (3) sistem tersebut memiliki keberlanjutan dalam hal dapat bertahan terhadap
14
Selain karakteristik
perubahan dalam administrasi pemerintahan (Mackay, 2010).
tersebut, terdapat tiga model umum dari sistem P&E.
Badan eksternal yang
independen dapat
bertanggung jawab
terhadap P&E atau sistem
pemerintah dapat
digunakan dalam struktur
terpusat atau
terdesentralisasi
Sistem jenis pertama yaitu menggunakan badan eksternal yang independen yang terletak
di luar pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan P&E. Contoh
dari badan independen adalah organisasi masyarakat sipil, universitas dan lembaga
penelitian. Sistem seperti ini memungkinkan transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas
informasi yang paling besar, termasuk: kurangnya akses terhadap informasi yang
memadai, tidak adanya pengetahuan sesuai konteks, dan ketidakmampuan untuk
memberikan informasi menyeluruh terhadap keseluruhan program-program dan
kelembagaan pemerintah. Sebuah contoh badan eksternal adalah prakarsa Bogotá Cómo
15
Vamos di Kolombia (Briceño, 2010).
Model kedua adalah sistem terpusat. Jenis sistem ini adalah alat yang kuat untuk
perencanaan dan penganggaran. Di Chile, sebagai contoh, Divisi Pengendalian
Manajemen DIPRES terletak pada departemen anggaran Kementrian Keuangannya.
Sistem tersebut mengelola empat bidang pekerjaan: evaluasi program dan lembaga, alat
14
Mackay, Keith. 2010. Conceptual Framework for Monitoring and Evaluation. PREM Notes, Special
Series on the Nuts and Bolts of Government M&E Systems. Nomor 1. Bank Dunia: Washington D.C.
15
Briceño, Bertha. 2010. Defining the Type of M&E System: Clients, Intended Uses, and Actual
Utilization. PREM Notes, Special Series on the Nuts and Bolts of Government M&E Systems. Nomor
2. Bank Dunia: Washington D.C.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
45
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
bagi pengawasan dan pemantauan, insentif gaji kelembagaan, dan dana modernisasi
manajemen pemerintah. Bagi anggaran tahun 2010, 150 lembaga pemerintah
menggunakan sekitar 1.200 indikator kinerja dan terdapat 28 evaluasi terhadap program
dan lembaga (Briceño, 2010).
Model ketiga adalah sistem pemerintahan terdesentralisasi. Keunggulan sistem ini
termasuk: kemudahan akses terhadap informasi dan tingginya kemungkinan bahwa
informasi tersebut akan digunakan secara internal. Kekurangan termasuk kurangnya
standardisasi, ketegasan metodologi yang tidak merata dan beragamnya kualitas
informasi. Dalam konteks terdesentralisasi, suatu dewan nasional dapat mengawasi
sistem tersebut dan menjaga konsistensi; sebagai contoh, Dewan Nasional bagi Evaluasi
Kebijakan Pembangunan Sosial (CONEVAL) di Meksiko menetapkan standar-standar dan
pedoman bersama bagi 130 program-program federal (Briceño, 2010).
Tabel 11: Sistem P&E
Model
Keunggulan
Kekurangan
Contoh
Transparansi, akuntabilitas, dan Kurangnya akses terhadap
kredibilitas informasi
informasi, tidak adanya
pengetahuan kontekstual,
ketidakmampuan
memberikan P&E yang
menyeluruh
Terpusat,
Kemampuan standardisasi
Membutuhkan mandat yang
dimiliki
praktik terbaik P&E, integrasi
jelas, kapasitas P&E dan
pemerintah
yang lebih baik ke dalam siklus manajerial yang memadai
dari lembaga pelaksana
perencanaan dan
untuk koordinasi antarpenganggaran, kuasa untuk
menegakkan rekomendasi yang lembaga
dihasilkan dari P&E
Kurangnya standardisasi,
Terdesentralisa Akses yang mudah terhadap
tidak meratanya ketegasan
si, dimiliki
informasi, tingginya
metodologi dan kualitas
kemungkinan informasi akan
pemerintah
informasi yang dihasilkan
digunakan secara internal
Badan
eksternal yang
independen
Kolombia
Chile
Meksiko
Sumber: Briceño (2010)
b. P&E di Indonesia
Indonesia sedang
mengubah perencanaan,
penyusunan kebijakan
dan penganggarannya
dari sistem berbasis input
menjadi sistem berbasis
kinerja
Sebelum sistem P&E
terkoordinasi dapat
tercapai, harus
diselenggarakan
pemahaman yang lebih
baik akan kebutuhan
Indonesia
sedang
mentransformasikan
perencanaan,
penyusunan
kebijakan
dan
penganggarannya dari suatu sistem yang
berdasarkan
input
menjadi
sistem
yang
berdasarkan
pada
kinerja.
Keberhasilan
perubahan ini bergantung pada ketersediaan
informasi P&E yang handal, tepat waktu dan
relevan. Indonesia kini memiliki 76 kementerian
yang bertanggung jawab atas 524 program
dengan sekitar 3.000 kegiatan, dan lebih dari
10.000 indikator output dan hasil. Angka tersebut
tidak termasuk program-program yang dibangun
dan didanai pada tingkat daerah. Tabel 2
membandingkan jumlah indikator tingkat nasional
yang digunakan oleh berbagai pemerintah pusat
yang berbeda.
Tabel 12: Indikator Tingkat Nasional
yang digunakan oleh Pemerintah
Pusat
Negara dan Tahun
Indikator
Kanada (2003)
400
Prancis (2005)
1.178
Indonesia (2010)
10.000+
Korea (2007)
2.037
Belanda (2002)
454
Inggris (1998)
153
Sumber: Thomas (2010)
16
Dengan berjalannya waktu sebagian besar negara mencoba untuk menurunkan jumlah
indikator yang digunakan. Di Indonesia, tiap program nasional yang dikelola melalui
kementerian dibagi menjadi kegiatan dan sub-kegiatan. Banyak program nasional utama
memiliki suatu sistem pengawasan output pada tingkat kegiatan dan sub-kegiatan.
Keadaan ini makin diperumit dalam konteks desentralisasi, dan pertanyaan mengenai
16
Thomas, Theo. 2010. Performance Based Budgeting and Monitoring and Evaluation Workshop
Introduction, Overview and International Experiences. Presentasi. Bank Dunia: Jakarta.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
46
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
informasi badan-badan
koordinasi pusat
mandat kementerian dan lembaga pusat yang meminta pelaporan dari pemerintah
daerah. Sebelum suatu sistem P&E yang terkoordinasi dapat tercapai, perlu ditetapkan
suatu pemahaman yang lebih baik akan kebutuhan informasi dari lembaga-lembaga
koordinator pusat. Sistem P&E harus mengusahakan suatu keseimbangan antara
kebutuhan lembaga koordinator pusat dan kebutuhan manajer dan pelaksana program.
Aturan P&E yang baru
telah menimbulkan
keprihatinan mengenai
kualitas informasi yang
dilaporkan, akses
terhadap informasi dan
keseluruhan koordinasi
kebijakan P&E
Pada beberapa tahun terakhir sejumlah lembaga koodinator nasional telah menyusun
aturan mereka sendiri yang memberikan mandat pelaporan informasi P&E dari
kementerian, lembaga dan kantor yang lebih kecil yang bertanggung jawab untuk
pengelolaan dan penerapan program (Tabel 13). Aturan-aturan tersebut telah
menimbulkan keprihatinan akan beban pelaporan, tumpang tindih dan permintaan
informasi yang redundan, jurang informasi, akses terhadap informasi dan koordinasi
kebijakan P&E secara keseluruhan.
Tabel 13: Lembaga dan Mandat P&E di Indonesia
Lembaga
Bappenas
Mandat
PP 39/2006: evaluasi rencana pembangunan
UKP4
Inpres 1/2010: percepatan prioritas pembangunan nasional
MenPAN & RB
PP 09/2005: evaluasi tanggung jawab lembaga pemerintahan
Mendagri
PP 03/2007: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
kepada pemerintah
PP 06/2008: pedoman evaluasi menajemen pemerintah daerah
PP 21/2004: rancangan rencana kerja dan anggaran kementerian
PP 08/2006: laporan kinerja lembaga keuangan dan pemerintah
Kementerian
Keuangan
Sumber: staf Bank Dunia
Rencana nasional lima
tahun yang kini
berlangsung memiliki
matriks indikator output
dan hasil bagi tiap
kegiatan dan program
dalam hubungannya
dengan prioritas
pembangunan nasional
Mandat pelaporan P&E dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
didasarkan pada PP 39/2006. Selain informasi yang dikumpulkan oleh PP 39/2006,
rencana nasional lima tahun yang sedang berjalan (RPJMN, 2010-2014) menyertakan
suatu matriks dengan indikator output dan hasil, untuk tiap kegiatan dan program yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan nasional yang dirinci di dalam rencana
tersebut. Bappenas bekerja sama dengan setiap kementerian dari keseluruhan
kementerian yang berjumlah 76 untuk menyusun indikator yang diterbitkan di dalam
matriks tersebut. Karena tahun ini merupakan tahun pertama penerbitan indikatorindikator tersebut, sehingga masih belum jelas mengenai bagaimana Bappenas akan
mengumpulkan informasi tersebut dan bagaimana informasi itu akan digunakan untuk
mendukung keputusan penganggaran dan perencanaan nasional.
UKP4 mengumpulkan
informasi yang
berhubungan dengan
bentuk nyata pencapaian
program setiap dua bulan
Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
dibangun untuk membantu presiden dalam hal mengisi jurang informasi di Indonesia.
Informasi yang dikumpulkan menekankan pada bentuk pencapaian program jangka
pendek yang dilaporkan ke Presiden dan kabinetnya sebagai suatu cara untuk memantau
pekerjaan para menteri, kementerian mereka dan program-program khusus (dibanding
perencanaan dan penyusunan kebijakan untuk jangka waktu yang lebih panjang yang
dilakukan oleh lembaga koordinator lainnya). Saat ini sistem tersebut mengumpulkan
informasi dari 370 indikator yang berhubungan dengan 155 rencana aksi, yang mewakili
70 program yang diterapkan oleh 45 kementerian.
MenPAN & RB hendak
melakukan evaluasi
terhadap lembaga
pemerintahan lainnya
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(MenPAN & RB) melakukan evaluasi kinerja dan tanggung jawab dari seluruh lembaga
pemerintahan. Mandat MenPAN & RB dapat dibedakan dari lembaga koordinator lain
karena hendak melakukan evaluasi atas lembaga pemerintahan secara keseluruhan,
dibanding menekankan pada output atau hasil dari program tertentu (walaupun juga
merupakan suatu faktor dalam rumus penilaian mereka). Evaluasi mereka menekankan
pada lima aspek kinerja: perencanaan, pengukuran, laporan, evaluasi dan pencapaian.
Tiap aspek diberi bobot dan jumlah nilainya digunakan untuk memberi peringkat
kelembagaan. Tidak ada bentuk standar dalam pengumpulan informasi; metodologi yang
digunakan merupakan gabungan dari wawancara, pengamatan langsung dan data
sekunder. Hasil evaluasi dilaporkan setiap tahun kepada Presiden.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
47
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Kementerian Dalam
Negeri memantau dan
mengevaluasi
pembangunan pada
tingkat daerah
Kementerian Dalam Negeri (Depdagri) juga memiliki mandat P&E untuk melakukan tiga
jenis evaluasi yang menekankan pada tingkat daerah: (1) Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), (2) Evaluasi Kemampuan
Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD), dan (3) Evaluasi Daerah Otonom Baru
(EDOB). Evaluasi tersebut merupakan kolaborasi antara suatu tim nasional (yang
dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri) dan tim teknis daerah. Hasil dari ketiga
evaluasi tersebut dilaporkan pada jeda jangka waktu yang berbeda kepada Presiden.
Kementerian Keuangan
sedang menyusun suatu
sistem P&E berdasarkan
prinsip penganggaran
berdasar kinerja
Kementerian Keuangan sedang menyusun suatu sistem P&E untuk diterapkan di tahun
2011. Sistem itu akan memiliki sejumah indikator termasuk realisasi anggaran, realisasi
sasaran output dan berbagai indikator akan kualitas perencanaan dan kualitas belanja.
Kinerja yang diukur dengan indikator-indikator tersebut akan menjadi dasar rekomendasi
bagi “hadiah atau hukuman” melalui alokasi anggaran.
Sebagai ringkasan, lembaga-lembaga koordinator nasional yang telah disinggung
memiliki pengaruh dan mandat P&E yang berbeda; akan tetapi terdapat kebutuhan akan
informasi yang tumpang-tindih, terutama dalam hal informasi output dan hasil-hasil dan
informasi dari daerah.
c. Bergerak menuju penganggaran yang didukung
membangun suatu sistem P&E yang terkoordinasi
informasi
kinerja
dan
Indonesia sedang
bergeser menuju sistem
penganggaran yang
didukung informasi
kinerja dan input yang
penting bagi sistem ini
adalah informasi P&E
Indonesia sedang bergerak menuju sistem penganggaran yang didukung oleh informasi
kinerja. Input utama bagi sistem ini adalah informasi P&E. Proses bagaimana pemerintah
akan menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan alokasi sumber daya belum
ditentukan. Penggunaan informasi P&E akan membutuhkan kesepakatan akan indikator
dan target, nuansa analisis informasi P&E, pengaman untuk melindungi sistem dari
insentif yang keliru yang berhubungan dengan penetapan target dan juga pelaporan
informasi P&E, dan pengembangan suatu sistem untuk memeriksa kredibilitas dari
informasi yang dilaporkan.
Langkah ke depan dalam
mengembangkan sistem
P&E terkoordinasi
tampaknya akan
menyertakan pembagian
informasi yang lebih
besar, peningkatan
sistem dan penyusunan
kesepakatan atas
indikator, bentuk dan
koordinasi antar lembaga
Dengan bergeraknya Indonesia menuju pengembangan sistem P&E yang terkoordinasi,
langkah-langkah masa depan tampaknya akan menyertakan suatu rangkaian diskusi
antar lembaga-lembaga utama. Prioritas bidang untuk pengembangan sistem P&E
termasuk pembagian informasi akan perubahan masa kini dan yang direncanakan pada
sistem P&E, penanganan kelemahan pada sistem P&E tingkat lembaga yang sekarang
dialami, dan kemajuan untuk mencapai sistem P&E yang lebih terkoordinasi.
Karena banyak peraturan P&E masih relatif baru dan pergeseran perencanaan dan
penganggaran dari sistem yang sebelumnya berdasar input menjadi yang berdasar pada
kinerja, sejumlah lembaga kini sedang menyusun sistem baru atau merevisi aturan P&E
yang lama. Tampaknya terdapat kebutuhan dan cakupan bagi lebih banyak pembagian
informasi antar lembaga mengeni perubahan yang kini terjadi dan yang direncanakan.
Kementerian-kementerian secara individu seringkali sadar akan kelemahan sistem P&E
mereka. Beberapa contoh kelemahan termasuk kualitas informasi yang dilaporkan, tingkat
rincian yang dikumpulkan, beban pelaporan pada staf program, waktu yang dibutuhkan
oleh informasi itu sebelum menjadi tersedia bagi pengguna, dan ketaatan pelaporan.
Lebih banyak dukungan harus diberikan kepada upaya kementerian untuk meningkatkan
kualitas dan kredibilitas secara keseluruhan dari informasi P&E.
Lembaga-lembaga yang membutuhkan informasi P&E lintas sektor memiliki mandat
tersendiri untuk mengumpulkan informasi ini, dan memiliki lingkup pengaruh dan
kebutuhan informasi mereka sendiri. Sayangnya banyak dari mandat tersebut
mengharuskan pengumpulan informasi yang sama atau serupa, misalnya output kegiatan
dan informasi hasil program. Sementara secara bersamaan, terdapat jurang informasi
yang membutuhkan penanganan. Beberapa tantangan terbesar dalam membangun P&E
terkoordinasi adalah menyusun kesepakatan mengenai indikator-indikator khusus, bentuk
pelaporan dan protokol pembagian informasi.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
48
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Sistem harus dimulai
dengan ukuran kecil
terlebih dahulu dan
menggunakan pelajaran
internasional akan
pemanfaatan informasi,
kualitas informasi dan
keberlanjutan di garis
terdepan
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Sebagai kesimpulan, berdasarkan pengalaman internasional, tampaknya Indonesia akan
membutuhkan beberapa tahun untuk membangun sistem P&E yang berfungsi
sepenuhnya. Sistem itu harus mulai dengan ukuran kecil dan menggunakan pelajaranpelajaran internasional mengenai pemanfaatan informasi, kualitas informasi dan
keberlanjutan sistem di garis terdepan. Proses ini akan membutuhkan dialog yang intensif
dan koordinasi kebijakan antar lembaga utama, kementerian, manajer program,
pelaksana program dan unit pemerintahan daerah. Pengembangan sistem P&E
terkoordinasi juga membutuhkan pembangunan kapasitas di setiap tingkatan, terutama
dalam hal mereka yang merancang sistem, membuat keputusan metodologis, memilih
indikator, dan mereka yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi di
lapangan.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
49
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
LAMPIRAN: GAMBARAN EKONOMI INDONESIA
Gambar 1:Pertumbuhan PDB
Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB (pengeluaran)
(persen pertumbuhan)
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan), seasonally adjusted)
Per cent
4
Per cent
8
Per cent
4
Per cent
4
Year on year
(RHS)
3
6
QoQ seas. adjust
(LHS)
2
2
2
0
0
4
Average
(LHS)*
1
2
-2
0
0
Sep-03
Jun-05
Mar-07
Dec-08
Sep-10
-2
Sep-07
Jun-08
Discrepancy
Government
*rata-rata pertumbuhan triwulanan dari Q12000-Q32010
Sumbers: BPS, World Bank
Private cons
Sep-10
Investment
GDP
Sumber: BPS via CEIC dan World Bank
Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan kerndaraan
bermotor
Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB (sektor)
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan, seasonally adjusted)
Per cent
2
Mar-09
Dec-09
Net Exports
Per cent
(unit)
2
'000
800
'000
80
Motor cycles
(LHS)
1
1
0
0
600
60
400
40
200
-1
-1
Sep-07
Jun-08
Mar-09
Other (incl services)
Com & trans
Mining and construction
Dec-09
Sep-10
Retail trade
Manufacturing
Agriculture
0
0
Oct-06
Sumber: BPS via CEIC
Oct-07
Oct-08
Oct-09
Gambar 5: Indikator konsumen
Sumber: CEIC
Gambar 6: Indikator kegiatan industri
(index level)
(pertumbuhan tahun-ke-tahun)
120
Index
Index
BI Retail
sales (RHS)
BI Consumer
Survey Index
(LHS)
310
270
30
Per cent
Oct-10
Per cent
Industrial
Production
20
10
100
20
Motor vehicles
(RHS)
30
20
10
230
0
190
80
60
Nov-06
Nov-07
Nov-08
Nov-09
Sumber: BI via CEIC
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
-10
150
-20
110
-30
Nov-10
0
-10
Electricity
Cement
Oct-07
-20
-30
Jul-08
Apr-09
Jan-10
Oct-10
Sumber: CEIC
Desember 2010
50
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 7: Aliran perdagangan riil
Gambar 8: Balance of Payments
(pertumbuhan trimulan-ke-triwulan)
(USD billions)
Per cent
10
Per cent
10
USD bn
8
USD bn
Balance
8
Current Account
4
4
0
0
0
0
Exports
Errors
-10
-10
-4
-4
Imports
-20
-20
Sep-07
Sep-08
Sep-09
Financial &
Capital Account
-8
Sep-10
Sep-07
Sep-08
Sep-09
-8
Sep-10
Sumber: CEIC
Gambar 9: Neraca perdagangan
Sumber: BI dan World Bank
Gambar 10: Cadangan internasional dan dana capital asing
(values, USD billions)
( miliar dolar Amerika)
USD bn
6
USD bn
Exports (RHS)
15
100
USD bn
USD bn
Capital inflows, (RHS)
50
4
10
90
2
5
80
10
0
70
-10
-5
60
-30
-10
50
0
Trade
Balance (LHS)
-2
-4
Imports
(RHS)
-6
Oct-07
Oct-08
Oct-09
250
Terms of trade
200
200
150
150
Jun-04
100
Jun-08
Sumber: BPS dan World Bank
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
3
Per cent
2
Nov-10
Jun-10
Per cent
Headline Inflation YoY
(RHS)
Core Inflation, YoY
(RHS)
15
10
BI Rate
(RHS)
1
5
Inflation MoM
(LHS)
50
0
Jun-06
Dec-09
Bulan-ke-bulan & tahun-ke-tahun)
250
0
Jan-09
Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter
300
Chained import price
Feb-08
Sumber: BI dan World Bank
300
Chained export price
-70
Mar-07
index 2000=100
50
40
-15
Oct-10
( miliar dolar Amerika)
100
-50
Reserves (LHS)
Sumber: BPS dan World Bank
Gambar 11: Term of trade dan implicit ekspor dan impor
berdasarkan chained Fisher-Price indices
index 2000=100
30
0
Nov-07
0
Nov-08
Nov-09
Nov-10
Sumber: BPS dan World Bank
Desember 2010
51
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 13: Rincian tingkat harga konsumen
Gambar 14: Tingkat inflasi negara tetangga
(persentasi dari kontribusi inflasi bulanan)
(tahun-ke-tahun, november 2010)
1.8
Per cent
Per cent
Volatile
Administered
Core
Headline Inflation
1.2
1.8
0
2
4
0
2
4
Per cent
6
8
Indonesia
1.2
*China
Korea
0.6
0.6
*Thailand
*Phillipines
0.0
0.0
*Malaysia
*Japan
-0.6
-0.6
Nov-08
May-09
Nov-09
May-10
6
Per cent
Nov-10
Sumbers: BPS dan World Bank
8
Gambar 15: Harga beras domestic dan internasional
*Oktober data terakhir yang tersedia
Sumbers: National statistical agencies via CEIC, dan BPS
Gambar 16: Tingkat kemiskinan, bekerja, dan tidak bekerja
(Persentasi perbedaan harga; Rupiah)
(data tahunan)
100
Per cent
Percentage
spread
(LHS)
Rp/kg 10,000
Vietnamese rice 25%
broken (RHS)
Per cent
50
Per cent
20
Poverty rate (RHS)
40
15
Unemployment and Formal
employment rate (LHS)
7,000
50
30
10
4,000
0
20
5
10
Domestic rice , IR-III
(RHS)
-50
Nov-04
Nov-06
1,000
Nov-08
0
0
2006
Nov-10
2007
2008
2009
2010
Sumbers: PIBC, FAO dan World Bank
Gambar 17: Indeks saham regional
Sumber: BPS (Sakernas Februari, danWorld Bank
Gambar 18: Indeks spot dollar dan rupiah
(harian, indeks)
(harian, indeks dan tingkat harga)
Index Jan09=100
Index Jan09=100
300
250
200
Index
IDR per USD
8500
110
9500
200
100
BSE
150
10500
Dollar Index
(LHS)
150
SET
90
Shanghai
100
11500
100
IDR Appreciation
SGX
80
50
Jan-09
120
IDR/USD
(RHS)
JCI
250
300
50
Jul-09
Jan-10
Dec-08
12500
Jun-09
Dec-09
Jun-10
Dec-10
Jul-10
Sumbers: World Bank dan CEIC
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Sumbers: World Bank dan CEIC
Desember 2010
52
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 19: Yield obligasi 5 tahunan mata uang lokal
Gambar 20: Spread EMBI obligasi pemerintah dengan
obligasi dollar amerika
(harian, persen)
(harian,basis poin)
Per cent
20
Per cent
Basis points
Basis points
20
1050
200
900
750
10
10
Indonesia
Philippines
5
Thailand
5
Malaysia
0
0
Dec-08
Jun-09
Dec-09
Jun-10
Dec-10
Sumbers: World Bank dan CEIC
100
600
50
450
0
300
-50
150
United States
150
Indonesian EMBI USD
bond spreads (LHS)
15
15
-100
Indo sreads less Global
EMBI average (RHS)
0
-150
Dec 08
Jun 09
Dec 09
Jun 10
Dec 10
Gambar 21: Perbandingan tingkat kredit bank umum
Sumbers: World Bank dan CEIC
Gambar 22: Indikator keuangan sektor perbankan
(bulanan, indeks)
(bulanan, persen)
Index Jan08=100
170
Index Jan08=100
170
100
Indonesia
150
150
Percent
Percent
Loan to Deposit Ratio
(LHS)
80
10
8
India
60
Malaysia
Singapore
110
Non-Performing Loans
(RHS)
40
Thailand
110
Sep-08
May-09
Jan-10
Sep-10
2
Capital Adequacy Ratio
(LHS)
90
90
0
Jan-06
Sumbers: World Bank dan CEIC
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
4
Return on Assets Ratio
(RHS)
20
USA
Jan-08
6
130
130
0
Dec-06
Nov-07 Nov-08
Oct-09
Sep-10
Sumbers: BI dan World Bank
Desember 2010
53
Perkembangan Triwulanan Perekonomian
Indonesia
Memaksimalkan kesempatan,
mengelola risiko
Gambar 23: Realisasi dan estimasi anggaran belanja pemerintah*
(triliun rupiah)
2009
2010
2010 (p)
2010 (p)
2011 (p)
Actual
Revised
Budget
Semester 1
report
WB
estimates
Budget
A. State revenues and grants
1. Tax revenues
o/w natural resources
- Oil and gas
- Non oil and gas
2. Non tax revenues
o/w natural resources
- Oil and gas
- Non oil and gas
848.8
619.9
317.6
50.0
267.5
227.2
139.0
125.8
12.8
992.4
743.3
362.2
55.4
306.8
247.2
164.7
151.7
13.0
994.7
738.9
360.9
55.3
305.6
253.9
164.7
151.5
13.2
968.4
708.9
349.4
52.2
297.2
257.5
157.3
141.2
16.2
1,104.9
850.3
420.5
55.6
364.9
250.9
163.1
149.3
13.8
B. Expenditure
1. Central government
2. Transfers to the regions
937.4
628.8
308.6
1,126.1
781.5
344.6
1,089.8
742.4
347.4
1,037.5
694.6
342.9
1,229.6
836.6
393.0
5.2
-28.1
5.7
26.0
-9.4
(88.6)
(1.6)
(133.7)
(2.1)
(95.1)
(1.5)
(69.1)
(1.1)
(124.7)
(1.8)
C. Primary balance
D. SURPLUS / DEFICIT
Deficit (per cent of GDP)
Catatan: *Ramalan penerimaan Bank Dunia disusun berdasarkan metodologi yang berbeda dengan Pemerintah untuk
mendapatkan proyeksi bagi PDB nominal (lihat Bagian C dari Triwulanan edisi Juni 2010 untuk pembahasan lengkap)
Sumber: MoF dan perkiraan Bank Dunia
Gambar 24: Neraca pembayaran
(milyar dollar amerika)
2010
2009
Balance of Payments
Per cent of GDP
Current Account
Per cent of GDP
2008
2009
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
-1.9
12.5
4.0
1.1
3.5
4.0
6.6
5.4
7.0
-0.4
2.3
3.5
0.8
2.4
2.6
4.1
3.1
3.8
.1
10.7
2.5
2.5
2.1
3.6
2.0
1.8
1.3
0.0
2.0
2.2
1.9
1.5
2.4
1.2
1.0
0.7
Trade Balance
9.9
21.0
4.1
5.1
5.0
6.8
5.2
5.2
5.2
Net Inome & Current Transfers
-9.8
-9.2
-1.6
-2.1
-2.3
-3.2
-3.2
-3.4
-3.9
Capital & Financial Accounts
Per cent of GDP
Direct Investment
Portfolio Investment
Other Investment
-1.8
-0.4
3.4
1.8
-7.3
3.5
0.6
1.9
10.3
-8.8
1.6
1.4
.5
2.0
-.8
-1.8
-1.4
.4
1.9
-4.1
2.5
1.7
.5
3.0
-1.0
1.3
0.8
.6
3.5
-2.9
4.8
3.0
2.3
6.2
-3.6
4.4
2.5
2.0
1.1
1.3
6.5
3.5
2.5
6.1
-2.1
-.2
-1.8
-.1
.4
-1.1
-.9
-.2
-.8
-.8
51.6
66.1
54.8
57.6
62.3
66.1
71.8
76.3
86.6
Errors & Ommissions
Foreign Reserves*
Catatan: * Cadagan pada akhir periode
Sumber: BI dan BPS.
THE WORLD BANK | BANK DUNIA
Desember 2010
54