Teknologi Informasi dalam Pemerintahan

advertisement
Diklatpim Tingkat IV – Balai Diklat Kepemimpinan
Magelang
2012
•
•
•
•
Terminologi
Administrasi Perkantoran Modern
Sistem Informasi Manajemen
Teknik Pelaporan (Teknologi Informasi)
Tujuan:
Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
dan layanan publik
STANDARDS
/ TARGETS
EXTERNALITIES
M enpower
Planning
M oney
Organizing
M ethods
Actuating
M achines
Directing
M aterials
Controlling
quantity G
speed A
quality P
ISSUES
PRODUCT
INPUT for
next Process
INPUT
PROCESS
OUTPUT
Pengertian
(Indrajit: 1999) 
suatu teknologi yang berhubungan dengan
PENGOLAHAN data dan informasi, serta
PENYALURANNYA dalam batas ruang dan waktu
(Longman Dict.) 
the science & practice of COLLECTING, STORING,
USING, and SENDING OUT of Information by means
of computer system and telecommunication
(Wikipedia Id.) 
hasil rekayasa manusia terhadap PROSES
penyampaian informasi dari pengirim kepada
penerima sehingga lebih cepat, lebih luas sebarannya,
lebih lama penyimpanannya
Dalam konteks administrasi/manajerial:
Enabler Factor yang mempermudah terwujudnya suatu
administrasi yang bebas dari pengaruh hubungan personal
EKOSISTEM T.I :
1.
2.
3.
BRAINWARES:
• Developer, programmer, hacker, cracker
• Operator  SDM berkompeten
• User  Kebijakan &Komitmen, SOP yg rigid
HARDWARES:
• Input Device (Keyb, mouse, touchpad, scanner, mic, camera dll)
• Processing Unit
• Output Device (display/monitor, speaker, printer dll)
• Network (LAN, WAN, www, intranet dll)
SOFTWARES:
• Operating System
(DOS, Windows, Linux, Android)
Licenced
• Bahasa Pemrograman
vs
Open Source ?
(BASIC, Cobol, dBase, VisualFoxPro)
• Program Aplikasi
• Paket (Microsoft Office, FireFox, Open Office)
• Khusus (SPAN, MPN dll)
Face 2 face
Satu atap
Formulir
Loket/antrian
Bising, tdk nyaman
Tanda tangan basah
SOP tempel di dinding,
tapi pelaksanaannya
berbeda.
•
•
•
•
keyboard
Screen
CPU
jaringan
Bebas pengaruh hub.personal
Perubahan paradigma dari:
•
•
•
•
•
•
•
Ciri:
• IMPERSONALITAS
• SERENTAK (terkait dg beberapa institusi sekaligus)
Evolusi Pemanfaatan TI:
With the
Computer
• Computernya Stand
alone
• Digunakan hanya
untuk mengetik
(menggantikan fungsi
mesin tik)
• Outputnya dicetak pd
kertas
• Distribusi oleh kurir
Around the
Computer
• Terhubung LAN
• Komputerisasi proses
bisnis hanya terkait
dalam unit org. sendiri
• Output (informasi) utk
org.luar dicetak kertas
• Distribusi oleh pos/fax
Trough the
Computer
• Terhubung WAN/www
• Komputerisasi proses
bisnis terkait dg proses
bisnis org.luar yg juga
terkomputerisasi
• PAPERLESS
• Distribusi elektronis
SELAYANG PANDANG PERKEMBANGAN PENERAPAN T.I.
(Komparasi dengan negara lain)
Indonesia
e-KTP
Fungsi tunggal : ID
Kapasitas 4 kb
Contact-less
Cost 6,6 T
Upgrade USD1/kartu
Malaysia
MyKad
Thailand
e-ID
Portugal
e-ID
Multifungsi:
ID, SIM, medis,
e-Cash, public
key
infrastructure
dll
Multifungsi:
ID, medis,
borderpass,
online service,
dll
Merger dari:
ID,
NPWP,
Jaminan Sosial,
Asr. Kesehatan,
Pemilu
MENGAPA e-GOV di Indonesia “LAMBAT”?
Fokus pada penyerapan
Evaluasi
terhadap pengukuran kinerja instansi yg berfokus
anggaran, bukan
MASTERPLAN
pada anggaran agar menjadi berbasis kinerja
Memulai terlaluPembuatan
BESAR, atau
MASTERPLAN melibatkan pihak yang tidak
terlalu kecil memiliki bussiness-interests
(misalnya pihak akademis universitas)
Fokus pd sistemMengintegrasikan
Transaksional,
seluruh PROSES BISNIS antar unit secara
bukan PROSES elektronis
BISNIS (mengeliminasi proses yang masih manual)
Kurangnya pemahaman
Lebih fokus pada KEBIJAKAN, SOP rinci, jangan berakhir
EKOSISTEM I.T.sebagai
secara“Tataniaga”
utuh yang sarat kepentingan bisnis pihakpihak terkait
(Kebijakan/SOP/SDM)
Perubahan PARADIGMA & BUDAYA KERJA dengan gerakan yang massive dan
kontinyu (mis: diklat, kampanye, dll)
Beberapa PENERAPAN T.I. Pada unit Eselon I di KemenKeu
DJPb/DJA
(SPAN COTs)
BPPK (eLearning)
DJKN
(Simak
BMN)
DJP
(Pintar)
DJBC
(EDIINSW)
Blueprint
Intergrasi
TI
KemenKeu
e-Proc,
dll
EDI or DIE
Bank
Satker
K/L
SPAN
(2014?)
VISI
Menjadi unit TIK
Pusat berstandar
internasional yang
secara proaktif
melayani kebutuhan
seluruh satuan kerja
dan menjadi
champion
pemanfaatan TIK
dalam menjalankan
kebijakan
Kementerian
Keuangan”
MISI unit TIK Pusat dalam rangka mewujudkan visi
• Mewujudkan TIK yang mendukung
kepentingan pengambilan keputusan.
• Mewujudkan TIK yang mendukung
Integrasi Kementerian Keuangan.
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
PERSPEKTIF dalam BALANCED SCORECARD:
1. FINANSIAL
2. STAKEHOLDER
3. OPERASIONAL
4. PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
1. Perspektif Finansial:
Tujuan Strategis:
• Meningkatkan Efisiensi Anggaran TI
Pengukuran  Target:
•
•
•
•
Idle Capacity untuk bandwith  Berkurang
Idle Capacity untuk computing power  Berkurang
Idel Capacity untuk CPU Power  Berkurang
Jumlah pemakaian lisensi software/aplikasi yang dapat
digunakan bersama  Bertambah
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
2. Perspektif Stakeholder:
Tujuan Strategis:
• Mendukung Pengambilan Keputusan
• Mendukung Integrasi Sistem di Kemenkeu
Pengukuran  Target:
• Jumlah complain terkait ketersediaan data yang
diperlukan untuk pengambilan keputusan  Berkurang
• Tingkat kepercayaan thd kualitas data (skala 1 - 5)  ≥ 3
• Jumlah complain terkait updating/validitas data yang
diperlukan untuk pengambilan keputusan  Berkurang
• Jumlah complain atas fasilitas TI yang mendukung proses
integrasi  Berkurang
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
3. Perspektif Operasional:
Tujuan Strategis
Mengelola ketersediaan
layanan TI secara efektif
Pengukuran  Target
• Prosentase gangguan layanan yang terselesaikan 
bertambah
• Jangka waktu terjadinya gangguan layanan hingga
terselesaikannya gangguan layanan  berkurang
Mengelola layanan pihak • Prosentase layanan dari pihak ke-3 yang memiliki
ke-3 secara efektif
Service Level Agreement (SLA) bertambah
• Prosentase layanan dari pihak ke-3 yang memenuhi
target minimum SLA  bertambah
• Jumlah complain terkait SLA dari pihak ke-3 yang tidak
memenuhi target minimum  berkurang
Mengelola infrastruktur
TI yang aman
• Jumlah insiden keamanan yang berdampak pada
gangguan layanan TI  berkurang
• Jangka waktu terjadinya gangguan keamanan hingga
terselesaikannya gangguan keamanan  berkurang
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
3. Perspektif Operasional (lanjutan):
Tujuan Strategis
Pengukuran  Target
Mengelola kualitas
layanan
• Prosentase layanan yang memiliki SLA  bertambah
• Prosentase layanan yang memenuhi target minimum
SLA  bertambah
• Jumlah complain terkait SLA yang tidak memenuhi
target minimum  berkurang
Mengelola resiko TI
secara efektif
• Prosentase proses bisnis yang memiliki target
keberlangsungan layanan  bertambah
• Jangka waktu yang diperlukan sejak identifikasi resiko
hingga mekanisme penanganan resiko  berkurang
Mengelola kapasitas
• Jumlah gangguan yang terjadi karena kurangnya
layanan dan infrastruktur
kapasitas layanan dan infrastruktur TI  berkurang
TI secara efektif dan
• Deviasi antara kapasitas yang diprediksi dengan
efisien
kebutuhan kapasitas sebenarnya  berkurang
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
3. Perspektif Operasional (lanjutan):
Tujuan Strategis
Mengelola insiden yang
terjadi secara efektif
Pengukuran  Target
• Jumlah insiden yang masuk pada service desk 
berkurang
• Jumlah pengulangan insiden yang pernah terjadi dan
pernah diatasi  berkurang
• Rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengatasi
insiden yang terjadi  berkurang
Mengembangkan Sistem • Prosentase progress (targetted by date)  bertambah
Administrasi
Kementerian Terintegrasi
Mengembangkan Sistem • Prosentase progress (targetted by date)  bertambah
Informasi Keuangan
Negera Terintegrasi
Mengembangkan Sistem • Prosentase progress (targetted by date)  bertambah
Informasi pengambilan
keputusan
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan:
Tujuan Strategis
Pengukuran  Target
Mengembangkan
kompetensi SDM TI
• Prosentase pelatihan yang sesuai dengan peran staf TI
yang bersangkutan  bertambah
• Jumlah SDM TI yang memiliki sertifikasi yang sesuai
dengan yang diperlukan untuk posisi ybs  bertambah
Menciptakan struktur
organisasi TI yang
optimal
• Prosentase kegagalan pencapaian target organisasi TI
yang disebabkan kurangnya fungsi dalam struktur
organisasi TI  berkurang
Menyediakan peralatan
dan teknik TI yang
meningkatkan fungsi TI
• Jumlah layanan TI yang memiliki peningkatan manfaat
layanan dengan adanya teknologi/peralatan baru
(diukur dari survey)  bertambah
Mengembangkan sistem
Informasi Pengukuran
Kinerja
• Prosentase proses TI yang diberlakukan pengukuran
kinerja secara formal  bertambah
• Prosentase adanya sistem pengukuran kinerja yang
terotomasi  bertambah
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
(lanjutan):
Tujuan Strategis
Pengukuran  Target
Mengelola investasi TI
secara efektif dan efisien
• Jumlah aset TI yang memiliki manfaat yang lebih besar
dibandingkan TCO-nya bertambah
• Prosentase aset TI yang dimanfaatkan bersama
(sharing)  bertambah
• Prosentase reuse aset TI yang telah dimiliki 
bertambah
• Prosentase proyek TI yang sukses dan tepat waktu 
bertambah
Mengendalikan
manajemen perubahan
secara efektif
• Prosentase proyek TI yang berdampak pada perubahan
proses bisnis yang signifikan dapat diimplementasikan
dengan sukses  bertambah
• Prosentase perubahan TI yang sukses dilakukan dalam
menyesuaikan perubahan bisnis  bertambah
BLUEPRINT TI Kementerian Keuangan
PROSES BISNIS
1. Penyederhanaan PROSES BISNIS
2. Mencapai AKUNTABILITAS melalui SOP
3. OTOMASI aktifitas administrasi dan rekonsiliasi
4. Input Data ke dalam sistem HANYA 1x
5. PAPERLESS as far as possible
Balanced Scorecard Kementerian Keuangan
Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara
Terintegrasi
Fungsi Pengelolaan Administrasi Keuangan Kementerian
dan Fungsi Pendukung Terintegrasi
Executive Dashboard
Report Writers
Performance
Mgt / BSC Tool
OLAP
Forecasting
Data Warehouse
Data Mart
External Parties
Business
Intelligence
Search
EIS
Indexing
Engine
Unstructured DB
ESB &
Componentwares
Government Finance Core Information System
BI
Debt
Management
BPS
Budgeting
Spending
DSS
Cash
Management
Commitment
Development
Frameworks
Bank
Business Process
Modeling
Bloom/Rts
Budgeting DB
other gov agencies
GL
Asset DB
Satker DB
Business Process
Rules
Other DBs
other partner agencies
Business Process
Monitoring
Access Channel
Transfer
Payment
Asset & Auction
Management
Receipt / MPN
Collaboration
Tools
Portal /
Website
Call Center &
Service Desk
Mobile
Gateway
Workflow
Management
Ministry Administration & Support System
Kepegawaian
Aset
Pengadaan
Collection System
Keuangan
Sekretariat
PNBP &
Others
Audit System
Bapepam LK System
E-Learning
Learning Mgt. System
Custom
s&
Excise
Export
&
Import
Custom
s&
Excise
Document
Management
System
Tax
Payer
Tax
System
Dictionary &
Taxonomy
Tax
Payment
Service
Directory
Information Technology
Infrastructure
DRC
Data
Center
Directory
Services
Security
& PKI
Networks
System
Management
Servers
Operating
Systems
Unified Communication
E-mail
Messaging
Voice
Video Conference
SMS
DMZ Internet
Access
Channel
Seluler Opr
ISP #1
Proxy
DNS
Internet
Mobile
Gateway
DSL
GPRS/
Dial-Up 3G/4G
Intranet
ISP #2
Core Switch
VPN
Unified
Comm Gateway
Gd. LapBan 1 Gd. LapBan 2
Web
portal
IPS
Server Farm
IDS
Network Access
Mgt
Gd. LapBan 3 Gd. LapBan 4
WAN
Database
WLAN Mgt
Server Farm
Gd.Pjk
RW
Gd.BPPK
Blk.S
LAN
DRC
Gd.BC
RM
Ekstranet
Internet
Pusdiklat Gd. Balai Gd. KanWil
Diklat
EDI
Terminal
Database
Internet
Bloom/
Rts
Terminal
BI
BANK
Data
Proxy
Server
Other
Partner
Other
GovernmentAgencies
Agencies
Gd. KPKNL Gd. STAN
Download