PERUNDANG-UNDANGAN
SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
INDONESIA
Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Hukum & Kesejahteraan Sosial
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
 Kasus
US : Obamacare
& US Government Shutdown
Why Did The U.S. Government Shut
Down In October 2013?




Ian McCullough, Armchair Political Analyst
The Patient Protection and Affordable Care Act (Obamacare) continues to be
very controversial for a range of reasons. After failing to block passage of the
original act in 2010, failing to pass countless repeals from 2010 – 2013, losing a
Supreme Court case in 2012, and failing to win the 2012 U.S. Presidential
Election that might have lead to repeal of that act, right wing elements of the
Republican Party — often referred to as the Tea Party – within the U.S. House
of Representatives attached a provision to a spending bill that required
eliminating funding for the implementation of the PPACA in order to fund the
rest of the U.S. Federal Government.
That bill was sent to the U.S. Senate. The Senate then stripped out the
provisions relating to defunding the PPACA, and sent it back to the House. The
House then sent back a version of the bill that delayed implementation of the
Act for one year, and the Senate tabled the measure and didn’t even take it up
for consideration.
Since the U.S. Congress has not passed law to appropriate any funds past
September 30, 2013, the Federal Government has “shut down.”

JAMINAN SOSIAL ADALAH BAGIAN
DARI HAK ASASI MANUSIA DAN
SALAH SATU INSTRUMEN UNTUK
MENGHADAPI KETIDAKAMANAN
EKONOMI (Economic Insecurity)
Jaminan Sosial & HAM

The ILO definition of social security
(1998) is as follows:

“…Social security is the protection a society provides
individuals through a set of public policies against social
economic pressures that would otherwise cause loss of
income as a result of sickness, maternity, work accident,
temporary invalidity, disability, old age, and premature death,
and medical treatment, including the provision of subsidies
for family members as needed.”
Jaminan Sosial & HAM (2)

Article 22 of the Universal Declaration of
Human Rights (UDHR) simply states that
"Everyone, as a member of society, has the
right to social security".
Article 25 UDHR/ DUHAM

"Everyone has the right to a standard of living
adequate for the health and well-being of himself
and of his family, including food, clothing, housing
and medical care and necessary social services, and
the right to security in the event of unemployment,
sickness, disability, widowhood, old age or other lack
of livelihood in circumstances beyond his control."
Article 9 ICESCR

Article 9 of International Covenant on
Economic Social and Cultural Rights
(ICESCR), concluded in the United
Nations on 19 December 1966 repeats
the wording of UDHR concerning "the
right of everyone to social security", with
the addition: "including social insurance"
ILO Convention 102/ 1952

nine specific branches of social security :
(1) medical care; (2) sickness benefit; (3)
unemployment benefit; (4) old age benefit;
(5) employment injury benefit; (6) family
benefit; (7) maternity benefit; (8) invalidity
benefit; (9) survivors ‘benefit (Symonides,
2006).
KEWAJIBAN NEGARA

ESCR general comments No. 19 to rights
of social security :
 States parties have immediate obligations in
relation to the right to social security, such as the
guarantee that the right will be exercised without
discrimination of any kind (article 2, paragraph 2),
ensuring the equal rights of men and women
(article 3), and the obligation to take steps (article
2, paragraph 1) towards the full realization of
articles 11, paragraph 1, and 12.
KEWAJIBAN NEGARA (2)


Such steps must be deliberate, concrete
and targeted towards the full realization
of the right to social security.The right
should be given appropriate priority in
law and policy. States parties should
develop a national strategy for the full
implementation of the right to social
security, and should allocate adequate
fiscal and other resources at the national
level.
KEWAJIBAN NEGARA (3)

If necessary, they should avail themselves of
international cooperation and technical
assistance in line with article 2, paragraph 1, of
the Covenant ESCR Committee General
Comments to Right of Social Security, At 89th
session, report of the Committee on Social
Security, resolutions and conclusions concerning
social security, available at http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/403/97/PDF/
G0840397.pdf?OpenElement
Fungsi Jaminan Sosial
(Situmorang, 2013 : 24)

Sistem proteksi dasar untuk masyarakat
yang bekerja termasuk masyarakat luas
yang mengalami musibah atau kemalangan
baik yang disebabkan karena peristiwa
hubungan industrial atau di luar hubungan
industrial seperti kemiskinan
FUNGSI JAMINAN SOSIAL
ECONOMIC INSECURITY
ECONOMIC SECURITY
Economic Security
(Situmorang, 2013)

Adalah keadaan ekonomi dimana
masyarakat memiliki daya beli untuk
konsumsi tabungan dan adanya
kesanggupan membayar iuran jaminan
sosial sehingga memiliki perencanaan
darurat karena pendapatan riil yang
diterimanya mencukupi sehingga dapat
menopang keluarga sejahtera yang
mandiri.
Economic Insecurity
(Situmorang, 2013)
Kondisi ketenagakerjaan yang ditandai
dengan adanya ketidakpastian kesempatan
kerja disertai dengan tingkat pendapatan
yang rendah
 Kemudian hilangnya pendapatan
masyarakat karena adanya musibah yang
tidak diimbangi dengan sistem jaminan
sosial yang komprehensif menyusul
mahalnya biaya pelayanan kesehatan.

Jaminan Sosial & Economic Security
(Situmorang, 2013)


Fungsi jaminan sosial secara ekonomi pada
mulanya ditujukan untuk meminimalisasi
ketidakamanan ekonomi, kemudian ditujukan
untuk keamanan ekonomi.
Keamanan ekonomi memerlukan
penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang
inklusif dalam arti penyelenggaraan jaminan
sosial secara komprehensif yaitu dengan
program yang lengkap dan perluasan
kepesertaan universal.
Fungsi Jaminan Sosial (2)
(Situmorang, 2013 : 24-25)

1.
2.
3.
Manfaat jaminan sosial mencakup >
Santunan tunai untuk dukungan
pendapatan pencari nafkah utama (cash
benefit for the income support of the
breadwinner.
Kompensasi finansial untuk kasus
kecelakaan kerja dan kematian dini
Pelayanan kesehatan dan pemberian alat
bantu (benefits in kind)
Program Jaminan Sosial

Adalah cabang, manfaat dan skema
jaminan sosial yang diperuntukkan bagi
peserta beserta keluarganya bilamana
peserta dan atau anggota keluarga
mengalami sakit, persalinan, kecelakaan
kerja, terkena PHK, menghadapi hari tua
dan meninggal sebelum usia pensiun
terutama untuk pencari nafkah utama.
Empat Pendekatan
dalam Jaminan Sosial
Bantuan Sosial
Asuransi Sosial
Skema
Universal
Skema Tabungan
Hari Tua
Bantuan Sosial

Adalah program jaminan sosial dalam
bentuk bantuan tunai bagi penduduk
miskin, orang-orang jompo dan anak
terlantar yang di Indonesia telah diatur
dalam UU Tersendiri.
Skema Universal

Program Jaminan Sosial dalam bentuk
pemberian santunan tunai (income
support) atau semacam BLT yang
diberikan kepada setiap warganegara yang
berhak sebagai akibat kebijakan ekonomi
yang menimpa masyarakat menjadi kurang
beruntung.
ASURANSI SOSIAL

Adalah program jaminan sosial yang
bersifat wajib menurut UU bagi setiap
pemberi kerja dan pekerja mandiri
profesional untuk tujuan penanggulangan
hilangnya sebagian pendapatan sebagai
konsekuensi adanya hubungan kerja yang
kemungkinan menimbulkan industrial
hazards.
Skema Tabungan Hari Tua (Provident
Fund)

Skema tabungan hari tua adalah
komponen jaminan sosial dalam bentuk
tabungan wajib jangka panjang yang
memberikan santunan sekaligus kepada
peserta saat mencapai usia pensiun.
Jaminan Sosial
Jaminan social : asistensi publik, asuransi social
Prinsip jaminan pendapatan
Dalam masyarakat Indonesia yang modern,
bagian terbesar dari warga masyarakat
tergantung dari pendapatan, pencari nafkah,
menganggur, cacad atau menginginkan bantuan
dari luar yang diperlukan untuk menyediakan
perllindungan ekonomi bagi keluarganya.
Ada terdapat 2 sistem utama untuk mencari
jaminan ekonomi :
 Yang dibiayai oleh pajak : asistensi publik, asistensi social
 Yang dibiayai oleh yangbersangkutan atau perusahaan :
asuransi social.
 System pensiun diatur oleh undang- undang.

Pemerintah pada berbagai tingkatan bertanggung
jawab atas orang yang tidak mempunyai support
: mereka dipelihara oleh negara.

Asuransi Sosial.
◦
◦
◦
◦

Hak pekerja, tanpa means test
Biaya oleh yangbersangkutan atau perusahaan
Pembayaran sesuai dengan pekerjaan atau jabatan
Dipilih karena adanya perasaan mandiri: dia yang
membayar kontribusi atau perusahaan : merupakan
hak
Asuransi social : mengurangi kemiskinan

Asistensi social
◦ Adanya means test
◦ Biaya dari pajak
◦ Flat rate : pembayaran yang sudah ditentukan
jumlahnya atas dasar pertimbangan rata- rata
pemenuhan kebutuhan
◦ Pembayaran atas dasar pertimbangan permintaan atau
kebijakan perseorangan
KRITIK SULASTOMO (2008 : 2224)
Seharusnya Indonesia telah menerapkan negara
kesejahteraan sejak awal kemerdekaan.
 Kenyataannya Indonesia tertinggal dibanding
negara lain.
 Program JamKes baru dimulai pada 1968 melalui
Askes
 Untuk pekerja swasta dimulai tahun 1976
melalui Jamsostek

Kritik Sulastomo (2)
Malaysia merdeka pada 31 Aug 1957 dan
memulai Jamsostek pada 1959 dengan
nama Employee Provident Fund
 Ketertinggalan ini berdampak pada
ketertinggalan Indonesia membentuk
tabungan nasional. Akibatnya tabungan
nasional Malaysia dan Singapura >
Indonesia
 Krisis moneter 1997/1998 Indonesia
terpuruk

Kritik Sulastomo (3)
Legislassi program jamsos di Indonesia
belum komprehensif
 Tidak ada interrelasi antar berbagai
program
 Tidak berdasarkan konsep yg konsisten
 Perkembangannya lambat sementara
manfaatnya minim sehingga program
jamsostek tidak populer

Perbandingan : “Jamsostek untuk
BMI/ TKI di Hong Kong
Hak PLRT asing :
1. Gaji bulanan, min HKD 4010
2. Hari istirahat sehari dalam sepekan
3. Hari libur nasionla 12 hari/ setahun
4. Cuti tahunan yang dibayar
5. Cuti pulang kampung atas biaya majikan
6. Tunjangan sakit
7. Cuti melahirkan

Perbandingan : “Jamsostek untuk
BMI/ TKI di Hong Kong (2)
8. Pembayaran PHK
9. Pembayaran masa kerja lama
10. Kompensasi kecelakaan
11. Ketentuan perawatan medis
12. Perjalanan gratis
13. Tunjangan makan
PERUNDANG-UNDANGAN
SOSIAL DI INDONESIA POST
1998
UUD 45
UU SJSN 2004
UU
Kesejahteraan
Sosial 2009
UU BPJS 2011
UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara
penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa
badan penyelenggara jaminan sosial.

Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan
dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna
memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi
yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.
BPJS – UU No. 24 tahun 2011

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang
selanjutnya disingkat BPJS adalah badan
hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial.
BPJS Kesehatan



PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan
pada tanggal 1 Januari 2014
Dengan penetapan BPJS Kesehatan maka
Indonesia memasuki era baru dimana akan
terbentuk sebuah sistem pembayar tunggal
(single entry payer system) layanan medis
untuk seluruh penduduk.
Terwujudnya sebuah Sistem Jaminan
Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat
Indonesia.
BPJS Kesehatan per 1 Januari 2014
a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program
jaminan kesehatan masyarakat;
b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan
program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk
pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan
operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan
c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program
jaminan pemeliharaan kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan
(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b
menyelenggarakan program:
a. jaminan kecelakaan kerja;
b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.


PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi
BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari
2014.
BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi
menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan hari tua,
program jaminan pensiun, dan program
jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta
program yang dikelola PT TASPEN (Persero)
dan PT ASABRI (Persero)
Pasal 65
 (1) PT ASABRI (Persero) menyelesaikan
pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia dan program
pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan
paling lambat tahun 2029.
 (2) PT TASPEN (Persero) menyelesaikan
pengalihan program tabungan hari tua dan
program pembayaran pensiun dari PT TASPEN
(Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat
tahun 2029.



Pasal 64
BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi
menyelenggarakan program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan hari tua,
program jaminan pensiun, dan program
jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta
program yang dikelola PT TASPEN (Persero)
dan PT ASABRI (Persero), paling lambat
tanggal 1 Juli 2015.