Tenggat Waktu Pinjol Menagih Debitur
Dalam POJK 10/2022, sebagai dasar hukum pinjaman online tidak mengatur secara eksplisit
terkait tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh
menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus.
Pasal 51 POJK 10/2022 mengatur mengenai level kualitas pendanaan atau kualitas penyaluran
dana sekaligus janji jangka waktu pengembalian dana,[1] yaitu lancar, dalam perhatian khusus,
kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit dikategorikan macet apabila terdapat keterlambatan
pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 hari
kalender.
Selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa pada dasarnya dalam ketentuan yang dibuat AFPI
menetapkan larangan memberikan total bunga dan biaya pinjaman lebih dari suku bunga flat
0.8% per hari. Larangan tersebut disampaikan dalam FAQ Fintech Lending – Otoritas Jasa
Keuangan (hal. 11), yang berbunyi:
Biaya pinjaman diatur oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0,8% per hari. Juga adanya
ketentuan bahwa jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimum
100% dari nilai prinsipal pinjaman. Ketentuan ini wajib diiukuti oleh seluruh penyelenggara
yang terdaftar/berizin di OJK. Apabila ada yang melanggar, maka AFPI dapat memberikan
sanksi kepada anggotanya yang akan dipertimbangkan OJK dalam pengawasan, termasuk
pemberian sanksi kepada penyelenggara Fintech Lending.
Lebih detail, ketentuan terkait bunga pinjaman online tercantum di dalam Lampiran III SK
Pengurus AFPI 02/2020 poin A angka 1 huruf (d), (e) dan (f) yang menyatakan bahwa:
1. Penetapan total bunga, biaya pinjaman dan biaya lain tidak melebihi suku bunga
flat 0.8% per hari. Pun biaya keterlambatan seperti denda juga tidak boleh lebih
dari 0.8% per hari. Keduanya dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang diterima oleh
penerima pinjaman. Artinya, total bunga, biaya pinjaman, biaya lain dan keterlambatan
adalah maksimal 1.6% per hari.
2. Sedangkan untuk pinjaman dengan tenor sampai 24 bulan, maka penetapan jumlah total
bunga, biaya pinjaman, dan seluruh biaya lainnya termasuk biaya
keterlambatan maksimal 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Pinjaman di atas 24 bulan,
maka total bunga, biaya lain dan keterlambatan maksimal 100% per tahun.
Sementara itu, apabila debitur tidak membayarkan biaya-biaya tersebut, maka penyelenggara
pinjol dapat melakukan penagihan sendiri dalam jangka waktu tertentu. Terkait dengan tenggat
waktu penagihan, hal tersebut juga diatur dalam Lampiran III SK Pengurus AFPI
02/2020 poin C angka 3 huruf (d), yang berbunyi:
Setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada
Penerima Pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 (sembilan
puluh) hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman
Namun demikian, perlu Anda perhatikan juga bahwa bagi debitur yang gagal bayar lebih dari
waktu 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara
pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang
telah diakui.[2] Adapun pihak ketiga penyelenggara jasa penagihan tersebut tidak
termasuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan OJK dan/atau AFPI serta dilarang menggunakan
kekerasan fisik maupun mental kepada debitur.[3]
Selain melalui jasa penagihan dari pihak ketiga, penyelenggara pinjol juga dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mengajukan upaya hukum kepada debitur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.[4]
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, dapat kami sampaikan bahwa apabila utang di
pinjol lewat dari 90 hari, maka penyelenggara pinjol memang dilarang menagih secara langsung.
Akan tetapi, bukan berarti utang debitur hangus atau dianggap lunas, melainkan tetap wajib
dibayar. Pun, penyelenggara pinjol tetap bisa menagih utang debitur melalui pihak ketiga yang
legal.
Penting untuk diketahui bahwa terhadap kredit macet, penyelenggara pinjol dapat melaporkan
kepada OJK[5] melalui SLIK OJK yang bertujuan untuk identifikasi kualitas debitur[6] atau
kolektibilitas. Nantinya, data debitur akan tercatat dalam sistem, sehingga ketika akan
mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lain yang terdaftar pada OJK, maka debiutr akan
dinilai berdasarkan identifikasi kualitas tersebut. Misalnya terhadap kredit atau pinjaman yang
tidak dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 90 hari yang dikualifikasikan sebagai kredit macet,
maka debitur akan dinilai dari hal tersebut.
Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pinjaman uang berikut adalah beberapa etika
penagihan yang harus diketahui baik penagihan dilakukan oleh karyawan sendiri ataupun
menyewa jasa debt collector:
1. Menunjukan identitas resmi dari perusahaan pemberi pinjaman
Debt collector wajib selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemilik perusahaan
pemberi pinjaman baik itu surat tugas dan sertifikat. Debitur bisa menuntut dan menolak
penagihan jika debt collector menolak untuk menunjukkannya.
2. Penagihan tidak boleh memakan ancaman/kekerasan/mempermalukan debitur
Debt collector dilarang keras memakai ancaman, kekerasan dan/atau tindakan tujuannya untuk
mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Jadi untuk debitur yang dihubungi/ditemui oleh
debt collector terkait penagihan pinjaman dengan ancaman dan kekerasan, Anda bisa
mengingatkan penagih untuk tidak melanggar etika penagihan sesuai peraturan Bank Indonesia
(BI).
Jika masih berlanjut Anda bisa melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, mengiri keluhan
ke polisi dan OJK juga bisa langsung mendatangi perusahaan pinjaman untuk menyelesaikan
secara baik-baik dengan perjanjian yang memiliki nilai hukum.
3. Penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal
Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan pemaksaan secara fisik maupun verbal. Jika
hal ini terjadi, laporkan segera. Untuk debitur yang ditagih dengan menggunakan kekerasan,
jangan ragu untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur hukum.
4. Dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang
Biasanya peminjam akan memberikan nomor telepon dan nama orang terdekat seperti orang tua,
saudara dan teman dekat sebagai kontak darurat jika penagih tidak bisa menghubungi nomor
debitur.
Debt collector tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain seperti keluarga dekat atau
orang lain yang datanya tercantum dalam ketentuan administrasi yang dilampirkan saat
mengambil utang.
Peminjam bisa mengajukan protes bila penagih juga ikut memburu bahkan menagih keluarga,
saudara atau teman peminjam terkait masalah utang tersebut.
5. Tidak boleh meneror
Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang
bersifat mengganggu. Jika debt collector menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan itu
dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan tidak sepanjang hari.
Dalam aturannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang keras para debt collector
menggunakan tindak kekerasan saat menagih kepada debitur yang menunggak. Hal ini
tertuang dalam aturan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang
perlindungan konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
Pada proses penagihan utang, debt collector dilarang melakukan 3 hal, di antaranya
mengancam, melakukan tindak kekerasan, dan memberikan tekanan baik secara fisik
maupun verbal.
Apabila debt collector melakukan hal tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana.
Pada pasal 45 POJK 6/POJK.07/2022 sanksi yang dimaksud berupa sanksi
administrasi, yakni peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan
produk atau kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan pencabutan izin usaha.
Dalam proses penagihan, pihak ketiga penagihan yang lebih dikenal dengan istilah debt collector diwajibkan
membawa sejumlah dokumen antara lain:
1. Kartu identitas
2. Sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi di bidang pembiayaan yang terdaftar
di OJK
3. Surat tugas dari perusahaan pembiayaan
4. Bukti dokumen debitur wanprestasi
5. Salinan sertifikat jaminan Fidusia.