Bank Sentral Republik Indonesia
SISTEM PERBANKAN
INDONESIA
Presented By : Dr I Gde Made Sadguna
Bank Indonesia - DPNP @ 2007
I.
SISTEM KEUANGAN DAN
PERBANKAN
Definisi Sistem Keuangan
A financial system consist of institutional units and markets that interact,
typically in a complex manner, for the purpose of mobilizing funds for
investment, and providing facilities, including payment system, for
financing of commercial activity.
The role of financial institutions within the system is primarily to
intermediate between those that provide the funds and those that need the
funds, and typically involves transforming and managing risk.
Financial markets provide a forum within which financial claims can be
traded under established rules of conduct, and can facilitate the
management and transformation risk. They also play important role in
identifying market prices (“price discovery”).
IMF(http//:IMF.ORG., Nov.2004)
Definisi Sistem Keuangan
Sebuah sistem keuangan terdiri dari unit-unit kelembagaan dan pasar
yang berinteraksi, biasanya dalam cara yang kompleks, untuk tujuan
memobilisasi dana untuk investasi, dan menyediakan fasilitas, termasuk
sistem pembayaran, untuk pembiayaan aktivitas komersial.
Peran lembaga keuangan dalam sistem ini terutama untuk perantara
antara mereka yang menyediakan dana dan yang membutuhkan dana,
dan biasanya melibatkan mengubah dan mengelola risiko.
Pasar keuangan menyediakan sebuah forum di mana klaim keuangan
dapat diperdagangkan di bawah aturan perilaku yang mapan, dan dapat
memfasilitasi dan transformasi manajemen risiko. Mereka juga
memainkan peran penting dalam mengidentifikasi harga pasar
("penemuan harga").
IMF (http / /: IMF.ORG., Nov.2004)
Konsep Sistem Keuangan
• Sistem keuangan dalam suatu negara terdiri dari unit-unit lembaga
keuangan baik institusi perbankan, lembaga keuangan bukan bank serta
pasar yang saling berinteraksi secara kompleks dengan tujuan
memobilisasi dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem
pembayaran untuk pembiayaan aktivitas komersial.
• Dalam Sistem keuangan terjadi intermediasi antara yang memiliki dana
dan yang membutuhkan dana, transformasi dan pengelolaan resiko serta
penemuan harga pasar.
• Suatu sistem keuangan yang efisien dan kokoh adalah sistem keuangan
yang mampu memobilisasi dan mengalokasikan sumber daya yang
terbatas kepada aktivitas yang memberikan tingkat pengembalian yang
optimal dan mampu berkontribusi secara penuh dalam pertumbuhan
ekonomi suatu negara secara sehat, berkelanjutan dan seimbang
SISTEM KEUANGAN
Sistem
Moneter
Perbankan
UU No. 10/1998
Sistem
Keuangan
Bank Indonesia
Bank Umum
BPR
Modal Ventura
Leasing
Anjak Piutang
Non
Sistem
Moneter
Perusahaan
Pembiayaan
Kartu Kredit
Pembiayaan Konsumen
Asuransi
Dana Pensiun
Perusahaan
Keuangan
Lain
Perusahaan Sekuritas.
Perusahaan Pemeringkat
Perusahaan Gadai
Pialang Pasar Uang
Banking
Supervision
Otoritas
Moneter
TEORI SISTEM DAN KEBIJAKAN PERBANKAN
Definisi & Fungsi Bank
PEMINJAM
PEMILIK
DANA
BANK
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”
Lembaga keuangan dengan fungsi intermediasi Lembaga Intermediasi
Hanya dapat berjalan bila ada kepercayaan  Lembaga Kepercayaan
Kedudukan Perbankan
Dalam Sistem Perekonomian
SISTEM PEREKONOMIAN
• Surplus Income Units
• Deficit Spending Units
SISTEM KEUANGAN
• Direct Finance or Indirect Finance
• Deposit Taker or Fund Provider
SISTEM PERBANKAN
• Indirect Finance
• Deposit Taker and Fund Provider
Aliran Dana dalam Sistem Keuangan
FUNDS
Financial
Intermediaries
FUNDS
Financial
Market
DIRECT FINANCE
FUNDS
FUNDS
Lender-Savers
•Households
•Firms
•Government
•Foreigners
INDIRECT FINANCE
FUNDS
Borrower-spenders
•Households
•Firms
•Government
•Foreigners
RISIKO BANK
CREDIT
COMPLIANCE
STRATEGIC
MARKET
RISK
TYPES
LIQUIDITY
OPERATIONAL
REPUTATION
LEGAL
Manfaat Bank
Apabila fungsi intermediasi berjalan baik, maka manfaat
dari keberadaan bank adalah sebagai berikut:
•
•
•
•
Pemilik dana mendapat penghasilan bunga.
Peminjam terpenuhi kebutuhan dananya.
Bank mendapatkan penghasilan dari selisih (spread) antara
bunga dana dengan bunga pinjaman.
Perekonomian mendapatkan mekanisme alokasi sumbersumber dana secara efektif dan efisien.
Kondisi Sistem Keuangan Indonesia
Kontribusi dan Peran Lembaga Keuangan Indonesia dalam GDP dibandingkan
Negara Lain
Indonesia
Assets
Commercial banks
US$ billion
Malaysia
% of GDP
US$ billion
Thailand
% of GDP
Singapore
US$ billion
% of GDP
US$
billion
% of GDP
138
56%
166
160%
172
115%
213
233%
10
4%
20
20%
5
3%
46
50%
Mutual funds
8
3%
21
20%
18
12%
18
20%
Pension funds
4
2%
58
56%
7
5%
60
66%
Stock market
capitalization
55
22%
168
162%
119
79%
148
162%
4
2%
7
7%
n/a
n/a
Insurance firms
Funds raised
through capital
market
GDP
Exchange rate
247
104
150
91
8.441
4
39,7
1,7
Sumber: Srinivas, PS (2004)
Bank mendominasi Sistem Keuangan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Keterangan
Asset
Kontribusi
Asset
Kontribusi
Asset
Kontribusi
1,099.7
88.0%
1,112.2
86.4%
1,213.5
85.1%
Bank Perkreditan Rakyat
4.7
0.4%
6.4
0.5%
9.1
0.6%
Perusahaan Asuransi
64.8
5.2%
77.6
6.0%
94.1
6.6%
Dana Pensiun
34.9
2.8%
41.2
3.2%
49.4
3.5%
Perusahaan Pembiayaan
37.3
3.0%
39.9
3.1%
47.2
3.3%
Persahaan Sekuritas
6.7
0.5%
7.8
0.6%
10.0
0.7%
Pegadaian
1.8
0.1%
2.4
0.2%
2.7
0.2%
1.249,9
100%
1.287,5
100%
1.426,0
100%
Bank Umum
Total
Sumber : BI, Depkeu, diolah
Total aset perbankan dan non perbankan meningkat namun peningkatan NBFI lebih cepat dari perbankan sebagai akibat semakin
menurunnya suku bunga perbankan dan peningkatan index di pasar modal serta mulai berkembangnya asuransi, dana pensiun, perusahaan
pembiayaan.
Historic Perspective of Risk Events
1932: Stock
market crash &
Great
Depression
1994: IR increase catching
many banks by surprisecollapse of several hedge
funds
Soros vs British Pound/EWSsystem collapse
1989: Jap stock
market/real estate
bubble
Peso crisis
2000: Extreme high
volatility in Equity
markets-NASDAQ
losses >50% of its
value. Highest credit
leverage in US
history
US Junk Bond
market collapse
1990
2000
time
1970
1973: Oil
price hike
1980
1987: US &
world stock
market crash
1997:
Emerging
market crisis
1998: Russia crisis,
collapse of LTCM
hedge funds creates
fin crisis; FED and
bank Consortium
needed to step in
2002/3: High profile
bankruptcies in US and
Europe
Debt crisis in Argentina
Retail crisis in Korean
Market
KRONOLOGI REFORMASI PERBANKAN INDONESIA
Pra-krisis 1997
Krisis 1998 - 1999
BPPN & Program
Penjaminan
Pemerintah
diperkenalkan
Krisis mata uang
Regional Band
Rupiah di lepas
July
Nov
Dec
Jan 98 May 98
Menkeu mengumumkan 16
bank dilikuidasi.
Penarikan dana besarbesaran
Program
Restrukturisasi
Perbankan &
JITF didirikan
July 98
INDRA
didirikan
Sept 98
Post-krisis 2000
Program
Rekapitalisasi
Perbankan
dimulai
Nov 98 Mar 99
Amandemen UU
Perbankan 1992
UU BI
disahkan
May 99
Ketentuan
Exit policy
dikeluarkan
Merger Bank
MANDIRI
Jun 99 July 99
Mar 00
Oct 00
Program Rekapitalisasisi
selesai
LPJK masih dalam
proses
Perkembangan Permodalan Bank
(Sebelum dan sesudah Program Rekapitalisasi)
Triliun Rp.
Mar-01
63.6
Dec-01
53.5
Sep-00
33.6
6.0
Jun-00
-32.8
-41.2
-101.3
Dec-99
Sep-99
-243.0
Jun-99
-270.3
Mar-99
-129.8
-300.0
Mar-00
-250.0
-200.0
-150.0
Dec-98
-100.0
-50.0
0.0
50.0
100.0
II.
TUGAS-TUGAS BANK INDONESIA
DASAR HUKUM
1. UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
JENIS BANK
Per April 2007 :
1. BANK UMUM (Konvensional dan Syariah)
Jumlah Bank Umum di Indonesia saat ini ada 130 buah
(jumlah kantor 9265)
2. BANK Perkreditan Rakyat (BPR)
Jumlah BPR di Indonesia saat ini ada 1.833 buah
(jumlah kantor 3.190)
(UU No.23/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3/2004 tentang Bank
Indonesia)
TUGAS BANK INDONESIA
Menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan moneter.
Mengatur dan menjaga
kelancaran sistem
MENCAPAI & pembayaran.
MEMELIHARA
KESTABILAN
NILAI RUPIAH
Mengatur &
mengawasi
Bank.
KEBIJAKAN MONETER



Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter
melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
Inflasi ialah suatu keadaan dimana jumlah uang beredar melampaui jumlah
kebutuhan uang yang diperlukan untuk jalannya perekonomian di suatu
negara. Keadaan ini ditandai dengan turunnya nilai beli dari mata uang negara
ybs dan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang secara umum dalam
masa/ priode tertentu.
BI dapat melakukan upaya pengendalian moneter antara lain melalui:
i. Operasi Pasar Terbuka, seperti lelang SBI.
ii. Penetapan tingkat diskonto.
iii. Penetapan Cadangan Wajib Minimun.
iv. Pengaturan kredit atau pembiayaan.
Cara-cara pengendalian moneter juga dapat dilaksanakan
berdasarkan prinsip syariah
SISTEM PEMBAYARAN
 Bank Indonesia bertugas mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran secara tunai dan non
tunai.
 Dalam hal pembayaran tunai, Bank Indonesia
merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang
mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta
mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari
peredaran.
TUGAS BI DALAM SISTEM PEMBAYARAN
Bab V : UU RI No. 23 th. 1999 tentang BI :
BI bertugas mengatur dan menjaga kelancaran Sistem Pembayaran
Menyediakan fasilitas Sistem Pembayaran yang efisien, efektif,
aman dan handal
Sistem Finansial yang efisien
Meningkatkan kinerja perekonomian dan sektor riil
KETERKAITAN SISTEM PEMBAYARAN
DENGAN MONETER DAN PERBANKAN
Efektivitas pengendalian moneter
memerlukan
dukungan
Sistem
Pembayaran yang efisien, cepat,
aman dan andal
Sistem
Pembayaran
yang
efisien, cepat, aman dan andal
memerlukan sistem perbankan
yang sehat
Sistem perbankan yang sehat
akan mendukung pengendalian
moneter mengingat pelaksanaan
kebijakan
moneter
terutama
dilakukan
melalui
sistem
perbankan yg sehat
III.
PENGATURAN & PENGAWASAN
PERBANKAN
Mengapa Bank Harus Diawasi?
Perbankan  Lembaga keuangan
utama dalam sistem keuangan
(terutama di negara berkembang)
Di Indonesia, perbankan menguasai
+/- 90% asset industri keuangan
Kegagalan suatu bank dapat
menyebabkan krisis perbankan
Sistem keuangan
Sistem perekonomian
Biaya perbaikan yang sangat
mahal
PerbankanSistem dalam
Sistem  Interdependen
Perbankan  Lembaga kepercayaan
 sangat rentan / fragile
Perlunya bank diatur dan diawasi
Pengaturan & Pengawasan Perbankan
Siapa yang mengatur Bank?
Pengaturan Bank akan efektif kalau yang mengatur tunggal.
Pengaturan Bank oleh Bank Indonesia sebagai
Lembaga Otoritas Pengawas Bank.
Siapa yang mengawasi Bank?
1. Pengurus (Pemilik dan Pengelola)
2. Masyarakat (Market Discipline)
3. Bank Indonesia (Otoritas Pengawas Bank)
Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia merupakan
amanat UU No.23 tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan UU No.3 tahun 2004 tentang Bank
Indonesia.
Pengaturan Bank
Bentuk pengaturan
Ketentuan-ketentuan yang mengatur keberadaan dan
seluruh kegiatan operasional bank.
Prinsip
Prinsip kehati-hatian  Banking prudential principles.
Maksud
Untuk kepentingan pengawasan khususnya oleh lembaga
otoritas, dan dalam rangka informasi bagi yang
berkepentingan (pengawasan oleh masyarakat dan
pengelola).
Ruang Lingkup
•
•
•
•
•
Pengaturan izin pendirian (loose or tight).
Pengaturan cakupan kegiatan (boleh/tidak).
Pengaturan pemilik & pengurus (fit and proper).
Pengaturan kecukupan modal (kriteria penilaian aktiva).
Pengaturan risiko.
PETA PENGAWASAN BANK
Pengawasan Bank
Pengaturan Bank
(Prudential Banking Principles)
Pengawasan Bank
 Memantau/memeriksa apakah pemilik/pengelola telah
melaksanakan ketentuan
Oleh Lembaga Otoritas
(Bank Indonesia)
TIDAK LANGSUNG
Melalui laporan yang
disampaikan oleh bank
kepada Bank Indonesia
LANGSUNG
Mendatangi dan memeriksa bank
• Umum
• Periodik
• Khusus
• Ad hoc
TUJUAN PENGAWASAN BANK
Menciptakan sistem perbankan yang sehat yang
memenuhi tiga aspek yaitu :
1. Sanggup memelihara kepentingan masyarakat.
2. Bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan.
perekonomian dan pengendalian moneter.
3. Mampu mengembangkan usahanya secara wajar.
STRATEGI PENGAWASAN BANK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Menetapkan Peraturan.
Pengawasan Secara Dedicated.
Penerapan
Risk Based Supervision
berorientasi pada forward looking analysis.
Prudential Meeting/Interview.
Pengenaan Sanksi.
Monitoring.
yang
IMPLEMENTASI SISTEM PENGAWASAN
1. Pengawasan terpadu yaitu melalui kebijakan & ketentuan
perbankan (Macro Economic Supervision Function).
2. “Full Responsibility” dalam pengawasan individual bank.
3. Prudential Regulation Approach.
4. Risk - Based Approach.
5. Consolidated Supervision Approach.
SIKLUS PENGAWASAN BANK
BERDASARKAN RISIKO
UNDERSTANDING
INSTITUTION
(CORE
KNOWLEDGE)
6
ISS EXECUTION
& SUPERVISORY
ACTIONS
1
1
QUARTERLY
RISK PROFILE
ASSESSMENT
SUPERVISORY
CYCLE
5
PELAKSANAAN
PENGAWASAN
INDIVIDUAL
SUPERVISORY
STRATEGY (ISS)
EXAMINATION
PLAN
RISK FOCUSED
EXAMINATION
& AUDIT REPORT
4
2
3
SIKLUS PEMERIKSAAN BERDASARKAN RISIKO
Pemeriksaan
Lapangan
Audit Plan
Pre-Examination
Planning
Laporan Kemajuan
Pemeriksaan
Data Base
Pemeriksaan
Perencanaan
Pemeriksaan
Exit Meeting
Penyusunan
Laporan
Penyampaian
LHP
INDIVIDUAL SUPERVISORY STRATEGY (ISS)
Intern
Tahap
Pengumpulan
Data & Informasi
Tahap
Evaluasi
Kecukupan Data &
Informasi
Tahap
Penyusunan
ISS
Format ISS
Ekstern
IV
ARAH KEBIJAKAN PERBANKAN
Arah Kebijakan Perbankan
Meningkatkan
Peran Perbankan
untuk Menunjang
Perekonomian
Secara
Berkelanjutan
Memperkuat
Struktur dan
Kelembagaan
Perbankan
Nasional
Bank
Perkreditan
Rakyat
Perbankan
Syariah
Stabilitas
Sistem
Keuangan
Melanjutkan
Proses
Konsolidasi
Memperkuat
Infrastruktur
Kebijakan
Prudensial Sesuai
Standar
Internasional
Mendorong
Fungsi
Intermediasi
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
6 PILAR API
Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan
efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam
rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional
Sistem
Pengawasan
yang
Independen
dan Efektif
Struktur
Perbankan
yang Sehat
Sistem
Pengaturan
yang Efektif
Pilar 1
Pilar 2
Infrastruktur
Pendukung
yang
Mencukupi
Industri
Perbankan
yang Kuat
Pilar 3
Pilar 4
Perlindungan
Nasabah
Pilar 5
Pilar 6
PROGRAM UTAMA API
• Program Penguatan Struktur Perbankan
Nasional
• Program Peningkatan Kualitas Pengaturan
Perbankan
• Program Peningkatan Fungsi Pengawasan
• Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan
Operasional Perbankan
• Program Pengembangan Infrastruktur
Perbankan
• Program Peningkatan Perlindungan Nasabah
SASARAN KEBIJAKAN API
NO
PILAR API
SASARAN
1.
Struktur Perbankan
yang sehat
Penguatan permodalan dan peningkatan daya saing.
2.
Sistem Pengaturan
yang Efektif
Peningkatan Compliance thdp 25 Basel Core
Principles For Effectiveness Bank Supervision
3.
Fungsi Pengawasan
Efektif
Peningkatan Koordinasi antara lembaga pengawas,
penerapan Risk Based Supervision
4.
Industri Perbankan
yang kuat
Penerapan GCG, peningkatan kualitas manajemen
risiko dan peningkatan kemampuan operasional.
5.
Infrasutuktur
Perbankan yang
memadai
Pembentukan Credit Bereau, optimalisasi credit rating
agency.
6.
Perlindungan
Konsumen
Penyelesaian pengaduan nasabah, pembentukan
lembaga mediasi perbankan dan transparansi.
PENGUATAN STRUKTUR PERBANKAN NASIONAL
Permodalan
(tier 1)
Penguatan
Permodalan Bank
Umum
Bank
Internasional
Rp triliun
50
Bank Nasional
10
Bank dengan fokus:
Daerah
Korporasi
Ritel
Lainnya
0,1
BPR
Bank dengan
kegiatan usaha
terbatas
BASEL 2
3 Pilar Utama
Supervisory
Review Process
Minimum Capital
Requirements
Bobot Risiko
Risiko Kredit
• Standardised App.
• Internal Rating Based App.:
Foundation
Advanced
Market
Discipline
Definisi Modal
Risiko Operasional
• Basic Indicator App.
• Standardised App.
• Advanced Measurement App.
Risiko Pasar
• Standardised
Method
• Internal Model
ROADMAP BASEL II
PILLAR 1
Parallel Run
Penerapan Pendekatan
Perhitungan Risiko
1)
Penerbitan
PBI
(Standardized)
atau
Proses Validasi
(Internal Model)
Efektif
Perhit.
CAR
PILLAR 2
Penyempurnaan
LBU
On line System
Risiko Lainnya
4)
Penerbitan
Efektif
PBI
Perhit. CAR
PILLAR 3
Transparansi
Penerbitan
PBI
Market Risk
Q1 2009
Q2 2008
Q2 2008
Q1 2009
Q3 2007
Q4 2009
Q1 2008 - Q1 2009 Q1 2009
dimulai Q1 2010 Q4 2010
Q4 2008
Q4 2010
Q3 2007
Q4 2009
Q1 2008 - Q1 2009 Q1 2009
dimulai Q1 2010 Q4 2010
dimulai Q2 2010 Q2 2011
Q4 2008
Q4 2010
Q4 2010
Q3 2007
Q4 2009
dimulai Q3 2007
2009
Q4 2008
Q1
Operational Risk
Basic Indicator
Standardized 3)
AMA 3)
Q1 2008 - Q4 2008 Q1 2009
2007
Credit Risk
Standardized
IRBA 3)
Q3 2007
Q3
Standardized 2)
Internal Model 3)
Q1 2009
Q2 2011
Q1 2009
Q2 2011
Q2 2011