perempuan indonesia dan hak asasi manusia

advertisement
ISU-ISU GENDER DAN
KETENAGAKERJAAN
Wanita Keluarga dan Hukum dalam
Pembangunan Nasional
25 Oktober 2007
By : Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
Masalah perempuan di wilayah
ketenagakerjaan
•
•
•
•
•
•
Diskriminasi pengupahan
Diskriminasi usia pensiun
Unequal opportunity
Kesehatan dan keselamatan kerja
Hak-hak normatif
Pekerja sektor informal (incl. Pembantu
rumah tangga)
• Buruh migran
PEREMPUAN DI WILAYAH
KETENAGAKERJAAN
• Pelanggaran hak-hak normatif, seperti
upah yang tidak sama
• Kondisi kerja yang tidak sehat
• Pengabaian hak-hak khusus perempuan
seperti ‘maternity’
• Kesempatan kerja yang tidak sama
KESETARAAN GENDER DALAM
KONVENSI ILO
• The primary goal of the ILO is to promote opportunities
for women and men to obtain decent and productive
work in conditions of freedom, equity, security and
human dignity.
• The main focus or thematic areas of the ILO on gender
equality coincide with the organization's four strategic
goals, which are to: promote fundamental principles and
rights at work; create greater employment and income
opportunities for women and men; enhance the
coverage and effectiveness of social protection; and
strengthen social dialogue and tripartism.
ILO-MANDATE ON GENDER
EQUALITY
•
The ILO's mandate on gender equality is to promote
equality between all women and men in the world of
work.
• This mandate is grounded in International Labour
Conventions of particular relevance to gender equality especially the four key equality Conventions :
1. Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111)
2. Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
3. Workers with Family Responsibilities Convention, 1981
(No. 156)
4. Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183).
Article 11 CEDAW
•
•
Article 11
1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate
discrimination against women in the field of employment in order to ensure,
on a basis of equality of men and women, the same rights, in particular:
(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
(b) The right to the same employment opportunities, including the application of
the same criteria for selection in matters of employment;
(c) The right to free choice of profession and employment, the right to
promotion, job security and all benefits and conditions of service and the
right to receive vocational training and retraining, including apprenticeships,
advanced vocational training and recurrent training;
Article 11 CEDAW
(d) The right to equal remuneration, including
benefits, and to equal treatment in respect of
work of equal value, as well as equality of
treatment in the evaluation of the quality of work;
(e) The right to social security, particularly in cases
of retirement, unemployment, sickness, invalidity
and old age and other incapacity to work, as well
as the right to paid leave;
(f) The right to protection of health and to safety in
working conditions, including the safeguarding of
the function of reproduction.
Article 11 CEDAW
2. In order to prevent discrimination against
women on the grounds of marriage or maternity
and to ensure their effective right to work, States
Parties shall take appropriate measures:
(a) To prohibit, subject to the imposition of
sanctions, dismissal on the grounds of
pregnancy or of maternity leave and
discrimination in dismissals on the basis of
marital status;
(b) To introduce maternity leave with pay or with
comparable social benefits without loss of former
employment, seniority or social allowances;
Article 11 CEDAW
(c) To encourage the provision of the necessary supporting
social services to enable parents to combine family
obligations with work responsibilities and participation in
public life, in particular through promoting the
establishment and development of a network of childcare facilities;
(d) To provide special protection to women during
pregnancy in types of work proved to be harmful to them.
3. Protective legislation relating to matters covered in this
article shall be reviewed periodically in the light of
scientific and technological knowledge and shall be
revised, repealed or extended as necessary
Perempuan Sebagai
Pekerja Rumah Tangga
(Daan Deka, Rahima)
• Perempuan pembantu atau sering disebut sebagai
pembantu rumah tangga (PRT) adalah potret buram
perempuan saat ini. Ia adalah juga bagian dari
masyarakat yang tidak berdaya di tengah modernisasi,
dan pesatnya kapitalisme. Dan bahkan munculnya
perempuan pembantu ini, terlebih yang bekerja di luar
negeri, tak ubahnya seperti membuka perbudakan
manusia baru. Karena tanpa gaji yang memadai, kerja
yang mereka lakukan tidak mengenal jam kerja bahkan
tidak jarang banyak perempuan pembantu yang
kemudian juga menjadi objek seks
• Sebagian besar PRT adalah perempuan (Ada
2.5 juta PRT dan 90% -nya adalah perempuan)
• Usia belum dewasa (<18 tahun)
• Berada dalam kondisi minim perlindungan
hukum
• Upah rendah
• Tanpa batas waktu kerja
• Tanpa uraian kerja yang jelas
• Tanpa jaminan sosial
• Mengalami kekerasan dan penghambaan
(domestic slavery)
• Tiadanya perjanjian kerja yang jelas mencakup
jenis pekerjaan, hak dan kewajiban, jam kerja
yang tidak jelas.
• tiadanya perlindungan kerja
• kesehatan reproduksi yang diabaikan
• tidak diberikan kebebasan berkumpul,
berorganisasi dan mengemukakan pendapat
• Tidak diberikan waktu istirahat, hari libur, dan
upah yang rendah
UPAH PRT
• UMR DKI JAKARTA awal 2005 :
Rp 711.000,• Banyak PRT berpenghasilan < Rp
400.000,-
PERDA DKI No. 6 TAHUN 1993
• Mengadopsi prinsip konvensi ILO no. 138
tentang minimal usia bekerja adalah 18
tahun
• Namun masih menetapkan bahwa usia
minimal PRT adalah 15 – 18 asal ada
surat persetujuan orang tua atau wali
FENOMENA PRT
•
•
•
•
Kemiskinan struktural
Pendidikan yang rendah
Relasi kekuasaan timpang
Posisi tawar lemah, PRT sering tidak
punya pilihan
• Adalah bentuk kekerasan oleh majikan,
masyarakat, dan negara
PEKERJA DALAM UU No. 13/2003
• Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang
bekerja dengan menerima upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
• Pasal 5 : Setiap tenaga kerja memiliki
kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
untuk memperoleh pekerjaan.
• BAGAIMANA DENGAN PERLINDUNGAN
PRT?
PEREMPUAN SEBAGAI
BURUH MIGRAN
BURUH MIGRAN PRT
• 75% lebih buruh migran Indonesia berjenis
kelamin perempuan dan bekerja di sektor
informal (rumah tangga)
• Kerap tidak terlindungi hak-haknya
• Rawan kekerasan dan diperdagangkan
• Seringkali dokumen penting mereka
ditahan oleh penyalur/ majikan
Kisah PRT
• “Saya Tina, perempuan Indonesia berusia 26 tahun.
Saya pergi merantau ke Arab Saudi dan Hongkong
untuk bekerja dan saya sengsara di sana. Enam ratus
ribu perempuan Indonesia lainnya mengalami hal serupa.
Saya disewa sebagai pembantu oleh sebuah keluarga
Arab Saudi dengan 5 orang anak. Mulai bekerja pukul
06.00 s.d tengah malam dan tidak ada satu hari liburpun.
Majikan saya menikahi istri keduanya dan setahun
kemudian saya harus bekerja di dua rumah istri majikan
saya. Kadang saya mendapatkan tendangan dan
pukulan dari istri pertama kalau saya bekerja pada
madunya. Saya tidak tahan lagi dan saya kabur” (dikutip
dari Yayori Matsui, Perempuan Asia, YOI Jakarta
PERLINDUNGAN TKI PADA
UU No. 39 TAHUN 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri
Pasal 2
Penempatan dan perlindungan calon TKI/
TKI berasaskan keterpaduan, persamaan
hak, demokrasi, keadilan sosial,
kesetaraan gender dan keadilan gender,
anti diskriminasi, serta anti perdagangan
manusia.
BAGAIMANA PADA PRAKTEKNYA?
Spreading of
Indonesian Migrant
Worker to Malaysia
Type of Victimizing
Effect to
Victim
Kind of
Victimizing
Physical
Emotional
Abuse:
Threatening
-Yelling/Shouting
-Isolating
-Fraud
√
√
Torture :
-Hitting, Kicking
-Burning
-Raping
-Pouring hot water
√
√
Financial
√
Vulnerability factors
level
Factors
Education
Skill
Information
Culture Adoption
Language
Adoption
Lack of access to
assistance
Low
Middle
High
Victimizing Process
Pre-Departure
Worker
Come to Agent
Agent try to meet
The requirements
Gap
Disorder Manner
Abuse
and
Violence
Agent
make a
contract to
the foreign
agent
Abuse:
threatening
Yelling/Shouting
Isolating
- Fraud
Promising
to the
employer
At the high
level
expectation
Depart to
Destination
Country
Post
Departure
Send
To
employer
Torture :
Hitting, Kicking
Burning
Raping
Pouring hot water
Come to the
foreign Agent
Vulnerability of victim
-Language
-Information of rights
-Can not afford to plea by
themselves
-Access to officer
Victim of Torture
•
•
•
•
Name : Nirmala Bonat
Age
: 21 th
Job
: House Maid
Offender
Victims of Rape
Pouring Hot Water
–
–
–
Name : Lasniati Marsiti
Age : 29 th
Job
: Maid
Isolated Worker
POLICE
VIOLATIO
N
REPORT
TO
TORTURE
The measures of successful
parameters:
PROSECUTOR
AGENT
COURT
EMBASSY
Provide Information Legal Aid,
Traumatic Service, and also
Medical Treatment
GO HOME
$$$$
DECISION
Prison for Offender,
Compensation,
Restitution, and
Rehabilitation
Download