PENELITIAN FUNDAMENTAL 2009
RINGKASAN
Busyra Azheri
Perusahaan sebagai suatu entitas tidak hanya memiliki tanggung jawab
dalam makna liability, tetapi juga tanggung jawab dalam makna responsibility.
Secara terminologi liability merupakan tanggung jawab hukum, sedangkan
responsibility lebih mengarah pada tanggung jawab moral dalam bentuk tanggung
jawab sosial perusaan (Corporate Social responsibility atau CSR). Secara faktual
sebagian perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia telah menerapkan CSR
dalam aktivitasnya yang didasarkan sifat sukarela (voluntary) dalam bentuk
philanthropy dan charity. Persoalannya jadi lain pada saat DPR RI mengulirkan
wacana agar CSR diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (UUPT) tepatnya Pasal 74. Sejak itu, CSR bukan lagi suatu
komitmen dalam makna voluntary, tetapi telah berubah menjadi suatu yang
diwajibkan (mandatory) terutama bagi perusahaan yang bergerak dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam (Pasal 74 ayat (1)).
Perubahan sifat CSR dari voluntary menjadi mandatory menimbulkan
reaksi dan resistensi dari kalangan dunia usaha karena dianggap bertentangan
dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berkaitan dengan prinsip demokrasi
ekonomi. Akhirnya KADIN didukung oleh asosiasi perusahaan dan beberapa
perusahaan tertentu mengajukan judicial review terhadap ketentuan Pasal 74
UUPT ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam putusannya, MK menyatakan
menolak gugatan tersebut, dan menyatakan bahwa CSR tidak bertentangan
dengan prinsip demokrasi ekonomi.
Atas dasar kondisi tersebut, dilakukanlah penelitian dengan menggunakan
pendekatan penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif yang didukung
dengan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif mengkaji bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang ada diolah melalui proses
penalaran hukum (Iegal reasoning) yang sistematik dan logis. Sedangkan
analisanya sendiri mengunakan interpretasi hukum dalam bentuk gramatikal.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut,
yaitu : Pertama; Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup
hukum perusahaan yang berkaitan dengan pengaturan CSR bidang pertambangan
diantaranya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dari ketentuan yang
ada, dimana secara substansial telah memuat prinsip-prinsip CSR sesuai dengan
konteks pengaturannya. Dari ketentuan yang mengatur tentang CSR secara
ekplisit hanya Pasal 108 UU Minerba. Sedangkan prinsip yang terkandung dalam
berbagai ketentuan itu berjumlah 14 (empat belas) prinsip, yaitu akuntabilitas,
keterbukaan (disclosure), transparansi, human capital, pendidikan, pelatihan,
perilaku etis, non – diskriminatif, berwawasan lingkungan, teknologi ramah
lingkungan, Good Corporate Governance (GCG), keberlanjutan, taat hukum, dan
Hak Asasi Manusia (HAM).
Kedua; Bahwa dasar diwajibkannya perusahaan yang bergerak dan.atau
berkaitan dengan sumber daya alam menerapkan CSR tidak terlepas dari
ii
filosifinya yaitu Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Namun dari segi
penerapannya, filosofi yang mendasarinya tidak terlepas dari penyelenggaraan
pembangunan yang didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi terutama
berkaitan dengan prinsip keberlanjutan dan prinsip berwawasan lingkungan.
Kedua prinsip itu menekankan bagaimana sumber dya alam yang ada sekarang
dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Selain dasar filosofis
tersebut, juga didukung oleh fakta empiris yang menunjukan adanya berbagai
konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya serta kerusakan dan
dampak lingkungan akibat aktivitas perusahaan.
Sejalan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UUPT dan Pasal 109 UU
Minerba disaran agar pemerintah seseger mungkin menerbitkan PP yang berkaitan
dengan penerapan CSR, sehingga ada kejelasan mengenai arah kebijakan CSR
tersebut, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir. Substansi PP yang berkaitan
dengan Pasal 74 UUPT minimal harus memuat rincian tentang bidang usaha
dalam makna yang berkaitan dengan sumber daya alam, sistem pelaporan karena
dimasukan sebagai biaya perusahaan, ukuran kepatutan dan kepantasan, serta
konsep penghargaan dan sanksi (reward and punishment). Sedangkan Substansi
PP yang berkaitan dengan Pasal 109 UU Minerba harus menjelaskan makna
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, bagimana bentuk dan polanya,
serta bagimana konsep reward and punishment-nya.
Bagi pengembangan stakeholders theory sendiri untuk sementara waktu
peneliti hanya menegaskan bahwa eksekutif perusahaan sekarang ini tidak bisa
membatasi dirinya hanya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan mengabaikan
aspek sosial. Setiap eksekutif perusahaan harus membuka matanya untuk
memperhatikan berbagai masalah sosial yang ada disekitarnya dan masyarakat
pada umumnya. Oleh karena itu, para manajer harus menyadari bahwa suatu
perusahaan yang besar adalah sebuah institusi publik dan manajemen yang
dijalankan harus menurut pedoman nilai moral yang terkandung dalam kesadaran
perusahaan itu sendiri. Sehingga bagi perusahaan yang telah menjadi milik publik
(go-public) mau tidak mau dalam setiap aktivitasnya harus mempertanggung
jawabannya kepada publik (public accuntability). Di sinilah letak hubungan yang
tidak bisa dipisahkan antara CSR dengan tata kelola perusahaan yang baik (Good
Corporate Governent (GCG)), karena setiap perusahaan publik harus
melaksanakan GCG dalam aktivitas usahanya.
iii
SUMMARY
Corporate as an entity not only owning responsibility in liability meaning, but
also responsibility in meaning of “responsibility”. Terminology liability represent law
responsibility, while responsibility more flange at moral responsibility in the form of
Corporate Social Responsibility (CSR). By factually some of big company which
operate in Indonesia have applied CSR in its activity which based by the nature of
is voluntary in the form of and philanthropy of charity. Its problem become other at
the of DPR RI discourse thread to be CSR arranged in Law Number 40 Year 2007
about Limited Liability (UUPT) precisely Article 74. Since then, CSR not again an
commitment in meaning of voluntary, but have turned into an which is mandatory,
especially to peripatetic company and relate to natural resources (Article 74
paragraph (1)).
Alternation of CSR of voluntary become mandatory generate and reaction
of resistance of corporate world circle because assumed to oppose against Article
33 paragraph (4) UUD 1945 related to economic democracy principle. Finally
KADIN supported by company association and some certain company raise review
judicial to rule of Article 74 UUPT to Constitution Court (MK). In its decision, MK
express to refuse the suing, and express that CSR do not oppose against
economic democracy principle.
On the basis of condition, done by research by using approach of research
of doctrinal or research of law of normative supported with research of empiric.
Research of law of normative study materials punish primary, secondary, and is
tertiary. processed existing Law materials to through process legal reasoning and
systematic. While its own analysis of used to grammatical interpretation.
Pursuant to result of this research can be concluded the followings, that is :
First; That rule of law and regulation in scope punish company related to
arrangement of CSR mining area among others Code Number 23 Year 1997 about
Management Of Environment, Code Number 13 Year 2003 about Worker, Code
Number 19 Year 2003 about Public Ownership, Code Number 25 Year 2007 about
Infestation, Code Number 40 Year 2007 about Limited Company (UUPT), and
Code Number 4 Year 2009 about Mineral and Coal (UU Minerba). Of existing rule,
where by substantial have loaded principles of CSR as according to its
arrangement context. From rule arranging about CSR by explicit only Article 108
UU Minerba. While principle which implied in various that rule amount to 14 (
fourteen) principle, that is accountabilities, disclosure, transparency, human capital,
education, training, ethical behavioral, non-discriminative, with vision of
environment, technological of environmental friendliness, Good Corporate
Governance (GCG), continue, meekly punish, and Human right ( HAM).
Second; That base obliging of peripatetic company of and/or relate to
natural resources apply CSR is not quit of its that is Article 33 paragraph (3) and
(4) UUD 1945. But from its own applying facet of philosophy which it is not quit of
management of relied on development is economic democracy principle especially
relate to principle continue and principal with vision of environment. Both of that
principle emphasize how source of existing natural day can now be bequeathed to
generation to come. Besides philosophic base, is also supported by empirical fact
which is indicate of existence of various conflict between company with vicinity
society and also environmental impact and damage effect of corporate activity.
In line with rule of Article 74 paragraph (4) UUPT and Article 109 UU
Minerba suggestion to be government of immediately possible publish PP related
iv
to applying of CSR, so there is clarity concerning direction policy of CSR, so that
do not multi interpretation. Substance PP related to Section 74 minimum UUPT
have to load the detail of about area of effort in meaning related to natural
resources, reporting system because input as expense of company, proper size
measure and briskness, and also conception sanction and appreciation
(punishment and reward). While Substance PP related to Article 109 UU Minerba
have to explain development meaning and community development, haw about it
form and its pattern, and also conception punishment and reward.
To development of theory stakeholders alone for the time being researcher
only affirming that company executive this time cannot limit it’s 'self just for running
economic activity and disregard social aspect. Every company executive have to
open its eye to pay attention various problem of existing social around company
specially and society in general. There fore, manager have to realize that an big
company is a public institution and run management have to according to guidance
of moral value which implied in awareness company it self. So that to company
which have become property of public (go-public) will do not want to in each; every
its activity have to its accountability to public. In here inherent relation situation
among CSR arranged Good Corporate Governance (GCG)), because every
company of public have to execute GCG in its effort activity.
v