ABSTRAK
Pihak Pengembang Perumahan yang telah memiliki lahan harus mengikuti persyaratan pembagian luasan persil seluruhnya (Building coverage ), Bagian lahan yang diserahkan kepada Pemda tersebut akan di gunakan sebagai fasilitas demi kepentingan bersama penghuni dan juga penghijauan agar perumahan terlihat asri. Namun pada kenyataannya telah ditemukan pihak pengembang yang tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat kepada Pemerintah Kota dengan merubah fungsi yang tadinya pada Perumahan di janjikan akan di bangun prasarana lingkungan, utilitas umum,fasiltas umum dan fasilitas sosial ternyata pada saat perumahan itu sudah terjual beberapa unit di areal tersebut di rencanakan akan di bangun ruko/ rumah. Pengalihan fungsi ini tidak sesuai dengan yang di perjanjikan sehingga merugikan konsumen
Untuk itu perlu diteliti untuk mengetahui pengaturan,pelaksanaan,dan pengawasan permohonan alokasi lahan, penyerahan fasilitas umum dan perolehan status hak atas tanah di atas hak pengelolaan di Kota Batam. Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan penelitian empiris karena merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan di gabung dengan penelitian lapangan.di samping itu sifat penelitian ini adalah deskriptif analistis dengan mengambil sumber data primer dan sekunder
Dari hasil temuan penelitian ditemukan kesimpulan bahwa Pengaturan Permohonan alokasi lahan di Pulau Batam didasarkan kepada Keputusan Presiden No 41 Tahun 1973 yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan kepada Otorita Batam dengan Hak pengelolaan, Kemudian pengaturan penyerahan fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab perusahaan pengembang kepada Pemda Kota Batam. Sedangkan pengaturan perolehan status hak atas tanah di atas hak pengelolaan di atur berdasarkan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku pada
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kemudian untuk Pelaksanaan permohonan lahan oleh pihak pengembang di Kota Batam adalah melalui beberapa tahapan yang di tetapkan oleh Otorita
Batam.Kemudian diurus sertifikat Hak guna Bangunan di atas HPL Otorita Batam dengan ketentuan pemenuhan pembangunan fasilitas umum 40% dari luas areal yang diberikan Hak Guna Bangunan serta penyerahan dilakukan dengan berita acara serah terima yang di serahkan bersama Site plan . Dan untuk Pengawasan perolehan lahan untuk pihak pengembang dilakukan oleh Otorita Batam berdasarkan Rekomendasi yang diterbitkan. Pengawasan untuk penyerahan Fasilitas umum dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk memastikan peyerahan melalui pembuatan Berita Acara.
Sedangkan Pengawasan perolehan status haknya yang berupa Hak Guna Bangunan dilakukan oleh instansi Badan Pertanahan Republik Indonesia dalam hal ini Kantor Pemerintah Kota Batam dengan konsekwensi di kenakan sanksi administratif Perdata atau Tata Usaha Negara dan Pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang dan sanksi kepada pejabat yang menerbitkan Fatwa planologi yang menyalahi ketentuan.
Terhadap hal tersebut diatas maka disarankan agar Pengaturan penyediaan Fasilitas umum oleh pengembang lebih diperketat dan di tuangkan dalam aturan yang lebih tinggi. Termasuk membuat aturan yang menegaskan bahwa perusahaan pengembang yang tidak melaksanakan penyerahan fasilitas umum dan pejabat yang menerbitkan Fatwa Planologi yang menyimpang dikenakan sanksi yang tegas, dan pengawasan penyediaan dan penyerahan fasilitas umum benar-benar dilaksanakan oleh pihak pengembang, dilakukan dengan memonitoring secara berkala oleh pemerintah Kota Batam,sehingga dengan pengawasan yang lebih diperketat maka Pihak pengembang perumahan akan semakin konsisten terhadap apa yang dijanjikan serta memperhatikan aspek-aspek penting dalam perumahan.
Kata Kunci: Pengalokasian Lahan Fasilitas umum, pengaturan, pelaksanaan,Penyerahan fasilitas umum, perolehan status hak atas tanah di atas hak pengelolaan i

ABSTRACT
Real estate developers that have land to be developed must follow the requirement of building coverage. The part of land submitted to the local government will be used as the facility for the people who live there and the greening to make the residential area looks beautiful. Yet, it has been found out that the developers do not give what should belong to the community to the local government. The developers changed the function of the land by building shop houses instead of environmental infrastructure, public utilities, public facilities and social facilities as they promised. This action inflicted a loss to the consumers.
The purpose of this descriptive analytical empirical study was to find out the regulation, implementation and control of the application for land allocation, public facility submission and status acquisition of right to the land under the right of management in the
City of Batam. The primary and secondary data for this study were obtained through library and field researches.
The result of this study showed that the Regulation of Land Allocation Application in
Batam Island was based on Presidential Decree No. 41/1973 stating that all of the land located in Batam Island is submitted to Batam Authority under the right of management.
Then the regulation of public facility submission which became the responsibility of the real estate companies to the City Government of Batam. The regulation of status acquisition of right to the land under the right of management was regulated based on the regulation of land registration which is applicable at the National Land Board of the Republic of
Indonesia. The implementation of application for land by the developers in the City of Batam was through several stages defined by Batam Authority. Then the certificate of right to use the building on the land under the right of management of Batam Authority was arranged under one condition that 40% of the total area of land which was given Right to Use the
Building must be for the construction of public facility and this part of land was submitted to the City Government of Batam with the official report of handover ceremony and Site Plan.
The supervision of land acquisition for the developers was done by Batam Authority based on the issued recommendation. The supervision of facility submission was done by the City
Government of Batam to ensure that the submission was done under an Official Report. The supervision of the right status acquisition in the form of Right to Use the Building was done by the Indonesian National Land Board in this case represented by the City Government of
Batam with consequence that any violation done by either the developers or the government officials issuing fatwa of city planning will be subject to Civil or State Administrative and
Criminal sanctions.
It is suggested that the regulation of public facility allocation by the developers should be stricter and included in the higher rule. A strict rule confirming that the developers that do not provide land for public facilities and the government officials who issue the deviating fatwa of city planning will be subject to firm sanctions must be made, the supervision of provision and submission of public facilities must be actually implemented by the developers under periodical monitoring by the City Government of Batam that with a stricter control the real estate developers will be more consistent about what they have promised and pay more attention to the important housing aspects.
Keywords: Public Facility, Land Allocation, Regulation, Implementation, Public Facility
Submission, Status Acquisition, Right to Land, Right of Management ii