PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG
EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK MAKSUD DAMAI
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION
IN THE FIELD OF THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE
FOR PEACEFUL PURPOSES)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa di Moskow, Rusia, pada tanggal 1 Desember 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi
Rusia mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud
Damai (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Russian Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use
of Outer Space for Peaceful Purposes), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan
Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;
Mengingat :
1.
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4012);
3.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing
the Activities of States in the Exploration and Use Outer Space, Including the Moon and Other
Celestial Bodies, 1967 (Traktat tentang Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negaranegara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-benda Langit
Lainnya, 1967) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195);
4.
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on International
Liability for Damage Caused by Space Objects, 1972 (Konvensi tentang Tanggung Jawab
Internasional terhadap Kerugian yang Disebabkan oleh Benda-benda Antariksa, 1972)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 30);
5.
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengesahan Convention on Registration of
Object Launched into Outer Spaces, 1975 (Konvensi tentang Registrasi Benda-benda yang
Diluncurkan ke Antariksa, 1975) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
12);
6.
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pengesahan Agreement on Rescue of
Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects Launched into Outer Space,
1968 (Persetujuan tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Astronot dan Pengembalian
Bendabenda yang Diluncurkan ke Antariksa, 1968) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 5);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA MENGENAI
KERJA SAMA DI BIDANG EKSPLORASI DAN PEMANFAATAN ANTARIKSA UNTUK
MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON
COOPERATION IN THE FIELD OF THE EXPLORATION AND USE OF OUTER SPACE FOR
PEACEFUL PURPOSES).
Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia
mengenai Kerja Sama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa untuk Maksud Damai
(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian
Federation on Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful
Purposes) yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2006 di Moskow, Rusia, yang naskah
aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa
Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah
Persetujuan dalam Bahasa Inggris.
Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 1
PERSETUJUAN
antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Federasi Rusia
Mengenai Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan
Ruang Angkasa untuk Maksud Damai
Pemeritah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia, selanjutnya disebut sebagai
"Para Pihak",
menyatakan keinginan bersama untuk mengembangkan kerjasama jangka panjang di bidang
eksplorasi ruang angkasa dan pemanfaatkan peralatan dan teknologi antariksa untuk maksudmaksud damai untuk kepentingan rakyat Republik Indonesia dan Federasi Rusia,
mengingat bahwa pengembangan kerjasama ini memerlukan pembaharuan dalam tata
hubungan organisasi maupun aturan hukum antara Para Pihak dan organisasi-organisasi serta
lembaga-lembaga kedua Negara,
menyadari adanya potensi yang saling menguntungkan dari dukungan dan pemgembangan
kerjasama keantariksaan,
memahami pentingnya pengembangan langkah-langkah yang terkoordinasi untuk
meningkatkan bentuk-bentuk penuh prospek bagi kerjasama ilmiah dan teknologi, serta kegiatankegiatan industri dan ekonomi maupun kemitrausahaan dalam kegiatan keantariksaan.
menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan pemanfaatan ruang angkasa untuk
maksud-maksud damai melalui kerjasama di tingkat regional dan global,
berniat memperkuat dan mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama baru dalam lingkup
industri dan kegiatan bisnis terkait antara organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga di kedua
Negara,
sesuai dengah Deklarasi tentang Kerangka Hubungan Persahabatan dan Kemitraan antara
R:epublik lndonesia dan Federasi Rusia pada abad ke-21 yang ditandatangani di Moskow pada
tanggal 21 April 2003 oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden Federasi Rusia,
menimbang Traktat mengenai Prinsip-prinsip Pengaturan Aktivitas-aktivitas Negara dalam
Mengekplorasi dan Menggunakan Ruang Angkasa, termasuk Bulan dan Benda-benda Angkasa
lainnya, 27 Januari 1967, termasuk juga pengaturan traktat multilateral lainnya yang mengatur
penggunakan ruang angkasa, dimana Republik Indonesia dan Federasi Rusia menjadi anggota,
berdasarkan perundang-undangan masing-masing Negara,
telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal 1
Tujuan
Persetujuan ini bertujuan untuk membentuk dasar hokum pengorganisasian kerjasama yang
saling menguntungkan dalam bidang tertentu dari kegiatan bersama terkait dengan eksplorasi dan
penggunaan ruang angkasa serta penggunaan peralatan dan teknologi antariksa untuk maksudmaksud damai utamanya melalui:
1)
penelitian ilmiah dan kegiatan bersama dalam perancangan, pengembangan, produksi,
pengujian dan pengoperasian peralatan antariksa;
2)
pertukaran teknologi, pengetahuan khusus, peralatan dan sumber-sumber material yang
relevan;
3)
kegiatan komersial dan kegiatan lain yang berhubungan dengan peluncuran wahana
antariksa
4)
membuat persetujuan-persetujuan turunan menyangkut kegiatan sebagai pelaksanaan
terhadap persetujuan ini.
Pasal 2
Dasar Hukum
Kerjasama berdasarkan Persetujuan ini harus dilaksanakan berdasarkan perundangundangan kedua Negara, yang itinya adalah mentaati prinsip-prinsip umum dan norma-norma
hukum internasional tanpa prasangka demi memenuhi kewajiban Para Pihak dan melaksanakan
hak-haknya dibawah traktat internasional dimana kedua Negara menjadi anggota.
1.
2.
3.
4.
Pasal 3
Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana
Badan berwenang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pengkoordinasian
kerjasama dalam rangka pelaksanaan Persetujuan ini adalah: untuk Pihak Indonesia Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, untuk Pihak Rusia – Badan Ruang Angkasa
Federal (selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut sebagai “Badan Berwenang).
Dalam hal salah satu pihak menetapkan organisasi lain sebagai badan berwenangnya, Pihak
tersebut harus segera memberitahukan penetapan tersebut kepada Pihak lainnya secara
tertulis melalui saluran diplomatik.
Berdasarkan perundang-undangan masing-masing Negara, Para Pihak dapat menetapkan
kementerian-kementerian dan badan-badan lain, dan badan-badan berwenang dapat
menunjuk organisasi lain, selaku subyek hukum publik atau perdata dari Negara Para
Pihak, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam kerangka Persetujuan ini
(selanjutnya dalam Persetujuan ini disebut “'Organisasi Pelaksana").
Dalam Persetujuan ini, istilah "'peserta dalam kegiatan bersama" adalah Badan Berwenang,
Organisasi Pelaksana atau Perorangan selaku subyek hukum publik atau perdata dari kedua
Negara, yang telibat dalam kegiatan bersama dalam kerangka Persetujuan ini.
Para peserta kegiatan bersama harus mengamati peraturan-peraturan internal yang dibentuk
oleh badan-badan yang berwenang dari Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini.
Pasal 4
Lingkup Kerjasama
Lingkup kerjasama Persetujuan adalah bidang-bidang sebagai berikut:
1)
eksplorasi ruang angkasa, termasuk penelitian astrofisika dan studi perplanetan;
2)
pengindraan jarak jauh terhadap Bumi dari ruang angkasa dan meteorology antariksa;
3)
studi material antariksa;
4)
kesehatan dan biologi antariksa;
5)
komunikasi antariksa, TV satelit dan penyiaran radio serta teknologi informasi dan jasa
terkait;
6)
satelit navigasi dan teknologi serta jasa terkait;
7)
penelitian dan pengembangan, pembuatan, pengoperasian dan pekerjaan pekerjaan lain
yang berkaitan dengan wahana antariksa, peralatan dan sistem-sistem termasuk fasilitasfasilitas ruas bumi;
8)
pengadaan dan penggunaan Jasa-Jasa peluncuran;
9)
penerapan hasil-hasil spin-off dari kegiatan bersama untuk menciptakan peralatan dan
teknologi-teknologi antariksa yang baru;
10)
perlindungan lingkungan antariksa, termasuk pemantauan, pencegahan, pengurangan
reruntuhan benda-benda ruang angkasa, dan pembatasan pertambahan sampah antariksa.
Bidang-bidang kerjasama lainnya akan ditentukan melalui kesepakatan bersama antara kedua Pihak
atau Badan-Badan Berwenang secara tertulis.
1.
Pasal 5
Bentuk-bentuk Kerjasama
Kerjasama menurut Perjanjian ini dilaksanakan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:
1) perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek bersama dengan menggunakan
kemampuan ilmiah, eksperimen, dan industri;
2) saling memberikan informasi ilmiah dan teknis, data eksperimen, hasil-hasil uji coba
rancang bangun, material dan peralatan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi antariksa;
3) pengembangan, pembuatan dan suplai komponen untuk satelit dan peralatan ruas bumi
terkait;
4) pemanfaatan peralatan ruas bumi dan system untuk peluncuran dan pengendalian
wahana antariksa, termasuk pengumpulan dan pertukaran informasi telemetri;
5) penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan personil, pertukaran para
ilmuwan,teknisi dan para tenaga ahli lainnya;
6) penyelenggaraan simposium, konperensi dan kongres;
7) partisipasi dalam eksebisi tertentu, pameran dan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya;
8) pengembangan berbagai bentuk kemitraan dan kegiatan bersama dalam teknologi
antariksa internasional dan pasar jasa; pemberian asistensi teknis dan bantuan;
9) saling memfasilitasi terhadap program-program dan proyek-proyek nasional maupun
internasional di bidang pemanfaatan praktis teknologi antariksa dan pengembangan
infrastruktur antariksa.
Bentuk-bentuk kerjasama lain akan ditentukan melalui kesepakatan Para Pihak atau Badan
Berwenang secara tertulis.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
Para Pihak, Badan Berwenang dan Organisasi Pelaksana melalui kesepakatan tertulis
membentuk kelompok-kelompok kerja untuk melaksanakan program-program dan proyekproyek serta mendefinisikan metode-metode penyelenggaraan dan perangkat hukum bagi
pengembangan kerjasama sesuai Perjanjian ini.
Pasal 6
Persetujuan Terpisah
Persyaratan dan ketentuan organisasi, keuangan, hukum dan teknis untuk menerapkan
program-program kerjasama dan proyek-proyek khusus berdasarkan Persetujuan inidapat
menjadi perjanjian-perjanjian dan kontrak-kontrak terpisah dalam bentuk tertulis, termasuk
antara badan-badan berwenang dan organisasi-organisasi pelaksana
Para Pihak dapat, apabila perlu, memperhatikan kewajiban-kewajiban internasional dari
masing-masing Negara, dan menandatangani perjanjian terpisah dalam bentuk tertulis.
Untuk maksud-maksud Persetujuan ini, perjanjian-perjanjian terpisah yang disebutkan pada
alinea 1 dan 2 dalam Pasal ini dapat selanjutnya disebut sebagai “perjanjian terpisah”.
Kedua Pihak, badan-badan berwenang dan organisasi-organisasi pelaksana dapat, bila perlu,
mengajukan dasar-dasar perjanjian-perjanjian terpisah mengenai pembentukan dan
pengembangan kerjasama di bidang-bidang dalam ruang lingkup Perjanjian ini, dengan
partisipasi dari organisasi-organisasi pemerintah khusus dan organisasi-organisasi swasta
dari pihak ketiga termasuk organisasi-organisasi internasional.
Pasal 7
Pendanaan
Pendanaan kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan ini yang berada di bawah kebijakan
pemerintah di bidang eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa akan disediakan oleh Para
Pihak menurut perundang-undangan masing-masing Negara mengenai peraturan anggaran
dan sesuai dana yang tersedia untuk tujuan-tujuan ini.
Pendanaan kegiatan bersama di luar alokasi anggaran dan/atau program-program
pemerintah akan menjadi tanggung jawab badan-badan berwenang dan/atau organisasiorganisasi pelaksana yang bergerak di bidang tersebut dan akan diatur oleh persetujuan lain.
Tidak ada dalam Pasal ini yang akan diartikan sebagai kewajiban-kewajiban tambahan
kepada Para Pihak untuk menyediakan kerjasama anggaran menurut Perjanjian ini.
Setiap Pihak, kecuali jika secara langsung diberikan legislasi oleh kedua Negara, tidak akan
bertanggung jawab untuk peningkatan kewajiban keuangan yang timbul dari persetujuan
terpisah yang dibuat antara badan berwenang atau organisasi-organisasi pelaksana dalam
kerangka Perjanjian ini.
Pasal 8
Hak Atas Kekayaan Intelektual
Para Pihak dapat memberikan perlindungan yang wajar dan efektif terhadap pembentukan
dan pemeliharaan hak atas kekayaan intelektual dalam kerangka Persetujuan ini sesuai
perundang-undangan dan kewajiban-kewajiban internasional dari masing-masing Negara
serta ketentuan dalam Perjanjian ini.
Untuk tujuan dari Perjanjian ini istilah” hak atas kekayaan intelektual” dapat diartikan
sesuai dengan Pasal 2 Konvensi tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia, yang
ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Para Pihak, Badan-Badan Berwenang dan Organisasi-Organisasi Pelaksana dapat
memberikan definisi dalam persetujuan-persetujuan terpisah mengenai ketentuan-ketentuan
yang harus ditinjau terutama hak atas kekayaan intelektual yang digunakan dan/atau hasil
dari kegiatan bersama menurut Perjanjian ini, dengan mematuhi prinsip-prinsip dan normanorma yang diatur dan merupakan bagian integral dari Perjanjian ini.
Dalam hal tidak ada pengaturan, seperti dimaksud pada paragrap 2 pasal ini, maka BadanBadan Berwenang dan Organisasi-Organisasi Pelaksana akan memberikan perlindungan
dan alokasi hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan Lampiran dari Perjanjian ini.
Pasal 9
Pertukaran Informasi
Untuk keperluan Perjanjian ini istilah "informasi" dapat diartikan sebagai segala bentuk
informasi mengenai presentasi personil, sasaran, fakta, peristiwa, fenomena dan proses,
termasuk informasi komersial atau keuangan, ilmu pengetahuan dan data teknis, yang
berkaitan dengan kegiatan bersama berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian
terpisah serta kemajuan informasi dalam penerapan atau hasil-hasil yang telah dicapai.
Para Pihak dapat bertukar informasi yang tidak dilarang untuk disebarluaskan menurut
perundang-undangan baik di Negara Para Pihak, ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini
maupun menurut persetujuan-persetujuan terpisah
Ketentuan dalam perjanjian ini tidak dapat diartikan sebagai kewajiban salah satu Pihak
untuk menyampaikan informasi apapun berdasarkan Perjanjian ini atau dijadikan alasan
untuk menyampaikan informasi umum lainnya berkaitan dengan kegiatan bersama, jika
penyampaian informasi tersebut bertentangan dengan kepentingan keamanan Negara.
Apabila salah satu Pihak memandang perlu adanya ketentuan khusus dari informasi yang
bersifat rahasia ataupun merupakan rahasia Negara, dalam rangka pelaksanaan kegiatan
bersama dalam Perjanjian ini, maka prosedur penyampaian dan penanganan informasi
tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Para Pihak dan
sesuai dengan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi
Rusia tentang Saling Melindungi Informasi Rahasia yang ditandatangai pada tanggal 16
September 2004 atau Persetujuan terpisah dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh Para
Pihak.
Informasi Konfidensial akan diberikan tanda khusus. Media informasi ini akan ditandai
sebagai berikut: di Republik Indonesia – “Terbatas Hanya Untuk Keperluan Dinas” (“For
Official Use”) dan Federasi Rusia (bahasa Rusia tidak dikenal)(“Diya Sluzhebnogo
Polzovaniya”/”For Official Use”) dan kewajiban untuk mementukan informasi konfidensial
tersebut merupakan tanggung jawab dari masing-masing Pihak, badan berwenang dan
organisasi pelaksana. Masing-masing Pihak, badan yang berwenang ataupun organisasi
pelaksana akan melindungi informasi konfidensial yang diberikan oleh Pihak lainnya, badan
yang berwenang dan organisasi pelaksana dari Pihak lain tersebut, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di Negara Para Pihak dan juga sesuai dengan ketentuan dalam
perjanjian terpisah lain.
Perjanjian-perjanjian terpisah akan mengatur mengenai perlindungan infromasi konfidensial
dan berbagai persyaratan kapan informasi konfidensial tersebut dapat disampaikan kepada
personil dari masing-masing Pihak atau dari peserta kegiatan bersama atau pihak ketiga
yang berhubungan dengan persetujuan-persetujuan, termasuk para kontraktor dan subkontraktor. Jika dipandang perlu, perjanjian-perjanjian terpisah akan mengatur pula
7.
1.
2.
1.
2.
langkah-langkah tambahan yang berhubungan dengan personil Para Pihak dan peserta
dalam kegiatan bersama untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan
perlindungan informasi konfidensial.
Masing-masing Pihak dan setiap peserta dalam kegiatan bersama tidak diperkenankan
menyampaikan kepada pihak ketiga informasi apapun yang berkaitan dengan Perjanjian ini
dan perjanjian-perjanjian terpisah yang diterima dari Pihak lain maupun dari pesertanya
dalam kegiatan bersama, kecuali jika Para Pihak dan peserta dalam kegiatan bersama saling
menyepakati secara tertulis
Pasal l0
Perlindungan Kepemilikan dan Keamanan Teknologi
Masing-masing pihak akan, sesuai dengan legislasi negaranya masing-masing, memastikan
pengawasan terhadap kepentingan-kepentingan Pihak lain, Badan Berwenang dan
Organisasi Pelaksana berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kepemilikan yang
berada di wilayah negaranya dalam kerangka kegiatan bersama yang merupakan
implementasi Persetujuan ini, termasuk, dalam beberapa kasus dan dengan persetujuan dari
Para Pihak, kekebalan terhadap penyitaan atas barang-barang dalam kategori tertentu.
Untuk tujuan implementasi dari program-program khusus dan proyek-proyek,berdasarkan
Persetujuan ini, Para Pihak akan, jika dipandang perlu, membuat persetujuan-persetujuan
terpisah atau membantu dalam pengkajian para peserta kegiatan bersama tentang Perjanjian
mengenai keamanan teknologi, untuk menyediakan persyaratan bagi:
1)
pencegahan akses dari pihak-pihak tidak berwenang terhadap barang-barang yang
dilindungi dan teknologi terkait, transfer yang tidak diotorisasi dan ekspor barangbarang yang dilindungi yang ditujukan bukan untuk penggunaan semestinya
dan/atau penggunaan yang tidak wajar oleh seorang eksportir ataupun importir;
2)
penerapan oleh para wakil dan personil terampil dalam menangani barang-barang
yang dilindungi, dan fungsi-fungsi terkait lainnya untuk dapat melindungi barangbarang tersebut secara efektif dan mengendalikan penanganannya;
3)
pengembangan dan implementasi dari rencana-rencana perlindungan teknologi
khusus.
Pasal 11
Kewajiban
Para pihak akan , berdasarkan azas timbal balik, menanggalkan semua tanggung jawab yang
ada dan klaim-klaim perlindungan satu sama lain dan, karenanya, masing-masing Pihak
tidak akan mengajukan klaim terhadap Pihak lainnya, Badan Berwenang dan Organisasi
Pelaksana dari Pihak lain tersebut atas kerusakan yang terjadi pada personilnya atau aset
pribadi, sehubungan dengan partisipasi orang-orang tersebut dan penggunaan aset tersebut
dalam kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan ini, oleh Pihak lainnya tersebut, Badan
Berwenang dan Organisasi Pelaksana dari Pihak lain tersebut.
Para Pihak dan/atau Badan Berwenangnya akan, berdasarkan azas timbal balik dan sesuai
dengan peraturan Negara Para Pihak, menerapkan prosedur-prosedur bagi pelaksanaan
prinsip dalam hal penanggalan semua kewajiban dan klaim-klaim perlindungan sesuai
dengan praktek yang disetujui di mana masing-masing Pihak, badan berwenang dan
organisasi pelaksana menanggalkan, atas dasar azas timbal balik, semua klaim atau tindakan
terhadap Pihak lain, badan berwenangnya dan organisasi pelaksana atas kerusakan, yang
3.
4.
5.
6.
7.
secara tidak sengaja terjadi pada properti dan/atau personil mereka. Praktek tersebut dapat,
jika diperlukan dan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, mencakup pula kegiatankegiatan yang dilakukan oleh para kontraktor dan para sub kontraktor. Ketentuan dari Pasal
ini agar berlaku sama terhadap praktek kontraktual dari organisasi pelaksana, dengan
persetujuan dari Para Pihak.
Prinsip penanggalan kewajiban dan klaim-klaim perlindungan, seperti yang tertera dalam
paragraph 1 dan 2 Pasal ini, berlaku hanya apabila Pihak, badan berwenangnya, organisasi
pelaksana, orang-orang dari lingkungan mereka atau aset mereka yang menyebabkan
kerusakan, dan Pihak, badan berwenangnya, organisasi pelaksana, orang-orang dari
lingkungan mereka atau asset mereka yang terkena kerusakan, berpartisipasi atau
digunakan,dalam kegiatan bersama berdasarkanPersetujuan ini.
Para Pihak atau badan berwenang dan organisasi pelaksana dapat, dalam persetujuanpersetujuan terpisah, membatasi ruang lingkup pelaksanaan dari, atau mengubah, ketentuan
pada penanggalan kewajiban atas azas timbal balik dan klaim-klaim perlindungan yang
tertera dalam Pasal ini, sebanyak yang diperlukan untuk keperluan kegiatan bersama dalam
kerangka Persetujuan ini. Lebih lanjut, mereka dapat menyetujui ketentuan tambahan atau
aturan alternatif pada pembagian kewajiban dan perlindungan atas kerusakan-kerusakan
sehubungan dengan kegiatan bersama yang spesifik.
Penanggalan kewajiban timbal balik dan klaim-klaim perlindungan tidak mencakup:
1)
klaim-klaim atas kerusakan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian;
2)
klaim-klaim berhubungan dengan kepemilikan intelektual;
3)
klaim-klaim antara satu Pihak dengan badan berwanangnya dan organisasi
pelaksana, klaim-klaim antara satu badan tersebut dengan organisasi-organisasi
pelaksana tersebut atau klaim-klaim di antara organisasi-organisasi pelaksana
tersebut;
4)
klaim-klaim yang dibuat oleh seseorang kepada orang-orang yang mampu secara
hukum, pewaris-pewarisnya, gangguan kesehatan lainnya, atau kematian yang
wajar;
5)
klaim-klaim berdasar kepada ketentuan yang dimuat secara eksplisit dalam kontrak.
Ketentuan dalam Pasal ini tidak boleh melanggar pelaksanaan norma-norma dan prinsipprinsip yang relevan yang diatur oleh hukum internasional dan, khususnya, tidak boleh
bertentangan dengan klaim-klaim yang diatur dalam the Convention on International
Liability for Damage Caused by Space Objects of 29 March 1972.
Para Pihak akan mengadakan konsultasi-konsultasi mengenai kewajiban-kewajiban yang
mungkin timbul berdasarkan hokum internasional, termasuk Konvensi yang disebutkan
dalam paragraph 6 Pasal ini, tentang pembagian beban kompensasi atas kerusakan dan
tentang pembelaan hukum terhadap klaim-klaim, Para Pihak agar bekerja sama untuk
menyusun setiap fakta yang didapat dari investigasi terhadap insiden atau kecelakaan yang
melibatkan pertimbangan kewajiban, khususnya, melalui pertukaran para ahli dan
informasi.
Pasal 12
Peraturan-Peraturan kepabeanan
1.
Untuk maksud Pasal ini:
“barang-barang” adalah barang-barang (obyek, material, jenis produk) yang
berkaitan dengan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk maksud-maksud
damai seperti:
pesawat ruang angkasa dan alat-alat lain untuk meluncurkan wahana
antariksa, komponen-komponennya dan alat-alat terkait;
peralatan ruas bumi, termasuk untuk pengendalian, pengujian, peluncuran
dan operasi wahana antariksa dan komponen-komponennya serta penerimaan
informasi dan data dari alat-alat antariksa;
informasi dan ukuran-ukuran dari alat-alat teknis;
suku cadang;
benda-benda terkait baik yang alami maupun artifisial yang fungsinya
khusus dan secara teknologis diperlukan atau material yang diperlukan,
antara lain, untuk wahana antariksa dan alat-alat peluncur benda-benda
antariksa;
riset-ilmiah dan peralatan teknologi untuk aplikasi alat-alat keantariksaan;
teknologi dalam bentuk informasi dan data yang tersimpan dalam
pengangkut material, perangkat lunak komputer, database-databas dan
dokumentasi dan juga informasi lain dalam bentuk material, termasuk
dokumentasi-dokumentasi perakitan dan spesifikasi teknik, rahasia-rahasia
dagang dan metode, penemuan-penemuan, model-model industri dan modelmodel kegunaan, desain contoh dan pengembangan rekayasa teknik.
2)
“impor” berarti pergerakan melalui perbatasan kepabeanan Republik Indonesia ke
dalam wilayahnya atau perbatasan kepabeanan Federasi Rusia ke dalam wilayahnya
atas barang-barang ditransportasikan untuk maksud-maksud kerjasama bilateral
sesuai dengan Persetujuan ini;
3)
“ekspor” berarti pergerakan melalui perbatasan kepabeanan Republik Indonesia dari
wilayahnya atau perbatasan kepabeanan Federasi Rusia dari wilayahnya dari barangbarang ditransportasikan untuk maksud-maksud kerjasama bilateral sesuai dengan
Persetujuan ini.
Barang-barang impor dan/atau ekspor dalam kerangka Persetujuan ini agar dibebaskan dari
biaya kepabeanan dan pajak-pajak yang dipungut oleh petugas-petugas kepebeanan sesuai
dengan prosedur-prosedur yang dibuat dalam peraturan Negara-Negara Para Pihak.
Untuk maksud Persetujuan ini, pembebasan-pembebasan biaya kepabeanan dan pajak-pajak
agar diberikan, sesuai dengan peraturan Negara-Negara Para Pihak, terhadap barang-barang
impor ke dalam wilayah kepabeanan Republik Indonesia atau ke dalam wilayah kepabeanan
Federasi Rusia dari Negara-negara ketiga dan/atau ekspor dari wilayah kepabeanan
Republik Indonesia atau dari wilayah kepabeanan Federasi Rusia ke Negara-negara ketiga,
tanpa memperhatikan Negara asal mereka, termasuk barang-barang, seperti tertera dalam
dalam sub-paragraf 1 dari paragraf 1, diimpor dan/atau diekspor dalam kerangka programprogram kerjasama multilateral dan proyek-proyek di mana Para Pihak dan/atau agen-agen
berkompeten dan organisasi bersangkutan ikut berpartisipasi.
Badan Berwenang akan dalam setiap kegiatan menginforrnasikan kepada kepabeanan
negaranya bahwa impor dan/atau ekspor barang-barang mematuhi aturan yang tertera dalam
kerangka Persetujuan ini dan persetujuan-persetujuan terpisah, bersama-sama dengan
konfirmasi dengan informasi dengan nomenklatur dan jumlah barang. Daftar spesifik
barang-barang dan jumlah, yang tercantum dalam sub-paragraf 1 dari paragraf 1 dan
1)
2.
3.
4.
5.
6.
paragraph 3 dari Pasal ini, bergerak melewati batas-batas kepabeanan dari Negara-Negara
Para Pihak dan secara spesifik ditujukan untuk kerjasama dalam kerangka dan dalam situasi
dan kondisi yang diatur dalam Persetujuan ini, agar disetujui secara tertulis oleh Badan
Berwenang sesuai dengan peraturan dari Negara-Negara Para Pihak sebelum pengiriman
barang-barang tersebut.
Badan Berwenang agar bersama-sama memberikan pemberitahuan tertulis kepada
kepabeanan berwenang dari Negara-Negara Para Pihak sehubungan dengan barang-barang
yang tertera dalam paragraf ini. Pemberitahuan tersebut dapat, jika diperlukan, diputuskan
oleh Pihak yang relevan.
Untuk efektifitas Pelaksanaan Perjanjian ini, dan berdasarkan perundang-undangan kedua
Negara, ParaPihak akan berusaha keras agar proses pembebasan bea masuk atas barangbarang dapat dilakukan secepat mungkin dan, jika perlu, akan melaksanakan prosedur ini
sesuai prioritas. Penyelesaian pembebasan bea masuk harus dilaksanakan oleh badan
Berwenang sesuai dengan perundang-undangan kedua Negara.
Ketentuan dalam Pasal ini tidak berlaku untuk barang-barang yang dikenakan cukai
Pasal 13
Pengendalian Ekspor
Para Pihak agar bertindak sesuai dengan perundang-undangan Negara mereka dalam bidang
pengendalian ekspor sehubungan dengan barang dan jasa yang termasuk dalam daftar nasional dan
daftar pengendalian ekspor Negara-Negara mereka. Transfer informasi, data teknik, peralatan dan
hal-hal lainnya termasuk produksi industri dan hak kekayaan intelektual, dalam wilayah eksportir,
importir atau negara ketiga, oleh Para Pihak atau oleh peserta kegiatan bersama dalam Persetujuan
ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang pengendalian
ekspor yang berlaku di Negara-Negara Para Pihak.
Pasal 14
Bantuan untuk Kegiatan Personil
Masing-masing Pihak agar, sesuai dengan perundang-undangan Negaranya, menyediakan
bantuan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan, termasuk dukungan visa, pada warga negara dari
Pihak lainnya yang masuk atau tinggal di wilayah Negara tersebut untuk melakukan kegiatan dalam
Persetujuan ini.
1.
2.
Pasal 15
Penyelesaian Perselisihan
Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai penafsiran dan/atau
implementasi Persetujuan ini, Para Pihak pertama-tama akan mengadakan konsultasi atau
negosiasi melalui saluran diplomatik untuk mencapai kesepakatan damai:
Perselisihan antara Badan Berwenang atau Organisasi Pelaksana mengenai penafsiran
dan/atau implementasi Persetujuan ini akan diserahkan untuk mendapat pertimbangan
bersama kepada pejabat senior dari badan-badan ini yang akan berusaha untuk
menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan bersama. Sesuai permintaan dari badan-badan
berwenang, sengketa-sengketa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang
tercantum dalam paragraf 1 Pasal ini. Sesuai dengan keputusan pejabat senior di atas,
sengketa-sengketa dapat diajukan untuk diselesaikan melalui konsiliasi dengan tujuan untuk
mencapai persetujuan atau menyusun penemuan-penemuan atau rekomendasi-rekomendasi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
atas semua fakta dan peraturan-peraturan yang menyangkut isu yang disengketakan.
Sengketa-sengketa tersebut dapat pula diselesaikan melalui prosedur yang disepakati
bersama.
Dalam hal tidak adanya kesepakatan bersama mengenai metode penyelesaian sengketa,
maka sengketa-sengketa yang tidak diselesaikan melalui prosedur-prosedur yang tercantum
dalam paragraf 1 dan 2 Pasal ini, dalam tempo 6 bulan setelah salah satu Pihak mengajukan
kepada Pihak lain permohonan tertulis untuk penyelesaian tersebut dapat, atas permintaan
dari salah satu Pihak, menyerahkan kepada Pengadilan Arbitrasi yang dibentuk sesuai
dengan aturan dalam Pasal ini.
Suatu Pengadilan Arbitrasi akan dibentuk untuk kasus-kasus tertentu, dengan setiap Pihak
menunjuk seorang arbitrator dan dua orang arbitrator ini memilih arbitrator ketiga-warga
negara dari negara ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Hakim Pengadilan Arbitrasi.
Kedua arbitrator pertama akan ditunjuk dalam waktu dua bulan dan Ketua-dalam waktu tiga
bulan setelah salah satu Pihak memberitahukan Pihak lailmya tentang keinginan lmtuk
menyelesaikan sengketa tersebut sesuai prosedur arbitrasi.
Jika arbitrator-arbitrator tidak ditunjuk dalam waktu yang ditetapkan dalam iparagraf 4
Pasal ini, salah satu Pihak dapat, dengan tidak adanya pengaturan lainnya, meminta
Presiden dari Mahkamah lnternsional untuk menentukan penunjukan arbitrator-arbitrator
tersebut. Jika Presiden merupakan warga negara dari salah satu Negara Para Pihak atau
tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut karena satu alasan lain, maka penunjukan
tersebut akan dilakukan oleh anggota senior dari Mahkamah lnternasional yang tidak
merupakan warganegara dari salah satu Negara-Negara Para Pihak.
Pengadilan Arbitrasi akan mengambil keputusan melalui suara mayoritas berdasarkan
persetujuan yang ada antara Para Pihak dan prinsip-prinsip yang diakui secara umum serta
norma-norma hukum internasional. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang final
dan tidak dapat dibanding kecuali Para Pihak telah menyetujui sebelumnya mengenai
prosedur tersebut secara tertulis.
Atas permintaan Para Pihak Pengadilan Arbitrase dapat memformulasikan rekomendasirekomendasi yang walaupun tidak memiliki kekuatan mengikat, dapat memberikan dasardasar pertimbangan mengenai masalah yang mendasari perselisihan bagi Para Pihak.
Keputusan-keputusan atau saran-saran pendapat dari Pengadilan Arbirtasi hanya akan
berlaku terhadap persoalan perselisihan tersebut dan dapat di jadikan pedoman dasar.
Masing-masing Pihak akan menanggung semua biaya yang berhubungan dengan kegiatankegiatan arbitrator dan pengacaranya selama proses arbitrase berlangsung. Semua biaya
yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan Ketua Pengadilan Arbitrase akan ditanggung
bersama oleh Para Pihak dengan pembagian yang sama. Kecuali Para Pihak menyetujui
lain, semua biaya lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian perselisihan dengan cara
arbitrase akan ditanggung bersama dengan pembagian yang sama antara kedua belah Pihak.
Dalam hal ketentuan-ketentuan lain, Pengadilan Arbitrase dapat membuat pengaturan
prosedurnya sendiri.
Perjanjian-perjanjian terpisah, jika diperlukan, akan memberikan prosedur-prosedur
penyelesaian perselisihan yang spesifik, dengan pemahaman bahwa cara-cara maupun
upaya-upaya penyelesaian secara damai merupakan prioritas utama.
Pasal 16
Ketentuan ketentuan Final
1.
2.
3.
4.
Perjanjian ini akan berlaku pada tanggal penerimanan notifikasi terakhir melalui saluran
prosedur domestik bahwa Para Pihak telah memenuhi prosedur domestik yang disyaratkan
untuk pemberlakuan Perjanjian ini
Perjanjian ini akan berlaku semala sepuluh (10) tahun dan akan diperpanjang secara
otomatis selama lima (5) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara
tertulis melalui saluran diplomatic mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian ini
selambat-lambatnya sati (1) tahun sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian ini
Kecuali Para Pihak menyetujui sebaliknya, pengakhiran Persetujuan ini sesuai dengan
prosedur sebagaimana diatur dalam paragraf 2 dari Pasal ini tidak akan mempengaruhi
implementasi dari program-program dan proyek-proyek dalam Perjanjian ini yang belum
diselesaikan.Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan dijadikan dasar hukum bagi perubahan
sepihak ataupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual dari badan-badan hukum
tertentu yang muncul berdasarkan Perjanjian ini sebelum pengakhirannya.
Perjanjian ini sewaktu-waktu dapat berubah melalui kesepakatan bersama antara kedua
belah Pihak secara tertulis. Perubahan yang disepakati akan berlaku sesuai dengan prosedur
yang tercantum pada paragraph 1 dari Pasal ini.
Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah mendapatkan kuasa penuh dari
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani perjanjian ini.
Dibuat di Moskow pada tanggal 1 Desember 2006 dalam rangkap dua, dalam bahasa
Indonesia, Rusia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila
terjadi perbedaan dalam penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang digunakan.
Untuk Pemerintah
Republik Indonesia
Untuk Pemerintah
Federasi Rusia
LAMPIRAN
atas Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Federasi Rusia dan
Tentang Kerjasama di Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan
Ruang Angkasa Untuk Maksud Damai
Kekayaan Intelektual dan Informasi Bisnis Konfidensial
Sesuai dengan perundang-undangan Negara masing-masing dan perjanjian internasional,
Para Pihak akan memastikan perlindungan efektif atas hak-hak kekayaan intelektual, termasuk hakhak pihak ketiga, yang didapatkan dan/atau dipergunakan dalam kerangka kerjasama yang menjadi
subyek Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia di
Bidang Eksplorasi dan Pemanfaatan Ruang Angkasa untuk Maksud Damai (selanjutnya disebut "Persetujuan”) dan persetujuan-persetujuan terpisah yang dimaksud dalam Pasal 6 Persetujuan.
Badan-badan berwenang dan organisasi-organisasi pelaksana, selanjutnya disebut sebagai
"organisasi-organisasi kerjasama", akan secepatnya saling menginformasikan semua hasil dari
kegiatan bersama mengenai perlindungan hukum sebagai obyek kekayaan intelektual dan akan
berinteraksi untuk maksud-maksud pendaftaran dan implementasi dari Prosedur formal
perlindungan lainnya untuk memastikan perlindungan tersebut.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1. Ruang Lingkup Aplikasi
Ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Lampiran ini akan berlaku pada semua jenis
kegiatan bersama yang diadakan untuk maksud-maksud kerjasama yang sesuai dengan
Persetujuan ini, kecuali dimana Para Pihak atau organisasi-organisasi kerjasama setuju
tentang ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam perjanjian-perjanjian yang terpisah,
yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada paragraf 2 Pasal 8
Persetujuan ini.
Lampiran ini akan mengatur pembagian antara Para Pihak atau organisasi-organisasi
kerjasama atas hak untuk obyek-obyek kakayaan intelektual sebagai basil dari kegiatan
bersama dalam kerangka Persetujuan ini. Tiap Pihak, sesuai dengan peraturan perundangundangan Negaranya, harus memastikan bahwa Pihak lain dan organisasi kerjasama Pihak
lain dapat mendapatkan hak-hak kekayaan intelektual yang dimilikinya sesuai dengan
Lampiran ini.
Lampiran ini tidak akan mengubah prosedur aturan hukum hak-hak kekayaan intektual
seperti yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan Negara-negara Para Pihak dan
peraturan internal dari organisasi-organisasi kerjasama. Begitu pula, Lampiran ini tidak
akan bertentangan dengan hubungan antar organisasi bekerjasama dari salah satu Pihak atau
hubungan-hubungan antar satu Pihak dan organisasi-organisasi kerjasama. Lampiran ini
tidak akan mengabaikan kewajiban-kewajiban internasional Para Pihak.
Penyelenggaraan kegiatan gabungan tidak akan mempengaruhi hak-hak atas kekayaan
intelektual Para Pihak dan/atau organisasi kerjasama yang didapat sebelum dimulainya
kegiatan bersama berdasarkan Persetujuan atau dihasilkan dari kegiatan mandiri
(selanjutnya disebut -"latar belakang kekayaan intelektual").
Pengakhiran Persetujuan tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
timbul sebelum pengakhiran tersebut berdasarkan Lampiran ini.
2. Alokasi, Kepemilikan dan Penggunaan Hak
Sehubungan dengan pembagian, kepemilikan dan penggunaan hak atas kekayaan
intelektual, Para Pihak dan organisasi kerjasama akan menerapkan prinsip-prinsip dasar di
bawah ini:
1)
prinsip perlindungan memadai terhadap hasil-hasil kegiatan intelektual didapat
dan/atau digunakan dalam kerangka Persetujuan;
2)
prinsip pertimbangan dan kontribusi bersama oleh Para Pihak dan organisasi
kerjasama dalam pembagian hak-hak dan kepentingan mereka atas hak kekayaan
intelektual yang diciptakan bersama;
3)
prinsip efisiensi penggunaan kekayaan intelektual;
4)
prinsip perlakuan non diskriminatif terhadap partisipan dalam kegiatan gabungan;
5)
prinsip perlindungan informasi rahasia bisnis;
6)
prinsip transfer dan penggunaan latar belakang kekayaan intelektual hanya setelah
dilindungi oleh perlindungan hukum dalam wilayah Negara dimana prinsip tersebut
akan digunakan;
7)
prinsip implementasi mandat oleh Para Pihak terhadap usaha-usaha untuk
mencegah, mengidentifikasi, membatasi dan menekan pelanggaran hak-hak
kekayaan intelektual yang dilakukan dengan cara pembagian anggaran NegaraNegara Para Pihak;
8)
2.
3.
4.
5.
prinsip pembatasan dari pelanggaran hak-hak yang sah dari pihak ketiga atas
kekayaan intelektual didapat dan/atau digunakan dalam kerangka Persetujuan;
9)
kesepakatan sesuai penyampaian Para Pihak dan/atau pesertanya dalam kegiatan
bersama yang dilakukan untuk menyelesaikan klaim-klaim sehubungan dengan
pengabaian Pihak dan/atau peserta dalam kegiatan bersama terhadap hak atas
kekayaan intelektual yang disampaikan dalam kerangka Persetujuan, yang mungkin
akan disampaikan oleh pihak ketiga kepada Pihak lain dan/atau peserta dalam
kegiatan bersama, dengan pengertian masing-masing Pihak dan/atau peserta dalam
kegiatan bersama, segera menyampaikan hal tersebut kepada pihak yang
memberikan dan/atau para peserta dalam kegiatan bersama.
Sehubungan dengan kekayaan intelektual yang dibuat dalam kegiatan gabungan, Para Pihak
atau organisasi kerjasama akan dapat menggunakan hak-hak kekayaan untuk maksud
memastikan ketentuan mandat dari perlindungan hukum hak-hak kekayaan intelektual
dalam wilayah Negara dimana hak-hak tersebut terdaftar. Para Pihak agar menangani dan
mewajibkan organisasi kerjasama untuk bersama-sama menguraikan rencana untuk
penilaian, penggunaan dan pembagian hasil-hasil kegiatan intelektual apakah sebelum
dimulai atau selama pelaksanaan kerjasama mereka dalam waktu memungkinkan dari
tanggal ketika suatu Pihak atau organisasi kerjasama memberitahukan secara tertulis kepada
Pihak lain atau organisasi kerjasama mengenai adanya sebuah hasil yang harus dilindungi
sebagai obyek kekayaan intelektual. Rencana tersebut harus dirancang dengan
memperhitungkan kontribusi bersama Para Pihak dan organisasi kerjasama pada kegiatan
dalam pertimbangan, termasuk latar belakang kekayaan intelektual yang ditransfer dalam
kerangka kerjasama, dan menentukan tipe dan ruang lingkup penggunaan kekayan
intelektual, dan syarat serta prosedur penggunaan hak-hak dalam wilayah Negara-Negara
Para Pihak dan wilayah negara lain. Organisasi kerjasama dapat menggunakan hak yang
didapatkan bersama untuk kebutuhan mereka sendiri, kecuali diatur dalam rencana
penilaian, penggunaan dan pembagian hasil. Para Pihak dan organisasi kerjasama akan,
untuk maksud pembagian, kepemilikan dan penggunaan hak-hak, mendefinisikan kegiatan
sebagai kegiatan gabungan dalam persetujuan-persetujuan terpisah yang dibuat sebelum
kegiatan tersebut.
Para Pihak dan organisasi kerjasama akan memutuskan melalui persetujuan terpisah yang
dibuat sebelumnya atau selama pelaksanaan kegiatan gabungan, apakah akan dipatenkan,
didaftarkan atau dirahasiakan, dan jaminan tidak disebarluaskan hasil kerjasama, menunda
penerapan dari keputusan bersangkutan tentang pendaftaran hak-hak pada kekayaan
intelektual sehubungan dengan perlindungan.
Pembagian, kepemilikan dan penggunaan hak-hak pada hasil kegiatan kekayaan intelektual,
yang diselenggarakan oleh salah satu Pihak atau organisasi kerjasama, akan ditentukan
dalam perjanjian terpisah.
Apabila persetujuan ini, dalam hubungannya dengan penetapan waktu yang tepat dari
tanggal notifikasi mengenai hasil dari kekayaan intelektual tidak dapat tercapai secara
efektif berdasarkan alinea 2 dari bagian ini dan rencana penilaian, pemanfaatan dan alokasi
dari hasil-hasilnya tidak dapat di elaborasi, clan berlaku efektif, maka masing-masing Pihak
atau organisasi kerjasananya dapat, sesuai dengan perundang-undangan Negaranya, dapat
memperoleh semua hak dan keuntungan dari kekayaan intelektual dimaksud di wilayah
Negaranya.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Apabila kepemilikan intelektual tidak dapat terlindungi secara hukum di salah satu Pihak,
maka salah satu Pihak atau kelompok kerjasama organisasinya harus dapat memberikan
perlindungan terhadap hukum Negara melalui persetujuan antara kedua belah pihak dan
kelompok kerjasama organisasi.
Atas permintaan salah satu pihak atau organisasi kerjasama, masalah konsultasi harus
benar-benar ditegakkan untuk melindungi kepemilikan intelektual di pihak ketiga
berdasarkan alinea 1,2,3 dan 4 dari bagian ini.
Peraturan internal dari pihak organisasi atau lembaga yang berhubungan dengan hak
kepemilikan intelektual dan juga kemungkinan pemberian nama dan pengeluaran biaya
sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan internal dari setiap organisasi atau setiap
lembaga harus memanfaatkan para peneliti, pakar ilmu pengetahuan dan dari salah satu
pihak terdaftar didalam organisasi atau lembaga dari salah satu pihak. Setiap peneliti,
penemu, ataupun pakar ilmu pengetahuan harus terdaftar sesuai kontribusinya, dalam hal
pembayaran kepada organiasasi atau lembaga yang menangani kepemilikan intelektual.
Hak cipta dikembangkan untuk dipublikasikan dan memberikan proteksi hukum sesuai
perundang-undangan kedua belah Pihak. Pembentukan pelatihan hak cipta tersebut, dan
kontribusi kerjasama organisasi dalam hal pembentukan kelompok kerja termasuk bagian
dari hak kerja yang disesuaikan jumlah upah dan juga harus ditentukan melalui perjanjian
terpisah antara kedua belah pihak dan kelompok kerjasama organisasi. Kedua belah pihak
dan kelompok kerjasama organisasi harus melakukan persetujuan bersama bahwa masingmasing pihak dan kelompok kerjasama organisasi harus menunjukkan non-eksklusifnya,
dan juga adanya bebas royalti untuk dapat diterjemahkan termasuk reproduksi dan
pendistribusian secara umum di setiap Negara untuk kepentingan non-komersial, ilmu
pengetahuan, teknik, perkuliahan, pembuatan laporan, penerbitan buku dan juga yang
berhubungan dengan pekerjaan hak cipta dari hasil kegiatan bersama. Seluruh bentuk
salinan yang berhubungan dengan kepemilikan intelektual harus memperlihatkan nama
penulisnya, kecuali nama tersebut diminta dicantumkan atau tidak.
Kepemilikan hak-hak intelektual secara menyeluruh yang berkaitan dengan perangkat lunak
ataupun database didalam Perjanjian harus dapat ditempatkan organisasi kerjasama antara
kedua belah Pihak dan bersama-sama sesuai kontribusinya mendanai perangkat lunak dan
database tersebut. Berkaitan dengan kerjasama pendanaan perangkat lunak dan database
yang dilakukan oleh kedua belah Pihak ataupun organisasi kerjasama, mereka juga harus
menggunakan perangkat lunak atau database tersebut termasuk membagi keuntungan
apabila dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Hal tersebut juga harus ditentukan
melalui perjanjian terpisah. Bila tidak ada perjanjian terpisah, ketentuan didalam alinea 2
dan 5 pada bagian ini dalam hal kedudukan hak-hak dalam kegiatan bersama harus bisa
dilakukan.
Hasil-hasil ketentuan kegiatan gabungan terhadap penyelesaian pihak ketiga harus
merupakan konklusi subyek daripada Perjanjian terpisah yang merupakan hasil-hasil
ketetapan-ketetapan sebelumnya. Tanpa mengabaikan hak-hak sebagaimana pada alinea 8
dari bagian ini, yakni Persetujuan harus ditentukan prosedurnya mengenai penyebaran hasilhasil yang tertuang didalamnya.
3. Informasi Bisnis Konfidensial
Penunjukan tanggung jawab harus tergantung kepada kedua belah Pihak atau kepada
organisasi kerjasama secara konfidensial. Masing-masing Pihak atau kelompok kerjasama
organisasi harus dapat melindungi subyek informasi perundang-undangan Negaranya dan sesuai
dengan syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi yang pasti didalam Perjanjian Terpisah.
Pengertian "infotmasi bisnis konfidensial" harus mengandung arti bagaimana informasi
tersebut, termasuk pengertian teknis, komersial, finansial, ataupun jalurnya dapat disampaikan
untuk tujuan kegiatan bersama dibawah Perjanjian dengan kondisi sebagai berikut:
1)
kepemilikan informasi tersebut dapat memperoleh keuntungan-keuntungan, khususnya yang
berhubungan dengan ekonomi, ilmu pengetahuan atau tentang masalah teknis, ataupun juga
dapat memberikan persaingan yang tidak dapat dimiliki oleh setiap orang;
2)
informasi ini pada umunya tidak diketahui atau tersedia secara luas darisumber yang dapat
dipercaya;
3)
sejak awal informasi tersebut yang tidak dikategorikan secara konfidensial tidak diketahui
oleh pengelolanya yang ditujukan kepada pihak;
4)
informasi tersebut belum siap untuk dituntaskan oleh pihak penerima tanpa dikategorikan
secara konfidensial;
5)
pengelola informasi tersebut melakukan langkah-langkah secara konfidensial.
Para Pihak dan organisasi kerjasama dapat menyampaikan informasi konfidensial bisnis
kepada karyawannya, kecuali ditentukan lain pada perjanjian terpisah. Informasi dapat disampaikan
kepada para kontraktor dan sub kontraktor melalui pengajuan persetujuan yang tertuang
didalamnya. .Informasi yang disampaikan ini dapat digunakan. hanya dalam ruang lingkup
persetujuan ini, yang mana harus mempertimbangkan kondisi dan waktu yang terbatas secara
konfidensial.
Para Pihak dan organisasi kerjasama harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan
yang berkaitan dengan para karyawannya, para kontraktor dan sub-kontraktornya untuk mematuhi
kewajiban dalam melindungi hal/hal yang bersifat konfidensial seperti butkan di atas.
AGREEMENT
between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Russian Federation
on Cooperation in the Field of the Exploration and Use
of Outer Space for Peaceful Purposes
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian
Federation, hereinafter referred to as "the Parties",
expressing mutual desire to develop long-term cooperation in the exploration of outer space
and the application of space equipment and technologies for peaceful purposes for the benefit of the
peoples of the Republic of Indonesia and the Russian Federation,
considering that the expansion of such cooperation brings forth new practical requirements
to the organizational and legal regulation of relations between the Parties and the respective
organizations and institutions of both States,
recognizing considerable potential mutual benefits from the encouragement and
development of cooperation in space activities,
attaching due importance to the development of coordinated measures aimed at promoting
prospective forms of scientific and technological cooperation, as well as industrial and economic
activities and business partnership in the space field,
reaffirming their commitment to furthering peaceful use of outer space through cooperation
at regional and global levels,
desiring to strengthen existing and develop new forms of cooperation in relevant spheres of
industria! and business, activities between the organizations and institutions of both States,
acting in pursuance of the Declaration on the Framework of Friendly and Partnership
Relations between the Republic of Indonesia and the Russian Federation in the 21 st Century signed
in Moscow on the 21 April 2003 by the President of the Republic of Indonesia and the President of
the Russian Federation,
taking into consideration the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the
Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, of 27 January
1967, as well as other mu1tilateral treaties regulating the use of outer space, in which both the
Republic of Indonesia and the Russian Federation participate,
acting in accordance with the legislation of their respective States,
have agreed as follows:
Article 1
Purpose
This Agreement is concluded for the purpose of estab1ishing organizationa1 and legal bases
for mutua1ly beneficial cooperation in specific areas of the joint activity relating to the exploration
and use of outer space and the application of space equipment and technologies for peaceful
purposes, particularly through:
1)
scientific research and the joint activity in the design, development, production, testing and
operation of space equipment;
2)
mutual exchanges of relevant technologies, expertise, equipment and material resources;
3)
commercial and other activity related to the launching of spacecraft;
4)
conclusion of subsequent agreements relating to the activity in implementation of this
Agreement.
Article 2
Legal Basis
Cooperation in pursuance of this Agreement shall be carried out in accordance with the
legislation of the States of the Parties, subject to observance of generally recognized principles and
norms of international law and without prejudice to the fulfillment by the Parties of their
obligations and the exercise of their rights under other international treaties in which they
participate.
Article 3
Competent Agencies and Designated Organizations
1.
The competent agencies responsible for the development and coordination of cooperation in
implementation of this Agreement shall be for the Indonesian Party –the National Institute
of Aeronautics and Space, for the Russian Party -the Federal Space Agency (hereinafter "the competent agencies").
In case of an appointment by either of the Parties of any other organization as its competent
agency, this Party shall without delay notify of such an appointment the other Party in
written form through diplomatic channels.
2.
In accordance with the legislation of their States, the Parties may designate other ministries
and agencies, and the competent agencies may designate other organizations, which are
3.
4.
subjects of public or private law of the States of the Parties, to carry out specialized types of
activities within the framework of this Agreement (hereinafter – “the designated
organizations").
For the purposes of this Agreement, the term "participants in the joint activity" shall mean
competent agencies, designated organizations and other legal persons, which are subjects of
public or private law of the States of the Parties, involved in the joint activity within the
framework of this Agreement,
Participants in the joint activity shall observe the internal regulations established by the
competent agency of their respective Party in implementation of this Agreement.
Article 4
Areas of Cooperation
Cooperation pursuant to this Agreement shall be carried out in the following areas:
1)
exploration of outer space, including astrophysical research and planetary studies;
2)
remote sensing of the Earth from outer space and space meteorology;
3)
space materials studies;
4)
space medicine and biology;
5)
space communications, satellite TV and radio broadcasting and related information
technologies and services;
6)
satellite navigalion and related technologies and services;
7)
research and development, production, operation and other works related to spacecraft,
devices and systems, as well as corresponding ground-based facilities;
8)
provision and use of launch services;
9)
application of spin-off results of the joint activity in creating new space equipment and
technologies;
10)
protection of space environment, including monitoring; prevention and reduction of space
debris growth.
Other areas of cooperation shall be determined by mutual agreement between the Parties or the
competent agencies in written form.
Article 5
Forms of Cooperation
1.
Cooperation pursuant to this Agreement shall be carried out in the following forms:
1)
planning and implementation of joint projects using scientific, experimental and
industrial capabilities;
2)
mutual provision of scientific and technical information, experimental data, results
of experimental design works, materials and equipment in various fields of space
science and technologies;
3)
development, production and supply of various components for satellites and
corresponding ground-based means;
4)
use of ground-based objects and systems for launching and controlling spacecraft,
including the gathering and exchange of telemetric information;
5)
organization of personnel education and training programmes, the exchange of
scientists, technical and other experts;
6)
holding symposia, conferences and congresses;
7)
participation in specialized exhibitions, fairs and other similar events;
8)
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
development of various forms of partnership and the joint activity in the
international space technologies and services market;
9)
provision of technical assistance and aid;
10)
mutual facilitation of access to national and international programmes and projects
in the field of practical application of space technologies and development of space
infrastructure.
Other forms of cooperation shall be determined by mutual agreement between the Parties or
the competent agencies in written form.
The Parties, the competent agencies and designated organizations shall, if necessary, by
mutual arrangement in written form establish working groups to implement programmes
and projects, as well, as to define organizational methods and legal means of development
of cooperation pursuant to this Agreement.
Article 6
Separate Agreements
Organizational, financial, legal and technical terms and conditions for implementing
specific cooperation programmes and projects pursuant to this Agreement shall be the
subject of separate agreements in written form, including contracts, between the competent
agencies and designated organizations.
The Parties shall, if necessary and considering international obligations of their respective
States, conclude separate Agreements in written form.
For the purposes of this Agreemcnt, Separate agreements indicated in paragraphs I and 2 of
this Article shall hereinafter be referred to as "the separate agreements".
The Parties, the competent agencies and designated organizations shall, if necessary,
promote all the basis of separate agreements the establishment and development of
cooperation in the areas covered by this Agreement, with the participation of specialized
state organizations and private organizations of third states, as well as international
organizations.
Article 7
Financing
The financing of the joint activity carried out pursuant to this Agreement within the state
policies in the field of the exploration and use of outer space shall be provided by the
Parties in accordance with the legislation of their respective States regarding budget
regulation and subject to the availability of funds allocated for these purposes.
The financing of the joint activity beyond budgetary allocations and/or state programmes
shall be within the scope of responsibility of the competent agencies and/or the designated
organizations engaged in such activity and shall be set out in separate agreements.
Nothing in this Article shall be construed as creating additional obligations for the Parties to
provide budgetary financing of cooperation carried out pursuant to this Agreement.
Each Party, unless otherwise directly provided for in the legislation of its State, shall not be
responsible for any financial obligations resulting from separate agreements between the
competent agencies or designated organizations concluded within the framework of this
Agreement.
Article 8
Intellectual Property
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
The Parties shall provide the adequate and effective protection of intellectual property
created or provided within the framework of this Agreement in accordance with the
legislation and international obligations of their respective States and the provisions of this
Agreement.
For the purposes of this Agreement, the term "intellectual property" shall have the meaning
provided for in Article 2 of the Convention Establishing the World Intellectual Property
Organization, signed in Stockholm on 14 July 1967.
The Parties, the competent agencies and designated organizations shall define in separate
agreements the provisions to be observed with regard to intellectual property used in and/or
resulting from the joint activity pursuant to this Agreement, observing principles and norms
set forth in the Annex to this Agreement, which shall constitute an integral part thereof.
In the absence of provisions, indicated in paragraph 2 of this Article, in separate agreements
the Parties, the competent agencies and designated organizations shall provide for the
protection and allocation of intellectual property rights in accordance with the Annex to this
Agreement.
Article 9
Exchange of Information
For the purposes of this Agreement, the term "information" shall mean any information
irrespective of the form of its presentation on persons, objects, facts, events, phenomena and
processes, including information of commercial or financial nature, scientific and technical
data, related to the joint activity pursuant to this Agreement or separate agreements, as well
as information on the progress in its implementation or results obtained.
The Parties shall exchange information not subject to restrictions on dissemination in
accordance with the legislation of the States of the Parties, the provisions of this Agreement,
and separate agreements.
Nothing in Agreement shall be considered as an obligation of either Party to transmit any
information under this Agreement or as a reason for any other transmission of information
in general within the framework of the joint activity, if its transmission contravenes the
security interests of its State.
If the transmission of specific Information that is classified as a state secret in the State of
either Party is viewed by the Parties as necessary for the purposes of the joint activity within
the framework of this Agreement, the procedure for the transmission handling of such
information shall be subject to the legislation of the States of the Parties and in accordance
with the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Classified imformation of
16 September 2004 or other separate agreement in written form concluded by the Parties to
this end.
Confidential information shall be duly marked as such. This information media shall be
marked: in the Republic of Indonesia -"Terbatas Hanya Untuk Keperluan Dinas" ("For
Official Use") mark and in the Russian Federation – (bahasa Rusia tidak ditemukan) ("Dlya
Sluzhebnogo Polzovaniya"/"For Official Use") mark. Responsibility for such marking shall
rest with the Party, the competent agency and the designated organization, the information
of which requires such confidentiality. Each Party, its competent agency and designated
organizations, shall protect the confidential information obtained from the other Party, its
competent agency and designated organizations, in accordance with the legislation of the
States of the Parties, as well as separate agreements.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
Separate agreements shall provide for the protection of confidential information and
conditions on which confidential information may be transmitted to the personnel of the
Parties or participants in the joint activity or any third party in relation to such agreements,
including contractors and sub-contractors. Separate agreements shall, if necessary, provide
for the adoption of additional measures in relation to the personnel of the Parties and
participants in the joint acti vity for the observance of obligations concerning the protection
of confidential information.
Each Party and each of its participants in the joint activity shall not transmit to any third
person in relation to this Agreement and separate agreements information received from the
other Party and its participant in the joint activity unless the Parties and their participants in
the joint activity agree otherwise on a mutual basis in written form.
Article 10
Protection of .Property and Technology Safeguards
Each Party shall, in accordance with the legislation of its State, ensure the observance of the
interests of the other Party, its competent agency and designated organizations pertaining to
the legal protection of their property located in the territory of its State within the
framework of the joint activity in implementation of this Agreement, including, in relevant
cases, and subject to the consent of the Parties, the immunity of mutually agreed categories
of goods from any seizures or executive action.
For the purpose of implementing specific programmes and projects in accordance with this
Agreement, the Parties shall, as appropriate, conclude agreements or assist in the conclusion
by the participants in the joint activity of agreements on technology safeguards measures,
with a view to providing detailed conditions for:
1)
the prevention of any unauthorized access .to protected items and related
technologies any unauthorized transfer and export of protected items not for the
intended and of their improper use by an exporter or an importer (end-user)
2)
the implementation by representatives and personnel skilled in the handling of
protected items, of appropriate functions to effectively protect them and control their
handling;
3)
the development and implementation of specific technology protection plans.
Article 11
Liability
The Parties shall, on a reciprocal basis, waive any liability and indemnity claims against
each other and, accordingly, each Party shall not raise any claims against the other Party, its
competent agency and designated organizations for damage caused to persons from among
its personnel or its own property, due to the participation of such persons and the use of
such property in the joint activity under this Agreement, by that other Party, its competent
agency and designated organizations.
The Parties and/or the competent agencies shall, on a mutual basis and subject to the
legislation of their States, apply procedures for the implementation of the principle of
reciprocal waiving liability and indemnity claims by agreed practice, according to which
each Party, its competent agency and designated organizations waive, on a reciprocal basis,
any claims or actions against the other Party, its competent agency and designated
organizations for damage, which can be unintentionally inflicted on their own property
and/or persons from among their personnel. Such practice may, if necessary and subject to
relevant contractual provisions, cover the activities of contractors and subcontractors. The
provisions of this Article shall equally apply to contractual practice of the designated
organizations, subject to the consent of both Parties.
3.
The principle of waiving of liability and indemnity claims, as set out in paragraphs 1 and 2
of this Article, shall apply only if the Party, its competent agency, designated organizations,
persons from among their personnel or their property that cause the damage, and the Party,
its competent agency, designated organizations, persons from among their personnel or their
property that suffer the damage, participate or is used, respectively, in the joint activity
under this Agreement.
4.
The Parties or the competent agencies and designated organizations may, within separate
agreements, limit the scope of application of, or otherwise change, the provisions on the
reciprocal waiving of liability and indemnity claims provided for in this Article, in as much
as it may be required due to the specific nature of the joint activity within the framework of
this Agreement. In particular, they may agree upon additional or alternative provisions on
the apportionment of liability and indemnity for damages in respect of the specific type of
the joint activity,
5.
The reciprocal waiving of liability and indemnity claims shall not cover:
1)
claims for damage caused by wilful misconduct or gross negligence;
2)
claims related to intellectual property;
3)
claims between a Party and its own competent agency and its own designated
organizations, claims between such an agency and such organizations or claims
among such organizations;
4)
claims made by natural person, legally eligible persons, his/her heirs or subrogees
for bodily injury to, any other serious impairment of the health of, or the death of
such natural person;
5)
claims based on explicitly stated contractual provisions,
6.
The provisions of this Article shall not infringe the application of relevar principles and
norms established by international law and, in particular, with respect to claims based on the
Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects of 29 March
1972,
7.
The Parties shall hold consultations on any potential liability under internation law
including the Convention referred to in paragraph 6 of this Article, on the apportionmnet the burden
of compensation for damage and on the legal defense from the claims. The Parties shall cooperate
in order to establish every fact while investigating any incident or accident involving the
consideration of liability issues, in particular, through the exhange of experts and information.
Article 12
Customs Regulation
1.
For the purposes of this Article:
1)
"goods" shall mean such items (objects, materials, types of products) related to the
exploration and use of outer space for peaceful purposes as:
spacecraft and means for launching space objects, their components and
related devices;
-
2.
3.
4.
ground-based equipment, including for the control, testing, launching and
operation of spacecraft and their components, as well as for the receipt of
information and data from space means;
information and measurements technical means;
spare parts;
related and technologically necessary special-purpose natural or artificial
substances or materials required, inter alia, for spacecraft and means for
launching space objects;
scientific-research and technological equipment for space means application;
technologies in the form of information and data stored on material carriers,
computer software, databases and documentation, as well as other
information in any material form, including manufacturing documentations
and technical specifications, trade secrets and know how, inventions,
industrial models and utility models, pilot design and technical engineering
developments.
2)
"import" shall mean any movement through the customs border of the Republic of
Indonesia into its territory or the customs border of the Russian Federation into its
territory of goods transported for the purposes of bilateral cooperation pursuant to
this Agreement;
3
"export” shall mean any movement through the customs border of the Republic of
Indonesia from its territory or the customs border of the Russian Federation from its
territory of goods transported for the purposes of bilateral cooperation pursuant to
this Agreement.
Goods imported and/or exported within the framework of this Agreement shall be subject to
exemption from customs duties and taxes collected by customs authorities in accordance
with the procedures established by the legislation of the States of the Parties.
For the purposes of this Agreement, exemptions from customs duties and taxes collected by
customs authorities shall be granted, in accordance with the legislation of the States of the
Parties, in respect of goods imported into the customs territory of the Republic of Indonesia
or into the customs territory of the Russian Federation from third countries and/or exported
from the customs territory of the Republic of Indonesia or from the customs territory of the
Russian Federation to third countries, regardless of the country of their origin, including
goods, as specified in subparagraph 1 of paragraph 1 of this Article, imported and/or
exported within the framework of multilateral cooperation programmes and projects in
which the Parties and/or the competent agencies and designated organizations participate.
The competent agencies shall in each case confirm to the customs authorities of their
respective Stales that the import and/or export of goods is effectuated within the framework
of this Agreement and separate agreements, accompanying such confirmation with
information on the nomenclature and quantity of goods, Specific lists and quantity of goods,
provided for in subparagraph I of paragraph I and paragraph 3 of this Article, moved across
the customs borders of the States of the Parties and specifically intended for the purposes of
cooperation within the framework and under the terms and conditions of and pursuant to
this Agreement, shall be agreed upon in written form by the competent agencies in
accordance with the legislation of the States of the Parties before the delivery of such goods.
5.
6.
The competent agencies shall jointly issue necessary confirmations to the customs
authorities of their respective States with regard to goods referred to in this paragraph, Such
confirmations may, as necessary, be the subject of decisions by the relevant Party.
For the purposes of the effective implementation of this Agreement, and subject to the
legislation of their States, the Parties shall seek to ensure customs clearance of goods in the
shortest time possible and, if required, shall carry out this procedure as a matter of priority.
The expediency of such customs clearance of goods shall be determined by the competent
agencies of the Parties in accordance with the legislation of their States.
The provisions of this Article shall not extend to excisable goods.
Article 13
Export Control
The Parties shall act in accordance with the legislation of their States in the field of export
control in relation to those goods and services that are included in the national lists and
enumerations of export control of their respective States. The transfer by the Parties to each other
or transfer by the participants in the joint activity to each other within the framework of any forms
of cooperation pursuant to this Agreement of information, technical data, equipment and other
items, il1cluding industria! production and intellectual property, in the territory of the exporter,
importer or any third state, shall be undertaken subject to the legislation in the field of export
control which are in force in the States of the Parties.
Article 14
Assistance to the Activities of Personnel
Each Party shall, in accordance with the legislation of its State, render assistance to the
activities, including visa support, to citizens of the State of the other Party who enter or stay in the
territory of its State to carry out activities pursuant to this Agreement.
1.
2.
3.
Article 15
Settlement of Disputes
In case of disputes between the Parties related to the interpretation and/or implementation of
this Agreement, the Parties shall firstly hold consultations or negotiations through
diplomatic channels to achieve an amicable settlement.
Disputes between the competent agencies or designated organizations over issues directly
associated with the interpretation and/or implementation of this Agreement shall be
submitted for joint consideration to senior officials of these organizations who shall make
every effort to settle a dispute by mutual agreement. Upon the concerted request on the part
of the competent agencies, such disputes may be addressed under the procedure provided
for in paragraph 1 of this Article. Upon the concerted decision of senior officials referred to
above, disputes may be submitted for settlement through conciliation with the purpose of
achieving agreement or drafting findings or recommendations on all matters of fact and law
pertaining to the disputed issue. Such disputes may also be addressed through any other
mutually agreed procedure.
In the absence of a common agreement on other methods of settlement, disputes that have
not been settled under the procedures provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article
within six months after one of the Parties forwards to other Party a request in written form
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
for such settlement may, at the request of either Party, be submitted to an Arbitration
Tribunal established in accordance with the provisions of this Article.
An Arbitration Tribunal shall be constituted for each particular case, with each Party
appointing an arbitrator and these two arbitrators selecting a third arbitrator –a national of a
third state who shall be appointed Chairperson of the Arbitration Tribunal. The first two
arbitrators shall be appointed within two months and the Chairperson -within three months
after one of the Parties informs the other Party of its desire to submit the dispute to the
arbitration procedure.
If the arbitrators have not been appointed within the periods of time specified in paragr.lph
4 of this Article, either Party may, in the absence of another arrangement, invite the
President of the International Court of Justice to make all necessary appointments. If the
President is a national of either of the States of the Parties or is unable to discharge the said
function for any other reason, the necessary appointments shall be made by the next most
senior member of the International Court of Justice who shall not be a national of either of
the States of the Parties.
The Arbitration Tribunal shall take its decisions by majority vote on the basis of existing
agreements between the Parties and the generally recognized principles and norms of
international law. Its decisions shall be final and shall not be subject to appeal unless the
Parties have agreed in advance in written form on the procedure of appeal.
At the request of both Parties, the Arbitration Tribunal may formulate recommendations
which, while not having the force of a decision, may provide the Parties with a basis for the
consideration of the issue underlying the dispute.
The decisions or advisory opinions of the Arbitration Tribunal shall be limited to, the
subject of the dispute and shall set forth the grounds on which they are based.
Each Party shall bear the costs associated with the activities of its arbitrator and its lawyer
during arbitration. The costs associated with the activities of the Chairperson of the
Arbitration Tribunal shall be borne in equal parts by the Parties. Unless the Parties / agree
otherwise, all other expenses related to the settlement of the dispute by way of arbitration
shall be shared between the Parties in equal parts.
As regards other provisions, the Arbitration Tribunal shall itself establish its rules of
procedure,
Separate agreements shall, as necessar)', provide for specific dispute settlement procedures,
with the understanding that the ways and means of amicable settlement shall have priority,
Article 16
Final Provisions
This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the latter notification in
written form through diplomatic channels of the completion by the Parties of domestic
procedures necessary for its entry into force.
This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years. It shall be automaticall)'
extended for subsequent periods of five (5) years, unless either Party notifies the other Party
in wrilten form through diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement at
least one (I) year prior to the expiration of the initial term of validity or the expir;1tion of
any subsequent period of duration.
Unless the Parties agree otherwise, the termination of this Agreement according to the
procedure stipulated in paragraph 2 of this Article shall not affect the implementation ot- all
4.
unfinished programmes and projects under this Agreement. The termination of this
Agreement shall not serve as a legal basis for unilateral revision of or non-compliance with
contractual obligations of legal persons, which have arisen under this Agreement prior to its
termination.
This Agreement may be amended at any time by mutual agreement of the Parties in written
form. The amendments shall enter into force according to the procedure established by
paragraph 1 of this Article.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized by their respective
Governments, have signed this Agreement.
Done at Moscow 1 December 2006 in duplicate, each in the Indonesian, Russian and
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of
the provisions of this Agreement, the text in the English language shall be used.
For the Government
of the Republic of Indonesia
For the Government
of the Russian Federation
ANNEX
to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Russian Federation
on Cooperation in the Field of the Exploration and Use
of Outer Space for Peaceful Purposes
Intellectual Property and Business Confidential Information
In accordance with the legislation and international treaties of their States, the Parties shall
ensure effective protection of intellectual property rights, including rights of third parties, obtained
and/or used within the framework of cooperation which is the subject of the Agreement between
the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on
Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes
(hereinafter -"the Agreement") and separate agreements referred to in Article 6 of the Agreement.
The competent agencies and designated organizations, hereinafter defined as "the
cooperating organizations", shall in due time inform each other of all the results of the joint activity
subject to legal protection as objects of intellectual property and shall interact expeditiously for the
purposes of registration and implementation of other formal procedures to ensure such protection.
1.
2.
1. Scope of Application
The provisions of this Annex shall apply to all types of the joint activity conducted for the
purposes of cooperation pursuant to the Agreement, except where the Parties or the
cooperating organizations agree on any special provisions under separate agreements,
subject to the provisions of paragraph 2 of Article 8 of the Agreement.
This Annex shall regulate the allocation between the Parties or cooperating organizations of
rights to objects of intellectual property rights created as a result of the joint activity within
the framework of the Agreement. Each Party, in accordance with the legislation of its State,
3.
4.
5.
1.
2.
shall ensure that the other Party and cooperating organizations of the other Party can acquire
the intellectual property rights belonging to them in accordance with this Annex.
This Annex shall not alter the procedure of legal regulation of intellectual property rights as
set out in the legislation of the States of the Parties and the internal regulations of
cooperating organizations. Similarly, this Annex shall not alter the relations between
cooperating organizations of either Party or the relations between a Party and these
organizations. This Annex shall not prejudice the international obligations of the Parties.
The conduct of the joint activity shall not affect the intellectual property rights of the Parties
and/or the cooperating organizations which have been acquired before the commencement
of the joint activity pursuant to the Agreement or resulted from independent activity
(hereinafter -"the background intellectual property").
The termination of the Agreement shall not affect the rights and obligations having arisen
under this Annex prior to such termination.
2. Allocation, Ownership and Exercise of Rights
With regard to allocation, ownership and exercise of intellectual property rights, the Parties
and cooperating organizations shall apply the following basic principles:
1)
the principle of adequate protection of the results of intellectual activities obtained
and/or used within the framework of the Agreement;
2)
the principle of due consideration of corresponding contributions by the Parties and
cooperating organizations in the allocation of their rights to and interests in jointly
created intellectual property;
3)
the principle of efficient use of intellectual property;
4)
the principle of non-discriminatory treatment of participants in the joint activity;
5)
the principle of protection of business confidential information;
6)
the principle of transfer and use of background intellectual property only after it is
provided with legal protection in the territory of the State where it shall be used;
7)
the principle of mandatory implementation by the Parties of measures aimed at
preventing, identifying, investigating, restraining and suppressing infringements of
the rights to intellectual property created by means of budgetary allocations of the
States of the Parties;
8)
the principle of restraining from infringing the legitimate rights of third parties to
intellectual property obtained and/or used within the framework of the Agreement;
9)
the principle according to which the transferring Party and/or its participants. in the
joint activity undertake to settle claims in connection with the alleged infringement
by that Party and/or its participants in the joint activity of the rights to intellectual
property transferred within the framework of the Agreement, which may be
presented by a third party to the other Party and/or its participants in the joint
activity, with the understanding that the Party and/or participants in the joint
activity, which are presented with claims, shall expeditiously inform of this the
transferring Party and/or its participants in the joint activity, respectively.
With regard to the intellectual property created in the course of the joint activity, the Parties
or cooperating organizations shall be eligible to use such intellectual property rights for the
purposes of ensuring mandatory provision of legal protection of intellectual property rights
in the territory of the State where such rights are registered. The Parties shall undertake and
oblige their cooperating organizations to jointly elaborate a plan for the assessment, use and
3.
4.
5.
6.
7.
8.
allocation of the results of intellectual activity either prior to the commencement or during
the conduct of their cooperation within reasonable time from the date when one Party or its
cooperating organization notifies in written form the other Party or its cooperating
organization of obtaining a result subject to protection as an object of intellectual property.
Such plan shall be drafted taking into account the corresponding contributions of the Parties
and their cooperating organizations to the activity under consideration, including
background intellectual property transferred within the framework of cooperation, and
specify the types and scope of the use of intellectual property, as well as the terms and
procedures of the exercise of rights to it in the territories of the States of the Parties and in
the territories of other states. The cooperating organizations shall be entitled to use the
jointly created intellectual property for their own needs, unless otherwise provided for in the
plan for the assessment, use and allocation of the results. The Parties and cooperating
organizations shall, for the purposes of allocation, ownership and exercise of rights to
objects of intellectual property, define an activity as a joint activity in separate agreements
concluded in advance of such an activity.
The Parties and cooperating organizations shall decide by separate agreements concluded in
advance of or, as necessary; during the conduct of the joint activity whether the results of
the joint activity should be either patented, registered or kept secret, and guarantee the nondisclosure of the results of cooperation pending the adoption of a relevant decision on the
registration of the rights to intellectual property subject to protection.
The allocation, ownership and exercise of the rights to the results of intellectual activity,
which is conducted independently by either Party or its cooperating organizations and
which is associated with, but not directly resulting from, the joint activity, shall be
determined in separate agreements.
If agreement with respect to ascertaining the reasonable time period from the date of
notification of the creation of the result subject to protection as an object of intellectual
property cannot be effecti vely reached in accordance with the provisions of paragraph 2 of
this section and, accordingly, a plan for the assessment, use and allocation of the results is
not elaborated and put into effect, each Party or its cooperating organization may, in
accordance with the legislation of its State, acquire all rights to and benefits from such
intellectual property on the territory of its State.
When an object of intellectual property cannot be protected by the legislation of the State of
one of the Parties, the other Party and its cooperating organizations shall provide such
protection on the condition that the legislation of their State envisages such protection, on
the terms agreed to between the Parties and cooperating organizations, considering their
corresponding contributions.
At the request of either Party or any cooperating organization, consultations shall be
promptly held for the purpose of securing protection and allocation of rights to protected
objects of intellectual property in third states, applying the provisions of paragraphs 1, 2, 3
and 4 of this section.
Internal regulations of host organizations or institutions regarding intellectual property
rights and possible remunerations and disbursements related to such rights, as they are
determined by the internal regulatiolls of each of the host organizations or each of the host
institution, shall apply to researchers, scientists and other specialists of one Party, enlisted in
the service of an organization or institution of the other Party. Each researcher, scientist or
other specialist identified as an inventor shall be entitled, in accordance with his/her
9.
10.
11.
contribution, to a share of any payment due to the host organization or the host institution
for licensing this intellectual property.
Copyright extends to publications which are provided with legal protection in accordance
with the legislation of the States of the Parties. The forms of exercise of those rights, the
contributions of cooperating organizations in the creation of a result, as well as the shares of
the rights to such a result and, accordingly, the amount of the remuneration shall be
determined in separate agreements between the Parties and cooperating organizations. The
Parties and cooperating organizations shall, when necessary and feasible, take a concerted
decision stipulating that each Party and its cooperating organizations shall be entitled to
non-exclusive, irrevocable and royalty-free licenses to translate, reproduce and publicly
distribute in all states, for non-commercial purposes, scientific and technical articles,
lectures, reports, books and other copyrighted works, which are the direct result of the joint
activity. All copies ot' the distributed objects of intellectual property shall indicate the
author's name unless the author expressly declines to be named or wishes to appear under a
pseudonym.
The totality of intellectual property rights with respect to software and databases elaborated
within the framework of the Agreement shall be allocated among the cooperating
organizations of both Parties taking into account their corresponding contributions to the
elaboration and funding of such software and databases. In cases of joint elaboration or joint
funding of software or databases by the Parties or cooperating organizations, the regime to
be applied to such software and databases, including the sharing of profit in case of their
commercial use, shall be determined in separate agreements. In the absence of separate
agreements, the provisions of paragraphs 2 and 5 of this section on the allocation of rights
in connection with the joint activity shall apply.
The provision of the results of the joint activity at the disposal of third persons shall be the
subject of separate agreements concluded in advance of such provision of the results.
Without prejudice to the exercise of the rights provided for in paragraph 8 of this section,
such agreements shall determine the procedure for the dissemination of the said results.
3. Business Confidential Information
Business confidential information shall be duly designated as such. The responsibility for
such designation shall rest with the Party or cooperating organization requiring such
confidentiality. Each Party or cooperating organization shall protect such information subject to
the legislation of its State and in accordance with the terms and conditions defined in separate
agreements.
The term "business confidential information" shall mean any know-how and information
(including data), in particular, of technical, commercial or financial nature, irrespective of their
form or medium, which are transmitted for the purposes of carrying out the joint activity under the
Agreement and which meet the following conditions:
1)
the possession of this information may provide benefits, in particular, of an economic,
scientific or technical nature, or give a competitive advantage over persons who do not
possess it;
2)
this information is not generally known or widely available from othe sources on legal
grourds
3)
this information was not earlier passed on by its possessor to third person without the
obligation to maintain its confidentiality;
4)
this information is not already at the disposal of the recipient without the obligation to
maintain its confidentiality;
5)
the possessor of this information takes measures to protect its confidentiality.
The Parties and cooperating organizations may transmit business confidential information to
their own employees, unless otherwise provided for in separate agreements. Such information may
be transmitted to the contractors and sub-contractors within the framework of the sphere of
application of agreements concluded with them. Information transmitted in this way may be used
only within the sphere of application of such agreements, which shall set out the conditions and
time limits of application of such provisions on confidentiality.
The Parties and cooperating organizations shall take all necessary measures in relation to
their employees, contractors and sub-contractors for the observance of the obligations to protect
confidentiality referred to above.