GOOD GOVERNANCE:
The Emergence, Concept, and Practice
in Indonesia
Pendahuluan
• governance dipopulerkan kembali oleh Bank Dunia (19891992) dengan term good governance. Dalam report-nya :
Governance and Development” (kasus Sub-Sahara Africa, 1989),
Bank Dunia menyebut pemerintah adalah sumber kegagalan
pembangunan. Pemerintahan yang besar akan menghasilkan
bad governance. “Big government is bad governance”.
Disimpulkan : “good governance is less government, good
governance is better government”.
• Secara konseptual, kata “good” mengandung 2 hal: pertama,
nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak
rakyat, & yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat
dalam
pencapaian
tujuan
(nasional)
kemandirian,
pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua,
aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan
efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuantujuan tersebut.
PASCA PERANG DUNIA II
(1945-1960-an)
• Sejak berakhirnya PD II terlihat adanya 2 pola baru dalam
hubungan antar bangsa di dunia
• Pola pertama, bahwa di satu pihak ada negara-negara
yang menang perang (leading sectors) dan dilain pihak ada
negarayang kalah perang (legging sectors) yang berakibat
pada kacaunya sistem perekonomian suatu negara
(terutama yang kalah perang)
• Dalam keadaan semacam ini, negara yang menang ada
keinginan/hasrat untuk membantu negara-negara yang
kalah perang yang disebut politik “autarkhi”
• Contoh USA : politik autarkhi dituangkan dalam bentuk UU
“Point Four Program atau Marshall Plan” untuk membantu
negara Eropa Barat (yang selanjutkan dikembangkan
sebagai Monrou Doctrin dan Containment Policy untuk
membantu bangsa-bangsa di Asia Tenggara)
• Model Point Four Program: bantuan di bidang politik,
bantuan di bidang ekonomi, bantuan di bidang militer,
bantuan di bidang teknik (tenaga ahli administrasi,
kesehatan, pendidikan dan pertanian)
• Pola kedua, terutama di Asia-Afrika, nampaknya ada
kecenderungan tetap ingin memNegara-negara bekas
penjajah elihara hubungan baik dengan negara-negara
bekas jajahannya, terutama untuk kepentingan nasional
mereka, kepentingan pangsa pasar hasil-hasil industri,
sebagai sumber bahan mentah dan bahan baku industri
• bantuan luar negeri adalah merupakan bagian
integral dari politik luar negeri dan sudah
menjadi pola yang bersifat universal; artinya
dalam rangka percaturan politik lnternasional,
bagi negara-negara maju yang memberikan
bantuan luar negeri adalah merupakan strategi
perimbangan kekuasaan (balance of power)
untuk mempengaruhi negara lain
BENTUK-BENTUK
BANTUAN LUAR NEGERI
• GRANTS IN AID: bantuan diberikan dalam bentuk hadiah dan tidak
usah dibayar lagi
• GRACE PERIOD SHORT TERM: bantuan diberikan sebagai kredit
jangka pendek dengan atau tanpa bunga; atau dalam jangka waktu
tertentu si penerima kredit tidak usah membayar kembali hutangnya
dan/atau bunga hutangnya
• GRACE PERIOD LONG TERM: bantuan diberikan dalam jangka
panjang dengan atau tanpa bunga, dengan atau tanpa suatu grace
period
• UNTIED AID : bantuan diberikan dengan persetujuan dan ketentuanketentuan tertentu (contoh: kredit diberikan hanya diperuntukkan
membeli barang X dan Y)
GOOD GOVERNANCE :
FROM BIG TO LESS GOVERNMENT
GOVERNANCE
PUBLIC
ADMINISTRATION
DEVELOPMENT
DONORS
ORGANIZATIONAL
DEVELOPING & UNDER
DEVELOPING
COUNTRIES
BIG
GOVERNMENT
DEVELOPMENT
FAILURE
GOOD
GOVERNANCE
GOVERNANCE AND DEVELOPMENT
OECD dan World Bank
• penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid
dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan
pasar yang efisien
• penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka,
dan
• pencegahan korupsi, baik secara politik maupun
administratif
• menjalakan disiplin anggaran serta
• penciptaan legal dan political framework bagi
tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.
Partnership for Governance
Reform
“good governance is a concensus reached by
government, citizens and the privat sector for
the administration of a country or state”.
Artinya, kepemerintahan yang baik itu adalah
suatu kesepakatan menyangkut pengaturan
negara
yang
diciptakan
bersama
oleh
pemerintah, masyarakat madani dan sektor
swasta
• good governance sebagai proses yang meningkatkan
interaksi konstruktif diantara domain-domainnya dengan
tujuan untuk menciptakan dan memelihara kebebasan,
keamanan dan kesempatan bagi adanya aktivitas swasta
yang produktif. Oleh karena itu, good governance juga
adalah
mengutamakan
partisipasi,
transparansi,
akuntabilitas, dan efektivitas serta memperlakukan semua
sama.
• UNDP definisi good governance sebagai “hubungan sinergis
dan konstruktif diantara negara (state), sektor swasta
(privat sector) dan masyarakat (society).
Dokumen yang diterbitkan oleh UNDP dan Pemerintah Vietnam
• Dalam sebuah workshop yang diselenggarakan
oleh UNDP disimpulkan bahwa: “good governance
system are participatory, implying that all members
of governance institutions have a voice in
influencing decision-making”. Artinya, bahwa sistem
kepemerintahan yang baik adalah partisipasi, yang
menyatakan semua institusi governance memiliki
suara dalam pembuatan keputusan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
101 Tahun 2000
:
“ kepemerintahan yang mengembangkan dan
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas,
transparansi,
pelayanan
prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas,
supermasi hukum, dan dapat diterima oleh
seluruh masyarakat”.
ELEMEN GOOD GOVERNANCE
VERSI UNDP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PARTICIPATION
RULE OF LAW
TRANSPARENCY
RESPONSIVE
CONSENSUS ORIENTATION
EQUITY
EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY
ACCOUNTABILITY
STRATEGIC VISION
1. Participation: All men and woman should have a voice in
decision-making, either directly or through legitimate
intermediate institutions that represent their interests.
2. Rule of Law: Legal frameworks should be fair and enforced
impartially, particulary the laws on human rights
3. Tranparency: Transparency is built on the free flow of
information. Processes, institutions and information are directly
accessible to those concerned with them, and enough
information is provided to understand and monitor them
4. Responsiveness: Institutions and processes try to serve all
stakeholders
5. Consensus orientation: Good governance mediates differing
interests to reach a broad consensus on what is in the best
interests of the group and, where possible, on policies and
procedures
6. Equity: All men and woman have opportunities to improve or
maintain their whell-being
7. Effectiveness and Efficiency: Processes and institutions
produce results that meet needs while making the best use of
resources
8. Accountability: Decision-makers in government, the private
sector and civil society organizations are accountable to the
public, as well as to institutional stakeholders.
9. Strategic vision: Leaders and the public have a broad and
long-term perspective on good governance and human
development, a long with a sense of what is needed for such
development.
ELEMEN GOOD GOVERNANCE
VERSI USAID
1.
2.
3.
4.
5.
EFEKTIVITAS
KEADILAN
PARTISIPASI
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
ELEMEN GOOD GOVERNANCE
VERSI, OECD, GTZ
1. Demokrasi, Desentralisasi Dan Peningkatan
Kemampuan Pemerintah
2. Hormat Kepada Ham Dan Kepatuhan Hukum
3. Efisiensi, Akuntabilitas Dan Transparansi
4. Pengurangan Anggaran Militer
5. Tata Ekonomi Yang Berorientasi Pasar
ELEMEN GOOD GOVERNANCE
VERSI WORLD BANK
1. Transparency
2. Quality of Rules
3. Enforcement
4. Meritocracy
5. Politicization
6. Wage satisfaction
7. Voice
8. Mission
9. Service performance
10. Service access
11. Resources
12. Audit
Prinsip-Prinsip Good (Local) Governance
Prinsip-prinsip good (local) governance yang dikemukakan
disini adalah kesimpulan dari Local Governments Forum (LGF)
yang diselenggarakan di Bali pada 3-4 Juni 2002 yang dihadiri
oleh asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah dan DPRD di
Indonesia. Prinsip-prinsip good governance versi LGF pada
dasarnya diadopsi dari prinsip-prinsip good governance versi
UNDP. Hanya ditambahkan unsur profesionalisme, sehingga
disebut “The 10 Principles of Good Governance”, yang terdiri
dari:
1.
Participation: The encourage all citizens to exercise their right to
express their opinion the process of making decisions concerning the
public interest, both directly and indirectly.
2.
Rule of Law: To realize law enforcement which is fair and impartial for
all, without exeption, while honoring basic human rights and observing
the values prevalent in the society.
3.
Transparency: To build mutual trust between the government and the
public through the provision of information with guaranted easy access to
accurate and adequate information.
4.
Equality: To provide equal opportunities for all members of the society to
improve the welfare.
5.
Responsiveness: To increase the sensitivity of government
administrators to the aspirations ofthe public.
6.
Vision: To develop the region based ona clear vision and strategy with
participation of the citizenry in all process of development so that they
acquire a sense of ownership and responsibility for progress of their
regions.
7.
Accountability: The increase the accountability of decision-makers with
regard to decisions in all matters involving the public interest.
8.
Supervision: To increase the efforts of supervision in the operation of
government and the implementation of development by involving the
provide sector and the general public.
9.
Eficiency & Effectiveness: To guarantee public service delivery by
utilizing all resources optimally and responsibly
10.
Professionalism. To enhance the capacity and moral disposition of
government administrators so that they capable of providing easy.
accurate and affordable services.
Unsur Utama Good Governance
Ganie Rochman (2000) mengemukakan bahwa good governance
memiliki empat unsur utama, yaitu:
(1) akuntabilitas (accountability)
(2) adanya kerangka hukum (rule of law);
(3) informasi (information); dan
(4) transparansi (transparency).
Bhatta (1997) juga mengemukakan adanya empat unsur utama good
governance, yaitu:
(1) akuntabilitras (accountability);
(2) transparansi (transparency);
(3) keterbukaan (openness); dan
(4) aturan hukum (rule of law).
1. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk
mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk
tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara
ilegal (Hatry, 1996). Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan
juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi
program.
Dari beberapa pengertian dapat dikemukakan bahwa akuntabilitas adalah
merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian
tujuan
yang
telah
ditetapkan
melalui
media
pertanggungjawaban secara periodik.
2. Transparansi (transparency)
Transparansi (transparency) lebih mengarah pada kejelasan
mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program dan proyek
yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik
adalah pemerintah yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di
tingkat pusat maupun daerah.
3. Keterbukaan (openess)
Keterbukaan (openess) mengacu kepada terbukanya kesempatan
bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap
pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik
adalah pemerintah yang bersifat terbuka dalam menerima kritik dan
masukan dari berbagai pihak, serta dalam memberuikan data ataupun
informasi bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian
atas jalannya pemerintahan.
4. Prinsip rule of law
Prinsip rule of law diartikan bahwa adanya jaminan kepastian
hukum dan rasa kadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik
yang dibuat, dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan
peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan
dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga
dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk
mengevaluasinya.
Praktek Good Governance di Indonesia
•
•
•
•
governance yang seharusnya ditandai dengan relasi yang setara antara negara
(state), swasta (privat), dan civil society dalam mengelola urusan bersama,
ternyata yang terjadi justru dominasi swasta yang berlebihan pada aktor yang lain.
Makna good governance hanya dielaborasi pada level teknikalitas yang
mengabaikan makna dasar governance.
Negara yang seharusnya menjadi pemain kunci justru dalam posisi yang rentan
dibawah kendali pelaku ekonomi global. Civil society yang walaupun bisa otonom
dari negara, tetapi juga berada dibawah arahan penyandang dana, atau minimal
banyak yang menjadi tidak opositif terhadap ekspansi gagasan ultraliberal.
Proses ini telah membuat gerakan good governance di Indonesia terjebak pada
upaya yang semata-mata untuk mendeligitimasi negara, dan membiarkan siapapun
di luar negara (dan yang paling kapabel adalah kekuatan ekonomi global) untuk
mengambil alih peran kunci negara. Walaupun dilabeli good governance, yang
terjadi adalah ultraliberal-governance. Filsofi dasar governance yang
mengedepankan nilai kesetaraan, kerjasama. akomodasi. dan toleransi, telah
tergantikan oleh sedikit pelaku dominan, yang dalam konteks Indonesia pasca
krisis adalah aktor ekonomi global, baik yang berwujud perusahaan multinasional
maupun lembaga-lembaga donor (Pratikno, 2004).
Good Governance = Liberalisasi ?
•
•
•
•
•
Liberalisasi perbankan
Liberalisasi perdagangan (contoh : distribusi pupuk)
Liberalisasi investasi
Liberalisasi Pendidikan
Politik Stadarisasi dan Paten
Contoh : Data & fakta Pembangunan
Ekonomi
• < 35 % angkatan kerja terserap di sektor formal
• Anggaran untuk pertanian dan industri (sektor
basis) hanya 17,8 T dari total RAPBN 1400 T
• Sumbangan industri terhadap PDB : 28,08 %
tahun 2005, 24, 8 % tahun 2010
• Indek gini rasio (ketimpangan pendapatan) 0,38
• Eksplorasi Migas oleh pertamina 13 % (asing 75
%)
• Bank Asing menguasai 50% lebih aset total Rp.
3.065 T
Penguasaan Sahan
Perusahaan
Telekomunikasi
Rasio
Pertumbuhan
Pertumbuhan
Pertanian
Pertumbuhan
EK NAs
Perusahaan
%
Indosat
70,14%
Telkomsel
35%
Hutchinso
60%
XL Axiata
95 %
20002004
3,9 %
3,81 %
(2001)
2005
2010
1,79
2,9 %
5,76 %
6,1 %
Perbandingan
Pertumbuhan Pertanian &
Pertumbuhan Ekonomi
Nasional
PERTUMBUHAN SEKTOR EKONOMI
Sektor
Pertanian
Pertumbuhan
(semester I 2010)
2,9 %
Industry
Telekomunikasi
12,9 %
Hotel dan
restoran
9.6 %
Konstruksi
7.2%
GOOD LOCAL GOVERNANCE