KONSEP HAM DALAM HUKUM
INTERNASIONAL DAN NASIONAL
UN CHARTER
Preamble
We the Peoples of the United Nations Determined
to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold
sorrow to mankind, and
to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the
equal rights of men and women and of nations large and small, and
to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and
other sources of international law can be maintained, and
to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
And for these Ends
to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and
to unite our strength to maintain international peace and security, and
to ensure by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be
used, save in the common interest, and
to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all
peoples,
ARTICLE 55 & 56
article 55
With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are
necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect
for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the
United Nations shall promote:
a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic
and social progress and development;
b. solutions of international economic, social, health, and related problems;
and international cultural and educational co-operation; and
c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental
freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.
Article 56
All Members pledge themselves to take joint and separate action in
cooperation with the Organization for the achievement of the purposes set
forth in Article 55.
UDHR
Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of
the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged
the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of
speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the
common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion
against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental
human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women
and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations,
the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the
full realization of this pledge,
UDHR
Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are
endowed with reason and conscience and should act towards one
another in a spirit of brotherhood.
Article 2
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex,
language, religion, political or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be
made on the basis of the political, jurisdictional or international status
of the country or territory to which a person belongs, whether it be
independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of
sovereignty.
UDHR
Article 29 (2)
In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be
subject only to such limitations as are determined by law
solely for the purpose of securing due recognition and
respect for the rights and freedoms of others and of meeting
the just requirements of morality, public order and the
general welfare in a democratic society.
Article 30
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for
any State, group or person any right to engage in any activity
or to perform any act aimed at the destruction of any of the
rights and freedoms set forth herein.
PRINCIPLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MARTABAT KEMANUSIAAN
KESETARAAN
NON DISKRIMINASI
NON DEROGABLE RIGHTS
PEMBATASAN
KEADILAN
PERDAMAIAN
KEWAJIBAN PENGHORMATAN
TANGGUNGJAWAB NEGARA
UUD 1945
Alenia 4
… maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
UUD 1945
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apa pun.**)
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu.**)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah.**)
UUD 1945
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.**)
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan undang-undang dengan maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam
suatu masyarakat demokratis.**)
UU HAM
Menimbang :
a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban
tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan
penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya
dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat
kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada
diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi,
dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh
siapapun;
c. bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara
manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban
tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan
Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi
manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
UU HAM
Pasal 1 angka 1
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
Pasal 2
Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan
dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia,
yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Pasal 3
(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat
serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dalam semangat persaudaraan.
(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil
serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia,
tanpa diskriminasi.
UU HAM
Pasal 4
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun dan oleh siapapun.
Pasal 7
(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan
forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh
hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah
diterima negara Republik Indonesia.
(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia
yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.
Pasal 8
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama
menjadi tanggung jawab Pemerintah.
PRINCIPLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KETUHANAN YANG MAHA ESA
MARTABAT KEMANUSIAAN
KESETARAAN
NON DISKRIMINASI
NON DEROGABLE RIGHTS
PEMBATASAN
KEADILAN
KEWAJIBAN PENGHORMATAN
TANGGUNGJAWAB NEGARA TERUTAMA
PEMERINTAH