HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL
POKOK BAHASAN
• HUKUM PIDANA INTERNASIONAL SEBAGAI
DISIPLIN HUKUM
• KEJAHATAN INTERNASIONAL = OBJEK
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.
• SUBJEK HUKUM DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
• PENEGAKAN HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL
• BEBERAPA MASALAH PROSEDURAL
• KETERKAITAN HUKUM PIDANA INDONESIA
DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL
SEBAGAI DISIPLIN HUKUM
•
•
•
•
ISTILAH DAN PENGERTIAN HPI
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HPI
ASAS-ASAS HPI
KEDUDUKAN HPI DALAM ILMU HUKUM
KEJAHATAN INTERNASIONAL
SEBAGAI OBJEK HPI
• DASAR HUKUM PENENTUAN
• UNSUR-UNSUR KEJAHATAN
INTERNASIONAL
• PERBEDAAN KEJAHATAN
INTERNASIONAL DAN KEJAHATAN
TRANSNASIONAL
• 22 KEJAHATAN INTERNASIONAL
• KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM
STATUTA ROMA
SUBJEK HUKUM DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA
• SUBJEK DALAM HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL
• TANGGUNGJAWAB NEGARA DALAM
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PENEGAKAN HUKUM
• DIRECT LAW ENFORCEMENT SYSTEM
– MAHKAMAH AD HOC:
• MAHKAMAH MILITER NUREMBERG DAN TOKYO
• MAHKAMAH AD HOC YUGOSLAVIA DAN RWANDA
– MAHKAMAH PERMANEN:
• INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
• INDIRECT LAW ENFORCEMENT SYSTEM:
– QUATIE NATIONAL INTERNATIONAL COURT
– NATIONAL/MUNICIPAL COURT:
• PENGADILAN BIASA
• PENGADILAN KHUSUS
MASALAH PROSEDURAL
• YURISDIKSI DALAM HPI
• EKSTRADISI
• PENGAKUAN PUTUSAN PERADILAN
ASING
• KERJASAMA DAN BANTUAN HUKUM
ANTAR NEGARA
KETERKAITAN HUKUM
NASIONAL DAN HPI
• PASAL-PASAL DALAM KUHP
• PENGADILAN HAM DI INDONESIA:
– PELANGGARAN BERAT HAM
– PERADILAN HAM AD HOC
ISTILAH HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL
 INTERNATIONAL
CRIMINAL LAW
 INTERNATIONALE
STRAFPROCESRECHT
 ROLING:


INTERNATIONAL CRIMINAL LAW
SUPRANATIONAL CRIMINAL LAW
PENGERTIAN HUKUM
PIDANA INTERNASIONAL

M.CHERIF BASSIOUNI:

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW IS A PRODUCT
OF THE CONVERGENCE OF TWO DIFFERENT
LEGAL DICIPLINES WHICH HAVE EMERGED AND
DEVELOPED ALONG DIFFERENT PATHS TO
BECOME COMPLEMENTARY AND COEXTENSIVE. THEY ARE: THE CRIMINAL LAW
ASPECT OF INTERNATIONAL LAW AND THE
INTERNATIONAL ASPECT OF NATIONAL
CRIMINAL LAW.
PENGERTIAN HUKUM
PIDANA INTERNASIONAL
 EDWARD.M.WISE:



KEKUASAAN MENGADILI DARI
PENGADILAN NEGARA TERTENTU:
UNSUR ASING
PRINSIP HUKUM PUBLIK INTERNASIONAL:
KEWAJIBAN TRANSFORMASI KE DALAM
HUKUM NASIONAL
KEUTUHAN HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL: INSTRUMEN
PENEGAKAN HUKUM.
PENGERTIAN HUKUM
PIDANA INTERNASIONAL
 ROLING:

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW IS THE
LAW WHICH DETERMINES WHAT
NATIONAL CRIMINAL LAW WILL APPLY TO
OFFENCES COMMITTED IF THEY
CONTAIN AN INTERNATIONAL ELEMENT
GEORGE
SCHWARZENBERGER:






TERRITORIAL SCOPE OF MUNICIPAL CRIMINAL
LAW
INTERNATIONALLY PRESCRIBED MUNICIPAL
CRIMINAL LAW
INTERNATIONALLY AUTHORISED MUNICIPAL
CRIMINAL LAW
MUNICIPAL CRIMINAL LAW COMMON TO
CIVILISED NATIONS
INTERNATIONAL COOPERATION IN THE
ADMINISTRATION OF MUNICIPAL CRIMINAL LAW
INTERNATIONAL CRIMINAL LAW IN THE
MATERIAL SENSE OF THE WORD
SEJARAH DAN
PERKEMBANGAN HPI (1)




PERKEMBANGAN INTERNATIONAL CRIMES
TRIBES = JUST CAUSE (16 M)= KAISAR
JUSTINIANUS
PIRACY = INTERNATIONAL CUSTOMARY LAW
IMPERIALISME = FRANSISCO DE VITTORIA
(SELF DEFENCE):



PERANG TDK BOLEH KRN PERBEDAAN AGAMA,
PERLUASAN WILAYAH, KEMENANGAN PRIBADI.
SELF DEFENCE, KERUSAKAN HARUS DIMINIMALISIR
DEFINISI AGRESI, BATAS SELF DEFENCE, BATAS
PENGGUNAAN KEKUATAN.
SEJARAH DAN
PERKEMBANGAN HPI (2)

HUGO GROTIUS = ON THE WAR AND
PEACE (1625):



MRK YG MELAKUKAN PERANG DGN NIAT TDK
BNR LAYAK UTK DITUNTUT
MRK YG MELAKUKAN PERANG SEC MELAWAN
HUKUM BERTGJAWB ATAS AKIBAT YG
TIMBUL
JENDERAL ATAU PRAJURIT YG DPT
MENCEGAH PERANG DPT DIPERTGJWBKAN
ATAS PERBUATANNYA.
SEJARAH PERKEMBANGAN
HPI(3)
- WORLD WAR I = VERSAILES AGREEMENT (PASAL 227
TENTANG PENUNTUTAN PIDANA DAN PEMIDANAAN
THD PELAKU KEJAHATAN PERANG TDK BERJALAN)
 1927 LBB = WAR OF AGRESSION






PENYUSUNAN KODIFIKASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
(HASIL KERJA ILC DITERIMA MU PBB THN 1953)
PENYUSUNAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL
WORLD WAR II = GENOCIDE, CRIMES AGAINST
HUMANITY
LONDON AGREEMENT 1942
NUREMBERG TRIBUNAL 1945
TOKYO TRIBUNAL 1946
SEJARAH DAN
PERKEMBANGAN HPI (4)





NUREMBERG PRICIPLES SEBAGAI
PRINSIP-PRINSIP DALAM HPI
CONVENTION AGAINST GENOCIDE 1948
ICTY 1992
ICTR 1993
ICC 2002 (STATUTA ROMA 1998)
ASAS-ASAS HPI

ASAS HUKUM INTERNASIONAL




PACTA SUNT SERVANDA
AU DEDERE AU PUNERE
AU DEDERE AU JUDICARE
ASAS HUKUM NASIONAL



ASAS LEGALITAS
ASAS TERRITORIAL
ASAS UNIVERSAL, DLL
KEDUDUKAN HPI DALAM ILMU
HUKUM

SUATU DISIPLIN HUKUM SENDIRI



PRAKTIK HUKUM INTERNASIONAL
PRAKTIK PERJANJIAN INTERNASIONAL
MEMILIKI 4 UNSUR (ROMLI):




ASAS HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
KAIDAH HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
INSTRUMEN PENEGAKAN HUKUM
OBJEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
PENGERTIAN & UNSUR
KEJAHATAN INTERNASIONAL
 M.CHERIF

BASSIOUNI:
INTERNATIONAL CRIMES IS ANY
CONDUCT WHICH IS DESIGNATED AS A
CRIME IN A MULTILATERAL CONVENTION
WITH SIGNIFICANT NUMBER OF STATE
PARTIES TO IT, PROVIDED THE
INSTRUMENT CONTAINS ONE OF THE
TEN PENAL CHARACTERISTICS
THE TEN PENAL
CHARACTERISTICS
EXPLICIT RECOGNITION UNDER INTERNATIONAL LAW









IMPLICIT RECOGNITION OF THE PENAL NATURE
CRIMINALIZATION OF PROSCRIBED CONDUCT
DUTY OR RIGHT TO PROSECUTE
DUTY OR RIGHT TO PUNISH
DUTY OR RIGHT TO EXTRADATE
DUTY OR RIGHT TO COOPERATE IN PROSECUTION,
PUNISHMENT, ETC
ESTABLISHMENT OF CRIMINAL JURISDICTONAL BASIS
REFERENCE TO ESTABLISH AN ICC
ELIMINATION OF THE DEFENSE OF SUPERIOR ORDERS
UNSUR-UNSUR INTERNATIONAL
CRIMES

UNSUR INTERNASIONAL




UNSUR TRANSNASIONAL




DIRECT THREAT TO WORLD PEACE AND SECURITY
INDIRECT THREAT TO WORLD PEACE AND SECURITY
SHOCKING THE CONSIENCE OF HUMANITY
CONDUCT AFFECTING MORE THAN ONE STATE
CONDUCT INCLUDING OR AFFECTING CITIZENS OF MORE
THAN ONE STATE
MEANS AND METHODES TRANCEND NATIONAL
BOUNDARIES
UNSUR NECESSITY

COOPERATIONS OF STATES TO ENFORCE
DASAR HUKUM
INTERNATIONAL CRIMES
 INTERNATIONAL

PIRACY, WAR CRIMES, SLAVERY
 INTERNATIONAL

CONVENTIONS
HIJACKING
 INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS

CUSTOMARY LAW
GENOCIDE
CONVENTIONS ON
PERBEDAAN INT CRIMES &
TRANSNATIONAL CRIMES
 BASSIOUNI:

INTERNATIONAL ELEMENTS
 ROMLI:


THE MOST SERIOUS CRIMES OF
INTERNATIONAL CONCERN
YURISDICTION OF THE ICC
22 INTERNATIONAL CRIMES

BASSIOUNI (DRAFT INT CRIMINAL CODE
1954) = 143 INTERNATIONAL CONVENTIONS
1812-1979:








AGRESSION
WAR CRIMES
UNLAWFUL USE OF WEAPONS
GENOCIDE
CRIMES AGAINS HUMANITY
APHARTEID
SLAVERY AND RELATED CRIMES
TORTURE
22 INTERNATIONAL CRIMES








UNLAWFUL MEDICAL EXPERIMENTATION
(AS WAR CRIMES)
PIRACY
CRIMES RELATING TO AIR
COMMUNICATIONS
THREAT AND USE OF FORCE AGAINST
INTERNATIONALLY PROTECTED PERSONS
TAKING CIVILIAN HOSTAGES
UNLAWFUL USE OF THE MAIL
DRUG OFFENCES
FALSIFICATION AND COUNTERFEITING
22 INTERNATIONAL CRIMES






THEFT OF NATIONAL AND ARCHEOLOGICAL
TREASURES (IN TIME OF WAR)
BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS
INTERFERRENCE WITH SUBMARINE
CABLES
INTERNATIONAL TRAFFIC IN OBSCENE
PUBLICATIONS
THEFT OF NUCLEAR MATERIALS
CRIMES AGAINTS ENVIRONMENTAL
PROTECTION
RATIONAE MATERIAE
STATUTA ROMA

PASAL 5 AYAT (1):





GENOCIDE
CRIMES AGAINST HUMANITY
WAR CRIMES
AGRESSION
AYAT 2:

TERHADAP AGRESI, MAHKAMAH AKAN
MELAKSANAKAN YRUISDIKSI SETELAH SUATU
KETENTUAN TENTANG DEFINISI AGRESI
DITENTUKAN (Pasal 121 dan 123)
SUBJEK HUKUM DALAM HPI
• INDIVIDU:
– BAGIAN DARI REZIM YANG BERKUASA
– BAGIAN DARI GERAKAN/KELOMPOK
PEMBERONTAK DALAM SATU NEGARA
• BERDASARKAN:
– PRAKTIK PENGADILAN AD HOC
– PASAL 1 DAN PASAL 25 AYAT (1)
STATUTA ROMA
PERTANGGUNGJAWABAN
• INDIVIDU =
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
• NEGARA =
• KEWAJIBAN MENGADILI SETIAP PELAKU
KEJAHATAN INTERNASIONAL
• KEWAJIBAN BEKERJASAMA PENUH DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA
INTERNASIONAL
• KEWAJIBAN TERHADAP VICTIMS
COMPENSATION
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI
INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL
– DASAR PEMBENTUKAN: LONDON AGREEMENT
8 AGUSTUS 1945
– KARAKTERISTIK:
– MILITER
– INTERNASIONAL
– AD HOC
– RATIONAE MATERIAE:
– CRIMES AGAINST PEACE
– WAR CRIMES
– CRIMES AGAINST HUMANITY
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI
INTERNATIONAL MILITARY
TRIBUNAL FOR THE FAR EAST :
TOKYO
– DASAR PEMBENTUKAN: PROKLAMASI
JEND. MAC ARTHUR
– KARAKTERISTIK = NUREMBERG TRIAL
– RATIONAE MATERIAE:
CRIMES AGAINST PEACE
CONVENTIONAL WAR CRIMES
CRIMES AGAINST HUMANITY
NUREMBERG PRINCIPLES
TIAP ORANG YANG MELAKUKAN SUATU
PERBUATAN YANG MERUPAKAN KEJAHATAN
BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERBUATANNYA
DAN DAPAT DIHUKUM
FAKTA BAHWA HUKUM NASIONAL TIDAK
MENGANCAM DENGAN PIDANA ATAS PERBUATAN
YANG MERUPAKAN KEJAHATAN MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL TIDAKLAH MEMBEBASKAN
ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN ITU DARI
TANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL
NUREMBERG PRINCIPLES
FAKTA BAHWA ORANG YANG
MELAKUKAN PERBUATAN YANG
MERUPAKAN KEJAHATAN MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL BERTINDAK
SEBAGAI KEPALA NEGARA ATAU
PEJABAT PEMERINTAH YANG
BERTANGGUNGJAWAB, TIDAK
MEMBEBASKAN DIA DARI
TANGGUNGJAWAB MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL
NUREMBERG PRINCIPLES
FAKTA BAHWA ORANG TERSEBUT
MELAKUKAN PERBUATAN ITU UNTUK
MELAKSANAKAN PERINTAH DARI
PEMERINTAHANNYA ATAU ATASAN,
TIDAKLAH MEMBEBASKAN DIA DARI
TANGGUNGJAWAB MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL, ASAL SUATU
PILIHAN MORAL DALAM KENYATAAN
MUNGKIN DIBERIKAN KEPADANYA
NUREMBERG PRINCIPLES
SETIAP ORANG YANG DIDAKWA
MELAKUKAN KEJAHATAN MENURUT
HUKUM INTERNASIONAL
MEMPUNYAI HAK UNTUK
MENDAPATKAN PERADILAN YANG
ADIL BERDASARKAN FAKTA DAN
HUKUM
NUREMBERG PRINCIPLES
KEJAHATAN-KEJAHATAN BERIKUT INI DAPAT
DIHUKUM MENURUT HUKUM INTERNASIONAL:
– KEJAHATAN TERHADAP PERDAMAIAN (JUS AD BELLUM)
– KEJAHATAN PERANG (JUS IN BELLO)
– KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
KETERLIBATAN DALAM PELAKSANAAN SUATU
KEJAHATAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DIATAS
ADALAH SUATU KEJAHATAN MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI
 DIRECT

LAW ENFORCEMENT SYSTEM:
MAHKAMAH AD HOC INTERNASIONAL:
• NUREMBERG, TOKYO, ICTY, ICTR

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC)
 INDIRECT
LAW ENFORCEMENT
SYSTEM:


PENGADILAN NASIONAL
HYBRID MODEL:
• SIERRA LEONNE, CAMBODIA, TIMOR LESTE
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI



INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE
FORMER YUGOSLAVIA (DEN HAAG)
MEKANISME PEMBENTUKAN: RESOLUSI DK-PBB
TAHUN 1993
KARAKTERISTIK:



AD HOC
PRIMACI
RATIONAE MATERIAE:




GENOCIDE
CRIMES AGAINST HUMANITY
GRAVE BREACHES OF GENEVA CONVENTION
WAR CRIMES (VIOLATION OF THE LAWS AND CUSTOMS
OF WAR)
PENEGAKAN HUKUM DALAM HPI



INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR
RWANDA (ARUSHA, TANZANIA)
MEKANISME PEMBENTUKAN: DK-PBB, 1994
RATIONAE MATERIAE:




GENOCIDE
VIOLATION OF COMMON ARTICLE OF THE GENEVA
CONVENTION 1949, AND ADDITIONAL PROTOCOL 1977
CRIMES AGAINST HUMANITY
RATIONAE TERRITORIAE:


RWANDA 1994
BEBERAPA NEGARA TETANGGANYA
International Criminal Court


LEGAL SPIRIT:
GENERAL:


SEMANGAT UNIVERSAL UNTUK MENGAMANKAN
PENGHORMATAN TERHADAP HAM DAN
KEBEBASAN DASAR
SPECIFIC:






TO ACHIEVE JUSTICE FOR ALL
MENGAKHIRI IMPUNITY
MEMBANTU MENGAKHIRI KONFLIK
MEMPERBAIKI KELEMAHAN MAHKAMAH AD HOC
MENGAMBIL ALIH PENGADILAN NASIONAL
EFFECTIVE DETERRENCE
YURISDIKSI ICC SEBAGAI
LEGAL PARAMETER
 RATIONE

BERKAITAN DENGAN POKOK PERKARA
 RATIONE

LOCI:
YURISDIKSI TERITORIAL
 RATIONE

TEMPORIS:
BERKAITAN DENGAN WAKTU
 RATIONE

MATERIAE:
PERSONAE:
YURISDIKSI PERSONAL/INDIVIDUAL
RATIONAE MATERIAE
 PASAL




THE CRIMES OF GENOCIDE
CRIMES AGAINST HUMANITY
WAR CRIMES
THE CRIMES OF AGRRESSION
 PASAL

5 AYAT (1) STATUTA ROMA:
5 AYAT (2):
KHUSUS AGRESI PENGADILAN AKAN
MENETAPKAN YURISDIKSINYA SETELAH
ADA KESEPAKATAN TENTANG DEFINISI.
RATIONAE TEMPORIS

PASAL 11 AYAT (1) DAN PASAL 24 STATUTA
ROMA:


HANYA TERHADAP KEJAHATAN SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 5 STATUTA YANG
TERJADI SETELAH STATUTA BERLAKU (ASAS
LEGALITAS)
PENGECUALIAN:

PASAL 12 AYAT (3) DAN 11 AYAT (2):
PERNYATAAN AD HOC DARI SUATU NEGARA
MENERIMA YURISDIKSI ICC UNTUK PERISTIWA
YANG DILAKUKAN DI MASA LAMPAU
RATIONAE LOCI
 PASAL



12 AYAT (2) (A) STATUTA ROMA
YANG TERJADI DI WILAYAH NEGARA
PESERTA
YANG TERJADI DI WILAYAH NEGARA
YANG MENERIMA YURISDIKSI SECARA AD
HOC
YANG TERJADI DI WILAYAH YANG
DITENTUKAN OLEH DEWAN KEAMANAN
TERITORIAL, ATAU WILAYAH YANG
DIPERLUAS
RATIONAE PERSONAE

PASAL 12 AYAT (2) (B) STATUTA ROMA



WARGA NEGARA DARI NEGARA PESERTA
WARGA NEGARA DARI NEGARA YANG
MENERIMA YURISDIKSI SECARA ADHOC
IRRELEVANCE OF OFFICIAL CAPACITY:

PASAL 27 STATUTA ROMA: TANPA
MEMBEDAKAN KAPASITAS SEBAGAI PEJABAT
NEGARA ATAU PEMERINTAHAN, TERMASUK
IMUNITAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
RATIONAE PERSONAE
 PASAL

28 STATUTA ROMA:
RESPONSIBILITY OF COMMANDERS AND
OTHER SUPERIORS
 PENGECUALIAN

PASAL 26 STATUTA:
MAHKAMAH TIDAK MEMPUNYAI
WEWENANG UNTUK MENGADILI PELAKU
YANG MASIH DIBAWAH USIA 18 TAHUN
KETIKA KEJAHATAN YANG DITUDUHKAN
DILAKUKAN
ADMISSIBILITY ICC

PASAL 17 AYAT (1) STATUTA ROMA, SUATU
KASUS TIDAK DAPAT DITERIMA BILA:




SEDANG DISIDIK DAN DITUNTUT OLEH NEGARA
YANG MEMPUNYAI YURISDIKSI
KASUS TELAH DISIDIK OLEH NEGARA
TERSEBUT, DAN DIPUTUSKAN UNTUK TIDAK
MENUNTUT SI PELAKU
PELAKU TELAH DIADILI UNTUK KASUS
TERSEBUT
KASUS TERSEBUT TIDAK CUKUP GAWAT UNTUK
MEBERIKAN PEMBENARAN LANGKAH LANJUT
PENGECUALIAN TERHADAP
ADMISSIBILITY ICC

PASAL 17 AYAT (1) STATUTA ROMA:



BILA NEGARA TERSEBUT UNWILLING ATAU
UNABLE
BILA KEPUTUSAN TIDAK MENUNTUT KARENA
UNWILLING ATAU UNABLE
BILA PENGADILAN YANG TERJADI ADALAH
PERADILAN SHAM PROCEEDING
• UNTUK MELINDUNGI PELAKU DARI YURISDIKSI ICC
• PROSES PERADILAN TIDAK INDEPENDENT DAN TIDAK
MERDEKA
PENGERTIAN UNWILLING
 PASAL



17 AYAT (2) STATUTA ROMA:
PROSES PERADILAN YANG TELAH ATAU
SEDANG DILAKUKAN ATAU DIPUTUSKAN
BERTUJUAN MELINDUNGI PELAKU DARI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,
TERDAPATNYA UNJUST DELAY,
PROSES PERADILAN TIDAK
DILAKSANAKAN SECARA MERDEKA DAN
TIDAK MEMIHAK
PENGERTIAN UNABLE
 PASAL

17 AYAT (3) STATUTA ROMA:
APABILA ICC MEMPERTIMBANGKAN
BAHWA TERJADI KEGAGALAN SECARA
MENYELURUH ATAU SUBTANSIAL ATAU
KETIADAAN/KETIDAKSEDIAAN SISTEM
PENGADILAN NASIONAL UNTUK
MENEMUKAN TERSANGKA ATAU BUKTIBUKTI DAN KESAKSIAN ATAU TIDAK
MAMPU UNTUK MENYELENGGARAKAN
PROSES PERADILAN
ASAS DALAM STATUTA ROMA
 NULLUM
CRIMEN SINE LEGE
 NOELA POENA SINE LEGE
 NON RETROAKTIF
 ASAS PELENGKAP
 NON LIMITATIF
Commanders/Superiors
Responsibility
 Pertanggungjawaban
pidana dari seorang
komandan militer atau atasan sipil
terhadap kejahatan yang dilakukan oleh
bawahannya
 2 Bentuk:


Direct command responsibility = actus reus
(Pasal 55 KUHP)
Indirect command responsibility = omisionis
(failure to act)
Doktrin Commanders
Responsibility
 SunTzu

(500 BC), The Art of War:
When troops flee, are insubordinate,
distressed, collapse in disorde or are routed, it
is the fault of the general.None of these can
be attributed to natural causes
 Napoleon

Bonaparte:
There are no bad regiments, they are only
bad colonels
Doktrin Commanders
Responsibility

Dekrit King Charles VII Perancis (1439):

The King orders that each captain or lieutenant be
held responsible for the abuses, ills and offences by
members of his company, and as soon as he receives
any complaint concerning any such misdeed or
abuse, he brings the offender to justice so that the
said offender be punished in a manner
commensurate with his offence. If he fails to do so or
covers up the misdeed or delays taking action, or if
he, because of his negligence or otherwise, the
offender escapes and thus evades punishment, the
captain shall be deemed responsible for the offence
as if he had committed it himself and be punished…
Doktrin Commanders
Responsibility

Hugo Grotius (De Jure Belli Ac Pacis, 1615):


We must accept the principle that he who knows of a
crime, and is able and bound to prevent it, and fails to
do so, himself commits a crime
Articles of War dari King Gustavus Adolpus
(Swedia, tahun 1621):

No Colonel of Captain shall command his soldiers to
do any unlawful thing, which who so does, shall be
punished according to the discretion of the Judges
Commanders Responsibility Dalam
Instrumen Hukum Internasional
 Konvensi

Den Haag 1907, Pasal 3:
A belligerent party which violates the
provisions of the said regulations, shall, if the
case demands, be liable to pay
compensation. It shall be responsible for all
acts committed by persons forming part of its
armed forces
Commanders Responsibility Dalam
Instrumen Hukum Internasional

Protokol Tambahan I Tahun 1977, Pasal 86 ayat
(2):

The fact that breach of the Conventions or of this
Protocol was committed by a subordinate does not
absolve his superiors from penal or disciplinary
responsibility, as the case may be, if they knew, or
had information which should have enabled them to
conclude in the circumstances at the time, that he
was committing or was going to commit such breach
and if they did not take all feasible measures within
their power to prevent or repress the breach
Commanders Responsibility Dalam
Instrumen Hukum Internasional

Statuta ICTY Pasal 7 dan Statuta ICTR Pasal 6:


A person who planned, instigated, ordered,
committed or otherwise aided and abetted in the
planning, preparation or execution of a crime referred
to art 2-5, shall be individually responsible for the
crime.
The fact that any of the acts referred to in art 2-5 was
committed by a subordinate does not relieve his
superior of criminal responsibility if he know or had
reason to know that the subordinate was about to
commit such acts or had done so, and the superior
failed to take the necessary and reasonable
measures to prevent suc acts or to punish the
perpetrators thereof.
Pasal 28 Statuta Roma:
a. military commander or person effectively acting as
military commander;
-knew, or owing to the circumstances at the time,
should have known,
-failed to take all necessary and reasonable
measures within his/her power to prevent or repress
their commision or to submit the matter to the
competent authorities for investigation and
prosecution
b. superior:
-knew, or consiously disregarded information which
clearly indicated,
- the crime concerned activities that were within the
effective responsibility and control of the superior
Commanders Responsibility Dalam
Praktik Hukum Internasional

The High Command Case: Strict Liability


Jenderal Tomaguci Yamashita: Gubernur Militer
Jepang di Filipina bertanggungjawab karena peristiwa
yang bersifat meluas
Direktur Pabrik di Rwanda: Civilian Authorities
 Pembunuhan tawanan di penjara Bosnia (ICTY):
De facto Commander
 Kasus My Lai (US Military Court): komandan
tidak harus melihat sendiri peristiwa itu
dilakukan, Pasal 86 ayat 2 Protokol Tambahan1
Syarat commanders/superiors
Responsibility
 Ada
hubungan atasan-bawahan
 Memiliki kontrol terhadap bawahan
 Memiliki kewenangan untuk mengambil
tindakan
 Mengetahui, atau seharusnya mengetahui
 Gagal mengambil tindakan untuk
mencegah,menghentikan atau membawa
pelaku ke pengadilan
PENGADILAN HAM

SEJARAH PEMBENTUKAN DAN DASAR
HUKUM:







REFORMASI (PERLINDUNGAN HAM SBG
PRIMARY TRIGGER FACTOR)
PERISTIWA SETELAH JAJAK PENDAPAT DI
TIMTIM
TAP MPR NO XVII/MPR/1998 – HAM
AMANDEMEN UUD 1945 (PASAL 28 A-J)
UU NOMOR 39 TAHUN 1999 – HAM
PERPU NOMOR 1 TAHUN 1999
UU NOMOR 26 TAHUN 2000 – PERADILAN HAM
PENGADILAN HAM ADHOC
 PASAL
43 UU NOMOR : 26 TAHUN 2000
 KEPPRES NO: 53 TAHUN 2001


PENGADILAN HAM ADHOC UTK
PERISTIWA TIM-TIM DAN TANJUNG PRIOK
YURISDIKSI TERLALU LUAS
 KEPPRES


NO : 96 TAHUN 2001
PELANGGARAN HAM DI LIQUICA, DILI,
SOAE BULAN APRIL-SEPTEMBER 1999
PELANGGARAN HAM TJ PRIOK SEPT 1984
YURISDIKSI MATERIAE
 PASAL


7 UU NO: 26 TAHUN 2000:
KEJAHATAN GENOSIDA
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
 SAMA
DGN STATUTA ROMA
 KECUALI :



KEJAHATAN PERANG
AGRESI
PASAL 7 HURUF K STATUTA ROMA
HUKUM ACARA








KUHAP, DGN PERBEDAAN:
PENYELIDIKAN OLEH KOMNAS HAM
PENYIDIKAN OLEH JAKSA AGUNG
PENUNTUTAN OLEH JAKSA AGUNG
JANGKA WAKTU PENYIDIKAN, PENUNTUTAN
DAN PERSIDANGAN
JANGKA WAKTU PENAHANAN LBH LAMA
MAJELIS HAKIM 5 ORG
TIDAK ADA DALUARSA
PERBEDAAN DGN ICC






YURISDIKSI MATERIAE
ASAS RETROAKTIF
PIDANA MATI
PRINSIP PIDANA MINIMUM KHUSUS
PRAPERADILAN
JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN DAN
PENAHANAN
 HUKUM ACARA
 ELEMENTS OF CRIMES
 UPAYA HUKUM