- No category
KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
advertisement
KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan BREVET AB presented by : lely haryanto, bkp Pembedaan Hukum Pajak HUKUM PAJAK HUKUM FORMAL HUKUM MATERIAL - UU KUP - UU PPh - UU PPSP - UU PPN/PPn BM - UU Bea Meterai - UU PP - UU PBB - UU BPHTB - UU PDRD DASAR HUKUM UU Nomor 16 Tahun 2009 UU Nomor 11 Tahun 2020 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU Nomor 7 Tahun 2021 PMK No 242 Tahun 2014 PMK No 9 Tahun 2018 PMK No 9/PMK.03/2018 PMK No 112 Tahun 2022 TAHAPAN WAJIB PAJAK Tahap 1 -NPWP -PKP -Pembukuan -SPT -Pembayaran (Self Assessment) Tahap 2 -Pemeriksaan -Penetapan & Ketetapan Tahap 3 -Pembetulan -Sengketa Pajak Tahap 4 -Restitusi -Imbalan Bunga --------------------------Penagihan -Tindak Pidana Pajak itu apa sih sebenarnya? T’rus, kenapa saya harus bayar pajak? PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007 std UU No.16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PENGERTIAN PAJAK PAJAK adalah Kontribusi Wajib kepada Negara Terutang oleh Orang Pribadi atau Badan Sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang Tidak mendapatkan Imbalan secara Langsung Digunakan untuk Keperluan Negara bagi sebesar- besarnya Kemakmuran Rakyat Posyandu, Imunisasi Fasilitas & Infrastruktur Pelayanan kesehatan Subsidi Pangan & BBM APBN YANG SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PEMBANGUNAN PEMILIHAN UMUM Pertahanan & Keamanan Penegakan Hukum Pendidikan Dana Alokasi Umum Kelestarian LH Penanggulan Bencana Kelestarian Budaya Transportasi masal Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. WAJIB PAJAK BADAN ORANG PRIBADI MELIPUTI PEMBAYAR PAJAK PEMOTONG PAJAK PEMUNGUT PAJAK YANG MEMPUNYAI HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN KEWAJIBAN MENDAFTARKAN DIRI Pasal 2 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SUBJEKTIF OBJEKTIF WAJIB MENDAFTARKAN DIRI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI: TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN DIBERIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN PERUBAHANNYA KEWAJIBAN MELAPORKAN USAHA Pasal 2 ayat (2) SETIAP WAJIB PAJAK SEBAGAI PENGUSAHA YANG DIKENAI PAJAK BERDASARKAN UU PPN 1984 DAN PERUBAHANNYA WAJIB WAJIB MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI: TEMPAT TINGGAL TEMPAT KEDUDUKAN TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN DIKUKUHKAN MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK Orang Pribadi adalah orang pada umumnya - tidak memandang jenis kelamin - tidak memandang usia - termasuk pula warisan yang belum terbagi yang menggantikan yang berhak Badan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha Contoh : PT, CV, BUMN / BUMD, firma, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk badan lainnya KEWAJIBAN SUBJEKTIF KEWAJIBAN OBJEKTIF WAJIB PAJAK Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP npwp Nomor Pokok Wajib Pajak Kapan mendaftar (NPWP) 1 bulan setelah Saat usaha Mulai dijalankan Paling lambat Pada akhir bln Berikutnya pengh Telah melebihi PTKP Sebelum saat Terutang PPh WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas WP Badan WPOP yg tdk menjalankan usaha/pek bebas tapi peng sd suatu bulan > PTKP WP Pemungut/ Pemotong pajak Persyaratan NPWP ORANG PRIBADI YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, YANG MEMPEROLEH PENGHASILAN DIATAS PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK; WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI LAINNYA. NB: WANITA KAWIN YG INGIN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SENDIRI DAPAT MEMILIKI NPWP ATAS NAMANYA BAGI ANGGOTA KELUARGA DITAMBAH KK + NPWP PENANGGUNG BIAYA HIDUP KTP BAGI PENDUDUK INDONESIA , ATAU PASPOR BAGI ORANG ASING Tempat Pendaftaran NPWP • KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP YBS. • DALAM HAL KEGIATAN USAHA DI BEBERAPA TEMPAT, JUGA WAJIB MENDAFTARKAN DIRI KE KPP YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT-TEMPAT KEGIATAN USAHA WP; • DALAM HAL TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN WP BERADA DALAM DUA ATAU LEBIH WILAYAH KERJA KPP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENETAPKAN KPP TEMPAT WP TERDAFTAR. Tempat pendaftaran WP tertentu • KPP BUMN • KPP PMA I-VI • KPP Badora I-II • KPP PMB • KPP WP Besar I-II • KPP WP OP Besar Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.03/2022 – PMK no 136 tahun 2023 >> Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan >> Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan: a. berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau b. secara jabatan. Bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak lristansi Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit: a. berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau b. secara jabatan. Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud di atas digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. (melalui PMK no 136 tahun 2023, diundur paling lambat 1 Juli 2024) Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau diberikan NPWP secara jabatan mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk; memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak lnstansi Pemerintah; memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi Wajib Pajak cabang. NITKU PERDIRJEN NO 7/PJ/2025 NITKU merupakan nomor identitas yang diberikan kepada setiap tempat kegiatan usaha wajib pajak, termasuk tempat tinggal atau domisili wajib pajak Seseorang yang telah terdaftar sebagai wajib pajak akan otomatis memiliki Nomor Induk Kependudukan (NITKU), terdiri dari NIK ditambah angka (16 digit) FUNGSI NITKU PERDIRJEN NO 7/PJ/2025 Mengidentifikasi lokasi tempat masing-masing pegawai bekerja dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Memberikan akses kepada pengurus, pegawai di kantor cabang, atau pegawai di subunit organisasi wajib pajak untuk dapat membuat atau menandatangani bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) dan faktur pajak Mengidentifikasi lokasi tempat tinggal, tempat kedudukan, dan cabang tempat kegiatan usaha wajib pajak orang pribadi tertentu (OPPT) dan wajib pajak badan yang dikenai PPh final untuk melaporkan peredaran usaha di setiap tempat dalam SPT Tahunan PPh. FUNGSI NITKU PERDIRJEN NO 7/PJ/2025 Mengidentifikasi alamat PKP, baik penjual barang kena pajak (BKP) atau penyedia jasa kena pajak (JKP) maupun pembeli BKP dan/atau penerima JKP. Identifikasi lokasi objek PBB untuk pelaporan objek PBB Administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Siapa yang wajib dikukuhkan sebagai PKP ? WPOP WP Badan Yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN sesuai UU PPN Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP Untuk mengetahui identitas PKP melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN Kapan melaporkan usaha (Pengukuhan PKP) Sblm melakukan penyerahan BKP/JKP WPOP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas WP Badan Paling lambat Pada akhir masa Pajak berikutnya Setelah omzet 4,8 M Melalui PMK no 164 tahun 2023, paling Lambat akhir tahun Pengusaha Kecil Kapan direspon? Berkas diterima lengkap Pendaftaran NPWP Pengukuhan PKP Paling lambat hari kerja berikutnya Paling lambat 10 hari kerja berikutnya Kartu NPWP Surat Keterangan Terdaftar Surat Pengukuhan PKP Wanita Kawin Wanita Kawin yg Memiliki Penghasilan Penghasilan isteri digabung dgn suami NPWP isteri = NPWP suami (Hak & kewajiban perpajakan digabung) bila telah memiliki NPWP sebelum kawin maka harus mengajukan penghapusan bila telah memiliki NPWP sebelum kawin maka tidak perlu mendaftarkan diri lagi Pasal 2 hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan & harta YA TIDAK ingin melaksanakan hak & memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak & kewajiban perpajakan suami Isteri &suami masing-masing memiliki NPWP, (Hak & kewajiban perpajakan terpisah) Anak yang Belum Dewasa Sesuai UU PPh 1984 dan perubahannya Anak yg belum dewasa belum berumur 18 tahun & belum pernah menikah kewajiban perpajakan digabung dgn orang tuanya NPWP ikut dgn orang tuanya Pasal 2 Warisan Yang Belum Terbagi Warisan yg belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yg berhak menggunakan NPWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan diwakili oleh o salah seorang ahli waris; o pelaksana wasiat; atau o pihak yang mengurus harta peninggalan. Pasal 3 SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pidana penjara 6 bulan - 6 tahun denda 2 – 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP Penerbitan NPWP dan PKP secara Jabatan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara Jabatan WP telah menenuhi persyaratan objektif dan subjektif namun tidak mau mendaftar Pengusaha yang dikenai PPN namun tidak melaporkan usahanya Kewajiban perpajakan bagi WP tersebut dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP. Jabatan Permohonan WP Dirjen Pajak Pemeriksaan Penelitian Penghapusan NPWP Pasal 4 6 BULAN 12 BULAN WP OP WP BADAN WP TERTENTU Catatan: Verifikasi dapat juga untuk penerbitan NPWP secara jabatan Latihan I • Lenny adalah seorang karyawati yang baru bekerja sejak 5 Januari 2019 sebagai staff perpajak dengan gaji per bulan yang telah melampaui batas PTKP. Lenny tinggal bersama keluarga di sebuah perumahan di kawasan Kelapa Gading. Pada tanggal 08 Juli 2019 Lenny melepas masa lajangnya setelah dipersunting oleh seorang pria idaman hatinya. • Pertanyaan : Bagaimana Lenny melaksanakan kewajiban pajaknya, khususnya dalam hal pendaftaran sebagai WP. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK SELAIN MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMILIKI NPWP, APA? 3M Menghitung Membayar Melapor Pajak yang terutang Yg Wajib Pembukuan (Pasal 28) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WAJIB PEMBUKUAN WP Badan PENGECUALIAN: WPOP yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketentuan-ketentuan Pembukuan (Pasal 28) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan: memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menkeu harus diselenggarakan di Indonesia diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual dan stelsel kas Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan Mata Uang Dolar AS PERDIRJEN NO 8/PJ/2025 Wajib Pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia di bidang pertambangan mineral dan batubara; Wajib Pajak kontraktor kontrak kerja sama yang beroperasi di bidang pertambangan minyak dan gas bumi; Wajib Pajak dalam rangka penanaman modal asing Bentuk Usaha Tetap; Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri; Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan Mata Uang Dolar AS PERDIRJEN NO 8/PJ/2025 Kontrak Investasi Kolektif Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia; Wajib Pajak yang terikat perjanjian dengan Pemerintah, yang dalam perjanjian tersebut mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dolar Amerika Serikat; atau Wajib Pajak yang melakukan kerja sama operasi sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama atau akta pendiriannya, yang meliputi: Penyimpanan Dokumen Pembukuan Buku, catatan, dan dokumen termasuk hasil pengolahan data dasar pembukuan/ pencatatan 10 tahun di Indonesia *Berdasarkan Pasal 28 UUKUP SANKSI-SANKSI Setiap orang yang dengan sengaja: memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara 6 bulan - 6 tahun dan denda 2-4x jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 39 UUKUP Surat Pemberitahuan (Pasal 3) Self Assessement System Menghitung Memperhitungkan Membayar melaporkan Psl 12(1) Pajak Terutang SPT Manual Elektronik Masa Tahunan SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) SURAT yang oleh WAJIB PAJAK digunakan untuk MELAPORKAN: PENGHITUNGAN dan/atau PEMBAYARAN PAJAK OBYEK PAJAK dan/atau BUKAN OBYEK PAJAK HARTA dan KEWAJIBAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN KEWAJIBAN MENGISI SPT Pasal 3 ayat (1) SETIAP WAJIB PAJAK WAJIB MENGISI SPT dengan: BENAR LENGKAP JELAS DALAM BAHASA INDONESIA dengan menggunakan: HURUF LATIN ANGKA ARAB SATUAN MATA UANG RUPIAH MENANDATANGANI serta MENYAMPAIKANNYA ke KANTOR DITJEN PAJAK TEMPAT WP TERDAFTAR atau DIKUKUHKAN atau TEMPAT LAIN yang DITETAPKAN oleh DIRJEN PAJAK KEWAJIBAN MENGISI SPT Pasal 3 ayat (1a) WAJIB PAJAK yang telah mendapat IZIN MENTERI KEUANGAN untuk menyelenggarakan PEMBUKUAN dengan MENGGUNAKAN: BAHASA ASING MATA UANG SELAIN RUPIAH WAJIB MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN BAHASA INDONESIA MATA UANG SELAIN RUPIAH PELAKSANAANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN PENANDATANGANAN SPT Pasal 3 ayat (1b) PENANDATANGAN SPT DAPAT DILAKUKAN SECARA BIASA TANDA TANGAN STEMPEL TANDA TANGAN ELEKTRONIK DIGITAL YANG SEMUANYA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DENGAN atau BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 181/PMK.03/2007 Jenis SPT SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Form 1770, 1770 S, 1770 SS, 1770 Y) PERDIRJEN NO 11/PJ/2025 : SPT TAHUNAN WPOP DISERAGAMKAN Wajib Pajak Badan ( Form 1771, 1771 $, 1771 Y) SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (form1721) PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 dan Pasal 26 PPh Pasal 4 ayat 2 PPh Pasal 15 PPh Pasal 25 PPN (form 1111 dan 1107 PUT) PELAPORAN SPT BUKTI PENERIMAAN SPT SPT Secara langsung Tanda penerimaan surat Via Pos Bukti pengiriman surat Cara lain Jasa ekspedisi e-filing Bukti Penerimaan Elektronik Kapan Harus Lapor Pajak ?? Kapan Bayarnya ??? PMK - 242/PMK.03/2014 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK, DAN PELAPORAN PAJAK No. 1 PPh Psl.4 ayat 2 : 2 Jenis Pajak Pemotong PPh Dibayar Sendiri Bayar tgl 10 bln berikutnya tgl 15 bln berikutnya Lapor tgl 20 bln berikutnya tgl 20 bln berikutnya 3 PPh Psl.15 4 - Pemotong PPh Dibayar Sendiri tgl 10 bln berikutnya tgl 15 bln berikutnya tgl 20 bln berikutnya tgl 20 bln berikutnya 5 PPh Psl.21 - Pemotong PPh tgl 10 bln berikutnya tgl 20 bln berikutnya 6 PPh Psl.23 & 26 - Pemotong PPh tgl 10 bln berikutnya tgl 20 bln berikutnya 7 PPh Psl.25 - Pemotong PPh tgl 15 bln berikutnya tgl 20 bln berikutnya 8 PPh Psl.22, PPN & PPNBM (Impor Bea Masuk Dibebaskan) Saat PIB 9 PPh Psl.22, PPN & PPNBM (Impor Dipungut Beacukai) Satu hari kerja berikutnya Hari kerja terakhir minggu berikutnya 10 PPh Psl.22 (Dipungut Bendahara) Saat Pembayaran Tagihan 14 hari setelah masa pajak berakhir 11 PPh PSl.22 (BBM, Gas & Pelumas) tgl 10 bln berikutnya tgl 20 bln berikutnya 12 PPh Psl.22 (WP Badan Tertentu) tgl 10 bln berikutnya tgl 20 bln berikutnya No 13 PPN & PPN BM (Satu Masa Pajak) Jenis Pajak Bayar Sebelum SPM dilapor Lapor Akhir bulan berikutnya PPN Membangun Sendiri tgl 15 bln berikutnya Akhir bulan berikutnya 13a PPN BKP tdk Berwujud &/ JKP dari luar daerah Pabean tgl 15 bln berikutnya Akhir bulan berikutnya 14 PPN & PPN BM (Dipungut Bendahara atau Instansi Pemerintah yg ditunjuk) tgl 7 bln berikutnya Akhir bulan berikutnya 14a PPN & PPN BM (Dipungut Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar) Saat Pembayaran Tagihan Rekanan 15 PPN & PPN BM (Dipungut selain Bendahara atau Instansi Pemerintah yg ditunjuk) tgl 15 bln berikutnya Akhir bulan berikutnya 16 PPh Psl.25 WP kriteria tertentu lapor beberapa masa pajak dalam satu SPM Akhir Masa Pajak terakhir. 20 hari setelah masa pajak terakhir 17 Selain PPh Psl.25 WP kriteria tertentu lapor beberapa masa pajak dalam sesuai batas waktu masing2 jenis pajak. 20 hari setelah masa pajak terakhir DALAM HAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR, MAKA PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN DAPAT DILAKUKAN PALING LAMBAT PADA HARI KERJA BERIKUTNYA PMK – 242/PMK.03/2014 – PASAL 9 AYAT 1 DALAM HAL BATAS AKHIR PELAPORAN SPT BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR, MAKA PELAPORAN SPT DAPAT DISAMPAIKAN PALING LAMBAT PADA HARI KERJA BERIKUTNYA PMK – 242/PMK.03/2014 – PASAL 12 AYAT 1 HARI LIBUR YAITU HARI SABTU, HARI MINGGU, HARI LIBUR NASIONAL HARI YANG DILIBURKAN UNTUK PEMILU, ATAU CUTI BERSAMA SECARA NASIONAL PMK – 242/PMK.03/2014 – PASAL 12 AYAT 2 BATAS WAKTU PELUNASAN PPh Pasal 29 Pasal 9 ayat (2) UU KUP KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Psl.29) TAHUN BUKU = TAHUN kalender TAHUN BUKU # TAHUN kalender HARUS DILUNASI PALING LAMBAT Sebelum SPT disampaikan SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA Pasal 9 ayat (2a) PEMBAYARAN atau PENYETORAN PAJAK yang DILAKUKAN SETELAH TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN atau PENYETORAN PAJAK, DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% PER BULAN DIHITUNG dari TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN sampai dengan TANGGAL PEMBAYARAN, BAGIAN dari BULAN DIHITUNG PENUH 1 (SATU) BULAN. (diubah melalui UU Ciptaker mjd suku bunga acuan) Sanksi Keterlambatan Pelaporan (Psl 7(1)-7(2) Sanksi adminitrasi berupa denda : Rp. 500.000,- untuk SPT Masa PPN Rp. 100.000,- untuk SPT Masa lainnya Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP Rp. 1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan Sanksi keterlambatan tidak dikenakan untuk : PMK No 9/PMK.03/2018 WP OP yang telah meninggal dunia > SPT masa nihilsudah tidaktidak wajib lapor SPT, untuk WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau -pekerjaan PPh pasal 25 bebas -PPN 1107 PUT WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia BUT yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia Bendahara yang25 tidak melakukan pembayaran lagi SPT PPh pasal tidak wajib lapor jika sudah WPpembayaran yang terkena bencana (diatur dgn Permenkeu) ada dan NTPN sudah divalidasi WP lain (diatur dengan Permenku) WP Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan. Sanksi keterlambatan pembayaran pajak ANGSURAN Atas 1. STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 2. PPh Pasal 29 dikenai bunga sebesar 2% sebulan atas pajak yang kurang dibayar. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK DAPAT MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PALING LAMA 2 (DUA) BULAN DENGAN SYARAT : a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, atau b. Dengan cara lain KEPADA DIRJEN PAJAK KETENTUANNYA DIATUR DALAM PERMENKEU Pasal 9 ayat (2) PER-181/PMK.03/2007 PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SELAIN PEMBERITAHUAN sebagaimana dimaksud PASAL 3 AYAT (4), SYARAT LAIN YANG DITENTUKAN ADALAH : 1. PEMBERITAHUAN HARUS DISERTAI DENGAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YANG TERUTANG DALAM 1 (SATU) TAHUN, 2. SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG. Studi Kasus I PT Mau Enak Terus menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2019 pada tanggal 23 Februari 2019. Atas angsuran sebesar 10 juta rupiah telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 18 Februari 2019. Jelaskan sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut! dapat PPh pasal 25 masa Januari 2019 Dibayar tgl 18 Feb 2019 penuh 1 bulan) JT : 15 Feb terlambat 3 hari (dihitung Sanksi (pasal 9 ayat 2a) = 2% X 10 juta X 1 bl = 200rb Sanksi telat lapor tdk dikenakan… krn sdh ada pembayaran sebelum jatuh tempo pelaporan Studi Kasus II PT Ogah Rugi menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 pada tanggal 28 Juni 2019. Tahun Buku Wajib Pajak adalah Januari – Desember. Wajib Pajak tidak menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Atas kurang bayar sebesar 50 juta rupiah telah dibayar melalui Bank Persepsi pada tanggal 05 Mei 2019. Jelaskan sanksi perpajakan yang dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut! dapat Sanksi telat lapor (pasal 7) Sanksi telat bayar (pasal 9 aya 2b) = 1 juta = 2% X 50 juta X 1 bl = 1 juta Sanksi yg dikenakan ke PT Ogah Rugi = 2 juta ditagih dg STP Pembetulan SPT (Pasal 8) Pembetulan SPT (Pasal 8)Pasal Ketentuan/Kondisi Syarat Konsekuensi cont. 8(3) WP sudah diperiksa Dengan kemauan tidak dilakukan tapi blm dilakukan penyidikan 8 (4) dan 8(5) WP sudah diperiksa tetapi blm diterbitkan surat ketetapan pajak 8(6) Lihat UU sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya Membayar kekurangan pajak terutang penyidikan dikenakan sanksi 150 % dari jumlah KB Dengan kemauan sendiri mengungkapkan pengisian SPT Dilakukan dalam laporan tersendiri Harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya Lihat UU (diubah di UU Ciptaker mjd 100%) jika ada KB ditambah sanksi 50 % (diubah di UU Ciptaker mjd sanksi bunga) Harus dilunasi sebelum laporan tersendiri disampaikan Pemeriksaan tetap Lihat UUdilanjutkan WAKIL WP Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, WP diwakili, dalam hal: a. badan : pengurus b. badan dalam pembubaran atau pailit : orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan c. warisan yang belum terbagi : salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya d. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan : wali atau pengampunya TANGGUNGJAWAB WAKIL Wakil WP bertanggungjawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut
0
advertisement
Download
advertisement
Add this document to collection(s)
You can add this document to your study collection(s)
Sign in Available only to authorized usersAdd this document to saved
You can add this document to your saved list
Sign in Available only to authorized users