PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Di Susun Oleh : Kelompok 5
Rafi Firmansyah
2410532032
Mahatma Sultani Muvi
2410532020
Rahanum Aulia
2410531040
Sabrina
2410531006
Rafli Zaniko
2410532084
Afifah Beauty Rahmah
2410533012
Illiyun Arta Berliani
2410533050
Fajri Aulia Rahman
2410531048
Dosen Pengampu :
Silmi, S.E., M.Ak.
Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Andalas
2025
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
“Pajak Pertambahan Nilai” ini dengan baik dan tepat waktu.
Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah
perpajakan, sekaligus sebagai upaya untuk memperdalam pemahaman mengenai
sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia. PPN merupakan
salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki kontribusi besar terhadap
penerimaan negara. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap unsur-unsur
utama dalam PPN seperti definisi, dasar hukum, subjek, objek, dasar pengenaan,
tarif, fasilitas, hingga mekanisme perhitungannya sangat penting, khususnya bagi
mahasiswa di bidang ekonomi dan akuntansi.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi
maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat
diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pembimbing serta semua
pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan selama penyusunan makalah
ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi
tambahan pengetahuan dan referensi dalam memahami sistem perpajakan,
khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai.
Padang, Juni 2025
Penulis
i
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang berperan
penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Di antara berbagai jenis pajak
yang berlaku di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki posisi strategis
karena diberlakukan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri. PPN bersifat
tidak langsung, artinya pajak ini dibayar oleh konsumen akhir, namun disetor ke
negara oleh pengusaha kena pajak (PKP).
PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN yang telah
mengalami
beberapa
kali
perubahan,
terakhir
melalui
Undang-Undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021. Dalam
implementasinya, PPN memiliki elemen-elemen penting yang harus dipahami,
yaitu: subjek dan objek PPN, dasar pengenaan pajak, tarif, fasilitas yang diberikan
pemerintah, serta mekanisme pemungutan dan pelaporan.
Pemahaman terhadap sistem PPN tidak hanya penting bagi para pelaku usaha, tetapi
juga bagi mahasiswa, khususnya di bidang ekonomi, akuntansi, dan hukum
perpajakan. Hal ini karena PPN merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik
perpajakan nasional dan erat kaitannya dengan kegiatan usaha sehari-hari.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa definisi dan dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
2. Siapa yang menjadi subjek PPN?
3. Apa saja yang menjadi objek PPN?
4. Bagaimana dasar pengenaan PPN ditentukan?
5. Berapa tarif PPN yang berlaku di Indonesia saat ini?
6. Apa saja fasilitas PPN yang diberikan pemerintah?
7. Bagaimana mekanisme dan perhitungan PPN dilakukan dalam praktik?
1
1.3 Tujuan Penulisan
1. Menjelaskan secara jelas definisi dan dasar hukum PPN di Indonesia.
2. Menguraikan siapa saja yang menjadi subjek dan objek PPN.
3. Menjelaskan dasar pengenaan dan tarif yang berlaku dalam sistem PPN.
4. Mengidentifikasi berbagai fasilitas PPN yang tersedia bagi wajib pajak.
5. Menyajikan gambaran umum tentang mekanisme dan cara perhitungan
PPN.
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Definisi dan Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai
a. definisi
Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah Pajak tidak lansung yang
dikenakan atas penyerahan dan atau pemamfaatan dari Barang Kena Pajak
dan atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam daerah pabean. PPN
bersifat tidak langsung dan tidak kumulatif. Ini berarti pajak tersebut hanya
dikenakan pada nilai tambah di setiap tahapan produksi atau distribusi.
b. Dasar Hukum
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.
3.
PP.No.44 tahun 2022 tentang Aturan.pelaksanaan UU.HPP Tentang PPN dan
PPnBM
4.
PP.No.49 tahun 2022 tentang Pemberian/fasilitas terhadap PPN terhutang
5.
PMK N0 186 Tahun 2022 Pedoman tentang pengkreditan PPN Masukan
2.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Sebagaimana diatur dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009, subjek PPN adalah:

Pengusaha Kena Pajak (PKP): Wajib memungut PPN dan menyetorkannya ke
negara.

Non-PKP: Tidak wajib memungut PPN, tetapi tetap membayar pajak jika
membeli barang atau jasa yang dikenakan PPN.
3
Jadi, PKP pemungut PPN di antaranya, Badan, Pemerintah, dan wajib pajak orang
pribadi pengusaha yang berstatus PKP. Sedangkan pihak yang dipungut atau subjek
PPN yaitu bisa wjib pajak PKP maupun non-PKP.
Pengecualian pengukuhan sebagai PKP diberikan bagi pengusaha kecil yang
batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada saat ini, batasan pengusaha
kecil tersebut diatur dalam PMK 197/PMK.03/2013, yaitu pengusaha yang
melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan omzet tidak lebih dari Rp4,8
miliar setahun.
2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai
Berikut adalah barang/Jasa yang Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai:
1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam
daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2) Impor Barang Kena Pajak.
3) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean.
4) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean.
5) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor Jasa
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
6) Kegiatan Membangun Sendiri bangunan dengan luas lebih dari 200m2 yang
dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan/atau pekerjaan oleh Orang
Pribadi atau Badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
7) Penyerahan
aktiva
yang
menurut
tujuan
semula
tidak
untuk
diperjualbelikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat
perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan.
Berikut daftar barang/ jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.
1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya
a. Minyak mentah
b. Gas bumi
c. Panas bumi
4
d. Pasir dan kerikil
e. Batu bara (sebelum diproses jadi briket)
f. Bijih timah, bijih besi, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak dan
bijih bauksit
2) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
a. Segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan
atau beras putih.
b. Segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning
kemerahan atau jagung brondong.
c. Sagu.
d. Segala bentuk kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning
atau kedelai hitam dalam bentuk pecah atau utuh.
e. Garam, baik yang beryodium atau tidak.
3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung
dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di
tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau katering
a. Uang, emas batangan dan surat berharga.
b. Jasa pelayanan kesehatan medis
c. Jasa pelayanan sosial
d. Jasa pengiriman surat dengan perangko
e. Jasa keuangan
f. Jasa asuransi
g. Jasa asuransi (kecuali broker asuransi)
h. Jasa keagamaan
i. Jasa pendidikan
j.
Jasa kesenian dan hiburan
k. Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan
l. Jasa angkutan umum
m. Jasa tenaga kerja
5
n. Jasa perhotelan
o.
Jasa yang disediakan oleh pemerintah
p. Jasa penyediaan tempat parkir
q. Jasa telepon umum dengan menggunakan logam
r. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
s. Jasa boga atau catering
2.4 Dasar Pengenaan Pajak
Untuk menghitung PPN digunakan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (
DPP ). Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sendiri terdiri dari:
1) Harga Jual
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena
Pajak.
2) Penggantian
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang
diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa
Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud.
3) Nilai Impor
Nilai Impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Bea
Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai
untuk impor Barang Kena Pajak.
4) Nilai Ekspor
Nilai Ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportir.
5) Nilai Lain
Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar
Pengenaan Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan.
DPP PPN (Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai) yang diatur
dalam Pasal 9 ayat 1 sebagai berikut:
6
1) Untuk penyerahan BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud, DPPnya adalah jumlah harga jual.
2) Untuk pengimporan BKP, DPP-nya adalah nilai impor (definisi nilai
impor lihat Pasal 1 angka 20 UU PPN).
3) Untuk pengeksporan BKP, DPP-nya adalah nilai ekspor.
4) Untuk kasus penyerahan BKP/JKP tertentu, DPP-nya adalah nilai lain.
Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan Menteri Keuangan
sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jenis
penyerahan BKP/JKP tertentu.
2.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan ( UU HPP ), tarif PPN mengalami kenaikan secara
bertahap:
1) Tarif Umum

Tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022

Tarif PPN 12% diberlakukan 1 Januari 2025 (kenaikan tarif PPN untuk
barang dan jasa non-mewah ditunda, dan tarif PPN 12 persen hanya
diberlakukan pada barang mewah). Namun sesuai ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 131/2024 tarif efektif PPN
untuk barang dan jasa non-mewah dihitung dengan mengalikan tarif 12%
dengan DPP nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai
impor, atau penggantian. Dengan demikian, tarif efektif PPN untuk
barang dan jasa non-mewah tetap sebesar 11%.
2) Tarif Khusus
Sedangkan tarif khusus untuk kemudahan dalam pemungutan PPN,
atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN
final, misalnya 1%, 2% atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan
PMK.
Selain
itu,
dalam
UU
HPP
ini
juga
terdapat
perubahan
terkait daftar negative list atau barang/jasa yang tidak dikenakan PPN.
7
Artinya, beberapa barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN
sekarang kena pajak.
2.6 Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
Setidaknya ada beberapa fasilitas atau insentif Pajak Pertambahan Nilai yang bisa
dimanfaatkan oleh PKP, di antaranya:
1) PPN Tidak Dipungut dan Dibebaskan
Pembebasan PPN diberikan pada Pengusaha Kena Pajak:
a.
PKP yang menyerahkan barang/jasa kena pajak tertentu
b.
Penyerahan pada perwakilan negara asing
c.
Penyerahan pada badan internasional
d.
Penyerahan dengan asas timbal balik/resiprokal
Sedangkan PPN tidak dipungut diberikan untuk penyerahan terkait
dengan kawasan ekonomi tertentu. Fasilitas pembebasan tarif Pajak
Pertambahan Nilai ini diatur dalam UU PPN Pasal 16B Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 jo. UU No. 42/2009.
2) Fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP)
Insentif PPN DTP diberikan pada sektor properti yang diatur dalam PMK No 7
Tahun 2024.
a. Diskon DTP properti 100% untuk Pajak Pertambahan Nilai rumah
atau unit dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar.
b. Diskon PPN DTP properti sebesar 50% untuk rumah atau unit
dengan harga di atas Rp2 miliar – Rp5 miliar.
3) PPN Tarif 0%
Pengenaan PPN 0% diberikan pada ekspor barang/jasa kena pajak, yang diatur
dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Pertambahan Nilai. Pemberian insentif PPN 0%
dilakukan perluasan jenis ekspor jasa kena pajak (JKP), yang mulai berlaku sejak
29 Maret 2021, diatur dalam PMK No. 32/PMK.03/2019.
2.7 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
Secara umum, mekanisme pemungutan PPN adalah sebagai berikut:
8
1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa
Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli dan membuat Faktur
Pajak sebagai bukti pemungutan.
2) PPN yang tertulis di Faktur Pajak disebut Pajak Keluaran, yaitu pajak yang
harus dibayarkan oleh PKP kepada negara.
3) Saat PKP membeli BKP atau JKP yang dikenakan PPN, pajak yang dibayarkan
disebut Pajak Masukan. Pajak ini bisa dikreditkan jika pembelian terkait
langsung dengan kegiatan usaha.
4) Setiap bulan, jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, selisihnya
harus dibayar ke negara sebelum batas akhir setor pajak pada bulan berikutnya.
Jika Pajak Masukan lebih besar, selisihnya bisa dipakai untuk masa pajak
berikutnya. Pengembalian pajak (restitusi) hanya dapat diajukan pada akhir
tahun buku tertentu. Hanya PKP yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU
Nomor 42 Tahun 2009 saja yang dapat mengajukan restitusi untuk setiap Masa
Pajak.
5) PKP harus melaporkan PPN melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setiap bulan, paling lambat akhir bulan
berikutnya.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalikan
tarif pajak dengan DPP. Proses perhitungan tersebut dapat diilustrasikan
sebagai berikut:
Pajak Pertambahan Nilai = Tarif PPN x Dasar Pengenaan Pajak
Contoh : Pada tanggal 3 Juli 2025, PT AAA yang merupakan Pengusaha Kena
Pajak (PKP) dan berkedudukan di Semarang melakukan penjualan satu unit kulkas
kepada Tuan A yang berdomisili di Magelang. Barang yang dijual merupakan
Barang Kena Pajak (BKP) dan bukan termasuk barang mewah. Harga jual kulkas
tersebut adalah sebesar Rp6.000.000 (belum termasuk Pajak Pertambahan
Nilai/PPN). Penyerahan barang dilakukan di Semarang, yang masih berada dalam
daerah pabean. PT AAA tidak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan wajib
9
memungut PPN atas penjualan barang tersebut. Tarif PPN yang berlaku adalah
sebesar 12%.
Dalam transaksi ini, PPN dihitung dengan menggunakan Dasar Pengenaan
Pajak (DPP).
Hitunglah :
1) Hitunglah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas transaksi penjualan kulkas
tersebut!
2) Hitunglah besarnya PPN yang harus dipungut oleh PT AAA atas penjualan
tersebut!
3) Tentukan jumlah total yang harus dibayarkan oleh Tuan A kepada PT AAA
(termasuk PPN)!
Jawab :
1) Menghitung Dasar Pengenaan Pajak
DPP = 11/12 x Rp 6.000.000 = Rp 5.500.000
2) Menghitung Besarnya PPN
PPN = 12% x Rp. 5.500.000 = Rp 660.000
3) Total Biaya Yang Harus Disediakan Pembeli
Total Bayar = Harga Jual + PPN = Rp 6.000.000 + Rp 660.000 = Rp
6.660.000
Penyetor dan Pelapor Pajak Pertambahan Nilai
Seperti penjelasan sebelumnya, pengusaha kena pajak (PKP) adalah
pemungut pajak. Sebagai pemungut PPN atas transaksi penjualan barang/jasa kena
pajak, PKP wajib menyetorkan PPN terutang atas pemungutan/pemotongan PPN
tersebut dan melaporkan pemungutan pajak pertambahan nilai tersebut setiap akhir
masa pajak berikutnya.
Batas akhir pelaporan dan penyetoran PPN adalah setiap akhir bulan masa
pajak berikutnya.
10
BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang
dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak
(JKP) di dalam Daerah Pabean Indonesia. PPN diterapkan dalam setiap mata rantai
produksi dan distribusi dengan sistem pajak atas nilai tambah, serta memiliki dasar
hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 jo. UU No. 42
Tahun 2009, dan UU HPP No. 7 Tahun 2021.
Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib memungut,
menyetor, dan melaporkan PPN. Objek PPN mencakup penyerahan dan impor BKP
serta JKP, termasuk pemanfaatan dari luar negeri, ekspor, hingga kegiatan
membangun sendiri. Sebaliknya, terdapat barang dan jasa tertentu yang
dikecualikan dari pengenaan PPN.
Dasar pengenaan PPN (DPP) terdiri atas harga jual, penggantian, nilai impor,
nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan. Tarif PPN umum saat ini adalah 11%
dan direncanakan menjadi 12%, dengan ketentuan khusus untuk beberapa jenis
barang atau usaha. Pemerintah juga memberikan fasilitas PPN berupa pembebasan,
tarif 0%, dan PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor tertentu.
Mekanisme pengenaan PPN menggunakan sistem kredit pajak, yaitu PPN
Keluaran dikurangi PPN Masukan. Jika PPN Keluaran lebih besar, PKP wajib
menyetorkan selisihnya ke negara. Sebaliknya, jika PPN Masukan lebih besar,
selisihnya bisa dikompensasikan atau dimintakan restitusi dengan syarat tertentu.
Secara keseluruhan, PPN merupakan instrumen fiskal yang penting dalam
penerimaan negara dan mendorong transparansi dalam sistem perpajakan
Indonesia.
11