SEKTOR JASA KEUANGAN DUKUNG PENGEMBANGAN UMKM
Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat vital
dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data publikasi yang dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan tanggal 5 Mei 2025,
disebutkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia saat ini berjumlah 64,2 juta dan
memberikan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar
Rp.8.573,89 triliun atau 61,07% dari total keseluruhan PDB negara kita.
Keberadaan UMKM berhasil menjadi salah satu pilar ketahanan ekonomi bangsa.
Dengan skala usaha kecil dan menengah, UMKM lebih fleksibel untuk beradaptasi
terhadap perubahan kondisi ekonomi. Di tengah kondisi perekonomian global saat ini
yang penuh ketidakpastian dan sangat volatile, justru keberadaan UMKM saat ini
berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi 117 juta pekerja atau 97% dari total
tenaga kerja yang ada. UMKM yang tersebar di berbagai daerah turut membantu
terciptanya pemerataan pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi
lokal dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa.
Mengingat begitu signifikannya kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan masih
besarnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan, pemerintah senantiasa berupaya
melakukan berbagai langkah guna mendorong dan mengembangkan UMKM menjadi
lebih bertumbuh lagi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kedala UMKM untuk
berkembang, salah satu faktor utama adalah terkait akses pembiayaan.
Banyak UMKM mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga
jasa keuangan karena beberapa faktor seperti jaminan (collateral) yang dimiliki,
kurangnya pemahaman dalam pengelolaan bisnis dan pembukuan serta rendahnya
tingkat pemahaman dan keterampilan pengelolaan keuangan (literasi keuangan).
Selama ini porsi penyaluran kredit kepada UMKM masih sangat kecil apabila
dibandingkan dengan usaha besar.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Guna mengatasi kendala yang dihadapi oleh UMKM khususnya dalam hal akses
pembiayaan, pemerintah telah meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program ini diluncurkan pada tanggal 5 November 2007 melalui Instruksi Presiden
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan UMKM. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan
kepada UMKM melalui syarat yang ringan.
KUR disalurkan oleh lembaga jasa keuangan yang kemudian digunakan oleh UMKM
untuk keperluan modal kerja serta investasi. Keunggulan program KUR ini adalah
suku bunga yang sangat rendah yaitu 6% per tahun. Selain itu UMKM yang hendak
memanfaatkan KUR tidak diwajibkan untuk memiliki agunan. Hal ini tentu sangat
meringankan para pelaku UMKM.
Adanya program KUR ini terbukti cukup berhasil. Hal ini terlihat dari tumbuhnya
penyaluran kredit yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan kepada UMKM.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia, selama tahun 2024 jumlah KUR yang telah
disalurkan sebanyak Rp280,28 triliun atau 100,10% dari target tahun 2024 sebesar
Rp280 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini mengalami pertumbuhan
sebesar 7,8% year on year (yoy). Adapun KUR tersebut disalurkan kepada 4,92 juta
para pelaku UMKM di seluruh wilayah di Indonesia.
Apabila dihitung secara agregat, pada periode 2015 sampai dengan 2024, jumlah
KUR yang telah disalurkan sebesar Rp1.827,2 triliun yang diterima oleh sebanyak
47,9 juta pelaku UMKM. Adapun untuk tahun 2025 sendiri, target KUR yang akan
disalurkan sebesar Rp300 triliun dengan 2 juta debitur UMKM baru dan 1 juta debitur
UMKM yang bergraduasi atau naik kelas.
Peran Otoritas Jasa Keuangan
Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut
mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Bentuk dukungan OJK antara lain
mendorong dan memotivasi bank dan berbagai lembaga jasa keuangan untuk dapat
lebih aktif dan gencar menyalurkan KUR kepada UMKM melalui berbagai insentif
peraturan dan kebijakan. Selain itu OJK memfasilitasi kerjasama antara lembaga jasa
keuangan agar cakupan KUR semakin luas terutama di berbagai daerah yang masih
terpencil.
Dukungan lainnya yang dilakukan oleh OJK yaitu melalui pengaturan tata kelola KUR
agar lembaga jasa keuangan dalam menyalurkan KUR tetap mematuhi ketentuan dan
standar yang berlaku, termasuk mengenai bunga, tenor, jaminan, serta tata cara
penyaluran kredit. OJK memastikan bahwa dana KUR yang disalurkan dilakukan
secara transparan, efisien, dan minim risiko sehingga membantu menciptakan
ekosistem pembiayaan yang sehat.
Selain itu, OJK juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan
UMKM melalui digitalisasi pembiayaan, membangun ekosistem digital Bank wakaf
Mikro, mendorong alternatif pendanaan melalui Securities Crowd Funding (SCF), dan
lain sebagainya. Diharapkan melalui berbagai upaya tersebut diatas, UMKM di
Indonesia dapat semakin maju, berkembang serta berkontribusi lebih banyak bagi
perekonomian nasional dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.