SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA FASE III 2005-sekarang FASE II: 2003/2004 Lahirnya UU KN DAN UU PN FASE I: Sebelum 2003 TONGGAK REFORMASI AKUNTANSI AKUNTANSI MODERN BASIS KAS MENUJU AKRUAL AKUNTANSI TRADISIONAL SINGLE ENTRY DAN BASIS KAS 1 1975 2001-2002 Otonomi daerah Kepmendagri 29/2002 basis CTA 2003-2004 Pake UU KN • Tidak ada standar • Single entry • PAN 1992 BAKUN 2005 SAP berbasis CTA PP 24/2005 1986 1987-1988 Simulasi akuntansi manual di bbrp departemen 2010 SAP berbasis akrual PP 71/2010 • Belum ada sistem akuntansi 1979-1980 • Desain SAP dan SAI PRA REFORMASI KEUANGAN NEGARA (SEBELUM 2003) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Laporan Keuangan hanya Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Sistem pencatatan akuntansi single entry; Pelaporan keuangan berdasarkan basis kas; Standar Akuntansi Pemerintahan belum ditetapkan; Pengolahan data belum terintegrasi secara memadai, penyusunan laporan keuangan bersifat sentralisasi; Transaksi keuangan disajikan tidak berdasarkan datadata yang telah direkonsiliasi; Adanya time lag yang panjang antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. PERHITUNGAN ANGGARAN (PAN) CONTOH ISI PAN 2003: 1.Realisasi Anggaran Pendapatan: Penerimaan Pajak, PNBP dan Penerimaan Hibah 2.Realisasi Anggaran Belanja: •Angg. Blj Pemerintah Pusat: Pengl Rutin & Pembangunan (sektor & subsektor) •Dana Perimbangan: DBH, DAU, DAK. •Dana Otonomi Khusus & Dana Penyeimbang 3. Defisit/Surplus 4. Pembiayaan 5. Sisa Kurang/Lebih Pembiayaan 6. SAL REFORMASI KEUANGAN NEGARA • UU 17/2003 → Keuangan Negara • UU 1/2004 → Perbendaharaan Negara • UU 15/2004 → Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Reformasi Pengelolaan Keuangan 1. Menteri Keuangan selaku BUN - Chief Financial Officer (CFO) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SA-BUN); 2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran - Chief Operational Officer (COO) menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SAI); 3. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden (selaku CEO) dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. REFORMASI AKUNTANSI PEMERINTAH 5. Kementerian Keuangan mengembangkan sistem akuntansi pemerintah pusat 6. Pemerintah Daerah mengembangkan sistem akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 7. Sistem akuntansi yang dibangun setidaknya harus menghasilkan (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan 7 ISU-ISU DALAM PENGEMBANGAN AWAL SAP ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Mandat UU KN dan UUPN untuk menyusun laporan keuangan berbasis akrual Adanya IPSAS yang berbasis akrual PSAK berbasis akrual Anggaran berbasis kas Adanya kewajiban untuk menyusun neraca Belum dikenalnya sistem pembukuan berpasangan di lingkungan pemerintah Terbatasnya SDM di bidang akuntansi Bersamaan dengan reformasi manajemen keuangan negara yang menuntut adanya penyempurnaan peraturan per-UU-an, penataan kembali kelembagaan, dan penyempurnaan sisdur. 8 DASAR HUKUM AKUNTANSI PEMERINTAHAN: UU NOMOR 1/2004, PSL 51: (1) Menteri Keuangan/PPKD selaku BUN/BUD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. DASAR HUKUM LKPP a. UU 17/2003 → Psl 30 (1) Presiden menyampaikan RUU ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kpd DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK…... (2) Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi LRA, Neraca, LAK, dan CaLK, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya b. UU 1/2004 → Psl 55 (1) Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun LKPP untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN DASAR HUKUM SAP UU No.17/2003 pasal 32 : Bentuk dan isi LPJ pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dg Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Standar Akuntansi disusun oleh suatu Komite Independen dan ditetapkan dgn PP 11 Perubahan SAP •Juni 2005: PP 24 Tahun 2005: SAP Basis CTA •Tahun 2010 diganti dengan: PP 71 TAHUN 2010 Terdiri dari •Lamp. I : SAP Basis Akrual (dimulai t.a 2015) •Lamp.II: SAP Basis CTA (berakhir t.a 2014) 12 KEUNIKAN “KAS MENUJU AKRUAL” Modified Cash Basis Modified Accrual Basis BASIS AKRUAL BASIS KAS TEROBOSAN BARU Basis kas menuju akrual (CTA) Neraca: Current assets + FA 13 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN 14 TUJUAN Sebagai acuan bagi : ✓ Penyusun standar ✓ Penyusun laporan keuangan ✓ Pemeriksa ✓ Para pengguna laporan 15 POSISI KERANGKA KONSEPTUAL Kerangka Konseptual bukan standar akuntansi Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yg belum dinyatakan dalam SAP Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual 16 LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN →Lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya a. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan ◼ Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaaan ◼ Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintahan ◼ adanya pengaruh proses poltik ◼ Hub. Antara pembayar pajak dgn pelayanan pem. b. Ciri keuangan pemerintah ◼ Anggaran sbg pernyatan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian ◼ Investasi aset tidak langsung menghasilkan pendapatan ◼ Kemungkinan Penggunaan akuntansi dana PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN ✓ Masyarakat; ✓ Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; ✓ Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan ✓ Pemerintah. ENTITAS PELAPORAN Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: ✓ Pemerintah pusat; ✓ Pemerintah daerah; ✓ Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan 19 PERANAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH • Akuntabilitas → mempertgjwbkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dlm mencapai tujuan • Manajemen → memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban & ekuitas dana pemr. • Transparansi → memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, menyeluruh kepada stakeholders • Keseimbangan Antargenerasi → memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan untuk membiayai seluruh pengeluaran, dan apakah generasi y.a.d ikut menanggung beban pengeluaran tersebut 20 TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Menyajikan info. yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. 21 PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN Lamp. I KK: Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban…. Lamp. II KK: Pengakuan…. yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan… Kriteria minimum agar suatu kejadian atau peristiwa dpt diakui yaitu: 1. terdapat kemungkinan (probable) bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan ybs; 2. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada CaLK. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN • Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. • Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
0
advertisement
Download
advertisement
Add this document to collection(s)
You can add this document to your study collection(s)
Sign in Available only to authorized usersAdd this document to saved
You can add this document to your saved list
Sign in Available only to authorized users