Analisis Jurnal: Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Studi Kasus
Sengketa Merek PS Glow dan MS Glow
(Mata Kuliah: Hukum Bisnis)
Jurnal karya Amira Atsil Abigael Wegni dan tim ini merupakan kajian ilmiah yang relevan
dalam konteks mata kuliah Hukum Bisnis, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap
Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dengan fokus pada aspek merek dagang. Studi ini
membahas kasus sengketa antara dua merek skincare terkenal, yakni MS Glow dan PS Glow,
yang bersinggungan dengan prinsip hukum first to file dalam pendaftaran merek di
Indonesia.
Secara umum, jurnal ini mengangkat urgensi perlindungan terhadap hak atas merek dalam
era digital, di mana persaingan bisnis semakin ketat dan potensi plagiasi atau peniruan
terhadap merek dagang makin tinggi. Dalam hukum bisnis, merek merupakan aset tak
berwujud (intangible asset) yang bernilai komersial tinggi, dan karenanya memerlukan
perlindungan hukum yang memadai agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
1. Relevansi dengan Hukum Bisnis
Dalam konteks hukum bisnis, merek termasuk ke dalam bagian dari HKI yang memiliki
dampak hukum dan ekonomi besar. Merek tidak hanya menjadi identitas produk, namun
juga mencerminkan reputasi, kualitas, dan kepercayaan konsumen terhadap suatu
perusahaan. Oleh karena itu, konflik mengenai kepemilikan merek dapat memengaruhi
eksistensi dan keuntungan suatu usaha.
Kasus MS Glow vs PS Glow mencerminkan bagaimana pentingnya legalitas pendaftaran
merek dalam dunia bisnis, terutama dalam mematuhi aturan yang berlaku seperti UU No.
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam kasus ini, konflik muncul
karena terdapat kemiripan nama dagang yang terdaftar, yang kemudian menimbulkan
sengketa hukum karena dianggap melanggar hak eksklusif atas merek.
2. Aspek Hukum yang Dibahas
Dalam jurnal ini dibahas bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui dua jalur
utama: pengadilan niaga dan badan arbitrase. MS Glow menggugat PS Glow atas dugaan
plagiasi dan peniruan merek, sementara PS Glow kemudian melakukan gugatan balik
dengan dasar bahwa MS Glow juga melanggar ketentuan hukum karena tidak
mencantumkan nama merek secara utuh sesuai yang terdaftar ("MS Glow for Cantik
Skincare").
Hasil akhir dari proses tersebut memperlihatkan bahwa PS Glow dinyatakan menang,
karena MS Glow dianggap menggunakan merek yang tidak sesuai dengan pendaftaran
resminya. Ini menggarisbawahi pentingnya konsistensi antara penggunaan dan pendaftaran
merek dalam praktik bisnis.
3. Prinsip First to File dan Dampaknya
Dalam hukum bisnis, prinsip first to file adalah pondasi utama perlindungan hukum merek
di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa siapa yang lebih dulu mendaftarkan merek di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah pemegang hak eksklusif atas merek
tersebut, terlepas dari siapa yang lebih dulu menggunakannya di masyarakat.
Kasus ini menunjukkan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan secara tepat dan sesuai
dengan klasifikasi produk. MS Glow yang memiliki pendaftaran untuk minuman serbuk
(kelas 32) tidak bisa serta merta menggunakan nama yang sama untuk kosmetik (kelas 3),
sementara PS Glow sudah mendaftarkan mereknya dalam kelas produk yang benar.
4. Implikasi Bisnis dan Hukum
Dari segi hukum bisnis, kasus ini memberikan pelajaran penting bagi pelaku usaha,
khususnya UMKM dan bisnis digital yang saat ini marak berkembang. Dalam menjalankan
usaha, aspek hukum seperti pendaftaran merek, izin BPOM, hingga perlindungan HKI bukan
hanya formalitas, tapi juga perlindungan strategis untuk keberlanjutan usaha.
Dengan adanya putusan arbitrase yang mewajibkan MS Glow membayar ganti rugi kepada
PS Glow sebesar lebih dari 37 miliar rupiah, dapat dilihat bahwa kegagalan mematuhi
prosedur hukum bisnis dapat berdampak besar secara finansial.
5. Kesimpulan dalam Perspektif Hukum Bisnis
Jurnal ini sangat relevan dengan pembahasan mata kuliah Hukum Bisnis karena:
- Memberikan gambaran nyata tentang implementasi HKI dalam dunia bisnis,
- Menekankan pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk kepastian hukum,
- Menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase merupakan bagian
dari sistem hukum bisnis modern,
- Mengajarkan bahwa dalam menjalankan bisnis, aspek legal (termasuk pendaftaran merek)
adalah bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis.
Studi ini juga memberi pesan bahwa pengusaha tidak boleh mengabaikan aspek hukum
hanya karena menganggapnya rumit atau tidak mendesak. Justru dalam dunia bisnis yang
kompetitif, kepatuhan hukum adalah alat pertahanan sekaligus strategi pertumbuhan
jangka panjang.