PERAN PSIKOLOG FORENSIK DALAM MELAKUKAN CRIMINAL
PROFILING PADA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Azrina Rahmadhani Harahap
Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Email: azrinarahmadhani11@gmail.com
Abstrak
Psikolog forensik memainkan peran penting dalam proses penyidikan
tindak pidana pembunuhan, khususnya melalui investigasi kriminal dengan
metode criminal profiling. Criminal profiling memungkinkan penyidik untuk
menganalisis karakteristik fisik, demografis, dan psikologisnya. Profil ini
disusun dengan menganalisis bukti fisik, pemahaman korban (victimology),
modus operandi, dan jejak pelaku (signature). Misalnya dalam kasus Ryan
Jombang. Mereka menggunakan analisis TKP, wawancara mendalam, dan tes
psikologi untuk mengidentifikasi motif, memahami kepribadian, serta
mengevaluasi kondisi mental pelaku.
Kata kunci: psikolog forensik, criminal profiling, penyidikan, pembunuhan
Abstract
Forensic psychologists
play an important role in
homicide
investigations, particularly through criminal profiling. Criminal profiling
allows investigators to analyze physical, demographic and psychological
characteristics. This profile is created by analyzing physical evidence,
victimology, modus operandi, and the perpetrator's signature. For example,
in the Ryan Jombang case. They used crime scene analysis, in-depth
interviews, and psychological tests to identify motives, understand
personality, and evaluate the perpetrator's mental state.
Keywords: forensic psychologist, criminal profiling, investigation, homicide
1
PENDAHULUAN
Fenomena perkembangan tindak pidana merupakan sebuah realitas
yang terus berlangsung dari waktu ke waktu. Perubahan zaman,
perkembangan teknologi, dan dinamika sosial turut berperan dalam
memunculkan berbagai jenis kejahatan baru dan memperbarui pola-pola
kejahatan yang sudah ada (James et al., 2018). Syam et al. dalam (Rahmawati
& Pusvitasari, 2021) mengatakan bahwa salah satu tindak pidana yang masih
menjadi perhatian utama dan sering terjadi hingga saat ini adalah
pembunuhan. Pembunuhan merupakan kejahatan yang tidak manusiawi
karena merampas nyawa manusia secara paksa, baik dengan unsur
kesengajaan maupun kelalaian (Sinaga, 2022).
Dalam kasus pembunuhan, minimal terdapat dua orang yang terlibat,
yaitu pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan
korban yang kehilangan nyawanya (Dariando et al., 2023). Firandri (2023)
juga menyatakan pembunuhan sebagai bentuk kejahatan yang melibatkan
nyawa orang lain. Sehingga pembunuhan merupakan tindakan sengaja untuk
menghilangkan nyawa orang lain yang memerlukan serangkaian tindakan
yang mengakibatkan kematian, dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelaku
ditujukan untuk mengakibatkan kematian orang tersebut.
Tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini masih menjadi
sumber kekhawatiran dan ketakutan di kalangan masyarakat. Tindak pidana
pembunuhan memiliki ancaman hukuman yang cukup berat karena dianggap
sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai negara
yang
mematuhi
prinsip-prinsip
HAM,
Indonesia
mengkategorikan
pembunuhan sebagai pelanggaran HAM berat yang termasuk kejahatan
terhadap kemanusiaan. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan
adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang
meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk sipil (Qamar, 2019).
2
Pengaturan terkait pembunuhan di Indonesia tercantum dalam Pasal 338
hingga Pasal 350 BAB XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pembunuhan yang merupakan kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik
materiil, di mana suatu tindakan dianggap selesai dan memerlukan adanya
akibat dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dikenai
hukuman sesuai pasal yang berkaitan dengan pembunuhan jika korban telah
meninggal akibat tindakan tersebut (Handoko, 2018). Tindak pidana
pembunuhan yang melanggar HAM tentu saja dapat mengancam keselamatan
masyarakat, sehingga penting untuk segera menangkap pelaku setelah
melakukan perbuatannya. Maka itu, untuk menangkap pelaku pembunuhan
diperlukan tindakan penyidikan yang efektif.
Penyidikan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu aspek
yang paling krusial dalam penegakan hukum, karena keberhasilannya tidak
hanya menyangkut keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga
mencegah terjadinya tindakan yang sama di masa mendatang. Firandri (2023)
menjelaskan bahwa salah satu tahap penegakan hukum yang dilakukan
penegak hukum untuk menjamin rasa aman masyarakat adalah tahap
penyidikan. Pada tahap ini, penegak hukum bertugas untuk memastikan
apakah suatu tindak pidana benar terjadi dengan melakukan konfirmasi dan
penyelidikan yang cermat. Setelah tahap penyelidikan selesai dan
terkonfirmasi bahwa suatu perkara merupakan tindak pidana maka tahap
penyidikan dimulai, di mana penyidik akan secara aktif mencari dan
mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan.
Pasal 1 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan
tersangkanya. Pasal ini dengan jelas menyatakan dimensi penyidikan dimulai
saat terjadi tindak pidana, sehingga melalui proses penyidikan diketahui
keterangan yang mencakup aspek-aspek seperti: 1) Jenis dan kualifikasi
tindak pidana yang telah dilakukan; 2) Tempat tindak pidana dilakukan; 3)
3
Waktu tindak pidana dilakukan; 4) Cara tindak pidana dilakukan; 5) Alat yang
dipakai saat tindak pidana dilakukan; 6) Latar belakang sampai tindak pidana
itu dilakukan; 7) Siapa pelaku yang bertanggung jawab atas tindak pidana
yang terjadi (Annisa & Saini, 2022).
Proses penyelidikan ini umumnya dilakukan oleh para penyidik dari
pihak kepolisian. Namun, dalam beberapa jenis kejahatan, penyidik dari
instansi lain juga dapat berkontribusi. Pengaturan mengenai penyidik diatur
dalam Pasal 6 dan Pasal 7 BAB IV Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Harun, 2023). Ketika memasuki tahap penyidikan, penyidik akan
menggunakan berbagai metode untuk mendukung proses penyidikan. Salah
satu metode yang umum digunakan adalah metode criminal profiling, yang
merupakan metode yang lahir dari ilmu psikologi forensik (Firandri, 2023).
Woodsword & Porter dalam (Kaloeti et al., 2019) menerangkan bahwa
criminal profiling merupakan pemeriksaan bukti dari Tempat Kejadian
Perkara (TKP), korban, dan saksi dalam rangka mendeskripsikan perilaku
kejahatan dengan akurat secara psikologis yang biasanya berkaitan dengan
psikopatologi dan kepribadian. Profiling yang dilakukan menekankan pada
kepribadian dan motif yang mendasari perilaku seseorang dalam melakukan
tindak kejahatan terhadap korban. Selain itu, faktor fisik dan demografis
seperti usia, jenis kelamin, etnis atau ras, tinggi, dan berat badan juga
dianggap penting. Bahkan ciri khusus seperti kidal pun dipertimbangkan.
O’Toole dalam (Firandri, 2023) juga mengatakan bahwa criminal
profiling adalah suatu pekerjaan yang menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik
(tinggi dan berat badan, cacat rupa, dan sebagainya), demografis (usia, jenis
kelamin, latar belakang, etnis, dan sebagainya), dan keperilakuan (berupa
kepribadian, mencakup motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban,
serta perilaku sebelum dan prediksi perilaku sesudah tindak kejahatan) dari
potensi pelaku kejahatan berdasarkan tindakannya di tempat kejadian
kejahatan.
Criminal profiling ini merupakan salah satu teknik investigasi kriminal
yang menjawab permasalahan dari sulitnya tugas psikolog forensik dalam
4
pembuktian suatu perkara kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan
criminal profiling dalam proses penyidikan, khususnya kasus pembunuhan,
menjadi bukti nyata terjalinnya interaksi antara bidang ilmu psikologi dan
hukum yang semakin meluas dan berkembang secara terus-menerus
(Wicaksana & Nurhadiyanto, 2024). Di sinilah pentingnya kehadiran ilmu
psikologi sebagai keilmuan yang terintegrasi antara bidang kejiwaan dan
hukum, menjadi sangat relevan. Oleh karena itu, para penyidik dari pihak
kepolisian dapat meminta bantuan kepada psikolog forensik dalam
menyelesaikan suatu perkara kejahatan, termasuk kasus pembunuhan
(Rahmawati & Pusvitasari, 2021).
Sejalan dengan itu, pendapat Sulmustakim (2021) juga memperkuat
peran psikolog forensik dalam penyidikan. Dirinya menjelaskan bahwa dalam
proses penyidikan, penyidik harus menjalankan penyelidikan secara detail,
termasuk pemeriksaan terhadap tersangka. Jika penyidik mengalami kesulitan
dalam memahami aspek kejiwaan pelaku, terutama dalam kasus-kasus
kompleks seperti pembunuhan, mereka dapat meminta bantuan dari psikolog
forensik untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Hal ini
bertujuan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih
mendalam tentang latar belakang psikologis pelaku, modus operandi, dan
potensi motif di balik kejahatan yang dilakukan.
Di samping itu, jika dilihat dari tahapan proses penegakan hukum,
psikologi memegang peran dalam empat tahap, yaitu pencegahan (deterrent),
penanganan (pengungkapan dan penyidikan), pemindahan, dan pemenjaraan.
Sedangkan dalam tahap operasionalnya, tugas-tugas psikolog forensik yaitu
melakukan autopsi psikologi, wawancara investigasi terhadap pelaku dan
saksi, serta melakukan criminal profiling (Sopyani & Edwina, 2021).
Dengan demikian, sudah jelas bahwa psikolog forensik dapat
berkontribusi dalam tahap penyidikan dengan melakukan criminal profiling
sebagai salah satu teknik investigasi kriminal. Criminal profiling
memungkinkan penyidik untuk melihat kasus lebih dalam dengan
menganalisis pola perilaku, karakteristik psikologis, dan motif perilaku.
5
Dengan adanya pemahaman yang mendalam mengenai pelaku dapat
membantu penyidik dalam mengarahkan penyelidikan, menemukan buktibukti yang relevan hingga membawa pelaku ke pengadilan. Berdasarkan
penjelasan di atas, penting untuk mengetahui lebih dalam pentingnya criminal
profiling dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan oleh psikolog
forensik.
KAJIAN TEORI
A.
Psikolog Forensik
Meskipun banyak yang masih meragukan, psikologi forensik
bukan sekadar ilmu untuk mewawancarai mayat dan menjawab tekateki kejahatan. Secara etimologis, kata “forensik” berasal dari bahasa
Latin “forensis” yang berarti “forum”. Forum dalam konteks ini
merujuk pada budaya Romawi Kuno, di mana masyarakat berkumpul
untuk menyelesaikan permasalahan. Seiring waktu, forum kemudian
diartikan sebagai pengadilan (Huss, 2014).
Berdasarkan konteks inilah psikologi forensik dirumuskan, yaitu
penerapan ilmu psikologi dalam sistem peradilan pidana. Psikolog
forensik membantu penegak hukum untuk memahami motif pelaku,
dampak psikologis kejahatan, dan memberikan kesaksian ahli di
pengadilan. Dengan kata lain, psikolog forensik berperan penting dalam
mewujudkan sistem peradilan yang adil dan transparan (Kaloeti et al.,
2019).
Psikolog forensik merupakan profesional psikologi forensik yang
memiliki peran krusial dalam sistem peradilan pidana. Keahlian mereka
terfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data psikologis
(Sopyani & Edwina, 2021). Kaloeti et al. (2019) menyimpulkan bahwa
psikolog forensik merupakan profesi yang berperan penting dalam
menjembatani psikologi dan hukum. Memiliki aktivitas yang luas dan
kompleks, mencakup berbagai isu psikologis yang relevan dengan
hukum pidana dan hukum perdata.
6
Lebih rinci, peran psikolog forensik, seperti: (1) Sebagai peneliti;
(2) Konsultan bagi proses penegakan hukum; (3) Konsultan dalam
pengadilan; (4) Evaluator forensik dan saksi ahli; dan (5) Memberi
pertimbangan psikologis bagi proses banding dan legislasi. Mengingat
luas dan kompleksnya ranah kerja psikolog forensik, terdapat beberapa
spesialisasi yang memungkinkan peran profesional ini untuk mendalami
berbagai aspek psikologis dalam hukum, seperti: (1) Psikolog forensik
sebagai klinis; (2) Psikolog forensik sebagai peneliti; dan (3) Psikolog
forensik sebagai ahli hukum (Bartol & Bartol, 2018).
Dengan demikian, psikolog forensik merupakan profesional
psikologi forensik yang bertanggungjawab pada isu-isu psikologis baik
dalam ranah hukum pidana maupun perdata.
B.
Criminal Profiling
Criminal profiling pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan
motivasi dan pola pikir di balik tindakan kriminal seorang pelaku.
Criminal profiling ini berusaha mengidentifikasi ide atau fantasi yang
mendorong pelaku melakukan kejahatan tertentu. Selain itu, criminal
profiling juga menjelaskan strategi, metode dan pola perilaku dalam
melancarkan
aksinya.
Hal
ini
mencakup
cara
memilih
dan
mempersiapkan korban, modus operandi, dan upaya pelaku untuk
menghilangkan jejak atau bukti (Wicaksana & Nurhadiyanto, 2024).
Criminal profiling juga memprediksi perilaku pelaku setelah
kejadian yang mencakup kemungkinan pelaku untuk mengulangi
kejahatan, responnya terhadap media massa, dan interaksinya dengan
penegak hukum (Holmas & Holmas, 2008). Sedangkan Dariando et al.
(2023) menyimpulkan bahwa pembuatan criminal profiling melibatkan
analisis bukti fisik di TKP, pemahaman korban (victimology), modus
operandi (terencana atau tidak), dan jejak pelaku yang sengaja
ditinggalkan (signature) untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku.
7
Margaretha dalam (Hozeng et al., 2021) mendefinisikan criminal
profiling sebagai upaya merekonstruksi ciri-ciri kejahatan tidak
teridentifikasi dengan prinsip ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.
O’Toole dalam (Firandri, 2023) juga menyatakan criminal profiling
sebagai proses untuk menyimpulkan dan menganalisis detail ciri-ciri
pelaku kejahatan, yaitu mencakup ciri-ciri fisik (tinggi badan, berat
badan, cacat rupa dan lainnya), demografi (usia, jenis kelamin, latar
belakang etnis, dan lainnya), dan keperilakuan (kepribadian, termasuk
motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban, serta perilaku
sebelum dan prediksi perilaku sesudah tindak kejahatan berdasarkan
aksi-aksinya di tempat kejadian perkara). Bahkan kidal sebagai ciri
khusus pun dipertimbangkan (Kaloeti et al., 2019).
Menurut Winerman dalam (Juneman, 2017), criminal profiling
terdiri dari dua bentuk yaitu offender profiling dan crime action
profiling. Offender profiling berdasarkan penelitian empiris (psikologi
akademis) dan telah dikaji oleh rekan sejawat (peer-reviewed). Jenis
profiling ini bertujuan untuk memahami karakteristik pelaku kejahatan
berdasarkan cara mereka berinteraksi dengan korbannya. Interaksi ini
dapat dikategorikan berdasarkan modus operandi pelaku, seperti kontrol
seksual, mutilasi, eksekusi, atau perampasan. Di sisi lain, crime action
profiling merupakan basis pengetahuan yang dikembangkan oleh para
ahli psikolog forensik, psikiater, dan kriminolog berdasarkan studi
mendalam terhadap pelaku pemerkosaan.
Kocsis dalam (Dariando et al., 2023) menjelaskan bahwa hasil
criminal profiling berbeda dengan analisis kepribadian (personality
profile) dan analisis psikologi (psychological profile). Analisis
kepribadian dan analisis psikologi ini lebih fokus pada aspek internal
individu seperti watak, kecenderungan emosional, dan motif, sedangkan
criminal profiling menekankan pada modus operandi dan pemikiran
pelaku dalam konteks kejahatan yang mereka lakukan.
8
Menurut Koentjoro dalam (Muti’ah, 2015), pemahaman criminal
profiling pelaku dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek,
yaitu biologis, psikologis, dan sosial budaya. Aspek biologis terkait
dengan struktur dan fungsi biologis individu, seperti kromosom, gen,
hormon, kimiawi tubuh, dan tipe tubuh. Aspek psikologis berfokus pada
faktor-faktor
kejiwaan
yang mendorong seseorang melakukan
kejahatan, seperti masalah emosional, pola pikir dan penalaran,
kebiasaan kriminal, serta kepribadian sosiopatik. Adapun aspek sosial
budaya mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang
memicu seseorang melakukan kejahatan, seperti teori deviasi budaya,
aturan sosial, dan interaksi simbolik.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa criminal
profiling merupakan proses untuk membangun gambaran lengkap
tentang pelaku kejahatan, meliputi karakteristik fisik, demografis, dan
psikologisnya. Profil ini disusun dengan menganalisis bukti fisik,
pemahaman korban (victimology), modus operandi, dan jejak pelaku
(signature).
Informasi
ini
membantu
penegak
hukum
dalam
mengidentifikasi dan menangkap pelaku. Pemahaman criminal profiling
membutuhkan analisis komprehensif yang mempertimbangkan aspek
biologis, psikologis, dan sosial-budaya pelaku.
C.
Penyidikan
Pasal 1 ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan Pasal 1 ayat (5)
KUHAP menerangkan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
9
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Annisa
& Saini, 2022).
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tahap penyidikan harus
didahului dengan tahap penyelidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Pasaribu et al. (2017) yang menyatakan bahwa penyelidikan merupakan
langkah awal dari proses penyidikan. Afrialdo (2016) mempertegas
bahwa penyelidikan merupakan tahap awal penyidikan yang tidak
terpisahkan. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah suatu
perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak, dengan mengumpulkan
bukti permulaan.
Menurut Salam (2001), pengertian penyelidikan jika ditafsirkan
secara bebas adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan
menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuannya
adalah untuk menentukan apakah peristiwa tersebut perlu dilanjutkan ke
tahap penyidikan sesuai dengan KUHAP. Penyelidikan ini penting
karena menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu
penyidikan, yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan
tersangka.
Lebih lanjut, Yahya (2017) menjelaskan bahwa tujuan adanya
penyelidikan adalah untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti
yang cukup sebelum dilakukan tindakan penyidikan lebih lanjut.
Penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Penyelidikan dilakukan oleh
pejabat penyelidik sebelum dilakukan tindakan penyidikan, sedangkan
penyidikan dilakukan oleh penyidik setelah diterbitkannya surat
perintah penyidikan. Penyelidik hanya dapat dilakukan oleh pejabat
polisi negara Republik Indonesia, sedangkan penyidik dapat dilakukan
oleh pejabat polisi dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang (Syahada & Alfarizi, 2019).
Dapat disimpulkan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian
tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah benar-benar
10
terjadi pelanggaran hukum dan mengungkap motif di baliknya.
Sedangkan penyidikan merupakan tahap selanjutnya yang lebih fokus
pada pengumpulan bukti-bukti kuat dan penetapan tersangka. Penyidik
melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti
yang dapat menjadi dasar untuk menetapkan tersangka dan meneruskan
proses hukum. Penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahap
krusial dalam proses penegakan hukum pidana yang saling berkaitan
dan melengkapi.
D.
Pembunuhan Secara Umum
1.
Definisi
Pembunuhan merupakan tindakan yang disengaja untuk
mengakhiri ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu,
pembunuhan dianggap sebagai tindakan yang sangat terkutuk dan
tidak memiliki belas kasihan. Dalam kejahatan pembunuhan,
target utama pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak ternilai
harganya dan tidak dapat digantikan dengan apapun (Iriyanto &
Halif, 2021). Rahmawati dalam (Dariando et al., 2023) juga
mengatakan bahwa membunuh artinya ketika seseorang membuat
orang lain mati atau kehilangan nyawa. Suatu kejadian
pembunuhan melibatkan minimal dua pihak, yaitu pelaku yang
sengaja merenggut nyawa orang lain, dan korban yang kehilangan
nyawa akibat tindakan pelaku.
Pendapat
ini
diperkuat
oleh
Mentari
(2020)
yang
menerangkan pembunuhan sebagai tindakan yang dilakukan
dengan sengaja untuk merenggut nyawa orang lain. Pelaku harus
melakukan tindakan atau serangkaian tindakan yang berakibat
fatal, dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan nyawa
korban. Menurut Marpaung dalam (Yeni et al., 2017),
menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan manusia,
yang secara umum disebut pembunuhan.
11
Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana
pembunuhan apabila memenuhi unsur-unsur pembunuhan dalam
pasal 338 KUHP sebagai berikut (Handoko, 2018):
a.
Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus
timbul seketika itu juga, ditunjukan maksud supaya orang itu
mati.
b.
Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang
“positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
c.
Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, di sini
harus ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan
itu dengan kematian orang tersebut.
Dengan demikian, pembunuhan secara umum diartikan
sebagai tindakan yang disengaja untuk mengakhiri nyawa orang
lain. Tindakan ini melibatkan serangkaian langkah yang berakibat
fatal bagi korban. Untuk dikategorikan sebagai pembunuhan,
suatu tindakan harus memenuhi unsur-unsur yang tercantum
dalam Pasal 338 KUHP.
2.
Jenis-jenis Pembunuhan
Berdasarkan pernyataan Bassar dalam (Dariando et al.,
2023), adanya 7 jenis pembunuhan sebagai berikut:
a.
Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun”.
b.
Pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP)
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh
suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud
untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya,
atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya
dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara
12
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur
hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh
tahun”.
c.
Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP)
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,
paling lama duapuluh tahun”.
d.
Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP)
“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak
pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian,
dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena
membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun”.
e.
Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan
orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan
hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas
tahun”.
f.
Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh
diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi
sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh
diri”.
g.
Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)
“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun”.
13
PEMBAHASAN
Psikologi forensik yang merupakan perpaduan ilmu psikologi dan ilmu
hukum menawarkan kontribusi signifikan dalam membantu proses hukum
dan peradilan, yang dapat dimulai sejak proses penyelidikan dan penyidikan
(Wulandari, 2023). Meskipun menawarkan kontribusi signifikan, keterlibatan
psikolog forensik dalam proses hukum dan peradilan masih terbatas pada
kasus-kasus besar dan kompleks. Hal ini disebabkan karena belum selarasnya
hubungan antara psikologi dan hukum. Bidang hukum belum sepenuhnya
memahami peran penting psikologi dalam proses peradilan, sehingga
psikolog forensik belum dapat memaksimalkan potensinya (Fahlevi et al.,
2024).
Agar kontribusi psikologi dalam hukum (psychology in law) dapat
optimal, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam dari bidang hukum
terhadap peran psikologi dalam proses hukum dan peradilan. Diperlukan
sikap terbuka dan kemauan dari penegak hukum untuk menjalin kerjasama
sinergis dengan ahli psikologi. Pada saat yang sama, ahli psikologi juga harus
memahami proses dan terminologi penegakan hukum secara mendalam.
Dengan terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang solid, psikolog forensik
dapat menunjukkan kontribusi optimalnya dalam membantu menyelesaikan
kasus kejahatan (Jaenudian, 2017).
Salah satu aplikasi psikologi forensik adalah criminal profiling, yaitu
usaha ilmiah untuk menyediakan informasi terkait karakteristik fisik,
demografis, dan psikologisnya. Profil ini disusun dengan menganalisis bukti
fisik, pemahaman korban (victimology), modus operandi, dan jejak pelaku
(signature). Sehingga usaha ini membantu penegak hukum dalam
mengidentifikasi dan menangkap pelaku.
Salah satu contoh krusial peran psikolog forensik dalam mengungkap
kasus kejahatan adalah kasus Ryan Jombang di tahun 2006. Keahlian mereka
dalam criminal profiling membantu penyidik menelusuri jejak pelaku dan
14
mengungkap motif di balik aksinya yang keji. Melansir dari kumparan.com
yang ditulis oleh Fathiyah (2021), ulasannya dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.
Deskripsi singkat: Kasus yang menggemparkan Indonesia pada tahun
2006-2008, menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah
kejahatan Tanah Air. Psikolog forensik memiliki peran penting dalam
kasus pembunuhan berantai yang membunuh sepuluh orang nyawa
tersebut. Mereka membantu penyidik menelusuri jejak pelaku dan
mengungkap motif di balik tindakannya yang mengerikan.
b.
Analisis psikolog forensik: Para psikolog forensik terlibat dalam kasus
ini melakukan berbagai analisis, antara lain:
1)
Analisis TKP dan pola kejahatan: Psikolog forensik mempelajari
detail TKP dan pola kejahatan Ryan Jombang untuk memahami
modus operandi dan kemungkinan motifnya.
2)
Wawancara dengan pelaku dan orang terdekat: Wawancara ini
dilakukan dalam upaya mendapatkan informasi terkait latar
belakang Ryan, riwayat pribadinya, hubungannya dengan orang
lain, dan pola pikirnya.
3)
Tes Psikologi: Tes psikologi dilakukan dalam rangka menilai
kondisi mental dan kepribadian Ryan Jombang, termasuk tingkat
agresivitas, kontrol diri, dan empati.
c.
Temuan psikolog forensik: Berdasarkan analisis yang dilakukan,
psikolog forensik menyimpulkan beberapa hal penting terkait Ryan
Jombang, di antaranya:
1)
Motif: Ryan Jombang didorong oleh beberapa motif kompleks
untuk melakukan pembunuhan, termasuk rasa dendam,
kemarahan, dan hasrat untuk mendapatkan pengakuan dan
kekuasaan.
2)
Kepribadian: Hasil tes psikologi memperlihatkan bahwa Ryan
Jombang memiliki gangguan kepribadian antisosial. Hal ini
ditandai dengan dirinya yang manipulasi, impulsivitas, dan
kurangnya empati terhadap orang lain.
15
3)
Kondisi Mental: Ketika melakukan pembunuhan, Ryan Jombang
tidak memperlihatkan tanda-tanda gangguan mental yang parah,
Dirinya sadar akan perbuatannya dan mampu merencanakan
aksinya.
Dengan demikian, psikolog forensik memainkan peran penting dalam
criminal profiling pada penyidikan tindak pidana pembunuhan, seperti dalam
kasus Ryan Jombang. Mereka menggunakan analisis TKP, wawancara
mendalam, dan tes psikologi untuk mengidentifikasi motif, memahami
kepribadian, serta mengevaluasi kondisi mental pelaku. Melalui pendekatan
ini, psikolog forensik dapat memberikan wawasan yang mendalam kepada
penyidik, membantu mengungkap jejak pelaku, dan menggambarkan profil
psikologis yang relevan. Hal ini menunjukkan pentingnya kontribusi psikolog
forensik dalam membantu memecahkan kasus-kasus kriminal yang kompleks
dan membawa keadilan kepada masyarakat.
KESIMPULAN
Psikolog forensik memainkan peran penting dalam proses penyidikan
tindak pidana pembunuhan, khususnya melalui investigasi kriminal dengan
metode criminal profiling. Criminal profiling memungkinkan penyidik untuk
menganalisis karakteristik fisik, demografis, dan psikologisnya. Profil ini
disusun dengan menganalisis bukti fisik, pemahaman korban (victimology),
modus operandi, dan jejak pelaku (signature). Pemahaman criminal profiling
membutuhkan analisis komprehensif yang mempertimbangkan aspek
biologis, psikologis, dan sosial-budaya pelaku.
Dengan pemahaman yang mendalam ini, penyidik dapat mengarahkan
penyelidikan dan mengumpulkan bukti yang relevan untuk memastikan
keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara psikolog
forensik dan penegak hukum menjadi krusial dalam menangani kasus-kasus
pembunuhan, demi mencapai keadilan bagi korban dan masyarakat secara
keseluruhan.
16
DAFTAR PUSTAKA
Afrialdo, M. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana
Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh.
JOM Fakultas Hukum, 3(2), 1–15.
Annisa, F., & Saini, Y. (2022). Hukum Acara Pidana. Padang: LPPM Universitas
Bung Hatta.
Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2018). Pengantar Psikologi Forensik Riset Dan
Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dariando, G., Hendrawan, Y., Alfisri, A. F., & Farij, I. (2023). Criminal Profiling
Kasus Pembunuhan Dan Pemerkosaan Studi Kasus Eno Farihah. Jurnal
Publikasi
Ilmu
Hukum,
1(2),
214–233.
https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.588
Fahlevi, R., Retnoningtias, D. W., Pranajaya, S. A., Astuti, S. W., Rochma, I.,
Hardika, I. R., & Nur, H. (2024). Psikologi Terapan. Padang: Get Press
Indonesia.
Fathiyah, A. (2021). Peran Psikologi Forensik Dalam Kasus Pengadilan Mati Ryan
Jombang.
Kumparan.com.
https://m-kumparancom.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/amira-fathiyah/peranpsikologi-forensik-dalam-kasus-pengadilan-mati-ryan-jombang1vvKGXQA8S2?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASC
AAgM%3D#amp_tf=Dari
%251%24s&aoh=17190712859603&referrer=https%3A%2F%2Fwww.goog
le.com&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Famirafathiyah%2Fperan-psikologi-forensik-dalam-kasus-pengadilan-mati-ryanjombang-1vvKGXQA8S2
Firandri, A. C. (2023). Penerapan Metode Pemrofilan Kriminal Dalam Proses
Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Motif Seksual Di Wilayah
Hukum Kepolisian Daerah Riau. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau,
X(2), 1–13.
Handoko, D. (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pekanbaru: HAWA
dan AHWA.
Harun, R. (2023). Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar
Grafika.
Hazeng, P., Sugianto, F., & Michael, T. (2021). Telaah Profiling Subjek Huukum
Yang Terkait Tindak Pidana Kriminalitas. Jurnal Penelitian Hukum, 1(02), 1–
11. https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/5
Holmas, R. M., & Holmas, S. T. (2008). Profiling Violent Crimes: An Investigative
Tool (4 ed.). USA: Sage Publications.
Huss, M. . (2014). Forensic Psychology: Research, Clinical Practice, And
Applications. New York: John Wiley & Sons.
Iriyanto, E., & Halif, H. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana. Jurnal Yudisial, 14(1), 19. https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402
Jaenudian, U. (2017). Psikologi Forensik. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
James, G., Vinet, L., & Zhedanov, A. (2018). Pengantar Krimonologi. In Journal
17
of Physics A: Mathematical and Theoretical (Vol. 44, Nomor 8). Gilad James
Mystery School. https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201
Juneman. (2017). Mempertanyakan Pemrofilan Kriminal sebagai Sebuah Ilmu
Psikologis. Psikobuana, 1(1), 13–28.
Kaloeti, D. V. S., Indrawati, E. S., & Alfaruqy, M. Z. (2019). Psikologi Forensik.
Yogyakarta: Psikosain.
Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dengan Hukum Islam. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(1),
1–38. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33
Muti’ah, T. (2015). Criminal Profiling Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak di
Yogyakarta.
Jurnal
Sosiohumaniora,
1(1),
12–26.
https://doi.org/10.30738/sosio.v1i1.514
Qamar, N. (2019). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human
Rights In Democratiche. Makasaar: Sinar Grafika.
Rahmawati, D., & Pusvitasari, P. (2021). Peran Psikologi Forensik dalam
Melakukan Investigasi dan Penanganan pada Kasus Pembunuhan. Buletin
KPYN, 7(24). https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/936-peranpsikologi-forensik-dalam-melakukan-investigasi-dan-penanganan-padakasus-pembunuhan
Salam, M. F. (2001). Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek. Mandar Maju.
Sinaga, H. (2022). Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Juridical
Analysis Of People Of The Crime Of Planning Murder As Justice
Collaborators According To Criminal Law In Indonesia. IBLAM School of
Law, 2(3), 191–204.
Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan Psikologi Forensik Dalam Hukum
Di Indonesia. Jurnal Psikologi Forensik Indonesia, 1(1), 46–49.
Sulmustakim, A. (2021). Kedudukan Psikologi Forensik Dalam Penanganan
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak. 6(1),
1–7.
Syahada, R. N., & Alfarizi, M. A. (2019). Kewenangan Penyidik Pegawan Negeri
Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan
Sebagai Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.
Journal Of Law and Border Protection, 1(2), 59–71.
Wicaksana, P. C. K., & Nurhadiyanto, L. (2024). Analisis Criminal Profiling
Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berbasis General Theory Of Crime.
UNES LAW REVIEW, 6(4), 9862–9875.
Wulandari, N. G. A. A. M. T. (2023). Istri Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga : Suatu Kajian Kriminologis. Open Journal Systems,
18(4), 875–886.
Yahya, M. (2017). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta:
Sinar Grafika.
Yeni, F., Putra, A. A., & Rahayuningsih, T. (2017). Pemrofilan Kriminal Pelaku
Pembunuhan Berencana. Psychopolytan (Jurnal Psikologi), 1(1), 1–10.
http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/933
18