Integrasi Moderasi Beragama dan Konsep Wisata Halal di Kabupaten Bandung Barat
(Studi Empiris Respons Masyarakat Lokal terhadap Wisata Halal dan Moderasi
Beragama)
Latar Belakang
Menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam adalah sebuah keharusan
bagi setiap muslim. Sesuai dengan Syariah yaitu sesuai dengan anjuran dan larangan Allah
SWT. Syariah Islam berarti sesuai dengan hukum-hukum dan ketetapan Allah SWT. yang
berasal dari Al-quran dan Hadis. Tujuan Syariah Islam adalah untuk membantu umat Islam
dalam menjalani kehidupan yang konsisten dengan keinginan Allah SWT, menciptakan
masyarakat yang adil dan damai. Syariah tidak hanya mengatur hubungan antara individu dan
Allah, tetapi juga fokus kepada interaksi antara manusia dan lingkungannya yang memastikan
bahwa pilihan dan tindakan sehari-hari selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.
Salah satu aspek yang dapat mencakup lingkup Syariah islam adalah wisata halal.
Fenomena baru di sektor pariwisata adalah pariwisata halal, mendorong beberapa negara
khususnya di Asia, termasuk Singapura, Taiwan, Korea, Jepang, dan Indonesia, untuk mulai
menumbuhkan konsep ini (Ramadhan et al., 2024). Fatwa MUI (Syariah et al., 2001) mengenai
penyelenggararaan pariwisata halal sebagai Langkah awal memajukan sektor pariwisata halal
di Indonesia. Akan tetapi, kemunculan fatwa ini menimbulkan keresahan di dikalangan
Masyarakat Indonesia, terutama Masyarakat non muslim. (El-Fadl, 2001) menyebutkan
keresahan yang terjadi dikarenakan adanya pendapat bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI
memiliki kesan eksklusif serta hanya diperuntukan bagi orang muslim saja. Sebagaimana yang
dijelaskan pada fatwa MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Syariah et al., 2001) pada poin ke4 (empat) yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip
syariah. Akan tetapi pada poin ke-5 (lima) menerangkan bahwa destinasi wisata syariah
merupakan Kawasan geografis yang terletak dalam satu atau lebih teritori administrative yang
memiliki daya tarik didalamnya berupa fasilitas ibadah dan umum, pariwisata, aksebilitas,
ataupun masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terciptanya kepariwisataan yang sesuai
dengan prinsip syariah.
Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Ramadhan et al., (Ramadhan et al., 2024)
menyatakan bahwa pariwisata halal secara positif mempengaruhi kepuasan wisatawan secara
substansial. Temuan ini mengungkapkan bahwa seiring dengan meningkatnya pariwisata halal,
begitu pula kepuasan yang dilaporkan oleh wisatawan yang terlibat dalam penelitian. Lebih
lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas memainkan peran penting dalam
membentuk hubungan dengan pariwisata halal, menunjukkan bahwa peningkatan tingkat
pariwisata halal sesuai dengan peningkatan kepuasan wisatawan, terutama dipengaruhi oleh
keyakinan agama responden.
Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pariwisata halalnya dalam skala global. Hal
ini dipamerkan pada acara World Halal Tourism di Abu Dhabi pada tahun 2016. Indonesia
meraih 12 penghargaan di 16 kategori. Berbagai elemen diberlakukan untuk membantu sektor
pariwisata Indonesia mengakses pasar dunia, khususnya di kancah pariwisata halal. Namun
demikian, sangat penting untuk meningkatkan sektor pariwisata halal di Indonesia, karena
tantangan seperti perjudian yang meluas, lokasi prostitusi, klub malam, penjualan minuman
beralkohol yang tidak dibatasi, dan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum syariah
memerlukan perhatian terfokus (Satriana & Durrotul, 2018)
Selain daripada itu, konsep wisata halal juga masih dihadapkan pada beberapa
permasalahan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya moderasi beragama
(Republik Indonesia, 2020). Moderasi beragama sendiri menurut (Republik Indonesia, 2020)
merupakan konsep yang mengajarkan tentang pentingnya toleransi, inklusi, dan kebebasan
beragama. Penelitian yang dilakukan oleh (Gajah Mada, 2020), membuktikan hanya 20% dari
total pelaku usaha pariwisata yang memahami pentingnya moderasi beragama wisata halal.
Permasalahan lainnya adalah, menurut laporan yang dilakukan oleh (Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, 2020) menyebutkan hanya 30% dari total destinasi wisata di Indonesia yang memiliki
infrastruktur wisata halal yang moderat. Kurangnya Kerjasama antara pemerintah, pelaku
usaha, dan Masyarakat yang menyebabkan hanya 20% dari total destinasi wisata di Indonesia
yang memiliki Kerjasama yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat dalam
pengembangan wisata halal.
Pengembangan wisata halal di kabupaten Banudung barat seharusnya juga harus
mempertimbangkan aspek moderasi beragama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
Masyarakat dalam Upaya membangun wisata halal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
(Bandung, 2020) moderasi beragama bisa mempengaruhi kesadaran dan partisipasi Masyarakat
dalam mengembangkan wisata halal. Bukan hanya dikalangan muslim saja, kalaangan
wisatawan yang bukan beragama muslim seharusnya juga bisa mengembangkan hal tersebut.
Menurut (Rahman et al., 2020) adanya wisatawan non-muslim di wisata halal merupakan isu
yang sangat kompleks serta memerlukan pertimbangan yang sangat matang. Pernyataan
tersebut juga menjadi topik permasalahan yang akan peneliti kaji dalam tulisan ini.
Kabupaten bandung barat dijadikan objek penelitian dikarenakan terdapat beberapa
wisata yang bisa diteliti dalam studi kasus tersebut. Badan Pusat Statistik (KBB, 2020)
menyebut meskipun Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi wisata halal yang besar,
namun belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang pengembangan wisata
halal di kabupaten ini, terutama dalam hal moderasi beragama, sehingga perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut untuk mengetahui strategi pengembangan wisata halal yang efektif dan
berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang fokus kepada bentuk
penyelidikan yang menghasilkan wawasan yang tidak dapat diperoleh melalui analisis statistik
atau pendekatan kuantitatif apa pun (Miles & Huberman, 2014). Penerapan metode ini
dianggap lebih relevan untuk memahami gaya hidup atau perilaku masyarakat daripada strategi
yang digunakan dalam penelitian kuantitatif. Melalui penelitian kualitatif, peneliti terlibat
dengan responden dan menumbuhkan wawasan tentang lingkungan mereka. Pendekatan ini
menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari: kata-kata yang diucapkan, konten tertulis, dan
tindakan individu yang diobservasi. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk
mengumpulkan data berdasarkan pengamatan atau observasi mengenai integrasi moderasi
beragama dan wisata halal di kabupaten Bandung Barat.
Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi. Bila peneliti
menggunakan teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan observasi partisipatif,
wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Bila
peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti
mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data
dnegan berbagai Teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2017)
Teknik Analisis Data
Data akan diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis
tanggapan masyarakat, menggambarkan, dan memberi kesimpulan dari berbagai jenis data
yang didapat melalui peraturan-peraturan yang terkait, wawancara pihak yang berkompeten,
analisis bahan yang berasal dari naskah publikasi/laporan pemerintah, website pemerintah, dan
artikel media massa yang berhubungan dengan topik kajian. Kemudian data-data tersebut
dianalisis untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wisata XXX Kecamatan X, Kabupaten
Bandung Barat. Adapun responden yang akan terlibat adalah sejumlah X.
Tahapan Penelitian
Januari
Persiapan
X
Pengumpulan Data
Februari
Maret
X
X
Analisis Data
X
Penulisan dan Pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
X
X
X
April
Mei
Juni
X
X
X
X
X
X
X
Biaya
Biaya ini mencakup berbagai komponen yang memastikan bahwa semua aspek penelitian dapat
dilakukan dengan baik dan hasil yang diperoleh valid serta dapat diandalkan.
Komponen Biaya
Rincian
Biaya Personalia
Gaji peneliti utama dan tim
Biaya Peralatan dan Bahan
Pembelian alat penelitian
Biaya Pengumpulan Data
Transportasi dan akomodasi
Konsumsi
Insentif responden
Biaya Analisis Data
Software dan lisensi
Biaya Publikasi dan Diseminasi Penulisan dan editing
Jumlah (Rp)
Biaya Lain-lain
Kontingensi
Total
DAFTAR PUSTAKA
Bandung, U. I. (2020). Pengaruh Moderasi Beragama terhadap Kesadaran dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Halal. Universitas Islam Bandung.
El-Fadl, K. A. (2001). Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authoriy, and Women. Oxford:
Oneworld.
Gajah Mada, U. (2020). Pengembangan Wisata Halal di Indonesia: Tantangan dan Peluang.
Universitas Gajah Mada.
KBB, B. (2020). Statistik Pariwisata Kabupaten Bandung Barat.
Miles, M., & Huberman, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis. Sage Publications.
file:///C:/Users/HP/Downloads/Qualitative Data Analysis_ A Methods Sourcebook PDF Room.pdf
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, K. (2020). Laporan Pengembangan Wisata Halal di
Indonesia. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Rahman, M., Moghavvemi, S., Thirumoorthi, T., & Rahman, M. K. (2020). The impact of
tourists’ perceptions on halal tourism destination: a structural model analysis. Tourism
Review, 75(3), 575–594. https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0182
Ramadhan, S., Wisanggara, R., Rama, A. S., & Putri, T. A. (2024). Pengaruh Wisata Halal
Terhadap Kepuasan Wisatawan Dan Dampak Moderasi Religiusitas Di Sumatera Barat.
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 511. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12261
Republik Indonesia, K. A. (2020). Moderasi Beragama: Konsep dan Implementasi. Jakarta:
Kementerian Agama RI. Kementrian Agama Republik Indonesia.
Satriana, E. D., & Durrotul, H. (2018). Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan
Tantangan. Journal of Halal Product and Research, 1.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. In 3. Alfabeta CV.
Syariah, D., Mui, N., & Syariah, B. P. (2001). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001. 19.