Legalitas Buy Now Pay Later (BNPL) dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah
Oleh
Andi Riska Wulandari (24/551230/PEK/30780)
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada
(andiriskawulandari@mail.ugm.ac.id)
Pendahuluan
Zaman kini semakin maju membuat seluruh aspek kehidupan berkamuflase dalam
penggunaan teknologi. Internet salah satu teknologi yang paling banyak memerankan peran
penting dalam kehidupan manusia. Internet menjadi suatu kebutuhan yang bertujuan
memberikan kemudahan akses terhadap berbagai aspek, baik lingkungan maupun ekonomi.
Aktivitas ekonomi masyarakat semakin dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan dalam
mengakses transaksi-transaksi secara online, lebih mudah, praktis dan biaya yang murah.
Pelaku transaksi ekonomi tidak memerlukan pertemuan transaksi secara tatap muka lagi, namun
kini hanya membutuhkan gadget dan internet untuk dapat menyelesaikan transaksi dalam waktu
yang singkat. Istilah e-commerce menjadi simbol kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi
yang merupakan tempat atau wadah dilaksanakannya transaksi jual beli yang dilakukan secara
online. Kebutuhan berbelanja, baik berupa barang maupun jasa dapat dilakukan melalui ecommerce.
Dalam e-commerce terdapat suatu produk layanan yang tersedia untuk memudahkan
transaksi di kalangan masyarakat berupa layanan pinjaman online yang disebut dengan istilah
“buy now, pay later”. Beli sekarang bayar nanti atau istilah Buy now pay later (BNPL) ini
merupakan suatu layanan pinjaman berbasis online yang disediakan oleh berbagai market place
untuk memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi pembelian jika saat tersebut pembeli
tidak memiliki cukup dana atau uang untuk melakukan transaksi pembelian. Fitur layanan ini
memberikan kemudahan bagi konsumen dalam transaksi pembelian dengan pembayaran nanti
atau secara berkala. Sistemnya dibangun dengan memberikan manfaat seperti layanan kartu
kredit yang dikemas dengan praktis dan via online. Beli sekarang bayar kemudian menjadi
pilihan yang sangat membantu masyarakat dari berbagai kalangan, baik kalangan mahasiswa,
pekerja, maupun masyarakat secara umum. Layanan ini juga semakin mendukung pola gaya
hidup terkini para konsumen dengan memudahkan jangkauan pada berbagai produk yang
diinginkan. Terdapat berbaagai layanan buy now pay later yang telah banyak digunakan saat
ini, seperti Shopee Paylater, Gopay Paylater, Kredivo, Akulaku, Traveloka Paylater, dan
sebagainya.
Salah satu di antara layanan tersebut, yakni Shopee Paylater adalah layanan paylater
yang banyak digunakan. Mengacu pada data yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
utang masyarakat Indonesia dengan skema BNPL tercatat telah meningkat hingga Rp7,99
triliun pada Agustus 2024, msebesar 89,20% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut terbilang
fantastis dalam merefleksikan bahwa masyarakat mulai terindikasi bergantung terhadap
layanan pinjaman online ini. Meski layanan ini hadir untuk memudahkan masyarakat, namun
tidak terlepas pula dari kekurangan dan kelemahan yang dapat menimbulkan hal negatif bagi
masyarakat. Seiring dengan meningkatnya tingkat utang konsumen dalam layanan ini dapat
diidentifikasi bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu membayar transaksi pembelian
barang maupun jasa, namun tetap melakukan pembelian dengan mengambil pinjaman utang
memalui layanan paylater. Hal ini dapat memunculkan potensi ketidakmampuan konsumen
dalam membayar utang-utang layanan paylater dan akan menimbulkan kerugian yang besar.
Selain itu layanan ini menimbulkan perilaku utang yang tidak baik, banyak masyarakat yang
memutuskan untuk membeli namun tidak mempertimbangkan ketersediaan dana untuk
membayar utang di kemudian hari. Kemudahan yang diperoleh dalam melakukan pembelian
dengan pembayaran di belakang menciptakan siklus utang yang dapat menjerusmuskan
masyarakat kepada dampak negatif. 1
Indonesia sebagai negara dengan masyarakat mayoritas muslim, dianggap perlu
memandang persoalan di atas menurut pandangan Islam dalam perspektif hukum syariah. Islam
mengatur muamalah atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim dengan batasanbatasan. Sebagaimana dalam konsep hukum syariat, pada dasarnya segala bentuk transaksi atau
dalam hal ini disebut dengan muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil atau hukum
berdasarkan nash Al-Qur’an dan hadis yang mengatur pelarangannya. Salah satu elemen yang
sangat berkaitan erat dengan layanan paylater dalam pandangan Islam adalah utang piutang dan
riba. Transaksi utang piutang dibolehkan bagi umat muslim, namun jika sudah berkaitan dengan
transaksi yang dilarang seperti riba dan gharar, persoalan utang piutang tidak lagi dengan
hukum dibolehkan, namun menjadi haram. Lalu kemudian muncul pertanyaan bahwa apakah
1
Triyana, T., Asnaini, A., & Polindi, M., Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Buy Now Pay Later dalam
Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan, Jesya, 2024.
layanan pinjaman online BNPL ini mengandung unsur yang dihukumi haram seperti riba
(bunga) dan gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, maka penulis merasa perlu dilakukannya
analisis terhadap legalitas layanan buy now pay later (BNPL) dalam perspektif hukum ekonomi
syariah.
Pembahasan
Buy Now Pay Later (BNPL) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Dalam melakukan analisis terhadap legalitas layanan buy now pay later (BNPL) dalam
perspektif hukum ekonomi syariah, perlu melihat antara das sein dan das sollen maupun ius
constitutum ius constituendum. Das sein maupun das sollen merupakan istilah yang digunakan
di dunia hukum. Das sein merupakan rangkaian perilaku dalam tataran sosial yang diwujudkan
melalui pengalaman yang diatur oleh das sollen dan mogen. Singkatnya das sein ialah peristiwa
tertentu yang terjadi. Sedangkan das sollen merupakan segala hal yang dibutuhkan manusia
untuk berpikir dan bertindak. Adapun ius constitutum merupakan suatu hukum yang berlaku di
masa sekarang atau hukum yang ditetapkan dan berlaku saat ini. Sedangkan ius constituendum
merupakan suatu hukum yang belum ditetapkan atau belum berlaku di masa sekarang, namun
menjadi hukum yang dicita-citakan untuk ditetapkan dan berlaku di masa depan. Berdasarkan
das sein dan das sollen atau ius constitutum dan ius constituendum, akan dianalisis apakah
BNPL mengandung unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan).
Indonesia merupakan negara yang terbesar kedua di dunia yang memiliki warga negara
mayoritas adalah pemeluk agama Islam atau muslim. Di dalamnya, Islam mengatur segala
hukum, aturan, atau ketetapan-ketetapan yang disebut sebagai syariat. Syariat menjadi pedoman
hidup bagi muslim, menunjukkan pada kebaikan atas apa yang dihalalkan dan diperintahkan.
Serta menjaga batasan-batasan atas apa yang diharamkan dan dilarang. Syariat terdiri atas dua
hal utama dalam kehidupan muslim, yakni ibadah dan muamalah. Dinyatakan bahwa asal
hukum ibadah ialah segala perbuatan dilarang, kecuali ada dalil yang memerintahkannya atau
ada petunjuknya dalam Al-Qur’an maupun hadis. Sedangkan hukum asal muamalah ialah
segala perbuatan diperbolehkan atau mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya atau yang
mengatur keharamannya. Syariat yang membingkai perjalanan kehidupan umat muslim di
dunia diatur sedemikian rupa sebagai pedoman dan tuntunan hidup bagi manusia dalam suatu
ketetapan dan hukum yang dikenal dengan istilah fiqh dan ushul fiqh.2
Secara etimologi, fiqh merupakan pemahaman yang terperinci tentang tujuan suatu
perbuatan dan ucapan. Adapun secara terminologi para ahli fiqh, definisi fiqh tidak jauh dari
definisi secara etimologi, hanya saja lebih terfokuskan pada pengertian yang lebih khusus. Fiqh
secara terminologi merupakan pengetahuan yang terperinci mengenai hukum-hukum syara’
yang mengatur terkait perbuatan manusia yang diambil dari dalil nash Al-Qur’an dan hadis
dengan cara yang mendetail. Ilmu fiqh merupakan suatu hukum yang terperinci pada setiap
perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh, atau wajib yang berdasarkan pada dalil-dalilnya
yang bersumber utama dari Al-Qur’an dan hadis. Sedangkan ushul fiqh berasal dari ashl
(jamaknya ushul) secara etimologi merupakan dasar (fundamen) yang di atasnya dibangun
suatu hal tertentu. Secara terminologi, ushul fiqh adalah dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu
fiqh.3 Segala perbuatan umat muslim diatur halal dan haramnya, boleh dan tidaknya, serta
perintah maupun larangan yang memberikan petunjuk hidup. Pada dasarnya, dalam prinsip
muamalah atau bertransaksi, semua dibolehkan kecuali ada larangannya. Jadi melakukan
transaksi bentuk apa pun diperbolehkan, kecuali terdapat hukum yang mengatur keharaman dan
pelarangannya.
Riba dan Gharar: Unsur Transaksi yang Diharamkam dalam Syariat Islam
Riba dan gharar merupakan dua transaksi yang diharamkan dalam Islam. Riba
terbentuk dari kata ziyadah, artinya berlebih, menambah dan bertumbuh. Riba memiliki makna
asal yang berarti tambah, tumbu, dan subur. Riba merupakan tambahan atas dana atau uang
yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, baik jumlahnya sedikit
maupun jumlahnya banyak sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an. Definisi riba juga
diterjemahkan dalam Bahasa Inggris sebagai usuary yang didefinisikan sebagai “the act of
lending moeny a tan eexorbitant or illegal rate of interest”.4 Dalam Katterbauer, Syed, Genc &
Cleenewerck (2023) mendefisinikan riba, “defined as the interest charged on types of loans of
money”.5 Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikan riba sebagai “kelebihan harta dalam suatu
muamalah dengan tidak adanya imbalan/gantinya”. Para ulama fiqh akan mulai membicarakan
tentang riba ketika terdapat permasalahan untuk memecahkan berbagai persoalan tentang
2
Zahrah, M. A., Ushul Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019: 1.
Zahrah, M. A., Ushul Fiqih, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2019: 3.
4
Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019: 135.
5
Katterbauer, Syed, Genc & Cleenewerck, AI Driven Islamic Buy Now Pay Later (BNPL) – A Legal Analysis, Journal
of Management and Islamic Finance, 2023.
3
muamalah. Dalam Al-Qur’an dinyatakan banyak pelarangan riba sesuai dengan periodeperiode pelarangannya dan secara tegas dihukumkan haram. Riba diharamkan bagi setiap
muslim, bahkan pelarangan riba ini memiliki hikmah bahwa transaksi ini merupakan transaksi
yang dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat, siapa saja dan terhadap siapa saja. Dalam
QS. Al-Baqarah ayat 275-2766 membahas terkait pelarangan riba dan perintah untuk
meninggalkan riba dan sisa riba, bahkan dengan ancaman perang yang disampaikan oleh Allah
Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana di dalamnya, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah
kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
beruntung”. Unsur yang diharamkan dalam transaksi ekonomi ini sering kali disamakan dengan
istilah bunga. Bunga merupakan kewajiban yang timbul atas suatu pinjaman berupa uang yang
biasanya itu disajikan dengan besaran persentase pokok pinjaman.
Adapun gharar atau biasa juga disebut dengan taghrir merupakan suatu kondisi
terjadinya suatu peristiwa tidak terselesaikannya informasi yang didapatkan karena adanya
ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Gharar didefinisikan sebagai
keraguan, tipuan, dan tindakan yang dapat merugikan pihak lain (Lisa, 2024).7 Adanya
ketidakjelasan yang terkandung dalam suatu transaksi menjadikan suatu transaksi tersebut tidak
dapat ditetapkan apakah ia hitam ataupun putih, melainkan abu-abu. Setyowati (2021)
menyatakan bahwa implementasi transaksi menjadi abu-abu yang dengan kata lain dapat
diartikan sebagai “unclear or uncertain” dan jika suatu transaksi menyebabkan satu pihak
mengalami kerugian dan pihak yang satu diuntunkan dapat terindikasikan sebagai gharar.8
Transaksi gharar dapat timbul sebagai akibat dari dua sebab utama, yaitu yang pertama ialah
adanya ketidakcukupan pengetahuan atau informasi oleh pihak yang melakukan transaksi. Yang
kedua ialah sebab tidak adanya objek dalam transaksi tersebut. Ketidakjelasan yang timbul atas
suatu transaksi menciptakan risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang bertransaksi. Pada
dasarnya risiko dalam transaksi adalah hal yang umum, namun apabila dihadapkan dengan
ketidakjelasan atas informasi atau pengetahuan terkait transaksi tersebut, maka hal ini akan
menjadi kerugian bagi salah satu pihak dan menjadi keuntungan bagi satu pihak lainnya, dan
ini bisa dikategorikan sebagai dzolim, dan dzolim tidak dibolehkan dalam Islam, bahkan jika
pihak yang dirugikan rida dengan hal tersebut. Pada dasarnya ada gharar yang dihalalkan ketika
6
Febriandika, N. R., dkk, Why is Paylater Scheme via E-commerce Prohibited in Islam? Islamic Law Overview,
Varia Justicia, 2022.
7
Lisa, H, Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba dan Gharar, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2024.
8
Hadist Shohih, & Setyowati, R., Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan
Syariah, 2021.
gharar yang terkandung kecil, sedangkan gharar besar diharamkan. Berbeda dengan riba yang
keduanya diharamkan, baik sedikit atau kecil maupun banyak atau dalam ukuran besar.
Unsur Transaksi yang Diharamkan dalam BNPL
Layanan BNPL dalam beberapa aplikasi yang tersedia dan diakses oleh masyarakat
umum dan umat muslim secara khusus menunjukkan beberapa hal yang terindikasi
mengandung unsur yang diharamkan dalam syariat. Yang pertama adalah bunga atau riba dalam
persyaratan pengembalian dengan persentase tingkat bunga sekian. Pengembalian atas
pinjaman yang diberikan akan lebih dari total pokok utang yang dipinjamkan, misalnya
seseorang melakukan pinjaman sebesar Rp5 juta dan pihak pemberi pinjaman mensyaratkan
bunga 10% dari total pinjaman, maka pengembalian yang harus dilunasi oleh peminjam adalah
sebesar Rp5,5 juta dengan rincian pokok utang sebesar Rp5 juta ditambah bunga sebesar Rp500
ribu. Kelebihan atau tambahan Rp500 ribu dikategorikan sebagai riba dan ini diharamkan. Perlu
pula diperhatikan bahwa pelarangan dan hukum haramnya transaksi riba, tidak hanya berlaku
bagi pihak peminjam saja, melainkan juga bagi pihak pemberi pinjaman dan pihak yang terkait,
misalkan saksi. Yang kedua, unsur riba juga diidentifikasi dalam layanan BNPL ini yang
mengenakan biaya keterlambatan bayar atau pelunasan dari waktu yang telah disepakati.
Sebagaimana contoh skema sebelumnya, tambahan biaya yang dikenakan kepada peminjam
karena ketidakmampuannya dalam melunasi atau melakukan pembayaran pada waktu yang
telah ditentukan dikategorikan sebagai riba karena diluar dari besaran pokok utang.9 Yang
ketiga adalah unsur gharar dari segi ketidakjelasan dalam persyaratan dan ketentuan yang
berkaitan dengan biaya tambahan maupun konsekuensi dari keterlambatan pelunasan. Hal ini
kemudian menciptakan ketidakpastian transaksi dan ketidakjelasan ketentuan dan persyaratan,
sehingga menyebabkan terciptanya risiko yang berasal dari pengetahuan tentang layanan dan
itu tidak tersedia secara jelas dan pasti.10
Hukum BNPL yang Ditetapkan Saat Ini dan Harapan Hukum di Masa Mendatang
Ius constitutum atau hukum yang telah ditetapkan terhadap konteks analisis ini, riba
dan gharar diatur legalitas hukum keharamannya dalam sumber rujukan utama syariat Islam,
9
Munawarsyah, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee, Glossary:
Jurnal Ekonomi Syariah, hal. 95, 2024.
10
Munawarsyah, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Transaksi Paylater pada Aplikasi Shopee, Glossary:
Jurnal Ekonomi Syariah, hal. 95, 2024.
yakni dalam Al-Qur’an dan hadis. Diharamkannya riba banyak ditemukan dalam Al-Quran,
seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang telah disebutkan di atas, Surah Ar-Rum ayat 39,
Surah An-Nisa ayat 161, dan Surah Ali Imran ayat 130. Adapun berikut merupakan salah satu
dalil yang menjelaskan hukum haramnya gharar itu. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu
‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang transaksi jual beli
yang disebut dengan “habalul habalah”. Itu adalah jenis jual beli yang dilakoni masyarakat
jahiliyah. “Habalul habalah” adalah transaksi jual beli yang bentuknya adalah: seorang yang
membeli barang semisal unta secara tidak tunai. Jatuh tempo pembayarannya adalah ketika
cucu dari seekor unta yang dimiliki oleh penjual lahir” (HR. Bukhari, no. 2143 dan Muslim,
no. 3883). Dalil ini menginterpretasikan gharar dalam jangka waktu pembayaran, waktu yang
disebutkan dalam hadis tersebut yaitu ketika waktu lahirnya cucu dari seekor unta milik penjual
lahir dan tidaklah jelas kapan waktu lahirnya cucu dari seekor unta tersebut dan dapat
dikategorikan sebagai gharar yang jelas.
Selain sumber hukum utama Islam, Al-Qur’an dan hadis, hukum yang berlaku di
Indonesia juga ada yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama
Indonesia (MUI). Dalam fatwa ini secara terperinci menetapkan hukum tentang akad atau
transaksi berdasarkan prinsip syariah dan sumber hukum utama. Merujuk secara khusus pada
Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang dapat dikaitkan
dengan BNPL menyatakan bahwa pinjaman online memiliki dua kemungkinan pilihan
diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Pinjaman online yang diperbolehkan ialah yang
transaksinya sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan
sebaliknya ketika pinjaman online itu tidak diperbolehkan ketika dalam transaksinya
terkandung unsur transaksi yang dilarang dalam Islam, seperti riba dan gharar yang telah
dijelaskan di atas dan bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, berdasarkan Fatwa DSN
MUI No. 110/DSN0MUI/IX/2017 tentang akad jual beli menyatakan bahwa harga jual beli
yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai dibolehkan.11 Sehingga melihat dari fatwa
ini layanan BNPL selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, maka diperbolehkan
karena dinilai bahwa terdapat penundaan hak kepemilikan atas utang yang diberikan penjual
kepada pembeli atas barang yang diperjualbelikan, sehingga perbedaan harga jual
diperbolehkan sebagai perlindungan atas risiko yang ditanggung oleh penjual.
11
Siliwadi, D. N., Jual Belia Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later: Kajian Hukum Ekonomi Syariah, AlAmwal: Journal of Islamic Economic Law, 2022.
Belum ada fatwa yang secara khusus mengatur tentang layanan BNPL pada lingkup
nasional, namun terdapat Fatwa DSN MUI Jawa Timur No. 4/MUI/2022 tentang transaksi
digital dengan sistem paylater. Dalam fatwa tersebut ditetapkan bahwa penggunaan layanan
paylater merujuk pada ketentuan akad qard atau utang piutang yang secara eksplisit
mengungkapkan bahwa setiap pinjaman yang menetapkan pengembalian lebih sebagai
syaratnya dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur bunga yang berarti
riba. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI Jawa Timur ini dikhususkan kepada masyarakat
yang berada dan bertempat tinggal di kawasan Jawa Timur karena biasanya fatwa dikeluarkan
dan berlaku di suatu daerah tertentu di mana hukum tersebut diterbitkan secara khusus untuk
masyarakat lokal.
Jika ditinjau dari dinamika hukum perdata, layanan BNPL diatur atau dapat dikaitkan
dengan beberapa peraturan perundang-undangan berikut. Pertama, Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) yang di dalamnya diterangkan secara jelas terkait prinsip dan dasardasar perdata, itikad baik, dan jelasnya informasi pada setiap tranksaksinya. Kedua, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga merupakan dasar hukum
dalam layanan ini yang memiliki tujuan sebagai perlindungan terhadap pengguna layanan
BNPL agar dapat melaksanakan transaksi dengan aman dan nyaman. Ketiga, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga merupakan
dasar hukum BNPL, di dalamnya mengatur terakit kewajiban pemilik layanan BNPL untuk
melindungi data pribadi dari pengguna. Selain itu, OJK sebagai pengawas transaksi keuangan
di Indonesia juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur pihak-pihak yang
terlibat dalam layanan BNPL.12
Mendasarkan analisis pada ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan, perlu
adanya fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI secara nasional terkait hukum layanan BNPL
ini. Maka, diharapkan ke depannya DSN MUI bisa mulai melakukan pengkajian dan
permusyawaratan membahas pertimbangan penerbitan fatwa tentang BNPL dalam skala
nasional. Selain itu, tidak berhenti hanya pada fatwa oleh DSN MUI, ketentuan hukum dalam
transaksi ekonomi di Indonesia membutuhkan regulasi BNPL syariah yang diakui oleh Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dan DSN MUI.
12
Pamungkas, D.B., Dinamika Hukum Perdata dalam Pembayaran Cicilan dengan Tinjauan Terhadap Sistem Beli
Sekarang, Bayar Nanti (Pay Later), Ethics and Law: Business and Notary, 2021: 353.
Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas, BNPL dalam pandangan hukum Islam dapat
dikategorikan sebagai suatu transaksi yang haram ketika transaksi tersebut mengandung unsur
transaksi yang diharamkan dalam Islam, seperti riba dan gharar, serta tidak terbatas hanya pada
dua transaksi yang diharamkan tersebut. Namun, pada umumnya layanan BNPL yang tersedia
dewasa ini menetapkan besaran bunga dalam persyaratannya, sehingga hukumnya menjadi
haram, sebab mengandung riba yang diharamkan. Begitu pula jika dalam kontrak pinjaman
BNPL tidak ada kepastian waktu pembayaran atau tidak jelas dalam jangka waktu pinjaman,
maka dapat terindikasi gharar. Sistem dan ketentuan dalam layanan BNPL secara garis besar
dalam BNPL ini masih terkandung beberapa hal yang kontra dengan hukum ekonomi syariah
sebab di dalamnya terkandung unsur yang kontra dengan prinsip syariah.13
Layanan BNPL dapat diakses selama transaksi tersebut terbebas dari unsur-unsur yang
diharamkan dan sesuai dengan syariat dan hukum Islam, serta benar-benar dibutuhkan untuk
dilakukan dalam keadaan darurat. Namun, sebaiknya muslim menghindarkan diri dari transaksi
yang dilarang dan hukumnya haram dengan alasan kehati-hatian agar dapat terhindar dari
transaksi yang diharamkan. Selain itu, di samping memberikan kemudahan, layanan BNPL jika
tidak dilakukan secara bijak dapat menimbulkan potensi ketergantungan dan perilaku utang
yang buruk dan pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi para pelakunya.
13
Febriandika, N. R., dkk, Why is Paylater Scheme via E-commerce Prohibited in Islam? Islamic Law Overview,
Varia Justicia, 2022.
Daftar Pustaka
Ramadani, M. R. Analisis Penggunaan Fitur Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU). Skripsi Online. Diakses dari
http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/22839/SKRIPSI%2019012700
68.pdf?sequence=1.
Ototitas Jasa Keuangan. 2024. Utang Paylater Naik Hampir 90 Persen, Capai Rp7,88 Triliun
di Agustus 2024. Diakses dari https://www.idxchannel.com/banking/utang-paylaternaik-hampir-90-persen-capai-rp788-triliun-di-agustus-2024.
Herlina, N. & Yuliati, L. N. 2022. Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater yang Rentan
Tekanan Pelaku Usaha. Jurnal Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis
(DPIS), 4(4), 387-392.
Ulum, Z. & Asmuni. 2023. Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam. Al-Mawarid:
Jurnal Syari’ah & Hukum (JSYH), 5(1), 59-72.
Zahra, M. A. 2019. Ushul Fiqih. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
Muhamad. 2019. Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan. Yogyakarta: UPP
STIM YKPN.
Katterbauer, Syed, Genc & Cleenewerck. 2023. AI Driven Islamic Buy Now Pay Later (BNPL)
– A Legal Analysisi. Journal of Management and Islamic Finance, 3 (1), 1-19.
Khairunnisa, S. A., Rahman, M. C., Apriyanti, C., Putri, D. O., & Fajrussalam, H. 2022.
Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif
Ekonomi Islam. Fondatia Jurnal Pendidikan Dasar, 6 (1), 130-147.
Munawarsyah. 2024. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Paylater pada
Aplikasi Shopee. Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah, 2 (2), 89-102.
Febriandika, N. R., Syaifuddin, A., & Ma’ruf, A., 2022. Why is Paylater Scheme via Ecommerce Prohibited in Islam? Islamic Law Overview. Varia Justicia.
Hadist Shohih, & Setyowati, R. 2021. Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam
Transaksi Perbankan Syariah.
Lisa, H. 2024. Kerangka Etika Ekonomi Bisnis; Riba dan Gharar. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial
& Hukum, 2 (2), 82-91.
Siliwadi, D. N. 2022. Jual Beli Online Menggunakan Kredit Shopeepay Later: Kajian Hukum
Ekonomi Syariah. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law.
Triyana, T., Asnaini, A., & Polindi, M. 2024. Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan
Buy Now Pay Later dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan. Jesya.
Nur, E. R. 2015. Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis
Modern.
Khaira, H. Q. Irawan, A. 2024. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Qardh Studi
Kasus GoPay Later. Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah.
Saragih, E. J. 2021. Transaksi Pinjaman Pay Later Pada Marketplace Shopee Pada Perspektif
Hukum Ekonomi Islam. Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 17 (2), 214-231.
Pamungkas, D. B. 2024. Dinamika Hukum Perdata dalam Pembayaran Cicilan dengan Tinjauan
Terhadap Sistem Beli Sekarang, Bayar Nanti (Pay Later). Ethics and Law Journal:
Business and Notary (ELJBN), 2 (1), 338-355.
Batubara, Y. 2021. Fitur Transaksi Platform Gojek: Paylater dalam Tinjauan Hukum Islam dan
Fatwa No. 116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. El-Mashlahah, 11
(1), 60-77.