78 ~ Pembentukan Undang-Undang ...
c) Tahap pengesahan UU
1) Pengesahan secara material
Apabila suatu RUU telah ditetapkan menjadi UU, maka
dengan demikian telah terjadi pengesahan secara material oleh
lembaga legislatif. Terhadap RUU yang telah ditetapkan menjadi
UU tidak dapat lagi dilakukan perubahan baik yang menyangkut
persoalan secara teknis maupun substansi. Memang, suatu UU
yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan
jaman dapat dilakukan perubahan, penggantian atau bahkan
pencabutan oleh lembaga legislatif. Akan tetapi dalam proses
pembentukan UU, tahap “pengesahan” adalah batas yang
diperlukan untuk menyelesaikan perdebatan sehingga RUU yang
telah ditetapkan menjadi UU dapat diproses lebih lanjut. Sebab,
untuk berlakunya suatu UU masih harus dilakukan berbagai
tindakan hukum seperti penandatanganan, pengundangan dan
pemberlakuan. Dengan kata lain, pengesahan secara material
merupakan akhir dari proses pembahasan suatu RUU menjadi UU
di lembaga legislatif.
2) Pengesahan secara formal
Suatu RUU yang telah disahkan secara material oleh lembaga
legislatif belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memang,
pembahasan RUU telah dinyatakan selesai dan ditetapkan menjadi
UU. Akan tetapi untuk keperluan yuridis, UU tersebut harus
ditandangani oleh yang berwenang. Penandatanganan UU ini
dilakukan oleh presiden yang merupakan pengesahan UU secara
formal. Tanpa adanya pengesahan dalam bentuk penandatanganan
dalam suatu UU, maka UU tersebut tidak sah meskipun telah
disepakati oleh lembaga legislatif. Penandatanganan ini harus
dilakukan tanpa syarat, artinya penandatangan tidak boleh
mengajukan perubahan maupun tuntutan lainnya. Jadi,
penadatanganan suatu RUU yang telah ditetapkan sebagai UU lebih
merupakan tindakan administratif. Jika suatu ketika ada pihak yang