BAB I
LATAR BELAKANG
1.1 Latar Belakang
Komunikasi yang efektif merupakan aspek krusial dalam hubungan antara
pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menunjang keberhasilan kebijakan publik.
Tanpa strategi komunikasi yang tepat dan efektif, dapat dipastikan bahwa kebijakan
yang bertujuan baik sekalipun akan berpotensi menimbulkan pertentangan,
kesalahpahaman, hingga konflik sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen Public
Relations (PR) yang baik dan efektif. Manajemen PR yang efektif akan mampu menjadi
sarana komunikasi yang baik antara instansi dengan masyarakat. Selain itu, ada kalanya
suatu kebijakan memang benar-benar tidak diterima oleh masyarakat. Di sinilah
manajemen PR juga akan sangat dibutuhkan: bagaimana PR bisa mengontrol krisis dan
tindakan-tindakan apa yang dapat diambil agar situasi tidak semakin parah.
Pada bulan Agustus 2024 silam, masyarakat di daerah pesisir Tangerang, Banten
menemukan pagar bambu sepanjang 30,16 km yang berdiri di wilayah perairan
Tangerang. Keberadaan pagar laut ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi
nelayan, dengan total estimasi mencapai Rp24 Miliar akibat berkuranhnya hasil
tangkap, meningkatnya biaya bahan bakar kapal, dan kerusakan akomodasi. Komunitas
nelayan kemudian melaporkan hal ini kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Banten, berharap kasus ini segera diusut dan pagar laut tersebut segera dicabut. Tetapi,
nyatanya sampai akhir tahun 2024 kasus ini belum benar-benar ditangani dengan serius
oleh pihak yang berwajib dan baru di awal tahun 2025 kasus ini mulai ditangani karena
viral di media sosial.
Tidak selesai sampai di sana, kontroversi seputar pagar laut ini semakin
menjadi-jadi karena adanya ketidakjelasan mengenai pihak yang memiliki dan
bertanggung jawab atas pembangunannya. Serta terjadinya miskomunikasi antarinstansi
pemerintah saat pengusutan kasus ini, yaitu antara DKP dengan TNI AL. Meninjau
permasalahan tersebut, kurangnya transparansi dalam proses perencanaan, minimnya
sosialisasi, serta terbatasnya ruang partisipasi masyarakat, yang mana dapat
disimpulkan menjadi satu, yaitu ketidakpastian adalah yang menjadi faktor utama dalam
memperburuk situasi. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
semakin menurun, memicu ketegangan yang lebih besar.
Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merasa perlu melakukan analisis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek manajemen PR dalam kasus pagar laut
Tangerang tersebut berdasarkan referensi dari berbagai sumber literatur seperti artikel,
jurnal, dan buku. Penelitian ini diharapkan mampu untuk nantinya membantu
memahami dan menjabarkan kendala yang dihadapi, menganalisis kendala, serta dapat
mengetahui solusi terbaik yang dapat diterapkan dalam situasi seperti ini atau bahkan
serupa.
BAB II
TEORI DAN MODEL
2.1 Excellence Theory
Excellence teori adalah sebuah teori dalam bidang Public Relations (PR) yang
dikembangkan oleh James E Grunig. Teori ini menjelaskan nilai PR bagi organisasi dan
masyarakat berdasarkan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan
manajerial serta kualitas hubungan dengan publik pemangku kepentingan
(Grunig,2008). Tujuan utamanya adalah membangun hubungan yang menguntungkan
antara organisasi dan masyarakat melalui komunikasi yang terencana. Hubungan yang
baik akan menguntungkan bagi organisasi karena dapat mengurangi biaya litigasi,
regulasi, legislasi, dan publisitas negatif yang disebabkan oleh hubungan yang buruk
(Grunig, 2008). Teori ini menegaskan bahwa PR tidak hanya berperan dalam mencapai
tujuan organisasi, tetapi juga dalam memenuhi kepentingan serta harapan publik.
Melalui teori ini, PR diharapkan mampu memperkuat citra dan reputasi organisasi di
mata publik dengan menerapkan pendekatan yang strategis.
2.2 Two Way Symmetrical
Two Way Symmetrical adalah model komunikasi yang dijalankan secara dua
arah dengan dampak yang seimbang. Model ini mementingkan dialog antara organisasi
dan juga public untuk menciptakan hubungan yang baik. Two way symmetrical tidak
hanya berfokus pada penyampaian pesan dari organisasi kepada publik, tetapi juga
memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan masukan, pendapat, serta
aspirasinya. Tujuan utama dari model ini adalah menciptakan saling pengertian dan
membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Dengan menekankan pada dialog
terbuka dan transparan, organisasi dapat memahami kebutuhan, harapan, serta
kekhawatiran publiknya, sehingga dapat merespons dengan lebih tepat dan efektif.
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Penerapan Teori Excellence pada Kasus Pagar Laut di Tangerang
Proyek pembangunan pagar laut di Tangerang dalam pelaksanaannya justru
menimbulkan berbagai masalah sosial, terutama ketidakpercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Nelayan sebagai salah satu kelompok yang paling terdampak oleh proyek
ini, merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan
keputusan. Selain itu, minimnya transparansi informasi mengenai tujuan, anggaran, dan
dampak proyek semakin memperburuk situasi. Penerapan Teori Excellence yang
berfokus pada komunikasi yang efektif, transparansi, partisipasi publik, dan
pengelolaan konflik secara konstruktif, menjadi sangat relevan untuk mengatasi
masalah ini.
1. Komunikasi Dua Arah yang Simetris
Model Two-Way Symmetric merupakan bagian dari Teori Excellence yang berperan
penting dalam keberhasilan proyek pembangunan pagar laut di Tangerang. Penerapan
model ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang seimbang antara
pemerintah dan masyarakat, khususnya nelayan yang terdampak. Dalam kasus pagar
laut di Tangerang, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat pesisir masih bersifat
satu arah, di mana pemerintah hanya menyampaikan informasi tanpa memberikan ruang
bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Pemerintah seharusnya mengadakan forum konsultasi publik sebelum memulai proyek
besar seperti ini. Forum tersebut berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk
menyampaikan kekhawatiran mereka terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan
dari proyek pagar laut. Misalnya, nelayan yang merasa akses mereka ke laut terganggu
dapat menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada pemerintah. Selain itu,
forum ini juga memungkinkan pemerintah untuk menjelaskan tujuan proyek secara
lebih jelas kepada masyarakat.
Sebagai langkah konkret, pemerintah dapat mengundang pakar independen, seperti
akademisi atau ahli kelautan untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai dampak
ekologis dan sosial dari proyek pagar laut. Tujuan dari keterlibatan pakar ini adalah
untuk mendapatkan rekomendasi tentang solusi alternatif yang lebih ramah lingkungan
dibandingkan dengan metode pagar bambu yang saat ini digunakan. Dengan melibatkan
pakar independen dalam diskusi publik, pemerintah tidak hanya menunjukkan
komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperlihatkan
bahwa mereka menghargai masukan dari masyarakat. Hal ini diharapkan dapat
membantu mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap proyek tersebut.
2.
Transparansi Data atau Informasi
Ketidakpercayaan masyarakat terhadap proyek pagar laut di Tangerang sebagian besar
disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi dari pemerintah. Sampai saat ini,
3.
banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap data penting seperti Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana anggaran proyek, atau izin resmi
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). AMDAL sangat penting untuk
memastikan bahwa proyek ini tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan
masyarakat, khususnya nelayan yang bergantung pada laut untuk penghidupan mereka.
Tanpa adanya AMDAL yang jelas dan transparan, potensi dampak negatif dari proyek
ini bisa sangat besar.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan pernyataan resmi yang
menegaskan bahwa setiap pembangunan di wilayah pesisir dan laut harus memiliki izin
resmi. Izin tersebut dikenal sebagai Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut (PKKPRL), yang wajib dikantongi sebelum melakukan aktivitas
pembangunan apapun, termasuk pembangunan pagar laut. Tanpa PKKPRL,
pembangunan tersebut dianggap ilegal dan dapat berdampak negatif terhadap
lingkungan dan masyarakat pesisir.
Terkait pemasangan pagar laut yang sedang dipermasalahkan, masih belum ada
kejelasan mengenai proses dan waktu pemasangannya. Sampai saat ini, informasi
mengenai kapan dan bagaimana pagar tersebut dipasang masih menjadi tanda tanya
besar. Dugaan kuat mengarah pada pembangunan ilegal oleh pihak swasta tanpa
mengantongi izin PKKPRL yang dipersyaratkan. Hal ini tentu saja merupakan
pelanggaran hukum yang berlaku. Keberadaan pagar laut ilegal ini menimbulkan
sejumlah permasalahan serius. Selain menghambat akses nelayan lokal untuk melaut
dan mencari nafkah, pagar tersebut juga diduga telah merusak ekosistem laut di
sekitarnya.
Dalam penerapan Teori Excellence, transparansi menjadi kunci untuk membangun
kepercayaan publik. Pemerintah harus membuka akses terhadap data-data penting
terkait proyek pagar laut melalui saluran komunikasi yang mudah diakses oleh
masyarakat. Misalnya, dokumen AMDAL dapat dipublikasikan secara online melalui
situs web resmi pemerintah daerah atau KKP. Selain itu, pemerintah juga dapat
membuat portal informasi khusus yang memuat detail proyek, termasuk daftar pihak
yang terlibat serta tujuan jangka panjang dari pembangunan pagar laut.
Transparansi juga mencakup penyampaian informasi secara proaktif kepada
masyarakat. Pemerintah perlu menjelaskan tujuan utama proyek ini secara terbuka
melalui media sosial atau konferensi pers resmi untuk menghindari kesalahpahaman.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Teori Excellence juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan. Dalam kasus pagar laut di Tangerang, kurangnya
keterlibatan masyarakat dalam perencanaan proyek menjadi salah satu penyebab utama.
Nelayan merasa bahwa mereka tidak dilibatkan sama sekali dalam diskusi terkait desain
atau lokasi pagar laut.
Penting bagi pemerintah untuk melaksanakan konsultasi publik dengan cara yang
menghormati pandangan dan aspirasi masyarakat. Ini berarti pemerintah harus
memastikan bahwa setiap suara didengar sebelum keputusan akhir diambil. Dengan cara
ini, tidak hanya akuntabilitas pemerintah yang meningkat, tetapi juga kepercayaan
masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan terbangun.
4.
Salah satu manfaat dari partisipasi publik adalah pengetahuan lokal yang mendalam.
Masyarakat memiliki pengalaman dan pemahaman tentang masalah-masalah yang
dihadapi di lingkungan mereka, yang mungkin tidak diketahui oleh pembuat kebijakan.
Dengan mendengarkan masukan dari masyarakat, pemerintah dapat mendapatkan
perspektif baru yang dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan
sesuai dengan kebutuhan lokal.
Untuk mencapai partisipasi publik yang efektif, pemerintah perlu untuk memastikan
akses informasi yang merata kepada semua lapisan masyarakat. Tanpa informasi yang
cukup, masyarakat tidak dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas dan
mudah diakses mengenai proyek-proyek yang sedang berlangsung.
Pengelolaan Konflik Secara Konstruktif
Pengelolaan konflik secara konstruktif dalam proyek pagar laut di Tangerang sangat
penting untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Konflik yang muncul
antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta terjadi karena kurangnya transparansi
serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk
mengatasi masalah ini, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat
melalui forum konsultasi publik.
Jika dialog langsung tidak cukup untuk menyelesaikan konflik, pemerintah bisa
menggunakan mediator independen sebagai pihak netral yang membantu menjembatani
komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Mediator ini dapat memfasilitasi
diskusi agar setiap pihak merasa didengar dan solusi yang dihasilkan bisa diterima
bersama.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dampak lingkungan secara menyeluruh
sebelum melanjutkan proyek. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proyek
tidak merusak ekosistem pesisir atau mengganggu kehidupan masyarakat lokal.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintah peduli terhadap keberlanjutan
lingkungan sekaligus menghormati hak-hak masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya
membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat tetapi juga memastikan
bahwa proyek berjalan sesuai dengan kepentingan bersama.
3.2 Kesalahan Pemerintah
Kesalahan pemerintah dalam kasus ini adalah tidak adanya kepastian yang
diberikan kepada masyarakat. Tentu hal tersebut menimbulkan amarah dari para
nelayan yang merasa sangat dirugikan dengan kasus ini. Masyarakat pun mendesak
pemerintah untuk segera memberi kejelasan terkait siapa pemilik dari pagar laut tersebut
atau setidaknya untuk segera menindaklanjuti kasus ini dengan tegas. Negara harus
melakukan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan
memastikan hak hak masyarakat yang dirugikan. Pemerintah harus mengedepankan
kepentingan umum dan harus mengesampingkan kepentingan golongan atau
kepentingan pribadi.
Situasi ini pun menjadi lebih keruh saat TNI AL melakukan pembongkaran
pagar laut tanpa sepengetahuan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat. Permasalah
komunikasi antara pemerintah dengan pihak pihak terkait tentu menjadi pertanyaan
besar. Bagaimana bisa instansi atau lembaga lembaga masyarakat tidak berada dalam
satu suara ketika menindak suatu kasus. Ini menunjukan betapa buruknya komunikasi
publik indonesia, metode yang sudah tidak relevan masih sering digunakan dalam
pengambilan keputusan. Seringkali pemerintah tidak melibatkan masyarakat dan
memberikan transparansi ketika membuat kebijakan publik.
Akibat dari hal ini adalah masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap
pemerintah. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan aspek penting yang harus
dijaga dan dijamin oleh pemerintah, masyarakat pun menjadi tidak setuju dengan
kebijakan kebijakan yang dianggap merugikan. Kepercayaan masyarakat tentu
bergantung pada transparansi dan kejelasan yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini,
sepertinya pemerintah tidak memberikan kejelasan terkait tujuan, keuntungan dan efek
dari pemasangan pagar laut ini. Hingga saat ini masyarakat masih bertanya tanya akan
kejelasan dan tindak lanjut yang akan dilakukan pemerintah.
Solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan:
1. Transparansi Informasi
Pemerintah dapat menyampaikan informasi secara terbuka, jujur dan akurat terkait
kebijakan yang diterapkan pada isu yang berkembang. Publikasi kinerja, anggaran yang
digunakan dan hasilnya kepada masyarakat secara berkala.
2. Meningkatkan Komunikasi Dua Arah
Pemerintah harus membuka forum diskusi atau media sosial resmi yang memungkinkan
pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Setelah
mendapatkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat tentu pemerintah harus responsif.
3. Mengelola Isu Dengan Baik
Humas pihak pemerintah harus bertindak secara cepat memberikan klarifikasi, fakta
fakta yang ada dan menunjukan langkah langkah yang dilakukan pemerintah.
Menghindari menyembunyikan masalah dan menyalahkan pihak lain juga perlu
diperhatikan. Pesan yang harus disampaikan juga harus konsisten dan sejalan dengan
tindakan nyata yang dilakukan.
4. Menunjukan Akuntabilitas
Pemerintah perlu menunjukan bahwa mereka siap bertanggung jawab atas semua
kebijakan dan keputusan yang diambil, termasuk melakukan evaluasi jika terjadi
kesalahan
BAB IV
KESIMPULAN
Kesimpulan
Dalam kasus pagar laut di Tangerang ini, kami menyimpulkan bahwa teori Excellence
merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menangani permasalahan tersebut. Teori ini
berfokus pada pembangunan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan
masyarakat melalui komunikasi yang terencana dan strategis. Selain itu, model Public Relations
yang kami gunakan untuk memposisikan diri dalam kasus ini adalah model Two-Way
Symmetrical. Model ini menekankan pentingnya dialog dua arah antara organisasi dan publik
guna menciptakan hubungan yang harmonis dan saling memahami. Dengan menerapkan
pendekatan ini, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua
pihak secara adil dan efektif.
DAFTAR PUSTAKA
Grunig, J. E. (2008). The International Encyclopedia of Communication. In W. Donsbach (Ed.), The
International Encyclopedia of Communication. Wiley. https://doi.org/10.1002/9781405186407
https://ekonomi.bisnis.com/read/20250109/99/1830258/kronologi-temuan-pagar-misterius3016-km-di-laut-tangerang
https://m.antaranews.com/video/4586058/ganggu-nelayan-klh-pastikan-pagar-laut-tidakmilikiamdal#:~:text=ANTARA%20%2D%20Ombudsman%20RI%20bersama%20sejumlah,Menge
nai%20Dampak%20Lingkungan%20(Amdal).
https://modernis.co/opini/24083/pagar-laut-dan-ilusi-kesejahteraan-rakyat/
https://www.mongabay.co.id/2025/02/05/5-fakta-pagar-laut-tangerang-bagaimana-proseshukumnya/
https://www.tempo.co/politik/pagar-laut-di-tangerang-tak-kantongi-izin-berikut-regulasi-soalpkkprl-1197564