MACHMUD AL AMRIE. SE.,M.Pd
• Kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan
pendapatan (berupa pajak) pemerintah
• Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan
pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan
pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabelvariabel berikut:
 Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
 Pola persebaran sumber daya
 Distribusi pendapatan
• Diperlukan suatu garis yang disebut dengan Kebijakan
anggaran dalam menyusun RAPBN.
• Kebijakan Anggaran adalah garis kebijakan pemerintah
dalam penetapan pengeluaran dan penerimaan negara
dalam rangka mencapai tujuan nasional.
• Mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar
efisien.
• Mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi dan
kegiatan ekonomi agar seimbang menuju keadilan dan
kemakmuran.
• Menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengaruh
goncangan ekonomi menuju kearah terciptanya
kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang
mantap.
Kebijakan Anggaran
Seimbang
Kebijakan
Anggaran
Kebijakan Anggaran
Dinamis
• Kebijakan Anggaran Seimbang: Suatu kebijakan anggaran
yang menyatakan bahwa antara pendapatan dan
pengeluaran dibuat berimbang.
• Kebijakan Anggaran Dinamis: Suatu kebijakan anggaran
yang menyatakan bahwa pendapatan dan pengeluaran
dibuat secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhannya.


Kebijakan Anggaran Defisit:

Pengeluaran dibuat lebih besar dari pada pendapatan.

Jika negara mengalami resesi ekonomi untuk meningkatkan
perekonomian.
Kebijakan Anggaran Surplus:

Penerimaan dibuat lebih besar dari pada pengeluaran
• Iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada
negara berdasarkan undang-undang guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
• Ciri-ciri Pajak:





Merupakan iuaran kepada pemerintah.
Dipungut berdasarkan undang-undang.
Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Digunakan untuk kesejahteraan umum.
Tanpa imbalan jasa secara langsung.
PAJAK
RETRIBUSI
Keputusan/undang-undang dari
pemerintah pusat.
Keputusan dari pemerintah daerah.
Diatur dengan undang-undang .
Ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dipungut pemerintah pusat.
Dipungut pemerintah daerah.
Wajib dan dapat dipaksakan bagi
seluruh warga negara
Wajib bagi orang yang menggunakan
fasilitas pemerintah daerah.
Tidak mendapat imbalan jasa secara
langsung.
Mendapat imbalan jasa secara
langsung.
Berlaku untuk seluruh warga negara
Indonesia.
Berlaku untuk daerah bersangkutan.
Sumber pendapatan pemerintah
pusat
Sumber pendapatan pemerintah
daerah
 G : P0(E0 A)  (AD0 AD1)  (A E1)  P (P0 P1) : (E0 E1)
 T : P0(E0 A)  (AD0 AD2)  (B E2)  P (P0 P2) : (E0 E2)
 Y  kesempatan kerja  pengangguran 
• Bagian dari sistem ekonomi
• kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan
sistem internal dan eksternal serta tercapainya tujuan
ekonomi makro
 Internal: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga,
pemerataan pembangunan,
 Eksternal: neraca pembayaran
 Tujuan ekonomi makro:
o menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan
kerja,
o kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang
seimbang.
• Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu,
maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan
(tindakan stabilisasi).
• Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang
tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan
kestabilan harga
• Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan
oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor
riil
• Tujuan utama: Upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap
mempertahankan kestabilan harga
• Bank Sentral (Otoritas Moneter) berusaha mengatur:
 keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan
barang agar inflasi dapat terkendali,
 tercapainya kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam
pasokan/distribusi barang.
• Dilakukan antara lain dengan instrumen:




suku bunga,
giro wajib minimum,
intervensi dipasar valuta asing,
dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk
meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas
• Pengaturan jumlah uang beredar melalui 2 mekanisme:
1.
Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy):
suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang
yang beredar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy):
suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang
yang beredar.
Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money
policy)
• Kebijakan Kuantitatif:



Open Market Operations

menjual atau membeli surat berharga pemerintah: Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Menambah jumlah uang beredar: membeli SBI atau SBPU
Discount Rate Policy (Discount Rate Operations)

memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum

Menambah jumlah uang beredar: Menurunkan tingkat bunga Bank
Sentral
Reserve Requirements Policy

Memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah

Menambah uang beredar: pemerintah menurunkan rasio cadangan
wajib
 Pendekatan Y=AE : r  I (AE1 AE2)
 Pendekatan AD-AS: r  I  (AD0 AD1): titik B (Ptetap) : (Y0
Y1)  (B C)  P (P0 P1) : (Y1 Y2).
 Y(Y1 Y2)  kesempatan kerja  pengangguran 
 Mula-mula AE(P0):E0, terjadi inflasi (P0  P1)  (AE(P1):E1.
Kebijakan Fiskal : G   (AE(P1)  AE(P2) ): P (P0  P1)  tingkat
kesempatan kerja penuh tercapai; inflasi turun.
 Mula-mula AD0:A, terjadi inflasi (P0  P1)  (Y0  Y1):B,
Kebijakan Fiskal : G   (AD1  AD2) ): P (P1  P2)  tingkat kesempatan
kerja penuh tercapai; inflasi turun.
 Mula-mula AD0:E0, terjadi inflasi (P0  P1)  (AD0  AD1):E1.
Kebijakan Moneter : menurunkan penawaran uang (r)  (I );
(AD1  AD2):E2  P (P1  P2)  tingkat kesempatan kerja penuh
tercapai; inflasi turun.
• Kebijakan Kuantitatif:



Open Market Operations

menjual atau membeli surat berharga pemerintah: Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU).

Menambah jumlah uang beredar: membeli SBI atau SBPU
Discount Rate Policy (Discount Rate Operations)

memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum

Menambah jumlah uang beredar: Menurunkan tingkat bunga Bank
Sentral
Reserve Requirements Policy

Memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah

Menambah uang beredar: pemerintah menurunkan rasio cadangan
wajib