MENTERIKEUANG AN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
83/PMK. 02/2022
NO MOR
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menirnbang
bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5)
Peraturan
2010
Pernerintah
Nornor
90
Tahun
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Penyusunan
tentang
Kernenterian
Negara/Lernbag a dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri
Keuangan Nornor 71/PMK.02/201 3 tentang Pedornan Standar
Biaya,
Standar
Penyusunan
Biaya,
Struktur
Rencana
Kerja
dan
dan
Indeksasi
Anggaran
dalarn
Kernenterian
Negara/Lernbag a sebagairnana telah beberapa kali diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nornor
232/PMK.02/20 20 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nornor 71/PMK.02/20 13 tentang Pedornan
Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalarn
Penyusunan
Rencana
Negara/Lernbag a,
perlu
Kerja
dan
Anggaran
rnenetapkan
Kernenterian
Peraturan
Menteri
Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2023;
Mengingat
1.
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undan g Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
jdih.kemenkeu.go.id
-2 -
2.
Undang-Un dang
Kementeria n
Nomor
39
(Lembaran
Negara
tentang
2008
Tahun
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusuna n Rencana Kerja dan Anggaran Kementeria n
Negara/Lem baga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5178);
4.
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementeria n
(Lembaran
Keuangan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02 /2013
tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,
dan Indeksasi dalam Penyusuna n Rencana Kerja dan
Anggaran Kementeria n Negara/Lem baga (Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2013
Nomor
537)
sebagaiman a telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.0 2/2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 71/PMK.02 /2013 tentang Pedoman
Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi
dalam
Penyusuna n
Rencana
Kerja
dan
Anggaran
Kementeria n Negara/Lem baga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
6.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01 /2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeria n
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);
MEMUTUSKAN:
Menetapka n
PERATURAN
MENTER!
KEUANGAN
TENTANG
STANDAR
BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023.
jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -
Pasal 1
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 adalah satuan
biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan
untuk menghasilk an biaya komponen keluaran dalam
kerja
rencana
penyusunan
dan
kementerian
anggaran
negara/lem baga Tahun Anggaran 2023.
Pasal 2
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 berfungsi
sebagai:
a.
batas tertinggi; atau
b.
estimasi.
Pasal 3
(1)
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang
berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaiman a dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2)
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 yang
berfungsi sebagai estimasi sebagaiman a dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Men teri ini.
Pasal 4
Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pad a
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar
biaya,
standar
stuktur
rencana
penyusunan
biaya,
kerja
dan
dan
indeksasi
anggaran
dalam
kementerian
negara/lem bag a.
Pasal 5
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangka n.
jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
Agar
setiap
mengetahuinya,
orang
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 19 Mei2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
padatanggal20Mei2 022
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 494
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian
I
r..
¥
MASSOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001
jdih.kemenkeu.go.id
-5-
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
~3/PMK. 02/2022
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
NO.
(II
URAIAN
SATUAN
BESARAN
(2)
(3)
(4)
l. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN
Kuasa Pengguna Anggaran
1.1
a. Nilai pagu dana s.d. RplOO juta
b. Nilai pagu dana di atas RplOO juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. RpSOO jula
d. Nilai pagu dana di alas Rp500 juta s.d. Rp l miliar
Nilai pagU dana di atas Rp l miliar s.d. Rp2,5 miliar
C.
f, Nllai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
g. Nllai pagu danadi atas RpS miliar s.d. RplO miliar
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 mlliar s.d. RpSO miliar
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
J. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di alas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar
n. Nilai pagu dana di alas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar
o. Nila! pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rpl.040.000
Rpl.250.000
Rpl.450.000
Rpl.660.000
Rpl.970.000
Rp2.280,000
Rp2.590.000
Rp3.010,000
Rp3.420.000
Rp3.840.000
Rp4.250.000
Rp4.770.000
RpS.290.000
Rp5.810.000
Rp6.330.000
Rp7.370.000
Pcjabat Pembuat Komitmen
a. Nilai pagu dana s.d. RplOO juta
b. Nilai pagu dana di atas RplOO juta s.d. Rp250 juta
C. Nllai pagU dana di atas Rp250 juta s.d. RpSOO juta
d. Nilai pagu dana di atas RpSOO juta s.d. Rpl miliar
e. Nila! pagu dana di atas Rpl mlliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nila! pagu dana di atas Rp2,5 m!liar s.d. Rp5 miliar
g. Nilai pagU dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar
h. Nila! pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. RpSO miliar
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
I. Nilai pagu dana di atas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miiiar
n. Nilai pagu dana di atas RpSOO miliar s.d. Rp750 mlliar
o. Nilai pagu dana di alas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rpl.010.000
Rpl.210.000
Rpl.410.000
Rpl.610.000
Rpl.910.000
Rp2.210.000
Rp2.520.000
Rp2.920.000
Rp3.320.000
Rp3.720.000
Rp4.130.000
Rp4.630.000
RpS.130.000
RpS.640.000
Rp6,140,000
Rp7.140.000
Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar
a. Nilai pagu dana s.d. RplOO juta
b. Nilai pagu dana di atas RplOO jula s.d. Rp250 juta
Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
C.
d. Nilai pagu dana di atas RpSOO jula s.d. Rpl miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rpl mlliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di alas Rp2,5 miliar s.d. RpS miliar
g, Nilai pagu dana di alas Rp5 miliar s.d. RplO miiiar
h. Nilai pagu dana di alas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miiiar
j. Nilai pagu dana di atas RpSO miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplOO miliar
I. Nilai pagu dana di alas RplOO miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagU dana di atas Rp250 miliar s.d. RpSOO miliar
n. Nilai pagU dana di alas RpSOO miliar s.d. Rp750 miliar
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun
p. Nilai pagu dana di alas Rpl triiiun
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
08
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp400.000
Rp480.000
Rp570.000
Rp660,000
Rp770.000
Rp880.000
Rp990.000
Rp 1.250.000
Rpl.520.000
Rpl.780.000
Rp2.040.000
Rp2.440.000
Rp2.830.000
Rp3.230.000
Rp3.620.000
Rp4.420.000
1.2
1.3
OB
OB
OB
jdih.kemenkeu.go.id
-6 -
NO
URAIAN
SATUAN
BESARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
1.4
1.5
Bendahara Pengeluaran
a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar
I. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp340.000
Rp420.000
Rp500.000
Rp570.000
Rp670.000
Rp770.000
Rp860.000
Rpl.090.000
Rp 1.320.000
Rp 1.550.000
Rpl.780.000
Rp2.120.000
Rp2.470.000
Rp2.810.000
Rp3.160.000
Rp3.840.000
Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi
Belanja Pegawai
a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar
h. Nilai pagu danadi atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. RplO0 miliar
I. Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
o. NHai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp260.000
Rp310.000
Rp370.000
Rp430.000
Rp500.000
Rp570.000
Rp640.000
Rp810.000
Rp980.000
Rp 1.150. 000
Rp 1.330.000
Rp 1.580.000
Rp 1.840.000
Rp2.090.000
Rp2.350.000
Rp2.860.000
OB
OB
OB
OB
OB
Rp350.000
Rp460.000
Rp580.000
Rp690.000
Rp810.000
OB
OB
OB
OB
OB
Rp250.000
Rp330.000
Rp410.000
Rp490.000
Rp570.000
OB
OB
OB
OB
OB
Rp200.000
Rp270.000
Rp340.000
Rp410.000
Rp470.000
OB
Rp680.000
Per Paket
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
Rp680.000
Rp850.000
Rpl.020.000
Rpl.270.000
Rpl.520.000
Rp 1. 780.000
Rp2.120.000
Rp2.450.000
Rp2.790.000
Rp3.130.000
Rp3.580.000
Rp4.030.000
Rp4.490.000
Rp4.940.000
Rp5.560.000
2. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG
KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAI
2.1
Atasan Langsung Pemegang Kas/Kuasa Pengguna Anggaran
a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar
b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RplO0 miliar
d. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp200 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar
2.2
Pemegang Kas/Bendahara
a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar
b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. RplO0 miliar
d. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp200 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar
2.3
Juru Bayar/Staf
a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar
b. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
c. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rpl00 miliar
d. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp200 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp 200 miliar
3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA
3.1
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
3.2
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar
g. Nilai pagu pengadaan di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar
k. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar
I. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
o. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun
jdih.kemenkeu.go.id
-7 -
NO
URAIAN
SATUAN
BESARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
3.3
3.4
3.5
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar
g. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. RplO0 miliar
k. Nilai pagu pengadaan di atas RplO0 miliar s.d. Rp250 miliar
I. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
o. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun
Per Paket
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
Rp760.000
Rp760.000
Rp920.000
Rpl.140.000
Rpl.370.000
Rpl.600.000
Rpl.910.000
Rp2.210.000
Rp2.520.000
Rp2.820.000
Rp3.230.000
Rp3.640.000
Rp4.040.000
Rp4.450.000
Rp5.010.000
Per Paket
OP
Per Paket
OP
Rp450.000
Rp450.000
Rp450.000
Rp480.000
OP
Rp600.000
OP
Rp720.000
OP
Rp910.000
OP
Rpl.090.000
OP
Rpl.270.000
OP
Rpl.510.000
OP
Rp 1. 750.000
OP
Rp 1. 990.000
OP
Rp2.230.000
OP
Rp2.560.000
OP
Rp2.880.000
OP
Rp3.200.000
OP
Rp3.520.000
OP
Rp3.960.000
Honorarium Pengguna Anggaran
3.5.1 Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun
OP
OP
OP
OP
OP
Rp3.580.000
Rp4.030.000
Rp4.490.000
Rp4.940.000
Rp5.560.000
3.5.2 Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. RpS00 miliar
c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun
OP
OP
OP
OP
OP
Rp3.230.000
Rp3.640.000
Rp4.040.000
Rp4.450.000
Rp5.010.000
OP
Rpl.510.000
OP
Rpl.750.000
OP
Rpl.990.000
OP
Rp2.230.000
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rpl00 juta
c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rpl00 juta
d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl00 juta s.d.
Rp250 juta
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d.
Rp500 juta
f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d.
Rpl miliar
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa Iainnya di atas Rpl miliar s.d.
Rp2,5 miliar
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d.
Rp5 miliar
i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d.
Rpl0 miliar
j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas RplO miliar s.d.
Rp25 miliar
k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d.
Rp50 miliar
I. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d.
Rp75 miliar
m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d.
Rpl00 miliar
n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas RplO0 miliar s.d.
Rp250 miliar
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d.
0.
Rp500 miliar
p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d.
Rp750 miliar
q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d.
Rpl triliun
r. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl triliun.
3.5.3 Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi)
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl0 miliar s.d.
Rp25 miliar
b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d.
Rp50 miliar
c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d.
Rp75 miliar
d. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d.
Rpl00 miliar
jdih.kemenkeu.go.id
-8 -
BESARAN
NO
URAIAN
SATUAN
(1)
(2)
(3)
OP
(4)
Rp2.560.000
OP
Rp2.880.000
OP
Rp3.200.000
OP
Rp3.520.000
OP
Rp3.960.000
OB
OB
Rpl.000.000
Rp750.000
Pejabat yang Bertugas Melakukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung
Bendahara
a. Nilai pagu dana s.d. RplO0 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d, Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar
I. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp420.000
Rp510.000
Rp610.000
Rp700.000
Rp890.000
Rpl.070.000
Rp 1.260.000
Rp 1.540.000
Rpl.820.000
Rp2.100.000
Rp2.380.000
Rp2.760.000
Rp3.130.000
Rp3.500.000
Rp3.880.000
Rp4.620.000
Bendahara Penerimaan
a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar
e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar
h. Nilai pagu dana di atas RplO miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar
I. Nilai pagu dana di atas RplO0 miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp340.000
Rp420.000
Rp500.000
Rp570.000
Rp730.000
Rp880.000
Rpl.030.000
Rp 1.260.000
Rp 1.490.000
Rpl.720.000
Rpl.950.000
Rp2.260.000
Rp2.560.000
Rp2.870.000
Rp3. l 70.000
Rp3.790.000
Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota
a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta
b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta
c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta
d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar
e. Nilai pagu danadi atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar
f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar
g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. RplO miliar
h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar
i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar
j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar
k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar
I. Nilai pagu danadi atas RplO0 miliar s.d. Rp250 miliar
m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar
n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar
o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp260.000
Rp310.000
Rp370.000
Rp430.000
Rp540.000
Rp660.000
Rp770.000
Rp940.000
Rpl.110.000
Rpl.280.000
Rpl.450.000
Rpl.680.000
Rpl.910.000
Rp2.140.000
Rp2.370.000
Rp2.820.000
OB
OB
OB
OB
OB
Rp700.000
Rp600.000
Rp500.000
Rp400.000
Rp350.000
e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d.
Rp250 miliar
f. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d.
Rp500 miliar
g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d.
Rp750 miliar
h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d.
Rpl triliun
i. Nilai pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl triliun
4. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
4.1
4.2
Kepala UKPBJ
Sekretaris/Staf Pendukung UKPBJ
5. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
5.1
5.2
5.3
6. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI (SAi)
6.1
Unit Akuntansi PenggunaAnggaran/Barang (UAPA/UAPB)
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Koordinator
d. Ketua/Wakil Ketua
e. Anggota/Petugas
jdih.kemenkeu.go.id
-9 -
NO
URAIAN
SATUAN
BESARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/UAPPB-EI)
a. PenanggungJawab
b. Koordinator
c. Ketua/Wakil Ketua
d. Anggota/Petugas
OB
OB
OB
OB
Rp450.000
Rp400.000
Rp350.000
Rp300.000
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA-W /UAPPB-W),
UAPPA-W /UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPA-W /UAPPB-W Tugas Pembantuan
a. Penanggung Jawab
b. Koordinator
c. Ketua/Wakil Ketua
d. Anggota/ Petugas
OB
OB
OB
OB
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
Rpl50.000
OB
OB
OB
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
OB
Rpl50.000
OB
OB
Rp400.000
OJ
OJ
OJ
OJ
Rp60.000
Rp50.000
Rp40.000
Rp35.000
OJ
OB
OB
Penelitian/
Perekayasaan
OR
OH
Rp25.000
Rp420.000
Rp300.000
6.2
6.3
6.4
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
Dekonsentrasi, UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan
a. Penanggung Jawab
b. Koordinator
c. Ketua/Wakil Ketua
d. Anggota/Petugas
(UAKPA/UAKPB),
UAKPA/UAKPB
7. HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
7 .1
Tingkat Pengguna Barang
7 .2
Tingkat Kuasa Pengguna Barang
Rp300.000
8. HONORARIUM KELEBIHAN JAM PEREKAYASAAN
8.1
8.2
8.3
8.4
Perekayasa Utama
Perekayasa Madya
Perekayasa Muda
Perekayasa Pertama
9. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN
9 .1
Pem bantu Peneliti/ Perekayasa
9.2
Koordinator Peneliti/Perekayasa
9.3
Sekretariat Peneliti/Perekayasa
9.4
Pengolah Data
9.5
9.6
Petugas Survei
Pembantu Lapangan
Rp 1.540.000
Rp8.000
Rp80.000
10. HONORARIUM KO MITE PENILAIAN DAN/ ATAU REVIEWER PROPOSAL DAN KO MITE PENILAIAN
DAN/ATAU REVIEWER KELUARAN PENELITIAN
10.1
Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal
10.2 Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian
a. Laporan Antara
b. Laporan Akhir
11. HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA
11.1 Honorarium Narasumber
a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan
b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan
c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan
d. Pejabat Eselon Ill ke bawah/yang disetarakan
11.2 Honorarium Moderator
11.3 Honorarium Pembawa Acara
11.4 Honorarium Panitia
a. Penanggung Jawab
b. Ketua/Wakil ketua
c. Sekretaris
d. Anggota
12. HONORARIUM PEMBER! KETERANGAN AHLI/SAKS! AHLI DAN BERACARA
12.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli
12.2 Honorarium Beracara
Orang Per
Proposal
Rpl50.000
PerLaporan
Per Laporan
Rp500.000
Rpl.000.000
OJ
OJ
OJ
OJ
Orang/Kali
OK
Rpl.700.000
Rpl.400.000
Rp 1.000.000
Rp900.000
Rp700.000
Rp400.000
OK
OK
OK
OK
Rp450.000
Rp400.000
Rp300.000
Rp300.000
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp 1.800.000
Rpl.800.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 10 -
URAIAN
NO.
13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP
PENDIDIKAN TINGGI
HONORARIUM DOSEN/PEGAWAI YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN/
13.1
TUGAS KHUSUS TERTENTU
13.1.1 Universitas/lnstitut
a. Pembantu Rektor IV /Wakil Rektor IV /Koordinator Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
b. Pimpinan Fakultas/Pascasarjana
1) Direktur Pascasarjana
2) Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana
3) Ketua Program Studi Pascasarjana
4) Sekretaris Program
c. Lembaga/Badan
1) Ketua/Kepala/Direktur
2) Sekretaris/Wakil Direktur
d. Pusat
1) Kepala
2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang
e. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis
1) Ketua
2) Sekretaris
f. Ma'had
1) Direktur/Pimpinan
2) Sekretaris/Wakil
3) Pengasuh/Muwajih
4) Koordinator Bidang
g. Jurusan
1) Ketua
2) Sekretaris
h. Program Studi
1) Ketua/Koordinator
2) Sekretaris
i. Satuan Pengawas Internal (SP!)
1) Ketua
2) Sekretaris
j. Satuan Tugas Pelaksana (STP)/Departemen
1) Ketua
2) Sekretaris/Ketua Divisi
k. Laboratorium/Bagian/ Studio /Bengkel
Kepala/Koordinator
I. Senat
1) Ketua
2) Sekretaris
3) Ketua Komisi
m. Senat Fakultas
1) Ketua
2) Sekretaris
n. Kopertais
1) Koordinator
2) Wakil/Sekretaris
13.1.2
Politeknik
a. Pembantu Direktur IV (Penanggung Jawab Kerja Sama)
b. Pusat
Kepala
c. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis
1) Ketua
2) Sekretaris
e. Jurusan
1) Ketua
2) Sekretaris
f. Program Studi
1) Ketua
2) Sekretaris
g. Satuan Pengawas Internal (SP!)
1) Ketua
2) Sekretaris
h. Kepala Laboratorium
i. Senat
1) Ketua
2) Sekretaris
3) Ketua Komisi
SATUAN
BESARAN
OB
Rp3.150.000
OB
OB
OB
OB
Rp3.150.000
Rpl.975.000
Rp 1.500.000
Rp 1.250.000
OB
OB
Rp2.500.000
Rpl.500.000
OB
OB
Rp 1.480.000
Rp 1.000.000
OB
OB
Rpl.975.000
Rp750.000
OB
OB
OB
OB
Rpl.975.000
Rpl.200.000
Rp900.000
Rp750.000
OB
OB
Rp3.000.000
Rp2.500.000
OB
OB
Rpl.500.000
Rpl.000.000
OB
OB
Rp 1.500.000
Rp 1.000.000
OB
OB
Rp750.000
Rp500.000
OB
Rp 1.250.000
OB
OB
OB
Rp 1.000.000
Rp800.000
Rp600.000
OB
OB
Rp500.000
Rp300.000
OB
OB
Rp600.000
Rp500.000
OB
Rpl.800.000
OB
Rp 1.300.000
OB
OB
Rpl.200.000
Rpl.000.000
OB
OB
Rpl.700.000
Rpl.500.000
OB
OB
Rpl.400.000
Rpl.200.000
OB
OB
OB
Rp 1.300.000
Rp900.000
Rp 1.200.000
OB
OB
OB
Rp 1.000.000
Rp600.000
Rp500.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 11 -
NO.
URAIAN
13.1.3 Sekolah Tinggi
a. Pimpinan Pascasarjana
1) Direktur Pascasarjana
2) Asisten/Wakil Direktur Pascasarjana
3) Sekretaris Program
4) Ketua Konsentrasi
b. Pusat
1) Kepala
2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang
c. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis
1) Ketua
2) Sekretaris
d. Ma'had
1) Direktur/Pimpinan
2) Sekretaris/Wakil
3) Pengasuh/Muwajih
4) Koordinator Bidang
e. Jurusan
1) Ketua
2) Sekretaris
f. Program Studi
1) Ketua
2) Sekretaris
g. Satuan Pengawas Internal (SP!)
1) Ketua
2) Sekretaris
h. Kepala Laboratorium
i. Senat
1) Ketua
2) Sekretaris
3) Ketua Komisi
13.1.4 Akademi
a. Pusat
1) Kepala
2) Sekretaris/Wakil/Koordinator Bidang
b. Unit Pelaksana/Penunjang Teknis
Ketua
C. Jurusan
1) Ketua
2) Sekretaris
d. Program Studi
1) Ketua
2) Koordinator Dosen
e. Senat
1) Ketua
2) Sekretaris
3) Anggota
SATUAN
BESARAN
OB
OB
OB
OB
Rp 1.500.000
Rp750.000
Rp750.000
Rp750.000
OB
OB
Rpl.000.000
Rp750.000
OB
OB
Rpl.200.000
Rp400.000
OB
OB
OB
OB
Rp550.000
RpS00.000
Rp400.000
Rp400.000
OB
OB
Rpl.500.000
Rpl.000.000
OB
OB
Rpl.400.000
Rp600.000
OB
OB
OB
Rp 1.300.000
Rp550.000
Rp 1.200.000
OB
OB
OB
Rpl.000.000
Rp600.000
Rp400.000
OB
OB
Rpl.000.000
Rp750.000
OB
Rp550.000
OB
OB
Rp 1.000.000
Rp750.000
OB
OB
Rp750.000
RpS00.000
OB
OB
OB
RpS00.000
Rp400.000
Rp350.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 12 -
NO.
URAIAN
13.2 HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
a. Program Diploma, Sarjana, dan Profesi
1) Ujian Masuk
a) Penguji Al Qur'an/Lisan
b) Sidang Penentuan Kelulusan
2) Kelebihan Jam Mengajar
a) Kelas Reguler
(1) Guru Besar
(2) Lektor Kepala
(3) Lektor
(4) Asisten Ahli
b) Kelas Nonreguler
(1) Guru Besar
(2) Lektor Kepala
(3) Lektor
(4) Asisten Ahli
c) Kelas Internasional
(1) Guru Besar
(2) Lektor Kepala
(3) Lektor
(4) Asisten Ahli
3) Penguji Proposal Skripsi/Tugas Akhir
4) Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir
5) Pembimbing Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah
6) Pembimbing Uji Kompetensi Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan (FKIK)
7) Penguji Komprehensif
8) Penguji Seminar Hasil Penelitian Skripsi/Munakasah
9) Penguji Skripsi/Tugas Akhir/Munakasah
10) Dosen Wali/Penasehat/Pembimbing Akademik
11) Honorarium Penguji Hasil Praktik Lapangan dan Ujian
Kompetensi FKIK
a) Penguji Hasil Praktik Lapangan
b) Uji Kompetensi (Computer Based Test (CBT), Objective
Structure Clinical (OSC), Blok, dan sejenisnya)
(1) Koordinator
(2) Koordinator Lokasi
(3) Penguji
(4) Pasien Simulasi
(5) Pelatih Pasien Simulasi
12) Profesi (Klinik), Akademik (Preklinik), Keterampilan Klinik Dasar
(KKD) dan Pelaksanaan Modul Khusus
a) Koordinator Klinik (Profesi)
b) Akademik (Preklinik)
(1) Koordinator Preklinik (Akademik)
(2) Asisten Koordinator Preklinik
c) Koordinator Keterampilan Klinik Dasar (KKD)
d) Koordinator Pelaksanaan Modul Khusus
13) Kelebihan Jam Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum
14) Kelebihan Jam Pembimbingan Magang Fakultas Kedokteran
(FK)/Ilmu Kesehatan (IK)/Fakultas Kedokteran Gigi (FKG)/
Praktik Profesi
b. Program Pascasarjana
1) Validasi Naskah Soal Ujian Masuk
a) Validasi Naskah Soal S2/Spl
b) Validasi Naskah Soal S3/Sp2
2) Telaah Hasil Ujian Masuk
a) Telaah Hasil Ujian S2/Spl
b) Telaah Hasil Ujian S3/Sp2
3) Penguji Lisan Ujian Masuk
a) Penguji Lisan S2/Spl
b) Penguji Lisan S3/Sp2
4) Kelebihan Jam Mengajar
a) Kelas Reguler-S2/Spl
(1) Guru Besar
(2) Lektor Kepala
(3) Lektor
SATUAN
BESARAN
Per Peserta
OK
Rp30.000
Rp300.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
Rp150.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
Rp150.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Orang/Mahasiswa
Orang/ Mahasiswa
Per Mahasiswa
Per Mata Kuliah
Rp350.000
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
Rp50.000
Rp750.000
Rpl00.000
Rpl.000.000
Per Mahasiswa
Per Mahasiswa
Rpl00.000
Rpl00.000
Orang/Mahasiswa
Mahasiswa/Semester
Rpl00.000
Rp60.000
Per Mahasiswa
Rp250.000
OK
OK
OK
OK
OK
Rpl.000.000
Rp750.000
Rp500.000
Rp200.000
Rp300.000
Orang/Rotasi
Rp500.000
OH
OH
OH
Orang/Semester
Jam/Hadir
Orang/Mahasiswa
Rp75.000
Rp30.000
Rp50.000
Rp750.000
Rp75.000
Rp600.000
Per Naskah
Per Naskah
Rpll0.000
Rp150.000
Per Peserta
Per Peserta
Rp50.000
Rp75.000
Per Peserta
Per Peserta
Rp50.000
Rpl00.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp350.000
Rp300.000
Ro250.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 13 -
NO.
URAIAN
(4) Asisten Ahli
b) Kelas Reguler-S3/Sp2
(1) Guru Besar
(2) Lektor Kepala
(3) Lektor
(4) Asisten Ahli
c) Kelas lnternasional-S2/Spl
(1) Guru Besar
(2) Lektor Kepala
(3) Lektor
(4) Asisten Ahli
d) Kelas lntemasional-S3/Sp2
(1) Guru Besar
(2) Lektor Kepala
(3) Lektor
(4) Asisten Ahli
5) Ujian Semester Pascasarjana
a) Telaah dan Feedback Hasil Ujian S2/Spl
b) Telaah dan Feedback Hasil Ujian S3/Sp2
6) Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)/Tutorial
7) Ujian/Seminar Proposal Tesis
8) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Tesis
9) Ujian Kualifikasi/Komprehensif
a) Ketua
b) Sekretaris
c) Penguji (Tulis/Lisan/Korektor)
10) Ujian/Seminar Proposal Disertasi
a) Ketua/Sekretaris/Promotor
b) Penguji Utama
11) Ujian/Seminar Hasil Penelitian Disertasi
12) Pembimbing Tesis
a) Pembimbing Utama/Ketua
b) Pembimbing Pendamping
13) Pembimbing Disertasi
a) Pembimbing Utama/Ketua
b) Pembimbing Pendamping
14) Verifikasi Naskah Disertasi
15) Dewan Pertimbangan Akademik
a)Pengarah/Penanggungjawab
b) Ketua
c) Sekretaris/ Anggota
16) Penasehat Akademik S2/Spl dan S3/Sp2
SATUAN
BESARAN
SKS/Hadir
Rp200.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp450.000
Rp350.000
Rp300.000
Rp250.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp400.000
Rp350.000
Rp300.000
Rp250.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp450.000
Rp400.000
Rp350.000
Rp300.000
Per Mahasiswa
Per Mahasiswa
Orang/Mahasiswa/
Semester
Orang/Mahasiswa
Orang/Mahasiswa
Rp250.000
Rp300.000
Orang/ Mahasiswa
Orang/Mahasiswa
Orang/Mahasiswa
Rp200.000
Rp150.000
Rp250.000
Orang/ Mahasiswa
Orang/ Mahasiswa
Orang/Mahasiswa
Rpl 70.000
Rp200.000
Rp650.000
Per Mahasiswa Lulus
Per Mahasiswa Lulus
Rpl.500.000
Rpl.250.000
Per Mahasiswa Lulus
Per Mahasiswa Lulus
Orang/Mahasiswa
Rp4.500.000
Rp3.600.000
Rp500.000
Orang/Semester
Orang/Semester
Orang/Semester
Per Mahasiswa/
Semester
Rp400.000
Rp350.000
Rp300.000
Rp50.000
Rp600.000
Rpl00.000
Rp400.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 14 -
URAIAN
NO.
13.3 LAIN-LAIN
a. Honorarium Mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi
1) Guru Besar
2) Lektor Kepala
3) Lektor
4) Asisten Ahli
b. Honorarium Mengajar S2/Spl
1) Guru Besar
2) Lektor Kepala
3) Lektor
4) Asisten Ahli
c. Honorarium Mengajar S3/Sp2
1) Guru Besar
2) Lektor Kepala
3) Lektor
4) Asisten Ahli
d. Honorarium Mengajar Kelas lnternasional
1) Guru Besar
2) Lektor Kepala
3) Lektor
4) Asisten Ahli
e. Honorarium Mengajar Semester Pendek/Semester Alih
Tahun
1) Guru Besar
2) Lektor Kepala
3) Lektor
4) Asisten Ahli
f. Honorarium Mengajar Dosen Tamu
a) Nasional
b) Internasional
g. Honorarium Pembimbing/Pembina Tahfidz
h. Honorarium Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman
Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Praktik Kerja
Lapangan dan sejenisnya
1) Pembimbing
2) Pelaksanaan Kegiatan di Tempat Praktik
a) Penanggung Jawab
b) Koordinator
c) Pembimbing/Guru Pamong
3) Pendamping Desa/Kecamatan
i. Honorarium Koordinator /Pembimbing Hasil Praktik
Lapangan/ On Job Training /Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Profesi/Prakerin
1) Koordinator Praktik Lapangan/ On Job Training /Kuliah
Kerja Nyata (KKN) Profesi/Prakerin
2) Pembimbing Hasil Praktik Lapangan/ On Job Training/
KKN Profesi
3) Uji Kompetensi
a) Pembina Uji Kompetensi
b) Pelatih Uji Kompetensi
j. Pembimbing Magang Fakultas Kedokteran (FK)/ Fakultas
Kedokteran dan !!mu Kesehatan (FKIK)/Fakultas
Kedokteran Gigi (FKG) Praktik Profesi Dari Luar
k. Fasilitator/Tutor/Pembimbing Praktikum Non Beban Kerja
Dosen (BKD)/Dari Luar
I. Honorarium Pendamping/Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM)
1) Pembina UKM
2) Pelatih UKM
m. Honorarium Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa
yang Lolos Seleksi Nasional
n. Biaya Jasa Pasien Standar
o. Honorarium Sidang Senat
p. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar
1) Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah
2) Honorarium Penyusunan Bahan Ajar:
a) Program Diploma dan S 1
(1) Berbahasa Indonesia
BESARAN
SATUAN
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
Rpl 75.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp350.000
Rp300.000
Rp250.000
Rp200.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp450.000
Rp350.000
Rp300.000
Rp250.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp450.000
Rp400.000
Rp350.000
Rp300.000
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
SKS/Hadir
Rp200.000
RplS0.000
Rpl00.000
Rp80.000
OJ
OJ
Orang/Mahasiswa/
Bulan
RpS00.000
Rp850.000
OK
Rp600.000
OK
OK
Orang/ Mahasiswa
OK
Rp700.000
Rp650.000
Rpl00.000
Rp650.000
OB
Rp700.000
Judul
Rp350.000
OK
Orang
Rpl.000.000
Rpl00.000
Rp375.000
Orang/Mahasiswa
RpS0.000
Jam/Hadir
Rp75.000
OB
OB
Per Judul
Rp300.000
Rp200.000
Rp 1.000.000
Pasien/Jam
OK
RpS0.000
Rp250.000
Per mata kuliah
Rp3.500.000
Per modul
RoS.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 15 -
NO.
SATUAN
BESARAN
Per modul
Rp6.000.000
Per modul
Per modul
Rp7.000.000
RpS.500.000
Per modul
Per modul
Rp 1.000.000
Rpl.500.000
1) Honorarium Penyusunan Garis Besar Program Media
(GBPM) Tutorial
2) Honorarium Penulisan Naskah Tutorial Melalui Media
Per program
Rp500.000
Per naskah
Rpl.100.000
3) Honorarium Pengembangan Kit Tutorial
4) Honorarium Tutor
a) Tutor Program Sl
b) Tutor Program S2
c) Tutor Program di Luar Negeri
r. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan
Ujian
Per mata kuliah
Rp3.200.000
Per pertemuan
Per pertemuan
Per pertemuan
Rp300.000
Rp500.000
Rp800.000
Per mata kuliah
Rpl.000.000
Per butir soal
Per butir soal
Per butir soal
Rp25.000
Rp150.000
Rp250.000
Per hari
Rp700.000
URAIAN
(2) Berbahasa Asing
b) Program Pascasarjana
(1) Berbahasa Indonesia
(2) Berbahasa Asing
3) Honorarium Penelaahan Bahan Ajar
a) Berbahasa Indonesia
b) Berbahasa Asing
q. Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial
1) Honorarium Pengembangan Bahan Ujian
a) Honorarium Penyusunan Kisi-Kisi Saal
b) Honorarium Penyusunan Soal Input Bank Saal
(1) Saal Objektif
(2) Soal Uraian (Beserta Pedoman Scoring)
c) Honorarium Penyusunan Soal Ujian Komprehensif
(Beserta Pedoman Scoring) Togas Akhir Program
2) Honorarium Pengawas Ujian Luar Negeri
jdih.kemenkeu.go.id
- 16 -
URAIAN
NO.
SATUAN
BESARAN
(3\
(41
(21
Ill
14. HONORARIUM PENYULUH NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
14.1 SLTA
14.2 Sarjana Muda
14.3 Sarjana
14.4 Master (S2)
OB
OB
OB
OB
Rp2.100.000
Rp2.400.000
Rp2.600.000
Rp2.800.000
15. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH
15.1 Wilayah Barat
15.2 Wilayah Tengah
15.3 Wilayah Timur
OB
OB
OB
Rp320.000
Rp400.000
Rp480.000
16. HONORARIUM ROHANIWAN
OK
Rp400.000
17. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIATTIM PELAKSANA KEGIATAN
17 .1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
17.1.1 Yang Ditetapkan Oleh Presiden
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Koordinator/Ketua
d. WakiI Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp2.500.000
Rp2.250.000
Rp2.000.000
Rp!.750.000
Rpl.500.000
Rp!.500.000
17.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Menteri/Pejabat Setingkat Menteri
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua
d. WakiI Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp!.500.000
Rpl.250.000
Rp!.000.000
Rp850.000
Rp750.000
Rp750.000
17. 1.3 Yang Ditetapkan Oleh Pejabat Eselon I
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp750.000
Rp700.000
Rp650.000
Rp600.000
Rp500.000
Rp500.000
17.1.4 Yang Ditetapkan Oieh KPA
a. Pengarah
b. Penanggung J awab
c. Ketua
d. Wakil Ketua
e. Sekretaris
f. Anggota
OB
OB
OB
OB
OB
OB
Rp500.000
Rp450.000
Rp400.000
Rp350.000
Rp300.000
Rp300.000
OB
OB
Rp500.000
Rp450.000
OB
OB
Rp250.000
Rp220.000
Oter
Oter
Oter
Oter
Oter
Oter
Per Halaman
Rp500.000
Rp400.000
Rp300.000
RplS0.000
RplS0.000
Rpl50.000
Rp200.000
Oter
Oter
Oter
Oter
Oter
Oter
Per Halaman
Rp400.000
Rp300.000
Rp250.000
RplS0.000
Rp180.000
Rp150.000
Rpl00.000
OB
Rp500.000
OB
OB
OB
OB
Per Halaman
Rp450.000
Rp400.000
Rp350.000
Rp300.000
Rpl00.000
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Rp2.600.000
Rp2.400.000
Rp2.200.000
Rp2.200.000
Rp2.200.000
Rp2.000.000
Rn2.000.000
17 .2
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
17.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Presiden
a. Ketua/WakiI ketua
b. Anggota
17.2.2 Yang Ditetapkan Oieh Menteri
a. Ketua/WakiI ketua
b. Anggota
18. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE
18.1
Honorarium Tim Penyusunan Jumal
a.
b.
c.
d.
18.2
Penanggung J awab
Redaktur
Penyunting/Editor
Desain Grafis
e. Fotografer
f. Sekretariat
g. Pembuat Artikel
Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
a. Penanggung J awab
b. Redaktur
c. Penyunting/Editor
d. Desain Grafis
e. Fotografer
f. Sekretariat
g. Pembuat Artikel
18.3 Honorarium Tim Pengelola Website
a. Penanggung Jawab
b. Redaktur
c. Editor
d. WebAdmin
e. Web Developer
f. Pembuat Artikel
19. HONORARIUM PENYELENGGARA SlDANG/KONFERENSI INTERNASIONAL/KONFERENSI TINGKAT
MENTER!,
SENIOR
OFFICIAL
MEE:I'ING
(BILATERAL/REGIONAL/MULTILATERAL),
WORKSHOP /SEMINAR/SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL
19.1 Honorarium Penyelenggara Sidang/Konferensi Internasional/Konferensi Tingk:at Menteri, Senior
Official Meeting (Bilateral/Regional/Multilateral)
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua/Wakil Ketua
d. Ketua Delegasi
e. Tim Asistensi
f. Anggota Delegasi Republik Indonesia
g. Ko ordinator
jdih.kemenkeu.go.id
- 17 -
NO.
URAIAN
SATUAN
(1\
(21
(3\
h.
i.
j.
k.
I.
19.2
Ketua Bidang
Sekretaris
Anggota Panitia
Liaison Officer (LO)
Staf Pendukung
Honorarium Penyelenggara Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Sarasehan Berskala Internasional
a. Pengarah
b. Penanggung Jawab
c. Ketua/Wakil Ketua
d. Ketua Delegasi
e. Tim Asistensi
f. Anggota Delegasi Republik Indonesia
g. Ko ordinator
h. Ketua Bidang
i. Sekretaris
j. Anggota Panitia
k. Liaison Officer (LO)
I. Staf Pendukung
20. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKAS!
20.l Tingkat Pendidikan Dasar
a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian
b. Pengawas Ujian
c. Pemeriksa Hasil Ujian
20.2 Tingkat Pendidikan Menengah
a. Penyusun/ Pembuat Bahan Ujian
b. Pengawas Ujian
c. Pemeriksa Hasil Ujian
BESARAN
(41
OK
OK
OK
OK
Rpl.600.000
Rpl.600.000
Rpl.400.000
Rpl.400.000
OK
Rpl.200.000
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
Rpl.100.000
Rpl.000.000
Rp900.000
Rp900.000
Rp900.000
Rp800.000
Rp800.000
Rp600.000
Rp600.000
Rp500.000
Rp500.000
Rp400.000
Naskah/Pelajaran
OH
Siswa/Mata Ujian
Rpl50.000
Naskah/Pelajaran
OH
Siswa/Mata Ujian
Rpl90.000
Rp270.000
Rp7.500
Naskah/Pelajaran
Rp250.000
Rp290.000
Rp240.000
Rp5.000
20.3 Tingkat Pendidikan Tinggi
a. Diploma I/11/111/N dan Strata l (Sl)
1) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian
2) Pengawas Ujian
b.
c.
3) Pemeriksa Hasil Ujian
4) Pengawas Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri
5) Penguji Ujian Keterampilan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri
OH
Mahasiswa/Mata Ujian
Orang/Mata Uji
Per Peserta
Rpl0.000
Rp290.000
Rp75.000
Strata 2 (S2)
l) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian
2} Pengawas Ujian
3) Pemeriksa Hasil Ujian
4) Penguji Tesis
Naskah/Pelajaran
OH
Mahasiswa/Mata Ujian
Orang/ Mahasiswa
Rp260.000
Rp300.000
Rpl5.000
Rp350.000
Strata 3 (S3)
l) Penyusun/Pembuat Bahan Ujian
2) Pengawas Ujian
3) Pemeriksa Hasil Ujian
4} Penguji Disertasi
Naskah/Pelajaran
OH
Mahasiswa/Mata Ujian
Orang/ Mahasiswa
Rp280.000
Rp300.000
Rp20.000
Rp500.000
Per Butir Soal
Rpl00.000
Per Butir Soal
Per Butir Soal
Rp45.000
Rp20.000
21. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT NASIONAL
21.l Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional
21.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional
a. Telaah Materi Soal
b. Telaah Bahasa Soal
22. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)
22.l
22.2
22.3
22.4
22.5
Honorarium Penceramah
Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara
Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja penyelenggara
Honorarium Penyusunan Modul Diklat
Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
a.
b.
c.
Lama Diklat s.d. 5 hari:
l) Penanggung Jawab
2) Ketua/Wakil ketua
3) Sekretaris
4) Anggota
Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:
1) Penanggung Jawab
2) Ketua/Wakil ketua
3) Sekretaris
4) Anggota
Lama Diklat lebih dari 30 hari:
1) Penanggung Jawab
2) Ketua/Wakil ketua
3) Sekretaris
4) Anggota
23. SATUAN BIAYA UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN UANG LAUK PAUK BAGI
ANGGOTA POLRI/TNI
23.l Satuan Biaya Uang Malcan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
a. Golongan I dan II
b. Golongan III
c. Golongan IV
Uang
Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI
23.2
OJP
OJP
OJP
Per Modul
Rpl.000.000
Rp300.000
Rp200.000
Rp5.000.000
OK
OK
OK
OK
Rp450.000
Rp400.000
Rp300.000
Rp300.000
OK
OK
OK
OK
Rp675.000
Rp600.000
Rp450.000
Rp450.000
OK
OK
OK
OK
Rp900.000
Rp800.000
Rp600.000
Rp600.000
OH
OH
OH
OH
Rp35.000
Rp37.000
Rp41.000
Rp60.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 18 -
URAIAN
NO.
121
ill
24. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
24.1 UangLembur
a. Golongan I
b. Golongan II
c. Golongan III
d. Golongan IV
24.2
Uang Makan Lembur
a. Goiongan I dan II
b. Golongan III
c. Goiongan IV
25. SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI
25.1 Pegawai Non Aparatur Sipil Negara
a. Uang Lembur
b. Uang Makan Lembur
25.2 Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, clan Pramubakti
a.
b.
Uang Lembur
Uang Makan Lembur
26. BIAYA PAKET DATA DAN KOMUNIKASI
26.1 Pejabat Setingkat Eselon I dan II/yang setara
26.2 Pejabat Setingkat Eselon III/yang setara ke bawab
27. SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH DALAM NEGERI
27.1 Kereta api
a. Pengepakan dan Penggu dangan
b. Angkutan
27.2 Truk
a. Pengepakan dan Penggudangan
b. Angkutan
27.3 Angkutan Laut/Sungai
a. Pengepakan dan Penggu dangan
b. Angkutan
c. Angkutan Laut/Sungai
28. SATUAN BIAYA BANTUAN BJAYA PEND!DIKAN ANAK (BBPA) PADA PERWAK!LAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI
28.1 Sekolah Dasar
28.2 Sekolah Menengah Pertama
28.3 Seko!ab Menengab Alas
28.4 Perguruan Tinggi
SATUAN
BESARAN
131
(4)
OJ
OJ
OJ
OJ
Rp13.000
Rpl7.000
Rp20.000
OH
OH
OH
Rp35.000
Rp37.000
Rp41.000
OJ
OH
Rp31.000
Rp25.000
Rp20.000
OJ
OH
Rpl3.000
OB
OB
Rp400.000
Rp200.000
Rp30.000
m3
km/m
3
m3
km/m
3
m3
km/m
m3
3
PerTahun
PerTahun
PerTahun
PerTahun
Rp75.000
Sesuai tarif berlaku
Rp60.000
Rp400
Rp60.000
Rp400
Sesuai tarif berlaku
$8,580
$10,940
$13,560
$14,840
jdih.kemenkeu.go.id
- 19 -
29
HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI
NO.
PROVINS!
SATUAN
SATPAM DAN
PENGEMUDI
PETUGAS
KEBERSIHAN DAN
PRAMUBAKTI
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
ACEH
OB
Rp4.020.000
Rp3.654.000
Rp2.952.000
2.
SUMATRA UTARA
OB
Rp3.247.000
3.
RIA U
OB
Rp3.741.000
Rp3.401.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OB
Rp3.984.000
Rp3.622.000
5.
J AMBI
OB
Rp3.389.000
Rp3.08 l.000
6.
SUMATRA BARAT
OB
Rp3.211.000
Rp2.919.000
7.
SUMATRA SELATAN
OB
Rp3.931.000
Rp3.574.000
8.
LAMPUNG
OB
Rp3.039.000
Rp2.763.000
9.
BENGKULU
OB
Rp2.849.000
Rp2.590.000
10. BANGKA BELITUNG
OB
Rp4.200.000
Rp3.818.000
11. BANTEN
OB
Rp3. l 75.000
Rp2.887.000
12. JAWA BARAT
OB
Rp3.777.000
Rp3.433.000
13. D.K.I. JAKARTA
OB
Rp5.615.000
Rp5.104.000
14. JAWA TENGAH
OB
Rp2.280.000
Rp2.073.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OB
Rp2.425.000
Rp2.205.000
16. JAWA TIMUR
OB
Rp4.135.000
Rp3.759.000
17. BALI
OB
Rp3.217.000
Rp2.924.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OB
Rp2.826.000
Rp2.569.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OB
Rp2.53 l.000
Rp2.301.000
20. KALIMANTAN BARAT
OB
Rp3.117.000
Rp2.834.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OB
Rp3. 731.000
Rp3.392.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OB
Rp3. 753.000
Rp3.412.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OB
Rp3.867.000
Rp3.515.000
24. KALIMANTAN UTARA
OB
Rp4.19 l.000
Rp3.810.000
25. SULAWESI UTARA
OB
Rp4.239.000
Rp3.854.000
26. GORONTALO
OB
Rp3.654.000
Rp3.32 l.000
27. SULAWESI BARAT
OB
Rp3.443.000
Rp3.130.000
28. SULAWESI SELATAN
OB
Rp4.038.000
Rp3.67 l.000
29. SULAWESI TENGAH
OB
Rp3.044.000
Rp2.767.000
30. SULAWESI TENGGARA
OB
Rp3.487.000
Rp3.170.000
31. MALUKU
OB
Rp3.330.000
Rp3.028.000
32. MALUKU UTARA
OB
Rp3.627.000
Rp3.297.000
33. PAPUA
OB
Rp4.604.000
Rp4.185.000
OB
Rp4.124.000
Rp3.749.000
34. PAPUA BARAT
jdih.kemenkeu.go.id
- 20 -
30
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
30.1
NO.
PROVINS!
SATUAN
LUARKOTA
DALAMKOTA
LEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAM
DIKLAT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
ACEH
OH
Rp360.000
Rp140.000
Rpll0.000
2.
SUMATRA UTARA
OH
Rp370.000
Rp150.000
Rpll0.000
3.
RIAU
OH
Rp370.000
Rp150.000
Rpll0.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
Rp370.000
Rp150.000
Rpll0.000
Rp150.000
Rpll0.000
1.
5.
JAMB!
OH
Rp370.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rp380.000
Rp150.000
Rpll0.000
SUMATRA SELATAN
OH
Rp380.000
Rp150.000
Rpll0.000
8.
LAMPUNG
OH
Rp380.000
Rp150.000
Rpll0.000
9.
BENGKULU
OH
Rp380.000
Rp150.000
Rpll0.000
Rp160.000
Rp120.000
7.
10. BANGKA BELITUNG
OH
Rp410.000
11. BANTEN
OH
Rp370.000
Rp150.000
Rpll0.000
12. JAWA BARAT
OH
Rp430.000
Rp170.000
Rp130.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rp530.000
Rp210.000
Rp160.000
14. JAWA TENGAH
OH
Rp370.000
Rp150.000
Rpll0.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rp420.000
Rp170.000
Rp130.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rp410.000
Rp160.000
Rp120.000
17. BALI
OH
Rp480.000
Rp190.000
Rpl40.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rp440.000
Rp180.000
Rp130.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp430.000
Rp170.000
Rp130.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Rp380.000
Rp150.000
Rpll0.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Rp360.000
Rpl40.000
Rpll0.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rp380.000
Rp150.000
Rpll0.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
Rp430.000
Rp170.000
Rp130.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rp430.000
Rp170.000
Rp130.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Rp370.000
Rp150.000
Rpll0.000
26. GORONTALO
OH
Rp370.000
Rp150.000
Rpll0.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rp410.000
Rp160.000
Rp120.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Rp430.000
Rp170.000
Rp130.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Rp370.000
Rp150.000
Rpll0.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp380.000
Rp150.000
Rpll0.000
31. MALUKU
OH
Rp380.000
Rp150.000
Rpll0.000
32. MALUKU UTARA
OH
Rp430.000
Rp170.000
Rp130.000
33. PAPUA
OH
Rp580.000
Rp230.000
Rp170.000
34. PAPUA BARAT
OH
Rp480.000
Rp190.000
Rp140.000
30.2
Uang Representasi
NO.
URAIAN
SATUAN
LUARKOTA
DALAM KOTA
LEBIH DARI 8
(DELAPAN) JAM
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
2.
3.
OH
Rp250.000
Rp125.000
PEJABAT ESELON I
OH
Rp200.000
Rpl00.000
PEJABAT ESELON II
OH
Rpl50.000
Rp75.000
PEJABAT NEGARA
jdih.kemenkeu.go.id
- 21 -
31 SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
(dalam US$)
GOLONGAN
NO.
NEGARA
SATUAN
A
(3)
(4)
B
C
D
(5)
(6)
(7)
(2)
AMERIKA UTARA
1. Amerika Serikat
2. Kanada
OH
OH
659
552
563
467
505
416
447
365
AMERIKA SELATAN
3. Argentina
4. Venezuela
5. Brasil
6. Chili
7. Kolombia
8. Peru
9. Suriname
10. Ekuador
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
534
557
436
434
466
459
398
416
402
388
396
370
413
352
364
355
351
344
378
332
405
320
268
319
349
343
351
294
365
280
268
283
AMERIKA TENGAH
11. Meksiko
12. Kuba
13. Panama
OH
OH
OH
553
453
418
468
385
357
417
345
320
366
305
283
EROPABARAT
14. Austria
15. Belgia
16. Perancis
17. Jerman
18. Belanda
19. Swiss
OH
OH
OH
OH
OH
OH
504
538
548
485
485
636
453
456
464
415
416
570
347
406
413
368
368
444
317
357
381
324
324
401
EROPA UTARA
20. Denmark
21. Finlandia
22. Norwegia
23. Swedia
24. Inggris
OH
OH
OH
OH
OH
569
521
621
615
792
491
442
559
519
774
428
394
389
461
583
375
346
386
403
582
EROPA SELATAN
25. Bosnia dan Herzegovina
26. Kroasia
27. Spanyol
28. Yunani
29. Italia
30. Portugal
31. Serbia
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
456
555
457
427
702
425
417
420
506
413
379
637
382
375
334
406
335
327
446
308
326
333
405
296
289
427
273
288
EROPATIMUR
32. Bulgaria
33. Ceko
34. Hongaria
35. Polandia
36. Rumania
37. Rusia
38. Slovakia
39. Ukraina
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
406
618
485
478
416
556
437
485
367
526
438
415
381
512
394
436
320
447
390
363
313
407
341
375
284
367
345
320
277
406
303
331
AFRIKA BARAT
40. Nigeria
41. Senegal
OH
OH
468
461
428
393
405
336
370
311
AFRIKA TIMUR
42. Etiopia
43. Kenya
44. Madagaskar
45. Tanzania
46. Zimbabwe
47. Mozambik
OH
OH
OH
OH
OH
OH
420
457
396
458
430
472
374
418
366
386
400
436
330
344
286
357
330
356
285
308
252
303
316
319
fl)
jdih.kemenkeu.go.id
- 22 -
(dalam US$)
GOLONGAN
NEGARA
NO.
SATUAN
A
B
C
D
(4)
(5)
(6)
(7)
(2)
(3)
AFRIKA SELATAN
48. Namibia
49. Afrika Selatan
OH
OH
442
440
376
400
312
363
269
317
OH
OH
OH
OH
OH
OH
394
481
403
379
443
456
361
426
353
300
408
393
319
405
310
266
358
340
290
361
272
237
280
320
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
498
475
461
504
581
457
506
358
456
594
353
468
516
459
424
392
428
491
389
448
301
364
502
249
398
437
365
284
351
382
437
348
349
272
311
446
226
356
390
364
217
310
336
383
307
290
243
276
391
204
314
343
OH
OH
OH
OH
OH
411
601
519
515
494
351
507
428
467
321
315
451
382
425
300
279
395
336
421
278
OH
OH
OH
OH
OH
OH
385
339
422
343
388
421
262
313
329
277
332
332
238
243
327
251
299
299
214
238
325
225
266
266
OH
OH
392
456
352
420
287
334
254
333
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
412
615
394
392
368
380
383
374
296
392
36'7
519
304
330
250
277
292
278
223
354
266
461
274
297
210
251
244
252
201
236
226
403
244
264
196
225
219
226
196
212
OH
OH
OH
OH
OH
636
545
425
520
427
585
461
387
476
365
424
411
299
429
327
393
361
266
376
289
(1)
AFRIKA UTARA
50. Aljazair
51. Mesir
52. Maroko
53. Tunisia
54. Sudan
55. Libya
ASIABARAT
56. Azerbaijan
57. Bahrain
58. lrak
59. Yordania
60. Kuwait
61. Libanon
62. Qatar
63. Suriah
64. Turki
65. Uni Emirat Arab
66. Yaman
67. Saudi Arabia
68. Kesultanan Oman
ASIA TIMUR
69. Republik Rakyat Tiongkok
70. Hongkong
71. Jepang
72. Korea Selatan
73. Korea Utara
ASIA SELATAN
74. Afganistan
75. Ban2:ladesh
76. India
77. Pakistan
78. Srilanka
79. Iran
ASIATENGAH
80. Uzbekistan
81. Kazakhstan
ASIA TENGGARA
82. Filipina
83. Singapura
84. Malaysia
85. Thailand
86. Myanmar
87. Laos
88. Vietnam
89. Brunei Darussalam
90. Kamboja
91. Timor Leste
ASIA PASIFIK
92. Australia
93. Selandia Baru
94. Kaledonia Baru
95. Papua Nulrini
96. Fiji
jdih.kemenkeu.go.id
- 23 -
32. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
NO.
PROVINS!
(1)
(2)
1.
2.
SATUAN
(3)
OH
OH
PEJABAT
NEGARA/
PEJABAT
ESELON I
(4)
TARIFHOTEL
PEJABAT
PEJABAT
NEGARA
ESELON III/
LAINNYA/
GOLONGAN
PEJABAT
IV
ESELON II
(6)
(5)
PEJABAT
ESELONIV/
GOLONGAN
III /II/I
(7)
Rp616.000
Rp663.000
Rp4.420.000
Rp3.526.000
Rpl.294.000
Rp4.960.000
Rp3.820.000
Rp2.195.000
Rp3.119.000
Rpl.100.000
Rpl.650.000
Rp5.344.000
Rp5.000.000
Rp2.318.000
Rp4.102.000
Rpl.297.000
Rpl.225.000
Rp792.000
Rp580.000
Rp3.332.000
Rp3.083.000
Rpl.353.000
Rpl.571.000
3.
4.
ACEH
SUMATRA UTARA
RIA U
KEPULAUAN RIAU
5.
6.
7.
J AMBI
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
OH
8.
9.
LAMPUNG
BENGKULU
OH
Rp5.236.000
Rp5.850.000
Rp4.49 l.000
Rpl.140.000
OH
Rp2.140.000
Rp2.488.000
Rpl.628.000
Rp701.000
Rp861.000
Rp580.000
Rpl.546.000
Rp692.000
OH
Rp3.827.000
Rp2.838.000
Rpl.957.000
Rp622.000
OH
Rp2.373.000
Rpl.080.000
Rp718.000
10. BANGKA BELITUNG
11. BANTEN
12. JAWA BARAT
OH
OH
OH
OH
Rp852.000
OH
Rp5.725.000
Rp5.38 l.000
Rp2.755.000
Rpl.201.000
Rp686.000
13. D.K.I. JAKARTA
14. JAWA TENGAH
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rp8.720.000
Rp2.063.000
OH
Rp4.242.000
Rpl.850.000
Rp992.000
Rpl.024.000
Rp730.000
Rp600.000
OH
Rp5.017.000
Rp2.695.000
Rpl.384.000
Rp845.000
16. JAWA TIMUR
17. BAL I
18. NUSA TENGGARA BARAT
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp4.449.000
Rp5.478.000
Rp2.007.000
Rpl.946.000
Rpl.076.000
Rp814.000
Rpl.348.000
Rpl.138.000
Rp3.500.000
Rp2.648.000
Rp3.750.000
Rp2.654.000
Rp2.133.000
Rpl.923.000
Rpl.418.000
Rpl.355.000
Rpl.125.000
Rp907.000
Rp688.000
OH
Rp4.901.000
Rp3.391.000
Rpl.160.000
Rp659.000
OH
Rp4.797.000
Rp3.316.000
Rpl.500.000
Rp697.000
OH
Rp4.000.000
Rp2.188.000
Ro804.000
24. KALIMANTAN UTARA
25. SULAWESI UTARA
OH
OH
Rp4.000.000
Rp2.735.000
Rpl.507.000
Rpl.507.000
Rp4.919.000
Rp2.290.000
Rpl.170.000
Rp978.000
26. GO RO NTALO
27. SULAWESI BARAT
28. SULAWESI SELATAN
OH
OH
OH
Rp4.168.000
Rp3.107.000
Rpl.606.000
Rp955.000
29. SULAWESI TENGAH
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp4.076.000
Rp4.820.000
Rp2.309.000
Rp3.098.000
Rpl.938.000
Rp2.027.000
Rpl.075.000
Rpl.138.000
Rpl.567.000
Rp704.000
Rp745.000
Ro951.000
OH
Rp2.475.000
Rp2.574.000
Rpl.297.000
Rp786.000
31. MALUKU
32. MALUKU UTARA
OH
Rp3.467.000
Rp3.240.000
Rpl.048.000
Rp667.000
OH
Rp3.440.000
Rp3.843.000
Rpl.160.000
Rp600.000
33. PAPUA
34. PAPUA BARAT
OH
Rp3.859.000
Rp3.872.000
Rp3.318.000
Rp3.341.000
Rp2.521.000
Rp2.056.000
Rpl.038.000
Rp967.000
20. KALIMANTAN BARAT
21. KALIMANTAN TENGAH
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
OH
OH
OH
OH
Rp538.000
Rp904.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 24 -
33 SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
33.1
NO.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
a. Menteri dan Setingkat Menteri
PROVINS!
(2)
ACEH
SUMATRA UTARA
RIAU
KEPULAUAN RIAU
JAMB!
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.J. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.J. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
SATUAN
(3)
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
HALFDAY
(4)
Rp453.000
Rp451.000
Rp319.000
Rp471.000
Rp465.000
Rp351.000
Ro472.000
Rp452.000
Rp383.000
Rp549.000
Rp542.000
Rp514.000
Rp742.000
Ro374.000
Rp366.000
Rp438.000
Rp737.000
Rp503.000
Rp513.000
Rp462.000
Rp455.000
Rp380.000
Rp423.000
Rp393.000
Rp490.000
Rp390.000
Rp390.000
Rp403.000
Rp440.000
Rp397.000
Ro463.000
Rp515.000
Rp482.000
Rp503.000
FULLDAY
(5)
Rp663.000
Rp675.000
Rp582.000
Rp634.000
Rp595.000
Rp502.000
Rp718.000
Rp577.000
Rp538.000
Rp714.000
Rp764.000
Rp799.000
Rp993.000
Rp590.000
Rp607.000
Rp710.000
Rp907.000
Rp800.000
Rp860.000
Rp617.000
Rp679.000
Rp545.000
Rp750.000
Rp613.000
Rp620.000
Rp562.000
Rp574.000
Rp583.000
Ro652.000
Rp552.000
Ro638.000
Rp693.000
Rp768.000
Rp728.000
FULLBOARD
(6)
Rpl.385.000
Rp 1.350.000
Rpl.207.000
Rp 1.484.000
Rp 1.230.000
Rp 1.492.000
Rpl.448.000
Rp 1.200.000
Rp 1.262.000
Rpl.632.000
Rpl.401.000
Rpl.914.000
Rp2.257.000
Rol.340.000
Rpl.470.000
Rp2.159.000
Rp2.523.000
Rpl.413.000
Rpl.610.000
Rpl.247.000
Rp 1. 721. 000
Rpl.150.000
Rpl.250.000
Rpl.218.000
Rpl.250.000
Rpl.738.000
Rp 1.301.000
Rp2.218.000
Rpl.416.000
Rpl.335.000
Rol.500.000
Rp 1.220.000
Rp2.063.000
Rpl.952.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 25 -
b.
NO.
Ill
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Pejabat Eselon I dan II
PROVINS!
(2)
ACEH
SUMATRA UTARA
RIAU
KEPULAUAN RIAU
JAMB!
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
SATUAN
(3)
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
HALFDAY
(4)
Rp413.000
Rp41 l.000
Rp279.000
Rp431.000
Rp425.000
Rp31 l.000
Rp388.000
Rp412.000
Rp343.000
Rp449.000
RP502.000
Rp474.000
Rp542.000
Rp303.000
Rp297.000
Rp398.000
Rp488.000
Rp463.000
Rp370.000
Rp422.000
Rp415.000
Rp340.000
Rp298.000
Rp373.000
Rp450.000
Rp350.000
Rp350.000
Rp363.000
Rp400.000
RP447.000
Rp423.000
Rp475.000
Rp442.000
Rp463.000
FULLDAY
(5)
Rp575.000
Rp511.000
Rp432.000
Rp531.000
Rp525.000
Rp432.000
Rp480.000
Rp507.000
Rp468.000
Rp582.000
Rp632.000
Rp692.000
Rp667.000
Rp474.000
Rp507.000
Rp623.000
Rp652.000
Rp713.000
Rp588.000
Rp547.000
Rp609.000
Rp475.000
Rp478.000
Rp657.000
Rp550.000
Rp492.000
Rp504.000
Rp513.000
Rp582.000
Rp603.000
Rp568.000
Rp623.000
Rp698.000
RP658.000
FULLBOARD
161
Rpl.075.000
Rpl.011.000
Ro867.000
Rpl.170.000
Rpl.038.000
Rp987.000
Rpl.030.000
Rp930.000
Rpl.062.000
Rpl.115.000
Rpl.201.000
Rpl.110.000
Rpl.347.000
Ro919.000
Rpl.204.000
Rpl.784.000
Rp 1.569.000
Rpl.213.000
Rpl.100.000
Rpl.047.000
Rpl.521.000
Rp975.000
Rpl.050.000
Rpl.282.000
Rpl.050.000
Rpl.695.000
Rpl.101.000
Rpl.574.000
Rpl.216.000
Rp940.000
Rpl.625.000
Rpl.050.000
Rpl.863.000
RPl.752.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 26 -
c.
NO.
Ill
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Pejabat Eselon III Ke Bawah
PROVINS!
(2)
ACEH
SUMATRA UTARA
RIAU
KEPULAUAN RIAU
J AMBI
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
SATUAN
(3}
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
HALFDAY
(4}
Ro308.000
Rp279.000
Ro219.000
Rp227.000
Rp254.000
Ro178.000
Rp290.000
Ro220.000
Rp214.000
Rp299.000
Ro330.000
Rp414.000
Rp354.000
Ro205.000
Rp231.000
Rp338.000
Rp362.000
Ro397.000
Rp339.000
Ro250.000
Rp246.000
Ro250.000
Rp234.000
Rp208.000
Ro215.000
Rp219.000
Ro235.000
Rp258.000
Rp303.000
Rp247.000
Ro265.000
Rp203.000
Ro321.000
Rp310.000
FULLDAY
(5}
Rp378.000
Rp427.000
Ro397.000
Rp297.000
Rp324.000
Rp248.000
Rp455.000
Rp290.000
Rp353.000
Rp385.000
Rp425.000
Rp498.000
Rp433.000
Rp275.000
Rp310.000
Ro408.000
Rp441.000
Rp420.000
Rp377.000
Rp331.000
Rp340.000
Rp366.000
Rp302.000
Rp302.000
Rp285.000
Rp289.000
Rp323.000
Rp397.000
Rp385.000
Rp295.000
Rp346.000
Rp439.000
Rp478.000
Rp421.000
FULLBOARD
161
Rp948.000
Rp764.000
Ro717.000
Ro697.000
Rp888.000
Ro663.000
Rp745.000
Ro768.000
Rp912.000
Rp965.000
Rol.051.000
Rp822.000
Rpl.197.000
Ro693.000
Rp750.000
Rol.352.000
Rpl.419.000
Rp820.000
Ro825.000
Rp744.000
Rpl.170.000
Ro800.000
Ro900.000
Ro874.000
Ro737.000
Rpl.299.000
Ro951.000
Rpl.127.000
Ro886.000
Ro695.000
Ro933.000
Ro803.000
Rpl.065.000
Rpl.120.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 27 -
33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
NO.
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
PROVINS!
SATUAN
(2)
(3)
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
OH
ACEH
SUMATRA UTARA
RIA U
KEPULAUAN RIAU
J AMBI
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BA LI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT
FULLBOARD
FULLBOARD
DI LUAR
KOTA
DI DALAM
KOTA
(4)
Rp120.000
Rpl30.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp120.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp150.000
Rp180.000
Rp130.000
Rp140.000
Rp140.000
Rp160.000
Rp150.000
Rp140.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp130.000
Rp150.000
Rp150.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp150.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp130.000
Rp200.000
Rp160.000
FULLDAY/
HALFDAY DI
LUAR KOTA/DI
DALAM KOTA
(6)
(5)
Rp120.000
Rpl30.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp120.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp150.000
Rp180.000
Rp130.000
Rp140.000
Rp140.000
Rp160.000
Rp150.000
Rpl40.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp130.000
Rp150.000
Rp150.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp150.000
Rp130.000
Rp130.000
Rp120.000
Rp130.000
Rp200.000
Rp160.000
Rp85.000
Rp95.000
Rp85.000
Rp95.000
Rp95.000
Rp85.000
Rp85.000
Rp95.000
Rp95.000
Rp95.000
Rp85.000
Rp105.000
Rpl30.000
Rp95.000
Rpl00.000
Rpl00.000
Rp115.000
Rp105.000
Rpl00.000
Rp95.000
Rp85.000
Rp95.000
Rpl05.000
Rpl05.000
Rp95.000
Rp95.000
Rp85.000
Rp105.000
Rp95.000
Rp95.000
Rp85.000
Rp95.000
Rpl40.000
Rpl15.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 28 -
34
NO.
(ll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS PINDAH LUAR NEGERI (ONE WAY)
PERWAKILAN
SATUAN
(2}
Abu Dhabi
Abuja
Addis Ababa
Algiers
Amman
Amsterdam
Ankara
Antananarivo
Astana
Athena
Bandar Seri Begawan
Baghdad
Baku
Bangkok
Beijing
Beirut
Beograd
Berlin
Bern
Bogota
Brasilia
Bratislava
Brussel
Bucharest
Budapest
Buenos Aires
Kairo
Canberra
Cape Town
Caracas
Chicago
Kolombo
Dakar
Damaskus
Dar Es Salaam
Darwin
Davao City
Den Haag
Dhaka
Dili
Doha
Dubai
Frankfurt
Guangzhou
Hamburg
Hanoi
Harare
Havana
Helsinki
Ho Chi Minh
Hongkong
Houston
Islamabad
Istanbul
Jeddah
Jenewa
Johor Bahru
Kaboul
Karachi
Khartoum
Kiev
(3}
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
JAKARTA- PERWAKILAN
Published Business
(4\
(5\
3,060
1,150
5,240
3,400
3,080
2,221
4,300
3,490
3,970
1,840
4,930
3,060
2,800
1,860
5,730
4,210
4,960
3,160
4,830
3,820
663
540
3,000
1,703
3,106
1,949
924
660
2,887
1,083
2,890
1,460
4,836
3,005
3,360
2,610
4,850
2,300
11,823
5,081
7,128
3,310
3,539
2,018
5,346
3,370
4,350
2,351
4,340
1,620
7,500
4,900
3,542
2,287
2,914
2,130
4,220
4,128
7,824
4,072
5,248
2,461
1,950
1,050
6,540
3,230
3,120
1,740
4,130
2,930
1,703
1,125
1,430
890
4,930
3,060
1,213
830
2,950
2,420
3,131
1,460
2,110
1,470
3,650
3,340
1,720
990
5,397
4,108
1,070
880
3,700
3,010
6,550
3,500
4,745
2,530
750
590
1,410
980
4,040
2,010
2,380
1,340
2,974
1,859
2,890
1,770
3,740
2,167
628
326
2,930
2,480
2,470
1,260
3,606
2,400
3,498
2,973
(dalam US$}
PERWAKILAN- JAKARTA
Published Business
First
(7}
(6}
(8\
3,270
1,140
3,790
6,278
3,220
8,410
3,350
1,950
4,950
4,370
2,610
6,437
2,730
1,860
4,662
4,130
2,790
6,590
2,660
1,890
3,800
5,730
4,210
7,260
4,212
3,660
8,090
3,160
2,850
9,120
657
530
969
3,000
1,879
4,620
3,424
1,838
4,163
730
550
1,220
2,834
1,040
3,072
3,100
1,130
5,232
4,784
3,598
7,561
3,020
2,620
7,300
4,850
3,590
9,450
10,890
6,056
14,388
10,734
5,598
10,934
3,539
2,075
5,700
5,346
3,500
7,820
3,790
2,810
6,880
3,500
2,670
6,880
7,800
5,500
10,500
2,676
2,203
4,941
3,935
1,520
3,420
4,151
3,979
8,349
10,192
4,418
14,800
5,512
2,236
6,146
1,150
880
2,250
5,880
3,030
9,620
3,030
1,610
4,120
3,140
2,330
6,590
1,703
971
2,063
1,290
860
1,700
4,130
2,790
6,590
1,213
770
1,630
2,600
2,320
3,120
2,730
1,490
4,220
2,730
1,490
5,470
4,360
3,350
7,390
1,632
1,020
2,600
6,399
4,952
7,813
950
870
1,240
3,780
2,950
7,180
6,550
3,500
7,100
3,700
2,610
7,180
840
660
1,160
1,700
890
1,630
5,190
1,970
8,530
2,310
1,390
3,070
3,390
1,842
4,114
2,270
1,630
4,460
3,540
2,170
7,060
640
521
1,846
2,600
2,245
3,325
1,920
1,190
2,730
2,770
2,400
5,260
3,208
2,802
6,427
First
(9\
3,790
8,410
4,380
6,976
4,081
7,714
3,700
7,820
8,650
8,120
957
3,930
4,163
1,376
3,160
4,900
8,164
6,330
9,450
14,651
11,347
5,700
8,612
7,290
7,390
12,500
4,530
6,375
9,694
14,800
6,820
1,810
9,520
4,420
6,420
3,121
1,620
7,714
1,469
3,000
3,821
5,519
8,310
2,390
9,255
1,250
6,810
7,100
8,100
1,010
2,120
8,180
3,200
4,150
4,160
7,010
1,718
3,166
2,730
4,090
6,409
jdih.kemenkeu.go.id
- 29 -
NO.
PERWAKILAN
SATUAN
(ll
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
(2)
(3)
Kopenhagen
Kata Kinabalu
Kuala Lumpur
Kuching
Kuwait
Lima
Lisabon
London
Los Angeles
Madrid
Manama
Manila
Maputo
Marseille
Melbourne
Meksiko
Moskow
Mumbai
Muscat
Nairobi
New Delhi
New York
Noumea
Osaka
Oslo
Ottawa
Panama
Paramaribo
Paris
Penang
Perth
Phnom Penh
Port Moresby
Praha
Pretoria
Pyongyang
Quito
Rabat
Riyadh
Roma
San Francisco
Sana'a
Santiago
Sarajevo
Seoul
Shanghai
Singapura
Sofia
Songkhla
Stockholm
Suva
Sydney
Tashkent
Tawau
Teheran
Tokyo
Toronto
Tripoli
Tunis
Vancouver
Vanimo
Vatikan
Vientiane
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
JAKARTA- PERWAKILAN
Published
(4)
2,060
450
360
530
1,630
4,789
1,740
3,350
1,765
2,905
1,777
670
3,311
2,100
1,350
2,800
2,310
1,500
1,980
3,270
1,500
2,542
1,960
1,250
3,239
2,100
5,231
6,360
2,153
460
790
730
1,500
4,200
2,779
1,660
6,064
2,830
1,580
2,500
1,843
1,880
4,830
3,840
1,090
1,196
322
1,930
500
2,840
2,380
1,840
3,672
450
1,800
1,070
1,970
2,580
3,098
1,980
1,904
2,500
900
Business
(5)
3,635
684
527
890
2,240
8,735
2,970
8,189
3,825
3,814
2,208
1,240
5,764
4,059
2,300
5,160
4,890
2,500
2,450
4,500
2,500
7,195
3,809
2,040
3,818
3,480
9,342
7,595
3,290
613
1,100
1,130
2,417
8,400
4,220
2,220
6,530
3,520
2,450
5,000
3,565
3,060
6,800
5,800
1,384
1,744
534
3,340
1,010
4,405
4,710
2,280
3,930
890
3,300
1,570
6,439
3,230
4,200
2,420
2,192
5,000
1,250
(dalam US$'
PERWAKILAN- JAKARTA
Published Business
First
(8)
(7)
(6)
4,599
1,980
8,275
684
420
828
527
450
686
770
470
1,500
2,130
1,710
3,110
8,063
4,875
12,217
3,120
1,740
5,711
4,770
2,080
10,330
3,876
1,826
4,427
3,814
2,760
7,410
2,105
1,736
5,258
1,200
650
1,620
4,972
3,388
6,688
4,059
2,690
7,300
2,611
1,350
3,162
6,460
3,470
8,538
4,900
2,680
6,500
2,500
1,500
3,500
3,110
2,060
4,750
4,190
3,130
5,492
2,500
1,500
3,500
7,273
2,425
8,071
3,809
1,259
4,612
2,149
1,190
2,620
3,818
3,320
5,870
4,250
2,630
5,570
5,379
10,849
10,307
7,595
5,882
12,540
4,070
2,129
7,412
613
436
734
1,441
970
2,551
1,206
800
1,340
2,617
1,493
2,927
12,767
6,049
16,997
4,151
2,704
5,257
2,050
1,500
4,040
6,440
5,040
13,420
3,680
2,910
6,285
2,070
1,530
2,870
5,000
2,500
6,500
4,291
1,730
5,758
2,940
1,510
3,910
5,050
3,520
7,070
5,703
3,700
8,600
1,460
860
1,743
1,945
1,010
2,017
534
350
647
3,450
1,250
6,210
1,050
500
1,220
4,405
2,360
6,970
4,300
2,460
5,060
2,393
1,420
2,680
3,561
3,380
4,900
940
420
1,370
3,600
1,800
4,200
2,140
1,190
2,140
6,663
1,990
7,270
3,870
2,460
5,660
5,018
3,098
4,890
3,800
1,890
4,310
2,192
1,904
2,654
5,000
2,500
6,500
1,057
920
1,380
First
(9)
6,720
948
686
1,350
3,015
12,828
5,941
7,030
4,814
8,080
5,258
1,380
6,457
7,880
3,162
9,458
5,650
3,500
4,530
5,500
3,500
8,123
4,612
2,563
5,740
6,449
12,394
12,280
7,412
734
2,670
1,460
3,040
13,602
5,104
4,600
14,240
5,690
2,990
6,500
5,758
3,840
6,980
9,260
1,650
2,380
647
5,978
1,200
6,256
5,940
2,611
5,710
1,480
4,400
2,520
7,740
4,440
5,670
4,190
2,654
6,500
1,600
jdih.kemenkeu.go.id
- 30 -
(dalam US$1
NO.
PERWAKILAN
SATUAN
(11
(21
(3)
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
Warsawa
Washington
Wellington
Wina
Windhoek
Yangoon
Zagreb
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
JAKARTA- PERWAKILAN
Published Business
(4)
(51
3,409
4,200
2,436
6,090
4,360
2,130
2,410
3,200
3,755
6,810
750
950
6,750
4,344
PERWAKILAN- JAKARTA
First
Published Business
(81
(71
(61
3,110
4,042
4,800
2,310
6,143
9,020
1,990
5,470
5,770
3,650
2,320
6,550
3,382
6,320
9,088
750
950
1,100
8,821
4,802
7,125
First
191
4,915
7,875
5,980
5,920
8,778
1,100
8,004
jdih.kemenkeu.go.id
- 31 -
35.
SATUAN BIAYA OPERASIONAL KHUSUS KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI
LUAR NEGERI
(dalam US$)
NO.
PERWAKILAN RI
SATUAN
BESARAN
(1)
(2)
TENGAH
DAN
AMERIKA UTARA
New York (Konsulat Jenderal Republik
Indonesia)
(3)
(4)
1.
OT
24,000
2.
3.
Ottawa
New York (Perutusan Tetap Republik
Indonesia)
OT
36,000
OT
36,000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
San Fransisco
Washington
Los Angeles
Chicago
Houston
Toronto
Vancouver
Meksiko
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
24,000
36,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
36,000
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA
Buenos Aires
Paramaribo
Brasilia
Caracas
Havana
Bogota
Santiago de Chile
Lima
Quito
Panama
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
ERO PA TENGAH DAN TIMUR
Beograd
Bucharest
Budapest
Moskow
Praha
Sofia
Warsawa
Kiev
Bratislava
Zagreb
Sarajevo
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
EROPABARAT
Stockholm
Helsinski
Roma
Vatikan
Frankfurt
Bern
Berlin
Brussel
Den Haag
Geneva
Hamburg
London
Paris
Vienna
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
36,000
36,000
jdih.kemenkeu.go.id
- 32 -
(dalam US$)
NO.
PERWAKILAN RI
SATUAN
BESARAN
(1)
(2)
(4)
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Kopenhagen
Madrid
Oslo
Marseille
Lisabon
Athena
Ankara
Istanbul
(3)
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
AFRIKA
Addis Ababa
Dar Es Salaam
Abuja
Antananarivo
Dakkar
Nairobi
Harare
Windhoek
Pretoria
Cape Town
Maputo
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
ASIA SELATAN DAN TENGAH
Mumbai
Kolombo
Dhaka
Islamabad
Kabul
Karachi
New Delhi
Teheran
Tashkent
Baku
Astana
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
24,000
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
ASIA TIMUR DAN PASIFIK
Hongkong
Osaka
Pyong Yang
,.,
Seoul
Tokyo
Phnom Penh
Beijing
Guangzhou
Canberra
Noumea
Sydney
Wellington
Port Moresby
Darwin
Melbourne
Vanimo
Perth
Dilli
Suva
Bangkok
Davao City
Hanoi
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
24,000
24,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
24,000
24,000
36,000
36,000
24,000
24,000
24,000
24,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
36,000
36,000
24,000
jdih.kemenkeu.go.id
- 33 -
(dalam US$)
NO.
(1)
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
PERWAKILAN RI
(2)
Kota Kinabalu
Kuala Lumpur
Manila
Penang
Yangon
Singapura
Vientiane
Bandar Seri Bagawan
Ho Chi Minh
Songkhla
Johor Bahru
Kuching
Shanghai
Tawau
Jakarta (Perutusan Tetap Republik
Indonesia ASEAN)
TIMUR TENGAH
Khartoum
Algiers
Tunisia
Rabbat
Tripoli
Baghdad
Kairo
Damaskus
Jeddah
Sana'a
Kuwait
Abu Dhabi
Amman
Rivadh
Beirut
Doha
Dubai
Muscat
Manama
SATUAN
BESARAN
(3)
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
(4)
24,000
36,000
36,000
24,000
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
OT
36,000
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
24,000
36,000
36,000
jdih.kemenkeu.go.id
- 34 -
36.
SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH
NO.
PROVINS!
(1)
(2)
1.
2.
SATUAN
BESARAN
(3)
(4)
ACEH
SUMATRA UTARA
OH
Rp19.000
OH
Rp19.000
Rp19.000
Rp19.000
3.
RIA U
OH
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
5.
JAM BI
OH
Rp18.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rp18.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rp18.000
8.
LAMPUNG
OH
Rp18.000
9.
BENGKULU
OH
Rp18.000
OH
Rp18.000
10. BANGKA BELITUNG
11. BANTEN
12. JAWA BARAT
OH
Rp19.000
OH
Rpl9.000
13. D.K.1. JAKARTA
OH
Rp19.000
14. JAWA TENGAH
OH
Rp19.000
15. D.I. YOGYAKARTA
16. JAWA TIMUR
OH
Rp19.000
OH
Rpl9.000
17. BA LI
OH
Rp19.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp19.000
OH
Rp19.000
20. KALIMANTAN BARAT
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Rp19.000
OH
Rpl8.000
OH
Rp18.000
OH
Rpl9.000
24. KALIMANTAN UTARA
25. SULAWESI UTARA
OH
Rp19.000
OH
Rp19.000
26. GO RO NTALO
27. SULAWESI BARAT
OH
Rp19.000
OH
Rp18.000
28. SULAWESI SELATAN
29. SULAWESI TENGAH
OH
Rp19.000
OH
Rpl8.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp19.000
31. MALUKU
OH
Rp20.000
32. MALUKU UTARA
OH
Rp22.000
33. PAPUA
OH
Rp25.000
34. PAPUA BARAT
OH
Rp25.000
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR
jdih.kemenkeu.go.id
- 35 -
37.
SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
37.1 Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil
NO.
PROVINS!
SATUAN
RODA4
fll
121
131
141
RODA6/BUS
SEDANG
RODA6/BUS
BESAR
161
151
1.
2.
ACEH
SUMATRA UTARA
Per hari
Per hari
Ro930.000
Rp3.282.000
Rp4.638.000
Ro 1.111.000
Ro2.848.000
Rp3.475.000
3.
RIA U
Per hari
Ro978.000
Ro2.606.000
Rp3.908.000
4.
KEPULAUAN RlAU
Per hari
Ro901.000
Ro2.373.000
Ro3.910.000
5.
JAM BI
Per hari
Rol.005.000
Rp4.468.000
Rp5. 752.000
6.
SUMATRA BARAT
Per hari
Rp890.000
Rp2.124.000
Rp3.500.000
7.
SUMATRA SELATAN
Per hari
Rol.507.000
Rp2.200.000
Rp4.097.000
8.
LAMPUNG
Per hari
Ro846.000
Ro3.594.000
Rp5.052.000
9.
BENGKULU
Per hari
Ro788.000
Rp4.763.000
Rp6.449.000
Per hari
Rol.258.000
Ro2.781.000
Ro4.273.000
10. BANGKA BELITUNG
11. BANTEN
Per hari
Ro972.000
Rp2.801.000
Rp4.120.000
12. JAWA BARAT
Per hari
Rp932.000
Rp2.563.000
Rp3.519.000
13. D.K.I. JAKARTA
Per hari
Rpl.139.000
Rp2.221.000
Rp3.439.000
14. JAWA TENGAH
Per hari
Rpl.270.000
Rp2.662.000
Rp4.237.000
15. D.I. YOGYAKARTA
Per hari
Rp905.000
Rp2.207.000
Rp3.565.000
16. JAWA TIMUR
Per hari
Rp966.000
Rp2.446.000
Rp3.222.000
17. BALI
Per hari
Rp925.000
Rp2.658.000
Rp3.536.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
Per hari
Rpl.103.000
Rp2.532.000
Rp3.369.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
Per hari
Rp857.000
Rp2.548.000
Rp3.468.000
20. KALIMANTAN BARAT
21. KALIMANTAN TENGAH
Per hari
Rp868.000
Rp3.264.000
Rp4.289.000
Per hari
Rol.177.000
Rp3.716.000
Rp5.694.000
22. KALIMANTAN SELATAN
Per hari
Rp778.000
Rp2.630.000
Rp3.550.000
23. KALIMANTAN TIMUR
24. KALIMANTAN UTARA
Per hari
Rpl.100.000
Ro2.750.000
Rp4.829.000
Per hari
Rp 1.100.000
Ro2.713.000
Rp4.829.000
25. SULAWESI UTARA
Per hari
Rp 1.195.000
Ro2.498.000
Ro3.845.000
26. GORONTALO
Per hari
Ro792.000
Rp2.504.000
Rp3.230.000
27. SULAWESI BARAT
Per hari
Rp850.000
Rp2.464.000
Rp3.282.000
28. SULAWESI SELATAN
Per hari
Ro796.000
Rp2. 708.000
Rp3.434.000
29. SULAWESI TENGAH
Per hari
Ro824.000
Rp2.423.000
Rp4.212.000
30. SULAWESI TENGGARA
Per hari
Ro839.000
Ro2.609.000
Rp5.150.000
31. MALUKU
Per hari
Ro947.000
Rp2.872.000
Ro4.021.000
32. MALUKU UTARA
Per hari
Rpl.061.000
Rp3.013.000
Rp4.170.000
33. PAPUA
Per hari
Rp 1.107 .000
Rp4.082.000
34. PAPUABARAT
Per hari
Rpl.059.000
Rp3.499.000
Rp5.248.000
Rp4.547.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 36 -
37.2 Sewa Kendaraan Operasional Pejabat
NO.
(1)
37.2.1
37.2.2
PROVINS!
SATUAN
BESARAN
(2)
131
Per bulan
/41
Rp 17.660.000
Rp14.180.000
Rp13.880.000
Rp 13. 730.000
PEJABAT ESELON I
PEJABAT ESELON II
ACEH
SUMATRA UTARA
37.2.2.3
RIA U
Per bulan
Per bulan
Per bulan
37.2.2.4
KEPULAUAN RIAU
Per bulan
Rp15.000.000
37.2.2.5
JAMB I
Per bulan
Rp13.500.000
37.2.2.6
SUMATRA BARAT
Per bulan
Rp13.650.000
37.2.2.7
SUMATRA SELATAN
Per bulan
Rp13.500.000
37.2.2.8
LAMPUNG
Per bulan
Rpl3.430.000
37.2.2.9
BENGKULU
Per bulan
Rp13.500.000
37.2.2.10
BANGKA BELITUNG
Per bulan
Rp 12. 750.000
37.2.2.11
BANTEN
Per bulan
Rp13.950.000
37.2.2.12
JAWA BARAT
Per bulan
Rpl3.950.000
37.2.2.13
D.K.I. JAKARTA
Per bulan
Rp 13.250.000
37.2.2.14
JAWA TENGAH
Per bulan
Rp 13. 950.000
37.2.2.15
D.I. YOGYAKARTA
Per bulan
Rp14.030.000
37.2.2.16
JAWA TIMUR
Per bulan
Rp13.430.000
37.2.2.17
BALI
Per bulan
Rp13.500.000
37.2.2.18
NUSA TENGGARA BARAT
Per bulan
Rp13.650.000
37.2.2.19
NUSA TENGGARA TIMUR
Per bulan
Rpl4.850.000
37.2.2.20
KALIMANTAN BARAT
Per bulan
Rp14.030.000
37.2.2.21
KALIMANTAN TENGAH
Per bulan
Rp 14.140.000
37.2.2.22
KALIMANTAN SELATAN
Per bulan
Rp14.030.000
37.2.2.23
KALIMANTAN TIMUR
Per bulan
Rp14.030.000
37.2.2.24
KALIMANTAN UTARA
Per bulan
Rp14.030.000
37.2.2.25
SULAWESI UTARA
Per bulan
Rpl5.000.000
37.2.2.26
GO RO NTALO
Per bulan
Rp15.000.000
37.2.2.27
SULAWESI BARAT
Per bulan
Rp13.580.000
37.2.2.28
SULAWESI SELATAN
Per bulan
Rp13.580.000
37.2.2.1
37.2.2.2
37.2.2.29
SULAWESI TENGAH
Per bulan
Rp14.400.000
37.2.2.30
SULAWESI TENGGARA
Per bulan
Rp14.030.000
37.2.2.31
MALUKU
Per bulan
Rp14.480.000
37.2.2.32
MALUKU UTARA
Per bulan
Rp14.400.000
37.2.2.33
PAPUA
Per bulan
Rp14.850.000
37.2.2.34
PAPUABARAT
Per bulan
Rp 14. 780.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 37 -
37.3 Sewa Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan
NO.
PROVINS!
SATUAN
PICKUP
MINIBUS
DOUBLE
GARDAN
(11
(2)
131
141
151
(61
Per bulan
Rp6.300.000
Rp6.530.000
Rpl5.230.000
Per bulan
Rp6.080.000
Rp6.080.000
Rpl5.080.000
1. ACEH
2. SUMATRA UTARA
3.
RIA U
Per bulan
Rp5.930.000
Rp6.000.000
Rp15.000.000
4.
KEPULAUAN RIAU
Per bulan
Rp7.130.000
Rp7.350.000
Rp16.130.000
Per bulan
Rp5.850.000
Rp5.930.000
Rp14.780.000
5. J AMBI
6.
SUMATRA BARAT
Per bulan
Rp5.930.000
Rp6.150.000
Rp 14.850.000
7.
SUMATRA SELATAN
Per bulan
Rp5.550.000
Rp5.850.000
Rpl4.780.000
8.
LAMPUNG
Per bulan
Rp5.780.000
Rp5.850.000
Rpl4.780.000
9.
BENGKULU
Per bulan
Rp5.930.000
Rp5.930.000
Rp14.780.000
10. BANGKA BELITUNG
Per bulan
Rp6.230.000
Rp6.380.000
Rp15.150.000
11. BANTEN
Per bulan
Rp5.400.000
Rp5.670.000
Rp 14.480.000
12. JAWA BARAT
Per bulan
Rp5.400.000
Rp5.670.000
Rp14.480.000
13. D.K.I. JAKARTA
Per bulan
Rp5.660.000
Rp6.690.000
Rp14. 770.000
14. JAWA TENGAH
Per bulan
Rp5.630.000
Rp5.850.000
Rpl4.520.000
15. D.I. YOGYAKARTA
Per bulan
Rp5.630.000
Rp5.850.000
Rp14.520.000
16. JAWA TIMUR
Per bulan
Rp5.630.000
Rp5.850.000
Rp14.630.000
17. BA LI
Per bulan
Rp5.930.000
Rp6.000.000
Rpl4.930.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
Per bulan
Rp6.080.000
Rp6.230.000
Rp15.000.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
Per bulan
Rp7.130.000
Rp7 .350.000
Rp 16.130.000
20. KALIMANTAN BARAT
Per bulan
Rp6.380.000
Rp6.530.000
Rp 15.230.000
21. KALIMANTAN TENGAH
Per bulan
Rp6.750.000
Rp6.680.000
Rp15.530.000
22. KALIMANTAN SELATAN
Per bulan
Rp6.720.000
Rp6.530.000
Rpl5.380.000
23. KALIMANTAN TIMUR
Per bulan
Rp6.380.000
Rp7.200.000
Rp15.230.000
24. KALIMANTAN UTARA
Per bulan
Rp6.380.000
Rp7.200.000
Rp15.230.000
25. SULAWESI UTARA
Per bulan
Rp7.350.000
Rp7.500.000
Rp 16.280.000
26. GORONTALO
Per bulan
Rp7.280.000
Rp7.430.000
Rp16.280.000
27. SULAWESI BARAT
Per bulan
Rp6.150.000
Rp5.890.000
Rpl5.080.000
28. SULAWESI SELATAN
Per bulan
Rp6.150.000
Rp5.890.000
Rp15.080.000
29. SULAWESI TENGAH
Per bulan
Rp6.750.000
Rp6.980.000
Rp15.680.000
30. SULAWESI TENGGARA
Per bulan
Rp6.900.000
Rp6.380.000
Rpl5.900.000
31. MALUKU
Per bulan
Rp8.180.000
Rp6.830.000
Rpl 7.250.000
32. MALUKU UTARA
Per bulan
Rp7.880.000
Rp6.830.000
Rp16.880.000
33. PAPUA
Per bulan
Rp8.630.000
Rp7.200.000
Rpl 7.630.000
34. PAPUABARAT
Per bulan
Rp8.480.000
Rp7.130.000
Rpl 7.330.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 38 -
38.
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS
Kendaraan Dinas Pejabat
38. 1
NO.
BESARAN
PROVINS!
SATUAN
(2)
(3)
Unit
(4)
Rp735.340.000
(1)
38.1.1
38.1.2
PEJABAT ESELON I
PEJABAT ESELON II
38.1.2.1
ACEH
Unit
Rp641.995.000
38.1.2.2
SUMATRA UTARA
Unit
Rp642.137 .000
38.1.2.3
RIA U
Unit
Rp567.637.000
38.1.2.4
KEPULAUAN RIAU
Unit
Rp623.862.000
38.1.2.5
J AMBI
Unit
Rp577 .546.000
38.1.2.6
SUMATRA BARAT
Unit
Rp599.334.000
38.1.2.7
SUMATRA SELATAN
Unit
Rp621.309.000
38.1.2.8
LAMPUNG
Unit
Rp622.872.000
38.1.2.9
BENGKULU
Unit
Rp668.089.000
38.1.2.10 BANGKA BELITUNG
38.1.2.11 BANTEN
Unit
Rp645.398.000
Unit
Rp593.524.000
38.1.2.12 JAWA BARAT
38.1.2.13 D.K.I. JAKARTA
Unit
Rp609 .463. 000
Unit
Rp613.210.000
38.1.2.14 JAWA TENGAH
Unit
Rp639.680.000
38.1.2.15 D.I. YOGYAKARTA
38.1.2.16 JAWA TIMUR
Unit
Rp636.290.000
Unit
Rp636.339.000
38.1.2.17 BA LI
Unit
Rp655.480.000
38.1.2.18 NUSA TENGGARA BARAT
38.1.2.19 NUSA TENGGARA TIMUR
Unit
Rp642.214.000
Unit
Rp586.493.000
38.1.2.20 KALIMANTAN BARAT
38.1.2.21 KALIMANTAN TENGAH
Unit
Rp612.512.000
Unit
Rp658.235.000
Unit
Rp626.038.000
38.1.2.22 KALIMANTAN SELATAN
38.1.2.23 KALIMANTAN TIMUR
Unit
Rp629.438.000
Unit
Rp654. 688 .000
Unit
Rp602.581.000
38.1.2.26 GO RO NTALO
38.1.2.27 SULAWESI BARAT
Unit
Rp596.309 .000
Unit
Rp635.493 .000
38.1.2.28 SULAWESI SELATAN
38.1.2.29 SULAWESI TENGAH
Unit
Rp586.696.000
38.1.2.30 SULAWESI TENGGARA
Unit
38.1.2.31 MALUKU
Unit
38.1.2.32 MALUKU UTARA
Unit
Rp685.063.000
38.1.2.33 PAPUA
38.1.2.34 PAPUA BARAT
Unit
Rp677.687.000
Unit
Rp668.844.000
38.1.2.24 KALIMANTAN UTARA
38.1.2.25 SULAWESI UTARA
Unit
Rp634.637 .000
Rp702.278.000
Rp627.378.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 39 -
38.2 Kendaraan Operasional Kantor dan/ atau Lapangan Roda 4 (Empat)
SATUAN
PROVINS!
NO.
PICKUP
DOUBLE GARDAN
MINIBUS
[6)
(5)
J3l
(4)
1.
2.
ACEH
SUMATRA UTARA
Unit
Rp260.345.000
Rp37 l. 797 .000
Rp518.306.000
Unit
Rp261.525.000
Rp338.822 .000
Rp501.507.000
3.
R!AU
Unit
Rp279.499.000
Rp367 .181.000
Rp475.248.000
4.
KEPULAUAN RIAU
Unit
Rp265.472.000
Rp341.568.000
R_l)_557.486.000
Rp519.810.000
(2)
(1)
5.
J AMBI
Unit
Rp296.683.000
Rp370.018.000
6.
SUMATRA BARAT
Unit
Rp263.344.000
Rp364.581.000
Rp492.538.000
7.
SUMATRA SELATAN
Unit
Ro247.629.000
Rp362. 703.000
Rp513.335.000
8.
LAMPUNG
Unit
Ro268.620.000
Rp353.210.000
Rp485.001.000
Rp542.687 .000
Rp517.324.000
Unit
Rp285.024.000
Rp352.281.000
10. BANGKA BELITUNG
Unit
Ro264.928.000
Rp363.616.000
11. BANTEN
Unit
Ro252.115.000
Rp359.826.000
Rp490.729.000
9.
BENGKULU
12. JAWA BARAT
Unit
Rp278.590.000
Rp361.071.000
Rp533. 909 .000
13. D.K.l. JAKARTA
Unit
Ro245.836.000
Rp365. 799 .000
Rp500.913.000
14. JAWA TENGAH
Unit
Rp252.059.000
Rp341.806.000
Rp532. 934.000
15. D.l. YOGYAKARTA
Unit
Rp262.462.000
Rp383.624.000
Rp550.586.000
16. JAWA TIMUR
Unit
Rp239.862.000
Rp342.148.000
Rp491.348.000
17. BA LI
Unit
Rp244.166.000
Rp352.490.000
Rp543.714.000
R_l)548.905.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
Unit
Ro270.330.000
Rp339.889.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
Unit
Rp287.678.000
Rp387.335.000
Rp524.159.000
20. KALIMANTAN BARAT
Unit
Rp288.252.000
Rp373.448.000
Rp510.415.000
21. KALIMANTAN TENGAH
Unit
Ro308.218.000
Rp381.878.000
Rp516.400.000
22. KALIMANTAN SELATAN
Unit
Rp260.147.000
Rp376.200.000
Rp517.339.000
Rp513.762.000
23. KALIMANTAN TIMUR
Unit
Rp266.225.000
Rp342.000.000
24. KALIMANTAN UTARA
Unit
Rp256.500.000
Rp342.000.000
R_l)531.401. 000
25. SULAWESI UTARA
Unit
Rp255. 700.000
Rp342.229.000
Rp492.610.000
26. GORONTALO
Unit
Rp271.315.000
Rp387. 784.000
Rp514.927.000
27. SULAWESI BARAT
Unit
Rp459.123.000
Rp382.359 .000
Rp484.918.000
28. SULAWESI SELATAN
Unit
Ro278.129.000
Rp380. 939 .000
R_ll495.152.000
Rp280.025.000
Rp374. 984.000
Rp494.870.000
Rp499.614.000
29. SULAWESI TENGAH
Unit
30. SULAWESI TENGGARA
Unit
Rp277.089.000
Rp378.686.000
31. MALUKU
Unit
Ro272.475.000
Rp388.652 .000
R_l)531. 953 .000
32. MALUKU UTARA
Unit
Rp298.693.000
Rp386.990.000
Rp503. 930 .000
33. PAPUA
Unit
Rp393.635.000
Rp564.390 .000
34. PAPUABARAT
Unit
Rp290.815.000
Rp286. 550. 000
Rp386.101.000
Rp560.900.000
38.3 Kendaraan Operasional Bus
NO.
URAIAN
SATUAN
BESARAN
( 1)
(2)
(31
(41
Unit
Unit
Unit
Rp466.000.000
Rp718.252.000
Rpl.184.787.000
1.
2.
3.
Roda 4 dan/atau Bus Kecil
Roda 6 dan/atau Bus Sedang
Roda 6 dan/atau Bus Besar
jdih.kemenkeu.go.id
- 40 -
38.4
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)
LAPANGAN
NO.
PROVINS!
SATUAN
OPERASIONAL
Ill
(2)
(3)
(4)
(51
Unit
Rp37.464.000
Rp37.798.000
1.
2.
ACEH
SUMATRA UTARA
Unit
Rp35.003.000
Rp36.21 l.000
3.
RIA U
Unit
Rp33.674.000
Rp38.236.000
4.
KEPULAUAN RIAU
Unit
Rp35.644.000
Rp41.861.000
5.
JAMB I
Unit
Rp36.295.000
Rp39.884.000
6.
SUMATRA BARAT
Unit
Rp32.438.000
Rp38.087.000
7.
SUMATRA SELATAN
Unit
Rp35.009.000
Rp35.328.000
Rp36.330.000
Rp47.115.000
8.
LAMPUNG
Unit
Rp34.389.000
9.
BENGKULU
Unit
Rp38.794.000
10. BANGKA BELITUNG
Unit
Rp36.573.000
Rp45.539.000
11. BANTEN
Unit
Rp33.789.000
Rp36.360.000
12. JAWA BARAT
Unit
Rp36.538.000
Rp41.115.000
13. D.K.I. JAKARTA
Unit
Rp40.337.000
Rp48.875.000
14. JAWA TENGAH
Unit
Rp38.106.000
Rp42.269.000
15. D.I. YOGYAKARTA
Unit
Rp37.556.000
Rp44.102.000
16. JAWA TIMUR
Unit
Rp38.461.000
Rp43.340.000
17. BALI
Unit
Rp36.165.000
Rp43.401.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
Unit
Rp36.318.000
Rp37.33 l.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
Unit
Rp34.473.000
Rp39.397.000
20. KALIMANTAN BARAT
Unit
Rp34.415.000
Rp36.670.000
21. KALIMANTAN TENGAH
Unit
Rp36. l 15.000
Rp40.583.000
22. KALIMANTAN SELATAN
Unit
Rp34.106.000
Rp41.854.000
23. KALIMANTAN TIMUR
Unit
Rp39.178.000
Rp36.670.000
24. KALIMANTAN UTARA
Unit
Rp37.116.000
Rp36.670.000
25. SULAWESI UTARA
Unit
Rp36.558.000
Rp36.670.000
26. GORONTALO
Unit
Rp35.12 l.000
Rp37.750.000
27. SULAWESI BARAT
Unit
Rp36.029.000
Rp35.503.000
28. SULAWESI SELATAN
Unit
Rp34.436.000
Rp39.121.000
29. SULAWESI TENGAH
Unit
Rp34.310.000
Rp40.27 l.000
30. SULAWESI TENGGARA
Unit
Rp38. 775.000
Rp38.184.000
31. MALUKU
Unit
Rp35.960.000
Rp41.000.000
32. MALUKU UTARA
Unit
Rp41.332.000
Rp41.000.000
33. PAPUA
Unit
Rp40.336.000
Rp47.564.000
34. PAPUABARAT
Unit
Rp44.401.000
Rp48.108.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 41 -
39. SATUAN BIAVA PENGADAAN PAKAIAN DINAS
PROVINS!
NO.
SATUAN
PAKAIAN DINAS
DOKTER
PAKAIAN DINAS
PEGAWAI/
PERAWAT
PAKAIAN
SERAGAM
MAHASISWA/
TARUNA
PAKAIAN KERJA
PENGEMUDI
PAKAIAN KERJA
/PETUGAS
SATPAM
KEBERSIHAN/
PRAMUBAKTI
(5)
(6)
(7)
ACEH
Setel
Rp 1.835.000
Rp813.000
Rp817.000
Rp762.000
Rpl.768.000
2.
SUMATRA UTARA
Setel
Rpl.138.000
Rp840.000
Rpl.012.000
Rp750.000
Rpl.438.000
3.
RIA U
Setel
Rp 1. 264. 000
Rp782.000
Rp704.000
Rp567.000
Rpl.845.000
4.
KEPULAUAN RIAU
Setel
Rpl.988.000
Rp782.000
Rp880.000
Rp697.000
Rp2.087.000
5.
JAMB!
Setel
Rpl.582.000
Rp978.000
Rp968.000
Rp909.000
Rpl.882.000
6.
SUMATRA BARAT
Setel
Rp 1.522.000
Rp957.000
Rp747.000
Rp647.000
Rpl.517.000
7.
SUMATRA SELATAN
Setel
Rpl.004.000
Rp782.000
Rp809.000
Rp650.000
Rpl.304.000
8.
LAMPUNG
Setel
Rpl.173.000
Rp880.000
Rp795.000
Rp670.000
Rpl.671.000
9.
BENGKULU
Setel
Rpl.988.000
Rp978.000
Rp894.000
Rp688.000
Rpl.890.000
Setel
Rpl.574.000
Rp785.000
Rp772.000
Rp647.000
Rpl.954.000
Rp822.000
Rp651.000
Rpl.424.000
(2)
Ill
1.
10. BANGKA BELITUNG
131
141
181
11. BANTEN
Setel
Rpl.122.000
Rp673.000
12. JAWA BARAT
Setel
Rp903.000
Rp649.000
Rp603.000
Rp503.000
Rpl.219.000
13. D.K.I. JAKARTA
Setel
Rpl.057.000
Rp670.000
Rp690.000
Rp590.000
Rpl.357.000
14. JAWA TENGAH
Setel
Rp 1.462.000
Rp664.000
Rp769.000
Rp669.000
Rpl.469.000
15. D.I. YOGYAKARTA
Setel
Rpl.064.000
Rp627.000
Rp633.000
Rp533.000
Rpl.928.000
16. JAWA TIMUR
Setel
Rp 1.193.000
Rp575.000
Rp650.000
Rp550.000
Rpl.414.000
17. BALI
Setel
Rpl.013.000
Rp540.000
Rp713.000
Rp613.000
Rpl.662.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
Setel
Rpl.017.000
Rp500.000
Rp701.000
Rp601.000
Rpl.788.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
Setel
Rpl.067.000
Rp688.000
Rp767.000
Rp667.000
Rp2.356.000
20. KALIMANTAN BARAT
Setel
Rp 1.434.000
Rp922.000
Rp792.000
Rp692.000
Rpl.653.000
21. KALIMANTAN TENGAH
Setel
Rpl.463.000
Rp737.000
Rp653.000
Rp553.000
Rpl.525.000
22. KALIMANTAN SELATAN
Setel
Rpl.017.000
Rp782.000
Rp704.000
Rp600.000
Rpl.407.000
23. KALIMANTAN TIMUR
Setel
Rp 1.534.000
Rp978.000
Rp838.000
Rp713.000
Rp2.089.000
24. KALIMANTAN UTARA
Setel
Rpl.754.000
Rp782.000
Rp770.000
Rp572.000
Rol.796.000
25. SULAWESI UTARA
Setel
Rpl.039.000
Rp719.000
Rp739.000
Rp619.000
Rpl.655.000
26. GORONTALO
Setel
Rp 1.000.000
Rp602.000
Rp700.000
Rp600.000
Rpl.881.000
27. SULAWESI BARAT
Setel
Rpl.079.000
Rp582.000
Rp745.000
Rp565.000
Rpl.502.000
28. SULAWESI SELATAN
Setel
Rp 1.138.000
Rp584.000
Rp813.000
Rp550.000
Rp 1. 438.000
29. SULAWESI TENGAH
Setel
Rpl.519.000
Rp671.000
Rp840.000
Rp625.000
Rpl.894.000
30. SULAWESI TENGGARA
Setel
Rp900.000
Rp509.000
Rp600.000
Rp500.000
Rpl.200.000
31. MALUKU
Setel
Rp 1.480.000
Rp688.000
Rp656.000
Rp556.000
Rpl.916.000
Rp 1.124.000
Rp688.000
Rp778.000
Rp577.000
Rp2.628.000
Rp 1.162.000
Rp978.000
Rp3.312.000
Rp907.000
Rp782.000
Rp2.540.000
32. MALUKU UTARA
Setel
33. PAPUA
Setel
Rp2.188.000
Rpl.272.000
34. PAPUABARAT
Setel
Rpl.525.000
Rp 1.192.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 42 -
PENJELASAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
1.
Honorarium Penanggung J awab Pengelola Keuangan
Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan
Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola
Keuangan (SPK)/Bendaha ra Pengeluaran Pembantu/Petu gas Pengelola
Administrasi Belanja Pegawai
pengelola
keuangan.
(PPABP)
Honorarium
selaku penanggung jawab
Penanggung
Jawab
Pengelola
Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran
pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih
dari 1 (satu) DIPA, dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai
dengan jumlah DIPA yang dikelola dengan besaran didasarkan pagu
dana yang dikelola pada masing-masing DIPA. Alokasi honorarium
tersebut dibebankan pada masing-masing DIPA.
b. Untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawai di lingkungan satuan kerja, KPA dapat menunjuk PPABP.
Besaran honorarium PPABP diberikan mengacu pada honorarium
SPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
c.
Ketentuanjuml ah SPK diatur sebagai berikut:
1) Jumlah SPK yang membantu KPA:
a) KPAyang merangkap sebagai PPK dan tanpa dibantu oleh PPK
lainnya, jumlah SPK paling banyak 6 (enam) orang, termasuk
PPABP;dan
b) KPA yang dibantu oleh 1 (satu) atau beberapa PPK, jumlah
SPK paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP.
2) Jumlah keseluruhan SPK yang membantu PPK dalam 1 (satu)
KPA tidak melebihi 2 (dua) kali darijumlah PPK.
3) Jumlah SPK untuk PPK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
a) jumlah SPK tidak boleh melampaui sebelum penggabungan;
b) besaran honorarium SPK didasarkan pada jumlah pagu yang
dikelola SPK; dan
jdih.kemenkeu.go.id
- 43 -
c) dalam hal penggabungan PPK dilaksanakan pada tahun
anggaran sebelumnya, maka jumlah SPK paling banyak
sejumlah SPK tahun sebelumnya.
d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung
Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
e.
Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan telah diberikan
tunjangan jabatan fungsional di bidang perbendaharaa n atau
tunjangan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa,
maka diberikan honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari
besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan.
Catatan:
Honorarium Penanggung J awab Pengelola Keuangan dapat diberikan
kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan
melaksanakan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) dengan ketentuan alokasi
honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembag a (RKA-K/L) berkenaan.
2.
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja
yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai
Honorarium
yang
diberikan
kepada
Pegawai
Aparatur
Sipil
Negara/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)/Tentara
Nasional Indonesia (TN!) yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan
belanja pegawai pada kementerian negara/lembag a/ satuan kerja sesuai
surat keputusan pejabat yang berwenang.
Catatan:
Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja
yang Khusus Mengelola Belanja Pegawai telah diberikan tunjangan
jabatan
fungsional
di
bidang
perbendaharaan ,
maka
diberikan
honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium
Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada Satuan Kerjayang Khusus
Mengelola Belanja Pegawai.
jdih.kemenkeu.go.id
- 44 -
3.
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
diberikan
Honorarium
Pengguna
Anggaran
kepada seseorang yang
(PA)/KPA
diangkat oleh
Pejabat
sebagai
Pengadaan
Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/ atau
ketentuan
e-purchasing sesuai dengan
peraturan
perundang-
undangan.
b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang
dan J asa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA
menjadi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-und angan.
c.
Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:
1) menetapkan pemenang atas pelelangan a tau penyedia pada
penunjukkan
langsung
untuk
pengadaan
paket
barang/
konstruksi/jasa lainnya; atau
2) menetapkan
pemenang
pada
seleksi
atau
penyedia pada
penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und angan.
Catatan:
Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa atau anggota UKPBJ telah
menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka
pemberian honorarium tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa diberikan honorarium sebesar 40%
(empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang/ Jasa;
2. honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja UKPBJ
setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket; dan
3. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan/ a tau anggota UKPBJ hanya
dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,0 0 (empat
puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.
jdih.kemenkeu.go.id
- 45 -
4.
Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota
Polri/TNI yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang
diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ.
Yang dimaksud dengan UKPBJ adalah unit yang struktur organisasinya
dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.
Dalam hal UKPBJ sudah meru pakan struktur organisasi tersendiri dan
perangkat UKPBJ telah diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-und angan,
maka
perangkat
UKPBJ
tidak
diberikan honorarium.
5.
Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota
Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk
mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jumlah petugas penerima PNBP atau anggota paling banyak 5 (lima)
orang; dan
b. jumlah alokasi dana untuk honorarium Pengelola PNBP dalam 1
(satu) tahun paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target
pagu penerimaan PNBP fungsional.
Catatan:
Dalam hal Pengelola PNBP telah diberikan tunjangan jabatan fungsional
di bidang perbendaharaan , maka diberikan honorarium sebesar 40%
(empat puluh persen) dari besaran Honorarium Pengelola PNBP.
6.
Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Instansi (SAI)
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota
Polri/TNI yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada kementerian negara/lembag a sesuai dengan unit
akuntansi masing-masing , baik yang dikelola secara prosedur manual
maupun terkomputerisas i.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
Ketentuan mengenaijumla h pengelola SAI adalah sebagai berikut:
jdih.kemenkeu.go.id
- 46 -
a. ditetapkan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 7 (tujuh)
orang; dan
b. ditetapkan bukan atas dasar Keputusan Menteri, paling banyak 6
(enam) orang.
Catatan:
1. Kementeria n negara/lem baga tidak diperkenank an memberlak ukan
satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan
SAL
2. Dalam hal Pengelola SAI telah diberikan tunjangan jabatan
fungsional di bidang perbendaha raan, maka diberikan honorarium
sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Honorarium
Pengelola SAL
7.
Honorarium Pengurus/P enyimpan Barang Milik Negara
Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota
Polri/TNI di lingkungan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
yang melaksanak an tugas rutin selaku pengurus/p enyimpan barang
berdasarka n surat keputusan Pengguna Barang/Ku asa Pengguna
Barang.
Jumlah pejabat/peg awai yang dapat diberikan honorarium selaku
pengurus/p enyimpan barang milik negara paling banyak 4 (empat) orang
pada tingkat Pengguna Barang dan 2 (dua) orang pada tingkat Kuasa
Pengguna Barang.
8.
Honorarium Kelebihan Jam Perekayasa an
Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional
perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat
yang berwenang melakukan perekayasaa n, paling banyak 4 (empat) jam
sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
9.
Honorarium Penunjang Penelitian/P erekayasaan
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk
menunjang kegiatan penelitian/p erekayasaan yang dilakukan oleh
fungsional peneliti/per ekayasa sebagai pembantu peneliti/per ekayasa,
sekretariat peneliti/per ekayasa,
koordinator peneliti/per ekayasa,
jdih.kemenkeu.go.id
- 47 -
pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan
surat perintah pejabat yang berwenang.
Dalam hal pembantu peneliti/per ekayasa berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil, maka pembantu peneliti/per ekayasa dimaksud tidak
diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
Catatan:
1. Dalam
hal
penelitian/p erekayasaan
dilakukan
bersama-sa ma
dengan Pegawai Negeri Sipil (nonfungsio nal peneliti/per ekayasa),
kepada Pegawai Negeri Sipil (nonfungsio nal peneliti/per ekayasa) atas
penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja· normal
diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima
persen)
dari
honorarium
kelebihan jam perekayasaa n untuk
perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang
makan lembur.
2. Khusus honorarium pembantu lapangan, dalam hal ketentuan
mengenai u pah harian minimum di suatu wilayah le bih tinggi
daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan
biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
3. Honorarium penunjang penelitian/p erekayasaan diberikan secara
selektif dengan mempertim bangkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
10. Honorarium Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal dan Komite
Penilaian dan/ atau Reviewer Keluaran Penelitian
Honorarium diberikan kepada Komite Penilaian dan/ atau Reviewer
Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Keluaran Penelitian
yang dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelengga ra Penelitian sebelum
tahapan pelaksanaa n penilaian penelitian. Komite Penilaian dan/atau
Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Keluaran
Penelitian memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian
pada penelitian yang bersifat khusus/pen ugasan dan/atau penelitian
kompetisi baik yang dilaksanaka n secara langsung (offline) maupun
daring (online) melalui aplikasi.
Catatan:
1. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan Komite Penilaian dan/ atau
Reviewer Proposal dan Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Keluaran
Penelitian berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang
jdih.kemenkeu.go.id
- 48 -
Menteri/Pim pinan
oleh
ditetapkan
Lembaga
yang
Negara
menyelengg arakan urusan pemerintah an di bidang riset/peneli tian.
2. Pemberian Honorarium Komite Penilaian dan/ atau Reviewer
Proposal sebagaiman a dimaksud pada poin 10.1, hanya dapat
diberikan paling banyak Rpl.500.00 0,00 (satu juta lima ratus ribu
rupiah) per orang per bulan.
11. Honorarium Narasumbe r /Moderator /Pembawa Acara/Panit ia
11.1 Honorarium Narasumbe r
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Peg awai
Aparatur
Sipil
Negara/ Anggota
Polri/TNI yang memberikan
dalam
kegiatan
Seminar/ Rapat/ Sosialisasi / Diseminasi/ Bimbingan
Teknis /
Workshop/S arasehan/Si mposium/L okakarya/ Focus
Group
informasi/p engetahuan /kemampua n
Discussion/ Kegiatan Sejenis yang dilaksanaka n secara langsung
(offiine) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan
bukan rekaman/ha sil tapping, baik di dalam negeri maupun di
luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
Catatan:
1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumbe r adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan
secara panel maupun individual.
2. Narasumbe r berasal dari luar kementerian negara/lem baga
penyelengga ra atau dari perguruan tinggi di luar satuan kerja
penyelengga ra.
3. Khusus
Kegiatan
Dekonsentr asi/Tugas
Pembantuan ,
narasumbe r dapat diberikan honorarium sepanjang berasal
dari luar Bagian Anggaran (BA) penyelengga ra.
4. Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh satuan
kerj a penyelengga ra.
11. 2 Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/ Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanak an tugas sebagai moderator pada
kegiatan
Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan
Teknis / Workshop/ Saras eh an/ Simposium / LokakaryaF ocus Group
jdih.kemenkeu.go.id
- 49 -
Discussion/Keg iatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung
(offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan
bukan rekaman/hasil tapping baik di dalam negeri maupun di luar
negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
Catatan:
1. Moderator berasal dari luar kementerian negara/lembag a
penyelenggara atau dari perguruan tinggi di luar satuan kerja
penyelenggara.
2. Khusus
Kegiatan
Dekonsentrasi/ Tugas
Pembantuan,
moderator dapat diberikan honorarium sepanjang berasal dari
luar Bagian Anggaran (BA) penyelenggara.
3. Honorarium moderator hanya dapat diberikan oleh satuan
kerj a penyelenggara.
11. 3 Honorarium Pembawa Acara
Honorarium
yang
Negara/ Anggota
diberikan
kepada
Polri/TNI yang
Pegawai Aparatur
ditunjuk
oleh
Sipil
pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam
kegiatan
Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan
Teknis/ Workshop/Sara sehan/Simposiu m/Lokakarya/ Focus Group
Discussion/Keg iatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejaba t
Setingkat dengan peserta kegiatan paling rendah 300 (tiga ratus)
orang dan sepanjang dihadiri lintas kementerian negara/lembag a
lainnya/pihak lain baik dilaksanakan secara langsung (offline)
maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman/hasil tapping.
11.4 Honorarium Panitia
Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil
Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas oleh pejabat yang
berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar/
Rapat/ Sosialisasi/Dise minasi/Bimbing an
Sarasehan/Sim posium/Lokaka rya/ Focus
Teknis/ Workshop/
Group
Discussion/
Kegiatan Sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar lingkup kementerian negara/lembag a
lainnya/pihak lain serta dilaksanakan secara langsung (offline).
Dalam hal pelaksanaan kegiatan
Seminar/Rapat /Sosialisasi/
Diseminasi/Bim bingan Teknis/ Workshop/Sara sehan/Simposiu m/
jdih.kemenkeu.go.id
- 50 -
Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Pelatihan/K egiatan Sejenis
rnem.erluka n tam.bahan panitia yang berasal dari Pegawai Non
Aparatur Sipil Negara, harus dilakukan secara selektif dengan
m.em.pertim .bangkan urgensi, dengan besaran honorarium. m.engacu
pada besaran honorarium. untuk anggota panitia.
Jum.lah panitia yang dapat diberikan honorarium. 10% (sepuluh
persen) dari jum.lah peserta yang hadir secara langsung (offline)
dengan m.em.pertim .bangkan efisiensi dan efektivitas. Dalam. hal
jum.lah peserta yang hadir secara langsung (offline) kurang dari 40
(em.pat puluh) orang, jurnlah panitia yang dapat diberikan
honorarium. paling banyak 4 (em.pat) orang.
12. Honorarium . Pem.beri Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara
12.1 Honorarium . Pem.beri Keterangan Ahli/Saksi Ahli
Honorarium . diberikan kepada Pejabat Negara/Peg awai Aparatur
Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas m.enghadiri dan
m.em.berika n inform.asi/k eterangan sesuai dengan keahlian di
bidang tugasnya yang diperlukan dalam. tingkat penyidikan
dan/ atau persidangan di pengadilan.
Dalam.
hal
keterangan
instansi
ahli/ saksi
yang
ahli
m.engundan g/m.em.angg il
tidak
m.em.berikan
pem.beri
honorarium.
dim.aksud, instansi pengirim. pem.beri keterangan ahli/ saksi ahli
dapat m.em.berika n honorarium. dim.aksud.
12.2 Honorarium . Beracara
Honorarium . diberikan kepada Pejabat Negara/Peg awai Aparatur
Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas untuk beracara
m.ewakili instansi pem.erintah dalam. persidangan pengadilan
sepanjang m.erupakan tugas tam.bahan dan tidak duplikasi dengan
pem.berian gaji dan tunjangan kinerja.
Catatan:
Honorarium . ini dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanaka n
secara langsung (offline) m.aupun daring (online) m.elalui aplikasi
secara live dan bukan rekarnan/ha sil tapping.
jdih.kemenkeu.go.id
- 51 -
13. Honorarium
Kegiatan
Penyelengg araan
Pendidikan pada Lingkup
Pendidikan Tinggi
Honorarium yang diberikan untuk pelaksanaan tugas tambahan/t ugas
khusus tertentu, penyelengg ara kegiatan akademik dan kemahasisw aan
serta
penugasan
rangka
dalam
lain
penyelengg araan
kegiatan
pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Penerapan pemberian
honorarium dimaksud harus berpedoman pada ketentuan sebagai
berikut:
a. Sumber pembiayaan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada
Perguruan Tinggi berasal dari PNBP.
b. Dalam hal terdapat kekhususan , maka untuk keperluan dimaksud
dapat menggunak an sumber pendanaan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
c.
satuan
Besaran
biaya
dimaksud
harus
ditetapkan
oleh
Menteri/Pim pinan Lembaga/P impinan Perguruan Tinggi sesuai
kemampuan keuangan perguruan tinggi bersangkuta n.
d. Terhadap satuan biaya honorarium dosen/ pegawai yang diberi tugas
tambahan/t ugas khusus tertentu sebagaiman a dimaksud pada poin
13.1, jabatan dimaksud harus telah ditetapkan dalam struktur
organisasi dan tata kerja oleh menteri yang menyelengg arakan
urusan pemerintah an di bidang pendayagun aan aparatur negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.
Dalam
hal
fakultas
tidak
memiliki jurusan,
maka
standar
honorarium ketua dan sekretaris program studi dapat menggunak an
standar honorarium ketua dan sekretaris jurusan sebagaiman a
dimaksud pada poin 13.1.1.g.
f.
Terhadap satuan biaya honorarium dosen yang menyelengg arakan
kegiatan akademik dan kemahasisw aan sebagaiman a dimaksud
pada poin
13.2,
berlaku untuk penugasan yang melampaui
perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib
dosen tetap pada perguruan tinggi yang bersangkut an sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
g. Terhadap satuan biaya lain-lain sebagaiman a dimaksud pada poin
13.3.a sampai dengan 13.3.f, berlaku bagi dosen dari luar perguruan
tinggi yang bersangkut an atau nondosen.
jdih.kemenkeu.go.id
- 52 -
h. Honorarium Pengembangan Bahan Ajar pada poin 13.3.p diberikan
kepada Penyusun Rancangan Mata Kuliah dan Bahan Ajar serta
Penelaah Bahan Ajar baik yang berbahasa Indonesia maupun yang
berbahasa
asing
pada
perguruan
tinggi
yang
negeri
hanya
menyelenggara kan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal
(single mode).
i.
Khusus untuk Honorarium Penyusunan Rancangan Mata Kuliah dan
Bahan Ajar pada poin 13.3.p.1) dan 13.3.p.2) di atas diperuntukkan
bagi penyusunan rancangan mata kuliah baru atau penyempurnaan
rancangan mata kuliah lama dengan persentase penyempurnaan
substansi paling sedikit 50% (lima puluh persen).
j.
Honorarium Pengembangan dan Pelaksanaan Tutorial pada poin
13.3.q diberikan kepada penyusun/penu lis Garis Besar Program
Media (GBPM) Tutorial, Naskah Tutorial melalui Media, dan Kit
Tutorial Tatap Muka serta Tutor pada perguruan tinggi negeri yang
hanya menyelenggara kan pendidikan tinggi jarak jauh modus
tunggal (single mode).
k. Honorarium Pengembangan Bahan Ujian dan Pelaksanaan Ujian
pada poin 13.3.r diberikan kepada penyusun/penu lis Kisi-Kisi Soal,
Soal Objektif dan Uraian Input Bank Soal,
dan
Soal Ujian
Komprehensif (Tu.gas Akhir Program), serta pelaksana ujian yang
terdiri dari Pengawas Tempat Ujian Luar Negeri dan Penguji Tu.gas
Akhir Program Magister pada perguruan tinggi negeri yang hanya
menyelenggara kan pendidikan tinggi jarak jauh modus tunggal
(single mode).
1.
Untuk pengajar nondosen, penyetaraannya diatur oleh masingmasing perguruan tinggi.
m. Penerapan satuan biaya dimaksud tidak diperkenankan adanya
duplikasi dengan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-und angan.
n. Honorarium Penyelenggaraa n Kegiatan Pendidikan pada Lingkup
Pendidikan Tinggi dapat diberikan un tuk kegiatan yang dilaksanakan
secara langsung (ofjline) maupun daring (online) melalui aplikasi
secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.
o.
Penerapan satuan biaya Kegiatan Pendidikan pada Perguruan Tinggi
harus
tetap
mempertimban gkan
prinsip-prinsip
pengelolaan
jdih.kemenkeu.go.id
- 53 -
keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
14. Honorarium Penyuluh Nonpegawai Negeri Sipil
Honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Nonpegawai
Negeri Sipil yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan
mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan
biaya poin 14.1 dalam Peraturan Menteri ini, satuan biaya ini dapat
dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai upah
minimum di wilayah setempat dengan ketentuan:
a. Lulusan SLTA diberikan paling tinggi sesuai upah minimum di
wilayah setempat;
b. Sarjana Muda/DI/DII/D III diberikan paling tinggi sebesar 114%
(seratus empat belas persen) dari upah minimum di wilayah
setempat;
c.
Sarjana (S1) diberikan paling tinggi sebesar 124% (seratus dua puluh
empat persen) dari upah minimum di wilayah setempat; dan
d. Master (S2) diberikan paling tinggi sebesar 133% (seratus tiga puluh
tiga persen) dari upah minimum di wilayah setempat.
15. Satuan Biaya Operasional Penyuluh
Satuan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang
digunakan untuk kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para
Pegawai Aparatur
Sipil Negara sebagai penyuluh dalam rangka
mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada UndangUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,
Perikanan, dan Kehutanan.
16. Honorarium Rohaniwan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah
jabatan. Honorarium tersebut dapat diberikan sepanjang merupakan
tugas tambahan baik yang dilaksanakan secara langsung (offline)
jdih.kemenkeu.go.id
- 54 -
mau pun daring (online)
melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman/ha sil tapping.
1 7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan
17 .1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan
Surat Keputusan Presiden/M enteri/Pejab at Setingkat Menteri/
Pejabat Eselon 1/KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana
kegiatan untuk melaksanak an suatu tugas tertentu.
Ketentuan pembentuk an tim yang dapat diberikan honorarium
setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagai berikut:
a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. bersifat
yang
koordinatif
mengikutse rtakan
mengharusk an
untuk
eselon 1/kementer ian negara/lem baga/
instansi pemerintah lainnya;
c.
bersifat temporer, pelaksanaa nnya perlu diprioritask an;
d. khusus untuk pejabat negara/pega wai Aparatur Sipil Negara
diberikan sepanjang merupakan tugas tambahan di samping
tugas pokoknya sehari-hari; dan
e.
dilakukan secara selektif, efektif, dan efi.sien.
Terhadap tim pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan
keputusan Gubernur dalam kedudukann ya sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah dan sumber pendanaan dari APBN
maka besaran honorarium yang diberikan disetarakan dengan
honorarium
tim
pelaksana kegiatan
yang
ditetapkan
oleh
Menteri/Pej abat Setingkat Menteri.
17.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas
melaksanak an kegiatan administrat if untuk menunjang kegiatan
tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk
menunjang
tim
pelaksana
kegiatan
yang
ditetapkan
oleh
Presiden / Men teri.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
jdih.kemenkeu.go.id
- 55 -
a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana
kegiatan yang ditetapkan oleh Presiden; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh Menteri/Pej abat Setingkat Menteri.
Catatan:
1. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3
(tiga) tahun berturut-tur ut, kementerian negara/lem baga
melakukan
evaluasi
efektivitas
dan
urgensi
terhadap
keberadaan tim dimaksud untuk dipertimban gkan menjadi
tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
2. Kementeria n
negara/lem baga
dalam
hal
melaksanak an
ketentuan Standar Biaya Masukan agar melakukan langkahlangkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan
dan pengendalia n pemberian honorarium tim pelaksana
kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengaturan batasan jumlah tim pelaksana kegiatan dan
sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diterima
honorarium nya
baik
yang
berasal
DIPA
dari
Kementeria n/Lembaga yang bersangkut an maupun dari
DIPA Kementeria n/Lembaga lainnya dalam 1 (satu) tahun
adalah se bagai beriku t:
Klasifikasi
Jabatan
I
II
III
1
2
4
Pejabat Negara, Pejabat Eselon I,
Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon
III, Pejabat Eselon IV, pelaksana,
dan pejabat fungsional.
Keterangan:
Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah tim di
atas adalah sebagai berikut:
Klasifikasi I
Kementeria n
telah
negara/lem baga
yang
tunjangan
kinerja
menerima
sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai tunjangan kinerja
dengan tunjangan kinerja pada kelas
jdih.kemenkeu.go.id
- 56 -
jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan
Rp40.000.000,00
(empat
puluh juta rupiah).
Klasifikasi II
Kementerian
telah
negara/lembaga
menerima
tunjangan
yang
kinerja
sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai tunjangan kinerja
dengan tunjangan kinerja pada kelas
jabatan tertinggi lebih besar atau sama
dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima ju ta rupiah) dan kurang dari
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta
rupiah).
Klasifikasi III
Kementerian
telah
negara/lembaga
menerima
tunjangan
yang
kinerja
sesuai dengan peraturan perundangundangan mengenai tunjangan kinerja
dengan tunjangan kinerja pada kelas
jabatan
tertinggi
kurang
dari
Rp25.000.000,00 (dua puluh limajuta
rupiah)
menerima
belum
atau
tunjangan kinerja.
b. Untuk tim yang keanggotaannya berasal dari lintas eselon
I dalam 1 (satu) kementerian negara/lembaga, jumlah
orang dalam tim tersebut dibatasi maksimal sebanyak 25
(dua puluh lima) orang, sedangkan untuk
keanggotaannya
berasal
dari
lintas
tim yang
kementerian
negara/lembaga dapat lebih dari 25 (dua puluh lima) orang
tetap
dengan
mempertimbangkan
prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif,
efisien
dengan
memperhatikan
rasa
keadilan
dan
kepatutan.
jdih.kemenkeu.go.id
- 57 -
18. Honorarium
Tim
Penyusunan
Jurnal/Buletin/ Majalah/Penge lola
Website
18.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI dan Pegawai Non
Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan untuk
menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik
berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur
sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis,
dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Dalam
hal
diperlukan,
dalam
menyusun
jurnal
nasional/ internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra
bestari (peer review) sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) per orang per jurnal.
18.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majala h
Honorarium tim penyusunan buletin/majalah dapat diberikan
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang
diberi tugas tambahan untuk menyusun dan menerbitkan
buletin/majalah , berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui
pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.
18.3 Honorarium Tim Pengelola Website
Honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas
tambahan untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud disini adalah
website yang berisi profile dan informasi satuan kerja yang dikelola
oleh kementerian negara/lembaga , unit eselon I/ setara atau unit
vertikal setingkat eselon II di daerah.
jdih.kemenkeu.go.id
- 58 -
19. Honorariu m Penyeleng gara Sidang/K onferensi Internasio nal/ Konferens i
Tingkat Menteri, Senior Official Meeting (Bilateral /Regional /Multilate ral),
Workshop / Seminar /Sosialisa si/ Saraseha n Berskala Internasio nal
19.1 Honorariu m Penyeleng gara Sidang/ Konferens i Internasio nal/
Konferens i Tingkat Menteri,
Senior Official Meeting (Bilateral /
Regional/ Multilater al)
Honorariu m
penyeleng gara
konferens i
tingkat
sidang/ko nferensi
meeting
official
senior
menteri,
internasio nal,
(bilateral / regional/ multilater al) dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/P egawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI
penyeleng gara
pesertany a
kegiatan
pejabat
sidang/ko nferensi
setingkat
menteri
yang
atau
dihadiri/
senior
official
berdasark an surat keputusa n pejabat berwenan g.
19.2 Honorariu m
Penyeleng gara
Workshop /Seminar /Sosialisa si/
Saraseha n Berskala lnternasio nal
Honorariu m
penyeleng gara
workshop / seminar/ sosialisas i/
sarasehan berskala internasio nal dapat diberikan kepada Pejabat
Negara/P egawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI
penyeleng gara kegiatan workshop / seminar/ sosialisas i / sarasehan
berskala internasio nal, berdasark an surat keputusa n dari pejabat
berwenan g.
Catatan:
Kepada panitia/pe nyelengg ara dapat diberikan uang harian perjalana n
dinas dan/ atau uang harian paket meeting sesuai surat perintah
perjalana n dinas yang diterbitka n pejabat yang berwenan g.
20. Honorari um Penyeleng gara Ujian dan Vakasi
Honorari um Penyeleng gara Ujian dan Vakasi merupaka n imbalan bagi
penyusun /pembua t bahan ujian, pengawas ujian, penguji atau
pemeriks a hasil ujian pada pendidika n tingkat dasar, menengah , dan
tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor.
Pemberia n honorariu m penyusun /pembua t bahan ujian, penguji atau
pemeriks a hasil ujian kepada guru/dos en diberikan atas kelebihan
beban kerja guru/dos en dalam penyusun an/pemb uatan bahan ujian,
pengujian / atau pemeriks aan hasil ujian yang ditetapka n sesuai dengan
ketentuan peraturan perundan g-undang an.
jdih.kemenkeu.go.id
- 59 -
Pemberian honorarium pemeriksa hasil ujian dikecualikan untuk ujian
yang diperiksa menggunakan mesin pemeriksa ujian.
Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium pemeriksa
hasil ujian tidak diberikan untuk penyelenggaraa n ujian yang bersifat
latihan dan ujian lokal. Sementara untuk tingkat pendidikan tinggi,
honorarium pemeriksa hasil ujian dapat diberikan untuk ujian masuk
penerimaan mahasiswa baru, ujian tengah semester, ujian akhir
semester, dan ujian akhir baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun
praktik.
21. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Nasional
21.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional
Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai
bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai
Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses
penyusunan soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional,
meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian
berstandar nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur
literasi untuk survei nasional, soal tes kompetensi akademik guru,
soal Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non
akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur
kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, dan soal kompetensi
managerial kepala sekolah.
Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Nasional diberikan
berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas
atau fungsi untuk melakukan penulisan soal tingkat nasional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und angan.
21.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Nasional
Honorarium yang diberikan kepada guru, dosen, atau pakar sesuai
bidang yang dibutuhkan dengan kepakarannya (baik Pegawai
Negeri Sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil) untuk proses telaah
soal yang digunakan pada penilaian tingkat nasional, meliputi soal
yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar
nasional, soal ujian nasional, soal yang mengukur literasi untuk
survei nasional,
soal tes kompetensi akademik guru,
soal
jdih.kemenkeu.go.id
- 60 -
akademik Calon Pegawai Negeri Sipil, dan soal untuk penilaian non
akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur
kecenderun gan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non
akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial
kepala sekolah, dan soal non akademik Calon Pegawai Negeri Sipil.
Honorarium Telaah
Butir Soal Tingkat
Nasional diberikan
berdasarkan penugasan oleh unit kerja yang mempunyai tugas
atau fungsi untuk melakukan telaah soal tingkat nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
22. Honorarium Penyelengg araan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
22.1 Honorarium Penceramah
penceramah
Honorarium
dapat
diberikan
kepada
Pejabat
Negara/Peg awai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang
memberikan wawasan pengetahua n dan/ atau sharing experience
sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan
pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanaka n secara langsung
(offline) maupun maupun daring (online) melalui aplikasi secara
live dan bukan rekaman/ha sil tapping dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. berasal
dari
luar
unit
kementerian
negara/lem baga
penyelengga ra, dan
b. honorarium tersebut hanya diberikan kepada Pejabat Eselon II
ke atas/ setara.
22.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja
penyelengga ra
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
luar satuan kerja penyelengga ra sepanjang kebutuhan pengajar
tidak terpenuhi dari satuan kerja penyelengga ra baik yang
dilaksanaka n secara langsung (offline) maupun daring (online)
melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/ha sil tapping.
22.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja
penyelengg ara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari
dalam satuan kerja penyelengga ra baik widyaiswara maupun
pegawai lainnya baik yang dilaksanaka n secara langsung (offline)
jdih.kemenkeu.go.id
- 61 -
mau pun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan
rekaman/hasil tapping. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan
atas kelebihanjumla h minimaljam tatap muka. Ketentuanjuml ah
minimal
tatap
muka
peraturan
pada ketentuan
mengacu
perundang-und angan.
22.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat
Honorarium penyusunan modul diklat dapat diberikan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI yang diberi tugas
untuk menyusun modul untuk pelaksanaan diklat berdasarkan
surat keputusan pejabat yang berwenang. Pemberian honorarium
dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi widyaiswara,
diberikan atas
honorarium dimaksud
kelebihan beban kerja wajib widyaiswara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-und angan.
b. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul diklat
baru
atau
penyempurnaan
modul
diklat
lama
dengan
persentase penyempurnaan substansi modul diklat paling
sedikit 50% (lima puluh persen).
22.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat
yang melaksanakan fungsi tata usaha diklat, evaluator, dan
fasilitator
kunjungan
serta
hal-hal
lain
yang
menunjang
penyelenggaraa n diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan
se bagai beriku t:
a. merupakan tugas tambahan/pera ngkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;
b. dilakukan
secara
selektif
dengan
mempertimbang kan
urgensinya; dan
c. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal
10%
(sepuluh
persen)
dari
jumlah
peserta
dengan
mempertimban gkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.
Dalam haljumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang,
maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling
banyak 4 (empat) orang.
Catatan:
jdih.kemenkeu.go.id
- 62 -
1. Jam
pelajaran
yang
digunakan
untuk
kegiatan
penyelenggaraa n diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat hanya
dapat diberikan untuk kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung (ofjline).
23. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang
Lauk Pauk bagi Anggota Polri/TNI
a. Satuan Biaya Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
Satuan biaya uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan uang
makan pegawai yang dihitung berdasarkanjum lah hari kerja.
b. Uang Lauk Pauk Bagi Anggota Polri/TNI
Uang lauk pauk bagi Anggota Polri/TNI merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk kebutuhan uang lauk pauk Anggota Polri/TNI
yang dihitung berdasarkan jumlah hari kalender dalam bulan
berkenaan.
Catatan:
Dalam hal kesepakatan terbaru
antara pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan ketentuan Satuan Biaya Uang
Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Uang Lauk Pauk Anggota
Polri/TNI dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini mengacu
kepada hasil kesepakatan tersebut.
24. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara
a. Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah
dari pejabat yang berwenang.
b. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara
berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
jdih.kemenkeu.go.id
- 63 -
25. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non
Aparatur Sipil Negara, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti
a. Uang Lembur
Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur
Sipil
Negara
yang
melaksanak an
tugas
rutin
kementerian
negara/lem baga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat
perintah dari pejabat yang berwenang.
b. Uang Makan Lembur
Uang makan lembur diperuntukk an bagi Pegawai Non Aparatur Sipil
kementerian
rutin
tugas
melaksanak an
Negara yang
negara/lem baga, Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan
Pramubakti setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara
berturut-tu rut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali per hari.
Catatan:
Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti
sebagaiman a dimaksud tidak termasuk Satuan Pengaman, Pengemudi,
Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan perjanjian
kerja/kontr ak dengan pihak penyedia tenaga alih daya (outsourcing ).
26. Biaya Paket Data dan Komunikasi
Biaya paket data dan komunikasi adalah bantuan biaya yang diberikan
kepada pegawai yang dalam pelaksanaa n tugasnya sebagian besar
membutuhk an komunikasi secara daring (online).
Pemberian biaya paket data dan komunikasi dilakukan secara selektif
dengan mempertim bangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi
penggunaan media daring (online) dan ketersediaa n anggaran, dan
sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilita s.
Catatan:
Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara
daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam ~egiatan secara
daring (online) yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data
sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar RplS0.000, 00 (seratus lima
puluh ribu rupiah) per orang per bulan.
jdih.kemenkeu.go.id
- 64 -
27. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas
Pindah Dalam Negeri
Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah
dalam
negeri
merupakan
satuan
biaya yang
digunakan
untuk
kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang
diberikan kepada pejabat negara/pegawa i Aparatur Sipil Negara yang
dipindahtugask an
Surat
berdasarkan
Keputusan
pejabat
yang
berwenang.
Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada
pejabat negara/pegawa i Aparatur Sipil Negara yang berkenaan. Satuan
biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan,
biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai
dengan tujuan.
28. Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri
Satuan Biaya Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri adalah satuan biaya untuk bantuan
biaya
pendidikan
anak-anak
Pejabat
Dinas
Luar
Negeri/ Home
Staff/ Atase Teknis/ Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri.
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. BBPA digunakan untuk membiayai biaya pendidikan formal mulai
sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan tidak termasuk
program pascasarjana.
b. Diberikan untuk anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/ Home
Staff/ Atase Teknis/ Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri, yang bersekolah pada pendidikan
formal mulai sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan
tidak termasuk program pascasarj ana.
c.
Diberikan untuk anak-anak yang termasuk dalam tunjangan
keluarga dan bersekolah di lokasi yang sama dengan tempat bekerja
orang
tuanya
(negara
akreditasi-lokas i
perwakilan
Republik
Indonesia di Luar Negeri tempat orang tuanya bertugas).
jdih.kemenkeu.go.id
- 65 -
d. Ketentuan sebagaiman a dimaksud pada huruf c dikecualika n bagi:
1) anak-anak Pejabat Dinas Luar Negeri/ Home Staff/ Atase
Teknis/ Atase Pertahanan yang bekerja pada Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negeri pada negara yang termasuk dalam
perwakilan di daerah/tem pat rawan dan/atau berbahaya; dan
2) anak-anak dari Pejabat Dinas Luar Negeri/ Home Staff/ Atase
Teknis/ Atase Pertahanan yang dimutasika n antarperwa kilan
(cross posting).
e.
Perwakilan Republik Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan
dan/atau
berbahaya
Staff/ Atase
dan
Teknis / Atase
Pejabat
Dinas
Pertahanan
Luar
Negeri/ Home
yang
dimutasika n
antarperwa kilan (cross posting) sebagaiman a dimaksud pada huruf
d ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
f.
Alokasi anggaran untuk BBPA sudah termasuk dalam pagu anggaran
kemen terian negara/ lembaga.
g. Penggunaa n
Satuan
Biaya
BBPA
mengikuti
ketentuan
yang
ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
h. Pemberian BBPA dilakukan dengan menerapka n pnns1p efisien,
efektif, transparan , dan bertanggun g jawab.
29. Honorarium Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan , dan Pramubakt i
Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil
Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan
pramubakt i, berdasarka n surat keputusan pejabat yang berwenang /
kontrak kerja.
Catatan:
1. Untuk satpam, pengemudi , petugas kebersihan , dan pramubakt i
dengan melalui jasa pihak ketiga/ diborongka n alokasi honorarium
dapat ditambah paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan
perlengkap an.
2. Dalam rangka pelaksanaa n kewajiban pemberi kerja, dialokasika n
iuran/prem ijaminan kesehatan danjamina n ketenagake rjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
jdih.kemenkeu.go.id
- 66 -
3. Dalam satu tahun anggaran, dialokasikan tambahan honorarium
sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan.
4. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah
lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka
satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut.
30. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang
Representasi
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan
penggantian
biaya keperluan
sehari-hari
Pejabat Negara/Pegawa i
Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas di dalam negeri.
Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat negara (ketua/wakil
ketua dan anggota lembaga tinggi negara, Menteri serta setingkat
Menteri), pejabat eselon I dan pejabat eselon Il yang melaksanakan
perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
yang melekat padajabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara,
pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.
Uang
diklat
harian
diberikan
kepada
Pegawai
Aparatur
Sipil
Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain yang diberikan tugas untuk
mengiku ti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di
dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar
kota.
31. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan
penggantian
biaya keperluan
sehari-hari Pejabat Negara/Pegawa i
Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI/Pihak Lain dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk
uang makan, transpor lokal, uang saku, dan uang penginapan.
Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam
Lampiran Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian
pada negara dimana Perwakilan Repu blik Indonesia bersangku tan
berkedudukan.
Contoh:
jdih.kemenkeu.go.id
- 67 -
Uang harian bagi pejabat/pegawa i yang melaksanakan perjalanan dinas
ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.
Catatan:
1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat
rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah
satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat
Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan
yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan
tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat
penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1
(satu) tingkat di atasnya; a tau
b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat
dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
32. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya menginap dalam
rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
Dalam pelaksanaannya , mekanisme pertanggungjaw aban disesuaikan
dengan bukti pengeluaran yang sah.
Catatan:
Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan
Lembaga Negara/Menter i/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri kepada
ajudan Menteri/Pimpin an Lembaga Setingkat Menteri dapat menginap
pada hotel/penginap an yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada
hotel/penginap an yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/penginap an
sebagaimana
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan mengenai Standar Biaya, maka ajudan Pimpinan Lembaga
Negara/Menter i/Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri tersebut dapat
menggunakan
fasilitas
kamar
dengan
biaya
terendah
pada
hotel/ penginapan dimaksud.
jdih.kemenkeu.go.id
- 68 -
33. Satuan Biaya Rapat/Pertemu an di Luar Kantor
33.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemu an di Luar Kantor
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemua n di luar kantor
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya
kegiatan rapat/pertemua n yang diselenggarakan di luar kantor
dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara
intensif dan bersifat koordinatif yang paling kurang melibatkan
peserta dari kementerian negara/lembag a lainnya yang terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi/masyara kat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemua n di luar kantor
menurut pesertanya terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
a. kegiatan
rapat/ pertemuan
di
luar
kantor
pejabat
Menteri/ setingkat Menteri adalah kegiatan rapat/ pertemuan
yang melibatkan pejabat Menteri/ setingkat Menteri;
b. kegiatan rapat/pertemua n di luar kantor pejabat eselon
1/eselon II adalah kegiatan rapat/pertemua n yang melibatkan
pejabat eselon 1/eselon II/yang disetarakan; dan
c.
kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor pejabat eselon III ke
bawah adalah kegiatan rapat/pertemua n yang melibatkan
pejabat eselon III/yang disetarakan.
Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemua n di luar kantor
menurut lama penyelenggaraa n terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
a. Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemua n yang diselenggarakan di luar kantor sehari
penuh dan menginap.
b. Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemua n yang diselenggarakan di luar kantor paling
singkat 8 (delapan) jam tanpa menginap.
c.
Paket Halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan
rapat/pertemua n yang diselenggarakan di luar kantor paling
singkat 5 (lima) jam tanpa menginap.
Catatan:
jdih.kemenkeu.go.id
- 69 -
a. Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodas i 1 (satu) kamar
untuk 1 (satu) orang.
b. Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodas i 1 (satu)
kamar untuk 2 (dua) orang.
2. Satuan
biaya
paket
fullboard
m1
digunaka n
untuk
penghitun gan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan
akomoda si 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangka n
besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat
Eselon II ke atas sebagaim ana dimaksud pada butir 1. huruf a.
dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan
biaya paketfullb oard sebagaim ana tercantum dalam Peraturan
Menteri ini.
3. Kegiatan rapat/per temuan di luar kantor dalam rangka
penyelesa ian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus
menggun akan satuan biaya ini.
4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, KPA
agar selektif dalam melaksan akan rapat/per temuan di luar
kantor (fullboard , fullday, dan halfday) dan mengutam akan
pengguna an fasilitas milik negara serta harus tetap
memperti mbangka n prinsip-p rinsip
pengelola an keuangan
negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundan g-undang an,
efisien, ekonomis , efektif, transpara n, dan bertanggu ng jawab
dengan memperh atikan rasa keadilan dan kepatutan .
33.2 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pe rtemuan di Luar Kantor
Uang Harian Kegiatan Rapat/Pe rtemuan di Luar
Kantor
merupaka n satuan biaya yang digunaka n untuk pengalok asian
uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di
dalam kota, dan kegiatan fullday/ halfday di luar kota/ di dalam
kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/ pertemua n yang
diselengg arakan di luar kantor.
Catatan:
Kepada panitia (karena faktor transport asi dan/ a tau guna
penyelesa ian
dan
pelaksan aan kegiatan
mempers iapkan
pertanggu ngjawaba n)
transporta si)
yang
dan
kepada
memerluk an
(karena
faktor
tambahan
untuk
peserta
waktu
berangka t/ pulang di luar waktu pelaksana an kegiatan, dapat
jdih.kemenkeu.go.id
- 70 -
dialokasi kan biaya penginap an dan uang harian perjalana n dinas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undang an, untuk
1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksan aan
kegiatan.
34. Satuan Biaya Tiket Perjalana n Dinas Pindah Luar Negeri (One Way)
Satuan biaya tiket perjalana n dinas pindah luar negeri merupaka n
satuan biaya yang digunaka n untuk kebutuha n biaya pembelia n tiket
pesawat udara perjalana n dinas pindah dan diberikan untuk 1 (satu) kali
jalan (one way). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak
termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya.
Satuan biaya ini diberikan kepada Pejabat Negara/P egawai Aparatur
Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI dan keluarga yang sah berdasark an
surat keputusa n pindah dari pejabat yang berwenan g sesuai dengan
ketentuan peraturan perundan g-undang an yang digunaka n untuk
melaksan akan perintah pindah dari perwakila n Republik Indonesia di
luar negeri a tau se baliknya.
Catatan:
Untuk
biaya
tiket
perjalana n
dinas
pindah
antarperw akilan
(cross-pos ting) mengikut i ketentuan sebagai berikut:
1. besaran
biaya tiket perjalana n dinas pindah antarperw akilan
(cross-pos ting) dapat
dilakukan sesuai dengan informasi yang
diperoleh dari perusaha an travel dan ditetapka n oleh KPA/PPK ; dan
2. penetapa n besaran biaya tiket perjalana n dinas pindah
antarperw akilan (cross-pos ting) tersebut agar tetap memperh atikan
prinsip-p rinsip
efisiensi,
efektivita s,
dan
kewajaran
serta
kemampu an keuangan negara.
35. Satuan Biaya Operasion al Khusus Kepala Perwakila n Republik Indonesia
di Luar Negeri
Satuan Biaya Operasion al Khusus Kepala Perwakila n Republik Indonesia
di Luar Negeri adalah dana operasion al yang digunaka n untuk
menunjan g pelaksan aan misi khusus Kepala Perwakila n Republik
Indonesia di Luar Negeri dan bukan merupaka n tambahan penghasil an.
jdih.kemenkeu.go.id
- 71 -
36. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh
Satuan biaya rnakanan penarnbah daya tahan tubuh rnerupakan satuan
biaya
yang
digunakan
untuk
kebutuhan
biaya
pengadaan
rnakanan/rn inurnan bergizi yang dapat rnenambah /rneningkat kan/
rnernpertah ankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
diberi tugas rnelaksanak an pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang
dapat rnernberikan darnpak buruk bagi kesehatan pegawai dirnaksud.
37. Satuan Biaya Sewa Kendaraan
a. Sewa Kendaraan Pelaksanaa n Kegiatan Insidentil
Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaa n kegiatan insidentil
rnerupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya
sewa kendaraan roda 4 (ernpat), roda 6 (enarn)/bus sedang, dan roda
6 (enarn)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak
bersifat terus-rnener us).
Satuan biaya ini diperuntukk an bagi:
1)
Pejabat Negara yang :rnelakukan perjalanan dinas dalam negeri
di ternpat tujuan; atau
2)
pelaksanaa n kegiatan yang rnernbutuhk an rnobilitas tinggi,
berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta
dilakukan secara selektif dan efi.sien.
Catatan:
1.
Satuan biaya sewa kendaraan sudah terrnasuk bahan bakar dan
pengernudi.
2.
Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (ernpat) dalam satuan
biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasita s paling
banyak 7 (tujuh) seat.
3.
Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (ernpat) dengan
kapasitas rnelebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi
sebesar 150% (seratus lirna puluh persen) dari satuan biaya
sewa kendaraan roda 4 (ernpat).
4.
Bagi Pirnpinan Lernbaga Negara/Men teri/Pirnpin an Lernbaga
setingkat Menteri dalam hal diperlukan kendaraan roda 4
(ernpat) dengan kelas/ satuan biaya lebih tinggi, dapat rnengacu
ke harga pasar /bersifat at cost.
jdih.kemenkeu.go.id
- 72 -
b. Sewa Kendaraa n Operasion al Pejabat/ Operasion al Kantor dan/ atau
Lapangan
Satuan biaya sewa kendaraa n operasion al pejabat/ operasion al
kantor dan/atau lapangan merupaka n satuan biaya yang digunaka n
untuk kebutuha n biaya sewa kendaraa n roda 4 (empat) yang
difungsik an sebagai kendaraa n dinas kantor sebagai pengganti
pengadaa n kendaraa n melalui pembelian .
Dalam pelaksana annya, sebelum melakuka n perjanjian sewa, satuan
kerja penyewa wajib melakuka n pemeriks aan bahwa penyedia barang
menjamin bahwa kondisi kendaraa n yang disewa selalu siap pakai
(termasuk pemeliha raan rutin dan menyedia kan pengganti apabila
kendaraa n tidak berfungsi sebagaim ana mestinya) , oleh karenany a
atas kendaraa n dimaksud tidak dapat dialokasi kan biaya
pemeliha raan.
Catatan:
1. Pengguna an satuan biaya sewa kendaraa n operasion al pejabat/
operasion al kantor dan/ atau lapangan ini dimaksud kan sebagai
upaya
untuk
melakuka n
langkah-l angkah
efektivita s
pengguna an anggaran , sehingga fungsinya sebagai penggant i
atas pengadaa n kendaraa n melalui pembelian , dengan tetap
menjadi bagian dari rencana kebutuha n yang mengacu pada
standar barang dan standar kebutuha n untuk penyedia an
pengadaa n kendaraa n pejabat/ operasion al kantor dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundan g-undang an.
2. Satuan biaya sewa kendaraa n operasion al pejabat/o perasiona l
kantor dan/ atau lapangan dapat diperuntu kkan bagi satuan
kerjayang belum memiliki kendaraa n pejabat/o perasiona l kantor
dalam rangka menunjan g pelaksan aan tugas fungsi.
3. Mekanism e sewa kendaraa n operasion al pejabat/ operasion al kantor
dan/ atau lapangan mengiku ti ketentuan peraturan perundan gundangan mengenai pengadaa n barang/ja sa.
38. Satuan Biaya Pengadaa n Kendaraa n Dinas
Satuan biaya pengadaa n kendaraa n dinas merupaka n satuan biaya yang
digunaka n untuk kebutuha n biaya pengadaa n kendaraa n operasion al
bagi pejabat, operasion al kantor, dan/ atau lapangan serta bus melalui
jdih.kemenkeu.go.id
- 73 -
pernbelian guna rnenunjang pelaksanaa n tugas dan fungsi kernenterian
negara/lern baga.
Bagi satuan kerja baru yang sudah ada ketetapan dari Menteri
Pendayagun aan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi, pengadaan
kendaraan dinasnya dilakukan secara bertahap sesuai dana yang
tersedia.
Dalarn hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi rnelalui
rnekanisrne sewa kendaraan, rnaka pengadaan rnelalui pernbelian tidak
diperkenan kan lagi.
Catatan:
Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagairnan a tercanturn
dalarn Peraturan Menteri ini tidak diperuntukk an untuk pengadaan
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pengadaan kendaraan
berrnotor listrik berbasis baterai dapat rnengacu pada harga pasar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
39. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas
Satuan biaya pengadaan pakaian dinas rneru pakan satuan biaya yang
digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas terrnasuk
ongkos jahit yang rneliputi:
a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter
Satuan biaya pakaian dinas dokter diperuntukk an bagi dokter yang
bekerja di instansi pernerintah dan diberikan paling banyak 1 (satu)
potong jas per tahun yang penyediaan nya dilaksanaka n secara
selektif.
b. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat
Satuan biaya pakaian dinas perawat diperuntukk an bagi perawat
yang bekerja di instansi pernerintah dan diberikan paling banyak 2
(dua) setel per tahun yang penyediaan nya dilaksanaka n secara
selektif.
c.
Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai
Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukk an bagi pegawai
dan diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang
penyediaan nya dilaksanaka n secara selektif, dengan ketentuan
se bagai beriku t:
jdih.kemenkeu.go.id
- 74 -
1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal
pembentuk an satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan
pakaian dinas pegawai; dan
2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentuk annya tidak
terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian dinas
pegawai, biaya pakaian dinas pegawai dapat dialokasika n setelah
memiliki ijin prinsip dari Menteri Pendayagun aan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Catatan:
Satuan biaya pakaian dinas pegawai sebagaiman a tercantum dalam
Peraturan Menteri ini diperuntukk an untuk pakaian dinas harian.
Dalam hal diperlukan pengadaan pakaian dinas lain seperti Pakaian
Dinas Lapangan (PDL) atau Pakaian Dinas Upacara (PDU), diatur
dengan keten tuan se bagai beriku t:
1.
PDL dapat diberikan paling tinggi sebesar 110% (seratus
sepuluh persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas
pegawai;
2.
PDU dapat diberikan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus
persen) dari satuan biaya pengadaan pakaian dinas pegawai;
dan
3.
Dalam pelaksanann ya, pemberian PDU dan PDL dilakukan
secara
selektif
dan
dengan
bertahap
memperhitu ngkan
pengadaan pakaian dinas pegawai.
d. Satuan Biaya Pakaian Seragam Mahasiswa /Taruna
Satuan biaya pakaian seragam mahasiswa /taruna diperuntukk an
bagi mahasiswa /taruna pada pendidikan kedinasan di bawah
kementerian negara/lem baga tertentu dan diberikan paling banyak 2
(dua) setel per tahun yang penyediaan nya dilaksanaka n secara
selektif, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) harus ada ketentuan yang ditetapkan oleh Presiden pada awal
pembentuk an satuan kerja mengenai kewajiban penggunaan
pakaian seragam mahasiswa/ taruna; dan
2) dalam hal satuan kerja yang pada awal pembentuk annya tidak
terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian
seragam
mahasiswa /taruna,
biaya
pakaian
seragam
mahasiswa / taruna dapat dialokasika n setelah memiliki ijin
jdih.kemenkeu.go.id
- 75 -
prinsip dari Menteri Pendayag unaan Aparatur Negara dan
Reformas i Birokrasi.
e.
Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemud i, Petugas Kebersiha n, dan
Pramubak ti
Satuan biaya pakaian kerja pengemud i, petugas kebersiha n, dan
pramubak ti diperuntu kkan bagi pengemud i, petugas kebersiha n,
dan pramubak ti yang diangkat berdasark an surat keputusa n KPA,
dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per tahun yang
penyedia annya dilaksana kan secara selektif.
f.
Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam
Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntu kkan bagi satpam,
sudah termasuk perlengka pannya (sepatµ, baju PDL, kopel, ikat
pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security, dan
atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) setel per
tahun yang penyedia annya dilaksana kan secara selektif.
Catatan Umum Lampiran I:
1.
Kementer ian negara/le mbaga dalam II1elaksan akan ketentuan standar
biaya masukan agar melakuka n langkah-l angkah efisiensi anggaran
se bagai beriku t:
a. pelaksan aan
Bimbinga n
Focus
Group
dilakukan
kegiatan
Seminar /Rap at/ Sosialisa si/Disemi nasi/
Teknis/W orkshop/S arasehan/ Simposiu m/Lokak arya/
Discussio n/Pelatiha n/Kegiata n Sejenis agar dapat
secara
selektif dan
diarahkan
pada
kegiatan
yang
dilaksana kan secara daring (online) melalui teknologi informasi yang
tersedia;
b. pelaksan aan kegiatan perjalana n dinas bersifat sangat selektif, sesuai
tingkat prioritas dan/ atau urgensiny a dan diarahkan pada kegiatan
yang dilaksana kan secara daring (online); dan
c.
pengawas an atas pengguna an Standar Biaya Masukan dilakukan
secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerinta h kementer ian
negara/le mbaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundan gundangan .
2.
Mekanism e pelaksan aan dan pertanggu ngjawaba n atas perjalana n dinas
mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Perjalana n Dinas.
jdih.kemenkeu.go.id
- 76 -
3.
Untuk satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus,
sewa
kendaraan, pengadaan kendaraan operasional kantor dan/ atau lapangan
roda 2 (dua), pengadaan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4
(empat),
dan pengadaan pakaian dinas pada beberapa kabupaten
diberikan toleransi
pengusulan satuan biaya melebihi ketentuan yang
tercantum dalam Peraturan Menteri ini sehingga menjadi sebagai berikut:
No.
1.
2.
Provinsi
Sumatra
Labuhan Batu
Utara
Selatan
Sumatra
Toleransi
Kabupaten
143%
Provinsi Sumatra Utara
Nias Utara
141%
Samosir
141%
To ba Samo sir
132%
Kep. Mentawai
184%
Kepulauan
Kep. Anambas
146%
Kalimantan
dari Satuan biaya
Provinsi Kepulauan Riau
Riau
4.
dari Satuan biaya
Provinsi Sumatra Barat
Barat
3.
dari Satuan biaya
Natuna
133%
Ketapang
150%
dari Satuan biaya
Provinsi Kaliman tan
Barat
Barat
5.
Kalimantan
Kutai
Timur
Kartanegara
138%
dari Satuan biaya
Provinsi Kaliman tan
Timur
6.
Kalimantan
Tana Tidung
190%
dari Satuan biaya
Provinsi Kalimantan
Utara
Utara
7.
Maluku
Buru Selatan
164%
dari Satuan biaya
Kep. Aru
144%
Provinsi Maluku
Maluku Barat
189%
Daya
Maluku
142%
Tenggara
Maluku
158%
Tenggara Barat
jdih.kemenkeu.go.id
- 77 -
No.
Provinsi
8.
Papua
Toleransi
Kabupaten
131%
Asmat
dari Satuan biaya
Provinsi Papua
Dogiyai
138%
Intan Jaya
258%
dari Satuan biaya
Jayawijaya
147%
Provinsi Papua
LannyJaya
213%
Mamberano
237%
Tengah
9.
Merauke
148%
Nduga
189%
Peg. Bintang
228%
Puncak
271%
PuncakJaya
244%
Sarmi
144%
Tolikara
231%
Yalimo
230%
Papua Barat Fak-Fak
151%
dari Satuan biaya
Maybrat
153%
Provinsi Papua Barat
RajaAmpat
147%
Tambrauw
175%
jdih.kemenkeu.go.id
- 78 -
Pengertian Istilah:
a.
OJ
Orang/Jam
b.
OH
Orang/Hari
C.
OB
Orang/ Bulan
d.
OT
Orang/Tahun
e.
OP
Orang/ Paket
f.
OK
Orang/ Kegiatan
g.
OR
Orang/ Responden
h.
Oter
Orang/Terbitan
1.
OJP
Orang/ Jam Pelajaran
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian
MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001~
jdih.kemenkeu.go.id
- 79 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTER ! KEUANGAN REPUBL IK INDONE SIA
83/PMK . 02/2022
NOMOR
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUN GSI SEBAGAI ESTIMASI
l.
NO.
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINS! KE KABUPATEN/KOTA DALAM
PROVINS! YANG SAMA (ONE WAY)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ACEH
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
BandaAceh
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
SUMATRA UTARA
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
l.
2.
3.
4.
5.
6.
KABUPATEN/KOTATUJUAN
IBUKOTA PROVINS!
·.
SATUAN
BESARAN
Kab. Aceh Barat
Kab. Aceh Barat Daya
Kab. Aceh Besar
Kab. Aceh Jaya
Kab. Aceh Selatan
Kab. Aceh Singkil
Kab. Aceh Tamiang
Kab. Aceh Tengah
Kab. Aceh Tenl?l!ara
l{ab. Aceh Timur
Kab. Aceh Utara
Kab. Bener Meriah
Kab. Bireuen
Kab. Gayo Lues
Kab. Nagan Raya
Kab. Pidie
Kab. Pi.die Java
Kata Langsa
Kota Lhokseuma we
Kota Su bulussalam
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Ro275.000
Ro298.000
Rpl83.000
Rp238.000
Rp325.000
Rp420.000
Rp315.000
Rp293.000
Rp460.000
Rp289.000
Rp270.000
Rp278.000
Ro220.000
Rp370.000
Rp275.000
Rpl90.000
Ro205.000
Rp301.000
Rp240.000
Rp400.000
Kab. Asahan
Kab. Batubara
Kab. Dairi
Kab. Deli Serdang
Kab. Humbang Hasunduta n
Kab. Karo
Kab. Labuhan Batu
Kab. Labuhan Batu Selatan
Kab. Labuhan Batu Utara
Kab. Lane:kat
Kab. Mandailing Natal
Kab. Padang Lawas
Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Paknak Bharat
Kab. Samosir
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Simalungun
Kab. Tapanuli Selatan
Kab. Taoanuli Tene:ah
Kab. Tapanuli Utara
Kab. Toba Samosir
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Oran11:/Kali
Oran11:/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Oran11:/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orane:/Kali
Rp259.000
Ro225.000
Rp270.000
Rol86.000
Rp300.000
Ro200.000
Rp287.000
Rp360.000
Rp300.000
Ro186.000
Rp420.000
Rp420.000
Ri:>420.000
Ro300,000
Rp330.000
Rp200.000
Rp264.000
Rp328.000
Rp345.000
Ro330.000
Ro300.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 80 -
NO.
IBUKOTA PROVINS!
KABUPATEN/KOTATUJUAN
SATUAN
BESARAN
42.
43.
44.
45.
46.
Medan
Medan
Medan
Medan
Medan
Kota Binjai
Kota Pematang Siantar
Kota Sibolga
Kota Tanjung Balai
Kota Tebing Tinggi
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp180.000
Rp225.000
Rp345.000
Rp285.000
Rp203.000
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
RI AU
Pekanbaru
Pekanbaru
Pekanbaru
Pekanbaru
Pekanbaru
Pekanbaru
Pekanbaru
Pekanbaru
Pekanbaru
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Indragiri Hulu
Kab. Kampar
Kab. Kuantan Singingi
Kab. Pelalawan
Kab. Rokan Hilir
Kab. Rokan Hulu
Kab. Siak
Kota Dumai
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp380.000
Rp315.000
Rp200.000
Rp300.000
Rp225.000
Rp350.000
Rp322.000
Rp350.000
Rp400.000
56.
KEPULAUAN RIAU
Tanjung Pinang
Kab. Bintan
Orang/Kali
Rpl85.000
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
JAM BI
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Jambi
Kab. Batanghari
Kab. Bungo
Kab. Kerinci
Kab. Merangin
Kab. Muaro Jambi
Kab. Sarolangun
Kab. Tanjung Jabung Barat
Kab. Tanjung Jabung Timur
Kab. Tebo
Kota Sungai Penuh
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp175.000
Rp270.000
Rp325.000
Rp260.000
Rpl70.000
Rp241.000
Rp225.000
Rpl90.000
Rp250.000
Rp308.000
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
SUMATRA BARAT
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Padang
Kab. Agam
Kab. Dharmasraya
Kab. Lima Puluh Kota
Kab. Padang Pariaman
Kab. Pasaman
Kab. Pasaman Barat
Kab. Pesisir Selatan
Kab. Sijunjung
Kab. Solok
Kab. Solok Selatan
Kab. Tanah Datar
Kota Bukit Tinggi
Kota Padang Panjang
Kota Pariaman
Kota Payakumbuh
Kota Sawahlunto
Kota Solok
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp225.000
Rp250.000
Rp225.000
Rp205.000
Rp250.000
Rp250.000
Rp205.000
Rp225.000
Rp210.000
Rp250.000
Rp220.000
Rp215.000
Rp210.000
Rp200.000
Rp225.000
Rp215.000
Rp210.000
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
SUMATRA SELATAN
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Palembang
Kab. Banyuasin
Kab. Empat Lawang
Kab. Lahat
Kab. Muara Enim
Kab.MusiBanyu asin
Kab. Musi Rawas
Kab. Musi Rawas Utara
Kab. Ogan Ilir
Kab. Ogan Komering Ilir
Kab. Ogan Komering Ulu
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Kab. Pali
Kota Lubuk Llnggau
Kota Pagar Alam
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp203.000
Rp315.000
Rp250.000
Rp235.000
Rp235.000
Rp320.000
Rp325.000
Rp205.000
Rp205.000
Rp248.000
Rp250.000
Rp245.000
Rp265.000
Rp290.000
Rp280.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 81 -
NO.
IBUKOTA PROVINS!
KABUPATEN/KOTA TUJUAN
SATUAN
BESARAN
99.
Palembang
Kota Prabumulih
Orang/Kali
Rp205.000
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
LAMPUNG
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Bandar Lampung
Kab. Lampung Barat
Kab. Lampung Selatan
Kab. Lampung Tengah
Kab. Lampung Timur
Kab. Lampung Utara
Kab. Mesuji
Kab. Pesawaran
Kab. Pesisir Barat
Kab. Pringsewu
Kab. Tanggamus
Kab. Tulang Bawang
Kab. Tulang Bawang Barat
Kab. Way Kanan
Kota Metro
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp270.000
Rp234.000
Rp246.000
Rp246.000
Rp252.000
Rp276.000
Rp216.000
Rp200.000
Rp222.000
Rp240.000
Rp252.000
Rp267.000
Rp270.000
Rp234.000
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
BENGKULU
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Bengkulu
Kab. Bengkulu Selatan
Kab. Bengkulu Tengah
Kab. Bengkulu Utara
Kab. Kaur
Kab. Kepahiang
Kab. Lebong
Kab. Mukomuko
Kab. Rejang Lebong
Kab. Seluma
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp344.000
Rp232.000
Rp313.000
Rp385.000
Rp298.000
Rp375.000
Rp423.000
Rp313.000
Rp282.000
123.
124.
125.
126.
BANGKA BELITUNG
Pangkalpinang
Pangkalpinang
Pangkalpinang
Pan2'kalpinang
Kab. Bangka
Kab. Bangka Barat
Kab. Bangka Selatan
Kab. Bangka Tengah
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp250.000
Rp275.000
Rp275.000
Rp250.000
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
BANTEN
Serang
Serang
Serang
Serang
Serang
Serang
Serang
Kab. Lebak
Kab. Pandeglang
Kab. Serang
Kab. Tangerang
Kota Cilegon
Kota Tangerang
Kota Tangerang Selatan
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp208.000
Rpl38.000
Rp160.000
Rp254.000
Rpl60.000
Rp313.000
Rp347.000
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
JAWA BARAT
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Kab.Bandung
Kab. Bandung Barat
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kab. Ciamis
Kab. Cianjur
Kab. Cirebon
Kab. Garut
Kab. Indramayu
Kab. Karawang
Kab. Kuningan
Kab. Majalengka
Kab. Pangadaran
Kab. Purwakarta
Kab. Subang
Kab. Sukabumi
Kab. Sumedang
Kab. Tasikmalaya
Kota Banjar
Kota Bekasi
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rpl83.000
Rp275.000
Rp265.000
Rpl85.000
Rp245.000
Rp215.000
Rp280.000
Rp243.000
Rp275.000
Rp248.000
Rp275.000
Rp235.000
Rp283.000
Rp218.000
Rp208.000
Rp245.000
Rp230.000
Rp245.000
Rp283.000
Rp265.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 82 -
NO.
IBUKOTA PROVINS!
KABUPATEN/KOTATUJUAN
SATUAN
BESARAN
154.
155.
156.
157.
158.
159.
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Kota Bogor
Kota Cimahi
Kota Cirebon
Kota Depok
Kota Sukabumi
Kota Tasikmalaya
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp285.000
Rp168.000
Rp270.000
Rp275.000
Rp226.000
Rp245.000
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
JAWA TENGAH
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Semarang
Kab. Banjarnegara
Kab. Banyumas
Kab. Batang
Kab. Elora
Kab. Boyolali
Kab. Brebes
Kab. Cilacap
Kab. Demak
Kab. Grobogan
Kab. Jepara
Kab. Karanganyar
Kab. Kebumen
Kab. Kendal
Kab. Klaten
Kab. Kudus
Kab. Magelang
Kab. Pati
Kab. Pekalongan
Kab. Pemalang
Kab. Purbalingga
Kab. Purworejo
Kab. Rembang
Kab. Semarang
Kab. Sragen
Kab. Sukoharjo
Kab. Tegal
Kab. Temanggung
Kab. Wonogiri
Kab. Wonosobo
Kota Magelang
Kota Pekalongan
Kota Salatiga
Kota Surakarta
Kota Tegal
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp260.000
Rp257.000
Rp240.000
Rp270.000
Rp240.000
Rp263.000
Rp280.000
Rp230.000
Rp235.000
Rp240.000
Rp250.000
Rp260.000
Rp230.000
Rp250.000
Rp235.000
Rp240.000
194.
195.
196.
197.
D.I. YOGYAKARTA
Yogyakarta
Yogyakarta
Yogyakarta
Yogyakarta
Kab. Bantul
Kab. Gunung Kidul
Kab. Kulon Progo
Kab. Sleman
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
RP250.000
Rp350.000
Rp350.000
Rp200.000
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
JAWA TIMUR
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Kab. Bangkalan
Kab. Banyuwangi
Kab. Blitar
Kab. Bojonegoro
Kab. Bondowoso
Kab. Gresik
Kab. Jember
Kab. Jombang
Kab. Kediri
Kab. Lamongan
Kab. Lumajang
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Malang
Kab. Moiokerto
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp225.000
Rp285.000
Rp255.000
Ro225.000
Rp255.000
Rp225.000
Rp261.000
Rp235.000
Rp235.000
Rp225.000
Rp261.000
Ro245.000
Rp253.000
Rp228.000
Rp225.000
Rp240.000
Rp245.000
Rp250.000
Rp270.000
Rp250.000
Rp250.000
Rp230.000
Rp250.000
Rp250.000
Rp260.000
Rp240.000
Rp250.000
Rp250.000
Rp240.000
Rp245.000
Rp235.000
Rp245.000
Rp260.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 83 -
NO.
IBUKOTA PROVINSI
KABUPATEN/KOTA TUJUAN
SATUAN
BESARAN
Kab. Nganjuk
Kab. Ngawi
Kab. Pacitan
Kab. Pamekasan
Kab. Pasuruan
Kab. Ponorogo
Kab. Probolinggo
Kab. Sampang
Kab. Sidoarjo
Kab. Situbondo
Kab. Sumenep
Kab. Trenggalek
Kab. Toban
Kab. Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Bojonegoro
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Malang
Kota Mojokerto
Kota Probolinggo
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp245.000
Rp253.000
Rp285.000
Rp243.000
Rp228.000
Rp255.000
Rp228.000
Rp235.000
Rp240.000
Rp255.000
Rp255.000
Rp245.000
Rp245.000
Rp245.000
Rp242.000
Rp255.000
Rp225.000
Rp235.000
Rp245.000
Rp228.000
Rp225.000
Rp228.000
Kab.Badung
Kab. Bangli
Kab. Buleleng
Kab. Gianyar
Kab. Jembrana
Kab. Karangasem
Kab. Tabanan
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rpl88.000
Rp225.000
Rp265.000
Rp225.000
Rp270.000
Rp263.000
Rp225.000
NUSA TENGGARA BARAT
242. Mataram
243. Mataram
244. Mataram
Kab. Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp325.000
Rp450.000
Rp350.000
NUSA TENGGARA TIMUR
245. Kupang
246. Kupang
247. Kupang
248. Kupang
Kab. Belu
Kab.Kupang
Kab. Timor Tengah Selatan
Kab. Timor Tengah Utara
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp325.000
Rp175.000
Rp218.000
Rp275.000
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
Surabaya
8 ALI
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
Denpasar
Denpasar
Denpasar
Denpasar
Denpasar
Denpasar
Denpasar
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
KALIMANTAN BARAT
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Pontianak
Kab. Bengkayang
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Kayong Utara
Kab. Ketapang
Kab. Kubu Raya
Kab. Landak
Kab. Melawi
Kab. Mempawah
Kab. Sambas
Kab. Sanggau
Kab. Sekadau
Kab. Sintang
Kota Singkawang
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp270.000
Rp550.000
Rp550.000
Rp550.000
Rpl85.000
Rp270.000
Rp430.000
Rp230.000
Rp300.000
Rp303.000
Rp343.000
Rp392.000
Rp257.000
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
KALIMANTAN TENGAH
Palangkaraya
Palangkaraya
Palangkaraya
Palangkaraya
Palangkaraya
Palangkaraya
Palangkaraya
Kab. Barito Selatan
Kab. Barito Timur
Kab. Barito Utara
Kab. Gunung Mas
Kab. Kapuas
Kab. Katingan
Kab. Kotawaringin Barat
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp290.000
Rp333.000
Rp425.000
Rp300.000
Rp275.000
Rp250.000
Rp425.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 84 -
NO.
IBUKOTA PROVINS!
269. Palangkaraya
270. Palangkaraya
271. Palangkaraya
272. Palangkaraya
273. Palangkaraya
274. Palangkaraya
KABUPATEN/KOTATUJUAN
SATUAN
BESARAN
Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Lamandau
Kab. Murung Raya
Kab. Pulau Pisau
Kab. Seruyan
Kab. Sukamara
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp300.000
Rp525.000
Rp448.000
Rp250.000
Rp328.000
Rp525.000
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
KALIMANTAN SELATAN
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Banjannasin
Kab. Balangan
Kab. Banjar
Kab. Barito Kuala
Kab. Hulu Sungai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Kota Baru
Kab. Tabalong
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Laut
Kab. Tapin
Kota Banjarbaru
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp230.000
Rp170.000
Rp200.000
Rp200.000
Rp212.000
Rp218.000
Rp290.000
Rp234.000
Rp300.000
Rp200.000
Rpl89.000
Rp225.000
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
KALIMANTAN TIMUR
Samarinda
Samarinda
Samarinda
Samarinda
Samarinda
Samarinda
Samarinda
Kab. Kutai Barat
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai•Timur
Kab. Paser
Kab. Penajam Paser Utara
Kota Balikpapan
Kota Bontang
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rpl.500.000
Rp500.000
Rpl.350.000
Rpl.650.000
Rp650.000
Rp550.000
Rp600.000
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
SULAWESI UTARA
Manado
Manado
Manado
Manado
Manado
Manado
Manado
Manado
Manado
Manado
Manado
Kab. Bolaang Mongondow
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Kab. Bolaang Mongondow Utara
Kab. Minahasa
Kab. Minahasa Selatan
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Minahasa Utara
Kota Bitung
Kota Kotamo bagu
Kota Tomohon
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp250.000
Rp275.000
Rp250.000
Rp300.000
Rpl80.000
Rpl80.000
Rp200.000
Rp175.000
Rpl75.000
Rp250.000
Rpl70.000
305.
306.
307.
308.
GO RO NTALO
Gorontalo
Gorontalo
Gorontalo
Gorontalo
Kab. Boalemo
Kab. Gorontalo
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Pahuwato
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp400.000
Rp300.000
Rp350.000
Rp650.000
309.
310.
311.
312.
313.
SULAWESI BARAT
Mamuju
Mamuju
Mamuju
Mamuju
Mamuju
Kab. Majene
Kab. Mamasa
Kab. Mamuju Tengah
Kab. Mamuju utara
Kab. Polewali Mandar
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp240.000
Rp359.000
Rp200.000
Rp270.000
Rp260.000
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
SULAWESI SELATAN
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Kab. Bantaeng
Kab. Barru
Kab. Bone
Kab. Bulukumba
Kab. Enrekang
Kab. Gowa
Kab. Jeneponto
Kab. Luwu
Kab. Luwu Timur
Kab. Luwu Utara
Kab. Maros
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp235.000
Rp210.000
Rp240.000
Rp240.000
Rp250.000
Rp175.000
Rp230.000
Rp350.000
RP375.000
Rp365.000
Rpl70.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 85 -
NO.
IBUKOTA PROVINS!
KABUPATEN/KOTATUJUAN
SATUAN
BESARAN
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Makassar
Kab. Pinrang
Kab. Sidenreng Rappang
Kab. Sinjai
Kab. Soppeng
Kab. Takalar
Kab. Tanatoraja
Kab. Toraja Utara
Kab. Wajo
Kota Palopo
Kota Pare-Pare
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp230.000
Rp230.000
Rp235.000
Rp235.000
Rpl90.000
Rp350.000
Rp350.000
Rp230.000
Rp350.000
Rp225.000
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
SUIAWESI TENGAH
Palu
Palu
Palu
Palu
Palu
Palu
Palu
Palu
Palu
Palu
Kab. Luwuk
Kab. Buol
Kab. Donggala
Kab. Morowali
Kab. Morowali Utara
Kab. Parigi Moutong
Kab. Poso
Kab. Sigi
Kab. Tojouna-Una
Kab. Toli-Toli
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp400.000
Rp472.000
Rp130.000
Rp400.000
Rp400.000
Rp250.000
Rp280.000
Rp219.000
Rp350.000
Rp412.000
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
SUIAWESI TENGGARA
Kendari
Kendari
Kendari
Kendari
Kendari
Kendari
Kendari
Kab. Bombana
Kab. Kolaka
Kab. Kolaka Timur
Kab. Kolaka Utara
Kab. Konawe
Kab. Konawe Selatan
Kab. Konawe Utara
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp355.000
Rp370.000
Rp300.000
Rp425.000
Rp300.000
Rp305.000
Rp300.000
352.
353.
354.
355.
MALUKU UTARA
Sofifi
Sofifi
Sofifi
Sofifi
Kab. Halmahera Barat
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Halmahera Timur
Kab. Halmahera Utara
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp850.000
Rol.000.000
Rpl.250.000
Rp900.000
356.
357.
358.
359.
PAPUA
Jayapura
Jayapura
Jayapura
Jayapura
Kab. Jayapura
Kab. Keerom
Kab. Sarmi
Kab. Merauke
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp600.000
Rp900.000
Rp2.700.000
Rpl.134.000
Kab. Teluk Bintuni
Kab. Manokwari Selatan
Kab. Pegunungan Arfak
Kota Sorong
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Ro900.000
Rp750.000
Rp2.650.000
Rpl.000.000
PAPUABARAT
360. Manokwari
361. Manokwari
362. Manokwari
363. Manokwari
2.
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)
IBUKOTA PROVINS!
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Jakarta
KABUPATEN/KOTATUJUAN
Kota Bekasi
Kab. Bekasi
Kab. Bogor
Kota Bogor
Kota Depok
Kota Tangerang
Kota Tangerang Selatan
Kab. Tangerang
Kepulauan Seribu
SATUAN
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
BESARAN
Rp284.000
Rp284.000
Rp300.000
Rp300.000
Rp275.000
Rp286.000
Rp286.000
Rp310.000
Rp428.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 86 -
NO
URAIAN
SATUAN
BESARAN
(1)
(2)
(3)
14)
3.
SATUAN BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)
4.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
Inventaris Kantor
4.1
Personal Computer/ Notebook
4.2
4.3
Printer
AC Split
4.4
Gensel lebih kecil dari 50 KVA
4.5
Gensel 75 KVA
4.6
Gensel 100 KVA
4.7
Gensel 125 KVA
4.8
Gensel 150 KVA
4.9
Gensel 175 KVA
4.10
Gensel 200 KVA
4.11
Gensel 250 KVA
4.12
Gensel 275 KVA
4.13
Gensel 300 KVA
4.14
Gensel 350 KVA
4.15
Gensel 450 KVA
4.16
Gensel 500 KVA
4.17
5.
Rp150.000
Pegawai/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Rp80.000
Rp730.000
Rp690.000
Rp610.000
Rp7.190.000
Rp8.640.000
Rpl0.150.000
Rp!0.780.000
Rp 13.260.000
Rp14.810.000
Rp15.850.000
Rp16.790.000
Rp17.760.000
Rp20.960.000
Rp22.960.000
Rp25.620.000
Rp31. 770.000
Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia atau Sebaliknya
a. Bahasa Inggris
b. Bahasa Jepang
C. Bahasa Mandarin
d. Bahasa Belanda
e. Bahasa Perancis
f. Bahasa Jerman
g. Bahasa Asing Lainnya
Halaman Jadi
Halaman Jadi
Halaman Jadi
Halaman Jadi
Halaman Jadi
Halaman Jadi
Halaman Jadi
Rp250.000
Rp420.000
Rp410.000
Rp450.000
Rp366.000
Rp414.000
Rp300.000
Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya
Halaman Jadi
Rp174.000
SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETlKAN
5.1
5.2
6.
Orang/Kali
SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NONGELAR DALAM NEGERI
Program Diploma I, III, dan Diploma IV/ Strata 1
6.1
a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional
- Diploma I dan Diploma III
- Diploma IV dan Strata 1
b. Uang Buku dan Referensi
- Diploma!
- Diploma III
- Diploma IV dan Strata 1
Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2
6.2
a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional
- Strata 2 dan Spesialis 1
- Strata 3 dan Spesialis 2
b. Uang Buku dan Referensi
- Strata 2 dan Spesialis 1
- Strata 3 dan Spesialis 2
7.
SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPl
8.
HONORARARIUM NARASUMBER/PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL
Kegiatan Di Dalam Negeri
8.1
Kegiatan Di Luar Negeri
8.2
a. Narasumber Kelas A
b. Narasumber Kelas B
C. Narasumber Kelas C
OT
OT
Rp16.070.000
Rp17.010.000
OT
OT
OT
Rpl.330.000
Rpl.590.000
Rpl.850.000
OT
OT
Rp20.690.000
Rp21.320.000
OT
OT
Rp2.120.000
Rp2.380.000
Unit/Bulan
Rp5.500.000
OJ
Rpl.700.000
OH
OH
OH
$330
$275
$220
jdih.kemenkeu.go.id
- 87 -
9.
SATUAN BIAYA PENGADMN BAHAN MAKANAN
Pengadaan Bahan Makanan untuk Narapidana/Taha nan dan Anak di
9.1
Lapas/Rutan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
NO.
PROVINS!
SATUAN
BESARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
ACEH
OH
Rp21.000
2.
SUMATRA UTARA
OH
Rp20.000
3.
RIA U
OH
Rp21.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
Rp22.000
5.
JAMB!
OH
Rp20.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rp20.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rp20.000
8.
LAMPUNG
OH
Rp17.000
9.
BENGKULU
OH
Rp20.000
10. BANGKA BELITUNG
OH
Rp21.000
11. BANTEN
OH
Rp21.000
12. JAWA BARAT
OH
Rp19.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rp18.000
14. JAWA TENGAH
OH
Rp19.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rp21.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rp20.000
17. BALI
OH
Rp20.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rp19.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp23.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Rp22.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Rp21.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rp20.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
Rp21.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rp26.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Rp20.000
26. GO RO NTALO
OH
Rp20.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rp20.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Rp22.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Rp30.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp20.000
31. MALUKU
OH
Rp23.000
32. MALUKU UTARA
OH
Rp22.000
33. PAPUA
OH
Rp25.000
34. PAPUABARAT
OH
Rp22.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 88 -
9.2
Pengadaan Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/Latihan Pratugas/Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/Taruna/Karbol/Kadet Bagi Anggota
Polri/TNI, Diktat Lainnya Bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan)/ Anggota Polri/TNI, Anggota yang Sak.it Bagi Kemhan/ Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota Polri/TNI,
dan Jaga Kawai Bagi Kemhan/ Anggota Polri/TNI
PROVINS!
NO.
SATUAN
OPERAS!
PASUKAN/LATIHAN
PRA TUGAS/LATIHAN
PASUKAN LAINNYA
BAGI ANGGOTA
POLRI/TNI
f3l
f4l
DIKMA
TARUNA/
KARBOL/
KADET BAGI
ANGGOTA
POLRI/TNI
DIKLAT LAINNYA
BAGI KEMHAN/
ANGGOTA
POLRI/TNI
ANGGOTA
YANG SAKIT
BAGI
KEMHAN/
ANGGOTA
POLRI/TNI
TAHANAN ANGGOTA
POLRI/TNI
JAGA KAWAL BAGI
KEMHAN/
ANGGOTA
POLRI/TNI
f8J
f9l
fSl
f6l
f7l
1.
ACEH
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
2.
SUMATRA UTARA
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
3.
RIAU
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
(2)
Ill
Rp70.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
5.
J AMBI
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
8.
LAMPUNG
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
9.
BENGKULU
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
10. BANGKA BELITUNG
OH
Rp83.000
Rp83.000
Rp87.000
Rp32.000
Rp33.000
Rp70.000
IL BANTEN
OH
Rp75.000
Rp75.000
Rp76.000
Rp30.000
Rp30.000
Rp62.000
12. JAWA BARAT
OH
Rp75.000
Rp75.000
Rp76.000
Rp30.000
Rp30.000
Rp62.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rp75.000
Rp75.000
Rp76.000
Rp30.000
Rp30.000
Rp62.000
14. JAWA TENGAH
OH
Rp75.000
Rp75.000
Rp76.000
Rp30.000
Rp30.000
Rp62.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rp75.000
Rp75.000
Rp76.000
Rp30.000
Rp30.000
Rp62.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rp75.000
Rp75.000
Rp76.000
Rp30.000
Rp30.000
Rp62.000
17. BALI
OH
Rp87.000
Rp87.000
Rp88.000
Rp37.000
Rp35.000
Rp73.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rp87.000
Rp87.000
Rp88.000
Rp37.000
Rp35.000
Rp73.000
Rp73.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp87.000
Rp87.000
Rp88.000
Rp37.000
Rp35.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
26. GORONTALO
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.0Q0
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp82.000
Rp82.000
Rp95.000
Rp36.000
Rp33.000
Rp70.000
31. MALUKU
OH
Rp97.000
Rp97.000
Rplll.000
Rp37.000
Rp40.000
Rp82.000
32. MALUKU UTARA
OH
Rp97.000
Rp97.000
Rplll.000
Rp37.000
Rp40.000
Rp82.000
33. PAPUA
OH
Rp97.000
Rp97.000
Rplll.000
Rp42.000
Rp40.000
Rp82.000
34. PAPUABARAT
OH
Rp97.000
Rp97.000
Rpll!.000
Rp42.000
Rp40.000
Rp82.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 89 -
9.3
Pengadaan Bahan Makanan untuk Pasien Rumah Sal<i.t dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
PROVINS!
NO.
(2)
(1)
SATUAN
PASIEN RUMAH SAKIT
PMKS
(3)
(4)
(5)
Rp27.000
1.
ACEH
OH
2.
SUMATRA UTARA
OH
Rp32.000
Ro27.000
3.
RIA U
OH
Rp32.000
Ro27.000
Rp32.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
Rp32.000
Ro27.000
5.
JAM BI
OH
Rp32.000
Ro27.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Ro32.000
Ro27.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rp32.000
Ro27.000
8.
LAMPUNG
OH
Ro32.000
Rp27.000
9.
BENGKULU
OH
Rp32.000
Rp27.000
10. BANGKA BELITUNG
OH
Rp32.000
Rp27.000
11. BANTEN
OH
Rp30.000
Ro25.000
12. JAWA BARAT
OH
Rp30.000
Ro25.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rp30.000
Ro25.000
14. JAWA TENGAH
OH
Rp30.000
Ro25.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rp30.000
Ro25.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rp30.000
Rp25.000
17. BALI
OH
Rp38.000
Rp32.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rp38.000
Ro32.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp38.000
Ro32.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Rp36.000
Ro30.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Ro36.000
Rp30.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rp36.000
Rp30.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
Rp36.000
Rp30.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rp36.000
Ro30.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Rp36.000
Ro30.000
26. GO RO NTALO
OH
Rp36.000
Rp30.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rp36.000
Ro30.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Ro36.000
Ro30.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Ro36.000
Rp30.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp36.000
Ro30.000
Ro32.000
31. MALUKU
OH
Rp38.000
32. MALUKU UTARA
OH
Ro38.000
Ro32.000
33. PAPUA
OH
Ro44.000
Ro37.000
34. PAPUABARAT
OH
Rp44.000
Rp37.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 90 -
9.4
(ABK)
Pengadaan Bahan Makanan untuk Keluarga Penjaga Menara Suar (PMS), Petugas Pengamatan Laut, Anak Buah Kapa!
Cadangan pada Kapa! Negara, ABK Aktif pada Kapa! Negara, dan Petugas Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Information
Service (VTIS)
PROVINS!
NO.
SATUAN
KELUARGA
PMS
PETUGAS
PENGAMATAN
LAUT
ABK
CADANGAN
PADAKAPAL
NEGARA
(61
ABKAKTIF
PADAKAPAL
NEGARA
PETUGAS SROP
DANVTIS
(7)
181
131
141
151
1.
ACEH
OH
Rnl8.000
Rn27.000
Rn27.000
Rp32.000
Rn32.000
2.
SUMATRA UTARA
OH
3.
RIAU
OH
Rn18.000
Rnl8.000
Rn27.000
Rn27.000
Ro27.000
Rn27.000
Ro32.000
Rn32.000
Rn32.000
Ro32.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
Rnl8.000
Rn27.000
Ro27.000
Ro32.000
Ro32.000
5.
J AMBI
OH
Rnl8.000
Ro27.000
Ro27.000
Ro32.000
Rn32.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rn18.000
Ro27.000
Ro27.000
Ro32.000
Rn32.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rn18.000
Rn27.000
Rn27.000
Rp32.000
Ro32.000
8.
LAMPUNG
OH
Rn18.000
Ro27.000
Ro27.000
Ro32.000
Ro32.000
9.
BENGKULU
Rn32.000
(2)
(1}
OH
Rol8.000
Ro27.000
Ro27.000
Ro32.000
10. BANGKA BELITUNG
OH
Ro18.000
Ro27.000
Ro27.000
Ro32.000
Rn32.000
11. BANTEN
OH
Ro17.000
Ro25.000
Ro25.000
Rp30.000
Rn30.000
Rn30.000
12. JAWA BARAT
OH
Rnl7.000
Rn25.000
Rn25.000
Rp30.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rn17.000
Rn25.000
Ro25.000
Ro30.000
Rn30.000
14. JAWA TENGAH
OH
Ro17.000
Ro25.000
Ro25.000
Ro30.000
Rn30.000
Ro30.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rnl7.000
Ro25.000
Ro25.000
Rp30.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rn17.000
Rn25.000
Ro25.000
Ro30.000
Ro30.000
17. BALI
OH
Rn22.000
Rn32.000
Ro32.000
Ro38.000
Rn38.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rn22.000
Ro32.000
Ro32.000
Ro38.000
Rn38.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Ro22.000
Ro32.000
RP32.000
Rp38.000
Rn38.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Ro20.000
Ro30.000
Rp30.000
Rp36.000
Ro36.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Ro20.000
Rp30.000
Rp30.000
Rp36.000
Ro36.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rn20.000
Rn30.000
Rn30.000
Rp36.000
Ro36.000
23. KALlMANTAN TIMUR
OH
Rn20.000
Rn30.000
Rn30.000
Ro36.000
Rn36.000
Rn36.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rn20.000
Rn30.000
Rn30.000
Ro36.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Ro20.000
Ro30.000
RP30.000
Ro36.000
Rn36.000
26. GORONTALO
OH
Rn20.000
Rp30.000
Rn30.000
Rp36.000
Rn36.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rn20.000
Ro30.000
Ro30.000
Ro36.000
Rn36.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Rn20.000
Ro30.000
Ro30.000
Ro36.000
Rn36.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Ro20.000
Rn30.000
Ro30.000
Ro3·6.000
Rn36.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Ro20.000
Ro30.000
Ro30.000
Ro36.000
Rn36.000
31. MALUKU
OH
Ro22.000
Ro32.000
Ro32.000
Rp38.000
Ro38.000
32. MALUKU UTARA
OH
Rn22.000
Rn32.000
Rn32.000
Rp38.000
Ro38.000
33. PAPUA
OH
Rn25.000
Rn37.000
Ro37.000
Ro44.000
Rn44.000
34. PAPUABARAT
OH
Rn25.000
Ro37.000
Ro37.000
Ro44.000
Rn44.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 91 -
9.5
Pengadaan Bahan Makanan untuk Petugas Bengkel dan Galangan Kapa! Kenavigasian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk
Lampu Suar, PMS, dan Kelompok Tenaga Kesehatan Kerja Pelayaran
PROVINS!
NO.
SATUAN
PETUGAS
BENGKELDAN
GALANGAN
KAPAL
KENAVIGASIAN
PETUGAS PABRIK
GAS AGA UNTUK
LAMPU SUAR
PMS
KELOMPOK
TENAGA
KESEHATAN
KERJA
PELAYARAN
131
141
(51
(6)
171
Rn32.000
Rn32.000
Rn32.000
Rn32.000
SUMATRA UTARA
RIAU
KEPULAUAN RIAU
OH
OH
OH
OH
Rn32.000
Rn32.000
Rp32.000
Rp32.000
Rn32.000
Rp32.000
Rp32.000
Rn32.000
Rn32.000
Rn32.000
Rn32.000
Rn32.000
5.
JAMB!
OH
Rn32.000
Rp32.000
Rn32.000
Rn32.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rn32.000
Rn32.000
Rp32.000
Rn32.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rn32.000
Rn32.000
Rn32.000
Rn32.000
8.
LAMPUNG
OH
Rn32.000
Rp32.000
Rp32.000
Rn32.000
9.
BENGKULU
OH
Rn32.000
Rp32.000
Rp32.000
Rn32.000
10. BANGKA BELITUNG
OH
Rn32.000
Rn32.000
Rp32.000
Rn32.000
11. BANTEN
OH
Rp30.000
Rn30.000
Rn30.000
Rn30.000
12. JAWA BARAT
OH
Ro30.000
Ro30.000
Rn30.000
Rn30.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rn30.000
Rn30.000
Rn30.000
Rn30.000
(2)
(1)
1.
ACEH
2.
3.
4.
14. JAWA TENGAH
OH
Rn30.000
Rp30.000
Rp30.000
Rn30.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rn30.000
Rn30.000
Rp30.000
Rn30.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rn30.000
Rn30.000
Rn30.000
Rn30.000
17. BALI
OH
Rn38.000
Rp38.000
Rp38.000
Rn38.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rn38.000
Rn38.000
Rn38.000
Rn38.000
Rn38.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rn38.000
Rn38.000
Rn38.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Rn36.000
Rp36.000
Rp36.000
Rn36.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rn36.000
Rp36.000
Rp36.000
Rp36.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Rn36.000
Rp36.000
Rp36.000
Rn36.000
26. GORONTALO
OH
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
Rp36.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rn36.000
Rn36.000
Rn36.000
31. MALUKU
OH
Ro38.000
Rn38.000
Rn38.000
Rn38.000
32. MALUKU UTARA
OH
Ro38.000
Rn38.000
Rn38.000
Ro38.000
33. PAPUA
OH
Ro44.000
Rn44.000
Rp44.000
Rn44.000
34. PAPUABARAT
OH
Rn44.000
Rp44.000
Rn44.000
Rp44.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 92 -
9.6
Pengadaan Bahan Makanan untuk Mahasiswa/Siswa Sipil dan Mahasiswa Militer/Semi
Militer di Lingkup Sekolah Kedinasan
NO.
MAHASISWA
MILITER/ SEMI
MILITER DI
LINGKUP SEKOLAH
KEDINASAN
(5)
PROVINS!
SATUAN
MAHASISWA/
SISWA SIPIL DI
LINGKUP
SEKOLAH
KEDINASAN
(2)
13)
{4)
Rp32.000
Rp45.000
Ill
1. ACEH
2.
SUMATRA UTARA
OH
OH
Rp32.000
Rp46.000
3.
RIA U
OH
Rp32.000
Rp46.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
Rp32.000
Rp45.000
5.
JAM BI
OH
Rp32.000
Rp45.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rp32.000
Ro45.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rp32.000
Rp45.000
8.
LAMPUNG
OH
Rp32.000
Rp47.000
9.
BENGKULU
OH
Rp32.000
Rp46.000
10. BANGKA BELITUNG
OH
Rp32.000
Rp48.000
11. BANTEN
OH
Rp30.000
Rp44.000
12. JAWA BARAT
OH
Rp30.000
Rp43.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rp30.000
Rp42.000
14. JAWA TENGAH
OH
Rp30.000
Rp42.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rp30.000
Rp42.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rp30.000
Rp42.000
17. BAL I
OH
Rp38.000
RpSl.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rp38.000
RpSl.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp38.000
RpS0.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Rp36.000
Rp54.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Rp36.000
RpS0.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rp36.000
Rp53.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
Rp36.000
RpSl.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rp36.000
RpSl.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Rp36.000
RpS0.000
26. GO RO NTALO
OH
Rp36.000
RpS0.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rp36.000
RpSl.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Rp36.000
Rp53.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Rp36.000
Rp53.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp36.000
RpS0.000
31. MALUKU
OH
Rp38.000
RpSl.000
32. MALUKU UTARA
OH
Rp38.000
Rp52.000
33. PAPUA
OH
Rp44.000
Rp60.000
34. PAPUABARAT
OH
Rp44.000
Rp61.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 93 -
9.7
Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team
NO.
PROVINS!
SATUAN
BESARAN
(l)
(2)
(3)
(4)
1.
ACEH
2.
OH
Rp37.000
SUMATRA UTARA
OH
Rp37.000
3.
RIA U
OH
Rp37.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
Rp37.000
5.
JAMB I
OH
Rp37.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rp37.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rp37.000
8.
LAMPUNG
OH
Rp37.000
9.
BENGKULU
OH
Rp37.000
10. BANGKA BELITUNG
OH
Rp37.000
11. BANTEN
OH
Rp34.000
12. JAWA BARAT
OH
Rp34.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rp34.000
14. JAWA TENGAH
OH
Rp34.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rp34.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rp34.000
17. BALI
OH
Rp42.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rp42.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp42.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Rp41.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Rp41.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rp41.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
Rp41.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rp41.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Rp41.000
26. GORONTALO
OH
Rp41.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rp41.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Rp41.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Rp41.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp41.000
31. MALUKU
OH
Rp42.000
32. MALUKU UTARA
OH
Rp42.000
33. PAPUA
OH
Rp48.000
34. PAPUABARAT
OH
Rp48.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 94 -
10. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAHANAN/DE TENI/ABK NONJUSTISIA
NO.
PROVINS!
SATUAN
BESARAN
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
ACEH
OH
Rp43.000
2.
SUMATRA UTARA
OH
Rp41.000
3.
RIA U
OH
Rp36.000
4.
KEPULAUAN RIAU
OH
Rp35.000
5.
JAMB I
OH
Rp33.000
6.
SUMATRA BARAT
OH
Rp47.000
7.
SUMATRA SELATAN
OH
Rp49.000
8.
LAMPUNG
OH
Rp36.000
BENGKULU
OH
Rp39.000
10. BANGKA BELITUNG
OH
Rp36.000
11. BANTEN
OH
Rp39.000
12. JAWA BARAT
OH
Rp40.000
13. D.K.I. JAKARTA
OH
Rp45.000
14. JAWA TENGAH
OH
Rp38.000
15. D.I. YOGYAKARTA
OH
Rp32.000
16. JAWA TIMUR
OH
Rp39.000
17. BA LI
OH
Rp39.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
OH
Rp38.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
OH
Rp37.000
20. KALIMANTAN BARAT
OH
Rp47.000
21. KALIMANTAN TENGAH
OH
Rp36.000
22. KALIMANTAN SELATAN
OH
Rp43.000
23. KALIMANTAN TIMUR
OH
Rp38.000
24. KALIMANTAN UTARA
OH
Rp38.000
25. SULAWESI UTARA
OH
Rp39.000
26. GO RO NTALO
OH
Rp41.000
27. SULAWESI BARAT
OH
Rp45.000
28. SULAWESI SELATAN
OH
Rp50.000
29. SULAWESI TENGAH
OH
Rp36.000
30. SULAWESI TENGGARA
OH
Rp39.000
31. MALUKU
OH
Rp42.000
32. MALUKU UTARA
OH
Rp55.000
33. PAPUA
OH
Rp55.000
34. PAPUABARAT
OH
Rp56.000
9.
jdih.kemenkeu.go.id
- 95 -
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT
11.
NO.
PROVINS!
SATUAN
MAKAN
KUDAPAN
(SNACK)
(2)
/3)
(4)
(5)
Ill
11.1
RAPAT KOORDINASI TING KAT
MENTERI/ESE LON 1/SETARA
11.2
RAPAT BIASA
11.2.1
11.2.2
Orang/Kali
Rpll0.000
Rp49.000
ACEH
Orang/Kali
Rp51.000
Rp19.000
SUMATRA UTARA
Orang/Kali
Rp47.000
Rp17.000
Rpl7.000
11.2.3
RIA U
Orang/Kali
Rp49.000
11.2.4
KEPULAUAN RIAU
Orang/Kali
Rp41.000
Rp25.000
11.2.5
J AMBI
Orang/Kali
Rp49.000
Rpl7.000
11.2.6
SUMATRA BARAT
Orang/Kali
Rp45.000
Rpl8.000
11.2.7
SUMATRA SELATAN
Orang/Kali
Rp63.000
Rpl8.000
11.2.8
LAMPUNG
Orang/Kali
Rp43.000
Rp20.000
11.2.9
BENGKULU
Orang/Kali
Rp48.000
Rp16.000
11.2.10
BANGKA BELITUNG
Orang/Kali
Rp44.000
Rpl8.000
11.2.11
BANTEN
Orang/Kali
Rp54.000
Rp19.000
11.2.12
JAWA BARAT
Orang/Kali
Rp46.000
Rp20.000
11.2.13
D.K.I. JAKARTA
Orang/Kali
Rp53.000
Rp22.000
Orang/Kali
Rp55.000
Rpl6.000
Orang/Kali
Rp44.000
Rp16.000
Orang/Kali
Rp45.000
Rp23.000
Orang/Kali
Ro48.000
Rp20.000
11.2.14 JAWA TENGAH
11.2.15 D.I. YOGYAKARTA
11.2.16
JAWA TIMUR
11.2.17 BA LI
11.2.18
NUSA TENGGARA BARAT
Orang/Kali
Rp49.000
Rpl8.000
11.2.19
NUSA TENGGARA TIMUR
Orang/Kali
Rp52.000
Rp21.000
11.2.20
KALIMANTAN BARAT
Orang/Kali
Rp48.000
Rpl6.000
11.2.21
KALIMANTAN TENGAH
Orang/Kali
Rp42.000
Rpl6.000
Rp17.000
11.2.22
KALIMANTAN SELATAN
Orang/Kali
Rp51.000
11.2.23
KALIMANTAN TIMUR
Orang/Kali
Rp48.000
Rp24.000
11.2.24
KALIMANTAN UTARA
Orang/Kali
Rp50.000
Rp21.000
11.2.25
SULAWESI UTARA
Orang/Kali
Rp55.000
Rp26.000
11.2.26
GO RO NTALO
Orang/Kali
Rp45.000
Rp14.000
11.2.27
SULAWESI BARAT
Orang/Kali
Rp51.000
Rp20.000
11.2.28
SULAWESI SELATAN
Orang/Kali
Rp56.000
Rp24.000
11.2.29
SULAWESI TENGAH
Orang/Kali
Rp42.000
Rp17.000
11.2.30
SULAWESI TENGGARA
Orang/Kali
Rp45.000
Rp21.000
11.2.31
MALUKU
Orang/Kali
Rp59.000
Rp22.000
11.2.32
MALUKU UTARA
Orang/Kali
Rp63.000
Rp24.000
11.2.33
PAPUA
Orang/Kali
Rp61.000
Rp31.000
Orang/Kali
Rp62.000
Rp25.000
11.2.34
PAPUA BARAT
jdih.kemenkeu.go.id
- 96 -
12.
SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DI DALAM NEGERI
PROVINS!
NO.
12\
Ill
1.
ACEH
MEMILIKI SAMPAI DENGAN 40
PEGAWAI
SATUAN
-131
Satker/Tahun
MEMILIKI LEBIH DARI 40
PEGAWAI
BESARAN
SATUAN
BESARAN
14\
rs,
(6\
Rp60.870.000
OT
Rpl.530.000
2.
SUMATRA UTARA
Satker/Tahun
Rp60.020.000
OT
Rpl.510.000
3.
RIA U
Satker/Tahun
Rp60.020.000
OT
Rpl.510.000
4.
KEPULAUAN RIAU
Satker/Tahun
Rp61.710.000
OT
Rpl.550.000
5.
JAMB!
Satker/Tahun
Rp59.600.000
OT
Rpl.490.000
6.
SUMATRA BARAT
Satker/Tahun
Ro60.020.000
OT
Rpl.510.000
7.
SUMATRA SELATAN
Satker/Tahun
Rp60.020.000
OT
Rp 1.510.000
8.
LAMPUNG
Satker /Tahun
Ro59.170.000
OT
Rpl.480.000
9.
BENGKULU
Satker /Tahun
Ro60.020.000
OT
Rpl.510.000
10. BANGKA BELITUNG
Satker /Tahun
Rp59.600.000
OT
Rpl.490.000
11. BANTEN
Satker/Tahun
Rp60.870.000
OT
Rpl.530.000
12. JAWA BARAT
Satker/Tahun
Ro60 .440. 000
OT
Rpl.520.000
13. D.K.l. JAKARTA
Satker/Tahun
Rp60.440.000
OT
Rpl.520.000
14. JAWA TENGAH
Satker/Tahun
Ro60.870.000
OT
Rol.530.000
15. D.l. YOGYAKARTA
Satker/Tahun
Rp60.440.000
OT
Rpl.520.000
16. JAWA TIMUR
Satker /Tahun
Ro60.440.000
OT
Rpl.520.000
17. BALI
Satker/Tahun
Rp61.290.000
OT
Rpl.540.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
Satker/Tahun
Ro60.440.000
OT
Rpl.520.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR
Satker/Tahun
Ro60.440.000
OT
Rpl.520.000
20. KALIMANTAN BARAT
Satker/Tahun
Rp60 .440. 000
OT
Rp 1.520.000
21. KALIMANTAN TENGAH
Satker / Tah un
Ro59.600.000
OT
Rpl.490.000
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR
Satker/Tahun
Ro60.020.000
OT
Rpl.510.000
Satker/Tahun
Ro60.440.000
OT
Rpl.520.000
24. KALIMANTAN UTARA
Satker/Tahun
Ro60.440.000
OT
Rpl.520.000
25. SULAWESI UTARA
Satker/Tahun
Ro62.130.000
OT
Rp 1.560.000
26. GO RO NTALO
Satker/Tahun
Ro60.870.000
OT
Rpl.530.000
27. SULAWESI BARAT
Satker/Tahun
Rn57.060.000
OT
Rpl.430.000
28. SULAWESI SELATAN
Satker / Tah un
Rn60.870.000
OT
Rpl.530.000
29. SULAWESI TENGAH
Satker/Tahun
Rp60.020.000
OT
Rp 1.510.000
30. SULAWESI TENGGARA
Satker / Tah un
Rn60.440.000
OT
Rpl.520.000
31. MALUKU
Satker / Tah un
Ro64.460.000
OT
Rpl.620.000
32. MALUKU UTARA
Satker/Tahun
Rp64.460.000
OT
Rpl.620.000
33. PAPUA
Satker/Tahun
Ro73.970.000
OT
Rpl.850.000
34. PAPUABARAT
Satker/Tahun
Rp67.630.000
OT
Rpl.700.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 97 -
13.
SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN
INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARO
NO.
PROVINS!
SATUAN
(l l
(21
(31
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
Pegawai/Tah un
1. ACEH
2. SUMATRA UTARA
3. RIA U
4. KEPULAUAN RIAU
5. JAMB I
6. SUMATRA BARAT
7. SUMATRA SELATAN
8 .. LAMPUNG
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUABARAT
BESARAN
(4)
Rp2.336.000
Rpl.840.000
Rp2.778.750
Rp2.626.250
Rp2.265.000
Rp2.812.500
Rp2.223.000
Rp2.778.750
Rp2.300.000
Rp2.181.000
Rpl.852.000
Rpl.869.000
Rp2.812.500
Rp2.336.000
Rp2.901.250
Rp2.223.000
Rp2. 920.000
Rp2.243.000
Rp2.315.000
Rp2.743.750
Rpl.974.000
Rp2.760.000
Rpl.817.000
Rp2.271.250
Rp2.707.500
Rp2.672.500
Rp2.082.000
Rp2.358.750
Rp2.256.250
Rp2.294.000
Rp2.491.250
Rp3.077.500
Rp2.870.000
Rp2.602.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 98 -
14. SATUAN BIAYA PEMELIHARM N DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
14.1 Kendaraan Dinas Pejabat
NO.
PROVINS!
SATUAN
BESARAN
(1)
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.3.1
14.1.3.2
14.1.3.3
14.1.3.4
14.1.3.5
14.1.3.6
14.1.3.7
14.1.3.8
14.1.3.9
14.1.3.10
14.1.3.11
14.1.3.12
14.1.3.13
14.1.3.14
14.1.3.15
14.1.3.16
14.1.3.17
14.1.3.18
14.1.3.19
14.1.3.20
14.1.3.21
14.1.3.22
14.1.3.23
14.1.3.24
14.1.3.25
14.1.3.26
14.1.3.27
14.1.3.28
14.1.3.29
14.1.3.30
14.1.3.31
14.1.3.32
14.1.3.33
14.1.3.34
(2)
(3)
Unit/Tahun
Unit/Tahun
(4)
PEJABAT NEGARA
PEJABAT ESELON I
PEJABAT ESELON II
ACEH
SUMATRA UTARA
RIA U
KEPULAUAN RIAU
JAMB I
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWES! TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUABARAT
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Rp41.900.000
Rp40.000.000
Rp39.850.000
Rp38.420.000
Rp38.530.000
Rp38.280.000
Rp39.240.000
Rp39.190.000
Rp38.550.000
Rp38.670.000
Rp38.580.000
Rp38. 250. 000
Rp38.410.000
Rp38.330.000
Rp38. 730.000
Rp39.950.000
Rp39.950.000
Rp38.610.000
Rp39.950.000
Rp39.100.000
Rp37.980.000
Rp38. 750.000
Rp38.990.000
Rp38.990.000
Rp38.560.000
Rp38.560.000
Rp38.480.000
Rp38.150.000
Rp37.180.000
Rp38.630.000
Rp39.050.000
Rp39.540.000
Rp39.140.000
Rp38.230.000
Rp38. 770.000
Rp38.840.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 99 -
14.2 Kendaraan Dinas Operasional
NO.
PROVINS!
SATUAN
RODAEMPAT
DOUBLE
GARDAN
RODA DUA
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
(2)
(3)
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
(4)
(5)
(6)
Ro34.620.000
Rp33.470.000
Rp33.560.000
Rp33.350.000
Ro34.130.000
Rp34.100.000
Ro33.580.000
Rp33.670.000
Ro33.600.000
Rp33.330.000
Rp33.410.000
Rp33.350.000
Rp33.650.000
Rp34.880.000
Rp34.680.000
Ro33.600.000
Rp35.210.000
Ro34.060.000
Rp33.140.000
Rp34.160.000
Rp35.710.000
Ro34.380.000
Rp34.010.000
Rp33.660.000
Ro33.930.000
Rp33.670.000
Rp32.470.000
Rp33.630.000
Rp34.450.000
Rp34.880.000
Rp34.560.000
Ro33.750.000
Rp34.260.000
Rp34.300.000
Ro37.640.000
Rp36.070.000
Ro36.210.000
Rp35.930.000
Ro36.970.000
Rp36.930.000
Ro36.200.000
Rp36.330.000
Ro36.230.000
Rp35.860.000
Ro36.090.000
Rp35.990.000
Rp36.450.000
Ro38.050.000
Rp37.780.000
Ro36.280.000
Rp38.400.000
Ro36.810.000
Rp35.550.000
Rp36.360.000
Rp38.290.000
Rp36.620.000
Rp36.130.000
Rp35.680.000
Ro36.060.000
Rp35.690.000
Rp34.690.000
Rp36.320.000
Ro36.660.000
Rp37 .210.000
Ro36.730.000
Rp35.740.000
Ro36.310.000
Rp36.390.000
Rp3.930.000
Rp3. 700.000
Rp3.670.000
Rp3.570.000
Rp3.810.000
Rp3.850.000
Rp3.670.000
Rp3. 700.000
Rp3.680.000
Rp3.610.000
Rp3.580.000
Rp3.560.000
Rp3.640.000
Rp3.950.000
Rp3.910.000
Rp3.650.000
Rp4.110.000
Rp3.810.000
Rp3.580.000
Rp3.760.000
Rp4.150.000
Rp3.800.000
Rp3.700.000
Rp3.620.000
Ro3.710.000
Rp3.670.000
Ro3.360.000
Rp3.640.000
Ro3.840.000
Rp3.940.000
Ro3.940.000
Rp3. 760.000
Rp4.000.000
Rp3.920.000
ACEH
SUMATRA UTARA
RIAU
KEPULAUAN RIAU
JAMB!
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.l. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELA.TAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTA.RA
PAPUA
PAPUABARAT
14.3 Operasional dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan, dan Speed Boat
NO.
URAIAN
(2)
(1)
Kantor
Lingkungan
dalam
Operasional
1.
2. Roda6
3. Roda 6 Khusus Tahanan Kejaksaan
4. Speed Boat
SA.TUAN
BESA.RAN
(3)
(4)
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Rp9. 750.000
Ro37 .110.000
Rp40.760.000
Rp20.240.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 100 -
14.4 Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)
NO.
SATUAN
PROVINS!
(2)
(1)
1. ACEH
2. SUMATRA UTARA
3. RIA U
(3)
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
KEPULAUAN RIAU
Unit/Tahun
4.
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
5. JAMB I
6. SUMATRA BARAT
7. SUMATRA SELATAN
8. LAMPUNG
9. BENGKULU
10. BANGKA BELITUNG
11. BANTEN
12. JAWA BARAT
13. D.K.l. JAKARTA
14. JAWA TENGAH
15. D.l. YOGYAKARTA
16. JAWA TIMUR
17. BALI
18. NUSA TENGGARA BARAT
19. NUSA TENGGARA TIMUR
20. KALIMANTAN BARAT
21. KALIMANTAN TENGAH
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR
24. KALIMANTAN UTARA
25. SULAWESI UTARA
26. GO RO NTALO
27. SULAWESI BARAT
28. SULAWESI SELATAN
29. SULAWESI TENGAH
30. SULAWESI TENGGARA
31. MALUKU
32. MALUKU UTARA
33. PAPUA
34. PAPUABARAT
PJR RODA EMPAT
PJRRODADUA PJRRODADUA
(;;, 750 CC)
(s 250 CC)
(5)
(6)
Rp78.370.000
Rp75.920.000
Rp76.090.000
Rp19.680.000
Rp18.960.000
Rp18.890.000
Rp47.080.000
Rp43.840.000
Rp42.510.000
Rp75.650.000
Ro77.330.000
Rp77.250.000
Rp76.130.000
Rp76.340.000
Rp76.180.000
Rp75.620.000
Ro75.790.000
Rp75.650.000
Rp76.300.000
Ro78.910.000
Rp78.490.000
Rp76.190.000
Rp79.630.000
Rp77.160.000
Rp75.210.000
Rp77.390.000
Rp80.690.000
Rp77.840.000
Rp77.060.000
Ro76.310.000
Rp76.890.000
Rp76.330.000
Rp73.760.000
Rp76.260.000
Rp78.000.000
Ro78.920.000
Rp78.230.000
Rp76.510.000
Rp77.590.000
Rp77.690.000
Rp18.580.000
Rp19.310.000
Rp19.450.000
Rp18.880.000
Rp18.960.000
Rp18.900.000
Rp18.700.000
Rp18.580.000
Rp18.530.000
Rp18.800.000
Rpl9.750.000
Rp19.610.000
Rp18.800.000
Rp20.250.000
Rp19.310.000
Rp18.610.000
Rpl9.140.000
Rp20.370.000
Rp19.280.000
Rp18.980.000
Rpl8.720.000
Rp18.990.000
Rp18.880.000
Rp17.910.000
Rp18.770.000
Rpl9.410.000
Rp19.710.000
Rp19.710.000
Rp19.160.000
Rp19.900.000
Rp19.640.000
Rp40.750.000
Rp44. 930.000
Rp46.750.000
Rp42.480.000
Rp42.900.000
Rp42.570.000
Rp41.420.000
Rp40.820.000
Rp40.540.000
Rp42.060.000
Ro4 7 .550.000
Rp46.700.000
Rp42.050.000
Rp51.490.000
Rp45.930.000
Rp41. 760.000
Rp44.860.000
Rp52.090.000
Rp45.680.000
Rp43.890.000
Ro42.370.000
Rp43.960.000
Rp43.280.000
Rp36.890.000
Rp41.870.000
Rp46.420.000
Rp48.200.000
Rp4 7 .080.000
Rp43.940.000
Rp48.090.000
Rp46.680.000
SATUAN
BESARAN
(4)
14.5 Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa
NO.
URAIAN
(2)
(1)
1. Pejabat Eselon I
2. Pejabat Eselon II
3. Operasional Kantor dan/atau Lapangan
(3)
(4)
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Unit/Tahun
Rp30.000.000
Rp27.000.000
Rp25.000.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 101 -
15.
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANG UNAN DALAM NEGERI
NO.
PROVINS!
(1)
(2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
ACEH
SUMATRA UTARA
RIA U
KEPULAUAN RIAU
J AMBI
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
JAWA BARAT
D.K.I. JAKARTA
JAWA TENGAH
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
SULAWESI UTARA
GORONTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUABARAT
SATUAN
GEDUNG
BERTINGKAT
(3)
(4)
2
m /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
m 2 /tahun
Rp192.000
Rp229.000
Rp217.000
Rp244.000
Rp204.000
Rp182.000
Rp218.000
Rp214.000
Rp191.000
Rp215.000
Rp202.000
Rp178.000
Rp206.000
Rp173.000
Rp168.000
Rp196.000
Rp200.000
Rp223.000
Rp197.000
Rp201.000
Rp236.000
Rpl96.000
Rp242.000
Rp242.000
Rp187.000
Rp196.000
Rp356.000
Rp209.000
Rp226.000
Rp197.000
Rp223.000
Rp229.000
Rp487.000
Rp632.000
GEDUNG TIDAK
BERTINGKAT
(5)
Rpl48.000
Rpl71.000
Rpl62.000
Rpl82.000
Rpl51.000
Rp132.000
Rp147.000
Rp135.000
Rp131.000
Rp136.000
Rpl44.000
Rpl41.000
Rp153.000
Rp97.000
Rplll.000
Rpl70.000
Rpl48.000
Rp185.000
Rpl60.000
Rpl36.000
Rp155.000
Rpl48.000
Rp200.000
Rp200.000
Rpl29.000
Rpl38.000
Rp296.000
Rp190.000
Rp168.000
Rp144.000
Rp197.000
Rp166.000
Rp277.000
Rp469.000
HALAMAN
GEDUNG/
BANGUNAN
KANTOR
(6)
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpll.000
Rpll.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rp 11.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpll.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpll.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpll.000
Rpll.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpl0.000
Rpl4.000
Rpll.000
Rpl0.000
Rpll.000
Rpl0.000
Rpl4.000
Rp14.000
Rpl4.000
Rpl9.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 102 -
16.
SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN
NO.
PROVINS!
SATUAN
(1)
(2)
(3)
BESARAN
(4)
Rpl0.831.000
Rpl9.458.000
1.
2.
ACEH
SUMATRA UTARA
Per hari
Per hari
3.
RIA U
Per hari
Rpl9.830.000
SULAWESI UTARA
GO RO NTALO
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Rpl0.586.000
Rpl6.875.000
Rp22. 025. 000
29. SULAWESI TENGAH
30. SULAWESI TENGGARA
31. MALUKU
32. MALUKU UTARA
33. PAPUA
34. PAPUA BARAT
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
Per hari
4.
5.
6.
7.
KEPULAUAN RIAU
JAM BI
SUMATRA BARAT
SUMATRA SELATAN
8.
9.
10.
11.
LAMPUNG
BENGKULU
BANGKA BELITUNG
BANTEN
12. JAWA BARAT
13. D.K.I. JAKARTA
14. JAWA TENGAH
15. D.I. YOGYAKARTA
16. JAWA TIMUR
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
BALI
NUSA TENGGARA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN UTARA
Rp24.074.000
Rpl2.334.000
Rpl2.375.000
Rpl 1.407.000
Rpl3.063.000
Rp29.298.000
Rp30. 773. 000
Rpl6.407.000
Rp21.480.000
Rpl9.728.000
Rp22.500.000
Rpl 7.344.000
Rpl3.058.000
Rpl 1.949.000
Rp9.375.000
Rpl2.852.000
Rpl5.892.000
Rpl2.032.000
Rpl8.400.000
Rpl2.500.000
Rpl 1.250.000
Rpl3.915.000
Rp20.0l 7.000
Rpl 7.579.000
Rp8.735.000
Rpl2.000.000
Rpl5.000.000
Rpl8.350.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 103 -
17. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
NO.
PROVINS!
SATUAN
(1)
(2)
(3)
BESARAN
1.
ACEH
Orang/Kali
(4)
Rpl23.000
2.
SUMATRA UTARA
Orang/Kali
Rp256.000
3.
4.
5.
6.
RIA U
KEPULAUAN RIAU
JAM BI
SUMATRA BARAT
Rpl0l.000
Rp165.000
Rp147.000
Rp190.000
SUMATRA SELATAN
LAMPUNG
BENGKULU
10. BANGKA BELITUNG
11. BANTEN
12. JAWA BARAT
13. D.K.I. JAKARTA
14. JAWA TENGAH
15. D.I. YOGYAKART A
16. JAWA TIMUR
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rpl79.000
Rp167.000
Rp109.000
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp90.000
Rp536.000
Rp200.000
Rp256.000
Rp90.000
Rp222.000
Rp194.000
17. BALI
Orang/Kali
Rp189.000
18. NUSA TENGGARA BARAT
19. NUSA TENGGARA TIMUR
Orang/Kali
Rp231.000
Orang/Kali
Orang/Kali
Rpl 16.000
Rp171.000
Orang/Kali
Rp134.000
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rpl50.000
Rp533.000
Rp218.000
Rp138.000
7.
8.
9.
20. KALIMANTAN BARAT
21. KALIMANTAN TENGAH
22. KALIMANTAN SELATAN
23. KALIMANTAN TIMUR
24. KALIMANTAN UTARA
25. SULAWESI UTARA
26. GO RO NTALO
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
SULAWESI BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUABARA T
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Orang/Kali
Rp240.000
Rp313.000
Rpl66.000
Rp165.000
Rp171.000
Rp240.000
Rp215.000
Rp431.000
Rp236.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 104 -
18.
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO.
ASAL
TUJUAN
(1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
JAKARTA
AMBON
AMBON
AMBON
AMBON
AMBON
AMBON
AMBON
AMBON
AMBON
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BALIKPAPAN
BANDAACEH
BANDAACEH
BANDAACEH
BANDAACEH
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
AMBON
BALIKPAPAN
BANDAACEH
BANDAR LAMPUNG
BANJARMASIN
BATAM
BENGKULU
BIAK
DENPASAR
GORONTALO
JAMBI
JAYAPURA
YOGYAKARTA
KENDARI
KUPANG
MAKASSAR
MALANG
MAMUJU
MANADO
MANOKWARI
MATARAM
MEDAN
PADANG
PALANGKARAYA
PALEMBANG
PALU
PANGKAL PINANG
PEKANBARU
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TERNATE
TIMIKA
TANJUNG SELOR
DENPASAR
JAYAPURA
KENDARI
MAKASSAR
MANOKWARI
PALU
SORONG
SURABAYA
TERNATE
BANDAACEH
BATAM
DENPASAR
JAYAPURA
YOGYAKARTA
MAKASSAR
MANADO
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
DENPASAR
JAYAPURA
YOGYAKARTA
MAKASSAR
BISNIS
EKONOMI
/4)
Rol3.285.000
Rp7.412.000
Rp7.519.000
RP2.407.000
Rp5.252.000
Ro4.867.000
Rp4.364.000
Rol4.065.000
Rp5.305.000
Ro7.231.000
Rp4.065.000
Rpl4.568.000
Ro4.107.000
Rp7.658.000
Ro9.413.000
Rp7.444.000
Ro4.599.000
Rp7.295.000
Rol0.824.000
Rpl6.226.000
Ro5.316.000
Rp7.252.000
Rp5.530.000
Ro4.984.000
Rp3.861.000
Ro9.348.000
Rp3.412.000
Ro5.583.000
Rp4.353.000
Rp3.861.000
Rp3.861.000
Rp5.466.000
Rol0.001.000
Rpl3.830.000
Rp7.424.000
Rp8.054.000
Rp7.434.000
Ro4.824.000
Rp6.022.000
Ro5.177.000
Rp6.140.000
Ro3.637.000
Rp8.803.000
Rp4.022.000
Rol2.739.000
Rpl0.354.000
Rol0.739.000
Rp19.071.000
Ro9.669.000
Rpl2.664.000
Rol5.702.000
Rpl2.493.000
Rol0.942.000
Rp9.445.000
Rol0.996.000
Rp9.445.000
Rp9.445.000
Rpl0.889.000
Ro18.408.000
Rpl0.835.000
Rpl9.167.000
Rp9.765.000
Rol2.760.000
(5)
Rp7.081.000
Ro3.797.000
Rp4.492.000
Rpl.583.000
Rp2.995.000
Rp2.888.000
Rp2 .621. 000
Rp7.519.000
Ro3.262. 000
Rp4.824.000
Ro2.460.000
Rp8. l 93. 000
Ro2.268.000
Rp4.182.000
Ro5.081.000
Rp3.829.000
Ro2.695.000
Rp4.867.000
Ro5.102.000
Rpl0.824.000
Ro3.230.000
Rp3.808.000
Rp2.952.000
Ro2.984.000
Rp2.268.000
Ro5.113.000
Rp2.139.000
Rp3.016.000
Rp2.781.000
Rp2.182.000
Ro2.342.000
Rp2.674.000
Ro6.664.000
Rp7.487.000
Rp4.057.000
Rp4.471.000
Rp4.161.000
Ro2.856.000
Rp3.455.000
Ro3.027.000
Rp3.508.000
Ro2.257.000
Rp4.845.000
Rp2.449.000
Ro6.749.000
Rp5.305.000
Ro5.648.000
Rpl0.086.000
Ro4.749.000
Rp6.150.000
Ro7.295.000
Rp6.140.000
Rp5.369.000
Rp4.749.000
Ro5.423.000
Rp4.674.000
Ro4.813.000
Rp5.113.000
Ro9.445.000
Rp6.279.000
Rol0.717.000
Rp5.380.000
Ro6.781.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 105 -
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO.
(1)
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
ASAL
TUJUAN
(2)
(3)
BANDAACEH
BANDAACEH
BANDAACEH
BANDAACEH
BANDAACEH
BANDAACEH
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANDUNG
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BANJARMASIN
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
MANADO
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
BALIKPAPAN
BANDAACEH
BANJARMASIN
BATAM
BIAK
DENPASAR
JAYAPURA
YOGYAKARTA
KENDARI
MAKASSAR
MALANG
MANADO
MATARAM
MEDAN
PADANG
PALANGKARAYA
PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
BATAM
DENPASAR
JAMB!
YOGYAKARTA
PADANG
PALEMBANG
PANGKAL PINANG
PEKANBARU
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TANJUNG PANDAN
BANDAACEH
BATAM
BIAK
DENPASAR
JAYAPURA
YOGYAKARTA
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
BANDAACEH
DENPASAR
JAYAPURA
YOGYAKARTA
MAKASSAR
MANADO
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
BISNIS
EKONOMI
(4)
Rpl5.798.000
Rp9.990.000
Rp9.530.000
Rp9.530.000
Rpl0.985.000
Rpl8.504.000
Rp8.129.000
Rp8.225.000
Rp6.193.000
Rp5.840.000
Rpl4. l l 9.000
Rp6.236.000
Rpl4.568.000
Ro5.155.000
Rp8.354.000
Ro8.161.000
Rp5.594.000
Rpl 1.199.000
Rp6.246.000
Rp7.979.000
Rp6.439.000
Rp5.947.000
Ro4.931.000
Rp6.482.000
Ro5.380.000
Rp4.931.000
Ro4.931.000
Rp6.386.000
Rol3.905.000
Rp6.289.000
Ro5.626.000
Rp5.006.000
Rp3.369.000
Rp6.129.000
Rp4.385.000
Ro4.599.000
Rp6.525.000
Rp3.027.000
Rp3.647.000
Rp4.824.000
Rp4.439.000
Rpl0.792.000
Rp8.407.000
Rpl6.686.000
Ro8.792.000
Rpl 7.135.000
Ro7.723.000
Rpl0.546.000
Ro9.006.000
Rp7.498.000
Rp9.049.000
Rp7.498.000
Rp7.498.000
Ro8.942.000
Rp16.472.000
Rpl0.439.000
Rp8.450.000
Rpl6.782.000
Ro7.370.000
Rpl0.375.000
Ro13.413.000
Rpl0.193.000
Ro8.653.000
Rp7.145.000
Ro8.707.000
5)
Rp:?.926.000
RP!:i.840.000
, .Rp5.305.000
Ro5.444.000
Rp5.744.000
Rol0.076.000
Rp4.129.000
RP4.760.000
Rp3.412.000
Ro3.316.000
Rp7.487.000
Rp3.647.000
Rp8.097.000
Rp2.760.000
Ro4.482.000
Rp4.161.000
Ro3.134.000
Rp5.305.000
Ro3.626.000
Rp4.150.000
Ro3.380.000
Rp3.401.000
Ro2.760.000
Rp3.433.000
Rp3.220.000
Rp2.685.000
Rp2.824.000
Rp3.123.000
Ro7.455.000
Rp3.583.000
Rp3.252.000
Ro2. 941. 000
Rp2.129.000
Ro3.508.000
Rp2 .631. 000
Ro2.738.000
Rp3.701.000
Rpl.957.000
Ro2.268.000
Rp2.856.000
Rp2.663.000
Rp6.022.000
Rp4.578.000
Rp8.749.000
Ro4.920.000
Rp9.359.000
Ro4.022.000
RpS.412.000
Rpi4.642.000
Rpf!-.022.000
Rpf!-.696.000
RoB:958.000
Ro/1-.097.000
Ro/1-.385.000
Rp8.717.000
Ro5.'936.000
Rpf!-.824.000
Rp9.263.000
RnB:936.000
/ 1/'Ro )./337.000
• : Rn 5J482.000
' ,i Ro5.i316.000
: Rp4.;546.000
i .Rpi3.i936.ooo
I Ro4.1599.000
'
jdih.kemenkeu.go.id
- 106 -
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO.
(1)
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
ASAL
TUJUAN
BISNIS
(2)
(3)
(4)
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
BATAM
BENGKULU
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
BIAK
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
DENPASAR
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAMBI
JAYAPURA
JAYAPURA
JAYAPURA
JAYAPURA
JAYAPURA
JAYAPURA
JAYAPURA
JAYAPURA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
YOGYAkARTA
YOGYAKARTA
KENDARI
KENDARI
KENDARI
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
PALEMBANG
BALIKPAPAN
BANDAACEH
BATAM
DENPASAR
JAYAPURA
YOGYAKARTA
MANADO
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK
SURABAYA
TIMIKA
JAYAPURA
KUPANG
MAKASSAR
MANADO
MATARAM
MEDAN
PADANG
PALANGKARAYA
PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK
TIMIKA
BALIKPAPAN
BANJARMASIN
DENPASAR
YOGYAKARTA
KUPANG
MAKASSAR
MALANG
MANADO
PALANGKARAYA
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
YOGYAKARTA
MANADO
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK
TIMIKA
DENPASAR
MAKASSAR
MANADO
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK
TIMIKA
BANDAACEH
BATAM
DENPASAR
Rp7.594.000
Rp7.145.000
Rp7.145.000
Rp8.600.000
Rpl6.119.000
RP2.899.000
Rpl8.622.000
Rpl8.718.000
Rpl6.333.000
RP16.729.000
Rp3.615.000
RP15.648.000
Rpll.734.000
RP18.472.000
Rp16.932.000
Rpl5.424.000
Rpl6.985.000
Rpl5.873.000
Rpl2.782.000
Rp5.808.000
Rpl 1.680.000
Rp5.091.000
Rp4.182.000
Rp7.851.000
RPl.840.000
Rpl0.589.000
Rp9.049.000
Rp8.557.000
Rp7.541.000
Rp9.092.000
Rp7.990.000
Rpl0.140.000
Rp7.733.000
Rp7.690.000
Rp7.733.000
Rp6.653.000
Rpl 1.434.000
Rp9.659.000
Rp7.091.000
Rpl2.707.000
RP7.444.000
Rp6.878.000
Rp6.428.000
Rp6.428.000
Rp7.883.000
Rpl3.274.000
Rp22.109.000
Rpl8.932.000
Rpl7.381.000
Rpl5.873.000
Rpl 7.435.000
Rpl6.322.000
Rp3.615.000
Rp3.861.000
Rp6.525.000
Rpl0.536.000
Rp9.519.000
RP7.969.000
Rp6.460.000
RP8.022.000
Rp6.910.000
Rpll.894.000
Rp 12. 953.000
Rpl0.568.000
RP5.455.000
EKONOMI
(5)
Rp4.396.000
Rp3.861.000
Rp4.000.000
RP4.300.000
Rp8.621.000
Rpl.893.000
Rp9 .477. 000
RPl0.108.000
Rp8.664.000
Rp8.995.000
Rp2.32 l.OOO
Rp8.108.000
Rp6.353.000
Rp9.498.000
Rp8.728.000
Rp8.108.000
Rp8.781.000
Rp8.568.000
RP7.081.000
Rp3.444.000
RP6.845.000
Rp2.952.000
Rp2.631.000
Rp4.278.000
Rpl.390.000
Rp5.658.000
Rp4.888.000
RP4.909.000
Rp4.278.000
RP4.942.000
Rp4.738.000
Rp6.129.000
Rp4.407.000
Rp4.193.000
Rp4.439.000
Rp3.551.000
Rp6.075.000
Rp4.952.000
RP3.925.000
Rp6.097.000
Rp4.193.000
Rp4.011.000
Rp3.476.000
Rp3.615.000
Rp3.915.000
Rp7.690.000
RPl 1.263.000
Rpl0.097.000
Rp9.327.000
Rp8.717.000
Rp9.380.000
Rp9.177.000
Rp2.289.000
Rp2.481.000
Rp3.893.000
Rp5.722.000
Rp4.770.000
RP4.000.000
Rp3.380.000
Rp4.054.000
Rp3.840.000
RP7.038.000
Rp7.102.000
Rp5.658.000
RP3.273.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 107 -
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO.
ASAL
TUJUAN
(l)
(2)
(3)
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
KENDARI
KENDARI
KENDARI
KENDARI
KENDARI
KENDARI
KENDARI
KENDARI
KUPANG
KUPANG
KUPANG
KUPANG
KUPANG
MAKASSAR
MAKASSAR
MAKASSAR
MAKASSAR
MAKASSAR
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MALANG
MANADO
MANADO
MANADO
MANADO
MANADO
MANADO
MANADO
MANADO
MANADO
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MATARAM
MEDAN
MEDAN
MEDAN
MEDAN
MEDAN
MEDAN
MEDAN
PADANG
YOGYAKART A
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
JAYAPURA
YOGYAKART A
MAKASSAR
MANADO
SURABAYA
BlAK
JAYAPURA
KENDARI
MANADO
TIMIKA
BALIKPAPAN
BANDAACEH
BANJARMAS IN
BATAM
BlAK
JAYAPURA
KENDARI
MAKASSAR
MANADO
MEDAN
PADANG
PALANGKAR AYA
PALEMBANG
PEKANBARU
TIMIKA
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
BALIKPAPAN
BANDAACEH
BANJARMAS IN
BATAM
BlAK
JAYAPURA
YOGYAKART A
MAKASSAR
MANADO
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK
SURABAYA
BANDAACE H
MAKASSAR
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
MAKASSAR
BISNIS
EKONOMI
(4)
Rp8.129.000
Rpl 1.167.000
Rp9.659.000
Rpll.220.00 0
Rp9.659.000
Rp9.659.000
Rpl 1.103.000
Rpl8.633.00 0
Rol4.386.00 0
Rp7.348.000
RP7.637.000
Rpl 1.648.000
RP6.749.000
Rp8.493.000
RPl0.193.00 0
Rp2.663.000
Ro5.327.000
Rpll.723.00 0
Rpl0.108.00 0
Rol0.204.00 0
Rp8.161.000
Ro7.819.000
Rpl6.087.00 0
Ro16.536.00 0
Rol0.322.00 0
Rol0.129.00 0
Rpl3.167.00 0
Ro9.958.000
Rp8.418.000
Rp7.915.000
Ro6.899.000
Rp8.461.000
Rpl5.873.00 0
Rpl5.552.00 0
Rpl4.012.00 0
Rol2.504.00 0
Rol4.055.00 0
Rol2.953.00 0
Rol2.504.00 0
Rpl2.504.00 0
Rp9.937.000
Rol6.183.00 0
Rol0.750.00 0
Rpl0.846.00 0
Ro8.803.000
Rp8.461.000
Rol l.552.000
Rpl3.092.00 0
Ro4.417.000
Rp4.717.000
Rp8.717.000
Rpl0.600.00 0
Ro9.060.000
Ro7.551.000
Rp9.102.000
Rp8.001.000
Rp3.829.000
Ro3.466.000
Rp12.514.00 0
Ro9.733.000
Rp9.284.000
Ro9.284.000
Rol0.739.00 0
Rpl8.258.00 0
Rol0.974.00 0
(5)
Rp4.706.000
Rp5.722.000
Rp5.102.000
Rp5.776.000
Rp5.027.000
Rp5.166.000
Rp5.466.000
Rp9.798.000
Rp8.108.000
Rp4.182.000
Rp4.3 l l.000
Rp6.140.000
Rp3.722.000
Rp4.93 l.000
Rp5.787.000
. Rol.786.000
Rp2.909.000
Ro6.567.000
RpS. 134.000
Ro5.765.000
Rp4.407.000
Ro4.31 l.000
Rp8.482.000
Ro9.092.000
Ro5.487.000
Ro5.166.000
Rp6.311.000
Ro5.145.000
Ro4.385.000
Rp4.407.000
Ro3.765.000
Ro4.439.000
Rp8.461.000
Ro7.316.000
Rp6.546.000
Ro5.926.000
Rp6.599.000
Ro6.396.000
Ro5.851.000
Rp5.990.000
Rp5.262.000
Ro8.995.000
Ro5.615.000
Rp6.246.000
Ro4.888.000
Rp4.803.000
Ro6.546.000
Rp7.327.000
Ro2.781.000
Rp2.909.000
Ro4.738.000
Rp5.637.000
Ro4.867.000
Ro4.246.000
Rp4.909.000
Ro4.706.000
Rp2.321.000
Ro2.193.000
Rp6.172.000
Ro5.230.000
Rp4.696.000
Ro4.835.000
Ro5.134.000
Rp9.455.000
Ro5.402.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 108 -
SATUAN BIAYA TIKET
KOTA
NO.
(1)
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317
ASAL
TUJUAN
(2)
(3)
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
PADANG
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALANGKAR AYA
PALEMBANG
PALEMBANG
PALEMBANG
PALEMBANG
PALEMBANG
PALEMBANG
PALEMBANG
PALU
PALU
PALU
PALU
PALU
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PANGKAL PINANG
PEKANBARU
PEKANBARU
PEKANBARU
PEKANBARU
PEKANBARU
PONTIANAK
PONTIANAK
PONTIANAK
PONTIANAK
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
SURABAYA
SURABAYA
SURABAYA
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
BANDAACEH
BATAM
YOGYAKART A
MATARAM
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
BALIKPAPAN
MAKASSAR
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
MAKASSAR
POSO
SORONG
SURABAYA
TOLI-TOLI
BALIKPAPAN
BANJARMAS IN
BATAM
YOGYAKART A
MAKASSAR
MANADO
MEDAN
PADANG
PALEMBANG
PEKANBARU
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
PONTIANAK
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
MAKASSAR
SEMARANG
SOLO
SURABAYA
TIMIKA
MAKASSAR
MAKASSAR
DENPASAR
JAYAPURA
MAKASSAR
TIMIKA
BISNIS
(4)
Rp8.193. 000
Rp7.744.000
Rp7.744.000
Ro9.199.000
Rp16.718.00 0
Rpl0.546.00 0
RP8.161.000
Rp7.4 77. 000
Rp8.557.000
Rpl0.300.00 0
Rp8.760.000
Rp7.252.000
Rp8.803.000
Rp7.252.000
Rp7.252.000
Rp8.696.000
Rp9.894.000
Rp9.466.000
Rp6.685.000
Rp6.236.000
Rp6.236.000
Rp7.690.000
Rpl5.210.00 0
Rp4.268.000
Rpl.957.000
Rp6.878.000
Rp6.878.000
Rp2.941.000
Rp9.038.000
Rp7.091.000
Ro6.739.000
Rp6.065.000
Ro9.060.000
Rpl2.097.00 0
Rp8.888.000
Rp7.337.000
Rp5.829.000
Rp7.391.000
Rp6.279.000
Rp5.829.000
Rp5.829.000
Rp7.284.000
Rp8.247.000
Rp7.797.000
Rp7.797.000
Rp9.241.000
Ro16.771.00 0
Rp9.915.000
Rp6.685.000
Rp6.685.000
Rp8.140.000
Rpl5.659.00 0
Rp9.466.000
Rp9.466.000
Rp3.198.000
Rpl2.675.00 0
Rp5.936.000
Rol l.295.000
EKONOMI
(5)
Rp4.460.000
Rp3.925.000
Ro4.065.000
Rp4.364.000
Rp8.685.000
Rp6.022.000
Rp4.578.000
Rp4.022.000
Rp4.888.000
Ro5.412.000
Rp4.642.000
Ro4.022.000
Rp4.696.000
Ro3.947.000
Rp4.086.000
Rp4.385.000
Rp5.220.000
Ro4.781.000
Rp3.840.000
Ro3.305.000
Rp3.444.000
Rp3.744.000
Rp8.076.000
Rp2.578.000
Rol.423.000
Rp3.883.000
Ro3.883.000
Rpl.915.000
RP4.631.000
Rp3.915.000
Ro3.818.000
Rp3.262.000
Rp4.663.000
Rp5.808.000
Rp4.653.000
Rp3.883.000
Rp3.262.000
Rp3.936.000
Rp3.733.000
Rp3.187.000
Rp3.326.000
Ro3.626.000
Rp4.514.000
Rp3.979.000
Rp4.118.000
Rp4.407.000
Rp8.739.000
Rp5.24 l.000
Ro3.765.000
Rp3.904.000
RP4.204.000
Rp8.535.000
Rp4.706.000
Rp4.845.000
Rpl.979.000
Rp7.231.000
Rp3.433.000
Rp6.589.000
jdih.kemenkeu.go.id
- 109 -
19.
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI PERGI PULANG
(PP)
(dalam US$)
BESARAN
KOTA
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
/2)
AMERIKA UTARA
Chicago
Houston
Los Angeles
New York
Ottawa
San Fransisco
Toronto
Vancouver
Washington
(l)
EKSEKUTIF
BISNIS
EKONOMI
(3)
/4)
/5)
12,733
12,635
11,411
15,101
12,266
13,438
11,750
10,902
15,150
6,891
6,487
5,925
6,179
6,924
7,138
8,564
7,458
8,652
3,662
3,591
3,242
3,839
4,083
2,987
3,201
3,277
3,930
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
AMERIKA SELATAN
Bogota
Brasilia
Boenos Aires
Caracas
Paramaribo
Santiago de Chile
Quito
Lima
18,399
16,393
23,000
23,128
15,018
21,874
17,325
8,263
9,426
11,518
15,300
13,837
9,494
15,539
16,269
8,263
7,713
5,970
10,400
6,825
7,353
8,900
12,127
5,038
18.
19.
20.
AMERIKA TENGAH
Meksiko
Havana
Panama
11,822
14,702
15,532
7,831
11,223
9,306
3,966
7,335
6,195
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
EROPABARAT
Vienna
Brussel
Marseille
Paris
Berlin
Bern
Bonn
Hamburg
Geneva
Amsterdam
Den Haag
Frankfurt
10,520
10,713
10,850
10,724
10,277
11,478
10,945
9,938
8,166
8,216
8,216
7,660
4,177
5,994
5,074
6,085
6,126
6,778
5,023
7,639
5,370
5,898
5,898
4,037
3,357
3,870
3,541
3,331
3,959
4,355
3,753
4,108
4,333
3,331
3,331
1,065
33.
34.
35.
36.
37.
EROPA UTARA
Kopenhagen
Helsinki
Stockholm
London
Oslo
9,696
10,023
9,917
11,410
9,856
4,920
5,931
5,506
7,293
4,773
3,730
3,681
3,433
4,153
4,049
38.
39.
40.
41.
EROPA SELATAN
Sarajevo
Zagreb
Athens
Lisbon
11,778
16,974
14,911
9,309
7,129
10,177
9,256
4,746
6,033
5,182
8,041
3,383
jdih.kemenkeu.go.id
- 110 -
(dalam US$)
BESARAN
KOTA
NO.
EKSEKUTIF
(2)
(1)
42.
43.
44.
45.
Madrid
Roma
Beograd
Vatikan
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
EROPA TIMUR
Bratislava
Bucharest
Kiev
Moskow
Praha
Sofia
Warsawa
Budapest
54.
55.
(3)
10,393
10,000
10,318
10,000
BISNIS
EKONOMI
(4)
(5)
4,767
6,000
6,404
6,000
3,631
4,500
5,564
4,500
7,125
8,839
10,860
9,537
19,318
7,473
10,777
8,839
4,423
4,982
6,029
7,206
11,848
6,346
5,052
5,979
3,842
4,113
5,193
5,143
6,748
3,612
3,447
2,187
AFRIKA BARAT
Dakkar
Abuja
12,900
10,281
9,848
7,848
8,555
6,818
56.
57.
58.
59.
60.
AFRIKA TIMUR
Addis Ababa
Nairobi
Antananariv o
Dar Es Salaam
Harare
7,700
8,732
11,779
8,947
11,118
5,808
7,966
9,000
6,599
10,600
5,552
6,081
8,282
5,733
5,747
61.
62.
63.
64.
65.
AFRIKA SELATAN
Windhoek
Cape Town
Johannesbu rg
Maputo
Pretoria
18,241
17,182
12,943
11,255
12,943
11,774
9,703
9,802
8,524
9,802
7,510
8,429
7,216
6,275
7,216
66.
67.
68.
69.
70.
71.
AFRIKA UTARA
Algiers
Kairo
Khartoum
Rabbat
Tripoli
Tunisia
9,536
8,683
5,904
8,910
6,551
9,419
6,593
7,122
4,507
7,721
5,706
5,018
5,710
4,483
3,915
5,665
4,975
3,619
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
ASIABARAT
Manama
Baghdad
Amman
Kuwait
Beirut
Doha
Damaskus
Ankara
Abu Dhabi
Sanaa
Jeddah
Muscat
6,573
5,433
7,561
6,771
7,703
5,216
8,684
9,449
5,283
8,205
6,446
6,469
6,154
4,148
6,431
4,273
4,490
3,639
5,390
6,643
4,976
5,878
3,785
5,156
4,827
3,545
3,545
3,110
3,730
2,745
3,325
3,581
2,727
3,679
3,321
3,727
jdih.kemenkeu.go.id
- 111 -
(dalam US$)
BESARAN
KOTA
NO.
(2)
(1 l
EKSEKUTIF
BISNIS
EKONOMI
(3)
(4)
(5)
3,510
4,435
4,207
3,000
2,467
1,920
84.
85.
86.
Riyadh
Istanbul
Dubai
5,359
11,061
4,207
87.
88.
89.
ASIATENGAH
Tashkent
Astana
Baku
13,617
13,661
13,234
8,453
12,089
8,556
7,343
8,962
2,281
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
ASIA TIMUR
Beijing
Hongkong
Osaka
Tokyo
Pyongyang
Seoul
Shanghai
Guangzhou
2,595
3,028
3,204
3,734
4,040
3,233
3,122
3,122
2,140
2,633
2,686
2,675
2,220
2,966
2,749
2,749
1,623
1,257
1,864
1,835
1,660
1,737
1,304
1,304
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
ASIA SELATAN
Kabul
Teheran
Kolombo
Dhaka
Islamabad
Karachi
New Delhi
Mumbai
6,307
5,800
3,119
3,063
5,482
4,226
3,500
3,063
3,905
4,600
2,562
2,417
3,333
3,633
2,500
2,417
3,208
3,200
1,628
1,092
2,501
2,321
1,500
1,092
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
ASIA TENGGARA
Bandar Seri Bagawan
Bangkok
Davao City
Dilli
Hanoi
Ho Chi Minh
Johor Bahru
Kota Kinabalu
Kuala Lumpur
Kuching
Manila
Penang
Phnom Penh
Singapura
Vientiane
Yangon
Tawau
Songkhla
1,628
2,344
2,757
747
1,833
1,677
1,195
1,894
1,158
2,659
2,453
918
2,202
991
2 274
1,468
1,894
2,344
1,147
1,155
2,558
491
1,833
1,503
911
1,427
659
1,900
1,614
766
1,981
673
2 025
1,212
1,427
1,155
919
823
1,641
350
1,656
1,235
525
694
585
364
1,150
545
1,627
403
1 420
1,053
694
823
jdih.kemenkeu.go.id
- 112 -
(dalam US$)
BESARAN
KOTA
NO.
(2)
(1)
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
ASIA PASIFIK
Canberra
Darwin
Melbourne
Noumea
Perth
Port Moresby
Suva
Sydney
Vanimo
Wellington
EKSEKUTIF
BISNIS
EKONOMI
(3)
(4)
(5)
6,304
6,689
4,886
6,940
5,771
17,090
12,668
4,629
3,318
11,750
6,304
4,900
-3,814
5,917
1,801
13,835
4,461
4,237
2,740
9,830
2,500
3,964
2,858
1,916
1,525
8,252
2,669
2,557
2,380
4,120
jdih.kemenkeu.go.id
- 113 -
SATUAN BIAYA PENYELENGGARMN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DJ LUAR NEGERI
ATK, Langganan Koran/Majala h, Lampu, Pengamanan Sendiri, Kantong Diplomatik,
20.1
Jamuan
20.
dan
dalam US$)
NO.
(1)
1.
2.
3.
4.
KOT A
(2)
AMERIKA UTARA
Chicago
Houston
Los Angeles
New York (Konsulat Jenderal
Republik Indonesia)
ATK
(OT)
Langganan
Koran/
Majalah
(Eksemplar /
Bulan)
Lampu
(Buah)
Pengamanan
Sendiri
(OB)
Kantong
Diplomatik
(kg)
Jamuan
(OH)
/3)
14)
(5)
(6)
17)
{8)
1,297
1,220
1,295
1,299
38
37
38
41
18
18
18
20
2,574
2,521
3,488
2,308
96
94
96
101
91
89
91
96
5.
New York (Perutusan Tetap
Republik Indonesia)
1,299
40
19
2,308
101
96
6.
7.
8.
9.
10.
Ottawa
San Fransisco
Toronto
Vancouver
Washington
1,307
1,369
1,307
1,307
1,333
42
40
42
42
42
20
19
20
20
18
1,963
2,189
3,391
1,553
2,978
106
101
106
106
99
100
96
100
100
93
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
AMERIKA SELATAN
Bogota
Brasilia
Boenos Aires
Caracas
Paramaribo
Santiago de Chile
Quito
Lima
1,185
1,478
1,500
1,175
1,170
1,172
1,001
1,099
38
47
40
56
33
37
32
35
18
22
15
27
16
18
15
17
1,150
2,195
2,200
2,403
1,150
1,777
1,150
1,262
96
165
150
142
85
95
81
89
91
188
200
134
80
90
77
85
19.
20.
21.
AMERIKA TENGAH
Meksiko
Havana
Panama
1,220
1,220
1,038
35
35
33
17
16
16
2,657
1,691
2,836
90
88
156
85
83
79
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
EROPABARAT
Vienna
Brussel
Marseille
Paris
Berlin
Bern
Bonn
Hamburg
Geneva
Amsterdam
Frankfurt
Den Haag
1,985
1,947
2,022
2,022
1,910
2,509
1,910
1,929
2,509
1,910
1,910
1,910
264
259
269
269
254
334
254
257
334
254
254
254
22
22
23
23
22
33
22
22
28
22
22
22
2,776
3,120
2,373
3,076
2,799
5,368
2,690
2,717
2,776
2,690
2,799
2,690
132
129
134
134
127
166
127
128
166
127
127
127
103
101
105
105
99
130
99
100
130
99
99
99
34.
35.
36.
37.
38.
EROPA UTARA
Copenhagen
Helsinski
Stockholm
London
Oslo
2,115
1,947
1,910
2,707
2,340
281
259
254
280
311
24
22
22
25
26
3,341
2,585
3,978
3,749
3,978
232
213
209
250
256
110
101
99
259
121
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
EROPA SELATAN
Sarajevo
Zagreb
Athena
Lisabon
Madrid
Rome
Beograd
Vatikan
1,179
1,275
1,220
1,220
1,270
1,450
1,269
1,220
145
409
158
161
165
200
157
177
18
20
20
20
21
45
20
22
2,232
2,232
2,776
2,732
2,732
2,500
1,736
2,478
108
117
118
121
123
150
118
86
84
150
91
93
95
125
90
102
jdih.kemenkeu.go.id
- 114 -
dalam US$)
NO.
KOTA
ATK
(OT)
(1]
(2)
(3l
Langganan
Koran/
Majalah
(Eksemplar /
Bulan)
Lampu
(Buah)
Pengamanan
Sendiri
{OB)
Kantong
Diplomatik
(kg)
Jamuan
(OH)
!4l
(5)
(61
(7)
(81
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
EROPATIMUR
Bratislava
Bucharest
Kiev
Moskow
Praha
Sofia
Warsawa
Budapest
1,220
1,220
1,393
1,443
1,220
1,220
1,445
3,244
. 171
150
169
247
148
148
174
292
22
19
22
25
19
19
19
20
1,668
1,867
1,979
2,400
2,760
2,082
3,383
2,271
110
96
108
196
95
95
95
103
99
86
85
110
85
85
85
93
55.
56.
AFRIKA BARAT
Dakkar
Abuja
1,220
1,251
148
148
6
12
2,341
2,295
161
158
55
55
57.
58.
59.
60.
61.
AFRIKA TIMUR
Addis Ababa
Nairobi
Antananarivo
Dar Es Salaam
Harare
2,029
2,100
2,029
1,962
2,096
132
132
132
128
136
5
5
5
5
5
2,070
2,694
1,967
1,690
1,773
143
148
143
139
148
40
40
35
40
35
62.
63.
64.
65.
66.
AFRIKA SELATAN
Windhoek
Cape Town
Johannesburg
Maouto
Pretoria
2,141
2,452
2,256
2,305
2,256
139
160
150
149
150
5
6
10
6
10
2,530
2,530
2,200
1,985
5,000
151
173
300
163
300
42
50
46
47
46
67.
68.
69.
70.
71.
72.
AFRIKA UTARA
Algiers
Kairo
Khartoum
Rabbat
Tripoli
Tunisia
1,220
1,299
1,220
1,220
1,220
1,299
140
157
151
138
132
130
6
7
7
6
6
6
1,815
1,658
1,449
1,557
2,151
1,212
139
155
150
137
131
129
40
39
40
40
40
40
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
ASIABARAT
Manama
Baghdad
Amman
Kuwait
Beirut
Doha
Damaskus
Ankara
Abu Dhabi
Sana'a
Jeddah
Muscat
Riyadh
Istanbul
Dubai
1,202
1,220
1,170
1,170
1,220
1,120
1,220
1,220
1,170
1,170
1,220
1,170
1,220
1,220
1,170
423
421
385
363
399
385
381
399
408
372
376
394
376
399
408
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
5
5
1,278
4,300
928
1,469
1,574
1,515
1,575
2,547
1,250
1,464
1,534
1,469
1,173
2,547
1,250
194
194
177
167
183
177
175
183
187
171
173
181
173
183
187
52
51
47
44
48
47
46
48
49
45
46
50
46
48
49
88.
89.
90.
ASIATENGAH
Tashkent
Astana
Baku
1,220
1,220
1,220
381
412
439
5
5
6
2,244
1,150
1,035
2.244
1.150
1.035
46
46
46
91.
92.
93.
94.
95.
ASIA TIMUR
Beijing
Hongkong
Osaka
Tokyo
IPvongyang
1,220
1,270
1,270
1,270
1,220
346
346
379
379
365
6
6
6
6
6
2,233
2,167
2,055
3,450
1,324
47
47
51
51
49
44
45
48
48
47
jdih.kemenkeu.go.id
- 115 -
dalam US$)
KOTA
NO.
ATK
(OT)
Langganan
Koran/
Majalah
(Eksemplar/
Bulan)
Lampu
(Buah)
Pengamanan
Sendiri
(OB)
Kantong
Diplomatik
(kg)
Jamuan
(OH)
(3)
(4)
(SJ
(6)
/7)
/8)
(1)
96.
97.
98.
Seoul
Shanghai
Guangzhou
1,270
1,220
1,220
361
346
346
6
6
6
2,524
2,233
2,233
49
47
47
46
44
44
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
ASIA SELATAN
Kabul
Teheran
Kolombo
Dhaka
Islamabad
Karachi
New Delhi
Mumbai
1,120
1,640
1,170
1,170
1,220
1,220
1,170
1,170
50
62
44
45
45
45
46
46
6
7
5
5
5
5
5
5
1,945
1,850
1,495
1,553
2,141
1,546
2,329
2,329
65
80
57
58
58
58
59
59
89
110
78
79
79
79
81
81
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
ASIA TENGGARA
Bandar Seri Bagawan
Bangkok
Davao City
Hanoi
Ho Chi Minh
Johor Bahru
Kota Kinabalu
Kuala Lumpur
Manila
Penang
Phnom Penh
Singapura
Vientiane
Yangon
Songkhla
Kuching
Tawau
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,170
1,210
1,170
1,170
1,170
1,170
1,220
1,220
1,170
1,170
1,170
47
47
47
46
46
37
37
38
47
37
39
49
47
46
47
37
37
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
1,350
1,480
982
1,179
1,265
971
2,089
1,263
1,052
1,178
2,035
2,917
2,362
981
1,480
1,221
1,221
75
75
75
73
65
60
60
62
75
60
62
78
75
74
75
60
60
83
83
83
81
81
66
66
68
83
66
69
87
83
82
83
66
66
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
ASIA PASIFIK
Canberra
Darwin
Melbourne
Noumea
Perth
Port Moresbv
Sydney
Vanimo
Wellington
Suva
Dilli
1,250
1,220
1,220
3,520
1,220
1 220
1,220
1,220
1,220
1,134
1,158
60
52
52
56
52
50
52
50
52
48
49
29
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
2,159
2,568
2,568
3,248
2,568
123
123
123
133
123
118
123
118
123
114
117
92
92
92
67
92
89
92
89
92
86
88
(2)
l,O'+.&
3,160
642
1,840
1,710
1,747
jdih.kemenkeu.go.id
- 116 -
20.2 Pemeliharaan, Pengadaan Inventaris Kantor, Pakaian Sopir/Satpam, Sewa Kendaraan, dan Konsumsi Rapat
dalam US$)
Pemeliharaan
KOTA
NO.
(1)
(2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
AMERIKA UTARA
Chica"o
Houston
Los An"eles
New York
Ottawa
San Fransisco
Toronto
Vancouver
Washin.,ton
Kendaraan
dinas
(Unit/
Tahun)
Gedung
(m 2/Tahun)
Halaman
(m2/
Tahun)
(3)
141
(5)
Pengadaan Pakaian
Inventaris
Sopir/
Satpam
Kantor
(OT)
(Ste!)
(7)
(b)
Sewa Kendaraan
(hari)
Sedan
Bus
Mobil
Box
(81
(9)
(10}
461
461
429
350
800
800
466
350
350
350
384
418
600
600
619
370
413
353
387
46
58
70
69
41
46
39
43
275
275
232
392
383
350
392
383
366
44
43
41
708
695
722
722
682
895
682
689
895
682
682
682
300
293
304
304
287
431
287
290
377
287
287
287
608
596
619
619
585
1,136
585
591
768
585
585
585
821
806
837
837
790
1,308
790
798
1,308
790
790
790
51
50
52
52
49
99
49
49
64
49
49
49
810
745
731
753
896
755
695
682
702
835
318
293
300
300
352
648
596
585
602
717
876
806
791
814
969
54
50
49
50
60
9
9
9
9
9
20
9
9
616
667
674
688
702
1,500
671
753
302
326
330
337
344
500
329
368
242
262
265
275
276
400
286
295
493
533
539
550
562
750
537
602
667
721
729
744
760
950
726
814
41
70
45
46
47
75
45
50
72
72
72
72
72
72
72
72
9
9
9
9
9
9
9
9
731
638
721
781
631
631
631
688
358
312
353
330
309
309
309
337
287
250
314
472
275
275
596
387
585
510
577
654
505
505
800
596
791
690
779
845
682
682
682
744
49
43
48
57
42
42
48
46
12,479
12,234
72
72
9
9
353
349
204
200
275
275
663
650
153
150
43
42
11,133
13,756
11,133
10,766
11,500
72
68
63
72
63
9
9
9
9
9
315
315
315
304
325
259
252
259
251
268
275
250
250
275
250
710
663
710
686
733
710
663
710
686
733
8
8
8
8
8
82
80
82
82
72
86
72
72
84
9
9
9
9
9
10
9
9
13
695
681
695
733
767
734
767
767
715
327
320
326
345
361
345
361
361
336
306
300
306
307
291
323
291
291
315
408
400
408
409
350
431
350
350
420
8,529
10,639
8,500
9,496
7,562
8,441
7,210
7,913
63
63
80
80
63
63
63
63
9
9
15
12
9
9
9
9
695
867
1,500
775
616
688
588
645
327
797
500
450
290
324
276
303
264
500
500
391
250
261
223
245
8,001
7,825
7,500
72
Havana
Panama
9
9
9
652
638
609
307
300
287
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
EROPABARAT
Vienna
Brussel
Marseille
Paris
Berlin
Bern
Bonn
Hamburg
Geneva
Amsterdam
Frankfurt
DenHaa..
13,692
13,434
13,951
13,951
13,176
24,268
13,176
13,308
17,309
13,176
13,176
13,176
80
72
80
80
72
80
80
73
80
72
9
9
9
9
9
18
9
9
9
9
9
9
760
745
774
774
731
960
731
738
960
731
731
731
33.
34.
35.
36.
37.
EROPAUTARA
Kooenha.,en
Helsinki
Stockholm
London
Oslo
14,597
13,434
13,176
13,563
16,147
80
72
80
80
80
9
9
9
9
9
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
EROPA SELATAN
Sara.ievo
za.,reb
Athena
Lisbon
Madrid
Roma
Beograd
Vatikan
11,109
17,730
12,142
12,401
12,659
14,500
12,091
13,563
72
72
72
72
72
85
75
72
Budaoest
13,176
11,496
12,981
14,000
11,367
11,367
11,367
12,401
54.
55.
AFRIKA BARAT
Dakkar
Abuja
56.
57.
58.
59.
60.
AFRIKA TIMUR
Addis Ababa
Nairobi
Antananarivo
Dar Es Salaam
Harare
18.
19.
20.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
AMERII<A SELATAN
Bo.,ota
Brasilia
Boenos Aires
Caracas
Paramaribo
Santia"o de Chile
Quito
Lima
AMERIKA TENGAH
Meksiko
EROPATIMUR
Bratislava
Bucharest
Kiev
Moskow
Praha
Sofia
Warsawa
(111
47
46
47
49
51
50
51
51
48
8,528
8,353
8,520
8,995
9,408
9,003
9,408
9,408
8,771
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Konsumsi
Rapat
(OK)
72
72
72
72
418
409
417
441
461
441
jdih.kemenkeu.go.id
- 117 -
dalam US$!
Pemeliharaan
KOTA
NO.
(1)
(2)
61.
62.
63.
64.
65.
AFRIKA SELATAN
Windhoek
CaoeTown
Johannesburg
Maputo
Pretoria
Kendaraan
dinas
(Unit/
Tahun)
Gedung
(m2/Tahun)
Halaman
(m2/
Tahun)
(31
(41
(5)
Pengadaan Pakaian
Inventaris
Sopir/
Satpam
Kantor
(OT)
(Stel)
(7)
(b)
Sewa Kendaraan
(hari)
Sedan
Bus
Mobil
Box
(8)
(9)
(10)
Konsumsi
Rapat
(OK)
(11)
11,745
13,457
12,380
12,650
12,380
76
90
82
79
82
9
11
11
10
11
332
608
500
357
500
273
313
350
295
350
475
343
316
323
316
350
350
257
274
267
844
857
788
806
788
8
12
11
9
11
10,766
12,091
11,623
10,644
10,154
10,418
72
70
72
72
72
9
10
9
9
9
9
304
342
329
301
287
284
251
281
271
248
236
234
275
278
275
275
275
275
350
333
350
350
350
400
150
157
151
150
150
150
47
52
50
46
44
50
Kuwait
Beirut
Doha
Damaskus
Ankara
Abu Dhabi
Sana'a
Jeddah
Muscat
Rivadh
Istanbul
Dubai
11,560
11,500
10,522
9,910
10,889
10,522
10,399
10,889
11,133
10,154
10,277
10,766
10,277
10,889
11,133
74
72
63
72
72
55
72
72
72
63
72
72
72
72
72
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
9
9
503
500
458
431
474
458
453
474
484
442
447
469
447
474
484
404
401
367
346
380
367
363
380
389
354
359
376
448
380
389
227
275
250
275
275
225
275
275
275
250
275
211
275
275
275
359
350
300
350
350
285
350
350
350
300
350
350
534
350
350
154
150
125
150
150
100
150
150
150
125
150
150
150
150
150
34
50
31
29
32
31
31
32
33
30
30
32
30
32
33
87.
88.
89.
ASIATENGAH
Tashkent
Astana
Baku
10,399
11,256
11,990
63
63
63
9
9
9
453
490
522
363
393
419
250
250
250
300
300
300
125
125
125
31
33
35
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
ASIA TIMUR
Beiiing
Hongkong
Osaka
Tokvo
IPvongyang
Seoul
Shanghai
Guangzhou
9,905
9,905
10,863
10,863
10,437
10,331
9,905
9,905
72
80
80
80
72
80
72
72
9
9
9
9
9
9
9
9
371
371
407
407
391
387
371
371
397
397
436
436
419
414
397
397
441
441
484
484
465
460
441
441
397
400
436
436
419
414
397
397
309
309
339
339
326
322
309
309
20
20
22
22
21
21
20
20
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
ASIA SELATAN
Kabul
Teheran
Kolombo
Dhaka
Islamabad
Karachi
New Delhi
Mumbai
9,197
11,400
8,132
8,229
8,229
8,229
8,423
8,423
55
97
63
63
72
72
63
63
9
12
9
9
9
9
9
9
321
400
284
287
287
287
294
294
149
180
132
134
134
134
137
137
575
710
509
515
515
515
527
527
885
1,100
783
792
792
792
811
811
2,767
2,563
2,446
2,475
2,475
2,475
2,534
2,534
28
35
25
25
25
25
25
25
8,617
8,617
8,617
8,423
8,423
7,500
7,500
7,500
8,617
7,500
7,164
9,004
8,617
8,520
8,617
7,500
7,500
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
72
78
72
72
63
63
63
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
301
301
301
294
294
240
240
240
301
240
250
314
301
297
301
240
240
140
140
140
137
137
112
112
112
140
112
116
146
140
138
140
112
112
539
539
539
527
527
430
430
430
539
430
448
563
539
533
539
430
430
829
829
829
811
811
662
662
662
829
662
690
867
829
820
829
662
662
2,592
2,592
2,592
2,534
2,534
2,068
2,068
2,068
2,592
2,068
2,155
2,708
2,592
2,563
2,592
2,068
2,068
26
26
26
25
25
21
21
21
26
21
22
27
26
26
26
21
21
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
AFRIKA UTARA
Algiers
Kairo
Khartoum
Rabbat
Triooli
Tunisia
ASIABARAT
Manama
Baghdad
Amman
ASIA TENGGARA
Bandar Seri Bagawan
Bangkok
Davao City
Hanoi
Ho Chi Minh
JohorBahru
Kata Kinabalu
Kuala Lumour
Manila
Penang
Phnom Penh
Singaoura
Vientiane
Yane:on
Sone:khla
Kuching
Tawau
72
jdih.kemenkeu.go.id
- 118 -
dalam US$l
Pemeliharaan
NO.
KOTA
(2)
(1)
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
ASIA PASIFIK
Canberra
Darwin
Melbourne
Noumea
Perth
Port Moresby
Sydney
Vanimo
Wellini,ton
Suva
Dilli
Kendaraan
dinas
(Unit/
Tahun)
(3)
9,585
9,585
9,585
10,359
9,585
9,200
9,585
9,197
9,585
8,907
9,101
Gedung
(m2/Tahun)
Halaman
(m2/
Tahun)
(4)
(51
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Pengadaan Pakaian
Inventaris
Sopir/
Satpam
Kantor
(OT)
(Stel)
(7)
16I
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
334
334
334
361
334
321
334
321
334
311
318
200
156
156
168
156
149
156
149
156
145
148
Sewa Kendaraan
(hari)
Konsumsi
Sedan
Bus
Mobil
Box
(81
(9)
nor
923
923
923
997
923
885
923
923
923
857
876
2,883
2,883
2,883
3,116
2,883
2,767
2,883
2,767
2,883
2,679
2,737
600
600
600
648
600
575
600
575
600
557
569
Rapat
(OK)
(11)
29
29
29
45
29
28
29
28
29
27
27
jdih.kemenkeu.go.id
- 119 -
PENJELA SAN
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2023
YANG BERFUNG SI SEBAGAI ESTIMASI
1.
Satuan
Biaya
Transpor tasi
Darat
dari
lbu
Kota
Provinsi
ke
provinsi
ke
Kabupate n/Kota dalam Provinsi yang Sama (One Way)
Satuan
biaya
transport asi
darat
dari
ibu
kota
kabupate n/kota dalam provinsi yang sama merupaka n satuan biaya
untuk kebutuha n biaya transport asi darat bagi Pejabat Negara/P egawai
Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI /pihak lain dari tempat
keduduka n di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupate n/kota
tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebalikny a dalam rangka
pelaksan aan perjalana n dinas dalam negeri.
Catatan:
Dalam hal satuan biaya transport asi darat dari ibu kota provinsi ke
suatu kabupate n/kota dalam provinsi yang sama belum tercantum
dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, maka biaya transport asi
dimaksud mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap
memperti mbangka n
prinsip
efisiensi dan
efektivitas pelaksan aan
kegiatan.
2.
Satuan Biaya Transpor tasi dari DKI Jakarta ke Kabupate n/Kota Sekitar
(One Way)
Satuan biaya transport asi dari DKI Jakarta ke kabupate n/kota sekitar
merupak an satuan biaya untuk kebutuha n biaya transport asi bagi
Pejabat Negara/P egawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI /pihak
lain dari tempat keduduka n di DKI Jakarta ke tempat tujuan di
Kabupate n/Kota
Bogor,
Kota
Depok,
Kabupate n/Kota
Bekasi,
Kabupate n/Kota Tangeran g, Kota Tangeran g Selatan, dan Kepulaua n
Seribu atau sebalikny a dalam rangka pelaksan aan perjalana n dinas
dalam negeri.
3.
Satuan Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kabupate n/Kota Pergi Pulang
(PP)
Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupate n/kota Pergi Pulang
(PP) merupaka n satuan biaya untuk kebutuha n biaya transport asi
Pejabat Negara/P egawai Aparatur Sipil Negara/ Anggota Polri/TNI /pihak
jdih.kemenkeu.go.id
- 120 lain dalam melakuk an kegiatan /pekerja an di luar kantor dalam batas
wilayah suatu kabupa ten/kota Pulang Pergi (PP) yang berkaita n dengan
pelaksa naan
tugas
kantor/ instansi
dengan
ketentu an
tidak
menggu nakan kendara an dinas.
Satuan biaya transpo r kegiatan dalam kabupa ten/kota tidak dapat
diberika n kepada Pejabat Negara/ Pegawa i Aparatu r Sipil Negara/
Anggota Polri/TN I/pihak lain yang melakuk an kegiatan dalam komplek s
perkant oran yang sama.
Catatan :
1. Untuk kegiatan dalam kabupa ten/kota yang memerl ukan biaya
melebih i satuan biaya yang ditetapk an (termas uk moda transpo rtasi
udara dan/ atau air) dapat diberika n secara at cost.
2. Dalam hal instans i/unit penyele nggara tidak member ikan satuan
biaya transpo r kegiatan dalam kabupat en/kota , instans i/unit
pengirim dapat member ikan satuan biaya transpo r kegiatan dalam
kabupat en/kota .
3. Khusus Provinsi DKI Jakarta, yang dimaksu d kabupa ten/kota
adalah meliput i kesatua n wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur,
Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.
4.
Satuan Biaya Pemelih araan Sarana Kantor
Satuan biaya pemelih araan sarana kantor merupa kan indeks satuan
rangka
dalam
kebutuh an
untuk
digunak an
yang
biaya
memper tahanka n barang inventar is kantor (yang digunak an langsun g
oleh pegawai , khususn ya meja dan kursi), persona l compute r/notebo ok,
printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal
(beroper asi dengan baik). Untuk biaya pemelih araan genset belum
termasu k kebutuh an bahan bakar minyak.
5.
Satuan Biaya Penerje mahan dan Pengetik an
Satuan biaya penerje mahan dan pengetik an merupa kan satuan biaya
yang digunak an untuk kebutuh an biaya penerje mahan dan pengetik an
dari naskah asli ke dalam bahasa yang diingink an.
jdih.kemenkeu.go.id
- 121 -
6.
Satuan Biaya Bantuan Beasisw a Program Gelar /Nongel ar Dalam Negeri
Satuan biaya bantuan beasisw a program gelar/no ngelar dalam negeri
merupa kan satuan biaya yang digunak an untuk kebutuh an biaya
bantu an mahasis wa program gelar / nongela r dalam negeri bagi Pegawai
Aparatu r Sipil Negara/ Anggota Polri/TN I yang ditugask an untuk
melanju tkan pendidi kan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata
1 (Sl), dan pendidi kan Pascasa rjana (Strata 2 (S2) atau Strata 3 (S3))
yang terdiri dari biaya hidup dan operasio nal, uang buku dan referens i.
Biaya pelaksa naan pendidi kan ditanggu ng oleh Pemerin tah secara at
cost sedangk an untuk biaya riset program dapat dialokas ikan bantuan
biaya riset sesuai kemamp uan keuanga n kemente rian negara/ lembaga
masing- masing.
Satuan Biaya Bantuan Beasisw a Program Gelar/N ongelar Dalam Negeri
dapat diberika n melebih i besaran yang telah ditetapk an setinggi tingginy a mengac u pada pemberi an ban tuan beasisw a yang diatur oleh
Lembag a Pengelo la Dana Pendidi kan (LPDP).
Pember ian
satuan
biaya
ini
dapat
diberika n
sepanja ng
belum
memper oleh bantuan serupa dari pihak lain.
7.
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotokop i
Satuan biaya sewa mesin fotokopi merupa kan satuan biaya yang
digunak an untuk kebutuh an biaya sewa mesin fotokopi analog
dan/ a tau mesin fotokopi
digital,
untuk menunj ang pelaksa naan
operasio nal kantor. Satuan biaya ini sudah termasu k toner dan biaya
perawat an untuk penceta kan sampai dengan 6 .000 (enam ribu)
lembar /bulan.
8.
Honorar ium Narasum ber Pakar /Praktis i/Profes ional
Satuan biaya honorar ium narasum ber pakar / praktisi / profesio nal
merupa kan satuan biaya yang digunak an untuk kebutuh an honorar ium
narasum ber pakar/p raktisi/p rofesion al dari luar lingkup kemente rian
negara/ lembag a
penyele nggara
yang
mempun yai
keahlia n/
profesio nalisme dalam ilmu/bi dang tertentu dalam kegiatan seminar /
rap at/ sosialis asi/ disemin asi/ worksho p/ saraseh an/ simposi um/ diklat/
lokakar ya/ Focus
Group
Discuss ion/kegi atan
sejenis
yang
diseleng garakan baik di dalam negeri mau pun di luar negeri yang
jdih.kemenkeu.go.id
- 122 -
dilaksana kan secara langsung (ofjline) maupun daring (online) melalui
aplikasi secara live dan bukan rekaman/ hasil tapping. Untuk kegiatan
yang diselengg arakan di luar negeri, narasumb er dikelomp okkan
sebagai berikut:
Narasum ber Kelas A
Narasumb er
Pakar /Praktisi/ Profesion al
yang disetarak an dengan Menteri, ketua
dan wakil ketua lembaga negara.
Narasum ber Kelas B
Narasumb er
Pakar /Praktisi/ Profesion al
yang disetarak an dengan duta besar luar
biasa dan berkuasa penuh, duta besar
yang menjabat kepala perwakila n, pegawai
negeri Gol. IV/ c ke atas, perwira tinggi
Anggota Polri/TNI , dan anggota lembaga
negara.
Narasum ber Kelas C
Narasumb er
Pakar /Praktisi/ Profesion al
yang disetarak an dengan pegawai negeri
Gol. 111/ c sampai dengan Gol. IV /b dan
perwira menenga h Anggota Polri/TNI.
9.
Satuan Biaya Pengadaa n Bahan Makanan
Satuan biaya pengadaa n bahan makanan merupaka n satuan biaya yang
digunaka n untuk kebu tuhan biaya pengadaa n bahan makanan dan
diberikan untuk:
9.1 Pengadaa n Bahan Makanan untuk Narapida na/Tahan an dan Anak
di Lapas/Ru tan Kementer ian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Satuan biaya pengadaa n bahan makanan
diberikan kepada
Narapida na/Tahan an dan Anak.
Ketentua n lebih lanjut terkait dengan pengadaa n bahan makanan
narapida na/tahan an dan anak mengacu pada Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Catatan:
Khusus untuk Lembaga Pembinaa n Khusus (LPK) Anak dan
Lembaga Pemasyar akatan (Lapas) dengan kategori high risk, apabila
diperluka n dapat menggun akan mekanism e pengadaa n makanan
siap saji dengan besaran yang sama.
jdih.kemenkeu.go.id
- 123 -
9.2 Pengadaa n Bahan Makanan untuk Operasi Pasukan/ Latihan
Pratugas/ Latihan Pasukan Lainnya Bagi Anggota Polri/TNI, Dikma/
Taruna/K arbol/Ka det Bagi Anggota Polri/TNI, Diklat Lainnya Bagi
Kementer ian Pertahan an (Kemhan) / Anggota Polri/TNI, Anggota
yang Sakit Bagi Kemhan/ Anggota Polri/TNI, Tahanan Anggota
Polri/TNI , dan Jaga Kawal Bagi Kemhan/ Anggota Polri/TNI
a. Operasi pasukan adalah kegiatan terencana yang dilaksana kan
oleh satuan Polri/TNI dengan sasaran, waktu, tempat dan
dukungan logistik yang telah ditetapka n sebelumn ya melalui
perencan an terinci dalam rangka melaksan akan tugas Operasi
Militer
Perang/ Operasi
Militer
Selain
Perang
untuk
mempert ahankan serta melindun gi wilayah negara dan bangsa
serta kepenting an lainnya dari berbagai bentuk ancaman,
gangguan , hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun
luar negeri.
Latihan pra tugas /latihan pasukan lainnya adalah kegiatan
terencana dalam rangka kesiapan pelaksan aan operasi berupa
latihan yang terdiri dari teori dan praktek dengan sasaran,
waktu, tempat dan dukungan logistik yang telah ditetapka n
sebelumn ya melalui perencan aan terinci.
b. Dikma/T aruna/Ka rbol/Kad et
adalah
pendidika n
untuk
membent uk prajurit siswa menjadi prajurit, yang ditempuh
melalui pendidika n dasar golongan pangkat, dengan tujuan agar
memiliki tingkat kepribadi an, kemampu an intelektua l, dan
jasmani sesuai dengan peranan dan golongan pangkatn ya
Perwira.
c.
Diklat
lainnya
bagi
Kemhan/ Anggota
Polri/TNI
adalah
pendidika n untuk membent uk prajurit siswa/pel ajar menjadi
prajurit, yang ditempuh melalui pendidika n dasar golongan
pangkat, dengan tujuan agar memiliki tingkat kepribadi an,
kemampu an intelektua l, dan jasmani sesuai dengan peranan
dan golongan pangkatn ya Bintara/T amtama serta pendidika n
kemampu an/
meningka tkan
untuk
dilakukan
yang
keteramp ilan anggota.
jdih.kemenkeu.go.id
- 124 -
d. Anggota
yang
sakit
Pertaha nan/ Anggota
adalah
Polri/TN I
Pegawai
dan
Kement erian
keluarg anya
yang
dirawat / sakit (pasien).
e. Tahana n adalah Anggota Polri/TN I yang ditahan karena
pelangg aran disiplin.
f.
Jaga kawal adalah kegiatan yang dilaksan akan untuk menjaga
kesatria n/ satuan secara terus meneru s dengan kekuata n dan
tempat
tertentu
sesuai
dengan
kebutuh an
di
masing-
kesatria n/ satuan.
9.3 Pengada an Bahan Makana n Untuk Pasien Rumah Sakit dan
Penyand ang Masalah Kesejah teraan Sosial (PMKS)
a. Pengada an Bahan Makana n Pasien Rumah Sakit adalah
pengada an bahan makana n yang diberika n kepada pasien
rumah sakit pemerin tah.
b. PMKS dalam Panti Sosial/R umah Perlindu ngan Sosial adalah
pengada an bahan makana n yang diberika n kepada PMKS yang
mendap atkan pelayan an/perli ndungan /rehabil itasi sosial di
dalam Panti Sosial/R umah Perlindu ngan Sosial.
9.4 Pengada an Bahan Makana n Untuk Keluarg a Penjaga Menara Suar
(PMS), Petugas Pengam atan Laut, Anak Buah Kapal (ABK) Cadang an
pada Kapal Negara, ABK Aktif pada Kapal Negara, dan Petugas
Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Vessel Traffic Informat ion Service
(VTIS)
a. Keluarg a PMS adalah keluarg a petugas penjaga menara suar
yang ikut serta mendam pingi petugas penjaga menara suar di
lokasi
tempat bertugas .
Satuan biaya pengada an bahan
makana n untuk keluarg a penjaga menara suar diberika n
kepada istri/ suami dan anak paling banyak 2 (dua) anak)
petugas penjaga menara suar.
b. Petugas pengam atan laut adalah petugas yang melaksa nakan
survei hidrogra fi pada alur pelayara n serta melakuk an evaluasi
alur dan perlinta san serta memoni toring pelaksa naan Sarana
Bantuan Navigas i Pelayara n (SBNP).
c.
ABK Cadang an pada Kapal Negara adalah awak kapal negara
yang siaga untuk ditempa tkan pada kapal negara pada saat
sandar dan bertolak serta bongkar muat.
jdih.kemenkeu.go.id
- 125 -
d. ABK Aktif pada Kapal Negara adalah awak kapal negara yang
ditempa tkan dan bekerja di kapal negara pada posisi tertentu
pada
saat
berlayar
dan/ atau
melakuk an
operasi/ patroli
pengaw asan.
e.
Petugas SROP dan VTIS adalah petugas yang mengop erasikan
peralata n di SROP dan VTIS.
9.5 Pengada an Bahan Makana n untuk Petugas Bengkel dan Galanga n
Kapal Kenavig asian, Petugas Pabrik Gas Aga untuk Lampu Suar,
PMS, dan Kelompo k Tenaga Kesehat an Kerja Pelayara n
a. Petugas bengkel dan galanga n kapal kenavig asian adalah
petugas yang memper baiki dan merawa t sarana prasara na
kenavig asian di bengkel navigasi dan memper baiki serta
merawa t kapal negara kenavig asian di galanga n navigasi .
b. Petugas pabrik gas aga untuk lampu suar adalah petugas yang
bekerja di pabrik gas aga di Balai Teknolo gi Keselam atan
Pelayara n (BTKP), gas aga digunak an se bagai bah an bakar bagi
larnpu-l arnpu menara suar.
c.
PMS adalah petugas yang menjaga dan merawa t menara suar
agar dapat berfung si dengan baik.
d. Kelomp ok tenaga kesehat an kerja pelayara n adalah petugas
kesehat an yang bertuga s memeri ksa kondisi kesehat an para
awak kapal pada saat penguru san sertifika si kepelau tan.
9.6 Pengada an Bahan Makana n untuk Mahasis wa/Sisw a Sipil dan
Mahasis wa Militer / Semi Militer di Lingkup Sekolah Kedinas an
a. mahasis wa/ siswa sipil (seperti mahasis wa pada Sekolah Tinggi
Perikan an, Sekolah Tinggi Kesejah teraan Sosial); dan
b. mahasis wa/ siswa
(seperti
mahasis wa
mahasis wa Penerba ngan,
mahasis wa
militer / semi
Akadem i TNI / Akpol,
militer
Institut Pemerin tahan Dalarn Negeri).
Catatan :
Untuk Mahasis wa/ Siswa Sipil dan Mahasis wa Militer /Semi Militer
di Lingkup Sekolah Kedinas an yang memilik i kualifik asi khusus
dan dananya bersumb er dari PNBP dapat diberika n estimasi untuk
kebutuh an biaya pengada an bahan makana n sebesar Rp55.00 0,00
(lima puluh lima ribu rupiah).
9.7 Pengada an Bahan Makana n untuk Rescue Team
jdih.kemenkeu.go.id
- 126 Pengada an Bahan Makana n untuk Rescue Team adalah pengada an
bahan makana n yang diberika n kepada Rescue Team pada saat
melaksa nakan tugasny a (misal: penanga nan bencana ).
Catatan :
Khusus untuk Kegiatan Operasi Pencaria n dan Pertolon gan pada
saat melaksa nakan tugas operasi pencaria n dan pertolon gan pada
kecelak aan penerba ngan, kecelak aan pelayara n, bencana , dan
kondisi membah ayakan manusia , apabila diperluk an dapat
menggu nakan mekanis me pengada an makana n siap saji dengan
biaya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besaran
pengada an bahan makana n untuk rescue team.
10. Satuan Biaya Konsum si Tahana n/Deten i/ ABK Nonjust isia
Satuan biaya konsum si tahanan / deteni/ ABK nonjust isia merupa kan
satuan biaya yang digunak an untuk kebutuh an biaya pengada an paket
untuk
diberika n
nonjusti sia,
tahanan / deteni/ ABK
makana n
tahanan / deteni/ ABK nonjust isia yang antara lain berada pada rumah
tahanan Kejaksa an, Kepolisi an, Badan Narkotik a Nasiona l (BNN),
Kement erian Hukum dan Hak Asasi Manusia , Komisi Pember antasan
Korupsi (KPK), dan rumah penamp ungan sementa ra ABK nonjusti sia
pada Kernen terian Kelau tan dan Perikan an (KKP).
11. Satuan Biaya Konsum si Rapat
Satuan biaya konsum si rapat merupa kan satuan biaya yang digunak an
untuk kebutuh an biaya pengada an makan dan kudapan termasu k
minuma n untuk rapat/pe rtemuan baik untuk rapat koordin asi tingkat
menteri /eselon 1/setara maupun untuk rapat biasa dan dilaksan akan
secara langsun g (offiine) paling singkat selama 2 (dua) jam.
Rapat koordin asi tingkat menteri / eselon I/ setara adalah
rapat
koordin asi yang pesertan ya menteri /eselon 1/pejaba t yang setara.
Catatan :
1. Konsum si rapat berupa makan dan kudapan termasu k minuma n
dapat diberika n jika melibat kan unit eselon I lainnya /kement erian
negara/ lembag a lainnya /instans i pemerin tah/piha k lain.
2. Konsum si rapat berupa kudapan termasu k minuma n dapat
diberika n jika melibat kan satker / eselon II lainnya / setara.
jdih.kemenkeu.go.id
- 127 -
3. Yang dimaksud satker lainnya adalah kantor vertikal berdasark an
struktur organisas i.
12. Satuan Biaya Keperluan Sehari-ha ri Perkantor an di Dalam Negeri
Satuan biaya keperluan sehari-ha ri perkantor an di dalam negeri
merupak an satuan biaya yang digunaka n untuk kebutuha n biaya
keperluan sehari-ha ri perkantor an berupa barang habis pakai yang
secara langsung menunjan g penyeleng garaan operasion al dan untuk
memenuh i kebutuha n minimal agar suatu kantor dapat memberik an
pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang
cetak, alat-alat rumah tangga, langgana n surat kabar/ber ita/majal ah,
dan air minum pegawai.
13. Satuan Biaya Penggant ian Inventaris Lama dan/atau
Pembelian
Inventari s untuk Pegawai Barn
Satuan
biaya penggant ian
inventari s
untuk
pegawai
inventaris lama dan/ atau
barn
merupaka n
satuan
pembelian
biaya yang
digunaka n untuk kebutuha n biaya penggant ian inventaris lama
dan/ atau pembelia n inventari s bagi pegawai baru. Penggant ian
inventaris lama digunaka n untuk penggant ian meja dan kursi pegawai,
pengalok asiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah
pegawai
baru
14. Satuan Biaya Pemeliha raan dan Operasion al Kendaraa n Dinas
Satuan biaya pemeliha raan dan operasion al kendaraa n
dinas
pegawai,
sedangka n
pembelia n
inventaris
bagi
disesuaik an dengan kebutuha n.
merupak an satuan biaya yang digunaka n untuk kebutuha n biaya
pemeliha raan dan operasion al kendaraa n dinas yang digunaka n untuk
mempert ahankan kendaraa n dinas agar tetap dalam kondisi normal dan
siap pakai sesuai dengan peruntuk annya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, tetapi belum
termasuk biaya pengurus an Surat Tanda Nomor Kendaraa n (STNK) yang
besarann ya mengacu pada ketentuan peraturan perundan g-undang an.
Catatan:
1. Yang dimaksud kendaraa n operasion al dalam lingkunga n kantor
adalah kendaraa n yang digunaka n hanya dalam lingkunga n kantor.
jdih.kemenkeu.go.id
- 128 -
Contoh:
Golf car/sejen isnya yang
digunaka n
untuk
menganta r
tamu
kenegara an.
2. Khusus untuk kendaraa n dinas yang pengadaa nnya bersumbe r dari
sewa, satuan biaya operasion al tersebut hanya diperuntu kkan untuk
bahan bakar.
3. Satuan biaya ini tidak diperuntu kkan bagi:
yang
a. kendaraa n
rusak
berat
yang
memerluk an
biaya
pemeliha raan besar dan untuk selanjutn ya harus dihapusk an
dari daftar inventaris ; dan/ atau
b. pemeliha raan kendaraa n yang bersifat rekondisi dan/atau
overhaul.
15. Satuan Biaya Pemeliha raan Gedung/B angunan Dalam Negeri
Satuan biaya pemeliha raan gedung/b angunan dalam negeri merupaka n
satuan biaya yang digunaka n untuk kebutuha n biaya pemeliha raan.
maksud
dengan
negeri
dalam
di
gedung/b angunan
rutin
menjaga/ mempert ahankan gedung dan bangunan kantor di dalam
negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat
kerusaka n kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak
termasuk untuk pemeliha raan gedung/b angunan di dalam negeri yang
memiliki
spesifikas i
khusus
berdasark an
ketentuan
peraturan
perundan g-undang an.
Satuan
biaya
pemeliha raan
gedung/b angunan
dalam
negeri
dialokasi kan untuk:
a. gedung/b angunan milik negara; dan/ atau
b. gedung/b angunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam
oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya
kewajiban bagi pengguna barang untuk melakuka n pemeliha raan.
16. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemua n
Satuan biaya sewa gedung pertemua n merupaka n satuan biaya yang
digunaka n untuk kebutuha n biaya sewa gedung pertemua n untuk
pelaksan aan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinas i,
sosialisas i, seleksi/u jian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.
Gedung pertemua n adalah gedung yang biasa digunaka n untuk
jdih.kemenkeu.go.id
- 129 pertemua n dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah
termasuk sewa meja, kursi, sound system, dan fasilitas gedung
pertemua n lainnya.
17. Satuan Biaya Taksi Perjalana n Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya taksi perjalana n dinas dalam negeri merupaka n satuan
biaya yang digunaka n untuk kebutuha n biaya satu kali perjalana n taksi
dari tempat keduduka n menuju bandara/ pelabuha n/termin al/stasiun
keberang katan
kedatang an
atau
menuju
dari
bandara/ pelabuha n/termin al/ stasiun
tempat
tujuan
di
kota
bandara/
pelabuha n / terminal/ stasiun kedatang an dan se baliknya.
Dalam pelaksan aan anggaran , satuan biaya taksi perjalana n dinas
dalam negeri menggun akan metode at cost (sesuai pengeluar an).
Contoh penghitun gan alokasi biaya taksi:
Seorang pejabat/p egawai negeri melakuka n perjalana n dinas jabatan
dari Jakarta ke Medan, maka alokasi biaya taksinya sebagai berikut:
a. Berangka t
1) satuan biaya taksi dari tempat keduduka n di Jakarta ke Bandara
Soekarno -Hatta; dan
2)
satuan biaya taksi dari Bandara Kualanam u (Sumatra Utara) ke
tempat tujuan (hotel/pe nginapan /kantor) di Medan.
b. Kembali
1) satuan biaya taksi dari hotel/pen ginapan (Medan) ke Bandara
Kualanam u (Sumatra Utara); dan
2)
satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno -Hatta ke tempat
keduduka n (Jakarta).
18. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalana n Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang
(PP)
Satuan biaya tiket pesawat perjalana n dinas dalam negeri pergi pulang
adalah satuan biaya untuk pembelia n tiket pesawat udara pergi pulang
(PP) dari bandara keberang katan suatu kota ke bandara kota tujuan.
Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax,
bagasi, dan biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksan aan anggaran ,
satuan biaya tiket perjalana n dinas dalam negeri menggun akan metode
at cost (sesuai pengeluar an).
jdih.kemenkeu.go.id
- 130 19. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalana n Dinas Luar Negeri Pergi Pulang
(PP)
Satuan biaya tiket pesawat perj alanan dinas luar negeri pergi pulang
(PP) merupaka n satuan biaya yang digunaka n untuk kebutuha n biaya
pembelia n tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai
bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket
termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax dan biaya retribusi
lainnya.
Dalam pelaksan aan anggaran , satuan biaya tiket perjalana n dinas luar
negeri menggun akan metode at cost (sesuai pengeluar an).
20. Satuan Biaya Penyeleng garaan Perwakila n Republik Indonesia di Luar
Negeri
Satuan biaya penyeleng garaan perwakila n Republik Indonesia di luar
negeri merupaka n satuan biayayan g digunaka n untuk kebutuha n biaya
penyeleng garaan operasion al perwakila n Republik Indonesia di luar
negeri, berupa:
20.1 ATK, Langgana n Koran/Ma jalah, Lampu, Pengama nan Sendiri,
Ka11:tong Diplomati k, dan Jamuan
a. ATK
merupak an
satuan
biaya
yang
digunaka n
untuk
membiaya i pengadaa n kebutuha n alat tulis (misal: kertas,
ballpoint, dan amplop) yang alokasiny a dikaitkan dengan
jumlah pegawai.
b. Langgana n koran/ma jalah merupaka n satuan biaya yang
digunaka n untuk membiaya i pengadaa n media cetak.
c.
Lampu merupaka n satuan biaya yang digunaka n untuk
membiaya i pengadaa n penerang an di dalam gedung dan
halaman kantor perwakila n.
d. Pengama nan sendiri merupaka n satuan biaya yang digunaka n
untuk membiaya i tenaga kerja yang ditunjuk untuk melakuka n
e.
kegiatan pengama nan di kantor perwakila n dan wisma.
Kantong diplomati k merupaka n satuan biaya yang digunaka n
untuk membiaya i pengirima n dokumen diplomati k.
f.
Jamuan merupaka n satuan biaya yang digunaka n untuk
diplomati k yang
membiaya i kegiatan jamuan tamu
dilaksana kan di luar kantor.
jdih.kemenkeu.go.id
- 131 20.2 Pemeliha raan, Pengadaa n Inventaris Kantor, Pakaian Sopir /
Satpam, Sewa Kendaraa n, dan Konsums i Rapat
a. Pemeliha raan kendaraa n dinas merupaka n satuan biaya yang
digunaka n untuk mempert ahankan kendaraa n dinas
perwakila n Repu blik Indonesia di luar negeri agar tetap dalam
kondisi siap pakai sesuai dengan peruntuk annya, termasuk
biaya bahan bakar.
Catatan:
Untuk negara yang mempuny ai 4 (empat) musim, satuan biaya
tersebut sudah termasuk biaya penggant ian ban salju.
Dalam hal terdapat peraturan dari negara setempat yang
mewajibk an asuransi kendaraa n, biaya asuransi kendaraa n
dapat dialokasi kan sesuai kebutuha n riil dan dilengkap i
dengan data dukung yang dapat dipertang gungjawa bkan.
b. Pemeliha raan
digunaka n
gedung
untuk
merupaka n
pemeliha raan
biaya
satuan
rutin
yang
gedung/b angunan
kantor / wisma perwakila n Repu blik Indonesia di luar negeri
dengan maksud untuk menjaga/ mempert ahankan gedung/
bangunan kantor / wisma perwakila n Repu blik Indonesia di luar
negeri agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan
tingkat kerusaka n kurang dari atau sama dengan 2% (dua
persen).
Satuan biaya pemeliha raan gedung/b angunan kantor/w isma
perwakila n Repu blik Indonesia di luar negeri dialokasi kan
untuk:
1) gedung/b angunan milik negara; dan/atau
2) gedung/b angunan milik pihak lain (selain pemerinta h
Republik Indonesia ) yang disewa dan/ atau dipinjam oleh
pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang
adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakuka n
pemeliha raan.
c.
Pemeliha raan
halaman
merupaka n
satuan
digunaka n
untuk
pemeliha raan
rutin
biaya
yang
halaman
gedung/b angunan perwakila n Republik Indonesia di luar
negeri.
Catatan:
jdih.kemenkeu.go.id
- 132 -
Untuk
perwakila n
rnernpuny ai 4
Republik
(ernpat)
Indonesia
di
negara
yang
rnusirn dapat dialokasik an biaya
perneliha raan tarnbahan di luar gedung untuk fasilitas urnurn
apabila ada ketentuan perneliha raan dari negara yang
bersangk utan sesuai dengan kebutuha n riil dan dilengkap i
oleh data dukung yang dapat dipertang gungjawa bkan.
d. Pengadaa n inventaris kantor rnerupak an satuan biaya yang
digunaka n untuk rnernbiay ai pengadaa n rneja dan kursi
pegawai pada perwakila n Republik Indonesia di luar negeri.
Pengalok asiannya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
jurnlah pegawai (home staff), sedangka n pernbelia n inventaris
bagi pegawai baru disesuaik an dengan kebutuha n.
e.
Pakaian
sopir / satparn
rnerupaka n
satuan
biaya
yang
digunaka n untuk rnernbiay ai pengadaa n pakaian dinas harian
sopir / satparn pada perwakila n Republik Indonesia di luar
negeri.
f.
Sewa kendaraa n sedan, bus, dan rnobil box rnerupak an satuan
biaya yang digunaka n untuk rnernbiaya i ke bu tuhan biaya sewa
kendaraa n sedan, bus dengan kapasitas 32 (tiga puluh dua)
penurnpa ng selarna 8 (delapan) jarn, dan rnobil box untuk
kegiatan yang sifatnya insidentil dan dilakukan secara selektif
serta efisien. Satuan biaya sewa tersebut sudah terrnasuk biaya
bahan bakar dan pengernudi.
g.
Konsurns i rapat rnerupak an satuan biaya yang digunaka n
untuk rnernbiay ai kebutuha n biaya pengadaa n konsurnsi rapat
biasa yang diselengg arakan di kantor, dirnana di dalarnnya
sudah terrnasuk rnakan dan kudapan.
Catatan Urnurn Larnpiran II:
1.
Kernenter ian negara/le rnbaga dalarn rnelaksan akan ketentuan standar
biaya rnasukan agar rnelakuka n langkah-l angkah efisiensi anggaran
sebagai berikut:
a. pelaksan aan kegiatan perjalana n dinas bersifat sangat selektif, sesuai
tingkat prioritas dan/ atau urgensiny a dan diarahkan pada kegiatan
yang dilaksana kan secara daring (online);
jdih.kemenkeu.go.id
- 133 -
b. lebih mengutam akan pengguna an produk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menenga h (UMKM) dalarn negeri; dan
c. pengawas an atas pengguna an Standar Biaya Masukan dilakukan
secara aktif oleh Aparat Pengawas Intern Pemerinta h kementer ian
negara/le mbaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundan gundangan .
2.
Mekanism e pelaksan aan dan pertanggu ngjawaba n atas perjalana n dinas
mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Perj alanan Dinas.
3.
Untuk satuan biaya pemeliha raan dan operasion al kendaraa n dinas,
pemeliha raan sarana kantor, penggant ian inventaris lama dan/ atau
pembelia n inventaris untuk pegawai baru, pengadaa n bahan makanan ,
konsums i rapat, sewa mesin fotokopi, pemeliha raan gedung/b angunan
dalarn negeri, pada beberapa kabupate n diberikan toleransi pengusul an
satuan biaya melebihi ketentuan yang tercantum dalarn Peraturan Menteri
ini sehingga menjadi sebagai berikut:
No.
Provinsi
Kabupate n
1.
Sumatra
Labuhan Batu
Utara
Selatan
2.
Sumatra
Toleransi
143%
Provinsi Sumatra Utara
Nias Utara
141%
Sarnosir
141%
To ba Samo sir
132%
Kep. Mentawai
184%
4.
dari Satuan biaya
Provinsi Sumatra Barat
Barat
3.
dari Satuan biaya
Kepulaua n
Kep. Anambas
146%
dari Satuan biaya
Riau
Natuna
133%
Provinsi Kepulaua n
Kalimant an
Ketapang
150%
dari Satuan biaya
Provinsi Kaliman tan
Barat
Barat
5.
Kalimant an
Kutai
Timur
Kartaneg ara
138%
dari Satuan biaya
Provinsi Kalimant an
Timur
6.
Kalimant an
Utara
Tana Tidung
190%
dari Satuan biaya
Provinsi Kalimant an
Utara
jdih.kemenkeu.go.id
- 134 -
No. Provinsi
7.
Maluku
Toleransi
Kabupaten
Buru Selatan
164%
dari Satuan biaya
Kep. Aru
144%
Provinsi Maluku
Maluku Barat
189%
Daya
Maluku
142%
Tenggara
Maluku
158%
Tenggara Barat
8.
Papua
Tual
168%
Asmat
131%
Dogiyai
138%
Intan Jaya
258%
Jayawijaya
147%
LannyJaya
213%
Mamberano
237%
dari Satuan biaya
Provinsi Papua
Tengah
9.
Merauke
148%
Nduga
189%
Peg. Bintang
228%
Puncak
271%
PuncakJaya
244%
Sarmi
144%
Tolikara
231%
Yalimo
230%
Papua Barat Fak-Fak
151%
dari Satuan biaya
Maybrat
153%
Provinsi Papua Barat
RajaAmpat
147%
Tambrauw
175%
jdih.kemenkeu.go.id
- 135 -
Pengertian Istilw:
a.
OJ
Orang/Jam
b.
OH
Orang/Hari
C.
OB
Orang/ Bulan
d.
OT
Orang/Tahun
e.
OP
Orang/ Paket
f.
OK
Orang/Kegiatan
g.
OR
Orang/Respond en
h.
Oter
Orang/Terbitan
1.
OJP
Orang/ Jam Pelajaran
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian
I ·-.1'---11'.
·
MAS SOEHARTO
NIP 196909221990 011001 ~
jdih.kemenkeu.go.id