AL-HAWALAH
Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Fiqih Muamalah
Dosen pengampu: Dr. Cihwanul Kirom, Lc. M.E.I
Disusun oleh:
1. Adinda Dwi Ariyanti (2350510135)
2. Linda Eka Ramandani (2350510147)
3. Ahmad Fauzi Arkadia (2350510157)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2024
PEMBAHASAN
A. Pengertian Al-Hawalah
Secara bahasa hawalah adalah al-intiqal dan al-tahwil, yang artinya
memindahkan atau mengalihkan. Abudrrahman al-jaziri berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan hawalah menurut bahasa adalah:
‫اَلنَّ ْق ُل ِم ْن َم َح ٍّل ِإلَى َم َح ِل‬
Artinya: Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain.
M. Abdul Mujid dkk, mendefinisikan bahwa hawalah adalah memindahkan
utang dari seseorang kepada orang lain atau melimpahkan tanggungjawab
membayar utang dari seseorang kepada orang lain. Muhammad Syafi’i Antonio
mengemukakan, bahwa hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang
berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
Misalkan secara sederhana dapat dijelaskan bahwa si A memberi pinjaman
kepada B, sedangkan si B masih mempunyai piutang kepada si C. Begitu B tidak
mampu membayar utang pada A, maka B mengalihkan beban utang kepada C.
Dengan demikian, C Harus membayar utang B kepada A. Oleh karena itu utang C
sebelumnya pada B dianggap selesai.
Sedangkan pengertian hawalah menurut istilah, para ulama berbeda-beda
dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:
1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hawalah adalah memindahkan tagihan
dari tanggungjawab yang berutang kepada yang lain yang punya
tanggungjawab kewajiban pula.
2. Al-Jaaziri sendiri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hawalah
adalah pemindahan utang dari tanggungjawab seseorang menjadi
tanggungjawab orang lain.
3. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan
hawalah adalah akad yang menetapkan pemindahan bebas uang dari
seseorang kepada orang lain.
2
4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan
hawalah adalah akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban
seseorang menjadi beban yang lain
5. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, bahwa hawalah adalah pemindahan dari
beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahannya.
6. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan hawalah adalah pemindahan
utang dari beban yang seseorang menjadi beban orang lain.
7. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan hawalah adalah pemindahan
dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal’alaih.
8. Menurut Idris Ahmad, hawalah adalah semacam akad ijab dan kabul,
pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang
lain, bahwa orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang
memindahkan.1
B. Dasar Hukum
1. Al-qur’an
"Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 280).
Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang
yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang.
Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan jika (orang yang
berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan." Hal ini tidak seperti perlakuan orang jahiliyah dahulu. Orang
jahiliyah tersebut mengatakan kepada orang yang berutang ketika tiba batas
waktu pelunasan: "Kamu harus lunasi utangmu tersebut. Jika tidak, kamu akan
kena riba." Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah
wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan utangnya, maka ini hukumnya
sunnah (dianjurkan). Orang yang berhati baik seperti inilah (dengan
1
Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, ed. Ahmad Sanusi, Edisi Pert (Serang: Media Madani, 2018).
3
membebaskan sebagian atau seluruh utang) yang akan mendapatkan kebaikan
dan pahala yang melimpah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman (yang
artinya), "Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uwang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.".
2. Sunnah
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah bersabda
ْ ‫ َم‬: ‫سلَّم‬
ُ ِ ‫ط ُل الغَنِي‬
‫ظ ْل ٌم فَإِذَا أَتْبَ َع‬
ُ ‫ع ْنهَ ا َ َّن َر‬
َ ُ‫صلَّى ّللا‬
َ ‫ي ّللا‬
ِ ‫ع ْن اَبِ ْي ُه َري َْرة َ َر‬
َ
َ ‫علَ ْي ِه َو‬
َ ِ‫س ْو َل ّللا‬
َ ‫ض‬
‫علَى َملِيءٍّ فَ ْليَتَّبِ ْع‬
َ ‫أ َ َحدُ ُك ْم‬
Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda:Penguluruluran
pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk
kezaliman. Jika pembayaran piutang salah seorang di antara kalian dialihkan
kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut
diterima.2
Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang
mengutangkan, jika orang yang berutang menghawalahkan kepada orang yang
kaya, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada
orang yang dihawalahkan (muhal alaih). Dengan demikian, haknya dapat
terpenuhi.
3. Ijma
Ulama sepakat memperbolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang
yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang.
Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.3
2
Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, ed. Dadi M.H. Basri, Edisi pert
(Jakarta: Gema Insana Press, 2001).
3
Antonio.
4
4. Landasan hukum positif
Hawalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah
mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Perbankan Syariah. Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun
2008, hawalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Pasal 19 ayat (1) huruf
g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa "Kegiatan usaha
bank umum syariah meliputi: melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad
hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah". Produk
jasa perbankan syariah berdasarkan akad hawalah secara teknis mendasarkan pada
Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI No. 719/19/PBI/2007 tentang
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Kegiatan Dana dan Penyaluran
Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan
PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 huruf c PBI No. 9/19/PBI/2007 menyebutkan
bahwa "Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
dilakukan sebagai berikut dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan
antara lain akad kafalah, hawalah dan sharf".4
C. Rukun dan syarat
Seperti rukun akad pada umumnya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa
rukun akad hawalah adalah akad hawalah itu sendiri, yaitu pernyataan kehendak
untuk memindahkan utang dari pihak muhil kepada pihak muhal alaih. Misalnya,
pihak muhil berkata kepada da’in (pihak yang berpiutang),”Saya pindahkan utang
saya kepada Tuan A”. Pernyataan persetujuan dari pihak muhal dan muhal alaih
dapat berupa kalimat: ‘Saya setuju” atau kalimat lain yang substansinya sama.
Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rida atau relanya muhal alaih merupakan
syarat sempurnanya akad hawalah karena akad hawalah melahirkan tanggung
jawab muhal alaih untuk melunasi utang muhil kepada pihak muhal.
4
wulan siti Mariyam, “Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan
Syariah,” Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah,
2018, 1–130.
5
Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiah, sebagaimana terdapat dalam
kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili, al-Sayyid Sabiq
dalam kitab Fiqh al-Sunnah menjelaskan bahwa akad hawalah termasuk akad yang
tidak memerlukan ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan atau
perbuatan yang menunjukkan persetujuan), tetapi boleh dilakukan dalam bentuk
perbuatan yang menunjukkan akad hawalah.
Dalam pandangan jumhur ulama, rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang
berakad serta bentuk akad atau perjanjiannya, diantaranya:
1. Muhil (madin) adalah pihal yang memiliki utang (madin) yang
memindahkan kewajiban pembayaran atau pelunasan utangnya kepada
muhal alaih.
2. Muhal(muhtal/hawil/da’in) adalah pihak yang memiliki piutang (da’in)
yang hak pelunasan piutangnya dialihkan kepada muhal alaih.
3. Muhal alaih (muhtal ‘alaih) adalah pihak yang menerima kewajiban
melunasi utang muhil kepada muhal.
4. Muhal bih/Muhtal bih (dain) adalah utang yang dipindahkan kewajiban
pembayaran atau pelunasannya kepada muhal’alaih.
5. Shighat akad adalah pernyataan penawaran (ijab) dari muhil dan pernyataan
persetujuan (qabul) dari muhal ‘alaih.5
Akad atau transaksi hawalah akan menjadi sah apabila terpenuhi syaratsyarat yang berkaitan dengan pihak pertamana (al-muhil), pihak kedua (al-muhal),
dan pihak ketiga (al-muhal alaih), serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri (almuhal bih).
Syarat-syarat yang diperlukan pihak pertama (al-muhil) adalah:
1. Cakap hukum (dewasa dan berakal)
Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal.
Hiwalah tidak sah bila dilakukan anak-anak meskipun ia sudah mengerti
(mumayyiz), ataupun dilakukan oleh orang gila.
2. Ridanya muhil
5
Jaih Mubarok, Fikih Mu’amalah Maliyyah, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2017).
6
Ada pernyataan persetujuan atau rida. Jika pihak pertama dipaksa untuk
melakukan hiwalah maka akad itu tidak sah. Adapun persyaratan ini
berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina
harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada pihak
lain.6
Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak kedua (al-muhal) sebagai berikut:
1. Cakap hukum (dewasa dan berakal)
Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal.
Hiwalah tidak sah bila dilakukan anak-anak meskipun ia sudah mengerti
(mumayyiz), ataupun dilakukan oleh orang gila.
2. Ridanya muhal
Ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah.
Persyaratan ini berdasakan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam
membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit
membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak
kedua.7
Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak ketiga (al-muhal ‘alaih) adalah:
1. Cakap hukum (dewasa dan berakal)
Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal.
Hiwalah tidak sah bila dilakukan anak-anak meskipun ia sudah mengerti
(mumayyiz), ataupun dilakukan oleh orang gila.8
2. Ridanya muhal’alaih
Adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (al-muhal ‘alaih). Hal ini
diharuskan karena tindakan hiwalah merupakan tindakan hukum yang
melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga (al-muhal ‘alaih) untuk
membayar utang kepada pihak kedua (al-muhal), sedangkan kewajiban
membayar utang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yang
6
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, ed. Pena Grafika, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2010).
Ghazaly.
8
Ghazaly.
7
7
berutang kepada pihak kedua. Atas dasar itu, kewajiban itu hanya dapat
dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui akad hiwalah.9
3. Majelis akad
Dalam pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, pernyataan perse-tujuan
(acceptance/qabul) akad hawalah harus dilakukan oleh muhal ‘alaih dalam
majelis akad. Apabila muhal ‘alaih menerima berita dari pihak lain mengenai
kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan utang muhil, tetapi muhal ‘alaih
tidak hadir pada majelis akad, akad hawalah tersebut tidak sah dan tidak efektif.
Abu Yusuf berpendapat bahwa akad hawalah-nya sah, tetapi tidak efektif
(nafadz).10
Syarat-syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (al-Muhal bih)
adalah:
1. Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang
yang telah pasti.
2. Pembayaran utang itu mesti sama waktu jatuh tempo pem- bayarannya. Jika
terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran di antara kedua utang itu,
maka hiwalah tidak sah.
3. Utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga
kepada pihak kedua mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara
kedua utang itu terdapat perbedaan jumlah, misalnya utang dalam bentuk
uang, atau perbedaan kualitas misalnya utang dalam bentuk barang, maka
hiwalah itu tidak sah.11
D. Jenis-Jenis Hawalah
1. Hawalah Muthlaqoh
Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama)
kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak
ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A
9
Mubarok, Fikih Mu’amalah Maliyyah.
Mubarok.
11
Ghazaly, Fiqh Muamalat.
10
8
berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C
tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka hiwalah ini disebut
Muthlaqoh. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi’ah sedangkan jumhur ulama
mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah.
2. Hawalah Muqoyyadah
Hiwalah Muqoyyadah terjadi jika Muhil mengalihkan hak penagihan Muhal
kepada Muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada Muhal. Inilah
hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga madzhab
selain madzhab hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan hiwalah
muqayyadah dan mensyaratkan pada hiwalah muqayyadah agar utang muhal
kepada Muhil dan utang muhal alaih kepada Muhil harus sama, baik sifat maupun
jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah hiwalahnya. Tetapi
jika salah satunya berbeda, maka hiwalah tidak sah. 12
Madzab Hanafi membagi hiwalah dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi
obyek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua:
1. Hawalah Haq
Hawalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang
yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang
bertindak sebagai Muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada
pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau
berganti, yang berganti adalah piutang.
2. Hawalah Dayn
Hawalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai
hutang kepadanya. Ini berbeza dari hawalah Haq. Pada hakikatnya hiwalah dayn
sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan terdahulu. Jadi, AlHawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang
berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama,
hali ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang)
12
Imam Mustofa and Dwi Lestari, “Implementasi Hawalah Dalam Lembaga Jurusan : S1
Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,” 2017.
9
menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang berkewajiban membayar
utang.13
E. Beban Muhil Setelah Hawalah
Dalam buku Fiqh Sunah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa apabila hiwalah
berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil menjadi gugur. Andai kata
muhil ‘alaih mengalami kebangkrutan atau membantah adanya hiwalah atau
meninggal dunia maka pihak kedua (al-muhal) tidak boleh kembali lagi berurusan
dengan pihak pertama (al-muhil) karena memang utangnya telah di hiwalahkan.
Demikianlah pendapat Jumhur Ulama.
Berbeda dengan Jumhur Ulama, Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam
keadaan muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang
yang mengutangkannya (al-muhal) boleh menagih utangnya lagi kepada pihak
pertama (al-muhil). Sementara mazhab Maliki berpendapat apabila muhil telah
menipu muhal ternyata muhal ‘alaih adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatu
apa pun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Dalam
kitab al-Muwatta Imam Malik menulis bahwa orang yang menghiwalahkan utang
kepada orang lain, kemudian muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau
meninggal dunia dan ia belum membayar kewajibannya, maka muhal tidak boleh
kembali kepada muhil.14
Perlu dikemukakan bahwa akad hiwalah ini mempunyai jangka waktu
berlakunya. Akad hiwalah akan berakhir apabila:
1.
Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hiwalah belum
dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak
penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil.
2. Hilangnya hak muhal ‟ alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia
mengingkari adanya akad hiwalah sementara muhal tidak dapat
menghadirkan bukti atau saksi.
13
14
bidin A, “Implementasi Hawalah Dalam Hukum Islam” 4, no. 1 (2017): 9–15.
Ghazaly, Fiqh Muamalat.
10
3. Jika muhal ‘alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal. Ini
berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.
4. Meninggalnya muhal sementara Muhal ‘alaih mewarisi harta hiwalah
karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini
hiwalah muqoyyadah, maka berakhirlah sudah akad hiwalah itu menurut
madzhab Hanafi.
5. Jika Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada
muhal ‘alaih dan ia menerima hibah tersebut.
6. Jika muhal menghapuskan kewajiban membayar hutang muhal ‘alaih.15
F. Implementasi Hawalah dalam Lembaga Keuangan Syariah
Hawalah dalam teknis perbankan merupakan akad pengalihan piutang
nasabah (muhal) kepada bank (muhal ‘alaih). Nasabah meminta bantuan bank
agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan
pihak yang berutang (muhil). Selanjutnya bank akan menagih kepada pihak
yang berutang tersebut. Atas bantuan bank membayarkan terlebih dahulu
piutang nasabah, bank dapat membebankan per jasa penagihan Penetapannya
dilakukan dengan memerhatikan besar kecilaya risiko tidak tertagihnya piutang.
Akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan,
di antaranya:
1. Memungkinksn penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan
silmutan.
2. Tersedia talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan
3. Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan nonpembiayaan bagi bank syariah.
15
Mustofa and Lestari, “Implementasi Hawalah Dalam Lembaga Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.”
11
Beberapa produk jasa bank syariah yang menggunakan akad alhawalah antara lain:
1. Factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki
piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank,
bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagih dari pihak
ketiga.
2. Post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa
membayarkan dahulu piutang tersebut.
3. Bill discounting pada dasarnya sama dengan hawalah, namun dalam
bill discounting nasabah harus mebayar fee-based income.
Hawalah dalam pandangan Bank Muamalat Indonesia adalah pengalihan
utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
Dalam istilah fuqaha, hal itu merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang
yang berutang) menjadi tanggungan (muhal alaih) atau orang yang berkewajiban
membayar utang.
Skema implementasi hawalah dalam lembaga keuangan syariah setidaknya
dapat digambarkan sebagai berikut:
Muhal ‘alaih
(Factor/Bank)
2. invoice
5. Bayar
4. Tagih
3. Bayar
Muhal
(Penyuplai)
1. Suplai Barang
Muhil
(Pembeli)
Berdasarkan skema diatas , dapat dijelaskan dengan penjelasan sebagai
berikut:
1. Produsen atau penyuplai barang (muhal) menyuplai barang kepada pembeli
(muhil).
12
2. Setelah barang sampai di tangan pembeli, kemudian muhil menandatangani
bukti penerimaan dan memberikan berkas tagihan.
3. Kemudian bank syari'ah (muhal ‘alaih) dan produsen (muhal) melakukan
akad hawalah;
4. Produsen mengirimkan berkas tagihan kepada bank syariah untuk diproses
dan dicairkan;
5. Bank membayar tagihan kepada produsen (muhal);
6. Setelah itu bank syariah memberikan berkas tagihan kepada pembeli
(muhil);
7. Pembeli (muhil) membayar tagihan kepada bank syariah, bisa cash atau
angsuran.16
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Ru’fah. Fiqih Muamalah. Edited by Ahmad Sanusi. Edisi Pert. Serang: Media
Madani, 2018.
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Edited by Dadi M.H.
Basri. Edisi pert. Jakarta: Gema Insana Press, 2001.
bidin A. “Implementasi Hawalah Dalam Hukum Islam” 4, no. 1 (2017): 9–15.
Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Edited by Pena Grafika. Edisi Pert. Jakarta:
Kencana, 2010.
Mariyam, wulan siti. “Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di
Perbankan Syariah.” Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di
Perbankan Syariah, 2018, 1–130.
Mubarok, Jaih. Fikih Mu’amalah Maliyyah. Edited by Iqbal Triadi Nugraha. Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2017.
16
Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, Edisi keti (Depok: PT RajaGrafindo Persada,
2018).
13
Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer. Edisi keti. Depok: PT RajaGrafindo
Persada, 2018.
Mustofa, Imam, and Dwi Lestari. “Implementasi Hawalah Dalam Lembaga Jurusan : S1
Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,” 2017.
14