AL-HAWALAH Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Fiqih Muamalah Dosen pengampu: Dr. Cihwanul Kirom, Lc. M.E.I Disusun oleh: 1. Adinda Dwi Ariyanti (2350510135) 2. Linda Eka Ramandani (2350510147) 3. Ahmad Fauzi Arkadia (2350510157) PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2024 PEMBAHASAN A. Pengertian Al-Hawalah Secara bahasa hawalah adalah al-intiqal dan al-tahwil, yang artinya memindahkan atau mengalihkan. Abudrrahman al-jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hawalah menurut bahasa adalah: اَلنَّ ْق ُل ِم ْن َم َح ٍّل ِإلَى َم َح ِل Artinya: Pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. M. Abdul Mujid dkk, mendefinisikan bahwa hawalah adalah memindahkan utang dari seseorang kepada orang lain atau melimpahkan tanggungjawab membayar utang dari seseorang kepada orang lain. Muhammad Syafi’i Antonio mengemukakan, bahwa hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Misalkan secara sederhana dapat dijelaskan bahwa si A memberi pinjaman kepada B, sedangkan si B masih mempunyai piutang kepada si C. Begitu B tidak mampu membayar utang pada A, maka B mengalihkan beban utang kepada C. Dengan demikian, C Harus membayar utang B kepada A. Oleh karena itu utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Sedangkan pengertian hawalah menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut: 1. Menurut Hanafiyah, yang dimaksud hawalah adalah memindahkan tagihan dari tanggungjawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggungjawab kewajiban pula. 2. Al-Jaaziri sendiri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hawalah adalah pemindahan utang dari tanggungjawab seseorang menjadi tanggungjawab orang lain. 3. Syihab Al-Din Al-Qalyubi berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hawalah adalah akad yang menetapkan pemindahan bebas uang dari seseorang kepada orang lain. 2 4. Muhammad Syatha al-Dimyati berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hawalah adalah akad yang menetapkan pemindahan utang dari beban seseorang menjadi beban yang lain 5. Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, bahwa hawalah adalah pemindahan dari beban yang memindahkan menjadi beban yang menerima pemindahannya. 6. Menurut Taqiyuddin, yang dimaksud dengan hawalah adalah pemindahan utang dari beban yang seseorang menjadi beban orang lain. 7. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan hawalah adalah pemindahan dari tanggungan muhil menjadi tanggungan muhal’alaih. 8. Menurut Idris Ahmad, hawalah adalah semacam akad ijab dan kabul, pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, bahwa orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan.1 B. Dasar Hukum 1. Al-qur’an "Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 280). Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, di mana orang tersebut belum bisa melunasi utang. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan." Hal ini tidak seperti perlakuan orang jahiliyah dahulu. Orang jahiliyah tersebut mengatakan kepada orang yang berutang ketika tiba batas waktu pelunasan: "Kamu harus lunasi utangmu tersebut. Jika tidak, kamu akan kena riba." Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan utangnya, maka ini hukumnya sunnah (dianjurkan). Orang yang berhati baik seperti inilah (dengan 1 Ru’fah Abdullah, Fiqih Muamalah, ed. Ahmad Sanusi, Edisi Pert (Serang: Media Madani, 2018). 3 membebaskan sebagian atau seluruh utang) yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan menyedekahkan (sebagian atau semua uwang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.". 2. Sunnah Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda ْ َم: سلَّم ُ ِ ط ُل الغَنِي ظ ْل ٌم فَإِذَا أَتْبَ َع ُ ع ْنهَ ا َ َّن َر َ ُصلَّى ّللا َ ي ّللا ِ ع ْن اَبِ ْي ُه َري َْرة َ َر َ َ علَ ْي ِه َو َ ِس ْو َل ّللا َ ض علَى َملِيءٍّ فَ ْليَتَّبِ ْع َ أ َ َحدُ ُك ْم Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah bersabda:Penguluruluran pembayaran utang yang dilakukan oleh seorang kaya merupakan sebuah bentuk kezaliman. Jika pembayaran piutang salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang lain yang mudah membayar utang, hendaklah pengalihan tersebut diterima.2 Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghawalahkan kepada orang yang kaya, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan (muhal alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi. 3. Ijma Ulama sepakat memperbolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.3 2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, ed. Dadi M.H. Basri, Edisi pert (Jakarta: Gema Insana Press, 2001). 3 Antonio. 4 4. Landasan hukum positif Hawalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008, hawalah mendapatkan dasar hukum yang lebih kokoh. Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa "Kegiatan usaha bank umum syariah meliputi: melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hiwalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah". Produk jasa perbankan syariah berdasarkan akad hawalah secara teknis mendasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu PBI No. 719/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Kegiatan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 huruf c PBI No. 9/19/PBI/2007 menyebutkan bahwa "Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain akad kafalah, hawalah dan sharf".4 C. Rukun dan syarat Seperti rukun akad pada umumnya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hawalah adalah akad hawalah itu sendiri, yaitu pernyataan kehendak untuk memindahkan utang dari pihak muhil kepada pihak muhal alaih. Misalnya, pihak muhil berkata kepada da’in (pihak yang berpiutang),”Saya pindahkan utang saya kepada Tuan A”. Pernyataan persetujuan dari pihak muhal dan muhal alaih dapat berupa kalimat: ‘Saya setuju” atau kalimat lain yang substansinya sama. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rida atau relanya muhal alaih merupakan syarat sempurnanya akad hawalah karena akad hawalah melahirkan tanggung jawab muhal alaih untuk melunasi utang muhil kepada pihak muhal. 4 wulan siti Mariyam, “Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah,” Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah, 2018, 1–130. 5 Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiah, sebagaimana terdapat dalam kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah al-Zuhaili, al-Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah menjelaskan bahwa akad hawalah termasuk akad yang tidak memerlukan ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan atau perbuatan yang menunjukkan persetujuan), tetapi boleh dilakukan dalam bentuk perbuatan yang menunjukkan akad hawalah. Dalam pandangan jumhur ulama, rukun akad terdiri atas pihak-pihak yang berakad serta bentuk akad atau perjanjiannya, diantaranya: 1. Muhil (madin) adalah pihal yang memiliki utang (madin) yang memindahkan kewajiban pembayaran atau pelunasan utangnya kepada muhal alaih. 2. Muhal(muhtal/hawil/da’in) adalah pihak yang memiliki piutang (da’in) yang hak pelunasan piutangnya dialihkan kepada muhal alaih. 3. Muhal alaih (muhtal ‘alaih) adalah pihak yang menerima kewajiban melunasi utang muhil kepada muhal. 4. Muhal bih/Muhtal bih (dain) adalah utang yang dipindahkan kewajiban pembayaran atau pelunasannya kepada muhal’alaih. 5. Shighat akad adalah pernyataan penawaran (ijab) dari muhil dan pernyataan persetujuan (qabul) dari muhal ‘alaih.5 Akad atau transaksi hawalah akan menjadi sah apabila terpenuhi syaratsyarat yang berkaitan dengan pihak pertamana (al-muhil), pihak kedua (al-muhal), dan pihak ketiga (al-muhal alaih), serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri (almuhal bih). Syarat-syarat yang diperlukan pihak pertama (al-muhil) adalah: 1. Cakap hukum (dewasa dan berakal) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. Hiwalah tidak sah bila dilakukan anak-anak meskipun ia sudah mengerti (mumayyiz), ataupun dilakukan oleh orang gila. 2. Ridanya muhil 5 Jaih Mubarok, Fikih Mu’amalah Maliyyah, ed. Iqbal Triadi Nugraha (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017). 6 Ada pernyataan persetujuan atau rida. Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan hiwalah maka akad itu tidak sah. Adapun persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar utang dialihkan kepada pihak lain.6 Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak kedua (al-muhal) sebagai berikut: 1. Cakap hukum (dewasa dan berakal) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. Hiwalah tidak sah bila dilakukan anak-anak meskipun ia sudah mengerti (mumayyiz), ataupun dilakukan oleh orang gila. 2. Ridanya muhal Ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Persyaratan ini berdasakan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar utang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua.7 Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak ketiga (al-muhal ‘alaih) adalah: 1. Cakap hukum (dewasa dan berakal) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu baligh dan berakal. Hiwalah tidak sah bila dilakukan anak-anak meskipun ia sudah mengerti (mumayyiz), ataupun dilakukan oleh orang gila.8 2. Ridanya muhal’alaih Adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (al-muhal ‘alaih). Hal ini diharuskan karena tindakan hiwalah merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga (al-muhal ‘alaih) untuk membayar utang kepada pihak kedua (al-muhal), sedangkan kewajiban membayar utang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yang 6 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, ed. Pena Grafika, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2010). Ghazaly. 8 Ghazaly. 7 7 berutang kepada pihak kedua. Atas dasar itu, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui akad hiwalah.9 3. Majelis akad Dalam pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, pernyataan perse-tujuan (acceptance/qabul) akad hawalah harus dilakukan oleh muhal ‘alaih dalam majelis akad. Apabila muhal ‘alaih menerima berita dari pihak lain mengenai kewajiban pembayaran dan/atau pelunasan utang muhil, tetapi muhal ‘alaih tidak hadir pada majelis akad, akad hawalah tersebut tidak sah dan tidak efektif. Abu Yusuf berpendapat bahwa akad hawalah-nya sah, tetapi tidak efektif (nafadz).10 Syarat-syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (al-Muhal bih) adalah: 1. Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang telah pasti. 2. Pembayaran utang itu mesti sama waktu jatuh tempo pem- bayarannya. Jika terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran di antara kedua utang itu, maka hiwalah tidak sah. 3. Utang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak kedua mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua utang itu terdapat perbedaan jumlah, misalnya utang dalam bentuk uang, atau perbedaan kualitas misalnya utang dalam bentuk barang, maka hiwalah itu tidak sah.11 D. Jenis-Jenis Hawalah 1. Hawalah Muthlaqoh Hiwalah Muthlaqoh terjadi jika orang yang berhutang (orang pertama) kepada orang lain (orang kedua) mengalihkan hak penagihannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang pertama. Jika A 9 Mubarok, Fikih Mu’amalah Maliyyah. Mubarok. 11 Ghazaly, Fiqh Muamalat. 10 8 berhutang kepada B dan A mengalihkan hak penagihan B kepada C, sementara C tidak punya hubungan hutang piutang kepada B, maka hiwalah ini disebut Muthlaqoh. Ini hanya dalam madzhab Hanafi dan Syi’ah sedangkan jumhur ulama mengklasifikasikan jenis hiwalah ini sebagai kafalah. 2. Hawalah Muqoyyadah Hiwalah Muqoyyadah terjadi jika Muhil mengalihkan hak penagihan Muhal kepada Muhal alaih karena yang terakhir punya hutang kepada Muhal. Inilah hiwalah yang boleh (jaiz) berdasarkan kesepakatan para ulama. Ketiga madzhab selain madzhab hanafi berpendapat bahwa hanya membolehkan hiwalah muqayyadah dan mensyaratkan pada hiwalah muqayyadah agar utang muhal kepada Muhil dan utang muhal alaih kepada Muhil harus sama, baik sifat maupun jumlahnya. Jika sudah sama jenis dan jumlahnya, maka sahlah hiwalahnya. Tetapi jika salah satunya berbeda, maka hiwalah tidak sah. 12 Madzab Hanafi membagi hiwalah dalam berbagai bagian. Ditinjau dari segi obyek akad, maka hiwalah dapat dibagi dua: 1. Hawalah Haq Hawalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. 2. Hawalah Dayn Hawalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeza dari hawalah Haq. Pada hakikatnya hiwalah dayn sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan terdahulu. Jadi, AlHawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hali ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) 12 Imam Mustofa and Dwi Lestari, “Implementasi Hawalah Dalam Lembaga Jurusan : S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,” 2017. 9 menjadi tanggungan muhal ‘alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.13 E. Beban Muhil Setelah Hawalah Dalam buku Fiqh Sunah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil menjadi gugur. Andai kata muhil ‘alaih mengalami kebangkrutan atau membantah adanya hiwalah atau meninggal dunia maka pihak kedua (al-muhal) tidak boleh kembali lagi berurusan dengan pihak pertama (al-muhil) karena memang utangnya telah di hiwalahkan. Demikianlah pendapat Jumhur Ulama. Berbeda dengan Jumhur Ulama, Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam keadaan muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkannya (al-muhal) boleh menagih utangnya lagi kepada pihak pertama (al-muhil). Sementara mazhab Maliki berpendapat apabila muhil telah menipu muhal ternyata muhal ‘alaih adalah orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apa pun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Dalam kitab al-Muwatta Imam Malik menulis bahwa orang yang menghiwalahkan utang kepada orang lain, kemudian muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajibannya, maka muhal tidak boleh kembali kepada muhil.14 Perlu dikemukakan bahwa akad hiwalah ini mempunyai jangka waktu berlakunya. Akad hiwalah akan berakhir apabila: 1. Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hiwalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu difasakh. Dalam keadaan ini hak penagihan dari muhal akan kembali lagi kepada muhil. 2. Hilangnya hak muhal ‟ alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hiwalah sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi. 13 14 bidin A, “Implementasi Hawalah Dalam Hukum Islam” 4, no. 1 (2017): 9–15. Ghazaly, Fiqh Muamalat. 10 3. Jika muhal ‘alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada muhal. Ini berarti akad hiwalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak. 4. Meninggalnya muhal sementara Muhal ‘alaih mewarisi harta hiwalah karena pewarisan merupakan salah satu sebab kepemilikan. Jika akad ini hiwalah muqoyyadah, maka berakhirlah sudah akad hiwalah itu menurut madzhab Hanafi. 5. Jika Muhal menghibahkan atau menyedekahkan harta hiwalah kepada muhal ‘alaih dan ia menerima hibah tersebut. 6. Jika muhal menghapuskan kewajiban membayar hutang muhal ‘alaih.15 F. Implementasi Hawalah dalam Lembaga Keuangan Syariah Hawalah dalam teknis perbankan merupakan akad pengalihan piutang nasabah (muhal) kepada bank (muhal ‘alaih). Nasabah meminta bantuan bank agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berutang (muhil). Selanjutnya bank akan menagih kepada pihak yang berutang tersebut. Atas bantuan bank membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat membebankan per jasa penagihan Penetapannya dilakukan dengan memerhatikan besar kecilaya risiko tidak tertagihnya piutang. Akad hawalah dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, di antaranya: 1. Memungkinksn penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan silmutan. 2. Tersedia talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan 3. Dapat menjadi salah satu fee-based income/sumber pendapatan nonpembiayaan bagi bank syariah. 15 Mustofa and Lestari, “Implementasi Hawalah Dalam Lembaga Jurusan : S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.” 11 Beberapa produk jasa bank syariah yang menggunakan akad alhawalah antara lain: 1. Factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagih dari pihak ketiga. 2. Post dated check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dahulu piutang tersebut. 3. Bill discounting pada dasarnya sama dengan hawalah, namun dalam bill discounting nasabah harus mebayar fee-based income. Hawalah dalam pandangan Bank Muamalat Indonesia adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah fuqaha, hal itu merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan (muhal alaih) atau orang yang berkewajiban membayar utang. Skema implementasi hawalah dalam lembaga keuangan syariah setidaknya dapat digambarkan sebagai berikut: Muhal ‘alaih (Factor/Bank) 2. invoice 5. Bayar 4. Tagih 3. Bayar Muhal (Penyuplai) 1. Suplai Barang Muhil (Pembeli) Berdasarkan skema diatas , dapat dijelaskan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Produsen atau penyuplai barang (muhal) menyuplai barang kepada pembeli (muhil). 12 2. Setelah barang sampai di tangan pembeli, kemudian muhil menandatangani bukti penerimaan dan memberikan berkas tagihan. 3. Kemudian bank syari'ah (muhal ‘alaih) dan produsen (muhal) melakukan akad hawalah; 4. Produsen mengirimkan berkas tagihan kepada bank syariah untuk diproses dan dicairkan; 5. Bank membayar tagihan kepada produsen (muhal); 6. Setelah itu bank syariah memberikan berkas tagihan kepada pembeli (muhil); 7. Pembeli (muhil) membayar tagihan kepada bank syariah, bisa cash atau angsuran.16 DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Ru’fah. Fiqih Muamalah. Edited by Ahmad Sanusi. Edisi Pert. Serang: Media Madani, 2018. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Edited by Dadi M.H. Basri. Edisi pert. Jakarta: Gema Insana Press, 2001. bidin A. “Implementasi Hawalah Dalam Hukum Islam” 4, no. 1 (2017): 9–15. Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Edited by Pena Grafika. Edisi Pert. Jakarta: Kencana, 2010. Mariyam, wulan siti. “Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah.” Implementasi Akad Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah, 2018, 1–130. Mubarok, Jaih. Fikih Mu’amalah Maliyyah. Edited by Iqbal Triadi Nugraha. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017. 16 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, Edisi keti (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018). 13 Mustofa, Imam. Fiqih Muamalah Kontemporer. Edisi keti. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018. Mustofa, Imam, and Dwi Lestari. “Implementasi Hawalah Dalam Lembaga Jurusan : S1 Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,” 2017. 14
0
You can add this document to your study collection(s)
Sign in Available only to authorized usersYou can add this document to your saved list
Sign in Available only to authorized users(For complaints, use another form )