ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
PUTUSAN
Nomor : 1396 K/PID.SUS/2016
ng
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH
AGUNG
gu
memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah
Nama lengkap
: SRI MULIANI;
Tempat lahir
: Medan;
Umur / Tgl. lahir
: 50 tahun / 12 Oktober 1965;
Jenis kelamin
: Perempuan;
Kebangsaan
: Indonesia;
Agama
: Islam;
Tempat tinggal
: Jl. Damar III No. 22 Kelurahan Pulau Brayan
ub
lik
am
ah
A
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
ep
II Kecamatan Medan Timur;
ah
k
Pekerjaan
: Kepala Kantor Cabang Pembantu PT. BRI
Agroniaga Tbk, Medan;
In
do
ne
si
R
Terdakwa berada di dalam tahanan :
1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April
A
gu
ng
2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2015 sampai
dengan tanggal 24 Mei 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I (Pertama), sejak tanggal 25 Mei
2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II (kedua), sejak tanggal 24 Juni
lik
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11
Agustus 2015 ;
ub
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak
tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan,
sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
ep
ka
m
ah
2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 ;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
ng
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 November 2015
on
Hal. 1 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;
es
Nopember 2015 ;
R
Medan, sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 1
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Desember 2015
sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
ng
11. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Januari 2016
sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
12. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak
gu
tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
13. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 04 April 2016
A
sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
ah
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Ketua Muda Pidana Nomor : 2310/2016/S.550.Tah.Sus/PP/2016/MA
ub
lik
tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima
puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2016;
am
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Ketua Muda Pidana Nomor : 2311/2016/S.550.Tah.Sus/PP/2016/MA
ep
tanggal 04 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60
ah
k
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 17 Juni 2016;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
In
do
ne
si
R
Ketua Muda Pidana Nomor : 3306/2016/S.550.Tah.Sus/PP/2016/MA
tanggal 08 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30
A
gu
ng
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Ketua Muda Pidana Nomor : 3307/2016/S.550.Tah.Sus/PP/2016/MA
tanggal 08 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 September 2016;
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
lik
berikut :
PRIMAIR :
ub
Bahwa dia Terdakwa SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang
Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk yang beralamat di Jalan S. Parman, Medan,
baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan
Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu PT.
ep
ka
m
ah
pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai
Bri Agroniaga Tbk S. Parman Medan, dan Drs. Khaidar ASWAN selaku Pegawai
Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General
ng
Manager PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 10/F1100/80, tanggal 03 Mei
on
Hal. 2 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
2010, (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan
es
R
PT. Pertamina UPMS-I Medan, dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 2
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi sejak Bulan Mei 2012
sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu
bertempat di Kantor Cabang Pembantu PT. Bri
ng
waktu dalam tahun 2012,
Agroniaga,TBK yang beralamat di Jalan S. Parman Medan,
atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor
gu
46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7
A
Pebruari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan
ah
mengadilinya, sebagai orang
yang melakukan, atau turut serta melakukan,
ub
lik
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau
am
perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
-
Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2012, Drs. Khaidar Aswan Selaku Ketua
ep
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan memerintahkan Nazaruddin
ah
k
selaku Manager Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, untuk
mencari Bank yang bersedia melakukan kerjasama, dan memberikan
In
do
ne
si
R
fasilitas kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan, kemudian Nazaruddin pergi menuju Kantor Cabang Pembantu Bank
A
gu
ng
PT. Bri Agroniaga, Tbk yang beralamat di Jalan S. Parman Medan, lalu
bertemu dengan
Terdakwa, selanjutnya Nazaruddin memperkenalkan
dirinya selaku Manager Koperasi Karyawan Pertaminan UPMS-I Medan
yang diperintahkan Drs. Khaidar Aswan untuk mencari Bank yang bersedia
melakukan kerjasama, dan memberikan fasilitas kredit kepada anggota
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
-
lik
ah
menelefon Nazaruddin, dimana tujuan Terdakwa menelefon Nazaruddin
adalah agar diadakan pertemuan antara Terdakwa yang mewakili Bank PT.
ub
m
Bri Agroniaga, Tbk dengan Drs. Khaidar Aswan kemudian Nazaruddin
melaporkannya kepada Drs. Khaidar Aswan, selanjutnya Drs. Khaidar
ka
Aswan menyetujuinya, dan menyampaikan kepada Nazaruddin, agar
ep
dilakukan pertemuan di Rumah Makan Garuda yang terletak di Jalan
Pattimura Medan;
bersama dengan Bambang Wirawan dan dari Pihak Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan dihadiri
ng
oleh Drs. Khaidar Aswan, OK. Ridho
on
Hal. 3 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
selaku Bendahara, dan Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, serta Nazaruddin,
es
Dalam pertemuan di Rumah Makan Garuda tersebut dihadiri oleh Terdakwa
R
-
M
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Selanjutnya setelah melakukan pertemuan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa
Halaman 3
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dimana dalam pertemuan tersebut dilakukan tukar menukar informasi, dan
saling memberikan nomor handphone antara Pengurus Koperasi Karyawan
-
ng
Pertamina UPMS-I Medan dengan Pihak PT. Bri Agroniaga, Tbk;
Setelah dilakukan pertemuan pertama tersebut, lalu dilakukan pertemuan
kedua oleh Terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan, dengan Drs.
gu
Khaidar Aswan, OK. Ridho, dan Kusnadi Tarmizi , bertempat di ruang kerja
Drs. Khaidar Aswan Kantor PT. Pertamina UPMS-I Medan, dan beberapa
ruangan Koperasi, dan bertemu dengan Nazaruddin untuk meminta data-
data Koperasi, kemudian Nazaruddin menghubungi Drs. Khaidar Aswan,
selanjutnya
Drs.
Khaidar
Aswan
memerintahkan
Nazaruddin
ub
lik
ah
A
hari kemudian Terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan datang ke
agar
memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan Koperasi tahun 2010,
am
Surat Keputusan Pengurus Koperasi, Akta Pendirian Koperasi, Rekening
Koran Bank Mandiri (rekening pendapatan Koperasi), dan Rapat Anggota
ah
k
-
ep
Tahunan (RAT) 2010;
Pada tanggal 29 Mei 2012, Terdakwa, melakukan kunjungan nasabah ke
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa didampingi oleh
In
do
ne
si
R
Bambang Wirawan dimana tujuan kunjungan tersebut adalah untuk
penawaran kredit konsumtif karyawan, dan kredit karyawan untuk tujuan
A
gu
ng
produktif kepada Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan,
dan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut di buat dan ditanda tangani
oleh Terdakwa dalam satu Laporan Kunjungan Nasabah, dan dikirim ke
Direktur Bisnis, dan Divisi Bisnis Kemitraan Kantor Pusat untuk meminta
tanggapan berupa opini dan rekomendasi;
-
Atas Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang dibuat dan ditanda tangani
•
Apabila
penyaluran
dengan
executing
lebih
kurang
Rp.5.000.000.000.- (lima miliyar rupiah), akan di handel oleh Divisi Non
Agro;
•
ka
pola
lik
rekomendasi sebagai berikut:
ub
m
ah
oleh Terdakwa tersebut, oleh Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini dan
Agar di negosiasikan via Channeling, serta Opini, dan rekomendasi
•
Upayakan payrollnya di PT. Bri Agroniaga, Tbk;
•
Ada PKS antara Agro, dan Koperasinya;
M
Kemudian
atas
hasil
opini
dan
rekomendasi
tersebut,
Terdakwa
on
Hal. 4 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
memberitahu agar Drs. Khaidar Aswan membuat surat permohonan kredit
es
ep
Agar di follow up, executing or channeling, Ok;
R
•
ng
ah
Direktur Bisnis (Zuhri Anwar) pada tanggal 29 Mei 2012, berisikan:
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 4
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
pinjaman anggota Koperasi ke PT. Bri Agroniaga, Tbk Kantor Cabang
Pembantu yang beralamat di Jalan S. Parman Medan;
Pada tanggal 04 Juni 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi
ng
-
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan surat Nomor :568 Kr.IV 2012,
mengajukan permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi Karyawan
gu
Pertamina UPMS-I Medan kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk Kantor Cabang
Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S. Parman Medan sejumlah
lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
•
ah
A
Rp.20.445.500.000.- (dua puluh miliyar empat ratus empat puluh lima juta
Take Over dari Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.14.445.500.000.-
ub
lik
(empat belas miliyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu
rupiah) per tanggal 23 Mei 2012, dengan jangka waktu kredit selama 5
am
(lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
•
Pengajuan pinjaman baru anggota sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam
ah
k
•
Pola
pembiayaan
ep
miliyar rupiah);
dengan
executing,
dan
koperasi
akan
Bahwa
dalam
R
Bank Agro sampai lunas;
surat
permohonan
tersebut
In
do
ne
si
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembayaran anggsuran ke
Khaidar
Aswan
juga
A
gu
ng
melampirkan daftar anggota dan karywan tetap koperasi karyawan
Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 1.795 anggota;
-
Atas surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. Bri
Agroniaga, Tbk yang diajukan Drs. Khaidar Aswan tersebut, pada tanggal 06
Juni 2012, Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) Pengusul, dan
Zulfan Effendi selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, serta diketahui oleh
membuat
Memorandum
Analisa
041/011/MAK/VI/2012 sebagai berikut :
•
Tujuan:
Kredit
(MAK)
lik
Cabang
Nomor
:
ub
m
ah
Terdakwa, Islah selaku Team Leader, dan Erwin Irnanda selaku Kepala
untuk kebutuhan pinjaman anggota, dan Take Over kredit dari Bank ICB
•
Pokok Permasalahan:
ep
ka
Bumi Putera dengan pola executing;
ah
Kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun,
R
sedangkan yang diinginkan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
es
Skim Pembiayaan:
on
Hal. 5 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
•
ng
M
Medan adalah 5 (lima) tahun;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 5
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Skim Pembiayaan yang diberikan adalah executing dalam bentuk
Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) non revolving, dimana penyaluran kredit
ng
langsung diberikan Bri Agroniaga kepada Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan;
Jangka waktu Pembayaran angsuran 60 (enam puluh) bulan;
gu
Jaminan diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada
PT. Bri Agroniaga, Tbk berupa Cessie dari anggota koperasi, yaitu Kuasa
(THT),
gaji
terakhir,
pesangon,
dana
pension
kompensasi/ benefit lainnya;
•
bonus
dan/atau
Tugas dan tanggung jawab Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I
ub
lik
ah
A
Pemotongan Gaji, dan hak Prefent lainnya seperi Tunjangan Hari Tua
Medan, menyerahkan daftar rekapitulsi pinjaman masing-masing anggota
am
yang akan mengajukan kredit ke koperasi karyawan Pertamina UPMS-I
Medan yang berisikan yaitu : nominal pengajuan pinjaman per anggota,
waktu
kredit,
tempat
dan
tanggal
lahir,
NIK
beserta
ep
jangka
ah
k
departemennya masa kerja;
•
Prosedur pengajuan Pinjaman dari anggota Koperasi Karywan Pertamina
In
do
ne
si
R
UPMS-I Medan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Setiap anggota mengisi formulir anggota ke Koperasi Karyawan
A
gu
ng
Pertamina UPMS-I Medan dan melengkapi dokumen pribadi antara
lain foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, slip gaji terakhir, surat
kuasa pemotongan gaji dan kuasa preferent seperti tunjangan hari
tua, gaji terakhir, pesangon, dana pensiun, bonus dan/atau
kompensasi/benefit-benefit dari anggota koperasi kepada koperasi
UMPS-I Medan;
b. Membayarkan hasil pemotongan tersebut kerekening koperasi
lik
ah
karyawan Pertamina UPMS-I Medan pada Bank Agro untuk mengisi
seluruh atau sisa kewajiban pada Bank Agro dalam hal koperasi
ub
m
karyawan Pertamina UPMS-I Medan pensiun/ mengundurkan diri/
diberhentikan;
ka
c. Koperasi
karyawan
Pertamina
UPMS-I
Medan
menghimpun
ah
ke
Bank
Agro
ep
pengajuan dari masing-masing anggota dan selanjutnya mengirimkan
daftar
rekapitulasi
nama
anggota
peminjam,
diketahui oleh bagian SDM PT Pertamina UPMS-I Medan sebagai
Hal. 6 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
on
Prosedur pencairan pinjaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
gu
•
ng
M
dasar pemotongan gaji;
es
R
persyaratan administrasi, surat keterangan dan rekomendasi yang
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 6
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
a. Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I Medan mengirimkan daftar
rekapitulasi
nama-nama
anggota
peminjam,
kelengkapan
ng
administrasi beserta surat keterangan dan rekomendasi yang
diketahui oleh Bagian SDM PT Pertamina (Persero) sebagai
pemotongan gaji;
gu
b. Bank Agro akan melakukan seleksi dan verifikasi data pengajuan
masing-masing anggota;
A
c. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang
disetujui untuk memperoleh pinjaman di cover dengan asuransi jiwa
ah
dengan banker’s clause Bank Agro;
ub
lik
d. Setelah dianggap memenuhi persyaratan maka dilakukan penarikan
plafond pinjaman yang dilakukan
berdasarkan masing-masing
am
kelompok pencairan dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro;
ep
e. Adanya Hold dana satu kali angsuran, dan ditampung pada rekening
ah
k
escrow sampai dengan pinjaman lunas;
•
Prosedur pembayaran angsuran pinjaman:
In
do
ne
si
R
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan akan menagih angsuran
masing-masing anggota peminjam ke Bagian SDM PT. Pertamina
A
gu
ng
UPMS-I Medan berdasarkan Surat Kuasa pemotongan gaji, dan
selanjutnya akan disetor ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan di Bank Agro setiap bulannya untuk pembayaran
anggsuran;
•
Hubungan dengan perbankan menunjukkan kondisi baik (Kolektibilitas
lancar) berdasarkan BI Cheking per tanggal 29 Mei 2012, baik koperasi
Kondisi keuangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan periode
lik
•
31 Desember 2009, dan 2010;
•
Aspek Jaminan:
ub
m
ah
maupun pengurus koperasi;
a. Cessie potong gaji dari anggota Koperasi, dan bagian SDM PT.
ka
Pertamina UPMS-I Medan;
ep
b. Surat Pernyataan/ Kuasa dari anggota koperasi yang isinya
ah
menjelaskan:
menyerahkan jaminan kepada koperasi hak keutamaan apabila
ng
M
terjadi wanprestasi, dan secara otomatis beralih ke Bank Agro,
on
Hal. 7 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
menyerahkan tunjangan hari tua, pesangon, asuransi tenaga
es
R
c. ,”kuasa pemotongan gaji dari anggota koperasi kepada bagian SDM,
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 7
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kerja/jaminan sosial tenaga kerja dan pembayaran lainnya yang akan
diperoleh untuk pelunasan kewajiban apabila terjadi PHK, meninggal
ng
dunia atau tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.”
d. Surat Pernyataan Bagian SDM PT. Pertamina UPMS-I Medan
tentang
kesediaan
memotong
gaji
anggota
koperasi
dan
gu
menyerahkannya kepada koperasi Pertamina UPMS-I Medan;
•
Analisa resiko kredit :
A
a. Positif Point :
- Legalitas koperasi karyawan Pertamina UPMS-I medan telah
ah
berbadan Hukum, dan dikelola secara profesional;
ub
lik
- Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertanggung jawab
penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban anggsuran ke Bank
am
Agro;
- Dicover oleh asuransi jiwa;
ep
- Tingkat turn over karyawan relatif rendah;
ah
k
- Adanya potensi di luar kredit karyawan yang dapat diprospek
untuk modal dan investasi;
In
do
ne
si
R
b. Negative Point:
- Pihak Koperasi Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan akan
A
gu
ng
memastikan dan menseleksi secara ketat kesanggupan rasional
angusran masing-masing anggota dari THP (sudah termasuk
potongan di Bank lain dan Koperasi;
- Bila terdapat anggota meninggal dunia, atau PHK atau sebab
lainnya hal ini akan ditanggung oleh Koperasi Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan untuk pelunasan sisa kewajibannya;
Ijin prinsip:
lik
a. Untuk plafond yang di Take Over dari Bank ICB Bumi Putera tidak
dilengkapi data-data anggota sebagai pengajuan baru, hal ini akan
diakomodir dengan sibuatkan persyaratan dari anggota yang
ub
m
ah
•
menyatakan bersedia pinjamannya di Take Over dan jangka waktu
ka
diperpanjang menjadi lima tahun, dan dibuatkan rekapitulasi yang
ep
disetujui/ direkomendasi oleh Bagian SDM PT. Pertamina UPMS-
ah
Imedan, dan Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
kerja dan masa kerja, tempat dan tanggal lahir, plafond dan jangka
on
Hal. 8 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
waktu kredit;
es
R
yang menjelaskan : nama anggota, NIK dan unit kerja, tanggal mulai
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 8
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
b. Jaminan yang diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan kepada Bank Agro berupa piutang Koperasi Karyawan
ng
Pertamina UPMS-I Medan kepada anggota peminjam sebesar 100%
dari penarikan plafond per batch yang diikat secara intern;
•
Kesimpulan dan rekomendasi:
gu
a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan merupakan badan
usaha koperasi yang dikelola secara profesional dan telah memiliki
ah
A
reputasi dan track record yang baik dan dibawah naungan PT.
Pertamina Region I Medan;
b. .....
maka
Kantor
Cabang
Pembantu
Jalan
S.
Parman
c. Syarat-syarat pencairan:
ub
lik
merekomendasikan pengajuan kredit (pola executing);
am
- Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
- Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatan
ep
jaminan secara intern;
ah
k
- Menandatangani Tanda Terima Uang;
- Melampirkan
rekapitulasi
daftar
nama-nama
anggota
yang
In
do
ne
si
R
mengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi
dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diketahui
A
gu
ng
oleh bagian SDM PT. Pertamina UPMS-I Medan sebagai
pemotong gaji, kelengkapan administrasi, dan total nominal
plafond;
• Syarat-syarat kredit lainnya:
a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat
Pernyataan bahwa Pinjaman dari Bank Agro akan dipergunakan
untuk anggota koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang
Pertamina UPMS-I Medan;
ub
m
b. Bank Berhak menolak permohonan pengajuan kredit apabila tidak
memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan di dalam perjanjian
kredit;
Pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juli 2012, dilakukan kunjungan nasabah
ep
-
ke Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, oleh Terdakwa,
ah
ka
lik
ah
merupakan karyawan tetap dan karyawan Koperasi Karyawan
Pembantu S. Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi
ng
M
Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, untuk melakukan
on
Hal. 9 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
pertemuan dengan Drs. Khaidar Aswan selaku mewakili pengurus Koperasi
es
R
Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 9
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan tujuan untuk menindak lanjuti
permohonan kredit yang akan disalurkan
kepada anggota Koperasi
ng
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan hasil pertemuan tersebut
diperoleh fakta sebagai berikut :
a. PT. Bri Agroniaga, Tbk menawarkan pola penyaluran kredit channeling,
gu
dimana Koperasi Karyawan Pertamina menjadi Mitra Kredit, dimana
Koperasi Karyawan Pertamina diberikan
PT. Bri
untuk menanda tangani Perjanjiann Kredit dengan
debitur;
b. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang mendapat
ah
A
Agroniaga, Tbk
kuasa mewakili
ub
lik
fasilitas kredit dari Bank ICB Bumi Putera terdiri dari 412 (empat ratus
dua belas) orang karyawan tetap PT. Pertamina (total out standing kredit
am
Rp.12,77 Miliyar), dan 94 (Sembilan puluh empat) orang karyawan
outsourching (total out standing kredit Rp.567 juta);
ep
c. Gaji karyawan outsourching di Kantor Pusat Pertamina UPMS-I Medan,
ah
k
diwajibkan dibayarkan melalui Simpanan Anggota Koperasi Karyawan
R
dapat dilakukan oleh Koperasi Karyawan Pertamina;
In
do
ne
si
Pertamina, sehingga pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit
Dengan Rencana Tindak lanjut sebagai Kerjasama penyaluran kredit kepada
A
gu
ng
karyawan tetap PT. Pertamina dengan pola channeling, dimana Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebagai mitra penyalur dapat diberikan
kewenangan oleh Bank;
Persyaratan debitur, yaitu Karyawan tetap PT. Pertamina, dan Pencairan
kredit ke rekening masing-masing debitur, yang kemudian ditransfer untuk
pelunasan kredit oleh PT. Bri Agroniaga, Tbk ke Bank ICB Bumi Putera
menjamin
dan
bertanggungjawab
atas
kelengkapan,
lik
Koperasi
dan
kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada Bank;
Dari hasil pertemuan Terdakwa, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account
ub
-
m
ah
berdasarkan Surat Kuasa Debitur kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan
Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S. Parman, serta Witri Surjanti
Kantor Pusat,
dengan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi
ep
ka
selaku Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK)
ah
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Nazaruddin, dengan menyatakan
Menyalurkan kredit hanya untuk karyawan tetap PT. Pertamina UPMS-I
ng
M
Medan, dan Karyawan Tetap Koperasi dengan pola channeling (Koperasi
on
Hal. 10 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Karywan Pertamina sebagai agen pemasaran);
es
•
R
bersedia berkerjasama untuk:
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 10
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Melakukan pelunasan kredit karyawan tetap yang telah mendapat
R
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, untuk dipindahkan ke PT. Bri
ng
Agroniaga, Tbk sebesar outstanding kredit, dan diperpanjang waktunya
menjadi 5 (lima) tahun kedepan untuk meringankan pembayaran
angsuran kredit;
Untuk menjamin pinjaman yang diberikan, Pengurus Koperasi Karyawan
gu
•
Pertamina UPMS-I Medan bersedia diberi tugas dan tanggungjawab
-
Melakukan sosialisasi, dan memasarkan kredit;
-
Melakukan analis calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman
ub
lik
ah
A
yaitu:
sesuai dengan ketentuan dan criteria PT. Bri Agroniaga, Tbk ;
-
Melakukan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap keabsahan asli
am
dokumen yang akan mengajukan, dan menyerahkannya kepada PT.
-
Menjamin kelancaran pembayaran anggsuran kredit sampai lunas;
-
Memberitahukan secara tertulis apabila ada karyawan/ti yang
ep
ah
k
Bri Agroniaga, Tbk;
meninggal dunia/ PHK/ mengundurkan diri selambat-lambatnya 15
kelengkapannya;
Mempersyaratkan kepada karyawan/ti peminjam untuk membuka
A
gu
ng
-
In
do
ne
si
R
(lima belas) hari kalender dengan melampirkan fotocopy dokumen/
tabungan di Bank AGRO, dengan saldo minimal 1(satu) kali
kewajiban angsuran pada saat pencairan kredit;
-
Membuat
Perjanjian Kerjasama Penyaluran kredit channeling
dengan Bank AGRO;
-
Koperasi Karyawan Pertamina sebagai Mitra Penyalur berhak
lik
kredit setiap pemasaran, dan jasa penagihan sebesar 0,5% dari
biaya provisi kredit;
atas dasar usulan kelayakan diatas, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua
ub
m
ah
mendapatkan jasa pemasaran, dan jasa penagihan dari anggsuran
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengajukan permohonan Ijin
ka
Prinsip kepada PT Bri Agroniaga Tbk memohon ijin prinsip agar dapat
ep
dilakukan pelunasan pinjaman Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I
ah
Medan, dan Karyawan tetap PT. Pertamina di Bank ICB Bumi Putera dengan
oleh Bank AGRO, meningat lokasi kerjanya berada di 5 (lima) provinsi
ng
M
(Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nangro Aceh Darusallam, Riau, dan
on
Hal. 11 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Kepulauan Riau);
es
R
pola channeling sebelum dokumen masing-masing debitur lengkap diterima
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 11
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
- Pada tanggal 16 Juli 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan,dan Erwin Irnanda
membuat Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012, kemudian
ng
disampaikan kepada Direktur Bisnis melalui Divisi Ritel dan Kemitraan PT.
Bri Agroniaga, Tbk, perihal usulan kelayakan kerjasama dengan Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, yang merujuk kepada Memorandum
gu
Analisa Kredit (MAK) Nomor :041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012
yang dibuat dan diajukan oleh Kantor Cabang Pembantu sebelumnya, dan
A
hasil kunjungan nasabah tanggal 09 Juli 2012, berikut kesanggupan
bekerjasama oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan,
- Pada
tanggal
17
Juli
2012,
Terdakwa
dan
Bambang
Wirawan,
ub
lik
ah
dan usulan ijin prisip yang diajukan Drs. Khaidar Aswan;
menyampaikan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kepada Direktur Bisnis
am
PT. Bri Agroniaga, Tbk melalui Divisi Ritel dan Kemitraan, dalam laporan
tersebut Terdakwa dan Bambang Wirawan menyatakan adanya surat
ep
pernyataan masing-masing debitur atas kesediaannya diperpanjang jangka
ah
k
waktu kredit, dan disetujui oleh bagian SDM PT. Pertamina UMPS-I Medan,
walaupun Terdakwa dan Bambang Wirawan mengetahui Surat Pernyataan
In
do
ne
si
R
masing-masing debitur tersebut tidak pernah dibuat oleh masing-masing
debitur, kemudian dilakukan analisa oleh Witri Sujanti selaku Accoutt Officer,
A
gu
ng
dan Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Ritel dan Kemitraan Kantor
Pusat PT. Bri Agroniaga, selanjutnya diajukan kepada Zuhri Anwar selaku
Direktur Bisnis, untuk meminta pertimbangan dan persetujuan, kemudian
pada tanggal 18 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis menyetujui
untuk di follow up sesuai dengan ketentuan PT. Bri Agroniaga, Tbk;
- Pada tanggal 19 Juli 2012, Witri Surjanti selaku Account Officer (AO)
Koperasi
Karyawan
Pertamina
lik
kepada Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Mitra Penyalur
UPMS-I
23/BRK/RVW/VII/2012, yang beriksikan:
Medan
Nomor
:
ub
m
ah
Pemrakarsa, mengajukan Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit
• Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;
ka
• Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;
ep
• Usulan dan Rekomendasi pelayanan kredit karyawan:
ah
Merekomendasikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan layak
R
sebagai mitra penyalur kredit karyawan tetap
PT. Pertamina dan
es
on
Hal. 12 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Karyawan tetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 12
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat Edaran
Direksi Nomor :003/SE/Dir.02.03/BKM/V/2012 tentang revisi ketentuan
ng
kredit karyawan dan Pensiun tanggal 31 Mei 2012;
• Ijin Prinsip:
1. Kewenangan
Koperasi
Karyawan
Pertamina
UPMS-I
Medan
gu
memberikan rekomendasi kepada anggota yang akan mengajukan
fasilitas kredit ke PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan diketahui atas calon
ah
A
debitur;
2. Sehubungan dengan pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi
Putera, mohon ijin prinnsip agar pencairan fasilitas kredit tersebut
ub
lik
dapat dilakukan sebelum dokumen pengajuan kredit ke Bank AGRO
lengkap terkumpul, pihak Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I Medan
am
wajib menyerahkan:
-
Surat
Keterangan
dari
Bank
ICB
Bumi
Putera
mengenai
ep
outstanding kredit yang harus dilunasi oleh pihak Koperasi, dengan
Bumi Putera;
Surat Persetujuan debitur untuk memperpanjang gasilitas kredit
R
-
In
do
ne
si
ah
k
perincian outstanding kredit masing-masing debitur di Bank ICB
menjadi 5 (lima) tahun di PT. Bri Agroniaga, Tbk , dan diketahui
A
gu
ng
SDM PT. Pertamina;
-
Fotocopy KTP, dan Nomor Induk Karyawan (NIK);
-
Surat
Pernyataan
dari
Koperasi
untuk
menjamin
dan
bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
debitur yang diserahkan kepada bank, dan kesanggupan Koperasi
untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit diatas secara
lik
pencairan kredit;
Kemudian diajukan kepada Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi
Bisnis Kemitraan, dan oleh Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi
ub
m
ah
bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
Bisnis Kemitraan memberikan opini untuk dapat di follow up, dan disetujui
ka
dengan pola channeling, selanjutnya diserahkan kepada Zuhri Anwar
ep
selaku Direktur Bisnis, selanjutnya berdasarkan surat lembar persetujuan
ah
Nomor :23/BRK/ RVW/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku
- Setuju dengan pertimbangan Divisi Kemitraan;
on
Hal. 13 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
bulan;
ng
M
- Harus dilengkapi seluruh dokumen-dokumennya dalam waktu 1 (satu)
es
R
Direktur Bisnis memberikan opini sebagai berikut:
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 13
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Bahwa Terdakwa, dan
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bambang Wirawan dalam melakukan Kunjungan
Nasabah tanggal 29 Mei 2012, dan dalam Membuat Memorandum Analisa
ng
Kradit (MAK) Nomor :041/011/MAK/ VI/2012, tanggal 06 Juni 2012, tidak
melakukan analisa
sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana
Terdakwa bersama Bambang Wirawan tidak melakukan analisa terhadap
gu
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 35 Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19
Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan
A
Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk
Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notuen
Terdakwa,
Bambang
Wirawan,
ub
lik
ah
Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, sehingga baik oleh
dan
Drs.
Khaidar
Aswan
berniat
menggunakan kredit/pinjaman yang akan diberikan oleh PT. Bri Agroniaga,
am
Tbk bukanlah untuk disalurkan kepada Karyawan Tetap Pertamina, akan
tetapi untuk dipergunakan oleh Drs. Khaidar Aswan sendiri;
ep
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan surat Nomor :092/SRT/BBP-
ah
k
MDN/CLAG/VIII/2012, sesuai dengan permintaan informasi saldo hutang
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Bank ICB Bumi Putera
In
do
ne
si
R
Cabang Medan memberikan informasi sisa saldo hutang Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan per tanggal 31 Juli 2012, yaitu dengan fasilitas
A
gu
ng
channeling out standing sebesar Rp. 1.750.744.403,05.- dan dengan fasilitas
Executing sebesar Rp. 9.035.000.535,63.-;
- Pada tanggal 3 Agustus 2012, Drs. Khaidar Aswan, Kusnadi Tarmizi, dan
OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan
Pertamina
UPMS-I
Medan,
menandatangani
Surat
Keterangan
dan
Rekomendasi untuk 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.
Kantor Cabang S. Parman Medan, dengan total plafond sebesar
lik
Tbk
Rp.10.627.529.433,38.- (sepuluh miliyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima
ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh
ub
m
ah
Pertamina yang mengajukan persyaratan kredit kepada PT. Bri Agroniaga,
delapan rupiah) dengan melampirkan nama-nama sebanyak 280 (dua ratus
Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa
•
Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui
R
ah
pensiun;
PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang
Hal. 14 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. Bri Agroniaga, Tbk;
on
•
ng
M
potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
es
•
ep
ka
delapan puluh) orang karyawan PT. Pertamina, dan menyatakan:
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 14
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
- Bahwa sebelum dilakukan Pencairan kredit Tahap I (pertama), Terdakwa
memerintahkan Bambang Wirawan untuk menemui Nazaruddin, bertempat di
ng
Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang terletak di
Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I Medan untuk meminta data-
data Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang akan dipergunakan
gu
untuk pengajuan Take Over pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I
Medan
di
Bank
ICB
Bumi
Putera,
kemudian
Nazaruddin
A
melaporkannya kepada Drs. Khaidar Aswan, dan oleh Drs. Khaidar Aswan
memerintahkan agar Nazaruddin memberikan dokumen-dokumen
Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
•
Fotocopy Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
•
Fotocopy Surat Keputusan Pengurus;
•
Fotocopy Kartu Keluarga anggota Koperasi;
•
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk anggota Koperasi;
•
Fotocopy Badge (ID Card) anggota Koperasi;
ub
lik
•
ep
ah
k
am
ah
diminta oleh Bambang Wirawan, berupa:
yang
dan setelah data-data tersebut diterima oleh Bambang Wirawan, lalu
In
do
ne
si
R
membawa dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Cabang Pembantu PT. Bri
Agroniaga, Tbk di Jalan S. Parman Medan, selanjutnya dilakukan proses
A
gu
ng
seleksi dan verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, dan ketika dilakukan
seleksi dan verifikasi oleh Bambang Wirawan, lalu Bambang Wirawan
menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dokumen-dokumen yang diberikan
oleh Nazaruddin tersebut tidak lengkap, yaitu:
•
Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
•
Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-
Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina
lik
•
UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi
Putera Cabang Medan kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan Surat
ub
m
ah
masing debitur;
Pernyataan kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang
ep
ka
disetujui oleh Bagian SDM PT. Pertamina UPMS-I Medan;
Bahwa akibat adanya janji Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu BRI
ah
AGRO kepada Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan
M
sebelum akhir bulan Agustus 2012, dan Koperasi Karyawan Pertamina
on
Hal. 15 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
UPMS-I Medan tidak lagi membayar angsuran untuk bulan Agustus kepada
es
R
Pertamina UPMS-I Medan, dimana proses Take Over dapat dijalankan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 15
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bank ICB Bumi Putera, sehingga anggsuran dapat dipakai untuk menutupi
biaya asuransi, dan setoran awal, kemudian Terdakwa memerintahkan
Wirawan
untuk
membuat
seolah-olah
ng
Bambang
dokumen-dokumen
karyawan yang pinjamannya akan dilakukan Take Over dari Bank ICB Bumi
Putera Medan sudah lengkap, dan Bambang Wirawan tetap melaksanakan
gu
perintah dari Terdakwa tersebut, walaupun Bambang Wirawan menyadari
bahwa persyaratan untuk melakukan Take Over tersebut tidak lengkap,
ah
A
namun tetap memproses dokumen-dokumen masing-masing anggota
Koperasi Karyawan PT. Pertamina Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 280
(dua ratus delapan puluh) orang, kemudian disampaikan kepada Kantor PT.
ub
lik
Bri Agroniaga, Tbk Cabang Medan untuk diproses selanjutnya;
- Pada tanggal 14 Agustus 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis dan Retail
am
PT. Bri Agroniaga, Tbk dengan Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi
selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan
ep
Pertamina UPMS-I Medan, menanda tangani Perjanjian Kerjasama antara
ah
k
PT. Bri Agroniaga, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan, Tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan
In
do
ne
si
R
(Channeling) dengan Perjanjian Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, dan
besarnya plafond kredit yang akan diberikan oleh PT. Bri Agroniaga, Tbk
A
gu
ng
kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah sebesar
Rp.25.150.529.433,38.- (dua puluh lima miliyar seratus lima puluh juta lima
ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh
delapan rupiah);
Kemudian Zuhri Anwar dari PT. Bri Agroniaga, Tbk memberi Kuasa kepada
Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan
OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
lik
melakukan penandatanganan Perjanjian kredit dengan para karyawan tetap
ub
PT. Pertamina;
- Bahwa ketika dilakukan Perjanjian Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal
14 Agustus 2012, dan Pemberian Surat Kuasa Nomor : 137/SK-
ka
m
ah
Medan dengan Surat Kuasa Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 untuk
ep
Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, jumlah Saham/modal yang dimiliki
ah
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada PT. Bri Agroniaga, Tbk adalah
sebagai pengendali modal/ saham
pada PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan
on
menjadi
Hal. 16 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
menempatkan pejabat pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
es
R
sebesar 79,78%, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk merupakan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 16
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Direktur pada PT. Bri Agroniaga, Tbk, yaitu: Zuhri Anwar, Sahala Malau, dan
Zainuddin Mappa;
ng
- Kemudian untuk memproses pengajuan pinjaman yang diajukan pengurus
Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, Terdakwa dan
Bambang Wirawan mengajukannya kepada Kantor Cabang PT. Bri
gu
Agroniaga, Tbk, dan pada tanggal 29 Agustus 2012, Bagian Pemasaran
mengajukan permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support &
A
Loan Admin dengan Surat Nomor :015/PPK-MDN/VIII/2012, dengan jumlah
flafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.3.502.988.350,75.- dengan
ah
persetujuan oleh Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak (legal),
ub
lik
H.Harianto (Manager Operasional dan layanan), Islah (Manager Pemasaran),
dan Erwin Irnanda (Kepala Cabang), kemudian hasil Pencairan di kreditkan
am
ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina,
kemudian ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi
ep
dengan rekening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan
ah
k
Pertamina UPPDN-I, dengan menggunakan slip transfer yang ditanda
tangani oleh Sri Muliani;
In
do
ne
si
R
- Pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak,
Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda menyetujui Permohonan Penyediaan
A
gu
ng
Fasilitas (PPF) Nomor :036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada anggota
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 perjanjian kredit
dengan Plafon
sebesar Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%,
provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan Persyaratan
•
Perjanjian Kerjasama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
•
Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera tentang outstanding yang
•
lik
harus dilunasi;
Surat persetujuan debitur untuk memperpanjang fasilitas kredit menjadi 5
(lima) tahun di PT. Bri Agroniaga, Tbk yang diketahui oleh SDM PT.
ub
m
ah
Pencairan, dan Persetujuan Kredit:
Pertamina;
ka
•
Surat Pernyataan dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
ep
untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran
ah
dokumen debitur yang akan diserahkan kepada Bank, dan kesanggupan
Hasil Pencairan ditampung direkening AC.0410158698 atas nama
ng
M
Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya ditransfer ke rekening Bank
on
Hal. 17 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ICB BUmi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman
es
•
R
untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit secara bertahap;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 17
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan
Pertamina UPPDN-I;
ng
atas permohonan tersebut, Bagian pemasaran mengajukan Permohonan
Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin Nomor:
016/PPK-MDN/VIII/2012, Jumlah Flafond Pinjaman dan penarikan sebesar
gu
Rp.7.124. 541.082,63.- dan atas persetujuan oleh Terdakwa, Bambang
Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda, disetujui bahwa
ah
A
hasil pencairan dikreditkan direkening AC.0410158698 atas nama Rekening
Karyawan Pertamina, selanjutnya Terdakwa selaku menandatangani slip
transfer atas uang tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank ICB Bumi
ub
lik
Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening
AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I,
am
sehingga pinjaman/kredit sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang
karyawan PT. Pertamina sebesar Rp.10.627.529.433,38.- (sepuluh miliyar
ep
enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat
ah
k
ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) beralih menjadi
pinjaman/kredit pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk
In
do
ne
si
R
beralamat di Jalan S. Parman Medan;
- Bahwa setelah pencairan tahap I (Pertama) tersebut dilaksanakan dengan
A
gu
ng
tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berupa tidak adanya dokumen-
dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur, kemudian
Terdakwa menyurati Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan untuk menanyakan perihal kelengkapan dokumen-dokumen sebagai
persyaratan mengajukan
kredit
oleh
anggota
Koperasi
Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan, dan oleh Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua,
sebagai berikut :
•
kami
bersedia,
dan
sanggup
untuk
melengkapi
serta
ub
Bahwa
lik
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan
m
ah
Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK. M. Ridho selaku Bendahara
menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-
ka
masing debitur sehubungan dengan pencairan fasilitas kredit karyawan,
ep
dalam rangka pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera atas
ah
outstanding terakhir yang dimiliki tiap debitur selambat-lambatnya 1
Bahwa kami menjamin dan menyatakan bertanggungjawab atas
on
Hal. 18 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur;
es
•
R
(satu) bulan setelah pencairan kredit;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 18
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan kami diatas, kami
R
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
bersedia untuk melunasi fasilitas kredit karyawan tersebut secara
•
ng
langsung, dan sekaligus;
Bahwa pernyataan ini kami buat guna menjamin pelaksanaan Perjanjian
sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit;
gu
- Pada tanggal 20 September 2012, Drs. Khaidar Aswan
selaku ketua,
Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara
Karyawan
Pertamina
UPMS-I
Medan,
A
Koperasi
membuat
dan
menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman
ah
dari PT. Bank AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan)
ub
lik
orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan
menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
am
•
Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa
pensiun;
Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui
ep
•
ah
k
potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
•
PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang
In
do
ne
si
R
bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. Bri Agroniaga, Tbk;
atas pengajuan pencairan fasilitas kredit untuk tahap II (dua) tersebut,
menyuruh Bambang Wirawan
A
gu
ng
Terdakwa
untuk meminta dokumen-
dokumen atas 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina
UPMS-I
Medan
kepada
Nazaruddin,
kemudian
Bambang
Wirawan
mendatangi Nazaruddin untuk meminta dokumen-dokumen tersebut, lalu
Nazaruddin meminta persetujuan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua
Koperasi, dan oleh Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk
lik
Wirawan tersebut, kemudian untuk memenuhi persyaratan mengajukan
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan
Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan
ub
m
ah
memenuhi dokumen-dokumen berupa fotocopy, yang diminta Bambang
lainnya melakukan pengisian lembar scorring terhadap data-data anggota
ka
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan dokumen
ep
yang tidak lengkap, sehingga dalam lembar scorring diberi tanda “(X)”
R
tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa
menyampaikan kepada
Bambang Wirawan, agar tetap membuat, dan menandatangani lembaran
anggota
Koperasi
on
dokumen-dokumen
Hal. 19 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
seolah-olah
ng
tersebut,
gu
M
scooring
es
ah
kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kekurang lengkapan dokumen
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 19
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut lengkap dan
memenuhi persyaratan, sehingga memiliki nilai scorring dengan ratting “A.”
ng
Walaupun Terdakwa, dan Bambang Wirawan mengetahui adanya larangan
berupa perintah tertulis dari Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis yang
melarang dilakukan pencairan kredit tahap II (ke dua) kepada Koperasi
gu
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, sebelum dipenuhinya kekurang
lengkapan dokumen-dokumen debitur, sebagai persyaratan-persyaratan
ah
A
pengajuan kredit tahap I (Pertama), namun Terdakwa bersama dengan
Bambang Wirawan tetap mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit
tahap II (dua) tersebut ke Kantor Cabang PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan;
ub
lik
- Pada tanggal 26 September 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek
Ishak, H.Harianto, Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan
am
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/karyawati PT.
Pertamina UPMS-I Medan untuk 43 (empat puluh tiga) perjanjian kredit
ep
dengan plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi
ah
k
1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September
R
kredit, antara lain yaitu:
In
do
ne
si
2017, dengan Nomor :040/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat
•
Perjanjian Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
•
Hasil
dikreditkan
A
gu
ng
Pencairan
kemasing-masing
karyawan;
rekening
tabungan
Kemudian Bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit
(PPK) Nomor :019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012, perihal
permohonan pencairan fasilitas kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan, jumlah plafond
Rp.2.021.000.000.- dengan persetujuan yang
Bambang Wirawan, dan Alek Ishak,
lik
H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, kemudian hasil pencairan dikreditkan
ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina;
ub
- Pada tanggal 27 September 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek
Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/Karyawati PT.
ka
m
ah
ditanda tangani oleh Terdakwa,
ep
Pertamina UPMS-I Medan untuk 86 (delapan puluh enam) Perjanjian Kredit
ah
dengan palfond Rp.42.042.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%,
M
dengan Nomor :041/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit,
Hal. 20 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
on
Perjanjian Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
gu
•
ng
antara lain yaitu:
es
R
jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September 2017,
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 20
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hasil
Pencairan
karyawan;
dikreditkan
kemasing-masing
rekening
R
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
tabungan
ng
kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit
(PPK)
kepada
bagian
Support&
Loan
Admin
Nomor
:020/PPK-
MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT. Pertamina
Medan,
gu
UPMS-I
jumlah
plafond
pinjaman
dan
penarikan
sebesar
Rp.4.042.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani oleh Terdakwa,
ah
A
Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda, dimana
Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening
Karyawan
Pertamina,
Sisa
Pencairan
setelah
dipotong
biaya-biaya
ub
lik
dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1
x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir
am
selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795
atas nama Rekening Karyawan PT. Pertamina;
ep
selanjutnya Bambang Wirawan atas persetujuan Terdakwa, menanda
ah
k
tangani slip penarikan uang milik anggota Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang dengan
sebesar Rp.5.659.213.093.- dan menyerahkannya kepada Drs.
In
do
ne
si
R
jumlah
Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
A
gu
ng
bertempat di Kantor PT. Bri Agroniaga, Tbk Cabang Medan di Jalan Imam
Bonjol Medan;
- Pada tanggal 05 Oktober 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi
Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat dan menandatangani Surat
Keterangan dan rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari
bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
•
Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa
pensiun;
ka
•
lik
Pegawai PT. Pertamina UPMS-I Medan yang menerangkan dan menyatakan
ub
m
ah
PT. Bank AGRONIAGA,Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang
Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui
ah
•
ep
potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang
Kemudian Bambang Wirawan atas perintah Terdakwa mengambil dokumen-
ng
M
dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari
on
Hal. 21 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada
es
R
bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. Bri Agroniaga, Tbk;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 21
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Drs. Khaidar
Aswan, dan Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk
ng
memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi tersebut berupa fotocopy
kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan
gu
Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan
lainnya melakukan pengisian lembar scorring terhadap data-data anggota
dokumen-dokumen yang tidak ada sehingga dalam lembar scorring diberi
tanda
“(X)”
lengkapan
kemudian
dokumen
Bambang
tersebut
Wirawan
kepada
menyampaikan
Terdakwa,
namun
ub
lik
ah
A
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan adanya
kekurang
Terdakwa
memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembaran scooring
am
tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scorring
ep
dengan ratting A, dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas
ah
k
(PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan
disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan,
In
do
ne
si
R
kemudian seluruh lembar scorring tersebut ditanda tangani oleh Bambang
Wirawan atas persetujuan dari Terdakwa, dan diajukan kepada Kantor PT.
A
gu
ng
Bri Agroniaga, Tbk Cabang Medan;
Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2012 bagian Pemasaran mengajukan
Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin
Nomor :047/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan
PT. Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan
sebesar
Rp.2.303.000.000.-
dimana
Persetujuannya
ditanda
tangani
lik
Irnanda, dan hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas
nama rekening Karyawan Pertamina, sisa Pencairan setelah dipotong biayabiaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana
ub
m
ah
Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin
sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold
ka
dan dilokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening
ep
AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan PT. Pertamina, dan
ah
pencairan fasilitas kredit telah diterima oleh Koperasi Karyawan Pertamina
berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa, dan pengurus
on
Hal. 22 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
koperasi, yaitu:
es
R
UPMS-I Medan, dan selanjutnya akan di distribusikan kepada karyawan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 22
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal 15 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III
R
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.658.048.020.- ;
Tanggal 16 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III
ng
•
sebesar Rp.2.149.623.532.- ;
•
Tanggal 18 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III
gu
sebesar Rp.3.685.068.912.- ;
Kemudian Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil
Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang
telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner,dan ditanda tangani oleh
ub
lik
ah
A
uang pencairan Tahap III (tiga) tersebut di Kantor Cabang PT. Bri Agroniaga,
Bambang Wirawan untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku
Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut
am
dapat dicairkan, Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk
membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan
ep
secara tunai, selanjutnya Drs. Khaidar Aswan menyuruh Nazaruddin agar
ah
k
uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas
Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I
In
do
ne
si
R
Medan, lalu Bambang Wirawan bersama-sama Nazaruddin menyetor uang
hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank
A
gu
ng
Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
- Pada tanggal 01 November 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku ketua, Kusnadi
Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat
rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT. Bank
nama-nama yang ada dalam lampiran:
•
Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa
pensiun;
•
ka
lik
Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa
ub
m
ah
AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai
Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui
ah
•
ep
potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang
M
Kemudian Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil
ng
dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
on
Hal. 23 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada
es
R
bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. Bri Agroniaga, Tbk;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 23
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Drs. Khaidar
Aswan, dan Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk
ng
memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi berupa fotocopy kepada
Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan
gu
Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan
lainnya melakukan pengisian lembar scorring terhadap data-data anggota
ah
A
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan pada saat dilakukan
scooring terhadap dokumen-dokumen anggota koperasi yang mengajukan
permohonan fasilitas kredit tersebut, ditemukan adanya dokumen-dokumen
ub
lik
yang tidak ada, kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kepada
Terdakwa, namun Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap
am
membuat lembaran scooring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen
anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut
ah
k
syarat
ep
lengkap, sehingga memiliki nilai scorring dengan ratting “A”, dan memenuhi
Permohonan
Penyediaan
Fasilitas
(PPF),
dan
Permohonan
Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor
In
do
ne
si
R
Cabang PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scorring
tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa atas persetujuan dari Terdakwa;
A
gu
ng
- Tanggal 08 November 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak,
Harianto, dan Erwin Irnanda menandatangani Persetujuan Permohonan
Penyediaan Fasilitas (PFP) kepada Karyawan/ Karyawati UPMS-I Medan
untuk 32 (tiga puluh dua) perjanjian kredit dengan pafond Rp.1.504.000.000.-
dengan bunga 17,00%, Provisi 1,5 % jangka waktu 60 (enam puluh) bulan
sampai
dengan
08
November
2012
dengan
Perjanjian Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
•
Hasil
Pencairan
dikreditkan
karyawan;
lik
•
kemasing-masing
rekening
:053/PFP-
tabungan
ub
m
ah
KCP/MDN/XI/2012, dengan syarat kredit antara lain:
Nomor
Kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit
ep
ka
(PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor :030/PPK-MDN/XI/2012,
perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan,
ah
jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.1.504.000.000.- dimana
M
Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda. Hasil Pencairan dikreditkan ke
ng
rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa
on
Hal. 24 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening karyawan
es
R
persetujuannya ditanda tangani oleh Terdakwa, Bambang Wirawan , Islah,
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 24
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pertamina. Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke
rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran
ng
dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama
jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama
Rekening Karyawan PT. Pertamina;
gu
selanjutnya Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil
uang pencairan Tahap IV (empat) tersebut pada Kantor Cabang PT. Bri
ah
A
Agroniaga, Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip
penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner, dan
ditanda tangani oleh Bambang Wirawan, untuk diserahkan kepada Cut
ub
lik
Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap
IV(empat) tersebut dapat dicairkan Bambang Wirawan atas persetujuan
am
Terdakwa membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Drs.
Khaidar Aswan secara tunai;
ep
- Bahwa setelah diketahui, dimana dalam pengajuan Permohonan untuk
ah
k
memperoleh fasilitas kredit diajukan secara fiktif, dan pencairan fasilitas kredit
juga dilakukan secara fiktif, dan yang menerima hasil pencairan kredit Tahap
In
do
ne
si
R
II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Drs. Khaidar Aswan, sehingga
pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat dilakukan
A
gu
ng
Drs. Khaidar Aswan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas perbuatan
Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan, maka sejak tanggal
07 Desember 2012, dengan surat Nomor :34/SP-Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar
selaku Direktur Bisnis PT. Bri Agroniaga, Tbk mencabut dan menyatakan
tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor :137/SK-Dir.04/VIII/2012, tanggal 14
Agustus 2012;
lik
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, patut mengetahui, dimana
sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
ub
m
ah
- Bahwa Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua
dalam pasal 35 menyatakan,”Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar
ka
Biasa/istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal
ep
yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur
ah
kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan,
sebelumnya.” dan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007,
ng
M
Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
on
Hal. 25 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Medan di pertegas lagi dengan hasil Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk
es
R
dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 25
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notuen
Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, tidak tertera adanya
ng
pemberiaan kewenangan dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, dan pada tahun-tahun
tersebut tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang
gu
memberikan
kewenangan
kepada
Pengurus
untuk
melakukan
pinjaman/kredit ke Bank, sehingga perbuatan Drs. Khaidar Aswan dalam
A
mengajukan permohonan pinjaman/kredit dengan surat Nomor :568 Kr.IV
2012 kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang
ah
beralamat di Jalan S. Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua
ub
lik
puluh miliyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah
bertentangan dengan maksud Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember
am
2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan, dan bertentangan
ep
dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
ah
k
Perkoperasian, yaitu ‘”setiap anggota mempunyai kewajiban:
R
Keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota.”;
In
do
ne
si
a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga serta
- Bahwa perbuatan Terdakwa, dan Bambang Wirawan, dalam proses Take
A
gu
ng
Over atas pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Bank ICB Bumi
Putera Cabang Medan bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan pada
PT. Bri Agroniaga, Tbk, dimana fasilitas kredit dengan pola Executing pada
Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan tidak dapat dilakukan Take Over
dengan menggunakan fasilitas kredit dengan pola Channeling yang diberikan
oleh PT. Bri Agroniaga, Tbk, karena pada pola executing end usernya adalah
lik
- Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai
dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak
lengkap, serta formulirnya tidak disi secara sempurna, yaitu:
•
ub
m
ah
Koperasi, dan pada pola Channeling end usernya adalah individu karyawan;
Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak
ka
diketahui oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai
ah
•
ep
dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT. Bri Agroniaga, Tbk tidak
•
Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi
ng
M
Tanda Penduduk peminjam;
on
Hal. 26 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
nama, dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
es
R
terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 26
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Fotocopy
Surat
Keputusan
Pengangkatan
sebagai
R
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
pegawai
PT.
Pertamina yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat
•
ng
Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT. Pertamina
UPMS-I Medan;
Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi,
gu
•
dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada
•
Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum
menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
•
ub
lik
ah
A
fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan
pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur
am
tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk
debitur;
Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit,
ep
-
ah
k
tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang
-
In
do
ne
si
Khaidar Aswan;
R
menandatanganinya dokumen permohonan kredit tersebut adalah Drs.
Bambang Wirawan atas perintah Terdakwa, dan atas sepengetahuan dan
A
gu
ng
seijin dari Drs. Khaidar Aswan dalam rangka untuk melengkapi permohonan
kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan
perbuatan, sebagai berikut:
•
Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada
saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
•
Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda
tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan
lik
ah
ditulis oleh Terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti
surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan
ub
m
Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut
tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di
ka
Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya Terdakwa memerintahkan
ep
Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin,
M
•
Dalam proses Take Over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani
ng
Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT. Bri
on
Hal. 27 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Agroniaga, Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan
es
tanda Penduduk;
R
ah
kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 27
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah
untuk mengganti Surat Pernyataan yang diterima dari Nazaruddin,
ng
dimana dalam Surat Pernyataan tersebut tanda tangan karyawan tidak
sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP),
selanjutnya Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta
gu
blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda
tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
ah
A
-
Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV,
ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh
fasilitas kredit dari PT. Bri Agroniaga, Tbk bukan merupakan karyawan tetap
ub
lik
PT. Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Drs. Khaidar Aswan
mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memeperoleh
am
fasilitas kredit, dan perbuatan Terdakwa, serta Bambang Wirawan, yang
melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen
ep
pengajuan dan persyaratan memperoleh fasilitas kredit tidak melalui
ah
k
mekanisme yang berlaku bertentangan dengan
maksud Surat Perjanjian
Kerjasama Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012,
In
do
ne
si
R
yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor :137/SK-Dir.04/VIII/2012,
dimana yang berhak meperoleh fasilitas kredit dari PT. Bri Agroniaga, Tbk
A
gu
ng
adalah Karyawan Tetap PT. Pertamina;
-
Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit
Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang
Wirawan atas persetujuan Terdakwa telah membuat daftar nama-nama
anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima
dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan
lik
ah
Bambang Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas
ub
seolah-olah benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
telah menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan
-
ep
Tahap IV;
Bahwa Perbuatan Terdakwa, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk
Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap
III, dan Tahap IV kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, kemudian Drs.
ng
on
Hal. 28 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Khaidar Aswan setelah menerima hasil penarikan pencairan kredit Tahap II,
es
R
menandantangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan
M
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar
Halaman 28
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada anggota
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada Kantor
ng
Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan, dan sesuai dengan
ketentuan, dimana yang berhak membuka dan dan menandatangani buku
rekening tabungan, serta yang menarik dana dari dalam rekening adalah
gu
debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran Surat Keputusan Direksi
Nomor :Kpts.07/Dir.02.04/ OPR/XI/2011, tanggal 30 November 2011, yang
-
dengan datang ke bank dan dengan menggunakan media yang ditentukan,
dan disediakan oleh bank…..”;
Bahwa perbuatan Terdakwa dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan
ub
lik
ah
A
menyatakan ,”……Penarikan rekening tabungan hanya dapat dilakukan
pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran
am
Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tangga 03 Pebruari 2012, dan revisi
dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31
ep
Mei 2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian IX Syarat
ah
k
Pencairan yang menyatakan bahwa, ”Pencairan kredit hanya dapat
-
R
dan PPK.”;
In
do
ne
si
dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan media PPF
Bahwa perbuatan Terdakwa, dan Bambang Wirawan, dalam melakukan
A
gu
ng
pemrosesan dokumen-dokumen Karyawan PT. Pertamina UPMS- I Medan
tersebut
telah
tidak
memenuhi
Peraturan
Bank
Indonesia
:3/10/PBI/2001, Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:
Nomor
Pasal 4 ayat (1) : ,” sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah,
Bank wajib meminta informasi mengenai:
a. Identitas calon nasabah;
tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon
lik
nasabah dengan Bank;
c. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil
calon nasabah;
ub
m
ah
b. Maksud dan
d. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.;
ka
Pasal 4 ayat (2) :,”identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam
ep
ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen
ah
pendukung.;
R
Pasal 4 ayat (3) :,”Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung
es
on
Hal. 29 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 29
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pasal 4 ayat (4) : ,”Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis
dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon
ng
nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.”;
Pasal 4 ayat (5) :,”apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara
dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan
gu
kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”;
Pasal 5 : ,”dokumen pendudkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas
nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan
ub
lik
ah
A
ayat (2) bagi:
tanggal lahir, d) Kewarganegaraan; 2.Keterngan mengenai pekerjaan; 3.
Spesimen tanda tangan, dan 4. Keteranagan mengenai sumber dana
am
dan penggunaan dana.”;
Pasal 6 ayat (1) : ,”dalam hal calon anasbah bertindak sebagai perantara
ep
dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh
ah
k
dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan
hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai
In
do
ne
si
R
perantara dan atau kuasa pihak lain.”;
A
gu
ng
Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
pasal 5, dan pasal 6.’;
-
Bahwa akibat perbuatan perbuatan
dan
Bambang Wirawan dalam hal
memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan
melakukan
penarikan
fasilitas
kredit
milik
Karyawan
tanpa
melalui
lik
karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Drs. Khaidar Aswan secara
tunai, dan adanya perbuatan Drs. Khaidar Aswan, yang mengajukan
dokumen-dokumen yang tidak sah milik karyawan PT. Pertamina UPMS-I
ub
m
ah
mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan kredit
Medan untuk memperoleh fasilitas Kredit dari PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan
ep
ka
tanpa seijin anggota Koperasi Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan,
sebagaimana maksud isi dari Akta Notaris
pasal 35,
dan menerima
ah
pencairan dana yang bersumber dari fasilitas kredit tersebut, serta tidak
gu
A
kepentingannya
sendiri,
sehingga
on
untuk
ng
mempergunakannya
es
Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan
Hal. 30 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
M
selaku anggota
R
menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT. Pertamina UPMS-I Medan,
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 30
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
mengakibatkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang anggota
masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
ng
Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari
PT. Bri Agroniaga, Tbk tidak
dapat menikmati fasilitas kredit dari
Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia,
gu
sehingga
mengakibatkan
kerugian
Keuangan
Negara
sebesar
Rp.24.965.129.433,38 (dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh
tiga puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
No
Uraian
a.
Realisasi plafond kredit
b.
Realisasi pengembalian oleh Kopkar
Rp.
c.
Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya
Rp. 25.150.529.433,38
d.
Dikurangi biaya provisi, materai & ADM di Rp.
ah
k
e.
Rp. 25.150.529.433,38
ep
BRI Agro
Jumlah
ub
lik
am
ah
A
lima juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma
Kerugian Keuangan Negara
0
185.400.000
Rp. 24.965.129.433,38
R
dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau
In
do
ne
si
pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan miliyar dua ratus
A
gu
ng
empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh
tujuh koma nol tujuh rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara
adalah sebesar Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima
puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma
tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan
pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara Nomor :S-731/PW02/5/2015, tanggal 16 April 2015.
lik
dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor
ub
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR:
ep
ka
m
ah
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Bahwa dia Terdakwa SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang
Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk yang beralamat di Jalan S. Parman Medan,
BAMBANG WIRAWAN selaku Account Officer (AO) pada Kantor Cabang
on
Hal. 31 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk yang beralamat di Jalan S. Parman Medan,
es
R
baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 31
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dan Drs. Khaidar ASWAN selaku Pegawai PT. Pertamina UPMS-I Medan, dan
juga selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat
ng
berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT. Pertamina UPMS-I Medan
Nomor :10/F1100/80, tanggal 03 Mei 2010 (masing-masing penuntutannya
dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi
gu
dengan pasti tetapi sejak Bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember
tahun 2012, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012,
A
bertempat di Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga,TBK yang beralamat
di Jalan S. Parman Medan,
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang
ah
berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan
ub
lik
Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung
RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam
am
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang
melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri
ep
melakukan, atau turut serta
ah
k
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
In
do
ne
si
R
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Terdakwa
selaku Kepala Cabang
A
gu
ng
-
Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk adalah:
• Mengelola dan mengembangkan rencana bisnis untukmencapai target-
target usaha yang telah ditetapkan dalam pencapaian profit dan pelayanan
nasabah;
• Menjamin target pemasaran dana jasa dan kredit dalam rangka
produk-produk
Bri
Agroniaga,
Tbk
untuk
mendapatkan nasabah kreditur maupun nasabah debitur;
• Memantau Keragaan Potofolio kredit, dan menetapkan tindak lanjut agar
tercapai
kualitas
potofolio
menguntungkan:
ka
PT.
lik
1. Memasarkan
ub
m
ah
memperluas pangsa pasar;
kredit
yang
berkembang
sehat
dan
ep
1. Memantau dan memonitoring kredit yang telah dicairkan melalui
ah
Account Officer yang menangani kredit tersebut;
system dan prosedur;
ng
M
3. Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah melalui laporan komplen
on
Hal. 32 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
nasabah yang dibuat oleh Customer Service;
es
R
2. Menjamin kegiatan operasional Kantor Cabang Pembantu dengan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 32
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
fungsi
mangemen
SDM
R
4. Mengoptimalkan
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai
dengan
kewenangannya. Dapat dilihat dari kinerja pekerja (karyawan) dan
ng
tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Bambang Wirawan selaku Account Officer
(AO) pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk, adalah:
Mencari marketing atas perintah perusahaan, dan adanya target, dan
gu
•
tekanan dari Perusahaan;
A
•
atas perintah atasan;
Mengusulkan permohonan, sedangkan yang menyetujuinya adalah
pimpinan dan bagian lainnya.
ub
lik
•
ah
Mengajukan permohonan kepada bagian selanjutnya untuk ditindak lanjuti
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012, Drs. Khaidar Aswan Selaku pegawai pada
am
PT. Pertamina UMPS- Medan sejak Tahun 1984, dan diangkat menjadi Ketua
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan Surat Keputusan
ep
General Manager PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor :10/F1100/80,
ah
k
tanggal 3 Mei 2010, yang memiliki tugas pokok, sebagaimana diatur dalam
In
do
ne
si
sebagai berikut:
R
pasal 58 Undang-Undang Nomor :17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian,
Mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar;
•
Mendorong dan memajukan usaha anggota;
•
Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan
A
gu
ng
•
dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
•
Menyusun laporan keuangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
•
Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk
•
Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
•
Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar
lik
Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan invetaris secara tertib;
Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah
•
ep
ka
Rapat Anggota, dan
Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan
-
Bahwa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 14 Desember 2007,
on
Hal. 33 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
es
Anggota;
R
koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya, dan Keputusan Rapat
M
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
•
ub
m
ah
diajukan kepada Rapat Anggota;
Halaman 33
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Medan, di dalam pasal 35, dan berdasarkan Notulen Rapat Anggota
Tahunan untuk Tahun Buku 2010 yang diadakan tanggal 10 Juni 2011, dan
ng
Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun Buku 2011, dan Tahun Buku
2012, yang diadakan pada tanggal 12 April 2013, tidak ada dilakukan Rapat
Anggota Tahunan Luar Biasa yang memberikan kewenangan kepada
gu
Pengurus untuk melakukan Pinjaman/kredit ke Bank;
- Bahwa dengan maksud tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, Drs.
A
Khaidar Aswan dengan tidak melaksanakan tugas pokoknya selaku Ketua
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan dengan tidak mematuhi
ub
lik
ah
maksud dari isi Akta Notaris Nomor 19, tanggal 14 Desember 2007 dalam
pasal 35, dan berdasarkan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun
Buku 2010 yang diadakan tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen Rapat Anggota
am
Tahunan untuk Tahun Buku 2011, dan Tahun Buku 2012, yang diadakan
pada tanggal 12 April 2013, Drs. Khaidar Aswan menyuruh Nazaruddin untuk
ep
mencari Bank yang bersedia memberikan Fasiitas Kredit kepada Koperasi
ah
k
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
- Kemudian Nazaruddin bertemu dengan Terdakwa selaku Kepala Kantor
In
do
ne
si
R
Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk yang beralamat di jalan S. Parman
Medan, dan Terdakwa menyatakan bahwa PT. Bri Agroniaga, Tbk bersedia
A
gu
ng
melakukan kerjasama dalam hal pemberian kredit kepada karyawan
Pertamina yang juga menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan, selanjutnya diadakan pertemuan antara Terdakwa, Bambang
Wirawan dengan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku
Sekertaris, dan OK. M. Ridho Selaku Bendahara Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan di Rumah Makan Garuda di
Jalan Pattimura
lik
Kantor Drs. Khaidar Aswan yang terletak di Lokasi Perkantoran PT.
Pertamina UPMS-I Medan, dan disepakati, dimana Drs. Khaidar Aswan akan
mengajukan permohonan Fasilitas kredit Koperasi Karyawan Pertamina
ub
m
ah
Medan, yang kemudian berlanjut dengan pertemuan Kedua di dalam ruang
UPMS-I Medan kepada Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT. Bri Agroniaga,
ka
Tbk, dan beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan Bambang
ep
Wirawan datang ke ruangan Koperasi, dan bertemu dengan Nazaruddin
ah
untuk meminta data-data Koperasi, kemudian Nazaruddin menghubungi Drs.
agar memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan Koperasi tahun 2010,
on
Hal. 34 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Surat Keputusan Pengurus Koperasi, Akta Pendirian Koperasi, Rekening
es
R
Khaidar Aswan, selanjutnya Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 34
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Koran Bank Mandiri (rekening pendapatan Koperasi), dan Rapat Anggota
Tahunan (RAT) 2010;
ng
- Pada tanggal 29 Mei 2012, Terdakwa, melakukan kunjungan nasabah ke
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tanpa didampingi oleh
Bambang Wirawan dimana tujuan kunjungan tersebut adalah untuk
gu
penawaran kredit konsumtif karyawan, dan kredit karyawan untuk tujuan
produktif kepada Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan,
A
dan Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tersebut di buat dan ditanda tangani
oleh Terdakwa dalam
satu Laporan Kunjungan Nasabah, dan dikirim ke
ah
Direktur Bisnis, dan Divisi Bisnis Kemitraan Kantor Pusat untuk meminta
-
ub
lik
tanggapan berupa opini dan rekomendasi;
Atas Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang dibuat dan ditanda tangani
am
oleh Terdakwa tersebut, oleh Divisi Bisnis Kemitraan memberikan opini dan
rekomendasi sebagai berikut :
Apabila
penyaluran
dengan
pola
executing
lebih
kurang
ep
•
Agro;
Agar di negosiasikan via Channeling, serta;
R
•
In
do
ne
si
ah
k
Rp.5.000.000.000.- (lima miliyar rupiah), akan di handel oleh Divisi Non
Opini, dan rekomendasi Direktur Bisnis (Zuhri Anwar) pada tanggal 29 Mei
A
gu
ng
2012, berisikan:
•
Agar di follow up, executing or channeling, Ok;
•
Upayakan payrollnya di PT. Bri Agroniaga, Tbk;
•
Ada PKS antara Agro, dan Koperasinya;
Kemudian
atas
hasil
opini
dan
rekomendasi
tersebut,
Terdakwa
memberitahu agar Drs. Khaidar Aswan membuat surat permohonan kredit
-
lik
Pembantu yang beralamat di Jalan S. Parman Medan;
Pada tanggal 04 Juni 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dengan surat Nomor :568 Kr.IV 2012,
ub
m
ah
pinjaman anggota Koperasi ke PT. Bri Agroniaga, Tbk Kantor Cabang
mengajukan permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi Karyawan
ep
ka
Pertamina UPMS-I Medan kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk Kantor Cabang
Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan S. Parman Medan sejumlah
ah
Rp.20.445.500.000.- (dua puluh miliyar empat ratus empat puluh lima juta
Take Over dari Bank ICB Bumi Putera sebesar Rp.14.445.500.000.-
on
Hal. 35 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
(empat belas miliyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu
es
M
•
R
lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 35
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
rupiah) per tanggal 23 Mei 2012, dengan jangka waktu kredit selama 5
(lima) tahun atau selama 60 (enam puluh) bulan;
Pengajuan pinjaman baru anggota sebesar Rp.6.000.000.000.- (enam
ng
•
miliyar rupiah);
•
Pola
pembiayaan
dengan
executing,
dan
koperasi
akan
gu
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembayaran anggsuran ke
Bank Agro sampai lunas;
-
dalam
surat
permohonan
tersebut
Khaidar
Aswan
juga
melampirkan daftar anggota dan karywan tetap koperasi karyawan
Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 1.795 anggota;
Atas surat permohonan kredit pinjaman anggota Koperasi ke PT. Bri
ub
lik
ah
A
Bahwa
Agroniaga, Tbk yang diajukan Drs. Khaidar Aswan tersebut, pada tanggal 06
am
Juni 2012, Bambang Wirawan selaku Account Officer (AO) Pengusul, dan
Zulfan Effendi selaku Account Officer (AO) Pemrakarsa, serta diketahui oleh
ah
k
Cabang
membuat
ep
Terdakwa, Islah selaku Team Leader, dan Erwin Irnanda selaku Kepala
Memorandum
Analisa
Kredit
(MAK)
Nomor
:
041/011/MAK/VI/2012 sebagai berikut:
Tujuan:
In
do
ne
si
R
•
untuk kebutuhan pinjaman anggota, dan Take Over kredit dari Bank ICB
A
gu
ng
Bumi Putera dengan pola executing;
•
Pokok Permasalahan:
Kredit dari Bank ICB Bumi Putera dengan jangka waktu3 (tiga) tahun,
sedangkan yang diinginkan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan adalah 5 (lima) tahun;
•
Skim Pembiayaan:
Skim Pembiayaan yang diberikan adalah executing dalam bentuk
lik
ah
Pinjaman Tetap Angsuran (PTA) non revolving, dimana penyaluran kredit
langsung diberikan Bri Agroniaga kepada Koperasi Karyawan Pertamina
ub
m
UPMS-I Medan;
Jangka waktu Pembayaran angsuran 60 (enam puluh) bulan;
ka
Jaminan diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada
ep
PT. Bri Agroniaga, Tbk berupa Cessie dari anggota koperasi, yaitu Kuasa
gaji
terakhir,
pesangon,
dana
pension
bonus
dan/atau
•
Tugas dan tanggung jawab Koperasi karyawan Pertamina UPMS-I
ng
M
kompensasi/benefit lainnya;
on
Hal. 36 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Medan ; menyerahkan daftar rekapitulsi pinjaman masing-masing
es
(THT),
R
ah
Pemotongan Gaji, dan hak Prefent lainnya seperi Tunjangan Hari Tua
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 36
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
anggota yang akan mengajukan kredit ke koperasi karyawan Pertamina
UPMS-I Medan yang berisikan yaitu : nominal pengajuan pinjaman per
ng
anggota, jangka waktu kredit, tempat dan tanggal lahir, NIK beserta
departemennya masa kerja;
•
Prosedur pengajuan Pinjaman dari anggota Koperasi Karywan Pertamina
gu
UPMS-I Medan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Setiap anggota mengisi formulir anggota ke Koperasi Karyawan
A
Pertamina UPMS-I Medan dan melengkapi dokumen pribadi antara
lain foto copy KTP, foto copy kartu keluarga, slip gaji terakhir, surat
ah
kuasa pemotongan gaji dan kuasa preferent seperti tunjangan hari
ub
lik
tua, gaji terakhir, pesangon, dana pensiun, bonus dan/atau
kompensasi/benefit-benefit dari anggota koperasi kepada koperasi
am
UMPS-I Medan;
b. Membayarkab hasil pemotongan tersebut kerekening koperasi
ep
karyawan Pertamina UPMS-I Medan pada Bank Agro untuk mengisi
karyawan Pertamina UPMS-I Medan
pensiun/mengundurkan
c. Koperasi
R
diri/diberhentikan;
karyawan
dari
A
gu
ng
pengajuan
Pertamina
UPMS-I
masing-masing
In
do
ne
si
ah
k
seluruh atau sisa kewajiban pada Bank Agro dalam hal koperasi
Medan
anggota
menghimpun
dan
selanjutnya
mengirimkan ke Bank Agro daftar rekapitulasi nama anggota
peminjam,
persyaratan
administrasi,
surat
keterangan
dan
rekomendasi yang diketahui oleh bagian SDM PT Pertamina UPMSI Medan sebagai dasar pemotongan gaji;
•
Prosedur pencairan pinjaman dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengirimkan daftar
anggota
peminjam,
lik
nama-nama
kelengkapan
administrasi beserta surat keterangan dan rekomendasi yang
diketahui oleh Bagian SDM PT Pertamina (Persero) sebagai
pemotongan gaji;
ub
m
ah
rekapitulasi
ka
b. Bank Agro akan melakukan seleksi dan verifikasi data pengajuan
ep
masing-masing anggota;
ah
c. Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang
dengan banker’s clause Bank Agro;
A
berdasarkan masing-masing
on
gu
plafond pinjaman yang dilakukan
Hal. 37 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
ng
M
d. Setelah dianggap memenuhi persyaratan maka dilakukan penarikan
es
R
disetujui untuk memperoleh pinjaman di cover dengan asuransi jiwa
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 37
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
kelompok pencairan dan selanjutnya akan ditransfer ke rekening
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan di Bank Agro;
ng
e. Adanya Hold dana satu kali angsuran, dan ditampung pada
rekening escrow sampai dengan pinjaman lunas;
•
Prosedur pembayaran angsuran pinjaman:
gu
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan akan menagih angsuran
masing-masing anggota peminjam ke Bagian SDM PT. Pertamina
selanjutnya akan disetor ke rekening Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan di Bank Agro setiap bulannya untuk pembayaran
anggsuran;
•
ub
lik
ah
A
UPMS-I Medan berdasarkan Surat Kuasa pemotongan gaji, dan
Hubungan dengan perbankan menunjukkan kondisi baik (Kolektibilitas
am
lancar) berdasarkan BI Cheking per tanggal 29 Mei 2012, baik koperasi
maupun pengurus koperasi;
Kondisi keuangan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan periode
ep
•
ah
k
31 Desember 2009, dan 2010;
•
Aspek Jaminan:
In
do
ne
si
R
1. Cessie potong gaji dari anggota Koperasi, dan bagian SDM PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
Pernyataan/
A
gu
ng
2. Surat
Kuasa
dari
anggota
koperasi
menjelaskan:
yang
isinya
,”kuasa pemotongan gaji dari anggota koperasi kepada bagian SDM,
menyerahkan jaminan kepada koperasi hak keutamaan apabila terjadi
wanprestasi, dan secara otomatis beralih ke Bank Agro, menyerahkan
tunjangan hari tua, pesangon, asuransi tenaga kerja/jaminan sosial
tenaga kerja dan pembayaran lainnya yang akan diperoleh untuk
lik
ah
pelunasan kewajiban apabila terjadi PHK, meninggal dunia atau tidak
dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.”;
ub
m
3. Surat Pernyataan Bagian SDM PT. Pertamina UPMS-I Medan tentang
kesediaan memotong gaji anggota koperasi dan menyerahkannya
•
Analisa resiko kredit :
-
Legalitas koperasi karyawan Pertamina UPMS-I medan telah
R
ah
a) Positif Point :
ep
ka
kepada koperasi Pertamina UPMS-I Medan;
es
on
Hal. 38 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
berbadan Hukum, dan dikelola secara profesional;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 38
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan bertanggung jawab
R
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
penuh untuk memenuhi seluruh kewajiban anggsuran ke Bank
ng
Agro;
Dicover oleh asuransi jiwa;
-
Tingkat turn over karyawan relatif rendah;
-
Adanya potensi di luar kredit karyawan yang dapat diprospek
gu
-
untuk modal dan investasi;
A
b) Negative Point :
-
Pihak Koperasi Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan akan
ah
memastikan dan menseleksi secara ketat kesanggupan rasional
ub
lik
angusran masing-masing anggota dari THP (sudah termasuk
potongan di Bank lain dan Koperasi;
am
-
Bila terdapat anggota meninggal dunia, atau PHK atau sebab
lainnya hal ini akan ditanggung oleh Koperasi Karyawan PT.
ah
k
•
ep
Pertamina UPMS-I Medan untuk pelunasan sisa kewajibannya;
Ijin prinsip:
1. Untuk plafond yang di Take Over dari Bank ICB Bumi Putera tidak
In
do
ne
si
R
dilengkapi data-data anggota sebagai pengajuan baru, hal ini akan
diakomodir dengan sibuatkan persyaratan dari anggota yang
A
gu
ng
menyatakan bersedia pinjamannya di Take Over dan jangka waktu
diperpanjang menjadi lima tahun, dan dibuatkan rekapitulasi yang
disetujui/ direkomendasi oleh Bagian SDM PT. Pertamina UPMSImedan, dan Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
yang menjelaskan : nama anggota, NIK dan unit kerja, tanggal mulai
kerja dan masa kerja, tempat dan tanggal lahir, plafond dan jangka
waktu kredit;
lik
Medan kepada Bank Agro berupa piutang Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan kepada anggota peminjam sebesar 100%
ub
m
ah
2. Jaminan yang diberikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
dari penarikan plafond per batch yang diikat secara intern;
ka
•
Kesimpulan dan rekomendasi:
ep
a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan merupakan badan
ah
usaha koperasi yang dikelola secara profesional dan telah memiliki
Pertamina Region I Medan;
maka
Kantor
ng
M
b. ,......
Cabang
Pembantu
Jalan
S.
Parman
on
Hal. 39 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
merekomendasikan pengajuan kredit (pola executing);
es
R
reputasi dan track record yang baik dan dibawah naungan PT.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 39
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
c. Syarat-syarat pencairan:
Menyerahkan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit;
-
Menandatangani Perjanjian Kredit secara notaril dan pengikatan
ng
-
jaminan secara intern;
-
Menandatangani Tanda Terima Uang;
-
Melampirkan
gu
rekapitulasi
daftar
nama-nama
anggota
yang
mengajukan pinjaman serta surat keterangan dan rekomendasi
oleh bagian SDM PT. Pertamina UPMS-I Medan sebagai
pemotong gaji, kelengkapan administrasi, dan total nominal
plafond;
•
Syarat-syarat kredit lainnya:
ub
lik
ah
A
dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang diketahui
am
a. Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat
Pernyataan bahwa Pinjaman dari Bank Agro akan dipergunakan untuk
koperasi
karyawan
Pertamina
UPMS-I
Medan
yang
ep
anggota
ah
k
merupakan karyawan tetap dan karyawan Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan;
In
do
ne
si
R
b. Bank Berhak menolak permohonan pengajuan kredit apabila tidak
memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan di dalam perjanjian
A
gu
ng
kredit;
-
Pada tanggal 09 sampai dengan 10 Juli 2012, dilakukan kunjungan nasabah
ke Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, oleh Terdakwa,
Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account Officer (AO) Kantor Cabang
Pembantu S. Parman, serta Witri Surjanti selaku Account Officer (AO) Divisi
Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat, dimana tujuan pertemuan
yang akan disalurkan
lik
Pertamina UPMS-I Medan, adalah untuk menindak lanjuti permohonan kredit
kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan, dan hasil pertemuan tersebut
diperoleh fakta sebagai
ub
m
ah
dengan Drs. Khaidar Aswan selaku mewakili pengurus Koperasi Karyawan
berikut:
ka
a. PT. Bri Agroniaga, Tbk menawarkan pola penyaluran kredit channeling,
ep
dimana Koperasi Karyawan Pertamina menjadi Mitra Kredit, dimana
ah
Koperasi Karyawan Pertamina diberika kuasa mewakili PT. Bri
debitur;
ng
M
b. Anggota Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I Medan yang mendapat
on
Hal. 40 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
fasilitas kredit dari Bank ICB Bumi Putera terdiri dari 412 (empat ratus
es
R
Agroniaga, Tbk untuk menanda tangani Perjanjiann Kredit dengan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 40
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dua belas) orang karyawan tetap PT. Pertamina (total out standing kredit
Rp.12,77 Miliyar), dan 94 (Sembilan puluh empat) orang karyawan
ng
outsourching (total out standing kredit Rp.567 juta);
c. Gaji karyawan outsourching di Kantor Pusat Pertamina UPMS-I Medan,
diwajibkan dibayarkan melalui Simpanan Anggota Koperasi Karyawan
gu
Pertamina, sehingga pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit
dapat dilakukan oleh Koperasi Karyawan Pertamina;
ah
A
Dengan Rencana Tindak lanjut sebagai Kerjasama penyaluran kredit kepada
karyawan tetap PT. Pertamina dengan pola channeling, dimana Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebagai mitra penyalur dapat diberikan
ub
lik
kewenangan oleh Bank;
Persyaratan debitur, yaitu Karyawan tetap PT. Pertamina, dan Pencairan
am
kredit ke rekening masing-masing debitur, yang kemudian ditransfer untuk
pelunasan kredit oleh PT. Bri Agroniaga, Tbk ke Bank ICB Bumi Putera
ah
k
Koperasi
ep
berdasarkan Surat Kuasa Debitur kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan
menjamin
dan
bertanggungjawab
atas
kelengkapan,
dan
kebenaran dokumen debitur yang diserahkan kepada Bank;
In
do
ne
si
R
- Dari hasil pertemuan Terdakwa, Bambang Wirawan, Ridwan selaku Account
Officer (AO) Kantor Cabang Pembantu S. Parman, serta Witri Surjanti selaku
A
gu
ng
Account Officer (AO) Divisi Bisnis Ritel, dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat,
dengan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I
Medan,
dan
Nazaruddin,
dengan
menyatakan
berkerjasama utuk:
•
bersedia
Menyalurkan kredit hanya untuk karyawan tetap PT. Pertamina UPMS-I
Medan, dan Karyawan Tetap Koperasi dengan pola channeling (Koperasi
Melakukan pelunasan kredit karyawan tetap yang telah mendapat
lik
•
fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera, untuk dipindahkan ke PT. Bri
ub
Agroniaga, Tbk sebesar outstanding kredit, dan diperpanjang waktunya
m
ah
Karywan Pertamina sebagai agen pemasaran);
menjadi 5 (lima) tahun kedepan untuk meringankan pembayaran
•
Untuk menjamin pinjaman yang diberikan, Pengurus Koperasi Karyawan
ep
ka
angsuran kredit;
R
-
Melakukan sosialisasi, dan memasarkan kredit;
-
Melakukan analis calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman
ng
M
yaitu:
on
Hal. 41 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
sesuai dengan ketentuan dan criteria PT. Bri Agroniaga, Tbk ;
es
ah
Pertamina UPMS-I Medan bersedia diberi tugas dan tanggungjawab
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 41
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Melakukan verifikasi dan bertanggungjawab terhadap keabsahan asli
dokumen yang akan mengajukan, dan menyerahkannya kepada PT.
-
ng
Bri Agroniaga, Tbk;
Menjamin kelancaran pembayaran anggsuran kredit sampai lunas;
Memberitahukan secara tertulis apabila ada karyawan/ti yang
gu
meninggal dunia/PHK/mengundurkan diri selambat-lambatnya 15
(lima
belas)
hari
kalender
dengan
melampirkan
ah
A
dokumen/kelengkapannya;
-
fotocopy
Mempersyaratkan kepada karyawan/ti peminjam untuk membuka
tabungan di Bank AGRO, dengan saldo minimal 1(satu) kali
-
Membuat
ub
lik
kewajiban angsuran pada saat pencairan kredit;
Perjanjian Kerjasama Penyaluran kredit channeling
am
dengan Bank AGRO;
-
Koperasi Karyawan Pertamina sebagai Mitra Penyalur berhak
ep
mendapatkan jasa pemasaran, dan jasa penagihan dari anggsuran
ah
k
kredit setiap pemasaran, dan jasa penagihan sebesar 0,5% dari
biaya provisi kredit;
In
do
ne
si
R
atas dasar usulan kelayakan diatas, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan mengajukan permohonan Ijin
A
gu
ng
Prinsip, memohon ijin prinsip agar dapat dilakukan pelunasan pinjaman
Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan Karyawan tetap PT.
Pertamina di Bank ICB Bumi Putera dengan pola channeling sebelum
dokumen masing-masing debitur lengkap diterima oleh Bank AGRO,
meningat lokasi kerjanya berada di 5 (lima) provinsi (Sumatera Utara,
Sumatera Barat, Nangro Aceh Darusallam, Riau, dan Kepulauan Riau);
- Pada tanggal 16 Juli 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan,dan Erwin Irnanda
Memo
Intern
Nomor
:333/MI/MSP-MDN/VII/2012,kemudian
lik
ah
membuat
disampaikan kepada Direktur Bisnis melalui Divisi Ritel dan Kemitraan PT.
ub
m
Bri Agroniaga, Tbk, perihal usulan kelayakan kerjasama dengan Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, yang merujuk kepada Memorandum
Analisa Kredit (MAK) Nomor :041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012
ka
ep
yang dibuat dan diajukan oleh Kantor Cabang Pembantu sebelumnya, dan
hasil kunjungan nasabah tanggal 09 Juli 2012, berikut kesanggupan
dan usulan ijin prisip yang diajukan Drs. Khaidar Aswan;
ng
- Pada tanggal 17 Juli 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, menyampaikan
on
Hal. 42 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), kepada Direktur Bisnis PT. Bri
es
R
bekerjasama oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan,
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 42
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Agroniaga, Tbk melalui Divisi Ritel dan Kemitraan, dalam laporan tersebut
Terdakwa dan Bambang Wirawan menyatakan adanya surat pernyataan
ng
masing-masing debitur atas kesediaannya diperpanjang jangka waktu kredit,
dan disetujui oleh bagian SDM PT. Pertamina UMPS-I Medan, walaupun
Terdakwa dan Bambang Wirawan mengetahui Surat Pernyataan masing-
gu
masing debitur tersebut tidak pernah dibuat oleh masing-masing debitur,
kemudian dilakukan analisa oleh Witri Sujanti selaku Accoutt Officer, dan
dan Kemitraan Kantor
A
Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi Ritel
Pusat PT. Bri Agroniaga, selanjutnya diajukan kepada Zuhri Anwar selaku
ah
Direktur Bisnis, untuk meminta pertimbangan dan persetujuan, kemudian
ub
lik
pada tanggal 18 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis menyetujui
untuk di follow up sesuai dengan ketentuan PT. Bri Agroniaga, Tbk;
am
- Pada tanggal 19 Juli 2012, Witri Surjanti selaku Account Officer (AO)
Pemrakarsa, mengajukan Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit
ah
k
Koperasi
ep
kepada Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dengan Mitra Penyalur
Karyawan
Pertamina
UPMS-I
Medan
Nomor
:
R
• Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;
• Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;
A
gu
ng
• Usulan dan Rekomendasi pelayanan kredit karyawan:
In
do
ne
si
23/BRK/RVW/VII/2012, yang beriksikan:
Merekomendasikan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan layak
sebagai mitra penyalur kredit karyawan tetap
PT. Pertamina dan
Karyawan tetap Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
Syarat dan ketentuan kredit lainnya mengacu kepada Surat Edaran
Direksi Nomor :003/SE/Dir.02.03/BKM/V/2012 tentang revisi ketentuan
1. Kewenangan
Koperasi
Karyawan
lik
• Ijin Prinsip:
Pertamina
UPMS-I
Medan
ub
memberikan rekomendasi kepada anggota yang akan mengajukan
m
ah
kredit karyawan dan Pensiun tanggal 31 Mei 2012;
fasilitas kredit ke PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan diketahui atas calon
ka
debitur;
ep
2. Sehubungan dengan pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi
ah
Putera, mohon ijin prinnsip agar pencairan fasilitas kredit tersebut
lengkap terkumpul, pihak Koperasi Karywan Pertamina UPMS-I
on
Hal. 43 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Medan wajib menyerahkan:
es
R
dapat dilakukan sebelum dokumen pengajuan kredit ke Bank AGRO
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 43
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera mengenai
R
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
outstanding kredit yang harus dilunasi oleh pihak Koperasi,
ng
dengan perincian outstanding kredit masing-masing debitur di
Bank ICB Bumi Putera;
A
gu
-
Surat Persetujuan debitur untuk memperpanjang gasilitas kredit
menjadi 5 (lima) tahun di PT. Bri Agroniaga, Tbk , dan diketahui
SDM PT. Pertamina;
-
Fotocopy KTP, dan Nomor Induk Karyawan (NIK);
-
Surat
Pernyataan
dari
Koperasi
untuk
menjamin
dan
ah
bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen
ub
lik
debitur yang diserahkan kepada bank, dan kesanggupan
Koperasi untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit diatas
am
secara bertahap selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah pencairan kredit;
ep
Kemudian diajukan kepada Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi
ah
k
Bisnis Kemitraan, dan oleh Indra Subhan Nasution selaku Kepala Divisi
Bisnis Kemitraan memberikan opini untuk dapat di follow up, dan disetujui
In
do
ne
si
R
dengan pola channeling, selanjutnya diserahkan kepada Zuhri Anwar
selaku Direktur Bisnis, selanjutnya berdasarkan surat lembar persetujuan
A
gu
ng
Nomor :23/BRK/ RVW/VII/2012, tanggal 19 Juli 2012, Zuhri Anwar selaku
Direktur Bisnis memberikan opini sebagai berikut:
- Setuju dengan pertimbangan Dvisi Kemitraan;
- Harus dilengkapi seluruh dokumen-dokumennya dala waktu 1 (satu)
bulan;
- Bahwa Terdakwa, dan
Bambang Wirawan dalam melakukan Kunjungan
melakukan analisa
lik
Kredit (MAK) Nomor :041/011/MAK/ VI/2012, tanggal 06 Juni 2012, tidak
sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana
Terdakwa bersama Bambang Wirawan tidak melakukan analisa terhadap
ub
m
ah
Nasabah tanggal 29 Mei 2012, dan dalam Membuat Memorandum Analisa
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 35 Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19
ka
Desember 2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan
ep
Pertamina UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk
ah
Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notuen
Bambang
Wirawan,
dan
Drs.
Khaidar
Aswan
berniat
on
Hal. 44 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
menggunakan kredit/pinjaman yang akan diberikan oleh PT. Bri Agroniaga,
es
Terdakwa,
R
Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, sehingga baik oleh
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 44
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Tbk bukanlah untuk disalurkan kepada Karyawan Tetap Pertamina, akan
tetapi untuk dipergunakan oleh Drs. Khaidar Aswan sendiri;
ng
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 dengan surat Nomor :092/SRT/BBP-
MDN/CLAG/VIII/2012, sesuai dengan permintaan informasi saldo hutang
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, Bank ICB Bumi Putera
gu
Cabang Medan memberikan informasi sisa saldo hutang Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan per tanggal 31 Juli 2012, yaitu dengan fasilitas
A
channeling out standing sebesar Rp. 1.750.744.403,05.- dan dengan fasilitas
Executing sebesar Rp. 9.035.000.535,63.-;
ah
- Pada tanggal 3 Agustus 2012, Drs. Khaidar Aswan, Kusnadi Tarmizi, dan
Pertamina
UPMS-I
ub
lik
OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan
Medan,
menandatangani
Surat
Keterangan
dan
am
Rekomendasi untuk 280 (dua ratus delapan puluh) orang karyawan PT.
Pertamina yang mengajukan persyaratan kredit kepada PT. Bri Agroniaga,
Kantor Cabang S. Parman Medan, dengan total plafond sebesar
ep
Tbk
ah
k
Rp.10.627.529.433,38.- (sepuluh miliyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima
ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh
In
do
ne
si
R
delapan rupiah) dengan melampirkan nama-nama sebanyak 280 (dua ratus
delapan puluh) orang karyawan PT. Pertamina, dan menyatakan :
Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa
A
gu
ng
•
pensiun;
•
Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui
potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
•
PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang
bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. Bri Agroniaga, Tbk;
lik
memerintahkan Bambang Wirawan untuk menemui Nazaruddin, bertempat di
Kantor Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang terletak di
Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I Medan untuk meminta data-
ub
m
ah
- Bahwa sebelum dilakukan Pencairan kredit Tahap I (pertama), Terdakwa
data Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang akan dipergunakan
UPMS-I
Medan
di
Bank
ICB
Bumi
ep
ka
untuk pengajuan Take Over pinjaman anggota Koperasi Karyawan Pertamina
Putera,
kemudian
Nazaruddin
R
memerintahkan agar Nazaruddin memberikan dokumen-dokumen
yang
Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
•
Fotocopy Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
Hal. 45 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
on
ng
•
gu
M
diminta oleh Bambang Wirawan, berupa :
es
ah
melaporkannya kepada Drs. Khaidar Aswan, dan oleh Drs. Khaidar Aswan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 45
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Fotocopy Surat Keputusan Pengurus;
•
Fotocopy Kartu Keluarga anggota Koperasi;
•
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk anggota Koperasi;
•
Fotocopy Badge (ID Card) anggota Koperasi;
ng
R
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
dan setelah data-data tersebut diterima oleh Bambang Wirawan, lalu
gu
membawa dokumen-dokumen tersebut ke Kantor Cabang Pembantu PT. Bri
Agroniaga, Tbk di Jalan S. Parman Medan, selanjutnya dilakukan proses
seleksi dan verifikasi oleh Bambang Wirawan, lalu Bambang Wirawan
menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dokumen-dokumen yang diberikan
ub
lik
ah
A
seleksi dan verifikasi atas dokumen-dokumen tersebut, dan ketika dilakukan
am
oleh Nazaruddin tersebut tidak lengkap, yaitu:
•
Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
•
Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masingmasing debitur;
Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina
ep
•
ah
k
UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi
R
Putera Cabang Medan kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan Surat
In
do
ne
si
Pernyataan kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang
disetujui oleh Bagian SDM PT. Pertamina UPMS-I Medan;
A
gu
ng
Bahwa akibat adanya janji Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu
kepada Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan, dimana proses Take Over dapat dijalankan sebelum akhir
bulan Agustus 2012, dan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
tidak lagi membayar angsuran untuk bulan Agustus kepada Bank ICB Bumi
Putera, sehingga anggsuran dapat dipakai untuk menutupi biaya asuransi,
lik
untuk membuat seolah-olah dokumen-dokumen karyawan yang pinjamannya
akan dilakukan Take Over dari Bank ICB Bumi Putera Medan sudah
lengkap, dan Bambang Wirawan tetap melaksanakan perintah dari
Terdakwa
ub
m
ah
dan setoran awal, kemudian Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan
tersebut, walaupun Bambang Wirawan menyadari bahwa
ka
persyaratan untuk melakukan Take Over tersebut tidak lengkap, namun
ep
tetap memproses dokumen-dokumen masing-masing anggota Koperasi
ah
Karyawan PT. Pertamina Pertamina UPMS-I Medan sebanyak 280 (dua
R
ratus delapan puluh) orang, kemudian disampaikan kepada Kantor PT. Bri
es
on
Hal. 46 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Agroniaga, Tbk Cabang Medan untuk diproses selanjutnya;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 46
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
- Pada tanggal 14 Agustus 2012, Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis dan Retail
PT. Bri Agroniaga, Tbk dengan Terdakwa selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi
ng
selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan, menanda tangani Perjanjian Kerjasama antara
PT. Bri Agroniaga, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
gu
Medan, Tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan
(Channeling) dengan Perjanjian Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, dan
A
besarnya plafond kredit yang akan diberikan oleh PT. Bri Agroniaga, Tbk
kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan adalah sebesar
ah
Rp.25.150.529.433,38.- (dua puluh lima miliyar seratus lima puluh juta lima
ub
lik
ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh
delapan rupiah);
am
Kemudian Zuhri Anwar dari PT. Bri Agroniaga, Tbk memberi Kuasa kepada
Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan
ah
k
Medan
dengan
Surat
ep
OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Kuasa
Nomor
:137/SK-Dir.04/VIII/2012
untuk
In
do
ne
si
PT. Pertamina;
R
melakukan penandatanganan Perjanjian kredit dengan para karyawan tetap
- Bahwa ketika dilakukan Perjanjian Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal
Agustus
2012,
dan
A
gu
ng
14
Pemberian
Surat
Kuasa
Nomor
:137/SK-
Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, jumlah Saham/modal yang dimiliki
oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk pada PT. Bri Agroniaga, Tbk adalah
sebesar 79,78%, sehingga PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk
sebagai pengendali modal/saham
merupakan
pada PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan
menempatkan pejabat pada PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk
menjadi
lik
Zainuddin Mappa;
- Kemudian untuk memproses pengajuan pinjaman yang diajukan pengurus
Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, Terdakwa dan
ub
m
ah
Direktur pada PT. Bri Agroniaga, Tbk, yaitu: Zuhri Anwar, Sahala Malau, dan
Bambang Wirawan mengajukannya kepada Kantor Cabang PT. Bri
ka
Agroniaga, Tbk, dan pada tanggal 29 Agustus 2012, Bagian Pemasaran
ep
mengajukan permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support &
ah
Loan Admin dengan Surat Nomor :015/PPK-MDN/VIII/2012, dengan jumlah
persetujuan oleh Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak (legal),
ng
M
H.Harianto (Manager Operasional dan layanan), Islah (Manager Pemasaran),
on
Hal. 47 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
dan Erwin Irnanda (Kepala Cabang), kemudian hasil Pencairan di kreditkan
es
R
flafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.3.502.988.350,75.- dengan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 47
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina,
kemudian ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi
ng
dengan rekening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan
Pertamina UPPDN-I, dengan menggunakan slip transfer yang ditanda
tangani oleh Sri Muliani;
gu
- Pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak,
Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda menyetujui Permohonan Penyediaan
A
Fasilitas (PPF) Nomor :036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada anggota
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 perjanjian kredit
sebesar Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%,
ub
lik
ah
dengan Plafon
provisi 1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan Persyaratan
am
Pencairan, dan Persetujuan Kredit:
•
Perjanjian Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
•
Surat Keterangan dari Bank ICB Bumi Putera tentang outstanding yang
•
ep
ah
k
harus dilunasi;
Surat persetujuan debitur untuk memperpanjang fasilitas kredit menjadi 5
•
In
do
ne
si
Pertamina;
R
(lima) tahun di PT. Bri Agroniaga, Tbk yang diketahui oleh SDM PT.
Surat Pernyataan dari Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
A
gu
ng
untuk menjamin dan bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran
dokumen debitur yang akan diserahkan kepada Bank, dan kesanggupan
untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit secara bertahap;
•
Hasil Pencairan ditampung direkening AC.0410158698 atas nama
Rekening Karyawan Pertamina, selanjutnya ditransfer ke rekening Bank
ICB BUmi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman
lik
Pertamina UPPDN-I;
atas permohonan tersebut, Bagian pemasaran mengajukan Permohonan
Pencairan Kredit (PPK) kepada Bagian Support & Loan Admin Nomor
ub
m
ah
direkening AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan
:016/PPK-MDN/VIII/2012, Jumlah Flafond Pinjaman dan penarikan sebesar
ka
Rp.7.124.541. 082,63.- dan atas persetujuan oleh Terdakwa, Bambang
ep
Wirawan, Alek Ishak, Islah, Harianto, dan Erwin Irnanda, disetujui bahwa
ah
hasil pencairan dikreditkan direkening AC.0410158698 atas nama Rekening
M
transfer atas uang tersebut untuk ditransfer ke rekening Bank ICB Bumi
ng
Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi pinjaman direkening
on
Hal. 48 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
AC.10001.00000.68757 atas nama Koperasi Karyawan Pertamina UPPDN-I,
es
R
Karyawan Pertamina, selanjutnya Terdakwa selaku menandatangani slip
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 48
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
sehingga pinjaman/kredit sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang
karyawan PT. Pertamina sebesar Rp.10.627.529. 433,38.- (sepuluh miliyar
ng
enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat
ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) beralih menjadi
pinjaman/kredit pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk
gu
beralamat di Jalan S. Parman Medan;
- Bahwa setelah pencairan tahap I (Pertama) tersebut dilaksanakan dengan
A
tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan berupa tidak adanya dokumen-
dokumen pengajuan kredit atas nama masing-masing debitur, kemudian
ah
Terdakwa menyurati Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
persyaratan mengajukan
kredit
ub
lik
Medan untuk menanyakan perihal kelengkapan dokumen-dokumen sebagai
oleh
anggota
Koperasi
Karyawan
am
Pertamina UPMS-I Medan, dan oleh Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua,
Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara
ep
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan
ah
k
sebagai berikut:
•
Bahwa
kami
bersedia,
dan
sanggup
untuk
melengkapi
serta
In
do
ne
si
R
menyerahkan dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masing-
masing debitur sehubungan dengan pencairan fasilitas kredit karyawan,
A
gu
ng
dalam rangka pelunasan fasilitas kredit di Bank ICB Bumi Putera atas
outstanding terakhir yang dimiliki tiap debitur selambat-lambatnya 1
(satu) bulan setelah pencairan kredit;
•
Bahwa kami menjamin dan menyatakan bertanggungjawab atas
kelengkapan dan kebenaran dokumen debitur;
•
Bahwa apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan kami diatas, kami
bersedia untuk melunasi fasilitas kredit karyawan tersebut secara
lik
•
Bahwa pernyataan ini kami buat guna menjamin pelaksanaan Perjanjian
ub
sesuai dengan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit;
- Pada tanggal 20 September 2012, Drs. Khaidar Aswan
selaku ketua,
Kusnadi Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara
Koperasi
Karyawan
Pertamina
UPMS-I
ep
ka
m
ah
langsung, dan sekaligus;
Medan,
membuat
dan
ah
menandatangani surat rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman
orang Pegawai Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan
on
Hal. 49 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
menyatakan bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
es
R
dari PT. Bank AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan)
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 49
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa
R
•
pensiun;
Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui
ng
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
•
PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang
gu
bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. Bri Agroniaga, Tbk;
atas pengajuan pencairan fasilitas kredit untuk tahap II (dua) tersebut,
atas 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai Pertamina UPMS-I
Medan kepada Nazaruddin, kemudian Bambang Wirawan mendatangi
ub
lik
ah
A
Terdakwa menyuruh Bambang Wirawan untuk meminta dokumen-dokumen
Nazaruddin untuk meminta dokumen-dokumen tersebut, lalu Nazaruddin
meminta persetujuan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi, dan oleh
am
Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk memenuhi dokumendokumen berupa fotocopy, yang diminta Bambang Wirawan tersebut,
untuk
memenuhi
persyaratan
mengajukan
Permohonan
ep
kemudian
ah
k
Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK),
Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan lainnya melakukan
In
do
ne
si
R
pengisian lembar scorring terhadap data-data anggota Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan dokumen yang tidak lengkap,
A
gu
ng
sehingga dalam lembar scorring diberi tanda “(X)” kemudian Bambang
Wirawan menyampaikan kekurang lengkapan dokumen tersebut kepada
Terdakwa, namun Terdakwa
menyampaikan kepada Bambang Wirawan,
agar tetap membuat, dan menandatangani lembaran scooring tersebut,
seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan tersebut tersebut lengkap dan memenuhi persyaratan,
sehingga memiliki nilai scorring dengan ratting “A”;
lik
ah
Walaupun Terdakwa, dan Bambang Wirawan mengetahui adanya larangan
berupa perintah tertulis dari Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis yang
ub
m
melarang dilakukan pencairan kredit tahap II (ke dua) kepada Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, sebelum dipenuhinya kekurang
ep
pengajuan kredit tahap I (Pertama), namun Terdakwa bersama dengan
Bambang Wirawan tetap mengajukan permohonan pencairan fasilitas kredit
- Pada tanggal 26 September 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek
Ishak, H.Harianto, Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan
ng
on
Hal. 50 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/karyawati PT.
es
R
tahap II (dua) tersebut ke Kantor Cabang PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan;
M
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
lengkapan dokumen-dokumen debitur, sebagai persyaratan-persyaratan
Halaman 50
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pertamina UPMS-I Medan untuk 43 (empat puluh tiga) perjanjian kredit
dengan plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi
ng
1,5%, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September
2017, dengan Nomor :040/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat
kredit, antara lain yaitu:
Perjanjian Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
•
Hasil
gu
•
Pencairan
dikreditkan
kemasing-masing
rekening
ah
A
karyawan;
tabungan
Kemudian Bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit
(PPK) Nomor :019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September 2012, perihal
Medan, jumlah plafond
Rp.2.021.000.000.- dengan persetujuan yang
ditanda tangani oleh Terdakwa,
am
ub
lik
permohonan pencairan fasilitas kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Bambang Wirawan, dan Alek Ishak,
H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, kemudian hasil pencairan dikreditkan
ep
ke rekening AC.0410158698 atas nama Rekening Karyawan Pertamina;
ah
k
- Pada tanggal 27 September 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek
Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan
In
do
ne
si
R
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan/Karyawati PT.
Pertamina UPMS-I Medan untuk 86 (delapan puluh enam) Perjanjian Kredit
A
gu
ng
dengan palfond Rp.42.042.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5%,
jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sampai dengan 26 September 2017,
dengan Nomor :041/PPF-KCP/MDN/IX/2012, dengan syarat-syarat kredit,
antara lain yaitu:
•
Perjanjian Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
•
Hasil
Pencairan
dikreditkan
kemasing-masing
rekening
(PPK)
kepada
bagian
Support&
Loan
lik
kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit
Admin
Nomor
:020/PPK-
MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT. Pertamina
UPMS-I
Medan,
jumlah
plafond
ub
m
ah
karyawan;
tabungan
pinjaman
dan
penarikan
sebesar
ka
Rp.4.042.000.000.- dimana Persetujuannya ditanda tangani oleh Terdakwa,
ep
Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda, dimana
Pertamina,
sisa
Pencairan
setelah
dipotong
biaya-biaya
dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1
on
Hal. 51 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir
es
Karyawan
R
ah
Hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas nama rekening
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 51
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795
atas nama Rekening Karyawan PT. Pertamina;
ng
selanjutnya Bambang Wirawan atas persetujuan Terdakwa, menanda
tangani slip penarikan uang milik anggota Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan sebanyak 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang dengan
sebesar Rp.5.659.213.093.- dan menyerahkannya kepada Drs.
gu
jumlah
Khaidar Aswan selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
A
bertempat di Kantor PT. Bri Agroniaga, Tbk Cabang Medan di Jalan Imam
Bonjol Medan;
ah
- Pada tanggal 05 Oktober 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi
ub
lik
Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat dan menandatangani Surat
am
Keterangan dan rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari
PT. Bank AGRONIAGA,Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang
ep
Pegawai PT. Pertamina UPMS-I Medan yang menerangkan dan menyatakan
•
Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa
•
R
pensiun;
In
do
ne
si
ah
k
bahwa nama-nama yang ada dalam lampiran:
Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui
A
gu
ng
potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
•
PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang
bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. Bri Agroniaga, Tbk;
Kemudian Bambang Wirawan atas perintah Sri Muliani mengambil dokumen-
dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari
Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada
lik
Aswan, dan Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk
memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi tersebut berupa fotocopy
kepada Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan mengajukan
ub
m
ah
Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Drs. Khaidar
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan
ka
Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan
ep
lainnya melakukan pengisian lembar scorring terhadap data-data anggota
ah
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan ditemukan adanya
M
lengkapan
kemudian
dokumen
Bambang
tersebut
Wirawan
kepada
menyampaikan
Terdakwa,
namun
kekurang
Terdakwa
on
Hal. 52 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap membuat lembaran scooring
es
“(X)”
ng
tanda
R
dokumen-dokumen yang tidak ada sehingga dalam lembar scorring diberi
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 52
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan tersebut lengkap, sehingga memiliki nilai scorring
ng
dengan ratting A, dan memenuhi syarat Permohonan Penyediaan Fasilitas
(PPF), dan Permohonan Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan
disetujui oleh Pihak Kantor Cabang PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan,
gu
kemudian seluruh lembar scorring tersebut ditanda tangani oleh Bambang
Wirawan atas persetujuan dari Terdakwa, dan diajukan kepada Kantor PT.
ah
A
Bri Agroniaga, Tbk Cabang Medan;
Selanjutnya tanggal 15 Oktober 2012 bagian Pemasaran mengajukan
Permohonan Pencairan Kredit (PPK) kepada bagian Support& Loan Admin
ub
lik
Nomor :047/PPK-MDN/VIII/2012, perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan
PT. Pertamina UPMS-I Medan, jumlah plafond pinjaman dan penarikan
am
sebesar
Rp.2.303.000.000.-
dimana
Persetujuannya
ditanda
tangani
Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin
ep
Irnanda, dan hasil Pencairan dikreditkan ke rekening AC.0410158698 atas
ah
k
nama rekening Karyawan Pertamina,
sisa Pencairan setelah dipotong
biaya-biaya dikreditkan ke rekening tabungan masing-masing karyawan.
In
do
ne
si
R
Dana sebesar 1 x angsuran dari masing-masing pinjaman karyawan akan di
hold dan dilokir selama jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening
PT. Pertamina, dan
A
gu
ng
AC.04110158795 atas nama Rekening Karyawan
pencairan fasilitas kredit telah diterima oleh Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan, dan selanjutnya akan di distribusikan kepada karyawan
berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa, dan pengurus
koperasi, yaitu:
•
Tanggal 15 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III
Tanggal 16 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III
lik
•
sebesar Rp.2.149.623.532.- ;
•
Tanggal 18 Oktober 2012, telah menerima uang hasil pencairan tahap III
sebesar Rp.3.685.068.912.- ;
ub
m
ah
sebesar Rp.658.048.020.- ;
ka
Kemudian Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil
ep
uang pencairan Tahap III (tiga) tersebut di Kantor Cabang PT. Bri Agroniaga,
ah
Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip penarikan yang
Bambang Wirawan untuk diserahkan kepada Cut Analita Putri selaku
ng
M
Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut
on
Hal. 53 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
dapat dicairkan, Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk
es
R
telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner,dan ditanda tangani oleh
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 53
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan
secara tunai, selanjutnya Drs. Khaidar Aswan menyuruh Nazaruddin agar
ng
uang hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas
Bank Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I
Medan, lalu Bambang Wirawan bersama-sama Nazaruddin menyetor uang
gu
hasil pencairan kredit tahap III (tiga) tersebut disetor ke Kantor Kas Bank
Mandiri yang berada di Kompleks Perkantoran PT. Pertamina UPMS-I
A
Medan;
- Pada tanggal 01 November 2012, Drs. Khaidar Aswan selaku ketua, Kusnadi
ub
lik
ah
Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku bendahara Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, membuat dan menandatangani surat
rekomendasi untuk persyaratan pengajuan pinjaman dari PT. Bank
am
AGRONIAGA, Tbk untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang Pegawai
Pertamina UPMS-I Medan, yang menerangkan, dan menyatakan bahwa
Dalam masa 5 (lima) tahun yang akan datang belum memasuki masa
pensiun;
Tidak mempunyai pinjaman ditempat lain yang pembayarannya melalui
R
•
In
do
ne
si
ah
k
•
ep
nama-nama yang ada dalam lampiran:
potongan gaji di PT. Pertamina UPMS-I Medan;
PT. Pertamina UPMS-I Medan tidak berkeberatan apabila yang
A
gu
ng
•
bersangkutan mendapat pinjaman dari PT. Bri Agroniaga, Tbk;
Kemudian Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil
dokumen-dokumen anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
dari Nazaruddin, dan sebelum dokumen-dokumen tersebut diberikan kepada
Bambang Wirawan, Nazaruddin memberitahukan kepada Drs. Khaidar
lik
memberikan dokumen-dokumen anggota koperasi berupa fotocopy kepada
Bambang Wirawan, dan untuk memenuhi persyaratan dalam mengajukan
Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF), dan Permohonan Penyediaan
ub
m
ah
Aswan, dan Drs. Khaidar Aswan memerintahkan Nazaruddin untuk
Kredit (PPK), Bambang Wirawan dengan dibantu beberapa karyawan
ka
lainnya melakukan pengisian lembar scorring terhadap data-data anggota
ep
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dan pada saat dilakukan
ah
scooring terhadap dokumen-dokumen anggota koperasi yang mengajukan
yang tidak ada, kemudian Bambang Wirawan menyampaikan kepada
ng
M
Terdakwa, namun Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan agar tetap
on
Hal. 54 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
membuat lembaran scooring tersebut, seolah-olah dokumen-dokumen
es
R
permohonan fasilitas kredit tersebut, ditemukan adanya dokumen-dokumen
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 54
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut tersebut
lengkap, sehingga memiliki nilai scorring dengan ratting “A”, dan memenuhi
Permohonan
Penyediaan
Fasilitas
(PPF),
ng
syarat
dan
Permohonan
Penyediaan Kredit (PPK) yang nantinya akan disetujui oleh Pihak Kantor
Cabang PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan, kemudian seluruh lembar scorring
gu
tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa atas persetujuan dari Terdakwa;
- Tanggal 08 November 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, Islah, Alek Ishak,
A
Harianto, dan Erwin Irnanda menandatangani Persetujuan Permohonan
Penyediaan Fasilitas (PFP) kepada Karyawan/ Karyawati UPMS-I Medan
ub
lik
ah
untuk 32 (tiga puluh dua) perjanjian kredit dengan pafond Rp.1.504.000.000.-
dengan bunga 17,00%, Provisi 1,5 % jangka waktu 60 (enam puluh) bulan
sampai
dengan
08
November
2012
dengan
Nomor
:053/PFP-
•
Perjanjian Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012;
•
Hasil
Pencairan
dikreditkan
karyawan;
ah
k
kemasing-masing
rekening
tabungan
ep
am
KCP/MDN/XI/2012, dengan syarat kredit antara lain:
Kemudian bagian Pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit
In
do
ne
si
R
(PPK) kepada bagian Support& Loan Admin Nomor :030/PPK-MDN/XI/2012,
perihal pencairan fasilitas kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan,
A
gu
ng
jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar Rp.1.504.000.000.- dimana
persetujuannya ditanda tangani oleh Terdakwa, Bambang Wirawan , Islah,
Alek Ishak, Harianto, dan Erwin Irnanda. Hasil Pencairan dikreditkan ke
rekening AC.0410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, sisa
pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke rekening karyawan
Pertamina. Sisa Pencairan setelah dipotong biaya-biaya dikreditkan ke
lik
dari masing-masing pinjaman karyawan akan di hold dan diblokir selama
jangka waktu kredit dan dikreditkan di rekening AC.04110158795 atas nama
Rekening Karyawan PT. Pertamina;
ub
m
ah
rekening tabungan masing-masing karyawan. Dana sebesar 1 x angsuran
selanjutnya Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk mengambil
ka
uang pencairan Tahap IV (empat) tersebut pada Kantor Cabang PT. Bri
ep
Agroniaga, Tbk di Jalan Imam Bonjol Medan, dengan membawa slip
ah
penarikan yang telah disiapkan oleh Sadli Teguh selaku Prosigner, dan
Analita Putri selaku Headteller, dan setelah uang hasil pencairan kredit tahap
on
Hal. 55 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
IV(empat) tersebut dapat dicairkan Bambang Wirawan atas persetujuan
es
R
ditanda tangani oleh Bambang Wirawan, untuk diserahkan kepada Cut
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 55
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Terdakwa membawa uang tersebut, dan menyerahkannya kepada Drs.
Khaidar Aswan secara tunai;
ng
- Bahwa setelah diketahui, dimana dalam pengajuan Permohonan untuk
memperoleh fasilitas kredit diajukan secara fiktif, dan pencairan fasilitas kredit
juga dilakukan secara fiktif, dan yang menerima hasil pencairan kredit Tahap
gu
II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Drs. Khaidar Aswan, sehingga
pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat dilakukan
A
Drs. Khaidar Aswan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas perbuatan
Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan, maka sejak tanggal
ah
07 Desember 2012, dengan surat Nomor :34/SP-Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar
ub
lik
selaku Direktur Bisnis PT. Bri Agroniaga, Tbk mencabut dan menyatakan
tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor :137/SK-Dir.04/VIII/2012, tanggal 14
am
Agustus 2012;
- Bahwa Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua
ep
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, patut mengetahui, dimana
ah
k
sesuai dengan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007, Tetang
Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
In
do
ne
si
R
dalam pasal 35 menyatakan,”Bahwa Rapat Anggota Tahunan Luar
Biasa/istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal
A
gu
ng
yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur
kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan,
dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan
sebelumnya.” dan Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember 2007,
Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan di pertegas lagi dengan hasil Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk
lik
Rapat Anggota Tahunan untuk Tahun buku 2011, tidak tertera adanya
pemberiaan kewenangan dari anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank, dan pada tahun-tahun
ub
m
ah
Tahun Buku 2010, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notuen
tersebut tidak ada dilakukan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa yang
ka
memberikan
kewenangan
kepada
Pengurus
untuk
melakukan
ep
pinjaman/kredit ke Bank, sehingga perbuatan Drs. Khaidar Aswan dalam
ah
mengajukan permohonan pinjaman/kredit dengan surat Nomor :568 Kr.IV
beralamat di Jalan S. Parman Medan sejumlah Rp.20.445.500.000.- (dua
ng
M
puluh miliyar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah
on
Hal. 56 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
bertentangan dengan maksud Akta Notaris Nomor 19, tanggal 19 Desember
es
R
2012 kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 56
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2007, Tetang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan, dan Notulen Rapat Anggota Tahunan, dan bertentangan
ng
dengan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian, yaitu ‘”setiap anggota mempunyai kewajiban:
a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga serta
gu
Keputusan yang disepakati dalam Rapat Anggota.”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, dan Bambang Wirawan, dalam proses Take
A
Over atas pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I Medan dari Bank ICB Bumi
Putera Cabang Medan bertentangan dengan ketentuan dan kebijakan pada
ah
PT. Bri Agroniaga, Tbk, dimana fasilitas kredit dengan pola Executing pada
ub
lik
Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan tidak dapat dilakukan Take Over
dengan menggunakan fasilitas kredit dengan pola Channeling yang diberikan
am
oleh PT. Bri Agroniaga, Tbk, karena pada pola executing end usernya adalah
Koperasi, dan pada pola Channeling end usernya adalah individu karyawan;
ep
- Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai
ah
k
dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak
lengkap, serta formulirnya tidak disi secara sempurna, yaitu:
Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak
In
do
ne
si
R
•
diketahui oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai
A
gu
ng
dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
•
Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT. Bri Agroniaga, Tbk tidak
terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu
Tanda Penduduk peminjam;
•
Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi
nama, dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
Fotocopy
Surat
Keputusan
sebagai
pegawai
PT.
lik
Pertamina yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat
Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
•
Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT. Pertamina
UPMS-I Medan;
•
ka
Pengangkatan
ub
m
ah
•
Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi,
ep
dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada
Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum
•
Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan
ng
M
menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
on
Hal. 57 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur
es
•
R
ah
fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 57
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk
debitur;
ng
- Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit,
tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang
menandatanganinya dokumen permohonan kredit tersebut adalah Drs.
gu
Khaidar Aswan;
- Bambang Wirawan atas perintah Terdakwa, dan atas sepengetahuan dan
A
seijin dari Drs. Khaidar Aswan dalam rangka untuk melengkapi permohonan
kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan
•
Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada
ub
lik
ah
perbuatan, sebagai berikut:
saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
am
•
Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda
tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan
ep
ditulis oleh Terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti
ah
k
surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut
In
do
ne
si
R
tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di
Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya Terdakwa memerintahkan
A
gu
ng
Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin,
kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu
tanda Penduduk;
•
Dalam proses Take Over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani
Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT. Bri
Agroniaga, Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan
Terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah
lik
ah
untuk mengganti Surat Pernyataan yang diterima dari Nazaruddin,
dimana dalam Surat Pernyataan tersebut tanda tangan karyawan tidak
ub
selanjutnya Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta
blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda
ep
tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
- Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV,
ah
ka
m
sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP),
fasilitas kredit dari PT. Bri Agroniaga, Tbk bukan merupakan karyawan tetap
ng
M
PT. Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Drs. Khaidar Aswan
on
Hal. 58 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memeperoleh
es
R
ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 58
dan perbuatan Terdakwa, serta Bambang Wirawan, yang
R
fasilitas kredit,
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen
ng
pengajuan dan persyaratan memeperoleh fasilitas kredit tidak melalui
mekanisme yang berlaku bertentangan dengan
maksud Surat Perjanjian
Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012, yang
gu
dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor :137/SK-Dir.04/VIII/2012, dimana
yang berhak meperoleh fasilitas kredit dari PT. Bri Agroniaga, Tbk adalah
A
Karyawan Tetap PT. Pertamina;
- Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit
ah
Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota
ub
lik
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang
Wirawan atas persetujuan Terdakwa telah membuat daftar nama-nama
am
anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima dan
fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan Bambang
ep
Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi Karyawan
ah
k
Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas pencairan
tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar seolah-olah
In
do
ne
si
R
benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan telah
menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap
A
gu
ng
IV;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk
menandantangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan
Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap
III, dan Tahap IV kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, kemudian Drs.
Khaidar Aswan setelah menerima hasil penarikan pencairan pencairan kredit
Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada
lik
ah
anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada
Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan, dan sesuai dengan
ub
m
ketentuan, dimana yang berhak membuka dan dan menandatangani buku
rekening tabungan, serta yang menarik dana dari dalam rekening adalah
debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran Surat Keputusan Direksi
ka
ep
Nomor :Kpts.07/ Dir.02.04/OPR/XI/2011, tanggal 30 November 2011, yang
menyatakan ,”……Penarikan rekening tabungan hanya dapat dilakukan
dan disediakan oleh bank…..”;
ng
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan
on
Hal. 59 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat Edaran
es
R
dengan datang ke bank dan dengan menggunakan media yang ditentukan,
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 59
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012, dan revisi
dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei
ng
2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian IX Syarat
Pencairan yang menyatakan bahwa, ”Pencairan kredit hanya dapat
dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan media PPF
gu
dan PPK.”;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu, dan
A
Bambang Wirawan selaku Occount Officer, dalam melakukan pemrosesan
dokumen-dokumen Karyawan PT. Pertamina UPMS- I Medan tersebut telah
ub
lik
ah
tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan telah
tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor :3/10/PBI/2001,
Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:
am
Pasal 4 ayat (1) : ,” sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah,
Bank wajib meminta informasi mengenai:
ep
a. Identitas calon nasabah;
ah
k
b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah
dengan Bank;
In
do
ne
si
calon nasabah;
R
c. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil
A
gu
ng
d. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.”;
Pasal 4 ayat (2) :,”identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen
pendukung.;
Pasal 4 ayat (3) :,”Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung
identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”;
lik
dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon
nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.”;
Pasal 4 ayat (5) :,”apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara
ub
m
ah
Pasal 4 ayat (4) : ,”Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis
dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan
ka
kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”;
ep
Pasal 5 : ,”dokumen pendudkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ah
ayat (2) bagi:
nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan
on
Hal. 60 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
tanggal lahir, d) Kewarganegaraan; 2.Keterngan mengenai pekerjaan; 3.
es
R
a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 60
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Spesimen tanda tangan, dan 4. Keteranagan mengenai sumber dana dan
penggunaan dana.”;
ng
Pasal 6 ayat (1) : ,”dalam hal calon anasbah bertindak sebagai perantara
dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh
dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan
gu
hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai
-
Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
pasal 5, dan pasal 6.;
ub
lik
ah
A
perantara dan atau kuasa pihak lain.”;
Bahwa akibat perbuatan perbuatan
Terdakwa, dan Bambang Wirawan
am
menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang ada padanya dalam hal
memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan
ah
k
ep
melakukan penarikan, dan pencairan fasilitas kredit milik Karyawan tanpa
melalui mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan
serta tidak menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT.
In
do
ne
si
secara tunai,
R
kredit karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Drs. Khaidar Aswan
A
gu
ng
Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi karyawan Pertamina
UPMS-I Medan, dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri,
mengakibatkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang anggota
masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari
PT. Bri Agroniaga, Tbk tidak
dapat menikmati fasilitas kredit dari
Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia, serta
puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan
ub
rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
No
Uraian
a.
Realisasi plafond kredit
b.
Realisasi pengembalian oleh Kopkar
Rp.
c.
Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya
Rp. 25.150.529.433,38
d.
Dikurangi biaya provisi, materai & ADM Rp.
A
0
es
185.400.000
on
Rp. 24.965.129.433,38
Hal. 61 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
ng
Kerugian Keuangan Negara
gu
e.
Jumlah
Rp. 25.150.529.433,38
ep
di BRI Agro
M
lik
(dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua
R
ah
ka
m
ah
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.24.965.129.433,38
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 61
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau
pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan miliyar dua ratus
ng
empat belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh
tujuh koma nol tujuh rupiah) sehingga sisa kerugian keuangan Negara
adalah sebesar Rp.16.750.404.976,31 (enam belas milyar tujuh ratus lima
gu
puluh juta empat ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma
tiga puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan
ah
A
pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera
Utara Nomor :S-731/PW02/5/2015, tanggal 16 April 2015;
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
ub
lik
dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
am
2001
tentang
Perubahan
atas
UU
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ah
k
Bahwa dia
ep
LEBIH SUBSIDAIR :
Terdakwa
SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang
Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk yang beralamat di Jalan S. Parman Medan,
In
do
ne
si
R
baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan
BAMBANG WIRAWAN selaku Account Officer (AO) pada Kantor Cabang
A
gu
ng
Pembantu PT. Bri Agroniaga, dan Drs. Khaidar Aswan selaku Pegawai PT.
Pertamina UPMS-I Medan, dan juga selaku Ketua Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General
Manager PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor :10/F1100/80, tanggal0 03 Mei
2010 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan
tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi sejak Bulan Mei 2012
Kantor Cabang Pembantu PT. Bri
lik
waktu dalam tahun 2012, bertempat di
Agroniaga,TBK yang beralamat di Jalan S. Parman Medan,
atau setidak-
ub
tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor
46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7
Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
ep
Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan
melakukan,
R
mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta
pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan
ng
suatu jabatan umum secara terus menerus, atau untuk sementara waktu,
on
Hal. 62 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena
es
ka
m
ah
sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 62
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu,
ng
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2012, Drs. Khaidar Aswan Selaku pegawai pada
PT. Pertamina UMPS- Medan sejak Tahun 1984, dan diangkat menjadi
gu
selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan berdasarkan
Surat Keputusan General Manager PT. Pertamina UPMS-I Medan Nomor
A
:10/F1100/80, tanggal0 3 Mei 2010, selaku Pengurus yang memiliki tugas
pokok, sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor :17
ah
Tahun 2012, Tentang Perkoperasian, sebagai berikut:
ub
lik
• Mengelola Koperasi berdasar Anggaran Dasar;
• Mendorong dan memajukan usaha anggota;
am
• Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan
dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
ep
• Menyusun laporan keuangan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
ah
k
tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
• Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk
In
do
ne
si
R
diajukan kepada Rapat Anggota;
• Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan invetaris secara tertib;
A
gu
ng
• Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
• Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar
Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah
Rapat Anggota, dan;
• Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan dan kemajuan
koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya, dan Keputusan Rapat
lik
- Bahwa selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS- Medan, dalam
menjalankan tugas-tugasnya mengelola Koperasi haruslah berdasarkan
Anggaran
Dasar
Koperasi,
dan
bertanggungjawab
ub
m
ah
Anggota;
atas
pembukuan
keuangan, dan laporan keuangan dari Koperasi tersebut, yang nantinya akan
ep
ka
dipertanggungjawabkannya dalam Rapat Anggota Tahunan, namun dalam
melaksanakan tugasnya selaku pengurus Koperasi Karyawan Pertamina
ah
UPMS-I tersebut Drs. Khaidar Aswan dalam mengajukan pinjaman/kredit
M
dimaksud pasal 35 Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 Desember 2007,
on
Hal. 63 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
es
R
kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk telah bertentangan dengan ketentuan yang
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 63
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
yang
menyebutkan,
”Bahwa
Rapat
Anggota
R
Medan
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Tahunan
Luar
Biasa/istimewa adalah rapat anggota yang diadakan untuk menangani hal-hal
ng
yang sangat mendesak harus segera diputuskan antara lain mengatur
kewenangan untuk menetapkan pinjaman kredit yang sangat diperlukan
dimana belum mendapat kewenangan dalam Rapat Anggota Tahunan
gu
sebelumnya,” yang didukung dengan Notulen Rapat Anggota Tahunan untuk
tahun buku 2010 yang diadakan pada tanggal 10 Juni 2011, dan Notulen
A
Rapat Tahunan untuk tahun buku 2011, dan tahun buku 2012 yang diadakan
pada tanggal 12 April 2013, dimana tidak tertera adanya pemberiaan
ah
kewenangan dari Anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
ub
lik
kepada pengurus untuk melakukan pinjaman/kredit ke Bank;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
am
antara PT. Bri Agroniaga, Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan
Nomor
:BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012,
Tentang
Penyaluran,
dan
ep
Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling), dimana anggota
ah
k
Koperasi Karyawan tetap Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota
Koperasi
Karyawan
Pertamina
Medan
UPMS-I
Medan
memperoleh
In
do
ne
si
R
pinjaman/kredit sebesar dan besarnya plafond kredit yang akan diberikan
oleh PT. Bri Agroniaga, Tbk kepada Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
A
gu
ng
Medan adalah sebesar Rp.25.150.529.433,38.- (dua puluh lima miliyar
seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus tiga
puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa, selaku Kepala Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk,
memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
•
Mengelola dan mengembangkan rencana bisnis untukmencapai target-
•
lik
pelayanan nasabah;
Menjamin target pemasaran dana jasa dan kredit dalam rangka
memperluas pangsa pasar;
•
ub
m
ah
target usaha yang telah ditetapkan dalam pencapaian profit dan
Memasarkan produk-produk PT. Bri Agroniaga, Tbk untuk mendapatkan
•
Memantau Keragaan Potofolio kredit, dan menetapkan tindak lanjut
ep
ka
nasabah kreditur maupun nasabah debitur.
•
Memantau dan memonitoring kredit yang telah dicairkan melalui
on
Hal. 64 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Account Officer yang menangani kredit tersebut;
es
menguntungkan:
R
ah
agar tercapai kualitas portofolio kredit yang berkembang sehat dan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 64
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menjamin kegiatan
operasional Kantor Cabang Pembantu dengan
R
•
system dan prosedur;
Kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah melalui laporan komplen
ng
•
nasabah yang dibuat oleh Customer Service;
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Mengoptimalkan
fungsi
mangemen
SDM
sesuai
dengan
gu
kewenangannya. Dapat dilihat dari kinerja pekerja (karyawan) dan
tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan.
Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Bambang Wirawan selaku Account
Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk,
adalah:
ub
lik
ah
A
-
• Mencari marketing atas perintah perusahaan, dan adanya target, dan
tekanan dari Perusahaan;
am
• Mengajukan permohonan kepada bagian selanjutnya untuk ditindak lanjuti
atas perintah atasan;
ep
• Mengusulkan permohonan, sedangkan yang menyetujuinya adalah
ah
k
pimpinan dan bagian lainnya;
-
Bahwa Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua,
Kusnadi Tarmizi, dan
In
do
ne
si
R
OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan, telah mengajukan pinjaman/kredit kepada PT.
A
gu
ng
Bri Agroniaga, Tbk seolah-olah akan dipergunakan oleh Karyawan Tatap
Pertamina yang juga merupakan anggota Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan, sebanyak 4 (empat) Tahap yaitu:
• Tanggal 3 Agustus 2012, untuk men Take Over pinjaman anggota
Kopersasi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang yang
sebelumnya
ada
di
Bank
ICB
Bumi
sebesar
puluh
Sembilan)
orang,
Rp.6.063.000.000.-;
dengan
lik
• Tanggal 20 September 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua
besar
pinjaman
ub
m
ah
Rp.10.627.529.433,38.-;
Putera
pinjaman
sebesar
• Tanggal 05 Oktober 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua
Sembilan)
orang,
Rp.5.988.068.912.-;
dengan
ep
ka
puluh
besar
sebesar
puluh
Sembilan)
orang,
R
ah
• Tanggal 01 November 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua
dengan
besar
pinjaman
sebesar
es
on
Hal. 65 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Rp.1.504.000.000.-;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 65
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua,
Kusnadi Tarmizi, dan
R
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
OK.M.Ridho, selaku Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan
ng
Pertamina UPMS-I Medan telah mengajukan pinjaman/kredit kepada PT. Bri
Agroniaga,TBK dengan menggunakan:
• Dokumen-dokumen berupa fotocopy milik anggota Koperasi Karyawan
gu
Pertamina UPMS;
• Surat Pengajuan perpanjangan jangka waktu pinjaman dari debitur, dan
sesuai dengan yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
• Formulir pengajuan pinjaman anggota kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk
ub
lik
ah
A
tidak diketahui atasan langsung debitur, serta tanda tangan debitur tidak
tidak terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sama dengan fotocopy Kantu
Tanda Penduduk Penjamin;
am
• Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi
nama, dan Nomor Induk Karyawan), tidak ditanda tangani oleh Pejabat
ep
PT. Pertamina UPMS-I Medan, tanda tangan tidak sama dengan fotocopy
ah
k
Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
• Fotocopy
Surat
Keputusan
Pengangkatan
In
do
ne
si
UPMS-I Medan;
R
• Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh Bagian SDM PT. Pertamina
sebagai
Pegawai
PT.
A
gu
ng
Pertamina yang telah dilegalisir oleh Pejabat perusahaan, dan Surat
Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
• Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi,
dan tanda tangan Peminjam tidak sama dengan fotocopy Kartu Tanda
Penduduk Peminjam;
• Surat Pernyataan tidak terikat perkawanan bagi karyawan yang belum
menikah atau telah bercerai hanya diisi nama serta tidak bertanda tangan;
lik
Medan dan debitur, tanda tangan pengurus menggunakan tanda tangan
ub
stempel, dan tanda tangan debitur tidak sama dengan fotocopy Kartu
Tanda Penduduk debitur;
Bahwa untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dalam mengajukan
ep
-
permohonan fasilitas kredit dari Karyawan Tetap PT. Pertamina UPMS-I
Medan tersebut, agar seolah-olah dokumen-dokumen karyawan tersebut
ah
ka
m
ah
• Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
M
dengan criteria “A” sehingga pada saat diajukan kepada Kantor Cabang
on
Hal. 66 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk tidak mendapat kendala, dan dapat
es
R
memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, dan memiliki scorring
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 66
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
disetujui pemberian kredit kepada anggota Koperasi Karyawan Pertamina
UPMS-I Medan, Terdakwa, dan Bambang Wirawan atas sepengetahuan
ng
Drs. Khaidar Aswan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan
ketentuan, yaitu:
•
Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada
gu
saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
•
Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda
A
tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan
ditulis oleh Terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti
ah
surat permohonan yang diterima dari Nazaruddin, dimana dalam surat
ub
lik
permohonan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan
tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya
am
Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko
kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda
ah
k
•
ep
tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
Dalam proses Take Over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani
Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT. Bri
In
do
ne
si
R
Agroniaga, Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan
Terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah
A
gu
ng
untuk mengganti Surat Pernyataan yang diterima dari manager
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam Surat
Pernyataan tersebut tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda
tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya
Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta blangko
kosong kepada manager Koperasi, kemudian menulis nama serta tanda
lik
- Kemudian terhadap permohonan fasilitas kredit/pinjaman yang diajukan Drs.
Khaidar Aswan bersama dengan Kusnadi Tarmizi, dan OK.M.Ridho, selaku
Ketua, Sekertaris, dan Bendahara Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
ub
m
ah
tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
Medan, diajukan oleh Terdakwa, dan Bambang Wirawan ke Kantor Cabang
ka
PT. Bri Agroniaga, Tbk, sehingga diproses dan mendapat persetujuan, yaitu:
sebelumnya
ada
di
Bank
R
ah
Kopersasi sebanyak 280 (dua ratus
ICB
delapan puluh) orang yang
Bumi
Putera
sebesar
Rp.10.627.529.433,38.-;
ng
M
- Tanggal 29 Agustus 2012, bagian pemasaran mengajukan Permohonan
on
Hal. 67 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Pencairan Kredit (PPK) Nomor :015/PPK-MDN/VIII/2012 kepada bagian
es
ep
• Tanggal 3 Agustus 2012, untuk men Take Over pinjaman anggota
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 67
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
support&loan,
dengan
jumlah
flafond
R
kredit
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
pinjaman
sebesar
Rp.3.502.988. 350,75.- dengan persetujuan yang ditanda tangani oleh
ng
Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta
Erwin
Irnanda,
dan
hasil
pencairan
di
kreditkan
ke
rekening
AC.0410158698 atas nama rekening karyawan Pertamina, kemudian
gu
ditransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Setia Budi dengan nomor
rekening AC.10001.00000.68757, atas nama Koperasi Karyawan
ah
A
Pertamina UPMS-I Medan;
- Tanggal 30 Agustus 2012,
Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek
Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, menyetujui Permohonan
ub
lik
Fasilitas Kredit (PPF) Nomor :036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 kepada
Karyawan/ Karyawati PT. Pertamina UPMS-I Medan untuk 195 (seratus
am
Sembilan
puluh
lima)
perjanjian
kredit
dengan
flafond
Rp.7.124.541.082,63.- dengan bunga 17,00%, provisi1,5%;
ep
- Kemudian Terdakwa dengan mempergunakan 2 (dua) slip transfer yang
ah
k
ditanda tanganinya mentransfer ke Bank ICB Bumi Putera Cabang Setia
R
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
In
do
ne
si
Budi dengan nomor rekening AC.10001.00000.68757, atas nama
• Tanggal 20 September 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua
sSembilan)
A
gu
ng
puluh
orang,
dengan
besar
pinjaman
Rp.6.063.000.000.-
sebesar
­ Tanggal 26 September 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, dan Alek
Ishak,
H.Harianto,
Islah,
serta
Erwin
Irnanda,
menandatangani
persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan
Karyawati PT. Pertamina UPMS-I Medan, untuk 43 (empat puluh tiga)
lik
17,00%, provisi 1,5%;
Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan
Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor
ub
m
ah
perjanjian kredit dengan Plafond sebesar Rp.2.021.000.000.- bunga
:019/PPK-MDN/IX /2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan
ka
penarikan sebesar Rp.2. 021.000.000.- persetujuan ditanda tangani
ah
Erwin
Irnanda,
dan
Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta
ep
Terdakwa, Bambang Wirawan,
hasil
pencairan
dikreditkan
direkening
pencairan setelah dipotong biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran
on
Hal. 68 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795;
es
R
AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 68
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Ishak,
R
­ Tanggal 27 September 2012,
H.Harianto
Islah,
Terdakwa,
serta
Erwin
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Bambang Wirawan, Alek
Irnanda,
menandatangani
ng
persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) kepada Karyawan
Karyawati PT. Pertamina UPMS-I Medan, untuk 86 (delapan puluh
enam) perjanjian kredit dengan plafond Rp.4.042.000.000.- dengan
gu
bunga
17,00%,
provisi
1,5%
dengan
Nomor
KCP/MDN/VIII/2012;
:041/PPF-
ah
A
Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan
Kredit (PPK) kepada bagian kredit Support & Loan Admin Nomor
:020/PPK-MDN/IX/ 2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan
ub
lik
am
penarikan sebesar Rp.4.042.000.000.- persetujuan ditanda tangani
Terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak H.Harianto,
Islah, serta
Erwin
direkening
Irnanda,
dan
hasil
pencairan
dikreditkan
AC.410158698 atas nama rekening Karyawan Pertamina, dan sisa
ep
pencairan setelah dipotong biaya-biaya, dan dana sebesar 1x angsuran
ah
k
akan dihold akan dikreditkan ke rekening AC.0410158795;
• Tanggal 05 Oktober 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua
orang,
dengan
besar
pinjaman
sebesar
In
do
ne
si
Sembilan)
R
puluh
Rp.5.988.068.912.;
A
gu
ng
­ Tanggal 15 Oktober 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, Alek Ishak,
H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda (Kepala Cabang), menandatangani
persetujuan Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :047/PPF-
KCP/MDN/VIII/2012.kepada Karyawan Karyawati PT. Pertamina UPMS-I
Medan, untuk 49 (empat puluh Sembilan) perjanjian kredit dengan
plafond Rp.2.303.000.000.- dengan bunga 17,00%, provisi 1,5% dengan;
lik
(PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor :047/PPKMDN/IX/ 2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar
Rp.2.303.000. 000.- persetujuan ditanda tangani Terdakwa, Bambang
ub
m
ah
- Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit
Wirawan, Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil
ka
pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening
ep
Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya,
• Tanggal 01 November 2012, untuk pinjaman sebanyak 129 (seratus dua
Sembilan)
orang,
dengan
besar
pinjaman
ng
M
puluh
sebesar
on
Hal. 69 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Rp.1.504.000.000.-
es
AC.0410158795;
R
ah
dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 69
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
­ Tanggal 08 November 2012, Terdakwa, Bambang Wirawan, H.Harianto,
Islah, dan Erwin Irnanda, menandatangani persetujuan Permohonan
ng
Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :053/PPF-KCP/MDN/X/2012.kepada
Karyawan Karyawati PT. Pertamina UPMS-I Medan, untuk 32 (tiga puluh
dua) perjanjian kredit dengan plafond Rp.1.504.000.000.- dengan bunga
gu
17,00%, provisi 1,5%;
- Kemudian bagian pemasaran mengajukan Permohonan Pencairan Kredit
ah
A
(PPK) kepada bagian kredit Support&Loan Admin Nomor :030/PPK-
MDN/XI/ 2012, dengan jumlah plafond pinjaman dan penarikan sebesar
Rp.1.504.000. 000.- persetujuan ditanda tangani Terdakwa, Bambang
ub
lik
Wirawan, Alek Ishak, H.Harianto, Islah, serta Erwin Irnanda, dan hasil
pencairan dikreditkan direkening AC.410158698 atas nama rekening
am
Karyawan Pertamina, dan sisa pencairan setelah dipotong biaya-biaya,
dan dana sebesar 1x angsuran akan dihold akan dikreditkan ke rekening
ep
AC.0410158795;
ah
k
• Bahwa untuk pencairan fasilitas kredit Tahap I (satu) dipergunakan untuk
men Take Over kredit Joperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan sebesar
In
do
ne
si
R
Rp.10.627.529.433,38.- dilakukan dengan cara Terdakwa menandatangani
2(dua) slip transfer, dan mentransfer uang sebesar Rp.10.627.529.433,38.-
A
gu
ng
ke rekening Bank ICB Bumi Putera Cabang Medan Setia Budi untuk melunasi
pinjaman yang ada di rekening AC.10001.00000.68757, dimana pengalihan
pinjaman tersebut dilakuan dengan mempergunakan:
•
Data-data yang diberikan hanya dalam bentuk fotocopy;
•
Tidak adanya dokumen-dokumen pengajuan kredit atas nama masingmasing debitur;
•
lik
Cabang Medan kepada PT. Bri Agroniaga, Tbk, dan Surat Pernyataan
ub
kesediaan diperpanjang jangka waktu kreditnya yang disetujui oleh
Bagian SDM PT. Pertamina UPMS-I Medan;
• Bahwa setelah dilakukan Pencairan Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, ke
rekening Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan yang ada di PT. Bri
ep
m
ah
UPMS-I Medan untuk memindahkan kreditnya dari Bank ICB Bumi Putera
Agroniaga, Tbk, kemudian Drs. Khaidar Aswan selaku Ketua, Kusnadi
ah
ka
Tidak adanya persetujuan dari anggota Koperasi karyawan Pertamina
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan membuat Surat Pernyataan, yang
ng
M
menyatakan:
on
Hal. 70 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
a. Pencairan Tahap II:
es
R
Tarmizi selaku Sekertaris, dan OK.M.Ridho selaku Bendahara Koperasi
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 70
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
• Tanggal 27 September 2012, menyatakan telah mnerima pencairan
Tahap II sebesar Rp.5.659.213.093.-;
ng
b. Pencairan Tahap III:
• Tanggal 15 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan
Tahap II sebesar Rp.658.048.020.-;
gu
• Tanggal 16 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan
Tahap II sebesar Rp.2.149.623.532.-;
A
• Tanggal 18 Oktober 2012, menyatakan telah menerima pencairan
Tahap II sebesar Rp.3.685.068.912.-;
ub
lik
ah
c. Pencairan Tahap IV:
Pada tanggal 08 November
•
2012, menyatakan telah menerima
pencairan Tahap IV sebesar Rp.1.403.835.776.-;
am
• Atas pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tersebut, Terdakwa
memerintahkan Bambang Wirawan untuk melakukan penarikan uang hasil
ep
pencairan kredit yang ditampung dalam rekening Koperasi Karyawan
ah
k
Pertamina UPMS-I Medan yang ada di PT. Bri Agroniaga, Tbk dengan cara
Bambang
Wirawan
menandatangani
slip
penarikan,
kemudian
In
do
ne
si
R
menyerahkannya kepada Drs. Khaidar Aswan, dan uang hasil pencairan
kredit tersebut oleh Drs. Khaidar Aswan tidak diserahkan kepada masing-
A
gu
ng
masing karyawan tetap PT. Pertamina sebagaimana yang tercantum dalam
Surat Keterangan dan rekomendasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Drs. Khaidar Aswan, bersama dengan pengurus Koperasi lainnya, yaitu:
• Tanggal 20 September 2012, untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan)
orang;
• Tanggal 05 Oktober 2012, untuk 129 (seratus dua puluh Sembilan)
• Bahwa
lik
• Tanggal 01 November 2012, 129 (seratus dua puluh Sembilan) orang;
dalam pengajuan Permohonan untuk memperoleh fasilitas kredit
diajukan secara fiktif dilakukan Drs. Khaidar Aswan, dan pencairan fasilitas
ub
m
ah
orang;
kredit juga dilakukan secara fiktif, kemudian yang menerima hasil pencairan
ep
ka
kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, adalah Drs. Khaidar Aswan,
sehingga pengembalian pinjaman atas fasilitas kredit tersebut tidak dapat
ah
dilakukan Drs. Khaidar Aswan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, atas
M
Aswan, sejak tanggal 07 Desember 2012, dengan surat Nomor :34/SP-
on
Hal. 71 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Dir.04/XII/2012 Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis PT. Bri Agroniaga, Tbk
es
R
perbuatan Terdakwa bersama dengan Bambang Wirawan, dan Drs. Khaidar
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 71
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Kuasa Nomor :137/SKDir.04/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012;
ng
• Bahwa dokumen-dokumen kredit karyawan yang tidak dipenuhi, sebagai
dasar permohonan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV tidak
lengkap, serta formulirnya tidak disi secara sempurna, yaitu:
gu
- Surat Pengajuan Perpanjangan waktu pinjaman dari debitur tidak diketahui
oleh atasan langsung debitur, tanda tangan debitur tidak sesuai dengan
A
yang ada di fotocopy Kartu Tanda Penduduk debitur;
terisi lengkap, dan tanda tangan tidak sesuai dengan fotocopy Kartu Tanda
ub
lik
ah
- Formulir pengajuan pinjaman anggota pada PT. Bri Agroniaga, Tbk tidak
Penduduk peminjam;
- Surat Kuasa Pemotongan gaji tidak diisi secara lengkap (hanya diisi nama,
am
dan Nomor Induk Karyawan), dan ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai PT. Pertamina
ep
yang telah dilegalisir oleh pejabat perusahaan, dan Surat Keputusan
ah
k
Pengangkatan Jabatan terakhir tidak dilampirkan;
In
do
ne
si
UPMS-I Medan;
R
- Slip gaji karyawan tidak ditanda tangani oleh bagian SDM PT. Pertamina
- Cessie ditanda tangani dengan tanda tangan stempel pengurus koperasi,
A
gu
ng
dan tanda tangan peminjam tidak sama dengan tanda tangan pada
fotocopy Kartu Tanda Penduduk Peminjam;
- Surat Pernyataan tidak terikat perkawinan bagi karyawan yang belum
menikah atau telah bercerai hanya diisi nama dan tidak bertanda tangan;
- Perjanjian kredit antara Pengurus Koperasi dan debitur, tanda tangan
pengurus menggunakan tanda tangan stempel, dan tanda tangan debitur
- Bahwa seluruh karyawan yang namanya diajukan sebagai pemohon kredit,
ub
tidak ada menanda tangani berkas permohonan kreditnya, dan yang
menandatanganinya dokumen permohonan kredit tersebut adalah Drs.
Khaidar Aswan;
ep
- Bambang Wirawan atas perintah Terdakwa, dan atas sepengetahuan dan
seijin dari Drs. Khaidar Aswan dalam rangka untuk melengkapi permohonan
ah
ka
lik
debitur;
m
ah
tidak sama dengan tanda tangan pada fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Merubah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Karyawan, agar umurnya pada
Hal. 72 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
saat berlangsungnya pinjaman tidak melebihi umur pensiun;
on
•
ng
M
perbuatan, sebagai berikut:
es
R
kredit anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan melakukan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 72
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Menandatangani surat permohonan kredit agar sesuai dengan tanda
R
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama karyawan
ng
ditulis oleh Terdakwa, hal tersebut dilakukan adalah untuk mengganti
surat permohonan yang diterima dari manager Koperasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan, dimana dalam surat permohonan tersebut
gu
tanda tangan karyawan tidak sesuai dengan tanda tangan yang ada di
Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya Terdakwa memerintahkan
kemudian menulis nama serta tanda tangan agar sesuai dengan Kartu
tanda Penduduk;
•
Dalam proses Take Over, dimana Bambang Wirawan menanda tangani
ub
lik
ah
A
Bambang Wirawan untuk meminta blangko kosong kepada Nazaruddin,
Surat Pernyataan bersedia untuk dipindahkan kreditnya ke PT. Bri
am
Agroniaga, Tbk agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan
Terdakwa menuliskan nama-nama karyawan, hal ini dilakukan adalah
ep
untuk mengganti Surat Pernyataan yang diterima dari Nazaruddin,
ah
k
dimana dalam Surat Pernyataan tersebut tanda tangan karyawan tidak
sesuai dengan tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP),
In
do
ne
si
R
selanjutnya Terdakwa memerintahkan Bambang Wirawan untuk meminta
blangko kosong kepada Nazaruddin, kemudian menulis nama serta tanda
A
gu
ng
tangan agar sesuai dengan Kartu tanda Penduduk;
-
Bahwa dalam Pencairan kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV,
ditemukan adanya dokumen-dokumen end user/debitur yang memperoleh
fasilitas kredit dari PT. Bri Agroniaga, Tbk bukan merupakan karyawan tetap
PT. Pertamina UPMS-I Medan, sehingga perbuatan Drs. Khaidar Aswan
mengajukan dokumen-dokumen pengajuan dan persyaratan memeperoleh
fasilitas kredit, dan perbuatan Terdakwa, serta Bambang Wirawan, yang
lik
ah
melakukan proses verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen
pengajuan dan persyaratan memeperoleh fasilitas kredit tidak melalui
ub
m
mekanisme yang berlaku bertentangan dengan maksud Surat Perjanjian
Kerjasama Nomor :BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012,
ep
dimana yang berhak meperoleh fasilitas kredit dari PT. Bri Agroniaga, Tbk
adalah Karyawan Tetap PT. Pertamina;
Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, seolah-olah telah diterima anggota
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, lalu Bambang
ng
on
Hal. 73 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Wirawan atas persetujuan Terdakwa telah membuat daftar nama-nama
es
Bahwa untuk membuktikan, dimana uang dari hasil pencairan fasilitas kredit
R
-
M
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
yang dipertegas dengan Surat Kuasa Nomor :137/SK-Dir.04/VIII/2012,
Halaman 73
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan, selaku penerima
dan fasilitas pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dan
ng
Bambang Wirawan menandatangani daftar nama-nama anggota Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tersebut, selaku penerima dan fasilitas
pencairan tahap II, Tahap II, dan Tahap IV tersebut, dengan tujuan agar
gu
seolah-olah benar anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan
telah menerima pencairan fasilitas kredit Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan
A
Tahap IV;
ah
-
Bahwa Perbuatan Terdakwa, yang menyetujui Bambang Wirawan untuk
menandantangani slip penarikan pencairan kredit Tahap II, Tahap III, dan
ub
lik
Tahap IV, dan menyerahkannya uang hasil pencairan kredit Tahap II, Tahap
III, dan Tahap IV kepada Drs. Khaidar Aswan secara tunai, kemudian Drs.
am
Khaidar Aswan setelah menerima hasil penarikan pencairan pencairan
kredit Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV, dan tidak menyerahkannya kepada
ep
anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan selaku debitur pada
ah
k
Kantor Cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk Medan, dan sesuai
dengan
ketentuan,
dimana
yang
berhak
membuka
dan
dan
In
do
ne
si
R
menandatangani buku rekening tabungan, serta yang menarik dana dari
dalam rekening adalah debitur, sehingga bertentangan dengan Lampiran
A
gu
ng
Surat Keputusan Direksi Nomor :Kpts.07/Dir.02.04/OPR/XI/2011, tanggal
30 November 2011, yang menyatakan ,”……Penarikan rekening tabungan
hanya dapat dilakukan dengan datang ke bank dan dengan menggunakan
media yang ditentukan, dan disediakan oleh bank…..”;
-
Bahwa perbuatan Terdakwa dan Bambang Wirawan dalam hal melakukan
pencairan kredit karyawan tersebut telah bertentangan dengan Surat
Edaran Direksi No.02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012,
lik
ah
dan revisi dengan Surat Edaran Direksi No:03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012
tanggal 31 Mei 2012 Tentang Kredit Karyawan dan Pensiunan, pada bagian
ub
dapat dilaksanakan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan
media PPF dan PPK.” ;
Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Cabang Pembantu, dan
ep
-
Bambang Wirawan selaku Occount Officer, dalam melakukan pemrosesan
ah
ka
m
IX Syarat Pencairan yang menyatakan bahwa ,”Pencairan kredit hanya
tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dan
ng
M
telah tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor
on
Hal. 74 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
:3/10/PBI/2001, Tentang Prinsip mengenal nasabah, yaitu:
es
R
dokumen-dokumen Karyawan PT. Pertamina UPMS- I Medan tersebut telah
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 74
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pasal 4 ayat (1) : ,” sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah,
Bank wajib meminta informasi mengenai:
ng
1. Identitas calon nasabah;
2. Maksud dan
tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon
nasabah dengan Bank;
gu
3. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil
calon nasabah;
ah
A
4. Identitas pihak lain sebagaimana diatur dalam pasal 6.”;
Pasal 4 ayat (2) :,”identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen
ub
lik
pendukung.’;
Pasal 4 ayat (3) :,”Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung
am
identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).”;
Pasal 4 ayat (4) : ,”Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis
ep
dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon
ah
k
nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.”;
Pasal 4 ayat (5) :,”apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara
In
do
ne
si
R
dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan, dan
kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”;
A
gu
ng
Pasal 5 : ,”dokumen pendudkung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) bagi:
a. Nasabah perorangan sekurang-kurangnya terdiri dari: 1. identitas
nasabah yang memuat a)nama, b) alamat tinggal tetap, c) tempat dan
tanggal lahir, d) Kewarganegaraan; 2.Keterngan mengenai pekerjaan; 3.
Spesimen tanda tangan, dan 4. Keteranagan mengenai sumber dana dan
penggunaan dana.”;
lik
ah
Pasal 6 ayat (1) : ,”dalam hal calon anasbah bertindak sebagai perantara
dan kuasa pihak lain untuk membuka rekening, Bank Wajib memperoleh
ub
m
dokumen pendukung identitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan
hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai
ep
Pasal 7: Bank Dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
-
R
pasal 5, dan pasal 6.’;
Bahwa akibat perbuatan perbuatan Terdakwa, dan Bambang dalam hal
memperoses pengajuan dokumen kredit bagi anggota Koperasi Karyawan
ng
on
Hal. 75 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Pertamina UPMS-I Medan tanpa melalui mekanisme yang sah, dan
es
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,
M
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
perantara dan atau kuasa pihak lain.”;
Halaman 75
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
melakukan penarikan, dan pencairan fasilitas kredit milik Karyawan tanpa
melalui mekanisme yang sah, serta menyerahkan uang hasil penarikan
ng
kredit karyawan Pertamina UPMS-I Medan kepada Drs. Khaidar Aswan
secara tunai,
serta tidak menyerahkannya kepada Karyawan Tetap PT.
Pertamina UPMS-I Medan, selaku anggota Koperasi karyawan Pertamina
gu
UPMS-I Medan, dan mempergunakannya untuk kepentingannya sendiri,
mengakibatkan sebanyak 540 (lima ratus empat puluh) orang anggota
ah
A
masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan yang masing-masing seolah-olah telah menerima fasilitas kredit dari
PT. Bri Agroniaga, Tbk tidak akan dapat menikmati fasilitas kredit dari
ub
lik
Pemerintah, dan dari Bank manapun di wilayah Republik Indonesia, serta
mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.24.965.129.433,38
am
(dua puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus dua
puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan
ep
Uraian
a.
Realisasi plafond kredit
Rp. 25.150.529.433,38
b.
Realisasi pengembalian oleh Kopkar
Rp.
c.
Jumlah Kerugian sebelum biaya-biaya
Rp. 25.150.529.433,38
d.
Dikurangi biaya provisi, materai & ADM di Rp.
Jumlah
0
In
do
ne
si
R
No
A
gu
ng
ah
k
rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:
185.400.000
BRI Agro
e.
Kerugian Keuangan Negara
Rp. 24.965.129.433,38
dan terhadap kerugian negara tersebut, telah dilakukan tindak lanjut atau
pengembalian sebesar Rp.8.214.724.457,07 (delapan miliyar dua ratus empat
belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh koma
lik
Rp.16.750.404.976,31 (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh juta empat
ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh satu rupiah)
Pembangunan
Perwakilan
Provinsi
ub
sebagaimana tertuang dalam hasil audit Badan pengawasan Keuangan dan
Sumatera
Utara
Nomor
:
S-
731/PW02/5/2015, tanggal 16 April 2015;
ep
ka
m
ah
nol tujuh rupiah), sehingga sisa kerugian keuangan Negara adalah sebesar
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur
dan diancam pidana
dalam Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
2001 tentang Perubahan atas
UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
on
Hal. 76 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
es
R
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 76
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
ng
Medan tanggal 21 Desember 2015 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SRI MULIANI bersalah melakukan Tindak Pidana
Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam
gu
Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang –
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
ah
A
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55
ub
lik
ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI MULIANI dengan pidana
am
penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan
ep
menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
ah
k
rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kuruangan ;
NO
Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan
A
gu
ng
1.
JENIS BARANG BUKTI
Pertamina
UPMS-I
Medan,
Badan
Hukum
II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.
In
do
ne
si
R
3. Menyatakan barang bukti berupa :
518/71/BII/PAD/
Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei
2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General
Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan
Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013
lik
3.
tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan
Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.
Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan No. KPTS.025/F1000/83-88
ub
m
ah
Niaga;
tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
5.
ep
ka
Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober
6.
1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari
Hal. 77 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
on
Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01
gu
7.
ng
M
kantor Pertamina UPMS-I Medan)
es
(Persero);
R
ah
2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 77
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
8.
Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMSI Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan
ng
9.
Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-
gu
10.
I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan
Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.
Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.
Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013
ub
lik
ah
A
11.
perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan
am
dari PT. Bri Agroniaga Tbk;
14.
Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.
Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan
ah
k
16.
Fotocopy
Surat
ep
Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
Permintaan
Proses
Pembayaran
Nomor
:
396
SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi
In
do
ne
si
R
Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.
fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor :
A
gu
ng
17
S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19.
I.
Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen :
a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar
Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal
04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota;
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit
Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang
lik
ah
Pengajuan kredit;
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor :
333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan
ub
m
Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
ka
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah
ep
tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar
Pertamina UPMS-I Medan;
ah
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah
Pertamina UPMS-I Medan;
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah
ng
M
f.
on
Hal. 78 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar
es
R
tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 78
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pertamina UPMS-I Medan.
II. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :
a. 1 (satu) bundel fotocopy legel asli Form Penilaian Kelayakan
ng
Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan
Nomor : 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;
A
gu
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT.
Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit
Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/ VIII/2012 tanggal
14 Agustus 2012;
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan
ub
lik
ah
Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor :
137/SK-Dir.04/VIII/2012
tanggal
14
Agustus
2012
tentang
Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit
am
(Cessie);
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina
UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember
ah
k
ep
2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan
UPMS-I Medan;
R
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan
In
do
ne
si
Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;
III. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas
A
gu
ng
dokumen Pendukung Berupa :
a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30
Pertamina UPMS-I Medan;
lik
ah
Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
ub
m
(Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
ka
Medan;
ep
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ah
Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29
Pertamina UPMS-I Medan;
ng
M
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
on
Hal. 79 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27
es
R
Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 79
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
f.
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
ng
(Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
A
gu
UPMS-I Medan;
g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26
September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
ub
lik
ah
h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
am
UPMS-I Medan;
i.
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15
ep
ah
k
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
R
j.
In
do
ne
si
(Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
A
gu
ng
Medan;
k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 15
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
l.
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012
lik
ah
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ub
m
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
ka
Pertamina UPMS-I Medan;
ep
n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan
ah
Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal
Pertamina UPMS-I Medan;
ng
M
o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
on
Hal. 80 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8
es
R
17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 80
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
ng
(Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
gu
UPMS-I Medan;
IV. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39
Debitur
A
V. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :
a. Foto Copy KTP
ub
lik
ah
b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah
An. 5 Nasabah
am
VI. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah
20.
Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor :
02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan
21.
ep
ah
k
Kredit Karyawan dan Pensiunan;
Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor :
Kredit Karyawan dan Pensiunan;
Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 015/PPK-
A
gu
ng
22.
In
do
ne
si
R
03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan
MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir
Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012
tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
23.
Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor :
Fotocopy
legalisir
Memorandum
Kredit
(MAK)
Nomor
:
041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.
Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal
16 Juli 2012;
26.
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10
27.
ep
Juli 2012;
ka
Analisa
lik
24.
ub
m
ah
568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada
ah
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi
tanggal 19 Juli 2012;
Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02
ng
M
28.
on
Hal. 81 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
es
R
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 81
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus
2012;
30.
R
29.
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk
ng
dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran
dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-
gu
28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.
Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14
32.
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina
UPMS-I Medan;
33.
Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.
Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :
ub
lik
ah
A
Agustus 2012;
041/PPF-KCP/ MDN/IX/2012 tanggal tanggal 26 September 2012;
am
35.
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar
Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta enam
ah
k
36.
ep
ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :
053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution
A
gu
ng
38.
tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
39.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid
bulan September 2012 sebesar Rp. 47.000.000.-;
40.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal
15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-;
41.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit
lik
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SPDir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.
m
ah
tanggal 08 November 2012;
42.
In
do
ne
si
Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor : 571/PK-KRY/BRIAGR-
R
37.
Fotocopy legalisir Nomor : 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013
ub
perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I
44.
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.
Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
ep
ah
ka
Medan;
M
2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
on
Hal. 82 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Medan;
es
R
Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 82
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10
R
47
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.
Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina
ng
48.
UPMS-I Medan.
Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah,
gu
50.
Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.
51.
Asli Buku Tanah HM No : 24 tanggal 05 November 2010 / Desa Sugiharjo
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
ub
lik
ah
A
Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan lampiran :
an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran :
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25313/2010 An. Nurmah.
am
52.
Asli Buku Tanah HM No. 222
tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis
Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
ep
Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran:
ah
k
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah
Dipecah menjadi :
Asli Buku Tanah HM No. 470
In
do
ne
si
53.
R
Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.
tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo
A
gu
ng
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660
M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran :
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar
Aswan.
Dipecah menjadi :
Buku Tanah HM No : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
lik
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari
2015.
54.
ub
m
ah
dengan lampiran :
Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang Kuis
ka
Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An.
ep
Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran :
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.
ah
55.
Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil Kacapem
on
Hal. 83 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
es
Fotocopy legalisir Pedoman/tugas/ fungsi dari Kantor Cabang Pembantu
gu
56.
ng
M
teknis).
R
(yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/pelatihan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 83
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
(Struktur Organisasi KCP);
Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
58.
Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.
Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.
Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober
ng
57.
A
gu
2012;
61.
Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.
63.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
64.
ub
lik
ah
escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.
am
65.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ep
66.
ah
k
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
67.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
A
gu
ng
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
69.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
70.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
71.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Mei 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
73.
lik
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juni 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juli 2013.
74.
ub
m
ah
72.
In
do
ne
si
68.
R
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
75.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ep
ka
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2013.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2013.
ah
76.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
on
Hal. 84 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2013.
es
M
77.
R
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2013.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 84
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
R
78.
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2013.
79.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ng
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2014.
80.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
gu
pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
82.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah
Unberer, dkk.
83.
ub
lik
ah
A
pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
am
84.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
ep
85.
ah
k
pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya.
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
putusan
Pengadilan
A
gu
ng
Membaca
Tindak
Pidana
In
do
ne
si
R
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Korupsi
pada
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 68/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mdn, tanggal
04 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa SRI MULIANI tersebut di atas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Dengan
Melawan Hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara
lik
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar
ub
harus diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
ep
seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
R
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan
gu
A
Medan,
Badan
Hukum
on
UPMS-I
ng
Pertamina
Hal. 85 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
1.
JENIS BARANG BUKTI
es
NO
M
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
ka
m
ah
bersama – sama” ;
Halaman 85
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
2.
R
518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei
2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi
ng
Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General
Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan
gu
Niaga;
3.
Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013
Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.
Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan No. KPTS.025/F1000/83-88
tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
ub
lik
ah
A
tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan
Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
5.
Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober
am
2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina
(Persero);
6.
1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari
7.
ep
ah
k
kantor Pertamina UPMS-I Medan)
Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01
In
do
ne
si
8.
R
Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-
A
gu
ng
I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
9.
Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan
Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
10.
Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMSI Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.
Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan
Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.
Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013
lik
12.
perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan
dari PT. Bri Agroniaga Tbk;
14.
Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.
Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan
ub
ka
m
ah
Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
16.
Fotocopy
Surat
ep
Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
Permintaan
Proses
Pembayaran
Nomor
:
396
ah
SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi
18.
fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor :
on
Hal. 86 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
es
R
Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
ng
17
gu
M
Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 86
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
19. VII.
R
S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen :
a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar
ng
Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal
04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota;
A
gu
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit
Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang
Pengajuan kredit;
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor :
333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan
ub
lik
ah
Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah
tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar
am
Pertamina UPMS-I Medan;
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah
tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar
f.
ep
ah
k
Pertamina UPMS-I Medan;
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah
R
tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar
In
do
ne
si
Pertamina UPMS-I Medan.
A
gu
ng
VIII. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :
a. 1 (satu) bundel fotocopy legel asli Form Penilaian Kelayakan
Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan
Nomor : 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT.
Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit
Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/ VIII/2012 tanggal
14 Agustus 2012;
lik
ah
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan
Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor :
137/SK-Dir.04/VIII/2012
tanggal
14
Agustus
2012
tentang
ub
m
Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit
(Cessie);
ka
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina
ep
UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember
ah
2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan
ng
M
Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;
on
Hal. 87 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
IX. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas
es
R
UPMS-I Medan;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 87
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dokumen Pendukung Berupa :
a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012
ng
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
A
gu
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30
Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
ub
lik
ah
(Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
am
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29
Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
ah
k
ep
Pertamina UPMS-I Medan;
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
R
Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27
In
do
ne
si
September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
A
gu
ng
f.
(Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
UPMS-I Medan;
g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26
September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
lik
ah
Pertamina UPMS-I Medan;
h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September
UPMS-I Medan;
ka
i.
ub
m
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ep
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15
ah
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
ng
M
(Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012
on
Hal. 88 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
es
j.
R
Pertamina UPMS-I Medan;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 88
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Medan;
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 15
ng
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
A
gu
l.
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ub
lik
ah
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
am
n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan
Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal
17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
ah
k
ep
Pertamina UPMS-I Medan;
o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
R
Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8
In
do
ne
si
November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
A
gu
ng
p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
UPMS-I Medan;
X. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39
Debitur
XI. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :
lik
b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah
An. 5 Nasabah
ub
m
ah
a. Foto Copy KTP
XII. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah
ka
20.
Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor :
ep
02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan
Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor :
R
21.
03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan
Hal. 89 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
on
Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 015/PPK-
gu
22.
ng
M
Kredit Karyawan dan Pensiunan;
es
ah
Kredit Karyawan dan Pensiunan;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 89
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir
Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012
ng
tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor :
gu
23.
568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
Fotocopy
legalisir
Memorandum
Kredit
041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.
Nomor
:
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10
Juli 2012;
27.
(MAK)
Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal
16 Juli 2012;
26.
am
Analisa
ub
lik
ah
A
24.
Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012
28.
ep
ah
k
tanggal 19 Juli 2012;
Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02
In
do
ne
si
29.
R
Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus
A
gu
ng
2012;
30.
Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk
dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran
dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.
Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14
Agustus 2012;
lik
UPMS-I Medan;
33.
Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.
Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :
041/PPF-KCP/ MDN/IX/2012 tanggal tanggal 26 September 2012;
35.
ka
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina
ub
m
ah
32.
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar
ep
Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta enam
ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
ah
36.
Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :
Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor : 571/PK-KRY/BRIAGR-
on
Hal. 90 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
es
37.
R
053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 90
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution
R
38.
tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
39.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid
ng
bulan September 2012 sebesar Rp. 47.000.000.-
40.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal
gu
15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
41.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SPDir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
43.
Fotocopy legalisir Nomor : 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013
ub
lik
ah
A
tanggal 08 November 2012;
42.
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I
44.
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.
Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
ep
am
Medan;
ah
k
Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September
47
In
do
ne
si
Medan;
R
2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10
A
gu
ng
September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
48.
Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.
Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina
UPMS-I Medan.
50.
Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah,
Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan lampiran :
51.
Asli Buku Tanah HM No : 24 tanggal 05 November 2010 / Desa Sugiharjo
lik
m
ah
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran :
ka
52.
Asli Buku Tanah HM No. 222
ub
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25313/2010 An. Nurmah.
tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis
ep
Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran:
R
Dipecah menjadi :
A
on
tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo
Hal. 91 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
Asli Buku Tanah HM No. 470
gu
53.
ng
M
Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.
es
ah
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 91
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660
M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran :
ng
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar
Aswan.
gu
Dipecah menjadi :
Buku Tanah HM No : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari
2015.
54.
ub
lik
ah
A
dengan lampiran :
Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang Kuis
Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An.
am
Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran :
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.
55.
Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil Kacapem
ep
teknis).
Fotocopy legalisir Pedoman/tugas/ fungsi dari Kantor Cabang Pembantu
R
56.
(Struktur Organisasi KCP);
Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
A
gu
ng
57.
58.
Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.
Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.
Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober
2012;
61.
Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
lik
63.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.
64.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ub
ah
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.
m
In
do
ne
si
ah
k
(yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/pelatihan
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.
ka
65.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
66.
ep
escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
on
Hal. 92 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
68.
ng
M
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
es
67.
R
ah
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 92
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
69.
R
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ng
70.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
gu
71.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Mei 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juni 2013.
73.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juli 2013.
74.
ub
lik
ah
A
72.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2013.
am
75.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ep
76.
ah
k
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2013.
77.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
In
do
ne
si
78.
R
escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
A
gu
ng
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2013.
79.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2014.
80.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
82.
lik
ah
pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah
Unberer, dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
ub
m
83.
pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
ka
84.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
85.
ep
pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.
Terdakwa
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
on
Hal. 93 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
es
6. Membebankan
R
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya.
M
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
ik
ah
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
Halaman 93
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan
Pengadilan
Tindak
Pidana
R
Membaca
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Korupsi
pada
Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN, tanggal
-
ng
15 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
gu
-
Negeri Medan nomor : 68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 Januari
ah
A
2016, sekedar mengenai pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa
Sri Muliani, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Sri Muliani telah terbukti secara sah dan
ub
lik
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Dengan Melawan Hukum
melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-
am
sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
ep
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,-
ah
k
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak
dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
A
gu
ng
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
In
do
ne
si
R
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
NO
JENIS BARANG BUKTI
1.
Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan
Pertamina
UPMS-I
Medan,
Badan
Hukum
XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.
518/71/BII/PAD/II.14/
Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03 Mei
lik
Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan 2013, General
Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT. Pemasaran dan
Niaga;
3.
ub
m
ah
2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi
Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-I/2013
ka
tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus Koperasi Karyawan
ah
4.
ep
Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
Fotocopy stempel asli Kutipan Surat Keputusan No. KPTS.025/F1000/83-88
Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan Unit Pemasaran I Medan;
Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24 Oktober
ng
M
5.
on
Hal. 94 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pertamina
es
R
tanggal 13 September 1983 Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 94
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
(Persero);
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
6.
1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita dari
kantor Pertamina UPMS-I Medan)
Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01
ng
7.
Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-
gu
8.
I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I Medan
Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
10.
Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMSI Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April 2013;
11.
ub
lik
ah
A
9.
Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I Medan
am
Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.
Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.
Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli 2013
ep
perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan
Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.
Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran Bulan
Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
Fotocopy
Surat
Permintaan
Proses
Pembayaran
A
gu
ng
16.
In
do
ne
si
14.
R
ah
k
dari PT. Bri Agroniaga Tbk;
Nomor
:
396
SP3/KEU/V/2013-KO-1 tanggal 16 May 2013 beserta Daftar Rekapitulasi
Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
17
Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.
fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain Nomor :
S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19. XIII.
Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen :
a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari Kopkar
lik
ah
Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-1 tanggal
04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman Anggota;
m
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit
ka
Pengajuan kredit;
ub
Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang
ep
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor :
333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan
ah
Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan;
tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar
on
Hal. 95 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Pertamina UPMS-I Medan;
es
R
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 95
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah
tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar
Pertamina UPMS-I Medan;
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah
ng
f.
tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar
gu
Pertamina UPMS-I Medan.
A
XIV. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :
a. 1 (satu) bundel fotocopy legel asli Form Penilaian Kelayakan
Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan
Nomor : 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;
ub
lik
ah
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara PT.
Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas kredit
Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP-28.Dir.04/ VIII/2012 tanggal
am
14 Agustus 2012;
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Kuasa Penandatanganan
Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit (Cessie) Nomor :
tanggal
ep
ah
k
137/SK-Dir.04/VIII/2012
14
Agustus
2012
tentang
Penandatanganan Perjanjian kredit dan pengikatan Jaminan Kredit
R
(Cessie);
In
do
ne
si
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar Pertamina
UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember
A
gu
ng
2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus Koperasi Karyawan
UPMS-I Medan;
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Pernyataan Pencabutan
Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012;
XV. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas
dokumen Pendukung Berupa :
a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
lik
ah
(Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
ub
m
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 30
ka
Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
ep
Pertamina UPMS-I Medan;
ah
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
ng
M
Medan;
on
Hal. 96 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
es
R
(Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 96
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012 tanggal 29
Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
ng
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 27
Pertamina UPMS-I Medan;
f.
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27 September
A
gu
September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
ub
lik
ah
UPMS-I Medan;
g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal 26
am
September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
ah
k
ep
(Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26 September
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
In
do
ne
si
i.
R
UPMS-I Medan;
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal 15
A
gu
ng
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
j.
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
lik
ah
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 15
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
ub
m
l.
(Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15 Oktober 2012
ka
tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
ep
Medan;
ah
m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
ng
M
Pertamina UPMS-I Medan;
on
Hal. 97 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan
es
R
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 17
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 97
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pencairan Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal
17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
ng
o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 8
Pertamina UPMS-I Medan;
p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan Kredit
(Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8 November
A
gu
November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina
ub
lik
ah
UPMS-I Medan;
XVI. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39
Debitur
i.
Foto Copy KTP
ii.
Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
iii.
Hasil Penilaian Risiko Nasabah
An. 5 Nasabah
ep
ah
k
am
XVII. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :
Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor :
In
do
ne
si
20.
R
XVIII. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah
A
gu
ng
02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Ketentuan
Kredit Karyawan dan Pensiunan;
21.
Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk Nomor :
03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Revisi Ketentuan
Kredit Karyawan dan Pensiunan;
22.
Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 015/PPK-
MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu) set fotocopy legalisir
lik
tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
23.
Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor :
ub
m
ah
Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012
568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
Fotocopy
legalisir
Memorandum
Analisa
Kredit
(MAK)
Nomor
:
ep
ka
24.
041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012;
16 Juli 2012;
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-10
A
on
Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada
gu
27.
ng
M
Juli 2012;
Hal. 98 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
26.
es
Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal
R
ah
25.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 98
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur Koperasi
Karyawan Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/2012
tanggal 19 Juli 2012;
Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal 02
ng
28.
Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03 Agustus
gu
29.
2012;
30.
dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang Penyaluran
A
dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling) Nomor : BA/SP28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
31.
ub
lik
ah
Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga Tbk
Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14
Agustus 2012;
am
32.
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan Pertamina
33.
Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.
Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :
ep
ah
k
UPMS-I Medan;
041/PPF-KCP/ MDN/IX/2012 tanggal tanggal 26 September 2012;
In
do
ne
si
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III sebesar
R
35.
Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh sembilan juta enam
A
gu
ng
ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.
Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :
053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
37.
Fotocopy legalisir bukti perjanjian kredit Nomor : 571/PK-KRY/BRIAGRMDN/XI/2012 tanggal November 2012;
38.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni Nasution
tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman Rosyid
40.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari tanggal
15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
41.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A. Silangit
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-
ep
ka
tanggal 08 November 2012;
42.
lik
bulan September 2012 sebesar Rp. 47.000.000.-
ub
m
ah
39.
Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
ah
43.
Fotocopy legalisir Nomor : 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013
on
Hal. 99 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
es
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
gu
44.
ng
M
Medan;
R
perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 99
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.
Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
R
45.
Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal 04 September
ng
2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan;
Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal 10
gu
47
48.
Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.
Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina
UPMS-I Medan.
Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj. Nurmah,
ub
lik
50.
ah
A
September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I Medan;
Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan lampiran :
am
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.
51.
Asli Buku Tanah HM No : 24 tanggal 05 November 2010 / Desa Sugiharjo
ep
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
ah
k
an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran :
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25313/2010 An. Nurmah.
tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis
In
do
ne
si
Asli Buku Tanah HM No. 222
R
52.
Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
A
gu
ng
Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan lampiran:
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah
Dipecah menjadi :
Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.
53.
Asli Buku Tanah HM No. 470
tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089 M2, 6.660
M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran :
lik
ah
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus Khaidar
Aswan.
m
Dipecah menjadi :
ub
Buku Tanah HM No : 691 s/d 853 tanggal 29 Januari 2015 Desa Sudirejo
ka
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
ep
dengan lampiran :
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari
Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang Kuis
M
Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara An.
on
Hal. 100 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran :
es
54.
R
ah
2015.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 100
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
55.
R
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.
Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil Kacapem
(yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan teknis/pelatihan
ng
teknis).
56.
Fotocopy legalisir Pedoman/tugas/ fungsi dari Kantor Cabang Pembantu
A
gu
(Struktur Organisasi KCP);
57.
Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
58.
Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.
Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.
Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18 Oktober
ub
lik
ah
2012;
61.
Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
am
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.
63.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ah
k
64.
ep
escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.
In
do
ne
si
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
R
65.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
A
gu
ng
66.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
67.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
68.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
69.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
lik
70.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
71.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ub
m
ah
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Mei 2013.
ka
72.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
73.
ep
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juni 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
on
Hal. 101 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
75.
ng
M
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2013.
es
74.
R
ah
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juli 2013.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 101
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
76.
R
escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ng
77.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
gu
78.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2014.
80.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano, dkk.
81.
ub
lik
ah
A
79.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
am
82.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah
ah
k
83.
ep
Unberer, dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution, dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
In
do
ne
si
R
84.
pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro atas
A
gu
ng
85.
pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin, dkk.
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua
ribu lima ratus rupiah);
Mengingat
Akta
tentang
permohonan
kasasi
Nomor
:
lik
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 Penuntut Umum Pada
ub
Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi sebagai Pemohon
Kasasi I terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;
Mengingat
pula
Akta
tentang
permohonan
kasasi
Nomor
:
ep
ka
m
ah
11/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada
13/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang
permohonan kasasi sebagai Pemohon Kasasi II terhadap putusan Pengadilan
on
Hal. 102 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Tinggi tersebut;
es
R
menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 17 Mei 2016 Terdakwa mengajukan
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 102
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2016 dari Terdakwa
sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak
ng
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2016;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Tinggi
tersebut
telah
gu
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2016 dan Penuntut
Umum mengajukan memori kasasi pada tanggal 13 Mei 2016 akan tetapi
A
Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, oleh sebab itu berdasarkan
Pasal 248 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang
ah
Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur,
ub
lik
dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat
diterima;
am
Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2016 dan Terdakwa
ep
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2016 serta memori
ah
k
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Mei 2016 dengan demikian
In
do
ne
si
R
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu
A
gu
ng
permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
I.
Judex Facti Khilaf Dan Salah Dalam Membuat Pertimbangan Hukum;
A. Syarat Formil ;
A.1. Surat Kuasa Pemohon Kasasi;
-
undang tidak bisa diberlakukan mundur/ surut (Non Retro aktif) dan
lik
ah
merupakan implementasi dari UUD 1945 pasal 28 J; ”Setiap oranag
wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
ub
m
Bahwa sesuai ketentuan hukum pasal 1 ayat 2 KUHP maka Undang-
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
ka
-
Bahwa, sebagaimana Surat kuasa yang diterima Pemohon Kasasi
ep
Nomor : 226/SK-DIR.04/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 dari
Pertamina
UPMS-I
Medan
No.137/SK-Dir.04/VIII/2012
R
Karyawan
tanggal 14 Agustus 2012 dari Direktur Bisnis Bank Bri Agroniaga Tbk
ng
M
sebagai Implementasi Perjanjian Kerja Sama Nomor : BA/SP-
on
Hal. 103 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 antara PT Bank Bri
es
ah
Direktur Bisnis bank BRI Agroniaga dan Surat Kuasa Pengurus Koprasi
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 103
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemberian
R
Agroniaga Tbk dan Kopkar Pertamina adalah dasar Oprasional
Kredit
kepada Kopkar Pertamina UPMS-I Medan maka
ng
ditemukan fakta Tempus Delicti/ Kapan Tindak Pidana Terjadi bukan
pada saat Surat Kuasa di terima Pemohon Kasasi tanggal 19 Desember
2012;
Bahwa, oleh karena masalah kredit macet sesuai Perjanajian Kerja
gu
-
Sama ini maka Surat Kuasa kepada Kopkar Pertamina dicabut/ Direktur
04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
-
ah
A
Bisnis Bank Bri Agro Niaga Tbk sesuai surat Nomor : 34/SP-Dir.
Bahwa, beban tanggung jawab hukum Pemohon Kasasi atas pemberian
Parman
ub
lik
kredit kepada nasabah Bank Agro Niaga Cabang Pembentu Jalan S.
Medan
sebagaimana
Surat
Kuasa
Nomor
:
226/SK-
am
DIR.04/XII/2012,TANGGAL tanggal 19 Desember 2012, sejak tanggal
surat (dapat dilihat didalam bukti data kredit di Kantor Cabang dan
ep
Cabang Pembantu) yang tidak di perlihatkan secara patut oleh Jaksa
ah
k
Penuntut, dan tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara
patut sehingga nyata bahwa kasus ini adalah Rekayasa Mafia Hukum;
Bahwa, perbandingan dan fakta hukum ini dapat dilihat dari semua
In
do
ne
si
R
-
produk hukum tentang Perjanjian Kredit yang ditandatangani Pemohon
A
gu
ng
Kasasi, dimana sebelum ada Surat Kuasa maka Proses kredit yang ada
di Bank Bri Agroniaga Tbk di Kantor Cabang Pembantu semua di
handel/ diproses di Kantor Cabang;
-
Bahwa, berhubungan dengan Surat Kuasa yang diterima Pemohon
Kasasi jauh sesudah terjadinya peristiwa pidana korupsi/kredit macet
dengan demikian jelas bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dimintakan
lik
dengan Tupoksi dalam Perjanjian Kerja Sama penyaluran kredit kepada
Kopkar Pertamina ini;
-
Bahwa dengan demikian dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut dan
ub
m
ah
pertanggung jawaban atas apa yang bukan dia buat, proses sesuai
dijadikan Pertimbangan oleh Judex Facti sebagaimana disampaikan
ka
dibawah ini adalah hasil Rekayasa dan bersumber dari Kepalsuan,
ah
-
ep
sebagai berikut :
Bahwa, Judex Facti sebagaimana pertimbangan halaman 2 tentang
14/N.2.10/Ft.2/07/2015 tanggal 14 Agustus 2015 Terdakwa diajukan
ng
M
ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
on
Hal. 104 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
PRIMAIR ;
es
R
Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara ;PDS -
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 104
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa dia Terdakwa SRI MULIANI selaku Kepala Kantor Cabang
Pembantu PT Bri Agroniaga. Tbk yang beralamat di Jalan S.
ng
Parman Medan, baik secara bersama – sama maupun bertindak
sendiri-sendiri dengan Bambang Wirawan selaku Account Officer
(AO) Kantor Cabang Pembantu PT Bri Agroniaga, Tbk S. Parman
gu
Medan dan Drs Khaidar Aswan selaku pegawai PT PERTAMINA
UPMS –I MEDAN dan juga selaku Ketua Kopkar Pertamina UPMS-
A
I Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan General
manager PT Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 10/F1100/80
ah
tanggal 3 Mei 2012 (masing-masing penuntutan dilakukan terpisah
ub
lik
pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi sejak
bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012
am
bertempat di Kantor cabang Pembantu PT. Bri Agroniaga, Tbk yang
berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 46 tahun 2009 tentang
ep
Mahkamah Agung RI Nomor ;022/KMA/SK/2011 tangggal 7
ah
k
Peberuari 2011 masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang
-
In
do
ne
si
R
memeriksa dan dan mengadilinya;
Bahwa, berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP dan bukti Surat Kuasa
A
gu
ng
Pemohon Kasasi dari Direktur Bisnis/Zuhri Anwar tanggan 19
Desember 2012 dikaitkan dengan pencairan kredit dan proses kredit
pada rentang waktu Agustus 2012 sampai dengan Nopember 2012
maka tidak ada kewenangan dan kapasitas sebagai pihak yang
harus dimintakan pertanggung jawaban atas kredit macet ini.
Tempus delicti ini mempengaruhi Formil dalam hal pembuktian ;
lik
mundur/surut atau tidak?;
A.2. Proses Pemeriksaan Dan Penjatuhan Putusan ;
-
Bahwa
mengingat
Judex
Facti
Pengadilan
Tinggi
tidak
ub
m
ah
Apakah atas perkara ini ketentuan hukum dapat diberlakukan
memberikan pertimbangan dalam Pokok Perkara maka Pemohon
ka
Kasasi wajib menyampaikan keberatan terkait dalam Pokok
ep
Perkara dan Proses pemeriksaan Perkara pada tingkat pertama
ah
yakni pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
dan hal ini sesuai ketentuan pasal 182 ayat 4 KUHAP maka
ng
M
Putusan pengadilan harus disertai dengan pertimbangan beserta
on
Hal. 105 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
alasannya;
es
R
Negeri Medan yang dimuat dalam proses pembelaan,duplik,replik
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 105
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa, sesuai pasal 191 ayat 1 KUHAP, pengambilan keputusan
R
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang
ng
terbukti dalam sidang pengadilan, sehingga formalitas ini harus
dipenuhi dalam suatu putusan Hakim, salah satunya huruf (d)
adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas dan keadaan
gu
beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Pengertian dan
A
yang dimaksud dari fakta
dan keadaan oleh pasal 197 ayat 1
KUHAP tentu saja segala apa yang ada dan apa yang
ah
diketemukan dalam sidang pengadilan oleh pihak yang antara lain
ub
lik
dari Penuntut umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasehat Hukum dan
Saksi Korban, sehingga akan ditemukan pertimbangan yang
am
benar-benar adil dan dapat dijadikan menjadi putusan yang
objektif;
Bahwa dalam perkara ini Judex Facti tidak mempertimbangkan
ep
-
ah
k
sama sekali keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dan keterangan
saksi-saksi tentang;
In
do
ne
si
R
1. Bahwa Surat Kuasa Pemohon Kasasi Nomor : 226/SK-
DIR.04/XII/2012, TANGGAL tanggal 19 Desember 2012yang
A
gu
ng
diberikan Direktur Bisnis /Zuhri Anwar menjadi bukti tidak ada
Kewenangan Pemohon Kasasi atas Perjanjian Kredit antara
Bank Bri Agroniaga dan Kopkar Pertamina UPMS-I Medan,
karena Pemberian kredit dan Perjanjian Kredit diberikan
kepada Kopkar Pertamina dengan cara memberikan kuasa
kepada Pengurus Kopkar Pertamina sebagaimana Surat
Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
Perjanjian Kredit yang ditindak lanjuti dengan
lik
ah
2. Bahwa,
Pembrian Surat Kuasa kepada Pengurus Kopkar Pertamina
fungsi dan tugas bank
ub
m
untuk menyalurkan kredit dimana
diberikan kepada Pengurus Kopkar Pertamina UPMS-I Medan,
ka
penentuan pola kredit Chenneling dan pencairan kredit Take
ep
Over kepada Bank Icb Bumi Putra atas rekomendasi Indra S
ah
Nasution dan Witri sebagaimana form usulan tanggal 19 juli
merekomendasikan
pencairan
tahap
I
sebesar
ng
M
Rp10.627.529.433,38 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh
on
Hal. 106 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
tujuh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus
es
R
2012yang disetujui Zuhri Anwar/Direktur Bisnis Bank Agro
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 106
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tigapuluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) biarpun
dokumen nasabah/ debitur belum lengkap, sebagaimana
ng
Putusan halaman 9/10 alinea akhir yang isinya ; Surat
pernyataan dari Koprasi untuk menjamin dan bertanggung
A
gu
jawab atas kelengkappan dan kebenaran dokumen debitur
yang diserahkan kepada Bank dan kesanggupan Koprasi
untuk melengkapi dokumen pengajuan kredit selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pencairan
kredit;
ah
Bahwa, berdasarkan bukti ini nyata dan dapat dilihat pihak
ub
lik
yang melakukan dan membiarkan terjadinya Korupsi sekaligus
menunjukkan bahwa bukan Pemohon Kasasi yang berwenang
am
dalam pencairan kredit ini tetapi Direktur Bisnis Bank Bri
Agroniaga Tbk;
ep
Bahwa, pencairan kredit tahap ke-II, III dan ke-IV didahului
ah
k
dengan PPF dan PPK dimana atas PPF dan PPK dimaksud
sudah terlebih dahulu diverifikasi oleh Bambang Wirawan, Alek
In
do
ne
si
R
Ishak,/ legal, Terdakwa, H. Haryanto, Islah serta Erwin Irnanda
sebagaimana prosedur pencairan kredit sesuai SOP dalam
A
gu
ng
pencairan kredit;
Bahwa, bukti lain yang mendukung Kantor Cabang yang dapat
melakukan pencairan kredit ini adalah keharusan sesuai
ketentuan Bank Indonesia yang dapat mencairkan uang tahap
ke II.III dan IV harus lah orang Bank/ Kepala Cabang yang
mempunyai Speciment tanda tangan di Bank Indonesia;
3. Bahwa, menurut ketentuan hukum Surat Kuasa yang diterima
lik
ah
Pemohon Kasasi tersebut tidak berlaku mundur/ surut.
Ketentuan Surat Kuasa tidak berlaku mundur mengandung
ub
m
makna bahwa Tindakan hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan Pemohon Kasasi hanya atas Perjanjian Kredit yang
ka
ada sejak tanggal Surat Kuasa yang diterima Pemohon Kasasi
ep
dari Direktur Bisnis bank Bri Agroniaga Tbk;
ah
4. Bahwa tidak ada Terdakwa memerintahkan bambang Wirawan
nasabah sesungguhnya setelah diterima Bambang Wirawan
on
Hal. 107 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
alur surat tersebut dalam Tupoksi langsung diserahkan kepada
es
R
melakukan pemalsuan data nasabah oleh karena ; Data
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 107
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
bahagian Legal/ Alek Ishak di Kantor Cabang Bank Bri
Agroniaga Medan;
ng
Bahwa dengan demikian yang berwenang melakukan verifikasi
dokument adalah bagian Legal/ Alek Ishak di Kantor Cabang
A
gu
Bank Bri Agroniaga Medan setelah diserahkan oleh Bambang
Wirawan sesuai dengan Tupoksinya sebagai account officer
bank Bri Agroniaga Tbk.
Bahwa, verifikasi data menyangkut permohonan kredit semua
harus melalui verifikasi Legal / Alek Ishak di Kantor Cabang
ah
Bank Bri Agroniaga
Medan dan hal ini merupakan standar
di dunia Perbankan;
ub
lik
Universal dalam sistem pengelolaan data/ permohonan kredit
am
5. Bahwa, kemudian atas PPF dan PPK oleh Judex Facti tidak
mempertimbangkan bahwa ; PPF dan PPK dibuat oleh Alek
ep
Ishak/ legal Bank Bri Agroniaga di Kantor Cabang Medan
ah
k
terlebih dahulu baru di tanda tangan oleh Pemohon Kasasi, hal
mana sesuai dengan SOP dalam perbankan yang kemudian di
In
do
ne
si
R
Rekayasa Mafia Hukum;
Proses alur jalannya surat PPF dan PPK dimaksud adalah
A
gu
ng
setandar oprasional Perbankan jika kemudian di rekayasa
Jaksa Penuntut dan dijadikan Pertimbangan oleh Judex Facti
maka akan terjadi pertimbangan hukum yang keliru dan telah
mengorbankan Pemohon Kasasi yang tidak melakukan
kejahatan/sesuai UU Korupsi;
Bahwa, untuk mencari kebenaran Materil dalam proses ini
Mohon Hakim Agung melakukan kajian secara khomperhensif
lik
ah
atau melakukan uji materil tentang alur terbitnya PPF dan
PPK, maka akan di temukan fakta bahwa bukan Pemohon
ub
m
Kasasi yang membuat PPF dan PPK;
6. Bahwa, terkait Sccoring nasabah,hal ini tidak ada kaitannya
ka
dengan Korupsi ini. Sccoring hanya merupakan data nasabah
ep
yang biasanya dimiliki pihak Bank sebagai data setiap
ah
nasabah perbankan yang fungsinya sebagai administratif
berdasarkan fakta-fakta tersebut didukung dengan
ng
M
kesaksian saksi-saksi, maka Pertimbangan Hukum yang
on
Hal. 108 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
dibuat Judex Facti bersumber dari satu Rekayasa, dengan
es
7. Bahwa,
R
perkantoran biasa;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 108
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
demikian Putusan Judex Facti Bersumber Dari Kepalsuan
Intelektual dan Harus Dibatalkan;
ng
B. Syarat Materil ;
o
Bahwa, atas dakwaan sebagaimana diuraikan diatas yang
selanjutnya dijadikan Judex Facti bahan pertimbangan adalah
gu
bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 KUHAP dimana Judex
Facti tidak mempertimbangkan segala apa yang ada dalam proses
A
persidangan,yang disampaikan jaksa penuntut, saksi-saksi, bukti,
penasehat hukum Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri dan
ah
tidak membaca, mempertimbangkan fakta hukum, bukti dan
ub
lik
keterangan saksi-saksi tersebut secara benar oleh karena itu
Putusan ini jauh dari rasa keadilan dan bersumber dari Rekayasa
am
atas rangkaian peristiwa pidana yang disusun Jaksa Penuntut
yang
berusaha melindung Direksi Bank Bri Agroniaga /Zuhri
Anwar
dan H. Harianto/ Manager Kantor Cabang dengan cara
ep
ah
k
secara parsial/tidak lengkap dan sesuai pesanan Mafia Hukum
tidak memeriksa dalam sidang peradilan ini;
dan bukti persidangan yang antara lain ;
Tidak ada Kewenangan Pemohon Kasasi dalam Tupoksi untuk
A
gu
ng
!
In
do
ne
si
Bahwa, pertimbangan ini nyata-nyata tidak sesuai dengan fakta
R
o
mencairkan
kredit
kepada
Kopkar
Pertamina
sebesar
Rp.25.150.529.433,38.(dua puluh lima milyar seratus lima
puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus
tigapuluh tiga koma tigapuluh delapan rupiah);
!
tidak ada perintah memalsukan dokumen nasabah kepada
Bambang Wirawan karena verifikasi data nasabah adalah
Ishak
setelah
diserahkan
!
tidak
ada
perintah
Bambang
ub
m
Nasabah;
lik
ah
domein/tanggung jawab bahagian Legal kantor Cabang/Alex
pencairan
Wirawan
dokumen
tahap
sebesar
I
ka
Rp10.627.529.433.38 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh
ep
tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga
ah
puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) Take Over Kredit
ke Account ; 10001 0000068757 karena hal ini merupakan
on
Hal. 109 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
perintah Direktur Bisnis/ Zuhri Anwar karena kredit ini dapat
es
R
Kopkar Pertamina di ICB Bumiputra Cabang Setia Budi Medan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 109
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dicairkan sesuai form petunjuak Direktur bisnis biar pun
dokument nasabah belum lengkap;
Tidak ada kewenangan Pemohon Kasasi mencairkan tahap
ng
!
II,III dan IV karena PPF dan PPK sudah dilakukan verifikasi
terlebih dahulu oleh bahagian Legal/Alex Ishak;
A
gu
!
!
Menandatangani PPF dan PPK karena proses ini sudah
didahului dengan verifikasi dan penanda tanganan oleh
bahagian Legal kantor Cabang/Alek Ishak;
Bahwa ,pencairan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang
ah
mempunyai speciment tanda tangan yang ada di Bank
!
ub
lik
Indonesia/yakni Kepala Cabang bank Bri Agroniaga Tbk;
Bahwa sebagaimana bukti Surat Kuasa dari Direktur Bisnis
am
kepada Pemohon Kasasi, maka Kewenangan menanda
tangani Perjanjian Kredit hanya dapat dilakukan sejak tanggal
ah
k
!
ep
adanya Surat Kuasa tersebut;
Bukti pembanding dapat diperiksa /dilihat dari dokument kredit
yang ada di Kantor Cabang Pembantu;
melanggar
pasal
197
ayat
1
KUHAP
In
do
ne
si
Berdasarkan hal-hal tersebut Judex Facti nyata-nyata telah
R
-
dalam
membuat
A
gu
ng
pertimbangan hukum dan mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah
Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Medan
tersebut;
II. Judex Facti Tidak Benar Dan Atau Tidak Tepat Dalam Menerapkan Hukum
Dan Atau Judex Facti Telah Khilaf Dalam Memberikan Pertimbangan
Hukum;
lik
Permohonan Kredit Karyawan Pertamina dan syarat-syarat yang ditentukan
terkait dengan ;
1. Pertemuan di Rumah Makan Garuda halaman 3 putusan;
o
ub
m
ah
Bahwa, rangkaian pertemuan, kunjungan nasabah, untuk membicarakan
Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti menyatakan bahwa
ka
Pemohon Kasasi merupakan pihak yang menginisiasi pertemuan di
ep
rumah makan Garuda dengan Khaidar Aswan dkk;
Bahwa, tidak benar Pemohon Kasasi yang mengajak pertemuan di
Rumah Makan Garuda Medan;
Pemohon Kasasi
A
Pusat. Pertemuan dihadiri
oleh:
on
gu
Erwin Irnanda dan Tim Kantor
diajak pimpinan Cabang
Hal. 110 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
Bahwa yang benar
ng
M
o
es
o
R
ah
Bantahan ;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 110
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Erwin Irnanda (pimpinan cabang), Chaidir Budya (Bagian Umum
Cabang Medan), Bambang Wirawan dan beberapa orang dari
ng
Kantor Pusat Bank Agro, Khaidar Aswan/ketua Kopkar Pertamina ,
Kusnadi (Sekretaris Kopkar), OK. M. Ridho (Bendahara Kopkar),
dan Mizaruddin (Manajer Kopkar);
gu
2. Kantor Cabang Pembantu Rekomendasikan Pola Exsecuting/ halaman
7 putusan ;
ah
A
-
Bahwa,
sesuai dengan pertimbangan Judex Facti halaman 7
tentang ;Kesimpulan dan rekomendasi dengan tegas dinyatakan;
maka
Kantor
Cabang
Pembantu
Jalan
S.
Parman
-
Bahwa,
kemduian Direktur Bisnis /Zuhri Anwar merubah dan
menyetujui
am
ub
lik
merekomendasikan pengajuan kredit Pola Exsecuting;
pola
kredit
Chenneling
masalah/kredit macet;
kemudian
menjadi
Bahwa, pola Exsecutng tidak terlaksana merupakan hasil kajian dan
ep
-
yang
ah
k
rekomendasi dari Zuhri Anwar, Indra S Nasution dan Witri S;
-
Bahwa dari data ini maka ada Zuhri Anwar, Indra S.Nasution dan
In
do
ne
si
R
WITRI.S yang harus bertanggung jawab secara hukum;
3. Kunjungan Nasabah Dan Penentuan Pola Kredit Chenneling halaman 4
A
gu
ng
s/d 8 putusan;
o
Bahwa pertemuan Terdakwa dan Bambang Wirawan
nasabah
dalam
ditindaklanjuti
bentuk
dengan
kunjungan
permintaan
nasabah
dokument
dengan
dan
kemudian
berupa
laporan
Keuangan Koprasi tahun 2010, Akta pendirian Koprasi, Rekening
Koran Bank Mandiri dan Rapat Anggota Tahunan 2010;
lik
o
Agar dinegoisasikan via Channeling serta ; opini dan rekomendasi
ah
o
ub
Direktur Bisnis /Zuhri Anwar pada tanggal 29 Mei 2012 berisikan;
-
Agar di follow up, executing or chenneling ,Ok;
-
Upayakan payrollnya di PT Bri Agroniaga Tbk;
-
Ada PKS antara Agro dan Koperasinya;
ep
ka
Bahwa, atas Laporan Kunjungan Nasabah ini Divisi Kemitraan
memberikan opini;
m
ah
o
Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2012 Drs Khaidar Aswan selaku Ketua
Bahwa, atas surat permohonan pinjaman kredit anggota
ng
M
Koprasi ke PT. Bank Bri Agroniaga yang diajukan Drs Khaidar
on
Hal. 111 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Azwan tersebut pada tanggal 6 juni 2012 Bambang Wirawan
es
!
R
Koprasi dengan surat mengajukan permohonan pinjaman kredit;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 111
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
/Account officer Pengusul, zulfan Efendi selaku Account Officer
Pemerakarsa, serta diketahui ;Terdakwa, Islah selaku team
ng
leader dan Erwin Irnanda selaku Kepala Cabang membuat
Memorendum
Analisa
Kredit
(MAK)
041/011/MAK/VI/2012 sebagai berikut ;
Kesimpulan Dan Rekomendasi ;
!
Kesimpulan Kantor Cabang Pembantu Jalan S Parman
gu
A
:
!
merekomendasikan pola kredit executing dan tidak dapat di
realisasikan maka ;
!
ah
Nomor
Pada tanggal 09 dan 10 juli 2012 dilakukan Kunjungan Nasabah
•
ub
lik
ke Kantor Kopkar Pertaminan UPMS-I Medan oleh;
Terdakwa, Bambang Wirawan, Ridwan/selaku Account Officer,
am
Witri Surhjanti Selaku Account Officer Divisi Bisnis Retail dan
Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat;
Untuk melakukan pertemuan dengan Drs Khaidar Aswan
ep
•
ah
k
dengan tujuan menindaklanjuti permohonan Kopkar Pertamina
!
R
dengan hasil ;
In
do
ne
si
yang disalurkan untuk karyawan Pertamina UPMS-I Medan
PT. Bank Bri Agroniaga menawarkan penyaluran kredit
A
gu
ng
chenneling dimana Kopkar Pertamnia sebagai Mitra Kredit dan
Kopkar Pertamina di berikan Surat Kuasa untuk menanda
tangani Perjanjian Kredit dengan debitur, disertai persyaratan
lainnya;
!
Bahwa
kemudian
Aswan/selaku
tanggal
Ketua
16
Kopkar
juli
2012
Drs
Pertamina
Khaidar
mengajukan
permohonan ijin perinsip agar dapat dilakukan pelunasan
Pengadilan Tinggi a quo;
Bantahan Pemohon Kasasi ;
-
ka
lik
dokument debitur diterima dst halaman 8 aline terakhir putusan
Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas ditemukan fakta sebagai
ah
ep
berikut ;
-
ub
m
ah
pinjaman di bank ICB BUMIPUTRA biarpun belum lengkap
Bahwa dari kunjungan nasabah Pemohon Kasasi mengusulkan
;Ridwan/selaku Account Officer Kantor Cabang Medan, Witri
ng
M
Surhjanti Selaku Account Officer Divisi Bisnis Retail dan Kemitraan
on
Hal. 112 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
(DBRK) Kantor Pusat Kantor Cabang dan Pusat/ Divisi Kemitraan
es
R
Pola kredit dengan “Executing dan kemudian dirubah oleh
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 112
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kantor Pusat yang kemudian disetujui oleh Direktur Bisnis /Zuhri
Anwar;
Bahwa, dari hasil rekomendasi Ridwan/selaku Account Officer
ng
-
Kantor Cabang Medan, Witri Surhjanti Selaku Account Officer Divisi
Bisnis Retail dan Kemitraan (DBRK) Kantor Pusat tersebut juga
“pemberian
gu
direkomendasikan;
Surat
Kuasa
kepada
Kopkar
Pertamina sebagai mitra penyalur kredit” sehingga fungsi dan
A
peranan perbankan dalam penyaluran kredit, menjadi tanggung
jawab Kopkar Pertamina sesuai Perjanjian Kerja Sama dengan
-
Take
over kredit kepada Kopkar Pertamina tahap I (halaman 8
ub
lik
ah
Direktur Bisnis /Zuhri Anwar;
alinea terkhir putusan) kepada bank ICB BUMIPUTRA agar
am
dilakukan pelunasan pinjaman koprasi karyawan pertamina UPMS- I
Medan sebelum dokument masing-masing debitur lengkap diterima
ep
oleh bank Bri Agroniaga Tbk mengingat lokasi kerjanya berada di 5
ah
k
(lima) propinsi (Sumatra Utara,sumatra barat, Naggro Aceh
Darusallam, Riau dan kepulauan Riau;
Bahwa, pencairan kredit tahap I tanpa dokumen lengkap yang
In
do
ne
si
R
-
diperbolehkan Direktur Bisnis/ Zuhri Anwar maka membuktikan
A
gu
ng
memang sejak awal sudah terjadi Perbuatan Melawan Hukum;
-
Bahwa dengan demikian kunjungan nasabah, penentuan pola kredit
dan Perjanjian Kerjasama adalah tanggung jawab Kantor Cabang
dan Kantor Pusat ;
4.
Memorendum
Analisa
Kredit/
MAK;
No.
041/011/MAK/VI/2012;
halaman 9/10 putusan.
merupakan Setandar Oprasional
lik
adalah Dokumen yang dibuat
Prosedur dalam proses pencairan kredit didunia Perbankan yang
ditandatangani oleh;
1. Bambang W = AO. Pengusul;
ub
m
ah
Bahwa, atas Memorendum Analisa Kredit/ halaman 9/10 putusan
ka
2. Zulfan Effendi = AO. Pemrakarsa;
ep
3. Islah = Manajer Pemasaran / Team Leader;
ah
4. Sri Muliani = Pimpinan Capem;
Bahwa Pengajuan kredit yang diusulkan adalah dengan pola Executing
dasar pemberian kredit
ng
M
dan Pengajuan ini tidak disetujui sebagai
on
Hal. 113 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
kepada karyawan Pertamina;
es
R
5. Erwin Irnanda = Pimpinan Cabang;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 113
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
1. MAK di tandatangani oleh 5 orang yang melibatkan 3 orang pejabat
cabang,2 PPF dan PPK yang ditanda tangani 6 orang melibatkan 4
ng
pejabat cabang artinya ; kewenanagan ada di pimpinan cabang;
2. Tidak ada prangkat pencairan di kantor cabang pembantu termasuk
specimen tanda tangan di Bank Indonesia;
gu
Bahwa, pada Pencairan tahap I sampai dengan IV pada PPF dan PPK
pada kolom penyimpangan tidak ada catatan tentang document. Artinya
ah
A
document sudah lolos di verifikasi ,kelengkapan data nasabah/debitur
oleh bahagian legal;
Bahwa, tidak benar yang membuat MAK adalah Terdakwa /Pemohon
ub
lik
Kasasi dan Bambang Wirawan saja,sehingga analisa hukum Judex
Facti tentang pihak yang membuat Memorndum Analisa Kredit adalah
am
cacat hukum;
5. Tentang Analisa Dan Pemalsuan Data Nasabah Oleh Bambang
ep
Wirawan /halaman 10/11 Putusan ;
ah
k
Bahwa pertimbangan Judex Facti dibawah ini;
-
Terdakwa/Pemohon
Kasasi
mengetahui
dan
In
do
ne
si
-
R
dilakukan pemalsuan data nasabah;
memerintahkan
Bahwa kemudian terkait pertimbangan halaman 10 ; Terdakwa dan
A
gu
ng
Bambang Wirawan tidak melakukan analisa sesuai dengan
mekanisme yang berlaku dan Terdakwa dan Drs Khaidar Aswan
berniat menggunakan kredit Bank Agro, tidak melakukan analisa
terhadap ketentuan yang dimaksud dalam pasal 35 Akta Notaris
nomor 19 tanggal 19 Desember 2007 Tentang Perubahan Anggaran
Dasar Koprasi Karyawan Pertamina;
Bahwa, Pemohon Kasasi membantah hal ini karena yang
lik
-
melakukan analisa adalah Indar dan Witra dan didukung dengan
Surat Pernyataan Drs Khaidar Aswan tanggal 12 Oktober 2015
ub
m
ah
Bantahan ;
yang menyatakan : Tidak ada peranan Sri Muliani dalam bentuk
ka
apapun dalam proses kredit, sekaligus menggugurkan kesaksian
ep
fitnah Bambang Wirawan atas keterlibatan Pemohon Kasasi;
R
sbb :
1. Kesaksian Nazarudin halaman 89/ putusan Pengadilan Negeri
on
Hal. 114 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Medan menyatakan Bambang Wirawan menerima dokumen data
es
ah
Bahwa hal ini tidak sesuai dengan kesaksian saksi dalam persidangan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 114
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
nasabah saksi menerima uang pencairan 6 Milyar dari Bank
diberikan kepada Drs Khaidar Aswan/ Ketua Kopkar Pertamina;
ng
2. Ketua Kopkar Drs Khaidar Aswan menyatakan tidak ada hubungan
kredit ini dengan Pemohon Kasasi/ Sri Muliani (terlampir dalam
berkas Banding);
gu
3. Saksi Erwin Irnanda/ Kepala Cabang menyatakan dokument di
serahkan Bambang kepada ADK Cabang untuk di Verifikasi;
ah
A
Bahwa atas kesaksian tiga saksi sudah cukup bukti bahwa Bambang
lah yang melakukan perbuatan melawan hukum; mencairkan dana
sehingga dapat dicairkan oleh pejabat bank di Kantor Cabang dengan
ub
lik
memalsukan tanda tangan Nasabah/ debitur;
Kesaksian Nazarudian dan kami kutip;
am
1. Saksi Nazarudin :
-
Bahwa rekening karyawan di buka oleh pihak Bank yaitu
ah
k
-
ep
Bambang;
Bahwa rekening tersebut dibuka namun tidak di tanda tangani
oleh nasabah yang sebenarnya;
Bahwa saksi di laporkan oleh Bambang bahwa rekening sudah
In
do
ne
si
R
-
di buka dan bila dana cair akan masuk ke rekening tersebut;
Bahwa yang memberitahukan pencairan kredit adalah Bambang
-
Bahwa yang mengisi form-form pinjaman yang berasal dari B.
A
gu
ng
-
Agro di isi oleh Bambang;
-
Bahwa saksi pernah melakukan tranfer dengan Bambang
sebesar Rp. 2 Milyar lebih, ke rekening Koperasi yang berasal
dari pencairan ke Bank Mandiri;
Bahwa uang pencairan sebesar Rp 6 Milyar dibawa ke ruang
lik
khaidar;
2. Saksi Nurid;
Bahwa uang hasil pencairan sebesar Rp. 2,7 Milyar di tarik di
ub
-
m
ah
-
Bank Agro Cabang Imam Bonjol Medan (Bukan di cabang
Bank Mandiri;
Bahwa rekening tabungan dibuka berdasarkan dokumen yang
diperoleh dari Bambang;
Bahwa
specimen
tanda
tangan
nasabah
dibawah
ng
M
-
oleh
on
Hal. 115 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Bambang;
es
-
R
ah
3. Saksi Sadli :
ep
ka
Pembantu), oleh saksi A Nazarudin kemudian di setor oleh
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 115
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa slip penarikan tabungan yang diserahkan kepada Teller
R
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Cabang Pembantu (Nana) sudah ada tanda tangan nasabah
ng
yang diperoleh dari Bambang;
-
Bahwa, kesaksian Bambang di pengadilan yang menyatakan
A
gu
pemalsuan dokumen disuruh oleh Pemohon Kasasi adalah
fitnah dan kemungkinan karena unsur sakit hati dengan
Pemohon
Kasasi,
karena
merekomendasikan
Bambang
Wirawan agar dipindahkan ke Kantor Cabang karena tingkah
lakunya membuat citra bank Agro jelek, dengan cara meminta
-
Berita Acara Pemeriksaan Bambang wirawan dipalsukan, tapi
ub
lik
ah
uang kepada nasabah atau calon debitur;
tidak dimuat dalam pertimbangan, bukti ini menunjukkan ada
am
rekaayasa berkas untuk keterlibatan Pemohon Kasasi;
-
Kesaksian Bambang Wirawan sejak awal sudah dibantah
ep
Pemhon Kasasi ,sehingga tidak bernilai menurut hukum dan
ah
k
bertentangan dengan pasal 185 ayat 2 KUHAP tentang nilai
kesaksian satu orang saksi tidak bernilai dan pasal 300 ayat (1)
In
do
ne
si
R
HIR menyatakan kesaksian “Satu saksi bukan saksi” artinya ;
keterangan saksi Bambang Wirawan seorang/sendiri tidak
A
gu
ng
bernilai menurut hukum;
6. Perjanjian Penyaluran Dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan
(Chenneling); Halaman 11 putusan
-
Bahwa, Perjanjian Penyaluran Dan Pengelolaan Fasilitas Kredit
Karyawan (Chenneling) Nomor : BA/SP.28/Dir.04/VIII/2012
dengan besar plafon Rp.25.150.529.433.38 (dua puluh milyar
seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh Sembilan empat
lik
ah
ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah), tanggal 14
Agustus 2012 oleh Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis Bank Bri
ub
m
Agroniaga dan Pengurus Kopkar Pertamina UPMS-I Medan
yang diwakili oleh Drs Khaidar Aswan/ Ketua, Kusnadi
-
Bahwa analisa kreditnya dilakukan oleh Indra & Witri yang
ep
ka
Tarmizi/Sekertaris dan OK. M. RIDHO/Bendahara;
ah
dituangkan dalam form penilaian terhadap Kopkar Pertamina
Bahwa, berdasarkan fakta diatas maka ;
Pemohon Kasasi tidak pernah bekerja sama untuk melakukan
ng
M
-
on
Hal. 116 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Perjanjian kredit Rp.25.150.529.433,38 (dua puluh milyar
es
R
No. 23/BRK/RVW/VII/2012 dan disetujui oleh Zuhri Anwar;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 116
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan empat
ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah);
Bahwa yang membuat Perjanjian adalah Direktur Bisnis/Zuhri
ng
-
Anwar
dan
Drs
Khaidar
Aswan,
Kusnadi
OK.M.RIDHO;
A
gu
-
dan
Sesuai surat Khaidar Aswan tanggal 12 Oktober 2012 yang
menyatakan ; Bahwa Sri Muliani/ Pemohon Kasasi tidak ada
tahu menahu dengan pencairan kredit ini dst/ terlampir bukti
Pemohon Kasasi;
Note:
ah
Tarmizi
tangan di PPF & PPK;
am
-
ub
lik
Alur kerja dan tanggung jawab dapat dilihat dari urutan tanda
Bambang : Sebagai AO yang mengumpulkan dokumen dari
Kopkar yang berhubungan langsung dengan Kopkar yang
ep
melakukan verifikasi awal yang menyerahkan dokumen kepada
Alek Ishak, sebagai petugas legal / ADK Cabang;
•
Yang melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen;
Yang
A
gu
ng
•
menyatakan
dokumen
sudah
In
do
ne
si
-
R
ah
k
legal (Alek Ishak);
sesuai
dengan
persyaratan dan dapat dilanjutkan untuk pencairan kredit;
•
Sebagai atasan Pak Alek Ishak;
•
Yang melakukan proses pencairan;
•
Yang melakukan transfer ke ICB Bumi Putera;
•
Yang mengambil uang ke Bank Indonesia;
•
Islah, sebagai manajer marketing;
•
ah
ka
-
Sebagai mengetahui dan menyetujui;
Sebagai mengetahui dan menyetujui
Erwin Irnanda, sebagai kepala cabang;
•
Sebagai mengetahui dan menyetujui;
•
Kepala cabang yang meminta uang pencairan ke kantor
M
•
R
pusat Agro;
Kepala cabang yang mempunyai specimen tanda tangan di
on
Hal. 117 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
BI;
es
m
-
lik
Sri Mulyani, sebagai kepala Capem;
ub
ah
-
Harianto, sebagai manajer operasional cabang :
ep
-
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 117
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
7. Pemberian Surat Kuasa Dan Pencabutan Surat Kuasa Pengurus
Koperasi Oleh Zuhri Anwar tanggal 07 Desember 2012. halaman 12
ng
putusan;
Bahwa, atas Perjanjian tersebut maka Direktur Bisnis bank Agro
kemudian membuat Surat Kuasa untuk Pengurus Koprasi Karyawan
gu
Pertamina dalam hal membuat dan menyalurkan kredit kepada
nasabah/karyawan Pertamina sebagai berikut ;
ah
A
-
Bahwa ,sesuai Surat Kuasa No.137/SK.Dir.04/VIII/2012 tanggal 14
Agustus 2012dari Direktur Bisnis bank Agro Niaga Tbk kepada
pengurus Kopkar Pertamina untuk melaksanakan oprasional kredit
Penyaluran kredit;
am
-
Kerja Sama
ub
lik
kepada karyawan Pertamina sesuai Perjanjian
Bahwa kemudian atas kredit yang diterima Kokpar Pertamina ini
kemudian macet sehingga Zuhri Anwar mencabut Surat Kuasa
ep
No.137/SK.Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 diberikan
2012;
Bahwa
fakta
pemberian
R
-
dan
pencabutan
Surat
Kuasa
In
do
ne
si
ah
k
kepada Pengurus Kopkar Pertamina sejak tanggal 07 Desember
No.34/SP.DIR.04/XII/2012 Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis ,
A
gu
ng
kepada pengurus Kokpar Pertamina dalam pencairan kredit
karyawan pada medio/rentang waktu 14 Agustus 2012 sampai
dengan tanggal 07 Desember 2012 menunjukkan bahwa atas
pencairan kredit tersebut bukan merupakan tanggung jawab
Pemohon Kasasi;
8. Take Over Kredit Ke ICB Bumiputra ; halaman 12 putusan.
Bahwa terhadap Take Over Kredit ke Bank ICB Bumi Putra
lik
-
Data yang diberikan hanya foto copy;
-
Tidak ada dokumen pengajuan kredit
masing;
-
Tidak atas persetujuan anggota Koprasi Pertamina;
-
Tidak ada persetujuan SDM Pertamina kreditnya diperpanjang;
ep
ka
atas nama masing-
ub
m
ah
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
ah
Bahwa jika memang data pencairan kredit tidak benar dan tidak atas
ng
M
1. Tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp3.502 988.350,75 ke rekening
on
Hal. 118 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Nomor : 10001,00000.68757 atas nama Koprasi Karyawan
es
sudah di kirim ;
R
persetujuan nasabah/ debitur maka seharunya juga atas dana yang
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 118
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
UPPDN-I
Medan,
sebagaimana;
R
Pertamina
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
PPK/Permohonan
Pencairan Kredit Nomor ; 015/PPK –MDN/VIII/2012 ;
ng
2. Tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp.7.124.541.082,63. ke
rekening Nomor: 10001,00000.68757 atas nama Koprasi Karyawan
Pertamina
UPPDN-I
Medan,
sebagaimana;
PPF/Permohonan
gu
Penyediaan fasilitas Nomor ; 036/PPF –KCP/MDN/VIII/2012 dan
kemudian
dimohonkan
PPK
Nomor
016/PPK-MDN/VIII/2012
ah
A
dengan persetujuan ; Terdakwa, Bambang Wirawan, Alex Ishak,
Islah, Harianto dan Erwin Irnanda ke Bank ICB BUMIPUTRA
Cabang Setia Budi Indah Medan, halaman 12 putusan, dapat
ub
lik
dilakukan penyitaan oleh kejaksaan atas dana yang tidak diterima
nasabah/ karyawan Pertamina;
am
9. Pencairan Tahap Ke-II, ke III dan Ke-IV Halaman 13 s/d 17 Putusan ;
Bahwa, Judex Facti salah dalam mempertimbangakan Pencairan ini
ep
menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi karena sebagaimana
ah
k
Tupoksi pencairan kredit maka ;
a. Pencairan kredit tahapan ke II, III dan IV sudah didahului dengan
In
do
ne
si
R
PPF dan PPK yang dibuat dan ditanda tangani oleh; Terdakwa,
Bambang Wirawan, Islah, Alex Ishak, Harianto dan Erwin Irnanda;
A
gu
ng
b. Bahwa dalam catatan di kolom penyimpangan tidak ada catatan,
artinya sudah lolos verifikasi kelengkapan dan keabsahan oleh
bagian Legal, tetapi pada kenyataan dokument palsu;
c. Bahwa, atas keterangan ini maka disimpulkan ada kebohongan
yang di keluarkan oleh Account Oficer (AO) dan bagian Legal;
d. Pencairan kredit harus melalui tahapan verifikasi Legal bank Bri
lik
e. Pihak yang dapat mencairkan adalah kepala Cabang yang
memiliki speciment tanda tangan di Bank Indonesia;
f.
Bambang dalam proses pencairan ini telah bertindak sendiri
ub
m
ah
Agroniaga Tbk;
dengan menyerahkan hasil pencairan kepada Drs Khaidar Aswan;
ka
g. Bahwa, untuk perbandingan tanggung jawab/ kewenangan setelah
ep
Direktur bisnis/ Zuhri Anwar memberikan Surat Kuasa tanggal 19
R
Pemohon Kuasa;
h. Bahwa berdasarkan uraian ini maka tidak ada kewenangan
Kasasi
melakukan
pencairan
sebagaimana
on
Hal. 119 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Pemohon
es
ah
Desember 2012 maka semua PPF dan PPK ditanda tangan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 119
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
bisnis;
R
pertimbangan Judex Facti sebelum ada Surat kuasa dari Direktur
ng
10. PPF dan PPK Tidak Tupoksi Pemohon Kasasi;halaman 14/15.
Bahwa, apabila PPF dan PPK sudah di tandatangani Bambang, Alek
Ishak, dan Harianto, maka tidak ada alasan Pemohon Kasasi tidak
gu
menandatanganinya, karena dokumen sudah lolos di verifikasi
kelengkapan dan keabsahan tentang document dan pada kolom
Syarat pencairan adalah dokumen harus sudah lengkap yang
dinyatakan oleh bahagian legal / ADK dan sebagaimana bukti Alek
Ishak sebagai kepala legal;
ub
lik
ah
A
penyimpangan tidak ada catatan penyimpangan;
Bahwa PPF dan PPK dibuat setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh
am
Legal dan ADK cabang dan PPF dan PPK ditandatangani atau
disetujui sesuai urutan jabatan yang menyetujui :
ep
1. Bambang Wirawan selaku Account Officer ;
ah
k
2. Alek Ishak Ishak sebagai pelaku Legal dan ADK cabang ;
3. Herianto selaku Manajer Operasional Cabang ;
In
do
ne
si
R
4. Sri Muliani selaku Pimpinan Capem;
5. Islah selaku Manajer Pemasaran Cabang ;
A
gu
ng
6. Erwin Irnanda selaku Pimpinan Cabang sebagai Pimpinan
Tertinggi;
•
Bahwa pencairan kredit untuk Take Over dengan dokumen
menyusul disetujui oleh pejabat pejabat yang menandatangani
PPF dan PPK atas dasar izin prinsip direktur bisnis sebagaimana
Kesaksian di persidangan Erwin Irnanda dan Alek Ishak Ishak;
•
Bahwa suatu kredit dapat disetujui atau dicairkan apabila dokumen
lik
cabang (Alek Ishak) sebagaimana Pernyataan di persidangan oleh
Erwin irnanda (pimpinan cabang);
•
ub
m
ah
sudah lengkap dinyatakan atau diverifikasi oleh Legal dan ADK
Bahwa SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) Dikeluarkan
ka
apabila dokumen pengajuan kredit telah dilakukan verifikasi oleh
ep
Legal dan ADK Cabang;
ah
•
Bahwa SPPK yang ditandatangani Pemohon Kasasi adalah atas
11. Tentang Scooring /halaman 16 dan 17 putusan;
Tentang Scorring; Scoring bukan menunjukkan kelengkapan
ng
M
-
on
Hal. 120 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
document tetapi tentang informasi data nasabah (Plafon,
es
R
perintah cabang dan sudah tercantum nama Pemohon Kasasi;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 120
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Angsuran, Suku Bunga, dll) dan yang memasukkan dan
mengelola data ke system adalah AO/Bambang Wirawan
ng
sehingga tentang kebenaran isi scoring tergantung yang
memasukkan data /apakah palsu atau tidak ; halaman sesuai
gu
kesaksian saksi Vivery (halaman 77) sedangkan kelengkapan
A
-
document menjadi tanggung jawab Alex/ Legal Bank BRI Agro
Niaga, sesuai Tupoksi;
Lembar scoring dan document diserahkan Bambang Wirawan
kepada Alex untuk di verifikasi. Bahwa Alex lah yang menentukan
ah
apakah document sudah sesuai ketentuan untuk siap dicairkan
ub
lik
dengan media PPF, PPK;
Ratting A/Lembar Scooring Bukan Dokument Kredit ;
am
•
Bahwa lembar skoring dengan nilai A yang dibuat oleh Bambang
hanya menunjukkan informasi debitur Apakah plafon kredit yang
ep
diajukan dapat di berikan dengan gaji yang diterima karyawan
ah
k
setiap bulan, hal ini sesuai dengan persyaratan kredit yang
tertuang di perjanjian kerjasama PKS pada pasal 3 ayat (4) :
In
do
ne
si
R
"Total angsuran kredit karyawan adalah maksimal 40% dari gaji
bersih (take home pay)";
Adapun informasi gaji karyawan diperoleh dari kopkar (Data
A
gu
ng
•
terlampir);
•
Bahwa Pemohon Kasasi hanya menandatangani lembar skoring
yang bernilai A;
•
Bahwa, lembar scoring tidak ada kaitannya dengan kelengkapan
dokumen, lembar scoring yang nilai A dan dokumen karyawan
ah
diverifikasi.
Bambang
ke
Legal
Sebagaimana
dipersidangan dibawah sumpah;
fakta
ADK
cabang
kesaksian
untuk
Bambang
Nilai skoring Rating A Hanya menunjukkan informasi debitur
ub
m
•
dan
lik
diserahkan
mengenai nominal pinjaman angsuran perbulan dan sebagainya
pemohon kredit;
ah
•
ep
ka
tidak ada kaitan nya dengan kelengkapan dokumen karyawan
Bahwa nilai scoring rating A tidak bisa sebagai dasar kredit dapat
Bahwa suatu kredit dapat disetujui atau dicairkan apabila
on
Hal. 121 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
dokumen sudah lengkap dinyatakan atau diverifikasi oleh Legal
es
•
R
disetujui atau dicairkan;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 121
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dan ADK cabang (Alek Ishak) sebagaimana Pernyataan di
persidangan oleh Erwin irnanda (pimpinan cabang);
Bahwa SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) Dikeluarkan
ng
•
apabila dokumen pengajuan kredit telah dilakukan verifikasi oleh
Legal dan ADK Cabang;
gu
12. Dokument Pencairan Tahap Ke – II, III dan Ke IV Tidak Lengkap;
halaman18 dan 19 putusan ;
A
-
Bahwa
atas
dokumen
yang
tidak
lengkap
sebagaimana
pertimbangan Judex Facti halaman 18 bukan tanggung jawab
-
Bahwa verifikasi data nasabah merupakan pekerjaan Bambang
ub
lik
ah
Pemohon Kasasi;
Wirawan dan bagian Legal Bank Bri Agroniaga Tbk;
am
-
Bahwa ,dengan demikian keliru Judex Facti melimpahkan beban
dokument ini kepada Pemohon Kasasi;
ep
13. Penyerahan Tunai Tahap KE-II, III dan IV Kepada Drs Khaidar
ah
k
Aswan; halaman 20 putusan.
-
Bahwa pencairan tahap ke-II, III dan IV oleh Bambang Wirawan
In
do
ne
si
R
dan kemudian menyerahkan kepada Drs. Khaidar Aswan
menunjukkan bahwa fungsi dan kekuatan Surat Kuasa Direktur
A
gu
ng
Bisnis /Zuhri Anwar sangat melekat dan tidak dapat dihalangi
oleh sistem Pengawasan Bank Bri Agroniaga Tbk;
-
Bahwa, kemudian Drs. Kahidar Aswan tidak dapat membayar
cicilan dan terjadi kredit macet adalah imbas dari pemberian surat
kuasa kepada Kopkar Pertamina medan, sehingga tidak ada
kontrol dari bank;
14. Proses Pencairan Kredit/ Halaman 20 putusan;
o
Bahwa,
berawal dari adanya permohonan kredit dari Kopkar
Pertamina
UPMS-I Medan kepada PT. Bank Bri Agroniaga Tbk
ub
m
lik
ah
Bahwa adapun proses pencairan kredit ini didasarkan kepada ;
yang kemudian dilakukan verifikasi secara kolektif dan berjenjang
ka
(Kantor Cabang Pembantu,Kantor Cabang dan Kantor Pusat
ep
Bank Bri Agroniaga Tbk), hal mana menyangkut kepada jumlah
ah
kredit yang cukup besar Rp25.150.529.433,38 (dua puluh lima
empat ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) dan
on
Hal. 122 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
sesuai dengan ketentuan Perbankan adalah tanggung jawab
es
R
milyar seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 122
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
hukum pejabat perbankan pada level mana Kantor Pusat bukan
pada level Kantor Cabang Pembantu;
Bahwa, kemudian oleh Zuhri Anwar,Indra S Nasution dan Witri S
ng
o
membuat pola kredit dengan pola cahnneling dengan mekanisme
A
gu
yang
menyimpang
:3/10/PBI/2001
dari
tentang
ketentuan
prinsip
Bank
mengenal
Indonesia
No
nasabah
yang
seharusnya dengan pola channeling nasabah/ karyawan datang
ke bank BRI Agroniaga Tbk berhadapan/ berjumpa dengan
petugas bank untuk menandatangani semua dokumen nasabah
o
Bahwa, penyaluran kredit kepada karyawan pertamina ini, Zuhri
ub
lik
ah
dan mengambil uang pencairan kredit;
Anwar membuat kebijakan yang tidak lajim dan patut dalam
am
system penyaluran kredit dengan cara memberikan ”Surat kuasa
dan kewenangan” kepada pengurus Kopkar Pertamina untuk
ep
mewakili bank BRI Agroniga Tbk atas dasar” Surat Kuasa dan
ah
k
Perjanjian Kerja Sama” untuk melakukan :
* Mengumpulkan dokumen nasabah;
verifikasi
dokumen
karyawan
dan
tentunya
In
do
ne
si
Melakukan
R
-
bertanggung jawab atas keabsahan asli dokumen karyawan,
A
gu
ng
dokumen kredit dan dokumen jaminan yang di serahkan ke bank
BRI Agroniga (Perjanjian Kerja Sama /PKS Pasal 7 ayat D);
-
Memverifikasi
pengajuan
permohonan
kredit
karyawan
melakukan analisa dan evaluasi terhadap karyawan yang akan
mendapat fasilitas kredit (PKS Pasal 7 Ayat B);
-
Pengurus Kopkar Pertamina dan karyawan/nasabah akan
menandatangani perjanjian/akad kredit, cesiye dan perjanjian
lik
ah
perjanjian atau surat surat atau dokumen dokumen lainnya yang
di perlukan sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit (PKS
ub
m
Pasal 5 Ayat 6);
Fakta Hukum membuktikan pihak Kopkar Pertamina yang berjumpa
ka
langsung dengan karyawan/ nasabah, sehingga tidak ada alasan
ep
Pemohon Kasasi yang menyalurkan kredit;
ah
Artinya prinsip mengenal nasabah di berikan kewenangan kepada
Bri Agroniaga Tbk, sehingga pihak bank tidak dapat melakukan
on
Hal. 123 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
es
R
pengurus Kopkar Pertamina oleh Zuhri Anwar/Direktur Bisnis Bank
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 123
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa, kemudian mekanisme penyaluran kredit yang dibuat
R
-
Indra S. Nasution
dan Witri Surjanti dan kemudian di setujui
ng
Zuhri Anwar sudah bertentangan dengan :
-
Surat Edaran
gu
februari
A
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
No : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 Tanggal 3
2012
dan
revisi
03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012
Surat
tanggal
31
Edaran
No
Mei
bahwa
2012
:
“Pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila seluruh
persyaratan telah di penuhi justru Zuhri Anwar menginstruksikan
pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan dokumen belum
-
Surat keputusan direksi No. KpTS.07/Dir.02.04/OPR/XI/2011
ub
lik
ah
lengkap (menyusul);
Tanggal 30 November 2011 yang menyatakan “penarikan
am
rekening tabungan hanya dapat dilakukan dengan datang ke
bank dengan menggunakan media yang di tentukan, justru Zuhri
membuat pola kredit dengan
ep
Anwar, Indra dan Witri Surjanti
ah
k
mekanisme nasabah tidak di hadirkan / di datangkan ke Bank
tetapi di kuasakan kepada pengurus Kopkar Pertamina sebagai
Bahwa hal ini didukung dengan fakta persidangan;
Saksi Indra S Nasution: Bahwa sesuai ketentuan akan dilakukan
A
gu
ng
-
In
do
ne
si
R
mitra penyalur untuk menyalurkan kredit kepada karyawan;
kerjasama bila Mitra (Kopkar Pertamina) sudah berhadapan
dengan nasabah;
-
Saksi Vivery Ujiastuti : Bahwa sesungguh nya nasabah dan pihak
Bank berhadapan langsung,namun dalam hal ini, Semua
karyawan telah memberikan kuasa kepada Kopkar Pertamina
dengan pihak Bank Agro;
Bahwa, selanjutnya tentang yang melakukan analisa/ penilaian
lik
ah
-
terhadap anggaran dasar kinerja usaha dan keuangan Kopkar
ub
m
Pertamina adalah Indra Nasution dan Witri Surjati dan di setujui
oleh Zuhri Anwar dan hasilnya menyatakan ; Kopkar Pertamina
-
Analisa
yang
dituangkan
dalam
ep
ka
dinyatakan layak sebagai mitra penyalur kredit;
form
penilaian
No
:
ah
23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang merupakan bukti
R
otentik bahwa penyaluran kredit kepada karyawan Pertamina telah
es
disetujui oleh direktur bisnis (Zuhri Anwar) ;
on
Hal. 124 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
15. Tempus Delicti/ Berlakunya Surat Kuasa Pemohon Kasasi ;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 124
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa, Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi
Tipikor Medan No. 9/PID.SUS-TPK/2016/PT-MDN tanggal 11 April
ng
2016 Jo Pengadilan Tipikor Medan No 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
sehubungan dengan ; Tidak terpenuhinya Tempus Delicti/Waktu
berlakunya bukti Formil Surat Kuasa Pemohon Kasasi No.226/SK-
gu
DIR.04/XII/2012, tanggal 19 Desember 2012 yang bertentangan
dengan Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Bri Agroniaga Tbk/
A
Zuhri Anwar dan Koprasi Karyawan Pertamina UMPS-I Medan /Drs
Khaidar Aswan, No.BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 dan Surat Kuasa
ah
kepada Pengurus Kopkar Pertamina pada tanggal 4 Agustus 2012,
jawaban;
ub
lik
sebesar Rp.25.150.529.433,38 (dua puluh lima milyar seratus lima
Bahwa
kewenangan Pemohon Kasasi memberikan kredit sesuai
puluh juta lima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga
am
koma tiga puluh delapan rupiah), maka tidak ada Kewenangan
ep
ah
k
Pemohon Kasasi sebagai pihak yang harus dimintakan pertanggung
Surat Kuasa Direksi/ ZUHRI ANWAR No.226/SK-Dir.04/XII/2012,
In
do
ne
si
Khusus;
R
baru diberikan Tanggal 19 Desember 2012 yang isinya sbb ;
A
gu
ng
Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berwenang ,untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut :
“Menandatangani Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) atau
Offering, Letter, Perjanjian Kredit baru, perpanjangan, perubahan,
restrukturisasi (termasuk Bank Garansi) untuk fasilitas kredit dengan
jaminan tunai dan fasilitas kredit dengan jaminan non tunai sesuai
ah
internal yang berlaku”;
Surat Kuasa Tidak Berlaku Mundur;
lik
dengan kewenangan Penerima Kuasa berdasarkan ketentuan
ub
m
Bahwa, mempertanggung jawabkan Tindak Pidana Korupsi yang
terjadi tanggal 14 Agustus 2012
s/d Nopember 2012, dimana
ka
Pemohon Kasasi baru menerima Surat Kuasa dari direktur Bisnis/
ep
ZUHRI ANWAR tanggal 19 Desember 2012 bertentangan dengan
ah
hukum, khususnya “Mempertanggung jawabkan
Perjanjian
Kerja
R
Sama/ sebelum Surat Kuasa diberikan kepada Pemohon Kasasi .”
es
on
Hal. 125 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Bahwa, hal ini sesuai dengan fakta hukum;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 125
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
1. Surat Kuasa Direksi PT Bank Bri Agroniaga / Zuhri Anwar
diberikan
kepada
Terdakwa/Pemohon
Kasasi
ng
Desember 2012;
Tanggal
19
2. Perjanjian Kerja Sama Kredit ditanda tangani Direktur Bisnis/
gu
Zuhri Anwar yang Macet dibuat tanggal 14 Agustus 2012 dan
akan berakhir November 2017/ jatuh tempo kredit;
ah
A
3. Pencairan tahap I, II, III dan IV terakhir pada tanggal Nopember
2012, sebelum tanggal Surat Kuasa Pemohon Kasasi;
Bahwa tidak ada Kewenangan kemampuan Pemohon Kasasi,
menolak keputusan Direktur Bisnis/ Zuhri sebagai penentu, pemutus
ub
lik
dikabulkannya Perjanjian Kredit yang menyebabkan terjadinya Kredit
Macet;
am
16. Tentang Kewenangan/ Tupoksi Pemohon Kasasi;
Bahwa, Judex Facti padahalaman 22 alinea 2 tentang Tugas dan
ep
tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu
ah
k
menyatkan ;
“Pemohon Kasasi menjabat Kepala Cabang Pembantu sejak Maret
In
do
ne
si
R
2008 sampai dengan Feberuari 2014, Mengelola rencana bisnis dan
mencapai target,menjamin target pemasaran dana jasa dan kredit,
A
gu
ng
memasarkan produk PT Bri Agroniaga, Memantau portofolio kredit
dan menetapkan tindak lanjut portofolio kredit agar berkembang
sehat dan menguntungkan,memantau kredit yang telah dicairkan,
menjamin kegiatan oprasional kantor cabang pembantu, keualitas
pelayanan nasabah, mengoptimalkan fungsi managemant SDM, DLL,
memberikan Pertimbangan yang pada pokoknya ;
1. Bahwa, dari pertimbangan hukum sebagai Kepala Cabang
lik
ah
Pembantu sejak Maret 2008 sampai dengan Feberuari 2014
Hakim Tipikor Medan tidak dapat menunjukkan kewenangan
Kasasi
memberikan
fasilitas
kredit
sejumlah
ub
m
Pemohon
Rp.25.150.529.433,38 (dua puluh milyar seratus lima puluh juta
ka
lima ratus dua puluh sembilan empat ratus tiga puluh tiga koma
ep
tiga puluh delapan rupiah);
ah
2. Bahwa, tidak terbuktinya dihubungkan dengan fakta; Surat Kuasa
Medan/
Terdakwa
Drs
Khaidar
Aswan
No.
ng
M
137/SK.dir.04/VIII/2012. tanggal 14 Agustus 2012 yang jelas-jelas
on
Hal. 126 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
memeberikan Kewenangan memasarkan kredit sebagaimana isi
es
Pertamina
R
Direktur Bisnis Bank Bri Agroniaga kepada Pengurus Kopkar
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 126
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Perjanjian Kerjasama dengan Pola Chenneling dan kemudian
dicabut sendiri oleh Direktur Bisnis Bank BRI Agro Niaga pada
ng
tanggal 07 desember 2012 No.REF : 18/Dir/04/X11/2012 Perihal,
Pencabutan Kuasa an.Pengurus Koperasi Karyawan UPMS I
Medan;
A
gu
3. Bahwa, pencairan kredit dengan tidak hadirnya Nasabah nyata-
nyata sudah dikuasakan kepada Pengurus Koprasi Karyawan
Pertamina Medan apalagi kedudukan /alamat Nasabah tersebut
berjauhan wilayah kerja nya yang berada di 5 (lima) Propinsi
ah
dengan Kantor Cabang Bank Bri Agro Niaga sehingga secara
ub
lik
logika hukum tidak mungkin mereka mengurus sendiri kredit nya
yang hanya berjumlah lebih kurang Rp.47.000.000 (empat puluh
am
tujuh juta rupiah) dan hal ini sudah diketahui pimpinan Bank Bri
Agro Niaga yang menandatangani dan menyetujui Perjanjian
Kredit
ini
sehingga
ep
Kerjasama
keliru
dan
menyesatkan
ah
k
pertimbangan Judex Facti membebankan tanggung jawab kredit
macet ini kepada Terdakwa /Pemohon Kasasi;
Kasasi
tetap
melakukan
kewaajiban
In
do
ne
si
Pemohon
R
4. Bahwa,
sebagaimana dapat dibuktikan antara lain dengan keterangan
A
gu
ng
saksi-saksi; Jayadi, Muhammad Ali Dalimunte dan Novita SARI
yang ditagih halaman. 94, 95, 96. putusan, yang menyatakan
telah menerima surat penagihan kredit macet yang ditanda
tangani Sri Muliani;
5. Bahwa, terbuktiatas kredit macet ini justru Kantor Cabang dan
Kantor Pusat lah yang melakukan Negoisasi dengan Kopkar
Pertamina dengan menawarkan Restrukturisasi Kredit ,hal mana
lik
ah
dapat dilihat dari daftar kunjungan Nasabah di Kantor Cabang
dan Pusat serta keterangan Terdakwa Drs Khaidar Aswan;
ini
menunjukkan
setidak-tidaknya
ada
pertanggung
ub
m
6. Fakta
jawaban Kolektif dalam penyelesaian kredit macet secara
ep
-
Kredit belum jatuh tempo;
-
masih ada upaya penyelesaian sesuai Surat Pernyataan
R
ah
fakta ;
Pengurus Koprasi;
Masih ada jaminan tambahan asset Pengurus Kopkar
ng
M
-
on
Hal. 127 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Pertamina sebagaimana surat penyitaan, dll;
es
ka
administratif bukan merupakan kejahatan Korupsi, sebagaimana
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 127
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
-
R
17. Kolektibilitas Bank Bri Agro Niaga Sehat Pada Saat Disidik ;
Bahwa, Kolektibilitas Bank Bri Agro Niaga berada pada level 2,
ng
masih belum macet pada saat Jaksa Penuntut melakukan
Penyidikan dan Penyelidikan;
A
gu
-
Bahwa kemudian negoisasi penyelesaian kasus kredit macet ini
berdasarkan bukti surat menyurat/ korespondensi kemudian
dilakukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Pusat, sekaligus
membuktikan bahwa tidak ada yang membatasi pertanggung
jawaban hukum dari mereka untuk penyelesaian perkara ini;
ah
-
Bahwa, Pemohon Kasasi juga mohon agar di pertimbangkan ;
ub
lik
Pada saat ini Krdit telah dihapus bukukan pada Desember 2014
sebelum Pemohon Kasasi ditahan, hal ini dapat dibuktikan
am
dengan
tidak
ditagihnya
lagi
Karyawan
Pertamina
yang
sebelumnya Pemohon Kasasi tagih sesuai surat penagihan;
Bahwa, jika ini menyangkut Bank Pemerintah/ Dana Pemerintah
ep
-
ah
k
melalui
saham
BRI
maka
tidak
segampang
itu
Direksi
menghapus bukukan;
Ketentuan penghapus bukuan dalam UU piutang Negara harus
In
do
ne
si
R
-
atas persetujuan Menteri Keuangan;
Ketentuan Kolektibilitas ini adalah Standar Oprasional di Bank
A
gu
ng
-
Indonesia dalam mengawasi kredit dalam sistem Perbankan
Nasional;
-
Bahwa ketentuan dan fakta ini seharusnya menjadi acuan dari
Kejaksaan dan Judex Facti dalam menetapkan Tersangka dalam
perkara ini;
18. Direktur Bisnis/ Zuhri Anwar Dkktidak Diperiksa Pengadilan Negeri
lik
ah
Medan;
Bahwa, tidak diperiksanya saksi kunci dalam perkara ini adalah
ub
m
upaya Mafia Hukum melindungi pihak yang seharusnya bertanggung
jawab dalam hal kredit macet ini. Pentingnya pemeriksaan saksi Zuhri
ka
Anwar dkk/ Direktur Bisnis Bank Bri Agroniaga Tbk dan Harianto/
ep
Manager Cabang Bank BRI Agroniaga Medan secara patut, untuk
ah
mencari kebenaran dalam pertanggung jawaban hukum perkara
saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan antara lain;
ng
M
1. Saksi Alex Ishak menyatakan ; bertugas mengoreksi data yang
on
Hal. 128 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ada/ membuat ceklist, kewenangan kantor pusat kredit baru
es
R
ini,karena terjadi Inkonsistensi pendapat hukum dengan beberapa
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 128
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dikembalikan ke KCP, setelah masalah baru dilaporkan ke
saksi,pencairan I ke rekening bank Bumi Putra, selanjutnya ke
ng
rekening masing masing nasabah, pola chenneling yang
disetujui;
A
gu
2. Sakasi Erwin Irnanda /Kepala Cabang menyatakan ; Usulan
kredit secara executing namun dilakukan secara scenneling (hal
115 putusan Tipikor PN Medan), kewenangan pemeriksaan
dokument ada pada ADK Cabang yang diserahkan Bambang
Wirawan ;
ah
3. Bahwa tidak diperiksannya saksi ini menimbulkan pertanyaan ;
ub
lik
Bahwa, permintaan Pemohon Kasasi untuk dihadirkan saksi/
Zuhri Anwar/ Direktur Bisnis tidak pernah di tindak lanjuti,
am
sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban hukum.
Perlindungan dan tidak dihadirkannya Zuhri Anwar dkk adalah
ep
Indikator ada Mafia Hukum dari Kejaksaan Tinggi Medan dan
ah
k
Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang kemudian
dilindungi oleh Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Medan dengan
In
do
ne
si
R
tidak mempertimbangkan Rekayasa perkara ini;
Ada hubungan apa kedua saksi kunci ini dengan Judex Facti
A
gu
ng
yang memeriksa perkara ini ???;
19. Pemohon Kasasi Menagih Kredit Macet, Sesuai Bukti Surat
Penagihan ;
-
Bahwa berdasarkan fakta dan bukti persidangan Pemohon
Kasasi tetap melaksanakan penagihan kepada nasabah/ debitur
Kopkar Pertamina. Hal ini lah yang menjadi awal terjadinya
keributan di Nasabah/ Karyawan Pertamina UPMS –I Medan;
Bahwa, atas di lakukannya penagihan oleh Pemohon Kasasi
lik
ah
-
maka secara Logika maka tidak ada keterlibatan, kejahatan, kerja
ub
m
sama antara Pemohon Kasasi dengan pihak Kopkar Pertamina,
apalagi memberikan kesempatan dengan memperkaya Drs
-
Bahwa,
Pemohon Kasasi juga tidak
ep
ka
Khaidar Aswan sebagaimana pasal dakwaan Jaksa Penuntut;
ada niat,motof untuk
ah
melakukan Korupsi dan memperkaya orang lain, sehingga
Kasasi maka hukum harus membebaskan dari segala dakwaan
ng
M
dan tuduhan;
on
Hal. 129 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Bahwa, hal ini didukung saksi-saksi/karyawan Pertamina sbb :
es
R
menurut ketentuan hukum jika tidak ada niat, motif Pemohon
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 129
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
-
R
1. Saksi Kusnadi (Sekretaris Kopkar)
Bahwa saksi komplain kepada Sri Mulyani mengapa kami
ng
(Kusnadi & Ridho) yang di kejar-kejar, Sri Mulyani bilang
karena saksi dan Ridho telah menanda tangani PKS dan
gu
telah menerima uang tersebut;
-
Beliau (Sri Mulyani) sedih karena menganggap ia sudah di
tipu;
A
2. Saksi OK M. Ridho (Bendahara Kopkar Pertamina)
-
Saksi tahu tentang masalah ini, karena uang angsuran tidak
ah
masuk ke BRI. Agro, dan saksi di kejar-kejar oleh Sri Mulyani
ub
lik
untuk membayar angsuran, makanya di bayar;
3. Bahwa saksi Muhammad Ali Dalimunte halaman 95, karyawan
am
SPBU, menyatakan tidak pernah meminjam di Bri Agroniaga Tbk,
namun pernah dapat tagihan tanggal 3 Peberuari 2012 dari Bank
ep
Bri Agro yang ditanda tangani Sri Muliani;
ah
k
4. Bahwa saksi Novita Sari halaman 96, karyawan SPBU,
menyatakan tidak pernah meminjam di Bri Agroniaga Tbk, namun
Agro yang ditanda tangani Sri Muliani;
In
do
ne
si
R
pernah dapat tagihan tanggal 3 Peberuari 2012 dari Bank Bri
A
gu
ng
5. Bahwa saksi Muhrizal Silalahi halaman 97, karyawan Koprasi
Karyawan Pertamina, menyatakan tidak pernah meminjam di Bri
Agroniaga Tbk, namun pernah dapat tagihan tahun 2014 dari
Bank Bri Agro yang ditanda tangani Sri Muliani;
Bahwa, dari semua bukti penagihan kepada nasabah/ Kopkar
Pertamina
dan
pertimbangan
Judex
Facti
PN
Medan
yang
lik
sendiri maka tidak ada bukti keterlibatan Pemohon Kasasi dalam
perkara ini;
20. Judex Facti Tidak Mendalami Keterangan Kesaksian Ahli;
ub
m
ah
menyatakan tidak ada Pemohon Kasasi menerima/ memperkaya diri
1. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Medan tidak
ka
mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli Saksi ahli Evenri
ep
Sihombing SE, Ak, CfrA, CFE, CA sehingga nilai-nilai keahlian
tentang bukti Formil
R
Pertanggung jawaban secara Intelektual
Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Bri Agroniaga dan
ng
M
Kopkar Pertamina Medan dan Penetapan Pola Kredit Chenneling
on
Hal. 130 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
dan pemberian Surat Kuasa kepada Pengurus Kopkar Pertamina
es
ah
tentang Korupsi dalam perkara ini tidak terungkap secara baik.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 130
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
dari Direktur Bisnis Bank Bri Agroniaga/ Zuhri Anwar harusnya
dapat mengungkap pokok masalah dan pertanggung jawaban
ng
hukum sehingga perkara ini menjadi terang;
Bahwa, kesimpulan ahli yang jadi pokok pertimbangan yakni;
A
gu
a. Temuan /perubahan pola kredit yang diusulkan dan disetujui
oleh Zuhri anwar /Direktur Bisnis bank Agro Niagadari pola
Executing dirubah menjadi pola kredit Chenneling;
b. Take Over kredit Bank ICB Bumi Putra ;
c. Pemalsuan data nasabah;
oleh Bambang;
ub
lik
ah
d. Pencairan tahap II, III dan IV langsung ke Kopkar Pertamina
Halaman 167 putusan Judex Facti PN Medan
am
Bahwa kesaksian ahli ini menyimpulkan awal terjadinya Korupsi
ini disebabkan keputusan Direksi merubah pola kredit
dari
ep
executing ke chenneling tersebut!!!
ah
k
2. Bahwa, pernyataan saksi ahli Drs Siswo Sujanto,DEA,halaman
164 Bahwa, tidak semua kerugian yang diderita oleh BUMN
In
do
ne
si
R
merupakan kerugian Negara;
Hal ini terkait denganpembuktian penyertaan Saham Bri tidak
A
gu
ng
pernah dibuktikan dalam proses persidangan dan tidak ada
dalam bukti yang dijadikan bukti dalam berkas perkara;
Bahwa, dalam berkas perkara ini tidak ada pembuktian tentang
peralihan saham, penyertaan modal, penyitaan adanya saham
BRI, pertimbangan adanya kerugian negara masih prematur
sehingga pertimbangan Judex Facti harus dibatalkan;
Bahwa, sebagaimana pasal 184 KUHAP alat bukti yang penting
lik
dijadikannya kesaksian ahli secara maksimal telah menjadikan
perkara ini menjadi gelap dan tidak mampu membuka kebenaran
seacara maksimal.
ub
m
ah
dalam pembuktian adalah keterangan ahli, sehingga tidak
ka
21. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Penggelapan Barang Bukti.
ah
dimana
ep
Bahwa, atas bukti dalam perkara ini patut diduga telah dimanipulasi
penyitaan atas harta benda Tersangka Drs Khaidar Aswan/
Dakwaan Penuntut Umum berjumlah 88 bukti kemudian berubah
ng
M
sebagaimana Putusan Hukum Majelis Tipikor menjadi sejumlah 85
on
Hal. 131 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
bukti sehingga ada penyimpangan serius dalam perkara ini;
es
R
Ketua Koprasi Karyawan Pertamina sebagaimana ;bukti dalam
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 131
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
keberatan sehubungan dengan Tidak
R
Bahwa, Pemohon Kasasi
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
dipertimbangkannya barang bukti yang digelapkan dan hal ini sangat
ng
serius untuk dipertimbangkan/ bukti 86, 87 dan 88 dalam berkas
Tuntutan Penuntut Umum halaman 76 yakni;
gu
1. Penyitaan tanah seluas 45.625 M2 di Desa Sudirejo, Kec. Namo
rambe, Kab. Deli serdang atas nama Drs Khaidar Aswan;
A
2. SPBU NO.14.203.1114 terletak di Desa Batang Kuis ,Desa Buntu
Bedimbar, D/H Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang an. Hj NURMAH;
ah
3. SPBU NO.14.203.171 yang terletK SI Jalan Medan-Deli Tua
ub
lik
Km.10,5 an. Hj Nurmah, sehingga barang bukti tersebut sangat
potensial untuk mengurangi nilai kerugian Negara;
am
Bahwa, berdasarkan alasan dan fakta yang Pemohon Kasasi uraikan
pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana
halaman 101
alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding
yang diajukan
Penuntut Umum
ep
diatas pada point 1 sampai dengan 21 maka tidak berdasar
dari Penasehat
Terdakwa,
Pengadilan
Tindak
In
do
ne
si
Hukum
; “menimbang bahwa terhadap
dan Kontra Memori Banding
R
ah
k
putusan aline 2 yang kami kutip
Pidana
Korupsi
pada
A
gu
ng
Pengadilan Tinggi Medan berpendapat alasan-alasan keberatan atas
pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah beralasan hukum;
22. Bahwa, selanjutnya atas pertimbangan Judex Facti tentang ; halaman
101 alinea ke-3 Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas
perkara,
salinan
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor.
68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 4 Januari 2016 dengan cermat
seksama
serta
telah
mempertimbangkan
lik
ah
dan
alasan-alasan
keberatan dalam Memori Banding baik yang diajukan oleh Penasehat
ub
m
Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi
Medan berpendapat; Terhadap putusan sela yang dijatuhkan karena
ka
adanya eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa,
ep
telah tepat dan benar menurut hukum. Demikianpun pertimbangan
ah
hukum terhadap terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam
Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih
ng
M
seluruh dasar dan alasan pertimbangan dalam putusan Pengadilan
on
Hal. 132 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut
es
R
dakwaan primer telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tindak
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 132
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
menjadi dasar dan alasan pertimbangan sendiri didalam mengadili
perkara ini pada Tingkat Banding;
ng
Bantahan ;
-
Bahwa , Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti
gu
karena fakta dalam persidangan unsur – unsur dakwan primer
A
-
khususnya;
penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 Tahun
1999
tentang
Pemberantasan
Tindak
Pidana
Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20
ah
Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31
ub
lik
Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH-
am
Pidana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
KUHAPadalah tidak berdasar yang pada intinya kami sampaikan
ep
bahwa tanpa ada Perbuatan Pidana yang didasarkan kepada
ah
k
Kewenangan dan Tupoksi yang ada pada Pemohon Kasasi atas
Perjanjian Kredit, Verifikasi Nasabah, Penandatangan PPF dan
In
do
ne
si
R
PPK, Pencairan Dana Nasabah, Surat Kuasa dan Tidak Ada
Speciment Tanda Tangan Pemohon Kasasi Untuk Pencairan
A
gu
ng
Dana Nasabah maka tidak berdasar sama sekali dakwan primer
terbukti dan harus dibatalkan;
23. Menimbang bahwa akan tetapi terhadap pidana badan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat karena alasan hukum
bahwa ;
lik
ah
Perbuatan Terdakwa melanggar perinsip kehati-hatian yang harus
dipatuhi insan perbankkan;
ub
m
Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum ini karena Judex Facti telah keliru membaca SOP/ standar
-
Bahwa pencairan kredit dimaksud harus didasarkan kepada
ep
ka
oprasional prosedure dalam hal Pencairan Kredit di Perbankan;
ah
tahapan dan prosedure yang dibuat sangat ketat dan tersistem
1. Bahwa ,dalam perkara ini pencairan tidak mungkin dilakukan
ng
M
di Kantor Cabang Pembantu dan dilakukan di Kantor Cabang
on
Hal. 133 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
dimana Kepala Cabang Bank Bri Agroniga Tbk yang punya
es
R
untuk dipatuhi insan Perbankan, diantaranya :
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 133
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Speciment tanda tangan untuk syarat pencairan sesuai
ketentuan
dari Bank Indonesia. Proses ini dilanggar
ng
sehingga dana dapat dicairkan maka yang tidak hari-hati
adalah
Kepala
Cabang
yang
diberikan
kewenangan
2. Bahwa, hal –hal lainnya yang Pemohon Kasasi cermati yang
tidak sesuai dengan perinsip kehati-hatian adalah adanya ;
Perjanjian Kredit dan Pola Kredit Chenneling yang dibuat
A
gu
mencairkan sesuai speciment tanda tangan;
tidak sebagaimana ketentuan normal. Pola Kredit chenneling
ah
seharusnya Nasabah /debitur datang sendiri ke kantor bank
ub
lik
Agro,namun dalam kasus ini sesuai sesuai Surat Kuasa
Kopkar Peratamina UPMS-I Medan dari Direktur Bisnis/Zuhri
am
Anwar kepada Pengurus Kopkar Pertamina maka nasabah
/debitur di proses oleh Pengurus Kopkar Pertamina;
ep
3. Bahwa, terkait dengan penggelapan barang bukti, Penyitaan
ah
k
Dana Take Over di ICB Bumi Putra seharusnya dapat disita
karena tidak diakui Karyawan pertamina harusnya dapat
ditutupi;
In
do
ne
si
R
dilakukan penyitaan sehingga Nilai Kerugian Negara dapat
A
gu
ng
4. Bahwa, Prosedure penerbitan PPF dan PPK adalah dibawah
pengawasan bahagian Legal Bank Agro yang berada di
kantor Cabang, tidak diperiksanya Saksi Kunci/ Zuhri Anwar,
Tempus Delicti Perkara dan analisa lain
pejabat
Bank
Bri
Agro
Niaga
dengan
keterangan saksi-saksi sbb :
1. Zuhri Anwar,Indra S Nasution dan Witri S
mengabaikan
Telah membuat pola kredit dengan pola cahnneling dengan
lik
ah
-
tidak dilakukan
mekanisme yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia
ub
m
No : 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah yang
seharusnya dengan pola channeling nasabah/ karyawan
ka
datang ke bank Agro berhadapan/ berjumpa dengan petugas
ep
bank untuk menandatangani semua dokumen nasabah dan
kepada
karyawan
pertamina
ini,
Zuhri
Anwar
R
kredit
memberikan kuasa dan kewenangan kepada pengurus
ng
M
Kopkar Pertamina untuk mewakili bank Agro atas dasar surat
on
Hal. 134 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
kuasa dan perjanjian kerja sama :
es
ah
mengambil uang pencairan kredit tetapi dalam penyaluran
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 134
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
-
R
* Mengumpulkan dokumen nasabah;
Melakukan verifikasi dokumen karyawandan bertanggung
ng
jawab atas keabsahan asli dokumen karyawan, dokumen
kredit dan dokumen jaminan yang di serahkan ke bank
-
Mengkomfirmasi pengajuan permohonan kredit karyawan,
melakukan analisa dan evaluasi terhadap karyawan yang
akan mendapat fasilitas kredit (PKS Pasal 7 Ayat b).
A
gu
Agro (PKS Pasal 7 ayat d);
Pengurus Kopkar Pertamina dsn karyawan/nasabah akan
ah
menandatangani perjanjian/ akad kredit, cesiye dan
perjanjian
atau
surat
surat
ataudokumen
ub
lik
perjanjian
dokumen lainnya yang di perlukan sehubungan dengan
am
pemberian fasilitas kredit (PKS Pasal 5 Ayat 6);
Artinya pihak Kopkar Pertamina yang berjumpa langsung
ah
k
Kopkar
ep
dengan karyawan/nasabah, maka menjadi tanggung jawab
Pertamina
mengenal
nasabah,verifikasi
data
nasabah, dll, sesuai Perjanjian Kerja sama;
In
do
ne
si
R
Berdasarkan fakta ini prinsip mengenal nasabah di berikan
kewenangan kepada pengurus Kopkar oleh Zuhri Anwar,
A
gu
ng
sehingga pihak bank tidak dapat melakukan prinsip
mengenal
nasabah
sesuai
dengan
ketentuan
Indonesia;
-
Bank
Mekanisme penyaluran kredit yang dibuat Indra S Nst dan
Witri
Surjanti
dan
di
setujui
Zuhri
bertentangan dengan :
Anwar
sudah
* Surat Edaran No : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 Tanggal
februari
2012
dan
revisi
Surat
Edaran
lik
ah
3
No
:
03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 bahwa
ub
m
“Pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila
seluruh persyaratan telah di penuhi justru Zuhri Anwar
ka
menginstruksikan pencairan kredit dapat dilaksanakan
Surat
keputusan
Tanggal
30
No.
KpTS.07/Dir.02.04/
November
2011
yang
R
OPR/XI/2011
direksi
menyatakan “Penarikan rekening tabungan hanya dapat
ng
M
dilakukan dengan datang ke bank dengan menggunakan
on
Hal. 135 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
media yang di tentukan justru Zuhri Anwar, Indra dan Witri
es
ah
*
ep
dengan dokumen belum lengkap (menyusul);
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 135
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
membuat pola kredit kini dengan mekanisme nasabah
tidak di hadirkan / di datangkan ke Bank tetapi di kuasakan
pengurus
Kopkar
Pertamina
ng
kepada
sebagai
mitra
penyalur untuk menyalurkan kredit kepada karyawan
A
gu
Sebagaimana fakta persidangan;
Saksi Indra S Nasution:
o
Bahwa sesuai ketentuan akan dilakukan kerjasama bila Mitra
(Kopkar Pertamina) sudah berhadapan dengan nasabah;
Saksi Vivery Ujiastuti :
ah
o
Bahwa sesungguh nya nasabah dan pihak Bank berhadapan
ub
lik
langsung, namun dalam hal ini, semua karyawan telah
memberikan kuasa kepada Kopkar Pertamina dengan pihak
am
Bank Agro;
o
Yang melakukan analisa/ penilaian terhadap anggaran dasar
ep
kinerja usaha dan keuangan Kopkar Pertamina adalah Indra
ah
k
Nasution dan Witri Surjati dan di setujui oleh Zuhri anwar dan
kopkar dinyatakan layak sebagai mitra penyalur kredit;
In
do
ne
si
Analisa yang dituangkan dalam form penilaian No :
R
o
23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang merupakan
A
gu
ng
bukti otentik bahwa penyaluran kredit kepada karyawan
Pertamina telah disetujui oleh direktur bisnis (Zuhri Anwar).
Alek Ishak :
Sebagai petugas legal atau ADK cabang yang ditunjuk untuk
melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen
kredit telah menandatangani PPF dan PPK;
Artinya telah meloloskan pencairan kredit walaupun dokumen
lik
ah
tidak lengkap atau dokumen palsu hal ini sudah melanggar surat
edaran SE NO : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 dan SE No :
ub
m
03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012;
"Bahwa pencairan kredit hanya dapat dilaksanakan apabila
ka
seluruh persyaratan telah dipenuhi seharusnya Alek Ishak/
ep
bagian Legal tidak menandatangani PPF dan PPK, dengan
ah
demikian kredit tidak cair;
prinsip kehati-hatian Bank bukan Pemohon Kasasi:
ng
M
Perbuatan Terdakwa yang lalai sehingga terjadi pemalsuan
on
Hal. 136 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
document aplikasi kredit;
es
R
Bahwa berdasarkan fakta dan bukti ini maka yang melanggar
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 136
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Bantahan :
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa, sebagaimana bukti dan Standar Oprasional Prosedure
ng
(SOP) dalam mengumpulkan data nasabah dan menurut
keterangan saksi-saksi selama persidangan maka tanggug jawab
A
gu
Bambang
Wirawan/
nasabahyang
diterima
Accunt
Officer
mengumpulkan
dari
Pengurus
Koprasi
data
Pertamina
/Nazaruddin dan diserahkan kepada bagian Legal Kantor
Cabang/ Alek Ishak, sesuai Tupoksi;
2. Bahwa, Pemalsuan dokumen yang dilakukan Bambang Wirawan
ah
bersama dengan Nazaruddin tidak pernah disampaikan kepada
ub
lik
Pemohon Kasasi dan tanpa sepengetahuan Terdakwa/ Pemohon
Kasasi;
am
3. Bahwa, Kesaksian Bambang di pengadilan yang menyatakan
pemalsuan dokumen disuruh oleh Pemohon Kasasi adalah fitnah
ep
dan patut diduga karena unsur sakit hati sehubungan dengan ;
ah
k
“Karena sebelum kasus ini terungkap Bambang saya pindahkan
ke cabang karena tingkah lakunya membuat citra bank Agro
In
do
ne
si
R
jelek. Dengan cara meminta uang kepada nasabah atau calon
debitur. Hal ini baru saya ketahui setelah Bambang mutasi
A
gu
ng
bercabang dengan status Non job”;
4. BAP Bambang Wirawan diragukan atau palsu karena tanda
tangan Bambang di BAP bukan tanda tangannya dan tidak di
pertimbangkan Judex Facti sehingga patut diduga bertentangan
dengan pasal 242 KUHP tentang menempatkan kesaksian palsu
dibawah sumpah dalam sidang pidana ini;
5. Bahwa kesaksian ini juga tidak bernilai, karena kesakian satu
lik
ah
orang saksi tidak bernilai menurut hukum dan Judex Facti tidak
juga mempertimbangkan secara patut;
hal
ini
didukung
dipersidangan :
Saksi Nasarudin :
ka
dengan
kesaksian
saksi-saksi
ub
m
6. Bahwa,
ep
1. Bahwa rekening dibuka oleh pihak bank yaitu Bambang;
ah
2. Bahwa rekening dibuka namun tidak ditandatangani nasabah
3. Bahwa yang mengisi form-form pinjaman atau aplikasi yang
ng
M
berasal dari B. Agro diisi oleh Bambang;
on
Hal. 137 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
4. Stempel tanda tangan pengurus diserahkan kepada Bambang
es
R
yang sebenarnya;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 137
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Saksi Sadli :
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa rekening tabungan dibuka berdasarkan dokumen yang
ng
diperoleh dari Bambang;
2. Bahwa specimen tanda tangan nasabah dibawah oleh Bambang
gu
3. Bahwa selip penarikan tabungan yang diserahkan kepada Teller
Cabang Pembantu (Nana) sudah ada tanda tangan nasabah
yang diperoleh dari Bambang;
A
Bahwa, sebagaimana Tupoksi dalam hal verivikasi data nasabah
sesuai dengan SOP pencairan kredit sebagaimana diuraikan diatas
ah
maka data nasabah setelah di kumpulkan diserahkan kepada
ub
lik
bahagian legal Kantor cabang dan setelah di adakan Perjanjian Kerja
Sama dengan Kopkar Pertamina maka menjadi tanggung jawab
am
Pengurus Kopkar Pertamina UPMS-I Medan yang menyiapkan data
nasabah untuk di verifikasi;
ep
Bahwa, tidak ada bukti dan motif Pemohon Kasasi melakukan
ah
k
pemalsuan data nasabah sebagaimana pertimbangan Judex Facti;
Potensi kerugian hak social ekonomi sekitar 500 orang anggota
In
do
ne
si
R
koprasi Pertamina;
1. Bahwa, terkait dengan pertimbangan kerugian hak sosial
A
gu
ng
ekonomi sekitar 500 orang anggota Kopkar Pertamina yang
dijadikan Judex Facti dasar menambah hukuman Pemohon
Kasasi menjadi 6 (enam) tahun tidak berdasar dan bertentangan
dengan fakta hukum;
-
Bahwa, tidak ada bukti yang memberatkan Pemohon Kasasi
utamanya memperkaya diri sendir karena sebagimana
putusan Judex Facti PN Medan Pemohon Kasasi tidak ada
lik
ah
menerima sesuatu dari perkara ini. Bahwa, sesuai putusan
halaman 239 Putusan No : 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn
ub
m
yang pada pokoknya menyatakan; Menimbang bahwa
berdasarkkan fakta persidangan Terdakwa Sri Muliani tidak
ka
ada menikmati hasil Korupsi dalam pencairan dana kredit
ep
pinjaman anggota Koprasi Karyawan Pertamina UPMS-I
ah
Medan dan semua hasil Korupsi tersebut berada ditangan
Pertamina UPMS-I medan sehingga dengan demikian
tidak
dibebankan
untuk
membayar
ng
M
Terdakwa
uang
on
Hal. 138 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
pengganti;
es
R
saksi drs Khaidar Aswan selaku ketua Koprasi Karyawan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 138
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa, sebagaimana Logika Hukum jika Pemohon Kasasi
R
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
memperkaya Drs Khaidar Azwan maka tidak akan dilakukan
ng
penagihan atas kredit macet yang terjadi dan merupakan
awal terjadinya kasus, dimana nasabah yang ditagih
melakukan demonstrasi karena tidak merasa menerima kredit
A
gu
dari Bank Bri Agroniaga Tbk. Halaman 102/ saksi Kusnadi
Tarmizi,109/ saksi OK Ridho R. 94 s/d 98 Putusan No :
68/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn PN Medan;
-
Bahwa, justru Judex Facti yang merugikan hak sosial
ah
masyarakat/karyawan Pertamina dengan ikut melindungi
ub
lik
kejahatan yang di rancang oleh Kejaksaan Tinggi Medan
dengan cara antara lain;
am
-
Tidak melakukan penyitaan atas dana bank Bri Agro Niaga
Tbk yang di Take Over ke Bank ICB Bumi Putra sebesar
ep
Rp10.627.529.433.38 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh
ah
k
tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga
puluh tiga koma tiga puluh delapan rupiah) karena tidak
Tidak
memerintahkan
agar
barang
bukti
A
gu
ng
sebelumnya diperintahkan untuk disita;
-
In
do
ne
si
-
R
diakui nasabah/ debitur Karyawan Pertamina;
yang
disita
Tidak memerintahkan kepada jaksa untuk segera melakukan
penyidikan dan penyelidikan atas keterlibatan Direktur Bisnis
bank Agro Niaga /Zuhri Anwar, H. Harianto dkk yang nyata –
nyata dalam berkas perkara ini merupakan pihak yang harus
dimintakan pertanggung jawaban hukum;
2. Bahwa, terjadi Inkonsistensi
dalam pembuktian pertanggung
lik
ah
jawaban tentang hak sosial 500 anggota Kopkar Pertamina
apakah perbuatan Pemohon kasasi atau perbuatan Judex Facti
ub
m
yang melindungi Kejahatan ??? ;
3. Berdasarkan fakta ini maka tidak ada kerugian sosial yang
ka
ditimbulkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi,karena tidak ada
ep
perbuatan melawan hukum yang disengaja dilakukan Pemohon
ah
Kasasi;
Terdakwa patut diperberat sebagaimana akan disebutkan dalam
A
Korupsi
pada
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
on
gu
Pidana
Hal. 139 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
ng
M
amar putusan dengan demikian putusan tersebut Pengadilan Tindak
es
R
24. Dengan alasan tersebut diatas, pidana badanyang dijatuhkan kepada
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 139
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
4 Januari 2016 diubah
R
68/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn Tanggal
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
khusunya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
ng
Bantahan ;
Bahwa, berdasarkan bukti dan fakta diatas dan tidak ada
Kewenangan dan Tupoksi Terdakwa /Pemohon Kasasi sebagaimana
gu
pertimbangan Judex Facti sehingga tidak berdasar hukuman
Pemohon Kasasi di perberat;
ah
A
Bahwa, sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini
maka
dasar pertimbangan Judex Facti bersumber dari Rekayasa
keterangan
saksi-saksi,
bukti
sehingga
putusan
Judex
Facti
ub
lik
bersumber dari suatu Kepalsuan Intelektual;
25. Bahwa Pemohon Kasasi dengan demikian tidak sependapat dengan
am
pertimbangan Judex Facti tentang Penerapan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
ep
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
ah
k
Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang
nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi
In
do
ne
si
Pidana
R
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH-
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
A
gu
ng
KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.
Halaman 102 putusan ;
Bantahan;
1. Bahwa, dengan demikian penerapan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-
lik
ah
Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak
pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUH Pidana Jo Pasal
ketentuan dalam Undang-Undang
ub
m
64 ayat (1) KUH-Pidana
Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP tanpa ada Perbuatan Pidana yang
ka
didasarkan kepada Kewenangan dan Tupoksi yang ada pada
ep
Pemohon Kasasi atas Perjanjian Kredit, Verifikasi Nasabah,
R
harus dibatalkan;
2. Bahwa, Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada
ng
M
Pemohon Kasasi (Sri Muliani) dalam dakwaan primer pasal 2
on
Hal. 140 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ayat (1) Jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
es
ah
Penandatangan PPF dan PPK tidak berdasar sama sekali dan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 140
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP oleh Judex Facti dinyatakan Dakwaan Primair
ng
terbukti dan dengan demikian Dakwaan Subsidair dan Lebih
Subsidair tidak perlu dipertimbangkan sebagaimana
A
gu
unsur-unsur sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
terdiri dari
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara;
turut melakukan;
Ad.1. Unsur setiap orang;
ub
lik
ah
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau
am
Bahwa tentang unsur “setiap orang” yang uraiannya antara lain ;
“Menimbang bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum
ep
adalah subjek hukum yang mampu menyandang dan kewajibannya
ah
k
serta cakap bertindak dihubungkan dengan keterangan saksi,alat
bukti,keterangan saksi ahli ,pada unsur-unsur dakwan dan hasil
In
do
ne
si
R
pemeriksaan selama persidangan nyata-nyata Judex Facti telah
keliru menerapkan dakwaan ini ,dengan demikian unsur setiap orang
A
gu
ng
tidak terpenuhi “;
Bahwa Pemohon Kasasi
tidak sependapat dengan uraian
pertimbangan Hukum pembuktian unsur “Setiap Orang“ sebagaimana
diuraikan Judex Facti, dengan alasan hukum ;
•
Bahwa, selaku kepala cabang pembantu tidak mempunyai
kewenangan yang melekat sebagai pemutus wewenang kredit
(Pdwk) untuk kredit dalam perkara ini;
Bahwa dengan hanya merujuk kepada ditanyakan identitasnya
lik
ah
•
dan kemudian membacakan identitas Terdakwa/ Pemohon
ub
m
Kasasi dalam persidangan oleh Jaksa, kemudian dipergunakan
Hakim sebagai alasan unsur setiap orang telah terpenuhi adalah
ka
menyesatkan dan terkesan pembuktian hukum perkara ini tidak
ep
bernilai secara hukum;
ah
Bahwa, atas unsur setiap orang dalam penerapan hukum harus
R
meliputi bagian inti dari pasal ini yang meliputi ;
es
1. Melawan hukum;
on
Hal. 141 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 141
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dapat merugikan keuangan negara, atau prekonomian negara.
R
3.
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
(Prof Dr. A. Hamzah, Pusat studi Hukum Pidana Universitas Tri
ng
Sakti; hal. 118);
•
Dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor dengan jelas diterangkan
A
gu
apa yang dimaksud “setiap orang” adalah ; Setiap Orang yang
•
secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau prekonomian Negara;
Bahwa, unsur setiap orang dalam dakwan primer sebagaimana
ah
pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 undang-undang Nomor 31 tahun
ub
lik
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukan delik
Inti (bestandeel delict) tapi merupakan elemen delik yang
am
merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan
tindak
pidana
yang
pembuktiannya
bergantung
pada
ep
pembuktian delik intinya, sehingga element delik ini tidak dapat
pertama
atas
perbuatan
sebagaimana
•
R
pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini;
dimaksud
dalam
In
do
ne
si
ah
k
berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur
Bahwa, sesuai fakta persidangan ; Permohonan Kredit dibuat,
A
gu
ng
ditanda tangani dan dikirim
oleh Ketua Koprasi Karyawan
Pertamina UPMS-I Medan kepada PT. Bank Bri Agro Niaga
selanjutnya di proses sesuai kewenangan petugas dari bank Bri
Agro Niaga
sesuai Tupoksi yang akan diuraikan dalam Job
Disk PT. Bank Bri Agro Niaga dan ditemukan fakta;
-
Bahwa yang menanda tangani Perjanjian Kerja sama
Penyaluran Kredit adalah Direktur Bisnis PT. Bank Bri Agro
Medan
sesuai
Perjanjian;
-
Bahwa,
terkait
BA/SP.28/Dir.04/
ub
m
tanggal 14.08.2012 ;
lik
ah
Niaga dan Ketua Koprasi Karyawan Pertamina UPMS-1
kewenangan
pemeriksaan
VIII/2012
dokument
ka
nasabah adalah tugas Bambang dan kemudian di serahkan
ep
kepada bahagian Legal dan ADK Cabang saudara Alex
Bahwa ,sesuai bukti Surat Kuasa Direktur Bisnis Bank BRI
R
-
Agro Niaga kewenangan pemberian kredit diberikan kepada
on
Hal. 142 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Desember 2012 (Surat
es
ah
Ishak;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 142
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Kuasa No:226/SK-Dir.04/XII/2012) sesudah terjadi kredit
macet;
ng
• Bahwa perjanjian kredit dan cessie dengan nasabah atau
karyawan
dilakukan
oleh
pengurus
Kopkar
Pertamina
gu
berdasarkan Surat Kuasa Direktur Bisnis Bank Agro Niaga (Zuhri
A
•
Anwar);
PDWK yang ditunjukkan kepada Pemohon Kasasi merupakan
batas atau limit kredit yang diberikan kepada kantor cabang
pembantu dan kewenangan ini baru bisa dijalankan jika ada surat
ah
kuasa dari Direktur Bisnis Bank BRI Agro niaga sebagaimana
ub
lik
pernyataan dari saudara Alek Ishak selaku legal bank Agro
cabang Medan di persidangan "Bahwa kepala cabang pembantu
am
tidak berwenang untuk memberikan kredit tanpa adanya surat
kuasa dari Direktur Bisnis Bank BRI Agro Niaga";
Bahwa, sesuai pertimbangan hukum halaman 215 alinea 1;
ep
•
ah
k
Pemohon Kasasi sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya
terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi
In
do
ne
si
R
sebagaimana dalam surat dakwaan” dengan demikian tidak ada
kejelasan dan ketegasan pembuktian dalam perkara ini sehingga
A
gu
ng
dengan demikian ada keraguan Hakim dalam menentukan unsur
Setiap
Orang
sebagaimana
uraian
diatas
yang
harus
membuktikan terlebih dahulu perkara pokoknya;
•
Bahwa, dengan demikian terbukti Pengadilan Tipikor jelas
menyatakan
akan
mempertimbangkan
mengenai
beberapa
perbuatan yang masih harus dibuktikan, dicermati, ditelaah
dikaitkan dengan bukti-bukti yang sah lainnya, apakah perbuatan
lik
ah
ini memenuhi kriteria sebagai pembuktian unsur inti dari pasal 2
ayat (1) UU Tipikor;
Bahwa, dengan demikian Pemohon Kasasi selaku Kepala
ub
m
•
Cabang Pembantu Bank Bri Agroniaga Tbk atas
unsur setiap
ka
orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
ep
Ad.2 Pembuktian Unsur secara melawan hukum ;
ah
Bahwa, Pemohon Kasasi menolak dan tidak sependapat dengan
melawan hukumsehubungan dengan tidak ada pembuktian mendasar
ng
M
tentang Sifat melawan Hukum secara Meteril. Tidak ada penjelasan
on
Hal. 143 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
sifat melawan hukum Materil diuraikan yang dilakukan oleh Pemohon
es
R
pertimbangan hukum Judex Facti menyangkut Pembuktian Unsur
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 143
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
tuntutan;
R
Kasasi, sehingga jelas ada keraguan Hakim dalam menjatuhkan
Melawan
hukum
secara
Materil
ng
Pengertian
beberapa
ahli
merumuskan pandangan bahwa telah mengenyampingkan Azas
Legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, karena pengertiannya tidak
gu
sesuai dengan Rasa Keadilan;
Bahwa hanya oleh karena sudah memenuhi unsur delik Materil
A
Hakim menyatakan sudah terpenuhi unsur kerugian negara atau
prekonomian Negara;
ah
Bahwa, analisa Hakim yang tidak merumuskan secara tegas sebagai
ub
lik
tindak pidana formil merupakan analisa menyesatkan. Hakim harus
membuktikan dalam analisa Yuridisnya bahwa pasal 2 ayat (1)
am
mencakup 3 unsur yaitu ;
1. unsur barang siapa;
ep
2. unsur melawan hukum;
ah
k
3. unsur dapat merugikan keuangan atau prekonomian Negara;
Bahwa, ketiga unsur tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum,
In
do
ne
si
R
Jika Hakim menyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana
Formil,maka terjadi kerancuan,sebab tindak pidana formil atau “Delik
A
gu
ng
formil” adalah jenis delik pidana yaitu lawan dari “Delik materil”;
Delik formil terikat dengan perilaku melawan hukum, sementara delik
materil terkait dengan unsur melawan hukum dan akibat tindakan
melawan hukum (dapat merugikan keuangan negara);
Dengan minimnya beban pembuktian ini maka Hakim dapat bertindak
semena-mena, analisa litratur diterjemahkan secara sempit dengan
mengriminilisasi Pemohon Kasasi dengan menghukum orang yang
lik
ah
belum tentu dapat dihukum, dengan menyembunyikan kalimatkalimat yang dapat membebaskan Pelaku Sesungguhnya dengan
ub
m
merangkai kata-kata yang menguntungkan Jaksa Penuntut;
Bahwa, rumusan korupsi sebagai extra ordinary crime tanpa limitasi
ka
manusia dan kemanusiaan, akan merugikan kita sebagai negara
ep
hukum;
ah
Bahwa dengan demikian Hakim menjadi sulit merumuskan Rasa
hukum sebagaimana sifat Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat (1)
on
Hal. 144 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
UU Tipikor ini;
es
R
Keadilan Masyarakat yang merupakan Implementasi dari cita-cita
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 144
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi menolak pertimbangan
hukum Judex Facti
ng
uraian ;
tentang Unsur Melawan Hukum ,sebagaimana
1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan
A
gu
hukum Judex Facti/Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi
Medan yang didasarkan kepada Pertimbangan Pengadilan
Tipikor Medan karena telah membuat putusan yang tidak cermat,
teliti sehubungan dengan fakta persidangan atas keterangan
saksi-saksi, bukti dan keterangan ahli;
bukti
surat
dan
keterangan
saksi-saksi
tidak
ditemukan
ub
lik
ah
2. Bahwa, Pemohon kasasi sesuai bukti dalam persidangan tentang
Kewenangan atas kredit macet ini, sehingga bagaimana dapat
am
melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja. Sengaja
dalam arti mengetahui dan memahami tentang apa yang dia
ep
perbuat sebagai sebuah perbuatan melawan hukum;
atau suatu korporasi;
Bahwa, Pemohon Kasasi sama sekali tidak benar, tidak berdasar
R
•
In
do
ne
si
ah
k
Ad. 3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
hukum. “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu Korporasi”
bukti-bukti
A
gu
ng
berdasarkan
serta
kesaksian
persidangan;
•
saksi-saksi
dalam
Bahwa proses kredit telah dijalankan sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama dan surat kuasa Direktur Bisnis Bank BRI Agro Niaga Tbk
Medan dengan pengurus Kopkar Pertamina UPMS I Medan;
•
Bahwa, jangka waktu Perjanjian Kerjasama Kredit akan berakhir
tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan 14 Agustus
Tahun) sebagaimana fakta bukti pasal; 15 PKS Jo pasal; 3 ayat (3)
lik
ah
Ketentuan Umum Kredit Karyawan :Jangka waktu Kredit Karyawan
maksimal 5 (lima) tahun sehingga keliru Pertimbangan Judex Facti
ub
m
2017 (lima
atas kerugian negara karena perjanjian kredit yang belum berakhir;
ka
•
Bahwa dengan demikian tindakan Jaksa Penuntut Umum melakukan
ep
Dakwan kepada Pemohon Kasasi atas perjanjian kerja sama yang
ah
belum berakhir adalah tidak sesuai dengan UU;
Pertamina adalah ketentuan hukum yang mengikat bagi mereka sesuai
on
Hal. 145 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
dengan perinsip-perinsip hukum, bahwa perjanjian yang dibuat dan
es
R
Perjanjian Kerja Sama antara PT. Bank Bri Agroniaga dan Kopkar
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 145
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
ditanda tangani merupakan UU bagi mereka yang membuat nya, sesuai
hukum perjanjian 1320 KUHPerdata;
ng
Karateristik unsur pidana di Indonesia telah menempatkan unsur yang
esensinya dalam suatu perumusan delik, kerap menempatkan sebagai
perbuatan yang pragmatis untuk menentukan dipidana atau tidaknya
gu
seorang Terdakwa;
Perbuatan Pemohon Kasasi yang dapat dipidana sesuai ketentuan yang
bukan terhadap akibat perbuatannya sebagai bentuk dari delik materil;
Sebagai Delik Formil konsekuensi hukumnya adalah bahwa seorang
penuntut
umum
wajib
membuktikan
unsur
ub
lik
ah
A
didakwakan dan dirumuskan sesuai bunyi pasal yang mengaturnya
esensinya
dari
“Strafbarehendeling” atas perumusan ketentuan yang didakwakan
am
tersebut,begitu pula pembuktian terhadap unsur yang merupakan sarana
pengunaan Strafbarhandeling tersebut;
ep
Ad.4.Unsur-unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
ah
k
Negara;
R
keterangan saksi-saksi, sebagaimana :
In
do
ne
si
Bahwa, Pemohon Kasasi berdasarkan fakta dan bukti hukum diatas,
1. Bahwa PPF dan PPK dibuat setelah dokumen kredit di verifikasi dan
A
gu
ng
dinyatakan telah sesuai dengan persyaratan kredit oleh bagian Legal
dan ADK Cabang;
2. Bahwa persetujuan PPF dan PPK bukan kewenangan Pemohon
Kasasi tetapi kewenangan
pimpinan
cabang
(Erwin
Irnanda)
sebagai pejabat tertinggi yang menandatangani PPF dan PPK;
3. Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dilakukan oleh Legal
lik
4. Proses pencairan kredit sampai dengan uang pencairan di Take Over
ke Bank Bumiputera (tahap I) dan tahap II sampai dengan tahap IV
uang pencairan diambil pengurus Kopkar Pertamina di cabang Imam
ub
m
ah
dan ADK Cabang;
Bonjol, tidak diambil oleh Pemohon Kasasi, tetapi dicairkan atas
ka
dasar PPF dan PPK serta ada Speciment tanda tangan pejabat Bank
ep
di bank Indonesia yang berwenang dalam hal pencairan dana;
ah
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak menerima imbalan dalam bentuk
Aswan tanggal 12 Oktober 2015 dan sesuai pertimbangan Hakim;
ng
M
Dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan negara tidak
on
Hal. 146 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
terbukti secara sah dilakukan oleh Pemohon Kasasi.
es
R
apapun dalam proses kredit ini sebagaimana surat peryataan Khaidar
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 146
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa untuk memudahkan membuat pertimbangan Pemohon Kasasi
R
•
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
menampilkan Tupoksi Bank Agro dalam setiap jenjang, sebagai
ng
berikut ;
1. Tugas Bank Agro Pusat
Kredit Karyawan Kopkar Pertamina merupakan kewenangan Divisi
gu
Kemitraan Pusat karena:
A
1. Merubah
usulan
kredit
dari
Executing
Chanelling;
2. Menyetujui Jumlah Kredit Rp. 25 milyar ;
dirubah
menjadi
ah
3. Melakukan Analisa Kelayakan terhadap Kopkar pertamina;
ub
lik
4. Membuat Pola kredit karyawan tidak dihadirkan di bank Agro;
5. Membuat kebijakan yaitu Penanda tanganan Perjanjian kredit
am
dilakukan oleh Pengurus Kopkar dengan Debitur (biasanya fihak
bank dengan debitur... agar keberadaan debitur dapat diketahui) ;
ep
6. Menunjuk Pengurus Kopkar Pertamina sebagai fihak Bank
ah
k
AGRO untuk penyaluran Kredit;
R
Pengurus Kopkar pertamina;
8. Menyetujui
adanya
penyimpangan
Dana
A
gu
ng
dokumen menyusul satu bulan kemudian;
In
do
ne
si
7. Membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bank Agro dengan
dapat
dicairkan
9. Melakukan Pengawasan sejak dari proses awal sampai dengan
Pencairan dana oleh bagian SKY;
2. PENGURUS Kopkar Pertamina;
1. Mewakili Bank Agro menyalurkan kredit kepada karyawan Kopkar
Pertamina;
4. Melakukan Perjanjian Kredit, Cassie antara Pengurus Kopkar
sebagai fihak Bank Agro dengan Karyawan Kopkar sebagai
Nasabah;
ka
3. Tugas Bank Agro Cabang;
ub
m
ah
3. Lihat Perjanjian Kerjasama (PKS);
lik
2. Lihat Surat Kuasa;
ep
1. Memverifikasi Data /memasukkan Data nasabah ke sistem
Saudara Alex (Pejabat
pemegang Pasword untuk
R
dan ADK
Verifikasi Data Nasabah Bank Agro Cabang dan Capem) (sesuai
on
Hal. 147 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
keterangan Kepala Cabang Erwin Irnanda pada persidangan);
es
ah
jaringan komputer Bank Agro yang dilakukan oleh bagian Legal
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 147
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
2. Membuat form SPPK, CASSIE, Perjanjian Kredit antara Fihak
Bank (Pengurus Kopkar) dengan Nasabah (Karyawan Kopkar
ng
Pertamina) oleh saudara Alex;
3. Meminta Uang Kepusat (bagian Trisuri) untuk proses Pencairan
gu
Kredit Kopkar Pertamina (Kewenangan Pimpinan Cabang Erwin
Irnanda);
A
4. Penyerahan fisik uang kepada pengurus Kopkar (sesuai
keterangan saksi Kopkar Pertamina);
5. Tempat Penyimpanan seluruh Dokumen Kredit Kopkar Pertamina
ah
UPMS-I Medan adalah di kantor Cabang Imam Bonjol.
Pengawasan
terhadap
Proses
ub
lik
6. Melakukan
Kredit
Kopkar
Pertamina sampai dengan Pencairan oleh Bagian Pengawasan
am
Cabang;
7. Kantor Cabang Pembantu merupakan Tanggung Jawab Kantor
ep
Cabang karena Kedudukan Kantor Cabang Pembantu berada
ah
k
langsung dibawah Kantor Cabang, hal tersebut dapat dilihat pada
Bagan Organisasi dimana
KCP setara dengan Oprasional
In
do
ne
si
R
Cabang dan Marketing Cabang serta seluruh oprasional kredit
Kantor Capem dari Verifikasi Data sampai dengan Pencairan
A
gu
ng
dilakukan di kantor Cabang dan Laporan Tahunan KCP Bersatu
Dengan Kantor Cabang. artinya KCP Tidak Mempunyai Laporan
Tahunan Bank;
4. Tugas Bank Agro Cabang Pembantu;
1. Menerima Dokumen Karyawan dari Kopkar Pertamina (tugas
AO);
2. Melakukan scoring terhadap karyawan / debitur (tugas AO);
lik
ah
3. Membuat PPF dan PPK (syarat harus sudah diverifikasi secara
komputer parameter online bank Agro oleh bagian ADK Kantor
ub
m
Cabang oleh saudara Alex) dan ditanda tangani oleh: Bambang,
Alex, Harianto, Islah, Sri Muliani, Erwin Irnanda;
ka
4. Penanda Tanganan SPPK;
ep
5. Membuka Tabungan Karyawan (CS : Nana);
terbukti Pemohon Kasasi tidak ada
R
Cabang Pembantu diatas
kewenangan membuat Perjanjian Kredit,Memberi surat kuasa
ng
M
menyalurkan kredit,memverifikasi data nasabah,menentukan pola
on
Hal. 148 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
kredit Chenneling yang merupakan awal terjadinya kejahatan;
es
ah
Bahwa, ketiga Tupoksi Kantor Pusat,Kantor Cabang dan Kantor
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 148
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Bahwa, sesuai ketentuan hukum pasal 1 ayat 1 KUHP tentang;”
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum melainkan atas kekuatan
pidana
dalam
undang-undangyang
ng
ketentuan
ada
terdahulu
daripada perbuatan “perbuatan yang belum ada UU yang
mengaturnya atau dalam perkara ini belum ada Surat kuasa yang
gu
menjadi dasar pemidanaan bagi Pemohon Kasasi sebagaimana di
persyaratkan UU. Bahwa pasal 18 ayat (2) UU No 39 tahun 1999
A
menyatakan ; “Setiap Orang Tidak Boleh Dituntut Untuk Dihukum
Atau Dijatuhkan Pidana Kecuali Berdasarkan Suatu Peraturan
ah
Perundang-Undangan Yang Sudah Ada Sebelum Tindak Pidana
ub
lik
Dilakukan” Ketentuan hukum ini mengacu kepada Surat Kuasa yang
diberikan kepada Pemohon Kasasi oleh Direktur Bisnis PT. Bank
am
Bri Agroniaga yang diberikan setelah tindak pidana Korupsi terjadi;
Pertanggung Jawaban Pidana ;
ep
1. Bahwa, pertanggung jawaban pidana harus benar-benar dapat
ah
k
dibuktikan kesalahan sesuai pasal yang di tuduhkan disertai alat
bukti yang sah dan keterangan saksi-saksi yang berkualitas dan
In
do
ne
si
R
tidak didasarkan atas balas dendam;
2. Bahwa, selain uraian diatas perlu ditelaah, meluruskan
A
gu
ng
kekeliruan konsep pemahaman tentang pertanggung jawaban
pidana terhadap delik formil yang berbentuk subsidairitas ini;
3. Bahwa, antara fakta dan Strafbarehandelius dari kasus yang
didakwakan primer kepada Pemohon Kasasi (vide pasal 2 ayat
(1) UU Tipikor yang perlu diperhatikan adalah :
a. Apakah benar Pemohon Kasasi secara Formil melakukan
perbuatan melawan hukum (formeel wederrechtelijk) dengan
Judex Facti ;
Pemohon
Kasasi
menandatangani
beberapa
ub
m
b. Perbuatan
sebagaimana diuraikan
lik
ah
rangkaian perbuatan dengan cara
dokumen resmi dikeluarkan Bank BRI Agro Niaga kelengkapan
ka
administrasi nasabah yang diajukan saksi Bambang Wirawan
ep
adalah hasil verifikasi bahagian Legal Bank dan kemungkinan
ah
ada motif balas dendam karena Pemohon Kasasi sebelumnya
nasabah atas pelayanan nasabah;
ng
M
c. Apakah Hukum Adminstrasi Negara yang berkembang lebih
on
Hal. 149 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
dahulu tidak bisa di terapkan untuk Tupoksi Pemohon Kasasi
es
R
memindahkan Bambang Wirawan, karena laporan negative dari
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 149
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
atau apakah Perjanjian Kerjasama antara bank Bri Agro Niaga
dan Kopkar Pertamina tanggal 14 Agustus 2012 s/d November
,tanggung jawab Pemohon
ng
2017 yang belum jatuh tempo
Kasasi ?;
A
gu
4. Bahwa, Perlu diingatkan bahwa rumusan pasal 2 UU Tipikor ini
pembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggung jawaban
pidana berdasarkan “ Mateeriele Fiet” sebagai Delik campuran
saja,tetapi tetap harus dilandaskan kepada prinsip pertanggung
jawaban “Geen Straf Zondw Schuld”;
maupun
Culpa
(kelalaian)
dengan
perinsip
“formeele
ub
lik
ah
5. Apakah Schuld (kesalahan) berupa opzet (kesengajaan)
wederrechtelijkheid“ dan alasan penghapusan pidana dari
am
prinsip Materi wedeerrechtelijk heid
sebagai amanat dari
Substantif UU Tipikor, mengingat konteks Normatif UU Tipikor
ep
hingga kini tetap memberikan makna Eksetensif dari perbuatan
ah
k
melawan hukum sebagai Formale maupun Matri Wederreht
telijk heid;
In
do
ne
si
R
Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum diatas akan lebih
berakhlak dan dapat diterima masyarakat jika kemudian Hakim
A
gu
ng
Agung Mahkamah Agung RI “Melakukan trobosan hukum dengan
membebaskan Pemohon Kasasi dari segala Tuduhan yang tidak
merupakan Kewenangan dan tidak merupakan tanggung jawab nya
sebagai Kepala Cabang Pembantu Bank Bri Agroniaga Tbk;
Ad.5.Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau
turut
serta
melakukan perbuatan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Bahwa, dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti
dan penafsiran pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai
lik
ah
rumusan
berikut ;
Bahwa terkait peranan dan kedudukan Pemohon Kasasi dalam
ub
m
-
memberikan
proses kredit ini adalah pihak yang menjalankan fungsi Bank
ka
dalam hal memasarkan produk perbankan layaknya menjalankan
ep
tugas marketing. Bahwa kedudukan dan kapasitas Pemohon
ah
Kasasi tidak dapat dijadikan sebagai pemutus,penentu kebijakan
memalsukan data / dokument nasabah, termasuk mencairkan
ng
M
dana karena tidak ada Spaciment tanda tangan di Bank
on
Hal. 150 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Indonesia untuk pencairan kredit tersebut;
es
R
untuk membuat Perjanjian Kerja Sama,menentukan pola kredit,
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 150
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa, tugas memverifikasi data nasabah membuat PPP dan
R
-
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
PPK termasuk dokument yang sudah di buat oleh bahagian Legal
ng
Kantor Cabang Bank BRI Agro Niaga, termasuk jumlah kredit
yang cukup besar sehingga tidak ada kemampuan Pemohon
gu
Kasasi melakukan sebagaimana tuduhan Jaksa Penuntut yang
A
-
dijadikan pertimbangan Judex Facti;
Bahwa, yang dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah
siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang
siapa yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat pada
-
Yang menyuruh melakukan ; doen pleger adalah seseorang yang
ub
lik
ah
perumusan delik;
berkehendak untuk melakukan suatu delik tidak melakukannya
am
sendiri akan tetapi menyuruh orang lain;
-
Orang yang turut melakukan menurut Prof Simon ialah bahwa
ep
orang yang turutmelakukan harus memenuhi syarat sebagai
ah
k
pelaku menurut ketentuan UU;
-
Turut melakukana terjadi apabila beberapa orang melakukan
In
do
ne
si
R
delik.... (Vide Prof. Satochid Kartanegara, SH” Hukum Pidana
Kumpulan Kuliah Bagian 2, Balai Lektur Mahasiswa hal. 5;
Pemohon
Kasasi
A
gu
ng
Bahwa,
berdasarkan
uraian
diatas
dan
sebagaimana fakta dalam persidangan, sebagaimana uraian dibawah
ini :
-
Bahwa, pencairan tahap I diproses dengan dokumen karyawan
tidak lengkap dan digunakan untuk Take Over ke Bank
Bumiputera atas persetujuan Direktur bisnis Bank Bri Agroniaga
/Zuhri Anwar;
Bahwa
dokumen
karyawan
yang
diterima
Bambang
lik
ah
-
dari
Nazaruddinditeruskan kepada bagian Legal dan ADK Cabang;
Bahwa dokumen tahap II sampai dengan IV yang diterima
ub
m
-
Bambang dari Nazaruddin telah dinyatakan lengkap oleh bagian
secara kolektif;
ah
-
ep
ka
legal dan Adk cabang, baru kemudian diproses PPF dan PPK
Bahwa, bahagian legal dan adk cabang menyiapkan dokumen
Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menjanjikan kepada Saksi
ng
M
Khaidar Aswan. Take Over diproses sebelum akhir Agustus 2012
on
Hal. 151 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
tetapi Witri dan Indra Nasution yang menjanjikan bahwa
es
-
R
penyiapan kredit seperti SPPK, Perjanjian Kredit dan Cessie;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 151
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
pelunasan ke Bumi Putra dilakukan di bulan Juli 2012 (lihat
Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 17 Juli 2012 tentang
ng
rencana tindak lanjut poin 3);
-
Bahwa surat pernyataan pengurus kopkar Pertamina untuk
A
gu
melengkapi dokumen tahap I dibuat sebelum proses pencairan
kredit tahap pertama dijalankan.Surat pernyataan tersebut dibuat
atau di konsep oleh divisi kepatuhan bank Agro Kantor Pusat dan
dikirim ke Medan Untuk ditandatangani oleh pengurus koperasi
Pertamina bersamaan dengan Perjanjian Kerjasama dan surat
-
Dengan
demikian
surat
pernyataan
tersebut
bukan
ub
lik
ah
kuasa (surat pengantar terlampir);
permintaan Pemohon Kasasi
atas
tetapi atas permintaan Direktur
am
Bisnis sebagai syarat untuk pencairan tahap I (format penilaian
kelayakan Halaman 8);
tidak ada kerja sama dengan
ep
Bahwa, atas uraian diatas Pemohon Kasasi
ah
k
Bambang, Drs Khaidir Aswan/Ketua Kopkar Pertamina melakukan Tindak
In
do
ne
si
Analisa Yuridis;
R
Pidana Korupsi sebagaimana Pertimbangan Judex Facti;
Putusan Atas Dasar Rekayasa /Kejahatan Intelektual;
A
gu
ng
Penggunaan analisa Yuridis yang menyesatkan oleh Judex Facti telah
mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi. Pertimbangan hukum yang
dibuat secara sepihak dengan mengabaikan keberatan Pemohon Kasasi yang
disampaikan diatas, bukti-bukti Pemohon Kasasi khususnya Surat Kuasa
Pemohon Kasasi dari Direktur Bisnis Bank Bri Agroniaga Tbk yang akan
membuktikan tidak ada bukti kejahatan/ atau kwalifikasi dengan sengaja
lik
Tempus Delicti perkara ini sehingga membuktikan tidak ada Objektifitas dari
Judex Facti dalam mengambil keputusan. Bahwa, sesuai pemeriksaan awal
ub
sampai dengan akhir perkara ini Pemohon Kasasi tidak ada memperkaya diri
sendir, sehingga kemudian Pemohon Kasasi memperkaya orang lain adalah
tidak masuk akal secara Logika Hukum;
Bahwa, perlu dicermati Peran Mafia Hukum dalam Putusan ini sudah dapat
ep
ka
m
ah
melakukan perbuataan melawan hukum yang dapat dilakukan sebagaimana
dilihat dan dirasakan namun Pengaduan Pemohon Banding selama ini masih
kepercayaan dan keyakinan Pemohon Kasasi atas Lembaga Mahkamah Agung
akan memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai arah Reformasi
on
Hal. 152 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
RI yang
es
R
berproses, sehingga kebenaran yang hakiki pasti akan datang sesuai
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 152
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Hukum yang dicanangkan Pemerintah dan Mahkamah Agung, sehingga akan di
peroleh putusan yang Hukum Konstruktif, Objektif dan memenuhi rasa keadilan.
ng
Judex Facti Telah Salah Menghukum Pemohon Kasasi Atas Kesalahan Yang
Bukan Dia Perbuat;
Bahwa berdasarkan Kebijakan Bank Bri Agroniaga Tbk atas bukti Perjanjian
gu
Kredit,Penetapan Pola Chenneling,Pencairan Tahap I Take Over kredit Kopkar
Pertamina di Bank ICB Bumi Putra dan berdasarkan Surat Kuasa kepada
A
Pengurus Kopkar Pertamina untuk memverifikasi data nasabah, penyaluran
kredit, kewenangan mencairkan sesuai speciment tanda tangan di Bank
ah
Indonesia dan adanya Rekayasa Pemeriksaan
dan perlindungan Direktur
ub
lik
Bisnis Bank Agro/Zuhri Anwar oleh Jaksa Penuntut dan verifikasi PPF, PPK
untuk pencairan tahap II, III dan IV yang dilakukan bagian Legal, kepala Cabang
am
dan pejabat Bank Kantor Pusat, didukung dengan bukti Surat Kuasa Pemohon
Kasasi yang diberikan tanggal 19 Desember 2012 / jauh setelah kredit dicairkan/
ep
pada bulan September sampai dengan Nopember 2012 maka tidak berdasar
ah
k
Pemohon Kasasi melakukan Korupsi sesuai tuntutan;
Hakim/ Judex Facti Pengadilan Negeri Medan Di Laporkan Ke Komisi Yudisial;
In
do
ne
si
R
Bahwa, Rekayasa Tupoksi Pemohon Kasasi, Pengelapan Barang Bukti, tidak
disitanya dana Bank Bri Agro Niaga di Bank ICB Bumiputra, BAP Bambang
A
gu
ng
yang dipalsukan, dan mengunakan kesaksian Bambang/ saksi satu orang
sebagai pertimbangan hukum dan tidak pertimbangkan kesaksian saksi-saksi
secara objektif oleh Judex Facti sangat merugikan Pemohon Kasasi dan saat
ini sudah dilakukan perlawanan dengan melaporkan Judex Facti PN Medan
kepada Komisi Yudisial No : 0568/V/2016/P tanggal 18 Mei 2016;
Menggali Kebenaran Secara Maksimal;
lik
Motif Penentuan pola kredit Chenneling, Surat Kuasa kepada Pengurus Kopkar
Pertamina, Penyitaan dana di ICB Bumi Putra, Pelaku pemalsuan data
ub
nasabah, PPF dan PPK, Surat Kuasa Pemohon Kasasi, pertanggung jawaban
Speciment tanda tangan dalam pencairan, kesaksian Bambang tanpa didukung
bukti lain, lembar scooring, dll menunjukkan tidak ada usaha maksimal dari
Judex Facti menggali kebenaran menurut hukum akan mematikan semangat
ep
ka
m
ah
Bahwa, Judex Facti tidak mempertimbangkan barang bukti yang digelapkan,
Reformasi Hukum sehingga sebagaimana pemikiran para penegak hukum yang
memiliki sandaran nilai kebenaran dan keadilan akan menimbulkan kekusutan
on
Hal. 153 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
Moral (moral hazard) dan mematikan akal sehat (de death of cammon sense)
es
R
salah satunya kami muat sebagai berikut ; “Penegakan hukum yang tidak
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 153
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Kompas Selasa 10 Mei 2016 halaman 6 yang ditulis oleh Artidjo Alkostar (Hakim
Agung, Ketua Kamar Pidana MA-RI; Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta)”;
kemudian
atas
rangkaian
tindakan
Judex
ng
Bahwa
Facti
yang
tidak
mempertimbangkann keberatan Pemohon Kasasi mohon Hakim Agung
Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Judex
gu
Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan dan Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Medan, karena tidak memenuhi syarat formil dan
A
materil dan khilaf dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada
ah
rekayasa dan berasal dari satu produk kepalsuan intelektual;
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum
ub
lik
dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar
am
mengenai pembuktian unsur-unsur tidak pidana dari dakwaan Penuntut Umum
berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan
ep
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
ah
k
“Dengan melawan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamsama”;
In
do
ne
si
R
Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi, bahwa Terdakwa tidak turut
bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Negara in casu, tidak dapat
A
gu
ng
dibenarkan, karena walaupun terjadinya kontrak/ perjanjian kredit dengan pola
cahnneling antara Direktur bisnis Bank BRI Agroniaga Tbk, dengan pengurus
Koperasi karyawan Pertamina bukan tanggungjawab dan perbuatan Terdakwa,
tetapi dokumen-dokumen aplikasi kredit yang seharusnya oleh Terdakwa
dicegah untuk dilanjutkan ke Kantor Cabang BRI Agroniaga Tbk, tidak
dilakukan, tetapi oleh Terdakwa dibiarkan dikirim ke Kantor Cabang BRI
lik
mengakibatkan terjadinya kredit macet in casu;
Bahwa karenanya harus dinyatakan bahwa alasan Judex Facti/
ub
Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Judex Facti/ Pengadilan
Negeri Medan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan
terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan
mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan,
ep
ka
m
ah
Agroniaga Tbk, sehingga dokumen-dokumen yang tidak sah tersebut akhirnya
kepastian, hukum dan kemanfaatan pemidanaan a quo terhadap Terdakwa,
ng
Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi dan Judex Facti / Pengadilan
on
Hal. 154 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai
es
menurut hukum;
R
karenanya permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 154
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
penilaian hasil pembuktian yang besifat penghargaan tentang suatu kenyataan,
keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada
ng
tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak
diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
gu
UU dan apakah pengadilan telah melampui batas wewenangnya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
A
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas
lagi pula ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak
ah
bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan
Tindak
Pidana
Korupsi
pada
ub
lik
kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan
Pengadilan
Tinggi
Medan
Nomor
:
am
09/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN, tanggal 15 April 2016 yang mengubah putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :
ep
68/PID.SUS.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 04 Januari 2016 sekedar mengenai
ah
k
pidana penjara dan pidana denda serta pidana kurungan pengganti denda,
sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini;
dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;
In
do
ne
si
R
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus
A
gu
ng
Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang
Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-
Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah
lik
Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan ;
ub
MENGADILI
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon
Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : SRI
putusan
Pengadilan
Tindak
Pidana
Korupsi
pada
R
Memperbaiki
Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 09/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN, tanggal 15
ng
April 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
on
Hal. 155 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 68/PID.SUS.TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 04
es
MULIANI tersebut;
ep
ka
m
ah
dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
ik
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
h
ah
M
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Halaman 155
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Januari 2016 sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda serta pidana
kurungan pengganti denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
ng
1. Menyatakan Terdakwa SRI MULIANI telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Dengan Melawan Hukum
melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
gu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI MULIANI oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar
ah
A
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana
denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana
pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
ub
lik
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
am
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
1.
Fotocopy Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Koperasi
Pertamina
UPMS-I
Medan,
Badan
Hukum
ep
Karyawan
ah
k
518/71/BII/PAD/II.14/XII/KUKM/2007 tanggal 14 Agustus 2009;
2.
Fotocopy Surat Keputusan No. Kpts-10/F11100/ 2010-SO tanggal 03
In
do
ne
si
R
Mei 2010 tentang Penetapan Pengurus dan Badan Pengawas
Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Periode 2010 sampai dengan
A
gu
ng
2013, General Manager BBM Retail Region I selaku Ambassador DIT.
Pemasaran dan Niaga;
3.
Fotocopy Surat Keputusan No. 001/KPTS-PENG/KOPKAR/UPMS-
I/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Pengurus
Koperasi Karyawan Pertamina (KOPKAR) UPMS-I;
4.
Fotocopy
stempel
asli
Kutipan
Surat
Keputusan
No.
lik
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Pimpinan
Unit Pemasaran I Medan;
Asli Surat Keputusan No. Kpts.P-1525/K00000/2014-S8 tanggal 24
ub
5.
m
ah
KPTS.025/F1000/83-88 tanggal 13 September 1983 Perusahaan
Oktober 2014 tentang Mutasi Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia
6.
1 (satu) set asli Daftar Riwayat Hidup An. Drs. Khaidar Aswan (disita
ep
ka
PT. Pertamina (Persero);
Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban Pengurus Kopkar Periode 01
Januari 2010 s/d 31 Desember 2012;
Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina
ng
M
8.
on
Hal. 156 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
UPMS-I Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011;
es
7.
R
ah
dari kantor Pertamina UPMS-I Medan)
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 156
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Fotocopy Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina UPMS-I
R
9.
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Medan Tahun Buku 2010, Medan 10 Juni 2011.
Fotocopy Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kopkar Pertamina
ng
10.
UPMS-I Medan Tahun Buku 2011 & Tahun Buku 2012, Medan 12 April
2013;
Fotocopy Pengesahan Pemilihan Ketua Kopkar Pertamina UPMS-I
gu
11.
ah
A
Medan Periode 2010 sampai dengan 2013, tanggal 20 April 2010;
12.
Fotocopy bukti Permohonan Pinjaman Dana An. 66 Pegawai
13.
Asli Surat Nomor : 055/BRIAGRO/KCP-MDN/VII/ 2013 tanggal 03 Juli
2013 perihal : tagihan angsuran kredit karyawan PT. Pertamina UPMS-
ub
lik
am
I Medan dari PT. Bri Agroniaga Tbk;
14.
Asli di Map Hijau mengenai Surat Bukti Kas/ Bank Keluar;
15.
Fotocopy dalam map coklat surat Konfirmasi Pembayaran Angsuran
Bulan Agustus 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
Fotocopy Surat Permintaan Proses Pembayaran Nomor : 396
ep
16.
ah
k
SP3/KEU/V/2013-KO-1
tanggal
16
May
2013
beserta
Daftar
Rekapitulasi Transfer Via ASNI Labuhan Deli SHU 2012;
Letter File fotocopy Rekening Koran Mandiri I Tahun 2011;
18.
fotocopy permintaan pinjaman buku, catatan dokumen dan lain-lain
In
do
ne
si
R
17
A
gu
ng
Nomor : S.BP-05/WPJ.01/BD.0702/2014 tanggal 17 Februari 2014
19.
I. Proses Pengajuan Kredit berupa dokumen :
a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat Permohonan dari
Kopkar Pertamina UPMS- I Medan Nomor : 568 Kr. VI. 2012.Ko-
1 tanggal 04 Juni 2012 tentang Permohonan Kredit Pinjaman
Anggota;
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memorandum Analisa Kredit
lik
ah
Nomor : 041/011/MAK/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang
Pengajuan kredit;
ub
m
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Memo Intern Nomor :
333/MI/MSP-MDN/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Usulan
ka
Kelayakan kerjasama dengan Kopkar Pertamina UPMS-I
ep
Medan;
ah
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan kunjungan nasabah
Pertamina UPMS-I Medan;
ng
M
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah
on
Hal. 157 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
tanggal 11 Juni 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar
es
R
tanggal 29 Mei 2012 tentang Kunjungan nasabah Ketua Kopkar
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 157
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Pertamina UPMS-I Medan;
f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Laporan Kunjungan Nasabah
ng
tanggal 17 Juli 2012 tentang Kunjungan Nasabah Ketua Kopkar
Pertamina UPMS-I Medan.
II. Proses Persetujuan Berupa Dokumen :
A
gu
a. 1 (satu) bundel fotocopy legel asli Form Penilaian Kelayakan
Penyaluran Kredit kepada Karyawan PT. Pertamina UPMS-I
Medan Nomor : 23/BRK/RVW/VII/ 2012 tanggal 19 Juli 2012;
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Perjanjian Kerjasama antara
kredit
Karyawan
(Channeling)
Nomor
:
leges
asli
ub
lik
ah
PT. Bank BRI Agroniaga Tbk dengan pengelolaan Fasilitas
BA/SP-28.Dir.04/
VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
am
c. 1
(satu)
bundel
fotocopy
Surat
Kuasa
Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan
ep
Kredit (Cessie) Nomor : 137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14
ah
k
Agustus 2012 tentang Penandatanganan Perjanjian kredit dan
pengikatan Jaminan Kredit (Cessie);
In
do
ne
si
R
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Surat kepada Kopkar
Pertamina UPMS-I Medan Nomor : 18/Dir.04/XII/2012 tanggal
A
gu
ng
07 Desember 2012 tentang Pencabutan Kuasa an. Pengurus
Koperasi Karyawan UPMS-I Medan;
e. 1
(satu)
bundel
fotocopy
leges
asli
Surat
Pernyataan
Pencabutan Kuasa Nomor : 34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 7
Desember 2012;
III. Proses Permohonan Realisasi Penyediaan / Pencairan Fasilitas
dokumen Pendukung Berupa :
lik
ah
a. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan
Kredit (Tahap I) Nomor : 016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30
ub
m
Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
ka
b. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ep
Fasilitas (Tahap I) Nomor : 036/PPF-KCP/MDN/VIII/2012
ah
tanggal 30 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit
c. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan
ng
M
Kredit (Tahap I) Nomor : 015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29
on
Hal. 158 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
es
R
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 158
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
Pertamina UPMS-I Medan;
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
d. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ng
Fasilitas (Tahap I) Nomor : 035/PPF/KCP/MDN/VIII/2012
tanggal 29 Agustus 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
A
gu
e. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal
27
September
2012
tentang
Pencairan
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
Fasilitas
Kredit
ah
f. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan
ub
lik
Kredit (Tahap II) Nomor : 020/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 27
September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan
am
PT. Pertamina UPMS-I Medan;
g. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ah
k
26
ep
Fasilitas (Tahap II) Nomor : 041/PPF-KCP/MDN/IX/2012 tanggal
September
2012
tentang
Pencairan
Fasilitas
Kredit
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
In
do
ne
si
R
h. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan
Kredit (Tahap II) Nomor : 019/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 26
A
gu
ng
September 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan
PT. Pertamina UPMS-I Medan;
i. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 047/PPF/KCP/MDN/X/2012 tanggal
15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan
PT. Pertamina UPMS-I Medan;
j.
1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan
lik
ah
Kredit (Tahap III) Nomor : 024/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
ub
m
Pertamina UPMS-I Medan;
k. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ka
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 046/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal
ep
15 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan
ah
PT. Pertamina UPMS-I Medan;
Kredit (Tahap III) Nomor : 023/PPK-MDN/IX/2012 tanggal 15
ng
M
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
on
Hal. 159 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Pertamina UPMS-I Medan;
es
R
l. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 159
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
m. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
Fasilitas (Tahap III) Nomor : 048/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal
ng
17 Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan
PT. Pertamina UPMS-I Medan;
A
gu
n. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan
Kredit (Tahap III) Nomor : 025/PPK-MDN/X/2012 tanggal 17
Oktober 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan PT.
Pertamina UPMS-I Medan;
o. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Penyediaan
ah
Fasilitas (Tahap IV) Nomor : 053/PPF-KCP/MDN/X/2012
ub
lik
tanggal 8 November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
am
p. 1 (satu) bundel fotocopy leges asli Permohonan Pencairan
Kredit (Tahap IV) Nomor : 030/PPK-MDN/XI/2012 tanggal 8
ep
November 2012 tentang Pencairan Fasilitas Kredit Karyawan
ah
k
PT. Pertamina UPMS-I Medan;
In
do
ne
si
Debitur
R
IV. Dokumen Masing - Masing Permohonan Kredit Per Debitur An. 39
V. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan Nasabah berupa :
A
gu
ng
a. Foto Copy KTP
b. Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
c. Hasil Penilaian Risiko Nasabah
An. 5 Nasabah
VI. Proses/ Slip Penarikan Tabungan An. 5 Nasabah
20.
Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk
21.
lik
Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
Fotocopy legalisir Surat Edaran Direksi PT. Bank Agroniaga, Tbk
Nomor : 03/SE/Dir.02.04/BKM/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang
ub
m
ah
Nomor : 02/SE/Dir.01.04/KPB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang
Revisi Ketentuan Kredit Karyawan dan Pensiunan;
ka
22.
Fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor :
ep
015/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pencairan
ah
Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan 1 (satu)
016/PPK-MDN/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Pencairan
Hal. 160 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
on
Fotocopy legalisir Surat Permohonan Kredit Pinjaman Anggota Nomor :
gu
23.
ng
M
Fasilitas Kredit Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan;
es
R
set fotocopy legalisir Permohonan Pencairan Kredit (PPK) Nomor :
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 160
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
R
568.Kr. VI.2012.Ko-I tanggal 04 Juni 2012;
24.
Fotocopy legalisir Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor :
ng
041/011/MAK/VI/ 2012 tanggal 06 Juni 2012;
25.
Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 333/MI/MSP-MDN/VII/2012
tanggal 16 Juli 2012;
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal pertemuan 09-
gu
26.
10 Juli 2012;
A
27.
ah
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
Fotocopy legalisir Form Penilaian Kelayakan Penyaluran Kredit kepada
Karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dengan mitra Penyalur
Koperasi
Karyawan
Pertamina
UPMS-I
Medan
Nomor
:
28.
ub
lik
23/BRK/RVW/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
Fotocopy legalisir Nomor : 092/SRT/BBP-MDN/CLAG/VIII/2012 tanggal
am
02 Agustus 2012 perihal Informasi Sisa Saldo Hutang;
29.
Fotocopy legalisir Surat Keterangan dan Rekomendasi tanggal 03
ah
k
30.
ep
Agustus 2012;
Fotocopy legalisir Perjanjian kerjasama antara PT. Bank Agroniaga
Tbk dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-I Medan tentang
In
do
ne
si
R
Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Channeling)
Nomor : BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
Fotocopy legalisir Surat Kuasa No.137/SK-Dir.04/VIII/2012 tanggal 14
A
gu
ng
31.
Agustus 2012;
32.
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pengurus koperasi karyawan
Pertamina UPMS-I Medan;
33.
Fotocopy legalisir Putusan Kredit Karyawan;
34.
Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan pencairan kredit untuk tahap III
lik
35.
sebesar Rp. 2.149.623.532,- (dua milyar seratus empat puluh sembilan
juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
36.
ub
m
ah
041/PPF-KCP/ MDN/IX/2012 tanggal tanggal 26 September 2012;
Fotocopy legalisir Permohonan Penyediaan Fasilitas (PPF) Nomor :
37.
Fotocopy
legalisir
bukti
perjanjian
ep
ka
053/PPF-KCP/MDN/X/2012 tanggal 08 November 2012;
kredit
Nomor
:
571/PK-
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Wahyuni
Nasution tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp. 49.718.443,-;
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Soelaiman
A
bulan
September
2012
sebesar
on
gu
Rosyid
Hal. 161 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
ng
M
39.
es
38.
R
ah
KRY/BRIAGR-MDN/XI/2012 tanggal November 2012;
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 161
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Rp. 47.000.000.40.
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Atika Sari
41.
ng
tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 47.000.000,-
Fotocopy legalisir Tanda Terima Uang oleh Nasabah an. Masyur A.
Silangit tanggal 08 November 2012;
Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa Nomor :
gu
42.
34/SP-Dir.04/XII/2012 tanggal 07 Desember 2012;
Fotocopy legalisir Nomor : 022.SI.I.2013.KO-I tanggal 30 Januari 2013
perihal Kelengkapan Dokumen Pinjaman Karyawan Pertamina UPMS-I
Medan;
44.
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 21 Juni 2013;
45.
Fotocopy legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tanggal 27 Mei 2013;
46.
Fotocopy legalisir Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT. Pertamina
ub
lik
am
ah
A
43.
UPMS-I Medan Nomor : 073/BRI AGRO/KCP-MDN/IX/ 2013 tanggal
ep
04 September 2013 perihal Penyelesaian Pinjaman Karyawan PT.
ah
k
Pertamina UPMS-I Medan;
47
Fotocopy legalisir Memo Intern Nomor : 351/MI-BRK/IX/2013 tanggal
In
do
ne
si
Medan;
R
10 September 2013 perihal Kredit Karyawan Pertamina UPMS-I
Fotocopy legalisir Berita Acara tanggal 03 Oktober 2013;
49.
Fotocopy legalisir Laporan Daftar Nominatif Debitur Kopkar Pertamina
A
gu
ng
48.
UPMS-I Medan.
50.
Asli Buku Tanah HM No : 23 tanggal 18 Maret 2010 milik An. Hj.
Nurmah, Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas : 4.903 M2, dengan
51.
Asli Buku Tanah HM No : 24
lik
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 5407/2010 An. Hj. Nurmah.
tanggal 05 November 2010 / Desa
ub
Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi
m
ah
lampiran :
Sumatera Utara an. Nurmah dengan luas : 343 M2, dengan lampiran :
52.
Asli Buku Tanah HM No. 222 tanggal 12 Mei 2008/ Desa Batang Kuis
ep
ka
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25313/2010 An. Nurmah.
ah
Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi
es
lampiran :
R
Sumatera Utara an. Hj. Nurmah, dengan luas : 7.442 M2 dengan
on
Hal. 162 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
M
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 7344 / 2008 An. Nurmah
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 162
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
Dipecah menjadi :
Buku Tanah HM No : 431 s/d 481 tanggal 30 Oktober 2013.
Asli Buku Tanah HM No. 470 tanggal 18 Mei 2011/ Desa Sudirejo
ng
53.
Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara an. Doktorandus Khaidar Aswan dengan luas 45.627 M2, 16.089
gu
M2, 6.660 M2 (untuk jalan) sisa 22.878 M2, dengan lampiran :
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 12834/2011 An. Doktorandus
A
Khaidar Aswan.
Dipecah menjadi :
ah
Buku Tanah HM No : 691 s/d
853 tanggal 29 Januari 2015 Desa
ub
lik
Sudirejo Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara dengan lampiran :
am
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 2463 s/d 2625 / tanggal 29 Januari
2015.
Asli Buku Tanah HM No : 268 tanggal 05 November 2010 / Batang
ep
54.
ah
k
Kuis Pekan Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara An. Nurmah dengan luas 449 M2, dengan lampiran :
In
do
ne
si
55.
R
- 1 (satu) bundel asli Warkah No : 25319/2010 An. Nurmah.
Fotocopy legalisir Riwayat personil/pelatihan/ pendidikan personil
A
gu
ng
Kacapem (yang menggambarkan pengalaman kerja, pendidikan
teknis/pelatihan teknis).
56.
Fotocopy
legalisir
Pedoman/tugas/
fungsi
dari
Cabang
Fotocopy legalisir Kebijakan Umum Perkreditan (KUP);
58.
Fotocopy legalisir Pedoman Pelaksanaan Kredit;
59.
Fotocopy legalisir Pedoman Manajemen Risiko;
60.
Fotocopy legalisir Berkas Pencairan Kredit Tahap III tanggal 18
lik
57.
Oktober 2012;
61.
Fotocopy legalisir Pedoman Operasional Rekening Tabungan.
62.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ub
m
ah
Pembantu (Struktur Organisasi KCP);
Kantor
63.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ep
ka
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2012.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2012.
Hal. 163 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
on
ng
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
gu
M
65.
es
64.
R
ah
escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2012.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 163
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
R
escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2012.
66.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
67.
ng
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2012.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
gu
68.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Februari 2013.
ah
A
69.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Maret 2013.
70.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
71.
ub
lik
escrow) No. Rek : 0410158698 periode April 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
am
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Mei 2013.
72.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
ah
k
73.
ep
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juni 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Juli 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
In
do
ne
si
R
74.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Agustus 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
A
gu
ng
75.
escrow) No. Rek : 0410158698 periode September 2013.
76.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Oktober 2013.
77.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode November 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
79.
lik
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Desember 2013.
Rekening koran penampung atas nama Kopkar Pertamina (rekening
escrow) No. Rek : 0410158698 periode Januari 2014.
80.
ub
m
ah
78.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro
ka
atas pencairan kredit tanggal 27 September 2012 An. Pedruza Yuliano,
ah
81.
ep
dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro
ng
M
atas pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2012 An. Sofyan Apriansyah
on
Hal. 164 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
Unberer, dkk.
es
82.
R
atas pencairan kredit tanggal 28 September 2012 An. Yonhenri, dkk.
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 164
ep
u
b
hk
am
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro
R
83.
In
do
ne
si
a
putusan.mahkamahagung.go.id
atas pencairan kredit tanggal 16 Oktober 2012 An. Dahliana Nasution,
84.
ng
dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro
atas pencairan kredit tanggal 18 Oktober 2012 An. Arisman, dkk.
Slip Penarikan uang dari rekening tabungan karyawan pada BRI Agro
gu
85.
atas pencairan kredit tanggal 09 November 2012 An. Syawaluddin,
A
dkk.
ah
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lainnya;
Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
ub
lik
perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus
rupiah) ;
am
Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh Timur P. Manurung,
ep
S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
ah
k
Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Prof. Dr.
Mohamad Askin, S.H., Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada
In
do
ne
si
R
Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis
A
gu
ng
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung
Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota,
K e t u a,
Ttd / Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Ttd/ Timur P. Manurung, S.H., M.M.
lik
ah
Ttd / Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ub
m
Panitera Pengganti,
Ttd / Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.
es
M
R
ah
ep
ka
Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus
on
Hal. 165 dari 165 hal. Put. No. 1396 K/Pid.Sus/2016
In
d
A
gu
ng
ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001
ik
h
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
Halaman 165