Perhitungan PPh Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi
Bernardi adalah wajib pajak dalam negeri dengan NPWP (01.100.100.0-022.000) bekerja di PT
Kencana sebagai manajer operasional, dengan status menikah dan memiliki data keluarga yang
tinggal serumah sebagai berikut:
Nama
Nikita
Imam
Ismail
Komarudin
Robert
Status Keluarga
Istri
anak
anak
Adik ipar
Keponakan
Tgl lahir
1 Januari 1986
2 januari 2016
2 Februari 2017
1 desember 1990
1 Maret 2005
Pekerjaan
Karyawan Swasta
Pelajar
Pelajar
Wirausaha
Mahasiswa
Memiliki Penghasilan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Penghasilan dari gaji sebagai pegawai tetap di PT Kencana (Bukti Potong terlampir)
2. Penghasilan dari hadiah perlombaan Inovasi di ajang Temu Karya Mutu 2024 (bukti potong
terlampir)
3. Penghasilan dari penyewaan Ruko yang tidak terpakai ke PT Yang Sewa Ruko (bukti Potong
terlampir)
4. Keuntungan dari Penjualan mobil bekas pakai sebesar Rp 5.000.000 kepada tetangganya.
5. Warisan sebesar Rp 100.000.000 dari Ayah kandungnya
6. Beasiswa yang diterima dari kantor sebesar Rp 50.000.000
7. Penghasilan sewa kendaraan kepada PT Kunci Mobil (Bukti potong terlampir)
Keterangan tambahan, Istri Jefri bernardi sebagai staff keuangan di PT KAI dengan penghasilan neto
dari gaji setahun sebesar Rp 79.800.000, dan telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.290.000.
Berdasarkan keterangan tersebut:
1. Hitunglah Kurang/Lebih bayar PPh bernardi untuk tahun pajak 2024 (dengan asumsi
Bernardi hanya mendapatkan penghasilan dari gaji sebagai pegawai tetap saja)?
2. Hitunglah Kurang/Lebih bayar PPh bernardi untuk tahun pajak 2024 (Jika Istri Bernardi
memilih untuk menggabungkan NPWP dengan Suami)?
3. Hitunglah Kurang/Lebih bayar PPh bernardi dan Istri untuk tahun pajak 2024 (Jika Istri
Bernardi memilih untuk terpisah atau memiliki perjanjian pisah harta dengan Suami)?
Penghasilan
Sd. Rp 60.000.000
>60.000.000 – 250.000.000
>250.000.000 – 500.000.000
>500.000.000 – 5.000.000.000
>5.000.000.000
Tarif PPh WP OP
5%
15%
25%
30%
35%
Page 1 of 2
Lampiran bukti Potong
2024
Page 2 of 2
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
H.1
NOMOR
:
2
H.2
Pembetulan Ke :
0
0
0
0
H.3
0
0
0
2
FORMULIR BPBS
3
H.4
Pembatalan
H.5
PPh Final
X
PPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A.1
NPWP
:
A.2
NIK
:
A.3
Nama
:
01.100.100.0-022-000
Bernardi
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
Masa Pajak
(mm-yyyy)
Kode Objek Pajak
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
Dikenakan Tarif
Lebih Tinggi (Tidak
Memiliki NPWP)
Tarif (%)
PPh yang
Dipotong/Dipungut/DTP (Rp)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
06-2024
24-100-02
4.000.000
2%
80.000
Keterangan Kode Objek Pajak
B.7
B.8
Dokumen Referensi :
:
Sewa sehubungan penggunaan harta
Nomor Dokumen
70/111/2024
Nama Dokumen
Kontrak Sewa
Tanggal
0
dd
0
6
mm
2
0
2
4
yyyy
Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak
B.9
1
Tanggal
dd
mm
yyyy
Tanggal
dd
mm
yyyy
PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Nomor :
B.10
PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
B.11
PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Nomor :
B.12
PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh Berdasarkan:
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT
C.1 NPWP
:
01.123.456.0-022-000
C.2 Nama Wajib Pajak
:
PT Kunci Mobil
C.3 Tanggal
:
2
C.4 Nama Penandatangan
:
Sobar
C.5 Pernyataan Wajib Pajak
:
Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani
secara elektronik
0
dd
0
6
mm
2
0
2
4
yyyy
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan
pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan :
x
Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau pemungut PPh
Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut
Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
8236OCN
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tandatangan basah pada Bukti Pemotongan ini.
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PPh PASAL 15, PPh PASAL 22, DAN PPh PASAL 23
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
H.1
NOMOR
:
2
H.2
Pembetulan Ke :
0
0
0
0
H.3
0
0
0
2
FORMULIR BPBS
3
H.4
Pembatalan
X
H.5
PPh Final
PPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A.1
NPWP
:
A.2
NIK
:
A.3
Nama
:
01.100.100.0-022-000
Bernardi
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
Masa Pajak
(mm-yyyy)
Kode Objek Pajak
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)
Dikenakan Tarif
Lebih Tinggi (Tidak
Memiliki NPWP)
Tarif (%)
PPh yang
Dipotong/Dipungut/DTP (Rp)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
08-2024
28-403-02
20.000.000
10%
2.000.000
Keterangan Kode Objek Pajak
B.7
B.8
Dokumen Referensi :
:
Persewaan Tanah/Bangunan
Nomor Dokumen
SewaRUKO/01
Nama Dokumen
Kontrak Sewa Ruko
Tanggal
0
dd
0
8
mm
2
0
2
4
yyyy
Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak
B.9
1
Tanggal
dd
mm
yyyy
Tanggal
dd
mm
yyyy
PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB)
Nomor :
B.10
PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :
B.11
PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Nomor :
B.12
PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh Berdasarkan:
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT
C.1 NPWP
:
01.123.578.0-022-000
C.2 Nama Wajib Pajak
:
PT Yang Sewa Ruko
C.3 Tanggal
:
2
C.4 Nama Penandatangan
:
Sobar
C.5 Pernyataan Wajib Pajak
:
Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani
secara elektronik
0
dd
0
8
mm
2
0
2
4
yyyy
Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan
pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan :
x
Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau pemungut PPh
Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh pihak yang dipotong/dipungut
Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
8236OCN
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini
dinyatakan sah dan tidak diperlukan tandatangan basah pada Bukti Pemotongan ini.
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA
FORMULIR 1721 - A1
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
PEMOTONG
:
H.03
NAMA
PEMOTONG
:
H.04
PENGHASILAN [mm - mm]
NOMOR :
1 . 1 - 12 . 24 -
H.01
02.000.000.5
-
022
.
0000012
H.02
12
01 -
000
PT Kencana
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
1. NPWP
:
2. NIK/NO.
PASPOR
: A.02 37840717087700000
3. NAMA
: A.03 Bernardi
7. NAMA JABATAN :
4. ALAMAT
:
8. KARYAWAN ASING :
A.11
9. KODE NEGARA DOMISILI :
A.12
-
01.100.100.0
A.01
.
022
000
6. STATUS /JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K/
A.04 Jl. Kerja Keras No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara
5. JENIS KELAMIN :
x
A.05
LAKI-LAKI
2
TK /
A.07
HB /
A.08
A.10
A.09
Manager Operasional
YA
PEREMPUAN
A.06
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN
KODE OBJEK PAJAK
:
x
21-100-01
JUMLAH (Rp)
21-100-02
PENGHASILAN BRUTO :
108.000.000
1.
GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT
2.
TUNJANGAN PPh
3.
TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA
4.
HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
5.
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
6.
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21
7.
TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR
8.
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)
7.200.000
9.600.000
9.000.000
133.800.000
PENGURANGAN :
BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN
6.000.000
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT
3.600.000
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D 10)
9.600.000
9.
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
124.200.000
12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8-11)
13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
124.200.000
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
67.500.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)
56.700.000
2.835.000
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
19. PPh PASAL 21 TERUTANG
2.835.000
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
2.835.000
C. IDENTITAS PEMOTONG
1. NPWP
: C.01
2. NAMA
: C.02
01.800.800.0
-
Hartawan
022
.
000
3. TANGGAL & TANDA TANGAN
C.03
31
-
12
[dd - mm - yyyy]
-
2024
Hartawan