SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PUSAT IKATAN OKUPASI TERAPIS INDONESIA
NOMOR : 134/SKep/IOTI.PUSAT/V/2021
TENTANG
PERUBAHAN KODE ETIK OKUPASI TERAPIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA IKATAN OKUPASI TERAPIS INDONESIA (IOTI)
MENIMBANG:
1. Bahwa diperlukan panduan bagi anggota terhadap etika tindakan
dalam perannya sebagai profesional dan atau relawan,
2. Bahwa Okupasi Terapis perlu memahami prinsip dan standar perilaku
yang berlaku untuk anggotaIOTI.
3. Bahwa Kode Etik Okupasi Terapis Indonesia yang ada saat ini perlu
disempurnakan mengikuti dinamika yang berkembang sesuai dengan
dinamika kemajuan ilmu pengetahuan teknologi okupasi terapi dan
dinamika etik global yang ada.
4. Bahwa Kode Etik sebagaimana disebutkan di butir 3 di atas dalam
perubahannya perlu ditetapkan melalui surat keputusan.
MENGINGAT:
1. Bahwa dalam menjalankan praktek pelayanan OkupasiTerapi,
diperlukan jaminan atas hak-hak Okupasi terapis
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan hak Okupasi Terapis dalam
memberikan pelayanan, maka Ikatan Okupasi Terapis Indonesia
(IOTI) perlu menetapkan kode etik bagi Okupasi Terapis.
3. Undang Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
Pasal 57 Butir (f).
4. SK Ketua Umum IOTI No. 132/SKep/IOTI.PUSAT/V/2021 tentang
Penetapan AD/ART IOTI Tahun 2021
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Kesatu
: Mencabut
SK
Ketua
Umum
IOTI
Nomor
092/Skep/IOTI.PUSAT/I/2020 tentang Perubahan Kode Etik
Okupasi Terapis
Kedua
: Menetapkan Perubahan Kode Etik Okupasi Terapis
Ketiga
:
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di
: Surakarta
Tanggal
: 1 Mei 2021
Ketua Umum
Ikatan Okupasi Terapis Indonesia,
Tri Budi Santoso, Ph.D
Lampiran SK Ketua IOTI Nomor 134/SKep/IOTI.PUSAT/V/2021
KODE ETIK OKUPASI TERAPIS
MUKADDIMAH
Kode Etik Okupasi Terapi Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI) dirancang untuk
mencerminkan sifat dinamis dari profesi okupasi terapis, pengembangan kesehatan berbasis
lingkungan dan teknologi dalam lingkup penelitian, pendidikan, dan pelatihan. Anggota IOTI
berkomitmen untuk mempromosikan sistem inklusi, partisipasi, keamanan, dan kesejahteraan
untuk individu, kelompok, keluarga, organisasi, masyarakat, dan atau populasi di berbagai
tahap kehidupan dan tingkat kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan okupasi mereka.
Kode etik ini merupakan dokumen resmi IOTI dan pernyataan publik yang disesuaikan untuk
mengatasi masalah etis yang paling umum dari profesi okupasi terapi.
Pada era globalisasi saat ini informasi digital tidak terbatasi dan perkembangan ilmu
pengetahuan di bidang kesehatan demikian pesat terjadi. Hal ini membawa implikasi kepada
berkurangnya penjagaan nilai kemanusiaan di dalam kehidupan dan penghormatan terhadap
martabat manusia. Ajakan orientasi panggilan nurani demi tujuan terbaik dan keselamatan
pasien sebagai bagian dari komunitas atau masyarakat, diterapkan secara legeartis ilmu
pengetahuan dan teknonolgi mutakhir yang senantiasa dinamis dan berkembang, disatukan
dalam norma profesi. Norma etika praktik okupasi terapi yang dibakukan berfungsi sebagai
ciri dan cara pedoman okupasi terapi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku profesional
sehingga mudah dipahami, diikuti dan dijadikan tolok ukur tanggung jawab pelayanan
profesi yang seringkali mendahului kebebasan profesi itu sendiri.Nilai etika yang berdimensi
“apa yang seyogyanya", apalagi jenis yang melambangkan keluhuran profesi, senantiasa akan
menjadi pencerah dan pembingkai“apa yang senyatanya” dari dimensi teleologik penerapan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian dalam setiap penyempurnaan norma
etikaakan mempertimbangkan kaidah-kaidah dasar moral ataupun prinsip/kaidah dasar
bioetika, antara lain seperti berbuat baik (beneficence), tidak merugikan (non maleficence),
menghargai otonomi pasien (autonomy), dan berlaku adil ( justice).
Tujuan Kode Etik Okupasi Terapi :
1. Menjadi pedoman untuk memandu anggota terhadap etika tindakan dalam perannya
sebagai profesional dan atau relawan,dan
2. Menjadi prinsip dan standar perilaku yang berlaku untuk anggotaIOTI.
Kode etik ini memberikan panduan dan menentukan parameter dalam pengambilan
keputusan, etika bertindak sesuai prinsip dan standar perilaku serta merupakan manifestasi
dari karakter moral dan refleksi sadar sebagai komitmen yang saling menguntungkan,
memiliki dasar etika dan ilmu pengetahuan, mencerminkan perilaku benar dan baik, serta
tindakan yang berani dan tepat. Mengenali dan menyelesaikan masalah etika adalah proses
sistematis yang mencakup analisis dinamika kompleks dari sebuah situasi, pertimbangan
terhadap konsekuensi, pengambilan keputusan yang beralasan, pengambilan tindakan, dan
perenungan hasil. Okupasi terapis, termasuk mahasiswa di program okupasi terapi,
diharapkan untuk mematuhi prinsip dan standar perilaku dalam Kode Etikini.
Proses untuk menangani pelanggaran etika oleh anggota IOTI diuraikan dalam Prosedur
Penegakan Kode Etik sesuai kaidah dan perundangan yang berlaku.
Meskipun Kode Etik dapat digunakan dalam hubungannya dengan peraturan hukum yang
memandu standar praktek okupasi terapis, Kode Etik ini dimaksudkan untuk menjadi
dokumen yang berdiri bebas, membimbing dimensi etika perilaku profesional, tanggung
jawab profesi, dan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan okupasi terapi.
Core Values
Nilai-nilai yang menjadi inti pelayanan Okupasi Terapi adalah:
1. Altruisme, menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan oranglain.
2. Equality, kesetaraan merupakan perlakuan terhadap semua orang tanpa memihak dan
bebas daribias.
3. Freedom, kebebasan menggambarkan bahwa pilihan pribadi adalah hal yang
terpenting dalam profesi di mana nilai-nilai dan keinginan klien menjadi perhatian
dalamintervensi.
4. Justice, keadilan mengungkapkan keadaan di mana masyarakat beragam adalah
inklusif; beragam komunitas diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga semua
anggota dapat berfungsi, berkembang, dan hidup yanglayak.
5. Dignity, bermartabat memperlakukan klien dengan hormat dalam semuainteraksi.
6. Truth, kebenaran menunjukkan bahwa dalam segala situasi, okupasi terapis harus
memberikan informasi yang akurat secara lisan dan atautertulis.
7. Prudence, bijaksana di mana okupasi terapis menggunakan pemikiran klinis dan etis,
penilaian yang baik, dan refleksi untuk membuat keputusan dalam perannya sebagai
profesional dan ataurelawan.
Tujuh Nilai Inti ini memberikan landasan untuk membimbing okupasi terapis dalam
interaksi mereka dengan orang lain.
Prinsip dan Standar Perilaku
Prinsip dan Standar Perilaku yang dilaksanakan untuk perilaku profesional okupasi terapis
meliputi:
1. Beneficence, Kemurahan Hati
Okupasi terapis harus menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan
keselamatan klien. Kemurahan hati mencakup semua bentuk tindakan yang
dimaksudkan untuk menguntungkan klien yang digambarkan dengan sifat senang
membantu. Contoh dari kemurahan hati termasuk dalam hal melindungi dan
membela hak-hak klien, mencegah potensi bahaya yang mungkin terjadi kepada klien,
meminimalkan kondisi yang mungkin akan menyebabkan kerugian bagiklien.
Standar perilaku okupasi terapis untuk prinsip beneficience adalah:
a. Memberikan evaluasi yang tepat dan rencana intervensi untuk klien okupasi
terapi sesuai dengan kebutuhanmereka.
b. Mengevaluasi dan menerima penilaian tentang layanan yang diberikan pada
waktu yang tepat untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai dan apakah
rencana intervensi harusdirevisi.
c. Melakukan evaluasi, perencanaan, teknik intervensi, penilaian, dan peralatan
terapi yang berbasis bukti, terkini dan dalam lingkup praktek okupasiterapi.
d. Pastikan bahwa semua tugas didelegasikan kepada okupasi terapis lainnya
sesuai dengan mandat, kualifikasi, pengalaman, kompetensi dan ruang lingkup
praktek okupasi terapi sehubungan dengan pelayanan, pengawasan, pendidikan
lapangan, danpenelitian.
e. Memberikan layanan okupasi terapi, termasuk pendidikan dan pelatihan, yang
berada dalam tingkat masing-masing praktisi kompetensi dan ruang lingkup
praktek okupasiterapi.
f. Mengambil langkah-langkah (misalnya: melanjutkan pendidikan, penelitian,
pengawasan, pelatihan) untuk memastikan kemampuan, berhati-hati dalam
pengambilan keputusan, dan menimbang potensi bahaya ketika standar
umumnya tidak ada dalam area praktek okupasiterapi.
g. Menjaga kompetensi melalui partisipasi berkelanjutan dalam pendidikan yang
relevan dengan area praktek okupasiterapi.
h. Hentikan layanan okupasi terapi dengan klien atau pihak yang bertanggung
jawab pada saat jasa okupasi terapi tidak lagi salingmenguntungkan.
i. Merujuk kepada profesi lain ketika terindikasikan kebutuhan klien yang tidak
sesuai dengan layanan okupasiterapi.
j. Melakukan penelitian sesuai dengan pedoman etik yang berlaku saat ini dan
standar untuk perlindungan peserta penelitian, termasuk penentuan potensi
risiko dan manfaat.
2. Nonmaleficence
Okupasi terapis diharapkan mampu menahan diri dari tindakan yang
membahayakan klien. Nonmaleficence "mewajibkan kita untuk menjauhkan diri dari
hal yang menyebabkan kerugian bagi orang lain". Prinsipnonmaleficencejuga
mencakup kewajiban untuk tidak memaksakan layanan dalam bentuk aktivitas yang
memiliki potensi bahaya baik disengaja maupun tidak disengaja. Misalnya, dalam
praktek okupasi terapi, terjadi situasi di mana klien mungkin akan merasa sakit atau
tidak nyaman dari intervensi okupasi terapi sehingga penjelasan yang berbasis bukti
mutlak disampaikan terhadap klien sebelum memulai intervensi.
Standar perilaku okupasi terapis untuk prinsip nonmaleficence adalah:
a. Hindari menimbulkan kerugian atau cedera kepada klien, siswa, peserta
penelitian.
b. Hindari meninggalkan klien dengan cara memfasilitasi transisi yang tepat
ketika tidak mampu menyediakan layanan okupasi terapi dengan alasanapapun.
c. Kenali dan mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki masalah pribadi
dan keterbatasan yang mungkin membahayakan klien, rekan kerja, siswa,
peserta penelitian.
d. Hindari pengaruh yang tidak semestinya yang dapat mengganggu latihan,
keamanan
dan
kompetensi
penyediaan
layanan
terapi,
pendidikan,
ataupenelitian.
e. Menjelaskan gangguan dalam praktek okupasi terapi dan bila perlu
memberikan laporan kepada pihak yangberwenang.
f. Hindari hubungan ganda, konflik kepentingan, dan situasi di mana seorang
praktisi, pendidik, siswa, peneliti, atau klien tidak dapat mempertahankan
batas- batas profesional yang jelas atau bersifatobjektif.
g. Hindari terlibat dalam aktivitas seksual dengan klien, termasuk keluarga klien
atau orang penting lainnya, siswa, peserta penelitian dan atau rekan kerja,
sementara terjadi hubungan profesional dalam pelayanan okupasiterapi.
h. Hindari mengorbankan hak atau kesejahteraan orang lain berdasarkan arahan
yang sewenang-wenang (misalnya, memberi harapan produktivitas yang tidak
realistis, pemalsuan dokumentasi, coding tidak akurat) dengan melatih
penilaian profesional dan analisiskritis.
i. Hindari mengeksploitasi segala hubungan dalam posisinya sebagai okupasi
terapis klinis, pendidik, atau peneliti lebih jauh secara fisik, emosional,
finansial, politik, atau kepentingan bisnis seseorang dengan mengorbankan
klien, siswa, peserta penelitian dan atau rekan kerja.
j. Hindari barter untuk layanan ketika ada potensi eksploitasi dan konflik
kepentingan.
3. Otonomi,
Okupasi terapis harus menghormati hak individu untuk menentukan nasib sendiri,
privasi, kerahasiaan, dan persetujuan.
Prinsip Otonomi mengungkapkan konsep bahwa praktisi memiliki kewajiban
untuk memperlakukan klien sesuai dengan keinginan klien, dalam batas-batas standar,
dan untuk melindungi informasi rahasia klien.
Standar perilaku okupasi terapis untuk prinsip otonomi adalah:
a
Menghormati dan menghargai keinginan klien dalam menerimapelayanan.
b
Sepenuhnya mengungkapkan manfaat, risiko, dan potensi hasil intervensi;
personil yang akan memberikan intervensi; dan alternatif yang masuk akal
untuk intervensi yangdiusulkan.
c
Mendapatkan persetujuan setelah mengungkapkan informasi yang tepat dan
menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh klien atau peserta penelitian
untuk memastikan kesediaan dalam menerimalayanan.
d
Membangun hubungan kolaboratif dengan klien dan pemangku kepentingan,
untuk menentukan pengambilan keputusanbersama.
e
Menghormati hak klien untuk menolak layanan okupasi terapi sementara atau
permanen,
bahkan
ketika
penolakan
yang
memiliki
potensi
untuk
klien
untuk
menghasilkan hasil yangburuk.
f
Menahan
diri
dari
ancaman,
memaksa,
atau
menipu
mempromosikan kepatuhan dengan rekomendasi okupasiterapi.
g
Hormati hak peserta penelitian untuk menarik diri dari studi penelitian tanpa
hukuman.
h
Menjaga kerahasiaan dari semua komunikasi lisan, tertulis, elektronik,
augmentatif, dan nonverbal, sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk
semua aspek hukum privasi dan pengecualiandengannya.
i
Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dan kebijaksanaan ketika terlibat
dalam jejaring sosial, termasuk namun tidak terbatas pada menahan diri dari
posting informasikesehatan.
j
Memfasilitasi pemahaman dan hambatan komunikasi (misalnya, afasia,
perbedaan bahasa, melek huruf, budaya) dengan klien (atau pihak yang
bertanggung jawab), siswa, atau peserta penelitian.
4. Keadilan
Okupasi terapis akan menyampaikan keadilan dan objektivitas dalam penyediaan
layanan okupasi terapi.Prinsip keadilan berkaitan dengan perlakuan yang adil, merata,
dan tepat orang. Okupasi terapis harus menjalin hubungan secara hormat, adil, dan
tidak memihak individu dan atau kelompok yang sedang berinteraksi. Mereka juga
harus menghormati hukum dan standar yang berlaku yang berkaitan dengan
profesionalitas. Sebagai okupasi terapis, mampu bekerja untuk mewujudkan kondisi
lingkungan di mana semua individu memiliki kesempatan yang adil untuk mencapai
keterlibatan dalam aktivitas sebagai komponen penting dalam pencapaian kualitas
hidup.
Standar perilaku okupasi terapis untuk prinsip keadilan adalah:
a
Menanggapi permintaan untuk layanan okupasi terapi (misalnya, rujukan) secara
tepat waktu yang ditentukan oleh hukum, peraturan, ataukebijakan.
b
Membantu mereka yang membutuhkan layanan okupasi terapi untuk memperoleh
akses melalui sarana yangtersedia.
c
Menjelaskan hambatan dalam akses ke layanan okupasi terapi dengan
menawarkan atau merujuk klien untuk mendapatkan bantuan keuangan, layanan
amal dan asuransi kesehatan dalam parameter kebijakanorganisasi.
d
Advokasi untuk perubahan sistem dan kebijakan yang diskriminatif atau tidak
adil yang membatasi atau mencegah akses ke layanan okupasiterapi.
e
Menjaga kesadaran hukum terhadap kebijakan dan peraturan organisasi yang
berlaku untuk profesi okupasiterapi.
f
Mejaga mandat yang diperlukan untuk layanan okupasi terapi yang mereka
berikan di bidang klinis, akademik, penelitian dan atau bidanglainnya.
g
Memberikan pengawasan yang tepat sesuai dengan hukum, peraturan, kebijakan,
prosedur, standar, dan pedomanorganisasi.
h
Mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan sebelum memulai kegiatan
penelitian.
i
Menahan diri dari menerima hadiah yang mungkin akan mempengaruhi hubungan
terapeutik atau memiliki potensi untuk mengaburkan batas-batasprofesional.
j
Memberikan laporan kepada pihak yang berwenang setiap tindakan dalam
praktek, pendidikan, dan penelitian yang tidak etis atauilegal.
k
Berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan dan prosedur
sesuai dengan standar hukum, peraturan, dan etika serta bekerja untuk
menyelesaikan setiap konflik atauinkonsistensi.
l
Memberikan tarif dan biaya dengan cara yang adil, wajar, dan sepadan dengan
layanan yangdiberikan.
m Memastikan kepatuhan dengan hukum dan mendorong transparansi ketika
berpartisipasi dalam perjanjian bisnis sebagai pemilik, pemegang saham, mitra
dan ataukaryawan.
n
Memastikan dokumentasi sesuai dengan hukum yang berlaku, pedoman, dan
peraturan organisasi.
o
Menahan diri dari berpartisipasi dalam tindakan apapun yang mengakibatkan
akses tidak sah ke konten pendidikan atau ujian (termasuk namun tidak terbatas
pada berbagi pertanyaan tes, penggunaan yang tidak sah atau akses ke konten atau
kode, atau menjual akses atau otorisasikode).
5. Kejujuran
Okupasi terapis akan memberikan informasi lengkap, akurat, dan objektif ketika
mewakili profesi. Prinsip kejujuran mengacu pada penyampaian informasi yang
komprehensif, akurat, dan objektif. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, okupasi
terapis secara implisit berjanji untuk jujur dan tidak menipu. Ketika memasuki
hubungan terapeutik atau penelitian, klien atau peserta penelitian memiliki hak untuk
memperoleh informasi yang akurat.
Konsep kejujuran harus seimbang secara etika, keyakinan budaya, dan kebijakan
organisasi. Kebenaran akhirnya dinilai sebagai sarana untuk membangun kepercayaan
dan memperkuat hubungan profesional. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prinsip
kejujuran juga memerlukan analisis mendalam tentang bagaimana penyampaian
informasi dapat mempengaruhi hasil.
Standar perilaku okupasi terapis untuk prinsip kejujuran adalah:
a
Mewakili kredensial, kualifikasi, pendidikan, pengalaman, pelatihan, peran, tugas,
kompetensi, kontribusi, dan temuan akurat dalam segala bentukkomunikasi.
b
Menahan diri dari menggunakan atau berpartisipasi dalam penggunaan segala
bentuk komunikasi yang berisi kepalsuan, menipu, menyesatkan, atau klaim yang
tidakadil.
c
Membuat dokumentasi dan laporan secara akurat dan tepat waktu serta sesuai
dengan peraturan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan profesional atau
akademis.
d
Mengidentifikasi
dan
menyampaikan
mengenai
efek
samping
yang
membahayakan keselamatanklien.
e
Memastikan bahwa semua pemasaran dan periklanan adalah benar dan akurat,
serta hati-hati dalam penyajiannya untuk menghindari informasi yang dapat
menyesatkan klien, peserta penelitian, ataupublik.
f
Menjelaskan jenis dan durasi layanan okupasi terapi secara akurat dalam kontrak
profesional, termasuk tugas dan tanggung jawab dari semua pihak yangterlibat.
g
Bertindak jujur, adil, akurat, hormat, dan tepat waktu dalam mengumpulkan dan
melaporkan informasi berdasarkan fakta mengenai kinerja karyawan dan kinerja
siswa.
h
Berikan kredit dan pengakuan bila menggunakan ide-ide dan karya orang lain
secara tertulis, lisan, atau media elektronik (yaitu, tidakmenjiplak).
i
Menyampaikan informasi yang akurat mengenai persyaratan pendidikan dan
kebijakan akademik dan prosedur terhadap program okupasi terapi atau lembaga
pendidikan.
j
Menjaga privasi dan kebenaran ketika menggunakan telekomunikasi di pelayanan
okupasi terapi.
6. Fidelity,Kesetiaan
Okupasi terapis akan memperlakukan klien, kolega, dan profesional lainnya
dengan rasa hormat, keadilan, kebijaksanaan, dan integritas. Dalam profesi kesehatan,
komitmen ini mengacu pada janji-janji yang dibuat antara penyedia dan klien atau
pasien berdasarkan harapan, bekerjasama dengan klien dalam waktu sesuai
kebutuhan, dan sesuai dengan kode etik. Janji-janji ini dapat tersirat atau eksplisit.
Mengungkapkan informasi yang berpotensi memiliki makna dalam pengambilan
keputusan adalah salah satu kewajiban dari kontrak moral antara okupasi terapis dan
klien.
Hubungan profesional sangat dipengaruhi oleh kompleksitas lingkungan di mana
okupasi
terapis
bekerja.
Praktisi,
pendidik,
dan
peneliti
harus
konsisten
menyeimbangkan tugas mereka untuk klien, siswa, peserta penelitian, dan profesional
lainnya serta organisasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan
praktek profesional.
Standar perilaku okupasi terapis untuk prinsip kesetiaan adalah:
a
Preserve, menghormati, dan melindungi informasi pribadi tentang karyawan,
rekan kerja, dan siswa kecuali diamanatkan oleh undang-undang atau diizinkan
secararelevan.
b
Menjelaskan kompetensi, etika, atau gangguan praktek yang membahayakan
keselamatan atau kesejahteraan orang lain dan atau efektivitastim.
c
Hindari konflik kepentingan atau konflik komitmen dalam pekerjaan, peran
relawan, ataupenelitian.
d
Hindari menggunakan posisi seseorang (karyawan atau relawan) atau pengetahuan
yang didapat dari posisi yang sedemikian rupa untuk menimbulkan konfliknyata.
e
Menahan diri dari eksploitasi sumber daya ini untuk keuntunganpribadi.
f
Menahan diri dari pelecehan secara verbal, fisik, emosional, atau seksual terhadap
klien dan atau rekankerja.
g
Menahan diri dari komunikasi yang menghina, mengintimidasi, atau tidak sopan
ketika berpartisipasi dalam dialogprofesional.
h
Menunjukkan tindakan kolaboratif dan komunikatif sebagai anggota tim
interprofessional untuk memfasilitasi kualitas pelayanan dan keamanan untuk
klien
i
Menghormati praktek, kompetensi, peran, dan tanggung jawab profesi sendiri dan
orang lain untuk mewujudkan lingkungan kolaboratif reflektif dari tim
interprofessional.
j
Gunakan resolusi konflik dan sumber daya internal dan alternatif penyelesaian
sengketa yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik organisasi dan
interpersonal, serta pelanggaran etikakelembagaan.
k
Mematuhi kebijakan, prosedur, dan protokol ketika melayani atau bertindak atas
nama organisasi profesional atauinstitusi.
l
Menahan diri dari tindakan-tindakan yang mengurangi kepercayaan publik
terhadap profesi okupasiterapi.
m Mengidentifikasi diri ketika nilai-nilai pribadi, budaya, atau agama memberikan
pengaruh negatif, hubungan profesional yang tidak harmonis yang memungkinkan
timbulnya konflik hatinurani.
Untuk mewujudkan keluhuran ilmu okupasi terapi
dan kesungguhan di dalam menjaga
perilaku Okupasi Terapis sebagaimana dimaksud di atas,
kami (para okupasi terapis)
membakukan nilai-nilai tanggung jawab profesional profesi okupasi terapis dalam suatu Kode
Etik Okupasi Terapi Indonesia, yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :
BAB I
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1
Setiap Okupasi Terapis wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan
atau janji Okupasi Terapis.
Pasal 2
Seorang Okupasi Terapis wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara
independen, dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi.
Pasal 3
Dalam melakukan pekerjaannya, seorang Okupasi Terapis tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu
yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
Pasal 4
Tiap perbuatan atau nasihat Okupasi Terapis yang mungkin melemahkan daya tahan psikis
maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/ keluarganya dan hanya diberikan untuk
kepentingan dan kebaikan pasien tersebut.
Pasal 5
Seorang Okupasi Terapis wajib
dalam setiap praktiknya, memberikan pelayanan secara
kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang
(compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
Pasal 6
Seorang Okupasi Terapis wajib bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan
sejawatnya.
Pasal 7
Seorang Okupasi Terapis wajib menghormati hak-hak- pasien, teman sejawatnya, dan tenaga
kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien.
Pasal 8
Setiap Okupasi Terapis wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup
makhluk insani.
Pasal 9
Dalam melakukan pekerjaannya seorang Okupasi Terapis wajib memperhatikan keseluruhan
aspek pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif), baik fisik maupun
psiko-sosial-kultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati
masyarakat.
Pasal 10
Setiap Okupasi Terapis dalam bekerjasama dengan para pejabat lintas sektoral di bidang
kesehatan, bidang lainnya dan masyarakat, wajib saling menghormati.
BAB II
KEWAJIBAN OKUPASI TERAPIS TERHADAP PASIEN
Pasal 11
Seorang Okupasi Terapis wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan
ketrampilannya untuk kepentingan pasien, yang ketika ia tidak mampu melakukan suatu
pemeriksaan atau memberi layanan terapi, atas persetujuan pasien/ keluarganya, ia wajib
merujuk pasien kepada pihak yang mempunyai keahlian untuk itu.
Pasal 12
Setiap Okupasi Terapis wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang
pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
Pasal 13
Setiap Okupasi Terapis wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas
perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
BAB III
KEWAJIBAN OKUPASI TERAPIS TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal 14
Setiap Okupasi Terapis memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin
diperlakukan.
Pasal 15
Setiap Okupasi Terapis tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan
persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis.
BAB IV
KEWAJIBAN OKUPASI TERAPIS TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 16
Setiap Okupasi Terapis wajib selalu memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan
baik.
Pasal 17
Setiap Okupasi Terapis wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi okupasi terapi / kesehatan.
BAB V
PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 18
1. Setiap Okupasi Terapis wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Okupasi Terapis ini.
2. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Okupasi Terapis ini dilakukan oleh Majelis Etik
BAB VI
MAJELIS ETIK
Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM
Pasal 19
1. Majelis Etik berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan oleh Okupasi Terapis
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui Majelis Etik Pusat.
3. Majelis Etik Pusat memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan terakhir
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
a. Dewan Pengurus Pusat dimana teradu sebagai anggota.
b. Pengadu/Teradu.
Bagian Kedua
PENGADUAN
Pasal 20
1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan,
yaitu:
a. Klien/Pasien
b. Teman sejawat Okupasi Terapis
c. Anggota Masyarakat.
d. Dewan Pengurus Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu menjadi
anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Pengurus
Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut
kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode Etik
Okupasi Terapis
Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN
Pasal 21
1. Pengaduan terhadap Okupasi Terapis sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik
Okupasi Terapis harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya
kepada Dewan Pengurus Cabang/Daerah atau Dewan Pengurus Pusat dimana teradu
menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Dewan Pengurus Cabang/Daerah, pengaduan
disampaikan kepada Majelis Etik Pusat atau Dewan Pengurus Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang/Daerah, maka Dewan
Pengurus Cabang/Daerah meneruskannya kepada Majelis Etik Pusat yang berwenang
untuk memeriksa pengaduan itu.
Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR
OLEH MAJELIS ETIK PUSAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pasal 22
Majelis Etik Pusat setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang
dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat lambatnya dalam waktu 14
(empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya
pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.
Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan
jawabannya secara tertulis kepada Majelis Etik Pusat yang bersangkutan, disertai suratsurat bukti yang dianggap perlu.
Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis,
Majelis Etik Pusat menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila
dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak
memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap
telah melepaskan hak jawabnya, Majelis Etik Pusat dapat segera menjatuhkan putusan
tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Majelis Etik Pusat dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan
panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan yang
sudah ditetapkan tersebut.
Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3
(tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
Pengadu dan yang teradu:
a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain
b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
a. Majelis Etik Pusat akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya
untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan
kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali
pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh
Majelis Pusat yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau
pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksisaksi akan didengar oleh Majelis Etik Pusat.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu tidak hadir:
a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas) hari
dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut
b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan
yang sah, pengaduan dinyatakan gugur lagi atas dasar yang sama kecuali Majelis Etik
Pusat berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum
atau kepentingan organisasi
c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang
sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
d. Majelis Etik Pusat berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang
teradu, yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.
Bagian Kelima
SIDANG MAJELIS ETIK
1.
2.
3.
4.
5.
Pasal 23
Majelis Etik Pusat bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurang kurangnya atas 3 (tiga)
orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu
berjumlah ganjil.
Majelis dapat terdiri dari Majelis Etik Pusat
Majelis dipilih dalam rapat Majelis Etik yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin
oleh Ketua Majelis Etik Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Majelis Etik lainnya
yang tertua,
Setiap dilakukan persidangan, Majelis Majelis Etik diwajibkan membuat atau menyuruh
membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis
yang menyidangkan perkara itu.
Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang
terbuka.
Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 24
1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan
keterangan saksi-saksi maka Majelis Majelis Etik mengambil Keputusan yang dapat
berupa:
a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi
kepada teradu;
c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan
menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
3. Majelis Majelis Etik mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya
dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan,
setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada
pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan
yang dilampirkan didalam berkas perkara.
5. Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila
berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang
bersangkutan.
Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI
1.
2.
3.
4.
Pasal 25
Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
a. Peringatan biasa.
b. Peringatan keras.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali
melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah
diberikan.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat,
tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah
mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran
kode etik.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode
etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi
Okupasi Terapi yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan
untuk menjalankan profesi Okupasi Terapi
Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan
atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Dewan Pengurus
Pusat Organisasi untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Terapis Okupasi.
Bagian Kedelapan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING MAJELIS ETIK
Pasal 26
1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Majelis Etik, ia berhak
mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Majelis Etik Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus
disampaikan melalui Majelis Etik dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal yang
bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Majelis Etik Pusat setelah menerima Memori Banding yang bersangkutan selaku
pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaannya,
mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku
terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori
Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan Majelis
Etik Pusat.
7. Majelis Etik Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap
Ketua Majelis.
8. Majelis dapat terdiri dari Majelis Etik
9. Majelis dipilih dalam rapat Majelis Etik Pusat yang khusus diadakan untuk itu yang
dipimpin oleh Ketua Majelis Etik Pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota Majelis
lainnya yang tertua.
10. Majelis Etik Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi
jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan
atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
Bagian Kesembilan
KEPUTUSAN MAJELIS ETIK DAN PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
Pasal 27
1. Keputusan Majelis Etik Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang
terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya telah
diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Keputusan Majelis Etik Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat
dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
3. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan,
salinan keputusan Majelis Etik Pusat harus disampaikan kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu
b. Pengadu
c. Dewan Pengurus Cabang/Daerah
d. Majelis Etik Pusat
e. Dewan Pengurus Pusat;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
4. Apabila seseorang telah dipecat, maka Majelis Etik Pusat meminta kepada Dewan
Pengurus Pusat/Organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari
keanggotaan organisasi profesi.
Bagian Kesepuluh
KETENTUAN LAIN TENTANG MAJELIS ETIK
Pasal 28
Majelis Etik berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Majelis Etik dalam
Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban
melaporkannya kepada Dewan Pengurus Pusat Organisasi agar di umumkan dan diketahui oleh
setiap anggota dari masing-masing organisasi.
BAB VII
KODE ETIK & MAJELIS ETIK
Pasal 29
Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Majelis Etik bagi
mereka yang menjalankan profesi Terapi Okupasi, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik
yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.
Pasal 30
Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum
berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan
diputus berdasarkan Kode Etik Terapi Okupasi ini.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 31
(1) Kode Etik Terapi Okupasi ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Permenkes Nomor 76 Tahun 2014 Tentang
Standar Pelayanan Terapi Okupasi.
(2) Hal – hal yang belum diatur dalam Kode etik ini, akan diatur kemudian, sepanjang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar.
(3) Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
: Surakarta
Tanggal
: 1 Mei 2021
Ketua Umum
Ikatan Okupasi Terapis Indonesia,
Tri Budi Santoso, Ph.D