1
A. Latar Belakang Masalah
Pada hakikatnya, korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena
mengacaukan insentif investasi, kerugian politik karena meremehkan lembagalembaga pemerintahan, kerugian sosial karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke
tangan orang yang tidak berhak. Tindak pidana korupsi di Indonesia disamping
merugikan secara langsung bagi pertumbuhan perekonomian dan pemerataan
pembangunan nasional, juga berdampak negatif bagi masuknya investasi asing ke
Indonesia, serta melunturkan citra dan martabat bangsa di dunia Internasional. 1
Korupsi mempunyai otonomi sendiri. Struktur ekonomi, politik, maupun
sosial, bukan tidak mungkin dapat terjangkit korupsi. Pelaku korupsi biasanya
menyerang segala struktur. Di setiap struktur terdapat interaksi konflik antara
koruptor dan mereka yang membenci perilaku korupsi (orang yang lurus). Struktur
menampung keduanya tergantung pada siapa yang mampu menyusupkan
kekuasaan lebih besar.2
Korupsi pada intinya dapat dipetakan dalam dua cara pandang. Di satu sisi,
beberapa pemikir meletakkan korupsi sebagai berasal dari individu itu sendiri. Di
sisi lain, beberapa ilmuwan alih-alih mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik
sosial dalam sebuah sistem. Gould di dalam suatu tulisannya, melukiskan tentang
korupsi dalam standar kaum moralis dan sosialis.3 Bagi kaum moralis, korupsi
diartikan sebagai “Penyimpangan individual, kegagalan moral di pihak individu
Faisal Santiago, “Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Kajian Legal Sosiologis,”
Jurnal Lex Publica, Vol 1 No 1, Januari 2014, hal.65
2
Mansyur Semma, Negara dan Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal.40
3
Mochtar Lubis, Mafia dan Korupsi Birokratis, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987, hal. 16
1
2
yang berwatak lemah dan tidak terlatih dengan baik”. Gould menambahkan, bahwa
secara teoritis sedikit berseberangan dengan kaum moralis bahwa dalam sistem
sosialis, korupsi itu ada sebagai pengecualian atas peraturan dan sebagai gangguan
sistem. Setiap sistem sosial dalam masyarakat, diciptakan dalam keadaan yang
isinya menjadikan korupsi bersifat determinis. Setiap orang dalam sebuah sistem
telah melakukannya dengan senang hati.4
Korupsi sudah mengakar kuat, dan bahkan menjadi aspek yang disepakati
secara tidak sadar namun hati nurani dan akal sehat menolak untuk mengakui
bahwa korupsi itu baik dan benar, artinya bahwa kita menolak korupsi, tetapi untuk
kepentingan aktual dan memenuhi kebutuhan pribadi korupsi tetap dilakukan.
Korupsi, sebagai penggunaan milik publik untuk kepentingan pribadi merupakan
contoh kewenangan tidak berdasar hukum. 5 Kehadiran politik dan hukum pada
hakikatnya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan keadilan. Korupsi menjadi
fenomena yang berbahaya, bahkan dalam skala besar, praktik haram tersebut dapat
menghancurkan tatanan suatu negeri khususnya dalam menciptakan kesenjangan
sosial dan ekonomi antar individu dalam masyarakat.
Korupsi adalah simbol dari pemerintahan yang tidak benar, yang dicerminkan
oleh patronase, prosedur berbelit-belit, unit pemungut pajak yang tidak efektif,
korupsi besar-besaran dalam pengadaan barang dan jasa, dan layanan masyarakat
yang sangat buruk. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah
seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang, untuk mencapai tujuan yang
4
Mochtar Lubis, Op Cit, hal.73
Suparji, Keadilan Sosial Sistem Hukum dan Analisa Ekonomi Atas Hukum, Jakarta:UAI Press,
2022, hal.60
5
3
tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja.
Korupsi bisa mencakup kegiatan yang sah dan tidak sah. Korupsi dapat terjadi di
dalam tubuh organisasi (misalnya, penggelapan uang) atau di luar organisasi
(misalnya, pemerasan). Korupsi kadang-kadang dapat membawa dampak positif di
bidang sosial, namun pada umumnya korupsi menimbulkan inefisiensi,
ketidakadilan, dan ketimpangan.
Apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan terus menerus maka dia
akan menjadi sempurna sebagaimana dikatakan Baudrillard, Data Perfect Crime
(1996), menurut Yasraf Amir Piliang, kejahatan menjadi sempurna apabila menyatu
dengan kekuasaan, menyatu dengan hukum atau dengan kata lain kejahatan
mendapat tempat yang nyaman untuk memamah biak di dalam hukum dan
kekuasaan. Pelaku sudah tidak merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya jahat,
bahwa perbuatan merusak moral dan merugikan masyarakat. Kejahatan dilakukan
dengan kesenangan, kejahatan yang mengarah pada kegilaan (madness). Kejahatan
yang para pelakunya merasakan nikmat luar biasa. Itulah kejahatan sempurna dan
itulah korupsi. 6
Artidjo Alkostar memaknai korupsi sebagai perbuatan melawan hukum dan
norma-norma
sosial.
Korupsi
dapat
dilihat
secara
ontologis
(apa
adanya/keberadaannya), yakni perbuatan yang keberadaaannya tidak dikehendaki
oleh masyarakat. Secara aksiologis artinya dari segi nilai perbuatan, korupsi
bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Jadi
6
Asep Dedi Suwasta, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : CV. Agung
Ilmu, 2013. hal 259.
4
mengapa korupsi itu dilarang oleh hukum, dapat didasarkan pada dasar ontologis
dan aksiologis tersebut. Tidak ada dasar pembenar perbuatan korupsi itu. Termasuk
juga meskipun pelakunya tidak dapat menikmati hasilnya seperti pada kasus Pak
Rustandi (Ketua Komisi Pemilihan Jawa Barat) itu tidak menikmati hasilnya, tetapi
dia salah secara hukum. Seperti juga kasus Abdullah Puteh, itu juga korupsi karena
ia memasukkan uang negara ke dalam rekening pribadinya.
Korupsi yang menjangkiti bangsa Indonesia sudah seperti kanker yang amat
kronis. Negara tidak akan selamat jika sudah terjadi kanker korupsi seperti ini.
Korupsi yang membahayakan bangsa ini adalah korupsi politik dan itu sudah terjadi
secara sistemik. 7
7
Ibid.
5
Untuk kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, modus-modus korupsi
dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini. 8
Tabel 1
Jenis Proyek dan Modus Korupsi
No
1.
Jenis Proyek
Pengadaan barang.
2
4.
Penghapusan inventaris/aset
negara.
Kenaikkan pangkat dan
pengurusan pensiun
Bantuan sosial dan subsidi
5.
Bantuan fiktif
6.
Penyelewengan dana proyek
7.
Proyek fiktif fisik
8.
Manipulasi hasil penjualan
dan retribusi
9.
12.
Manipulasi proyek-proyek
fisik
Daftar gaji atau honor fisik
Manipulasi data renovasi
fisik.
Pemotongan dana bantuan
13.
Proyek SDM fiktif
14.
Pungli perizinan
3.
10.
11.
Modus
Penggelembungan (mark up) nilai barang
dan jasa dari harga pasar.
Kolusi dengan kontraktor dalam proses
tender.
Mengambil inventaris kantor untuk
kepentingan pribadi
Memungut biaya tambahan di luar
ketentuan resmi.
Pemotongan dana bantuan sosial, yang
biasanya dilakukan secara bertingkat
(setiap meja).
Membuat surat permohonan fiktif seolaholah ada bantuan pemerintah kepada pihak
luar.
Mengambil dana proyek pemerintah di luar
ketentuan resmi. Memotong dana ptoyek
tanpa sepengetahuan orang lain.
Dana dialokasikan dlaam laporan resmi
padahal nihil.
Jumlah riil penjualan dan pajak tidak
dilaporkan. Penetapan target penerimaan
pajak lebih rendah dari penerimaan riil.
Mark up nilai proyek. Pungutan komisi
tidak resmi terhadap kontraktor.
Pembuatan pekerjaan fiktif.
Pemotongan dana pemeliharaan. Mark up
dana renovasi fisik.
Pemotongan langsung atau tidak langsung
oleh pegawai atau pejabat berwenang.
Tidak ada proyek/tidak ada laporan
(kegiatan dua hari dilaporkan empat hari).
Memungut biaya tak resmi kepada
masyarakat. Mark up biaya pengurusan
izin.
Rustamadji, “Habis Otonomi, Terbitlah Korupsi”, dalam Jurnal Demokrasi; Jurnal
Demokrasi;Jurnal Forum LSM DIY, Vol.II No.7, hal.37-38.
8
6
Beberapa perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jasa konstruksi
yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, menunjukkan
kerugian negara yang cukup signifikan merupakan fakta hukum yang telah ada,
beberapa kasus tindak pidana itu diantaranya terdapat dalam daftar tabel 2 dibawah
ini :
Tabel 2
Putusan Mahkamah Agung tentang Tindak Pidana Korupsi Jasa Konstruksi
No Reg. Perkara MA No:
Tentang
Kerugian Negara
1. 7149 K/Pid.Sus/2022
Peningkatan Jalan
59 Milyard
2
6035 K/Pid.Sus/2022
Pembangunan Jembatan
2.5 Milyard
3. 2068 K/Pid.Sus/2022
Pembangunan Transmisi
107 Milyard
Listrik
4. 339 PK/Pid.Sus/2022
Peningkatan Jalan
40 Milyard
5. Nomor 28/Pid. SusKonsultan Pengawas
523 Juta
TPK/2022/PN Pal
Pembangunan Sarana Olah
Raga
Sumber Data : Direktori Mahkamah Agung
Sebagian kalangan berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi
pandemi, yakni wabah atau penyakit yang sulit sekali diberantas. Sebagian
kalangan ada yang berpendapat bahwa korupsi memang sudah membudaya hampir
diseluruh lapisan masyarakat Indonesia. Korupsi itu sudah masuk secara meluas
dan mendalam dalam ranah mentalitas dan sukma masyarakat. Korupsi hampir
terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus
akte kelahiran, perkawinan, kartu tanda penduduk (KTP), ijin mendirikan bangunan
(IMB), proyek pengadaan/lelang di instansi-instansi pemerintah dan bahkan sudah
masuk dalam lingkungan penegakan hukum sendiri, yakni dengan adanya mafia
peradilan (judicial corruption).
Menurut Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (waktu itu)
dalam Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa, jika dibandingkan dengan masa lalu
7
sekarang ini keadaan tidak lebih baik, bahkan korupsi semakin banyak. Bahwa
kasus korupsi sekarang menjadi banyak (dibanding masa lalu), bukan karena pada
masa lalu korupsi tidak terungkap atau akibat ditutup-tutupi oleh pemerintahan
yang ototriter-represif, sementara sekarang kasus korupsi dapat dengan mudah
dibeberkan oleh media massa, akan tetapi “sekarang ini kasus korupsi memang
lebih banyak”. 9
Salah satu cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui
pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh seluruh perangkat
pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kegiatan ini dimaksudkan agar
pemerintah dapat memenuhi kewajibannya untuk melengkapi sarana dan prasarana
publik, sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan keuangan
negara yang terkontrol baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme
yang berlaku.
Anggaran pengadaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah yang begitu
besar ternyata menjadi lahan bagi tindakan korupsi yang berakibat terjadinya
kerugian negara. Terdapat beberapa faktor dan hal yang berpotensi meningkatkan
resiko korupsi dalam pengadaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah, antara
lain ;
a. “Belanja Mendesak di akhir tahun anggaran
9
Moh.Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta;
Rajawali Press, 2011, hal.157.
8
Belanja yang mendesak pada akhir tahun anggaran kerap menjadi subjek
terjadinya praktik korupsi. Sebab, biasanya transaksi pada periode ini
kurang diawasi secara ketat.
b. Masa tanggap darurat saat bencana alam atau bencana lainnya
Pengadaan barang/jasa saat terjadi bencana beresiko terjadi korupsi. Hal ini
terjadi karena adanya jumlah dana yang besar dan harus dibelanjakan
secara cepat untuk menanggulangi permasalahan kemanusiaan. Seperti
tempat tinggal sementara, penyediaan air bersih.
c. Penetapan peserta tender
Pada umumnya, kecenderungan untuk menentukan peserta tender tertentu
akan berisiko mengurangi tingkat fairness dalam proses pengadaan dan
biasanya diikuti dengan peningkatan biaya pembelian.
d. Keikutsertaan perusahaan milik pejabat publik
Jika perusahaan peserta tender dimiliki atau sebahagian sahamnya oleh
pejabat publik, maka sistem transparansi dan akutanbilitas tidak dapat
berjalan dengan baik.
e. Keikutsertaan perusahaan ‘boneka”
Perusahaan –perusahaan boneka biasanya berbadan hukum resmi, namun
tidak beroperasi secara aktif dan hanya dibuat untuk membantu
menyembunyikan identitas pemilik. Selain itu, biasanya perusahaan
semacam ini hanya dijadikan sebagai kedok oleh pejabat publik atau
anggota keluarganya, sub kontraktor untuk membuat perjanjian kolutif
sesama peserta tender.
9
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam pengadaan
jasa konstruksi untuk proyek pemerintah, antara lain :
1. Kualitas panitia pengadaan
Panitia pengadaan merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan jasa
konstruksi pemerintah dan aktivitasnya serta keputusan yang dilakukannya
akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan. Faktor kualitas panitia
pengadaan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu ;
1) Integritas
Integritas merupakan hal pertama dan mendasar yang perlu
ditekankan dalam setiap subyek (pelaku) suatu sistem, termasuk
sistem pengadaan jasa konstruksi untuk proyek pemerintah. Tanpa
adanya integritas pada setiap individu, maka sebuah sistem tidak
akan dapat berjalan sesuai dengan visi misi suatu organisasi atau
lembaga.
2) Kompetensi
Mengingat strategisnya posisi panitia pengadaan, mak diperlukan
kompetensi minimal untuk dapat menjabat sebagai panitia
pengadaan. Tuntutan kompetensi minimal antara lain pemahaman
mengenai sistem dan prosedur pengadaan serta pemahaman yang
cukup memadai mengenai barang/jasa yang akan diadakan.
3) Obyektifitas dan Independensi
Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses yang
penuh dengan berbagai muatan kepentingan masing-masing subyek
10
pengadaan barang/jasa. Untuk itu seluruh proses pengadaan
barang/jasa haruslah berjalan secara obyektif dan independen. Untuk
mewujudkan hal ini, panitia pengadaan sebagai personil yang
menyelenggarakan proses ini harus mengedapankan prinsip
obyektifitas dan ketidakberpihakan kepada kepentingan salah satu
atau sekelompok peserta proses pengadaan barang/jasa.
2. Kualitas penyedia jasa konstruksi
Kualitas penyedia jasa konstruksi juga merupakan salah satu elemen penting
dalam sistem pengadaan barang/jasa. Jika suatu pengadaan jasa konstruksi
tidak diikuti dengan kualis penyedia yang baik maka akan terdapat banyak
kesalahpahaman/misunderstanding di antara panitia dan penyedia jasa yang
nantinya akan menimbulkan merugikan kedua belah pihak.
3. Penghasilan panitia pengadaan
Dalam
melakukan
tindak
kejahatan
(kriminologi)
apalagi
yang
bersinggungan dengan hukum, seseorang pasti mempunyai suatu alasan
yang kuat yang benar-benar mempengaruhi keadaan psikologis dirinya,
yang kemudian dapat memicu atau memperkuat motif dalam melaksanakan
tindak kejahatan melawan hukum tersebut, yang salah satu nya disebabkan
oleh tidak berbanding lurus antara besarnya tanggung jawab dipikul dengan
hak yang diterima. Oleh sebab itu, antara tanggung jawab dengan hak harus
proporsional.
Upaya untuk mensejahterakan pelaku pengadaan sudah dilakukan dan terus
dilakukan
dengan
peningkatan
kenaikan
gaji,
kesejahteraan,
tunjangan
11
kinerja/fungsional, tunjangan hari raya di hari raya, gaji ketiga belas sudah
diberikan dalam menekan tingkat korupsi di kalangan pelaku pengadaan yang
diharapkan pelaku pengadaan tidak menerima suap dan gratifikasi.
Menurut Andi Hamzah (2012:227) dalam bukunya Pemberantasan Korupsi
Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bertambah besar volume
pembangunan bertambah pula kemungkinan kebocoran. Ditambah dengan gaji
pegawai negeri yang memang sangat minim di negara-negara berkembang seperti
Indonesia, pegawai negeri terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
kadang-kadang menggunakan kekuasaannya untuk menambah penghasilannya.
Terjadi pula korupsi besar-besaran bagi mereka yang telah memperoleh pendapatan
yang memadai disebabkan karena sifatnya yang serakah, tetapi ini bukan hal yang
menyeluruh.
Tepat pada tanggal 31 Januari 2023, Transparency International meluncurkan
hasil dari Corruption Perception Index (CPI) untuk tahun ukur 2022, serentak di
seluruh dunia dengan tema : Korupsi, Konflik dan Keamanan . CPI adalah
indikator komposit untuk mengukur persepsi sektor publik pada skala 0 (sangat
korup) hingga 100 (sangat bersih) berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan
penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak
tahun 1995. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, Indonesia merupakan salah satu
negara yang secara rutin dipantau situasi korupsinya. Pada tahun 2022 Corruption
Perception Index (CPI) Indonesia berada di skor 34/100 dan ada diperingkat 110
12
dari 180 negara yang di survei, skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 dan merupakan
penurunan paling drastis sejak 1995. 10
Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI 2 poin dari skor
32 sejak tahun 2012. Situasi ini memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi
masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya
dukungan yang nyata dari para pejabat pemangku kepentingan. Menurut Sekretaris
Jenderal Transperancy International Indonesia, J Danang Widyoko dengan
turunnya skor CPI Indonesia secara drastis di tahun 2022, ini menunjukkan bahwa
strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif. Revisi UU KPK pada
tahun 2019 sesungguhnya merupakan perubahan strategi pemerintah untuk
mengurangi penegakan hukum dan menggeser ke pencegahan korupsi. Berbagai
program pemberantasan korupsi dalam pelayanan publik dan pelayanan bisnis,
seperti digitalisasi pelayanan publik dan bahkan UU Cipta Kerja diklaim sebagai
strategi besar pencegahan korupsi. Namun dengan menurunnya skor CPI
menujukkan strategi tersebut tidak berjalan.
Dalam 10 tahun terakhir, 53% dari tender pengadaan barang dan jasa di
Indonesia berkaitan dengan konstruksi. Tercatat, kasus korupsi proyek infrastruktur
meningkat 50% di Indonesia antara tahun 2015 dan 2018. Pada tahun 2020,
Indonesia melaksanakan 48,83% tender infratruktur (36.871 tender) dari total
75.326 tender. Secara total, selama tahun 2020, nilai kontrak untuk semua tender
infrastruktur adalah Rp.183,77 Triliun (USD 12,8 miliar). Sebagian besar proyekproyek konstruksi tersebut telah diberikan kepada perusahaan yang menjadi 10
10
ti.or.id, diakses pada tanggal 19 Mei 2023, jam 13.20
13
besar perusahaan penerima nilai kontrak publik terbesar antara 2011-2020. Sepuluh
perusahaan yang sama tersebut juga merupakan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang kesemuanya terlibat kasus korupsi. 11 Bentuk-bentuk korupsi di
BUMN antara lain adalah penerimaan suap dari pengusaha yang ditunjuk langsung
sebagai mitra, yang mengerjakan proyek infrastruktur dan penggelapan atau
penggelembungan dana untuk pengerjaan terutama proyek-proyek infrastruktur.
Perbuatan korupsi dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan
bawahan, atasan, atau rekan kerja dan pengusaha.
Salah satu kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi adalah kasus korupsi
pada pembangunan infrastruktur (jasa konstruksi) untuk telekomunikasi atau
pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya yang
dilaksanakan oleh Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)
Kominfo tahun anggaran 2020. Penyidik Kejaksaan Agung RI telah menetapkan
Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate dan empat (4) orang lainnya
sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan untuk 20 hari kedepan. Total nilai
proyek BTS 4G itu sebesar Rp.28,3 triliun, pemerintah sudah menggelontorkan
Rp.10 triliun. Hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diduga terjadi kerugian negara
hingga Rp.8,03 triliun. Kerugian negara yang luar biasa besar, sekitar 80% dari
uang yang digelontorkan menguap entah kemana. 12
11
12
ICW, Indonesia dan Tender Infrastruktur 2020, Jakarta, April 2022, hal. 6
Majalah Tempo, 21 Mei 2023.
14
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan
kerugian negara berasal dari tiga aspek. Pertama biaya yang dikeluarkan untuk
penyusunan kajian pendukung, kedua, peningkatan harga barang yang tidak wajar
(mark up), terakhir adanya pembayaran proyek kepada rekanan padahal menara
BTS belum terbangun semua. Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan
pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.13
Dari fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa belum sepenuhnya efektif
instrumen aturan hukum yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
seperti Peraturan Presiden No 12 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dalam pencegahan praktik korupsi. Untuk itu diperlukan strategi pemberantasan
korupsi yang dibangun dengan adanya itikad kolektif berupa kemauan dan
kesungguhan (willingness) dari semua pihak untuk bersama-sama tidak
memberikan toleransi terhadap kejahatan korupsi. 14
Dalam hal menetapkan strategi yang tepat, BPKP melalui lokakarya
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia telah merumuskan tiga
bentuk strategi pemberantasan korupsi secara nasional, yaitu : (i) strategi persuasif,
(ii) strategi detektif, (iii) strategi represif. Jika mengacu kepada ketiga strategi
tersebut, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan secara simultan dan
13
14
Ibid
Faisal Santiago, 2014, Op Cit hal.57
15
terintegrasi, tidak hanya semata-mata menggunakan strategi represif saja, yaitu
isntrumen pidana, mengingat instrumen pidana hanya bersifat simptomatik. Jadi,
agar pemberantasan korupsi dapat berhasil dengan baik, diharapkan seluruh
komponen bangsa dilibatkan, disamping menanggulangi juga faktor-faktor yang
menstimulasinya, seperti kesejahteraan, keimanan/integritas moral, sikap hidup
yang konsumtif dan meningkatkan pengawasan secara efektif dan efisien. 15
Jika dibuat sederhana, korupsi terjadi karena ada ketidakseimbangan antara
kapasitas negara dan masyarakat, di satu sisi, dan ketidakseimbangan peluang
partisipasi politik dan ekonomi dalam menghasilkan kekayaan, di sisi lain. Di
katakan oleh Johnston (1997:74) bahwa “…various corruption grow out of
imbalances between state and society, and between wealth and power,..” Oleh
karena itu resep pokok (inti) pemberantasannya adalah merubah kedua
ketidakseimbangan itu menjadi relatif seimbang. Dalam bahasanya, dikatakan
bahwa “…effort to restore (or institute) greater balance might contribute both
democratization and to corruption reform”.16
Kapasitas negara dan masyarakat dibuat menjadi relatif seimbang, demikian
pula diusahakan terjadi keseimbangan antara peluang partisipasi melalui jalur
politik dan ekonomi. Proses penyeimbangan kembali kapasitas negara dan
masyarakat sipil dilakukan lebih banyak melalui pendekatan reformasi politik,
termasuk didalamnya reformasi hukum, Sedangkan proses penyeimbangan
mendapatkan kekayaan melalui pintu partisipasi politik dan ekonomi lebih banyak
15
Chaerudin dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung;
PT Refika Aditama, 2009, hal.20
16
Suwarsono Muhammad, Anti Korupsi : Teori & Strategi, Grup Bisnis, Makelar Kasus, dan
KPK, Yogyakarta;UPP STIM YKPN, 2016, hal.34
16
dilakukan dengan pendekatan reformasi ekonomi, dengan tanpa meninggalkan
reformasi politik.17
Secara agak rinci dapat diuraikan sebagai berikut ini. Pertama, jika akses
masyarakat sipil terhadap elit pemerintah jauh lebih besar dibanding kapasitas dan
otonomi (elit) pemerintah, maka strategi pokoknya adalah meningkatkan kapasitas
dan otonomi pemerintah, yang pada umumnya dilakukan dengan cara; mengatur
ulang jalur-jalur komunikasi dari pengaruh masyarakat kepada negara, peningkatan
(efektivitas) manajemen birokrasi, dan meningkatkan kapasitas negara. Kedua,
sebailknya, jika otonomi elit pemerintah jauh lebih tinggi dibanding kekuatan dan
akses masyarakat, maka strategi pokoknya adalah membuka jalur pasrtisipasi
massa, akses ke birokrasi, dan akuntabilitas pejabat publik. Ketiga jika ternyata
peluang partisipasi (dalam sektor) ekonomi lebih besar dibanding peluang
partisipasi dalam politik, maka strategi pokoknya adalah membuka peluang
partisipasi dan kompetisi politik lebih lebar dan merata (the depth and equality of
political competition). Keempat, sebaliknya jika peluang partisipasi politik lebih
besar dibanding peluang pasrtisipasi ekonomi, maka strategi pokoknya adalah
mendorong dan memperluas pertumbuhan ekonomi (broad based economic
growth).18
Setiap upaya untuk menyembuhkan korupsi (society of corruption) harus mulai
dengan menekankan kewajiban adanya kepemimpinan yang jujur dan penuh
pengabdian untuk mengikis korupsi. Upaya tersebut harus mencari cara dan sarana
17
18
Ibid
Ibid
17
untuk menciptakan gaya kepemimpinan seperti itu. Lebih dari itu, upaya tersebut
harus berhasil menanamkan rasa enggan berkorupsi di kalangan para pemegang
kekuasaan. Untuk memberi kesan kuat kepada masyarakat, kekuasaan pemaksa
bagi kemaslahatan pelaku korupsi, ditandaskan oleh beberapa penulis, tidak bisa
lain adalah agama. Hanya agamalah yang telah mampu bertindak sebagai medium
yang efektif bagi perilaku moral pada tataran kolektivitas.
Tentu saja kesadaran agama yang murni yang lebih menekankan kepada
falsafah dan nilai dasarnya daripada simbol dan peribadatannya yang dapat
membimbing ke arah dipikirkannya kembali sasaran dan tujuann hidup itu sendiri
yang selanjutnya dapat membantu melawan godaan korupsi. Masyarakat yang
bebas adalah check yang paling ampuh untuk menghadapi korupsi. Selama rakyat
memiliki kebebasan untuk menentang dan mengkritik kebijakan pemerintah dan
orang-orang politik, maka terbersit harapan bahwa mereka yang memegang
kekuasaan akan lebih hati-hati dengan tindakannya. Mereka akan sadar karena
mereka harus bertanggungjawab kepada rakyat.
Pada akhirnya, perubahan struktur dan organisasi juga diperlukan untuk
mengawasi korupsi. Reorganisasi harus dibarengi dengan desentralisasi yang
efektif. Desentralisasi merupakan penyebaran kekuasaan lebih luas, bila kondisi
yang lain sudah benar, maka langkah tersebut akan mempersempit ruang korupsi.
Pertanyaan paling mendasar kepada setiap ahli mengenai korupsi dan tindak
penyuapan, bahwa apakah setiap ahli memberikan jalan keluar untuk tidak
terjadinya tindakan korupsi, bahkan untuk segala bentuk penyimpangan yang
memungkinkan ? Pope dengan tegas dalam bukunya “Confronting Corruption: The
18
Elements of National Integrity System” (2003), menjelaskan dengan panjang lebar
tawarannya akan Sistem Integrasi Nasional, sebagai pilar-pilar kelembagaan yang
dapat memungkinkan sebuah sistem kelembagaan pada satu negara untuk lepas dan
terjaga dari korupsi.
Sistem Integrasi Nasional, sebagai draft tawaran dari Pope, meletakkan sistem
pemerintahan yang ideal, yang harus disisipkan oleh setiap negara sebagai upaya
pemberantasan korupsi. Sebuah pemerintahan, menurut Pope, mengandung banyak
unsur yang antara satu dan lainnya saling berhubungan. Pemerintahan menurut
Pope, ibarat sebuah mobil mewah yang memiliki segudang jejalin perangkat,
berfungsi secara bersamaan, berjalan secara teratur, berkelindan memutar atau
bekerja bersama yang lain, untuk dapat menggerakkan kendaraan yang dikenali
sebagai mobil.
Mobil dapat berjalan mulus bila tidak ada kerusakan pada bagian-bagiannya.
Begitu pula negara akan berjalan lancar layaknya kendaraan mewah, bila setiap
elemen di dalamnya melakukan fungsi idealnya dalam roda pemerintahan.
Setidaknya ada dua belas elemen dalam negara yang harus senantiasa diperiksa,
kata Pope. Dianataranya, legislatif yang terpilih, peranan eksekutif, sistem
peradilan yang independen, pelayanan publik untuk melayani publik, pemerintah
daerah, media yang independen dan bebas, masyarakat sipil, sektor perusahaan
swasta, pelaku dan mekanisme Internasional.
Menurut Mochtar Lubis salah satu solusi penanganan korupsi adalah dengan
melakukan transformasi budaya. Transformasi kebudayaan dalam pengertian
Mochtar adalah spirit pengembangan, redifinisi arti, dan penanaman nilai budaya
19
baru dalam masyarakat Indonesia. Barulah ketika budaya dan perangkat nilainya
telah dapat didefinisikan dan diidentifikasikan secara benar dan membuang
kebudayaan lama yang kerap menjadi batu sandungan terberat bagi tercapainya
kemakmuran rakyat, dan mengetahui secara pasti nilai-nilai budaya apa yang harus
dipertahankan, barulah langkah awal untuk memerangi tindak pidana korupsi dapat
dilakukan. 19
Agenda pertama yang mesti dilakukan ungkap Mochtar, adalah menyusupkan
nilai-nilai budaya ke tengah masyarakat hingga berakar dalam perilaku dan
tindakan masyarakat. Setelah itu, secara sadar maka transformasi budaya dapat
dilakukan melalui peranti-peranti pendidikan, melalui pemberian dan penanaman
nilai teladan di dalam kelaurga dan lain-lain. Maka barulah kata Mochtar,
“perjuangan melawan korupsi dapat dilakukan di atas landasan yang benar.” 20
Memberantas korupsi di Indonesia memang bukan pekerjaan mudah dan perlu
kerjasama berkelanjutan diantara semua pihak. Ada tiga strategi pemberantasan
korupsi yang dijalankan saat ini di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menyebutnya : Trisula Pemberantasan Korupsi. Trisula Pemberantasan
Korupsi ini memiliki tiga strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan
pendidikan. Sula penindakan menyasar pada peristiwa hukum yang aktual yang
telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai undang-undang. Sula ini tidak
hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi
memberikan efek jera bagi koruptor dan masyarakat. Sementara Sula Pencegahan
19
20
Mansyur Semma, 2008, Op Cit, hal.206
Mansyur Semma, 2008, Op Cit, hal.207
20
adalah memperbaiki sistem dengan cara menutup celah-celah korupsi, dilengkapi
dengan sosialisasi dan kampanye antikorupsi melalui Sula Pendidikan. 21
Butuh komitmen dan political will dari pemerintah dan publik untuk menuntut
standar etis dan norma yang lebih tinggi, bahwa korupsi bukan hanya soal melawan
hukum tapi jua merusak sendi-sendi kebangsaan. Pihak swasta yang kerap terlibat
kasus korupsi harus juga berperan dalam strategi pemberantasan korupsi ini, karena
itulah strategi pemeberantasan Trisula Pemberantasan Korupsi juga diarahkan ke
sektor swasta secara proporsional.
Masyarakat sipil yang bersemangat antikorupsi dan pers yang independen
menjadi salah satu kunci pemberantasan korupsi di tanah air. Sinergitas para aparat
penegak hukum (Kejaksaan Agung, KPK, Kepolisian RI, Lembaga Kehakiman dan
Mahkamah Agung), kementrian atau lembaga, organisasi pemerintah dan non
pemerintah mesti ditingkatkan untuk mendeteksi dan menindak para pelaku
korupsi.
B. Rumusan Masalah
1. Mengapa terjadi tindak pidana korupsi pengadaan jasa konstruksi pada
proyek pemerintah ?
2. Bagaimana dengan penggantian kerugian negara yang dilakukan oleh
terpidana ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak pidana korupsi pengadaan jasa
konstruksi pada proyek pemerintah di Indonesia ?
21
aclc.kpk.go.id di akses pada tanggal 25 Mei 2023 jam 13.34
21
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menggali dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana
korupsi pada pengadaan jasa konstruksi.
2. Untuk menggali dan menganalisis cara-cara terpidana dalam pengembalian
kerugian keuangan negara.
3. Untuk merekonstruksi regulasi tindak pidana korupsi pada pengadaan jasa
konstruksi pada proyek pemerintah di Indonesia.
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis
maupun praktis, sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang
ilmu hukum khususnya tentang strategi pemberantasan tindak pidana
korupsi pengadaan jasa konstruksi pada proyek pemerintah.
2. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi
pemerintah agar kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan jasa
konstruksi dapat dicegah dan diselesaikan dengan cara yang adil dan tidak
multitafsir.
22
E. Originalitas Penelitian
Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penstudi terdahulu untuk
memastikan originalitas dari studi ini, hasil penelusuran penulis belum menemukan
disertasi yang khusus memfokuskan pada kajian mengenai Strategi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi Pada Proyek Pemerintah. Oleh
karenanya perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk disertasi.
Agar terjamin originalitas penelitian ini, telah dilakukan penelusuran hasilhasil penelitian yang pernah dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu :
1. Agus Kasiyanto (2013) disertasinya yang berjudul Tindak Pidana Korupsi pada
Proses Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Tutuko Wahyu Minulyo (2022) disertasinya yang berjudul Rekonstruksi
Regulasi Pemidanaan Suap Dalam Kasus Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai
Keadilan.
3. Ali Fikri Noor (2020) disertasinya yang berjudul Penanggulangan Korupsi
Melalui Pendekatan Teologis.
Issue penelitian yang seperti diuraikan diatas, menunjukkan bahwa penelitian
yang dilakukan oleh peneliti variabelnya berbeda dengan penelitian yang pernah
dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Pada penelitian ini difokuskan pada Strategi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa Konstruksi Pada Proyek
Pemerintah.
23
F. Sistematika Penelitian
Penelitian disertasi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana sistematika penulisan
dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :
Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian,
kerangka berfikir dan sistematika penulisan disertasi.
Bab kedua, merupakan kajian teori yang memuat kumpulan keterangan
penunjang yang diperoleh dari pustaka dan disusun secara bersistem.
Bab ketiga, berisi uraian secara rinci mengenai pendekatan penelitian,
spesifikasi penelitian, sumber data, teknik dan alat pengumpulan data, populasi
sampel dan teknik sampling, teknik analisis data.
Bab keempat, memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu,
pembahasan disesuaikan dengan urutan ungkapan permasalahan yang diteliti.
Bab kelima, merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan hasil penelitian,
yang kemudian akan diikuti dengan pemberian saran-saran atau rekomendasi
terhadap hasil penemuan penelitian disertasi ini.
24
G. Kerangka Berfikir
Tindak pidana korupsi pengadaan jasa
konstruksi pada proyek pemerintah
Wishdom
International di
beberapa
negara:
- Hongkong
- Malaysia
- Singapore
TEORI
Rumusan Masalah :
1. Mengapa terjadi tindak pidana korupsi
pengadaan jasa konstruksi pada proyek
pemerintah?
2. Bagaimana dengan penggantian kerugian
negara yang dilakukan oleh terpidana?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tindak
pidana korupsi pengadaan jasa konstruksi
pada proyek pemerintah di Indonesia ?
1. Teori Efektivitas
Hukum sebagai
Grand Theory
2. Teori Negara
Kesejahteraan
sebagai Middle
Theory
3. Teori Hukum
Progresif sebagai
Applied Theory
Metode Penelitian :
1. Studi lapangan
2. Wawancara
3. Observasi
T
Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Jasa
Konstruksi Pada Proyek Pemerintah
NILAI
NORMA
Bagan1. Kerangka Berfikir
25
H. Kerangka Teori Dan Tinjauan Pustaka
I.
Kerangka Teori
Dalam menjawab permasalahan penelitian di atas maka kerangka teori yang
akan digunakan meliputi :
1.
Teori Efektivitas Hukum sebagai Grand Theory
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti
berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah
populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna
atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif
adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak
dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.22
Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan
untuk memantau.23 Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan
“dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu aparat penegak hukum. Kata
efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau
akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien
berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau
dikehendaki dari perbuatan itu.
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam
pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya
22
Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2007,
hal.284
23
Ibid.
26
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi
hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya
untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan
terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di
dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai
a tool of social engineering yang maksudnya adalah sebagai sarana
pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah
pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam
pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan
proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.
Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka
kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh
sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan
mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun
demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap
masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena
seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada
kepentingannya. 24 Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa
kepentingan
itu
ada
bermacam-macam,
diantaranya
yang
bersifat
compliance, identification, internalization.
24
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta; Penerbit Kencana, 2009,
hal.375.
27
Kelemahan-kelemahan yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara
umum antara lain: 25
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari
orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah
dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan,
maka
seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan,
sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah
dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat
aturan hukum yang dilanggar tersebut.
f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus
proporsional dan memungkinkanuntuk dilaksanakan.
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi
pelanggaran terhadap
aturan hukum terssebut,
adalah
memang
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi,
memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya
memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
25
Ibid., hal.376
28
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif
akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan
nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target
diberlakukannya aturan tersebut.
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga
tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum
untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga
mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam
masyarakat.
Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R.S. Mummres yang
berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap aturan
hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu
saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan
terhadap keduanya :
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan kelemahankelemahan apa yang mempengaruhinya;
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan
kelemahan-kelemahan apa yang mempengaruhinya.
Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka
dapat dikatan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak
tergantung pada beberapa kelemahan, antara lain :
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
29
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam
masyarakatnya.
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang
diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undangundang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.
Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya kelemahan yang
banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah
profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para
penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhdap diri
mereka maupun dalam penegakkan perundang-undangan tersebut.
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efetivitas dalam
penegakan hukum pada lima hal yakni : 26
a. Kelemahan Hukum
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam
praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara
26
Soerjono Soekanto, Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta;
PT Raja Grafindo Persada, , 2007, hal.5
30
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak
tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum
setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah
semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.
b. Kelemahan Penegakan Hukum
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak
hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi
kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan
yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai
petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah
laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan
wewenangnya sering timbul persoalaan karena sikap atau perlakuan yang
dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap
melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh
kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.
c. Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung
Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak
dan perangkat keras, menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak
hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan
kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu,
sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan
31
mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan
peranan yang aktual.
d. Kelemahan Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok
sedikit banyaknya mempunyai kesadran hukum. Persoalan yang timbul
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,
sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat
terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum
yang bersangkutan.
e. Kelemahan Kebudayaan
Kebuadayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum
yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang
abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa
yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia
merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu
berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh
golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan
wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar
hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.
Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena
menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari
32
efektivitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakkan hukum
tersebut
kelemahan penegakkan hukumnya sendiri merupakan titik
sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh
penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan
penegakkan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.
2.
Teori Negara Kesejahteraan Sebagai Middle Theory
Ide konsep negara kesejahteraan berangkat dari upaya negara dalam
mengelola sumber daya yang dmiliki dengan tujuan untuk menciptakan
kesejahteraan rakyat. Tujuan mulia untuk mensejahterakan rakyat, kemudian
direalisasikan oleh negara lewat regulasi-regulasi pelayanan sosial (social
service). Dengan demikian dalam negara kesejahteraan menuntut adanya
peranan yang dominan dalam pengelolaan sektor publik.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi negara kesejahteraan
adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi
anarki produksi dan krisi ekonomi, meningkatkan jaminan hidup warga
dengan memberantas pengangguran. 27 Sedangkan Edi Suharto dalam
bukunya berjudul Regulasi Sosial : Sebagai Regulasi Publik mendefinisikan
negara kesejahteraan (welfare state) sebagai model ideal pembangunan yang
difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang
lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara
universal dan komprehensif kepada warganya. Jadi fokus dari sistem negara
27
Save M.Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, LKPN, Jakarta, 2000, hal.708.
33
kesejahteraan adalah untuk menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial
yang melembaga bagi setiap warga negara sebagai gambaran adanya hak
warga negara dan kewajiban negara. 28
Negara kesejahteraan sebenarnya tidak hanya menciptakan pelayananpelayanan sosial untuk orang miskin saja, akan tetapi pelayanan sosial
ditunjukkan untuk semua penduduk seperti orang tua, anak-anak, pria,
wanita, miskin dan kaya. Hal ini dimasksudkan agar pelayanan sosial yang
diselenggarakan negara bisa tersebar secara merata dan adil. Karya Richard
Titmuss, Essay on the Welfare State telah mendapat tempat istimewa dalam
studi-studi tentang negara kesejahteraan, buku Titmuss ini dapat dikatakan
sebagai magnum-opus yang secara mendalam mengupas ide negara
kesejahteraan sebagai berikut : “a welfare state is a state in which organized
power is deliberately used through politics and administration in an effort to
modify the play of market forces to achieve social prosperity and economic
well-being of the people.”29
Pemikiran tersebut dapat disarikan menjadi tiga hal esensial. Pertama,
negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh
pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok.
Kedua, negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga
ada dalam situasi rawan/rentan sehingga mereka dapat menghadapi masa-
28
Edi Suharto, Regulasi Sosial : Sebagai Regulasi Publik, ALFABET, Bandung, 2007, hal.57
Richard Titmuss, “Essay on the Welfare State” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed. Mimpi
Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta, 2006, hal.11
29
34
masa kritis, seperti sakit, usia lanjut, menganggur dan miskin yang
berpotensial mengarah atau berdampak pada krisis sosial. Ketiga, semua
warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk
bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan,
pemenuhan gizi (anak balita), air bersih dan sanitasi.
Negara bagian barat seperti di negara Inggris, konsep Welfare State
dipahami sebagai alternative terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan
stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang
miskin. Berbeda dengan sistem dalam the Poor Law, Negara Kesejahteraan
difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang
memlembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak
kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak dan kewajiban Negara
(state obligation) di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua,
anak-anak, pria, wanita, miskin dan kaya, sebaik dan sedapat mungkin. Ia
berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan
jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan
(well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan.
Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara
kesejahteraan beranjak dari abad ke 18 ketika Jeremy Bentham,
mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greates number of their
citizens. Bentham menggunakan istilah “utility” atau kegunaan untuk
menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip
35
utilitarianisme yang ia kembangkan. Bentham berpendapat bahwa sesuatu
yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan
sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksiaksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan
sebanyak mungkin.
Secaraa umum, suatu negara bisa digolongkan sebagai negara
kesejahteraan
jika
mempunyai
empat
pilar
utamanya,
yaitu:
(i)
socialcitenzenship; (ii) full democrazy; (iii) modern industrial relation system
; serta (iv) rights to education and the expansion of modern masseducation
system. Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena
negara memperlakukan penerapan regulasi sosial sebagai “penganugerahan
hak-hak sosial” (the granting of social rights) kepada warganya yang
diberikan berdasarkan basis kewarganegaraan (citizenship) dan bukan atas
dasar kinerja atau kelas.
Negara
kesejahteraan
berusaha
membebaskan
warganya
dari
ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan
yang (kemudian disebut sebagai dekomodifikasi) dengan menjadikannya
sebagai hak setiap warga yang diperoleh melalui perangkat regulasi sosial
yang disediakan oleh negara. Lebih jauh lagi, keberadaan hak-hak sosial dan
social citizenship ini digunakan oleh negara untuk menataulang relasi kelas
36
dalam masyarakat, serta menghapuskan kesenjangan kelas yang terjadi.
Seperti di ungkapkan oleh Esping-Andersen:30
“..negara kesejahteraan bukan hanya suatu mekanisme untuk melakukan
intervensi atau mengoreksi struktur ketidaksetaraan yang ada. Namun,
merupakan suatu sistem stratifikasi sosial yang khas. Negara kesejahteraan
merupakan suatu kekuatan yang dinamis dalam penataan ulang relasi sosial..”
Dari pandangan Esping Anderson, bahwa negara kesejahteraan bukanlah
satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering
ditengarai dari atribut-atribut regulasi pelayanan dan transfer sosial yang
disediakan oleh negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan
pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga
keduanya (negara kesejahteraan dan regulasi sosial) sering diidentikkan. 31
Negara kesejahteraan, pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif
dalam mengelola dan mengorganisir perekonomian yang didalamnya
mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan
kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Negara
kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada
mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan
menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui
perangkat regulasi sosial yang disediakan oleh negara.
Esping Andersen, “Three World of Welfare Capitalism” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed.,
Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta, 2006, hal.9
31
Siswo Yudo Husodo, Mimpi Negara Kesejahteraan, Pengantar Cetakan ke 1, LP3ES, Jakarta,
2006, hal. 8
30
37
3.
Teori Hukum Progresif sebagai Applied Theory
Pemikiran-pemikiran hukum progresif yang selama ini dikembangkan
memiliki beberapa implikasi. Pertama, terdapat efek langsung bagi
perkembangan ilmu hukum secara perlahan, meskipun baru dalam tataran
wacana yang belum sampai pada riset mendalam. Kedua, akibat campur
tangan ilmu lain untuk memasuki domain ilmu hukum, maka muncul
resistensi cukup keras disebabkan intervensi ilmu-ilmu tersebut masuk ke
“dapur” ilmu hukum. Hal ini dimaklumi karena pandangan positivistik lebih
mengedepankan hukum sebagai sesuatu yang unik, khas tanpa harus
“direcoki” oleh ilmu-ilmu lain. Ketiga, problem epistemologis, artinya
metodologi yang kini dikembangkan secara tradisional, tidak memadai lagi
untuk mengembangkan ilmu hukum. Diperlukan metode baru untuk bisa
mengungkapkan secara penuh realitas hukum yang kasat mata dan makna
dibalik yang empirik itu.
Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, Indonesia membutuhkan suatu tipe
penegakan hukum prograsif, hal ini didasarkan pengamatan empiris yang
menunjukkan, meskipun bangsa ini meneriakkan supremasi hukum dengan
keras, hasilnya tetap mengecewakan, untuk menangani kasus korupsi yang
telah menjalar di hampir seluruh sektor birokrasi di pusat sampai daerah,
mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif masih memperlihatkan hasil yang
maksimal.
Aliran Neomarxis mencatat dua kritik dengan tema dominan yaitu
Pertama, institusi hukum sudah tercemar dari dalam sehingga ikut
38
menyebabkan hilangnya ketertiban sosial secara keseluruhan. Akhirnya
hukum hanya bekerja sebagai alat kekuasaan belaka. Substansinya hanya
menguntungkan golongan yang kaya dan merugikan serta menipu golongan
miskin. Kedua, kritik terhadap Legalisme Liberal mengenai gagasan bahwa
tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang
objektif (bersifat otonom) yang ternyata tidak mampu menciptakan keadilan
tetapi justru menjadi pendukung utama kekuasaan serta turut ambil bagian
dalam korupsi yang lebih dalam. 32
Plato, mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal yaitu pertama, suatu
karakteristik atau “sifat” yang terberi secara alami dalam diri tiap individu
manusia,
kedua,
keadilan
memungkinkan
orang
mengerjakan
pengkoordinasian serta memberi batasan pada tingkat “emosi” mereka dalam
menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat Ia bergaul dan ketiga, keadilan
merupakan hal yang memungkinkan masyarakat manusia menjalankan kodrat
kemanusiannya dalam cara-cara yang utuh dan semestinya. 33
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak
didasarkan atas kekuasaan. Hukum harus dijadikan panglima dalam
menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian
dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia.
Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebgai medan perjuangan
32
Philip Nonet dan Philip Selznick. Law and Society in Transaction : Toward Responsive Law.
Edisi Asli Terjemahan Rafael Edy Bosco. Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis
Masyarakat dan Ekologis (HUMA), Jakarta, 2003. hal 1-4.
33
Herman Bakir, Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan, Refika Aditama, Bandung,
2009, hal.177
39
manusia dalam konteks mencari kebahagian hidup.34 Satjipto Rahardjo
mengatakan :
“…, baik kelemahan ; peranan manusia, maupun masyarakat,
ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan
pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum
seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak untuk
diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya
kebahagiaan manusia”. 35
Namun di dalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami
sebuah masalah krusial yang mengaburkan makna dari hukum tersebut.
Hukum dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu
dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang
menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat. Hukum hanya
dijadikan alat dan bukan tujuan. Hukum dan keadilan merupakan dua buah
sisi mata uang yang tidak dapat disipisahkan, hukum bertujuan untuk
mewujudkan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk
mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedurprosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan
bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi
malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan
ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan
hanyalah seagai tanda (sign) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan
bahasa (language of game) yang cenderung menipu dan mengecewakan.
34
Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta; Pustaka Belajar, 2009, hal.1.
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan
Hukum), Jakarta; Penerbit Buku Kompas, 2007, hal.9.
35
40
Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola
kehidupan bernegara yang lebih demokrasi, dan hal ini juga membawa
perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi
model terbuka dengan lebih mengedapankan keadilan di tengah masyarakat
dari pad keadilan yang dikebiri oleh penguasa. Hukum merupakan bagian dari
karya cipta manusia dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia.
Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam
Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang
menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai
kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi.
Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi
keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.36
Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif
yang dirumuskan dalam pasal-pasal undang-undang. Keadilan juga tidak
butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaanya, yang dibutuhkan
bahwasanyakeadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk
mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Sehingga keadilan
hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa dan hakim sebagai mata
pencaharian di dalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau
polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari
tumpukan file dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum
yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip
36
Saifur Rohman, Menembus Batas Hukum, Opini Kompas, 22 Januari 2010
41
pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu
sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang popular dalam dunia hukum.
Seperti mafia hukum, UUD (ujung-ujung duit), pasal karet dan penyelesaian
dibalik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang di dalam
institusi pengadilan.
Hukum progresif memecahkan kebuntuan itu, dia menuntut keberanian
aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila
proses tersebut benar, identitas yang dibangun dalam penegakkan hukum di
Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu
akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali
seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia di masa depan tidak ada lagi
diskriminasi hukum. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan,
keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk
kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum progresif adalah
menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan
(according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih
dalam (to very meaning) dari undang-undang atau hukum. Penegakkan
hukum tidak hanya kecerdasan intelektual , melainkan dengan kecerdasan
spritual. Dengan kata lain, penegakkan hukum yang dilakukan dengan penuh
42
determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan
disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. 37
Kegiatan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan
dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum,
baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dalam
penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit penegakkan hukum itu
mencakup kegiatan penegakkan terhadap setiap pelanggaran terhadap
peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana
yang melibatkan aparat penegak hukum.
Penegakkan hukum merupakan bagian dari dari pelaksanaan politik
kenegaraan suatu Negara. Oleh karena itu sistem politik dan suasana politik
sangat berpengaruh dalam proses penegakkan hukum itu sendiri. Sistem
politik yang baik dibarengi suasana politik yang kondusif akan memudahkan
dalam penegakkan hukum begitupun sebaliknya jika sistem dan suasana
politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakkan hukum.
Untuk mewujudkan penegakkan hukum yang baik perlu tatanan dan praktek
politik yang baik juga. Terutama hukum harus mampu merespon dinamika
perkembangan berpikir masyarakat sehingga hukum tidak berjalan di tempat.
Dalam hal penegakkan hukum di Indonesia khususnya, jika dipahami secara
kaku dan seadanya maka tidak ada hakim keliru dalam setiap memutuskan
37
Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta,
2009, hal.13
43
suatu perkara, walaupun keputusan itu keliru, salah, tidak tepat, bertentangan
dengan keadilan, bahkan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri.
Sehingga ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang
sewenang-wenang dan menindas.38 Semestinya aparat penegak hukum harus
benar-benar memahami fungsi hukum dan mengedapankan hukum dalam
bertindak, artinya dalam melakukan aktifitas penegakkan hukum mereka
harus bersandar pada hukum yang berlaku.
Salah satu aspek yang terpenting dalam penegakkan hukum adalah
bagaimana mengenalkan hukum pada masyarakat dan menggalakkan
kesadaran hukum mereka. Penegak hukum juga jangan hanya menganggap
masyarakat sebagai objek dalam penegakkan hukum belaka. Banyak pula
yang memanfaatkan hukum untuk memperkaya diri sendiri tanpa
memedulikan rasa keadilan yang didamba oleh semua lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, disinilah perlunya penegakkan hukum yang responsive.
II. Tinjauan Pustaka
1.
Tinjauan Tindak Pidana Korupsi
1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang
banyak dilakukan oleh koruptor. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan
oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-
38
Jimly Asshidiqie, Pranata Hukum dan Penegakkannya di Indonesia, Unnisula Press, Semarang,
2010, hal.60.
44
oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif, maupun swasta.
Banyaknya oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin
menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana korupsi, yang
dalam bahasa Inggris, disebut dengan criminal acts of corruption terdiri
atas dua suku kata, yang meliputi tindak pidana dan korupsi. 39
Tindak pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan criminal
act, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan misdriff
dikonsepkan sebagai perbuatan yang berkaitan kejahatan. 40 Korupsi,
dapat dianalisis dari pengertian pandangan ahli maupun yang tercantum
dalam peraturan perundang-undangan.
Korupsi berasal dari bahasa latin “corruptus” atau “corruptio” yang
kemudian diturunkan ke banyak bahasa seperti Bahasa Inggris yaitu
“corruption” dari kata dasar “corrupt” dan dalam Bahasa Belanda yaitu
“corruptie” yang kemudian diadaptasi ke Bahasa Indonesia sebagai
korupsi. Istilah korupsi dalam bahasa latin “corruptus” atau “corruptio”
diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan, perbuatan tidak jujur
dalam hal keuangan.
Menurut Subekti, korupsi adalah suatu tindak pidana yang
memperkaya diri sendiri yang secara langsung merugikan keuangan atau
perekonomian negara. Definisi korupsi menurut World Bank pada tahun
2000, yaitu “korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk
39
Rodliyah dan Salim HS, Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Rajagrafindo Persada,
Depok, 2022, hal.17.
40
Ibid.
45
keuntungan pribadi”. Lembaga Transparency International yang setiap
tahunnya merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mendefinsikan korupsi
sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat
publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri
atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang
dipercayakan oleh publik. Sementara Independent Commission Againts
Corruption (ICAC) Hong Kong menyebutkan bahwa korupsi adalah
penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan
pelanggaran hukum terkait tugas mereka, demi mencari keuntungan
untuk diri dan pihak ketiga.
Pengertian korupsi yang tercantum dalam perundang-undangan,
sebagai berikut :
1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak
pidana korupsi adalah :
“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan
maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.”
Ada tiga unsur yang tercantum pada definisi di atas, yang meliputi :
a. Setiap orang;
b. Jenis perbuatan yang dilakukannya, yaitu :
1) melawan hukum;
2) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri;
46
3) menguntungkan ; diri sendiri, atau orang lain, atau suatu
korporasi
4) menyalahgunakan ; kewenangan; maupun kesempatan, atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
c. Akibat perbuatan yang dilakukannya, yaitu merugikan :
1) keuangan negara; atau
2) perekonomian negara.
1.2. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi cukup
banyak, namun undang-undang yang ada merupakan perubahan dari
undang-undang sebelumnya. Untuk menganalisis tentang landasan
filosifis dari tindak pidana korupsi harus dianalisis dari undang-undang
yang pernah berlaku. Berikut landasan filosofis tersebut.41
1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Landasan filosofis dibentuknya atau
ditetapkan undang-undang ini tercantum dalam konsideran
menimbang, yang menyatakan :
a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan
keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan
nasional.
b. bahwa Undang-Undang No 24 Prp. Tahun 1960 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana
Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang
mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh
karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.
41
Ibid
47
Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1971 adalah karena perbuatan korupsi sangat :
a. merugikan keuangan/perekonomian negara; dan
b. menghambat pembangunan nasional.
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi tercantum dalam pertimbangan hukum
undang-undang tersebut. Di dalam pertimbangan itu, disebutkan
bahwa :
a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan
nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga
menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan
nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
Ada dua hal yang tercantum dalam pertimbangan hukum UndangUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi :
a. akibat perbuatan yang dilakukan oleh koruptor; dan
b. perlu dilakukan pemberantasan.
Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu merugikan ;
a. keuangan negara;atau
b. perekonomian negara;dan
c. menghambat pembangunan nasional.
48
Mengingat akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi cukup
besar,
maka
perlu
diberantas
sampai
ke
akar-akarnya.
Pemberantasan dikonsepkan sebagai proses atau perbuatan untuk
memberantas. Memberantas dikonsepkan sebagai melenyapkan atau
meniadakan tindak pidana korupsi. Filosofi dari pemberantasan
tindak pidana korupsi, yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Landasan filosofis ditetapkan undangundang ini tercantum dalam konsiderans menimbang, yang
menyatakan :
a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara
meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu
digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus
dilakukan secara luar biasa;
b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari
keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan
terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan
secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu
diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
49
Ada empat hal yang tercantum dalam pertimbangan hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi :
1.
tingginya jumlah tindak pidana korupsi;
2.
akibat dari tindak pidana korupsi;
3.
penggolongan tindak pidana korupsi; dan
4.
filosofi ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Walaupun pertimabangan hukum di atas menunjukkan bahwa alasan
perubahan
Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena jumlah tindak pidana
korupsi cukup tinggi, data tentang jumlah perkara korupsi dari tahun
1999 sampai dengan 2023 tidak tampak, namun yang ada, yaitu data
tentang Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 Corruption Perception
Index (CPI) Indonesia berada di skor 34/100 dan ada diperingkat 110 dari
180 negara yang di survei, skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 dan
merupakan penurunan paling drastis sejak 1995.42
Akibat dari tindak pidana korupsi, yaitu:
1.
merugikan keuangan negara;
2.
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat
secara luas.
42
ti.or.id, diakses pada tanggal 19 Mei 2023, jam 13.20
50
Esensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara
luas.
Sementara itu, menjadi filosofi ditetapkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
1.
2.
3.
4.
menjamin kepastian hukum
menghindari keragaman penafsiran hukum;
memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat; serta
perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Landasan yuridis, tentang tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan berikut ini.
1.
2.
3.
4.
5.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, ketentuan yang mengatur
sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana
korupsi ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 5
sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada
51
6.
7.
8.
9.
10.
pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi
langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masingmasing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Undang-Undang ini
mengatur tentang lembaga yang diberi tugas, wewenang dan
kewajiban untuk melakukan pemberantasan korupsi. Lembaga
yang berwenang untuk itu adalah Komisi Pemberantasasan
Korupsi (KPK). Tujuannya dibentuk KPK, yaitu meningkatkan
daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak
korupsi.43
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atasa Undanaag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim
Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
Landasan sosiologis ditetapkannya dari berbagai peraturan perundangundangan diatas, yaitu karena banyaknya baik orang, koorporasi maupun
swasta yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara
sosiologis, penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi belum efektif
karena masih cukup banyak pelaku melakukan tindak pidana korupsi.
Namun, diharapkan ke depannya pelaku tindak pidana korupsi menjadi
berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. 44
1.3. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi
Subjek pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan criminal
subject, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan crimineel
43
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
44
Op.Cit hal 225
52
onderwerp dikonsepkan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana
korupsi. Ada sembilan sebutan subjek pidana dalam tindak pidana
korupsi, yang meliputi :
1. Setiap orang;
Setiap orang, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan each person,
sedangkan dalam bahsa Belanda, disebut dengan iedereen, ditujukan
kepada masing-masing orang atau manusia yang melakukan tindak
pidana korupsi. Agar setiap orang dapat dipidana, ia harus memenuhi
syarat, seperti ia telah dewasa. Ukuran kedewasaan, yaitu telah berumur
16 tahun.45
2. Pegawai negeri;
Pegawai Negeri Sipil atau PNS adalah : “Warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintah”. 46
Ada empat unsur yang tercantum dalam konsep PNS di atas, yang
meliputi : a. WNI, b. Diangkat sebagai Pegawai ASN, c. Adanya yang
mengangkat, dimana yang mengangkat ASN adalah pejabat pembina,
d. Tujuan pengangkatannya.
3. Penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji;
45
46
Pasal 45 Kitab Undaang-Undang Hukum Pidana
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
53
Tujuan pengangkatan PNS, yaitu untuk menduduki jabatan
pemerintahan. Penyelenggara negara dikonsepkan sebagai : “Pejabat
Negara yang menjalankan fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara”. 47
4. Pemborong;
Pemborong dikonsepkan sebagai orang yang menangani suatu
pekerjaan seluruhnya sampai selesai. Sementara itu, dalam UndangUndang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, istilah pemborong
diganti dengan istilah Penyedia Jasa. Penyedia Jasa adalah pemberi
layanan Jasa Konstruksi. Penyedia Jasa Konstruksi terdiri atas ; orang
per seorangan; atau badan usaha.
5. Ahli bangunan;
Ahli bangunan dikonsepkan sebagai orang yang mempunyai
kemahiran atau paham sekali tentang bangunan.
6. Penjual bahan-bahan bangunan;
Penjual bahan-bahan bangunan merupakan orang yang menjual
bahan-bahan bangunan, seperti semen, besi, kaca, dan lain-lain.
7. Pemberi hadiah;
Pemberi hadiah (gratifikasi) merupakan orang yang menyerahkan
uang kepada PNS atau penyelenggara negara.
8. Hakim;
47
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
54
Secara gramatikal, hakim dikonsepkan sebagai orang yang mengadili
perkara di pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
maupun Mahkamah Agung. Sementara itu pengertian hakim secara
normatif telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Hakim adalah :
“Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim
Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945“.48
9. Advokat.
Advokat adalah : “Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik
di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan
berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. 49
1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi
Secara normatif, jenis-jenis tindak pidana korupsi telah ditentukan
dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31
Tahhun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil
kajian terhadap ketentuan itu, maka telah ditemukan sepuluh jenis
tindak pidana korupsi. Kesepuluh jenis tindak pidana itu berikut ini:
1. Memperkaya diri. Memperkaya diri, yang dalam bahasa Inggris,
disebut dengan to enrich themselves, sedangkan dalam bahasa
48
49
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
55
Belanda, disebut dengan zichzelf te verrijken merupakan upaya
menjadikan orang perorangan menjadi kaya. Kaya artinya bahwa
orang perorangan tersebut mempunyai harta atau uang yang
banyak dari hasil korupsi.50
2. Menyalahgunakan jabatan dan kedudukan. Menyalahgunakan
jabatan atau kedudukan, yang dalam bahasa Inggris, disebut
dengan abuse of office or position, sedangkan dalam bahasa
Belanda, disebut dengan misbruik van het mandaat of de positie
adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk
melakukan perbuatan yang keliru dan menyimpang dari jabatan
atau kedudukan yang diberikan kepadanya.
3. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat atau
hakim. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang
pejabat atau hakim, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan
give or promise anything to an official or judge, sedangkan
dalam bahasa Belanda, disebut dengan geven of beloven aan een
ambtenaar of rechter adalah menyerahkan atau menyatakan
kesanggupan dan kesediaan untuk menyerahkan barang kepada
pejabat atau hakim.
4.
Melakukan perbuatan curang. Melakukan perbuatan curang
yang dalam bahasa Inggris disebut dengan fraudulent acts,
50
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai
Pustaka, hal.399.
56
sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan frauduleuze
handelingen adalah mengerjakan atau mengadakan suatu
perbuatan atau tindakan yang tidak jujur.
5. Melakukan penggelapan uang atau surat berharga. Melakukan
penggelapan uang atau surat berharga, yang dalam bahasa
Inggris disebut dengan embezzlement of money or commercial
paper, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan
verduistering van geld of waardepapieren adalah mengerjakan
atau menggunakan uang atau surat berharga secara tidak sah.
6. Melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar yang khusus.
Melakukan pemalsuan buku-buku daftar-daftar yang khusus
untuk pemeriksaan administrasi, yang dalam bahasa Inggris,
disebut dengan falsifying books that are specific to the
administrtion of examinations, sedangkan dalam bahasa
Belanda, disebut dengan vervalsen van boeken lijsten die
specifiek zijn voor de administratie van de examens zijn adalah
mengerjakan atau melakukan perbuatan memalsukan. Yang
dilakukan oleh tersangka atau terdakwa adalah memalsukan
buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan
administrasi.
7. Melakukan penggelapan, perusakan, dan penghancuran barangbarang. Melakukan penggelapan , perusakan , dan penghancuran
barang-barang, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan
57
embezzlement, vandalism and destruction of goods, sedangkan
dalam
bahasa
Belanda,
disebut
dengan
verduistering,
vandalisme en vernietiging van goederen artinya mengerjakan
perbuatan secara tidak sah, dan menjadikan barang menjadi
rusak atau tidak sempurna atau pecah atau remuk sehingga
barang-barang itu tidak dapat dipergunakan lagi.
8. Menerima hadiah. Menerima hadiah yang dalam bahasa Inggris
disebut dengan receive a prize, sedangkan dalam bahas Belanda,
disebut dengan ontvangt een geschenk adalah suatu tindakan
yang
dilakukan
oleh
tersangka
atau
terdakwa
untuk
mendapatkan hadiah atau pemberian dari orang lain.
9. Menerima,
pemerasan,
dan
pemborongan.
Menerima,
pemerasan, dan pemborongan yang dalam bahasa Inggris,
disebut dengan recevieng, extortion and chartering, sedangkan
dalam bahasa Belanda, disebut dengan ontvangen, afpersing en
het charteren, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh
tersangka atau terdakwa untuk menerima uang dengan cara
ancaman atau suatu perbuatan untuk membeli semuanya.
10. Pemberian hadiah. Pemberian hadiah, yang dalam bahasa
Inggris, disebut dengan gift-giving, sedangkan dalam bahasa
Belanda disebut dengan het geven van geschenken, yaitu
penyerahan hadiah atau cenderamata secara cuma-cuma kepada
pihak lainnya.
58
1.5. Jenis-Jenis Sanksi yang Dijatuhkan kepada Pelaku Tindak Pidana
Korupsi
Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, tidak hanya berupa
pidana penjara dan denda, tetapi dapat juga dijatuhkan pidana
tambahan. Pidana tambahan itu :
1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan
milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu
pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling
lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang
telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepadana terpidana. 51
51
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
59
2.
Tinjauan Pengadaan Jasa Konstruksi
2.1. Pengertian Jasa Konstruksi dan Ruang Lingkupnya
Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat yang
mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau
prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang
terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia
sebelumnya mengeluarkan peraturan di bidang Jasa Konstruksi, yakni
Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang
kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi, dikarenakan adanya kebutuhan tata kelola yang
baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi.
Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi, secara tegas dikatakan bahwa penyelenggaraan jasa
konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum. UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur lebih
jelas mengenai hal-hal dalam bidang Jasa Konstruksi yang sebelumnya
tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi
dan/atau pekerjaan konstruksi. Layanan jasa konsultansi konstruksi
merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pengkajian, perencanaan perancangan, pengawasan, dan manajemen
penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan
60
konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan. Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2017 diatur pula mengenai Sifat, Klasifikasi dan Layanan Usaha
dalam Jasa Konstruksi. Usaha jasa konstruksi berbentuk usaha
perseorangan atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak
berbadan hukum.
Penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia juga mengacu pada
asas-asas berikut ini :
1. Kejujuran dan keadilan.
Asas kejujuran dan keadilan adalah bahwa kesadaran akan fungsinya
dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung
jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
2. Manfaat.
Asas manfaat adalah bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus
dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam
kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi, dan efektivitas yang dapat
menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan
nasional.
61
3. Kesetaraan.
Asas kesetaraan adalah bahwa kegiatan jasa konstruksi harus
dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja
antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
4. Keserasian.
Asas keserasian adalah bahwa harmoni dalam interaksi antara
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk
yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
5. Keseimbangan.
Asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi
harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya
keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.
Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas
ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang sesuai, dan di sisi
lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dan
kesempatan kerja pada penyedia jasa.
6. Profesionalitas.
Asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi
kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.
62
7. Kemandirian.
Asas kemandirian adalah bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi
dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang
jasa konstruksi.
8. Keterbukaan.
Asas keterbukaan adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses
oleh para
pihak
sehingga
terwujudnya
transparansi dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi yang memungkinkan para pihak
dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh
kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi sehingga dapat
dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.
9. Kemitraan.
Asas kemitraan adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang
bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.
10. Keamanan dan keselamatan.
Asas keselamatan dan keamanan adalah bahwa terpenuhinya tertib
penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan
keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil jasa konstruksi dengan
tetap memperhatikan kepentingan umum.
11. Kebebasan.
Asas kebebasan adalah bahwa dalam penyelenggaraan jasa
konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan
63
pengguna jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
12. Pembangunan berkelanjutan.
Asas pembangunan berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan
jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang
timbul pada lingkungan yang terjaga secara terus-menerus
menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
13. Wawasan lingkungan.
Asas wawasan lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan jasa
konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan
pemeliharaan lingkungan hidup.
Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk :
1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi
untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal berdaya saing
tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Jasa konstruksi
mempunyai
peranan
penting
dan
strategis
dalam
sistem
pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang
kehidupan masyarakat
dan menumbuhkembangkan berbagai
industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi.
2. Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang
menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia
jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan
64
kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satuupaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara
pengguna jasa dan penyedia jasa dilakukan dengan menertibkan
penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk
penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar.
3. Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa
konstruksi. Partisipasi masyarakat meliputi partisipasi baik yang
bersifat langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, masyarakat
jasa konstruksi, dan pemanfaat hasil penyelenggaraan jasa
konstruksi, maupun partisipasi yang bersifat tidak langsung sebagai
warga negara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan
untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan
melindungi kepentingan umum.
4. Menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan
keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan
terbangun. Kenyamanan lingkungan terbangun adalah suatu kondisi
bangunan sebagai hasil penyelenggaraan jasa konstruksi yang dapat
dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan.
5. Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik.
6. Menciptakan
integrasi
nilai
penyelenggaraan jasa konstruksi.
tambah dari
seluruh tahapan
65
2.2. Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia
A. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan :
1. Identifikasi kebutuhan.
2. Penetapan jenis jasa konstruksi.
3. Jadwal pengadaan.
4. Anggaran pengadaan jasa konstruksi.
5. Penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja.
6. Penyusunan perkiraan biaya/RAB.
7. Pemaketan pengadaan jasa konstruksi.
8. Konsolidasi pengadaan jasa konstruksi.
9. Penyusunan biaya pendukung.
Penyusunan perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan kementrian/lembaga, untuk tahun anggaran berikutnya
sebelum berakhir tahun anggaran berjalan. Perencanaan pengadaan
untuk pekerjaan konstruksi, selain memenuhi tahapan diatas juga harus
memenuhi tahapan penyusunan detailed engineering design sebelum
tahapan penyusunan spesifikasi teknis dan penyusunan biaya pendukung.
Perencanaan pengadaan Jasa Konstruksi mengacu pada pendekatan
Konstruksi Berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Konstruksi
Berkelanjutan. Perencanaan pengadaan dituangkan dalam dokumen
perencanaan pengadaan.
66
Identifikasi
kebutuhan
disusun
berdasarkan
rencana
kerja
kementrian/lembaga. Identifikasi kebutuhan dituangkan ke dalam
dokumen penetapan jenis Jasa Konstruksi.
B. Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia
Persiapan pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai
berikut :
1. Reviu dan penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
2. Penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi.
3. Penyusunan dan penetapan HPS.
4. Penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak.
5. Penetapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan,
Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.
Persiapan pengadaan melalui penyedia dilaksanakan oleh PPK dan
dapat dibantu oleh Tim Pendukung, Tim/Tenaga Ahli, dan/atau
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Spesifikasi teknis, HPS, detailed engineering design untuk
pemilihan Penyedia, rancangan kontrak dan uang muka, Jaminan uang
muka,
Jaminan
Pelaksanaan,
Jaminan
pemeliharaan,
dan/atau
penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen
persiapan pengadaan. Dokumen persiapan pengadaan untuk metode
pemilihan Pengadaan Langsung disampaikan kepada Pejabat Pengadaan.
67
Dokumen persiapan pengadaan untuk metode pemilihan Tender Terbatas
atau Tender/Seleksi disampaikan kepada UKPBJ.
C. Persiapan Pemilihan Penyedia
Pejabat Pengadaan melakukan persiapan pemilihan Penyedia
melalui Pengadaan Langsung yang meliputi :
1. Reviu dokumen persiapn pengadaan
2. Penetapan persyaratan Penyedia
3. Penetapan jadwal pemilihan.
4. Penetapan Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung.
D. Pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi
Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi melalui
Penyedia dilakukan melalui ;
1. Sistem pengadaan langsung secara elektronik.
2. Secara manual dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara
elektronik.
Proses pelaksanaan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi melalui
Penyedia dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
E. Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi
Surat penunjukkan Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK
setelah dilaksanakannya rapat persiapan penunjukkan Penyedia. Dalam
hal tender terbatas atau tender/seleksi dilakukan mendahului tahun
anggaran, surat penunjukkan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan
68
setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, PPK dan Penyedia
wajib melaksanakan rapat persiapan penandatanganan Kontrak setelah
ditetapkan surat penunjukkan Penyedia barang/jasa.
F. Pengadaan Jasa Konstruksi Untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk
percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat, Penyedia diutamakan untuk Pelaku Usaha Papua dengan
kualifikasi usaha kecil. Dalam hal Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi
Konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah), dokumen penawaran disampaikan hanya berupa surat
penawaran dan penawaran biaya. Dalam hal Pengadaan Langsung
Pekerjaan
Konstruksi
dengan
nilai
HPS
paling
banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dokumen penawaran yang
disampaikan hanya berupa surat penawaran dan penawaran harga.
Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di
atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp.2.500.000.000,00 ( dua miliar lima ratus juta rupiah) dilaksanakan
melalui tender terbatas. Tender terbatas diperuntukkan kepada Pelaku
Usaha Papua. Pelaku Usaha non kecil yang mengikuti pengadaan Jasa
Konstruksi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat wajib melakukan
69
pemberdayaan Pelaku Usaha Papua dalam bentuk kemitraan dan/atau
sub kontrak.
G. Standar Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
Standar dokumen pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi
dan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas :
1.
Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi.
Tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
2.
Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Konstruksi.
Tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2020 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
3.
Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi
Tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat No.14 Tahun 2020 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
1.
Metode Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Metode
pendekatan
dalam
penelitian
disertasi
ini
adalah
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis atau
socio normative legal research. Metode pendekatan yuridis normatif dan
70
sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis
dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum
sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut
dilakukan dengan cara meneliti data primer. 52
Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala
sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh
karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan
masalah sosial. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang
menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya
dengan hukum. 53
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis
adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi
gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum. 54
Penelitian mengenai strategi pencegahan tindak pidana korupsi pada
pengadaan jasa konstruksi ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif
analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang
terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara
52
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2010, hal.14
53
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hal.87.
54
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009, hal.29.
71
deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan
teori-teori yang terkait.
3. Sumber Data Penelitian
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data
primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :
a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan
dengan studi lapangan di lingkungan Mahkamah Agung, Kejaksaan
Agung, Bareskrim Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta
guna memperoleh data primer yang relevan dengan penelitian, penulis
menggunakan metode wawancara (interview). Wawancara merupakan
proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih
berhadapan secara fisik, dalam proses interview ada dua pihak yang
menempati kedudukan berbeda satu pihak berfungsi sebagai pencari
berita atau interviewer, sedang pihak yang lain berfungsi sebagai
pemberi informasi atau disebut interviewe atau informan atau
responden. 55 Responden dalam penelitian ini adalah penyidik, jaksa
maupun hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan
kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan
55
Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta, 1998, hal.34.
72
pustakan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. 56 Data
sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri
dari peraturan perundang-undangan yaitu ;
 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 Undang-Undang
Nomor
31
Tahun
1999
Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat
mendukung dalam penlitian disertasi ini.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder
tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil
56
Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal.34.
73
ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana
dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan
hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut
nama situsnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
a. Studi Pustaka
Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan
dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip
catatan, maupun tempat yang dijadikan penelitian, dimana dokumen
yang ada akan memberikan gambaran yang terkait
dengan
permasalahan yang akan diteliti.
b. Observasi Lapangan
Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks
sosial secara alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap
gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan
sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan
apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup
74
atau
falsafat
hidup
dari
pihak-pihak
yang
diamati,
serta
mengidentifikasikan keteraturan perilaku atau pola-polanya.
c. Wawancara
Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara
peneliti dengan responden atau narasumber
untuk
mendapat
informasi. 57 Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering
digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebab tanpa wawancara
peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan
bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.
5. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dalam analisis data
deskriptif kualititatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus sampai jenuh. Teknis analisis data ini meliputi 3 (tiga)
komponen analisis yaitu :58
a. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang
muncul dari data-data tertulis dilapangan. Selain itu reduksi data
merupakan suatu bentuk analisis yang menanjamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data
57
Ibid, hal.61.
Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru,
UIP, Jakarta, 1992, hal.16.
58
75
dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan
diverivikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi
yang panjang, melalui ringkasan atau singktan menggolongkan
kedalam suatu pola yang lebih luas.
b. Penyajian data (Display)
Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis.
Penyajian data lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisi
kualitatif yang valid.
c. Penarikan kesimpulan (Verifikasi Data)
Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan,
konfigurasi-konfigurasi,
Kesimpulan-kesimpulan
dan
alur
sebab
senantiasa
akibat
diuji
dan
proposi.
kebenarannya,
kekompakannya dan kecocokan, yang merupakan validitasnya
sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya.
76
J. Jadwal Penelitian
TABEL WAKTU PENELITIAN 2024 – 2025
WAKTU PENELITIAN 2024 - 2025
NO.
KEGIATAN
1
Penyusunan Proposal
2
Ujian Proposal
3
Penelitian Disertasi
4
Seminar Hasil Penelitian
5
Perbaikan SHP
6
Sidang Tertutup
7
Perbaikan Sidang
Tertutup
Juli
Agst
Sep
Okt
Nov
Des
Jan
Feb
Mar
Apr